BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN

20

BAB V HASIL DAN PEMBAHASAN 5.1 Stakeholder Pengelolaan Kawasan Goa Pawon Kawasan Goa Pawon memiliki potensi sumberdaya alam dan nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya, tetapi juga memiliki permasalahanpermasalahan lingkungan yang tak kalah penting. Dalam hal ini, banyak akademisi, pemerhati lingkungan dan perangkat kepentingan lainnya yang ingin mendapatkan kepentingan dan memberikan pengaruh terhadap kawasan Goa Pawon. Sehingga dibutuhkan identifikasi stakeholder termasuk tupoksinya berdasarkan besarnya kepentingan dan pengaruh stakeholder terhadap kawasan. Stakeholder yang dimaksud dalam penelitian ini adalah stakeholder pengelolaan kawasan Goa Pawon yang memiliki kekuatan dan pengaruh dalam pengambiln keputusan, bukan stakeholder secara umum. Hasil dari pengolahan data diperoleh 7 stakeholder kawasan Goa Pawon, yaitu Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Bandung Barat, Kantor Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung Barat, Kelompok Riset Cekungan Bandung, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kabupaten Bandung Barat, Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dan Badan Pertanahan Kabupaten Bandung Barat. Masyarakat sekitar kawasan Goa Pawon seharusnya termasuk ke dalam salah satu stakeholder yang mempunyai interaksi tinggi dengan kawasan. Namun, masyarakat sekitar kawasan Goa Pawon tidak mempunyai peran dan pengaruh dalam pengambilan setiap keputusan yang dilakukan terhadap kawasan Goa Pawon. Sehingga dalam penelitian ini masyarakat tidak dimasukkan ke dalam stakeholder pengelolaan kawasan Goa Pawon.

5.2 Pemetaan Stakeholder Stakeholder yang telah diidentifikasi berasal dari organisasi pemerintahan (Pemerintah Kabupaten Bandung Barat) dan organisasi non pemerintah yang mempunyai kepentingan dan memberikan pengaruh secara langsung maupun tidak langsung terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon.

21 Berdasarkan pemetaan stakeholder yang dibuat oleh Reed et al. (2009), terdapat 4 kuadran dalam pemetaan stakeholder ini, dimana stakeholder tersebut akan menempati salah satu kuadran yang berdasarkan hasil scoring nilai kepentingan dan nilai pengaruh. Tabel 3 dan 4 menunjukkan hasil perhitungan nilai kepentingan dan pengaruh masing-masing stakeholder berdasarkan panduan penilaian (Lampiran 4 dan Lampiran 5) untuk melakukan pemetaan stakeholder. Tabel 3 Hasil scoring nilai kepentingan No.

Nilai Kepentingan III IV V 4 3 3 3 3 3 5 4 4 3 2 2

Stakeholder

I II Jumlah Kantor Lingkungan Hidup KBB 3 3 16 Bappeda KBB 4 3 16 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB 3 4 20 Dinas Pertanian, Perkebunan dan 4 3 14 Kehutanan KBB 5. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB 3 3 5 4 3 18 6. Badan Pertanahan KBB 3 2 1 2 1 9 7. Kelompok Riset Cekungan Bandung 4 4 3 4 3 18 Keterangan: I = Aspek kepentingan, II = Manfaat yang diperoleh, III = Sumberdaya yang dimiliki, IV = Kapasitas sumberdaya, V = Prioritas kegiatan 1. 2. 3. 4.

Tabel 4 Hasil scoring nilai pengaruh No.

Stakeholder

1. 2. 3. 4.

I 3 3 4 2

II 4 2 3 2

Nilai Pengaruh III IV V 4 5 3 2 2 3 4 5 5 3 3 2

Jumlah 19 12 21 12

Kantor Lingkungan Hidup KBB Bappeda KBB Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan KBB 5. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB 3 4 3 5 4 19 6. Badan Pertanahan KBB 1 2 1 3 2 9 7. Kelompok Riset Cekungan Bandung 3 3 2 3 4 15 Keterangan: I = Bentuk keterlibatan, II = Kebijakan, III = Kontribusi, IV = Kerjasama dengan stakeholder lain, V = Kemampuan yang dimiliki

Hasil perhitungan dari Tabel 3 dan 4 diperoleh sebuah grafik pemetaan stakeholder berdasarkan tingkat kepentingan dan pengaruh terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon (Gambar 6).

22 25

Subject

K e 20 p e n 15 t i 10 n g 5 a n

Key Player

3 2 4

5

7 1

6

Crowd

Context Setter

0

0

5

10

15

20

25

Keterangan: 1. Kantor Lingkungan Hidup KBB 2. BAPPEDA KBB 3. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB 4. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan KBB 5. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB 6. Badan Pertanahan KBB 7. Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB)

Pengaruh

Gambar 6 Pemetaan stakeholder. Berikut adalah penjelasan dari hasil pemetaan stakeholder: a. Key Player Hasil pemetaan stakeholder menunjukkan bahwa ada 4 stakeholder yang termasuk ke dalam kuadran key player, yaitu Dinas Pertambangan dan Mineral KBB, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB, Kantor Lingkungan Hidup KBB dan Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB). Semua stakeholder ini memiliki kepentingan dan memberikan pengaruh yang besar terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon. 1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB Tugas pokok Disbudpar Kabupaten Bandung Barat yaitu melaksanakan kewenangan otonomi daerah kabupaten dalam bidang kebudayaan dan pariwisata. Untuk melaksanakan tugas pokok, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai fungsi: (a) perumusan, pembinaan serta pengedalian sebagian urusan rumah tangga daerah dalam bidang kebudayaan dan pariwisata, (b) perumusan, pembinaan serta pengendalian tugas pembantuan yang menyangkut bidang kebudayaan dan pariwisata yang diberikan pemerintah dan pemerintah provinsi, (c) pengumpulan serta pengolahan data, penyusunan dan program bidang kebudayaan dan pariwisata, (d) penyiapan perumusan kebijaksanan pelaksanaan kebijaksanaan dibidang kebudayaan dan pariwisata, (e) penyuluhan bimbingan dan pembinaan teknis dalam pelaksanaan kebijakan dibidang kebudayaan dan pariwisata, (f) pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan tugas

23 dibidang kebudayaan dan pariwisata, (g) pengolahan administrasi umum, (h) pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati. Disbudpar KBB dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dibantu oleh kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD). Aspek kepentingan yang dilakukan oleh Disbudpar KBB hanya fokus pada aspek kebudayaan dan aspek pariwisata saja, seperti halnya dalam pembangunan fasilitas untuk tujuan wisata (kamar mandi, mushola, balai riung, tempat parkir). Manfaat yang diperoleh dari kawasan Goa Pawon adalah dari sektor ekonomi, sosial, budaya dan kepercayaan publik. Bentuk keterlibatan Disbudpar KBB adalah dengan kehadiran, arahan dan pengawasan dari mereka, karena mereka memiliki peran dan partisipasi dalam pengambilan keputusan berupa dana, SDM, fasilitas dan informasi untuk melaksanakan programnya. Selain itu, Disbudpar KBB memiliki kemampuan berinteraksi dengan stakeholder lain untuk membahas rencana pengelolaan, mengadakan kerjasama, mempengaruhi stakeholder lain untuk ikut terlibat dan mengubah arah pengelolaan. 2. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB Dinas Pertambangan dan Mineral Kabupaten Bandung Barat dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertambangan

dan

energi

meliputi

geologi

dan

sumberdaya

mineral,

pertambangan umum dan energi serta melaksanakan ketatausahaan dinas. Dalam pelaksanaan tugasnya, Dinas Pertambangan dan Mineral KBB mengacu pada SK Menteri Energi dan Sumberdaya Mineral Nomor 1456/20/MEM/2000 tahun 2000 tentang Pedoman Pengelolaan Karst. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB memiliki aspek kepentingan dalam hal pertambangan dan konservasi. Manfaat yang diperoleh adalah dari sektor ekonomi dan sosial dengan menyediakan sumberdaya berupa manusia, dana, fasilitas dan informasi. Meskipun Dinas Pertambangan dan Mineral melakukan pertambangan, mereka tetap memperhatikan aspek konservasi dalam setiap kegiatannya. Kegiatan konservasi di kawasan Goa Pawon cukup menjadi prioritas bagi Dinas Pertambangan dan Mineral, terbukti dengan memberikan pengaruh

24 yang tinggi terhadap kawasan dengan menghentikan kegiatan pertambangan di Gunung Masigit pada tahun 2010 dan membuat Peraturan Bupati No. 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Goa Pawon dan Lingkungannya seluas 31,9 hektar yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh Bupati Bandung Barat. 3. Kantor Lingkungan Hidup KBB KLH KBB mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik di bidang Lingkungan Hidup. Sedangkan fungsinya adalah merumusan kebijakan teknis bidang lingkungan hidup, membina dan melaksanakan AMDAL serta membina lingkungan, mencegah, mengawasi dan mengendalikan pencemaran lingkungan serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya. Aspek kepentingan yang dilakukan oleh KLH KBB adalah dalam hal kehutanan dan konservasi. Mereka mempunyai rencana untuk melakukan kerjasama dengan Dishutbun KBB sebagai pilot project dalam penghijauan lahan bekas tambang dan penataan lokasi kawasan Goa Pawon dengan menanami jambu mete, bamboo, jati dan pohon beringin untuk menjaga keberadaan air. Selain itu, mereka menyediakan sumberdaya berupa dana, fasilitas dan informasi dalam melaksanakan kegiatannya. Kegiatan pengelolaan di kawasan Goa Pawon ini cukup menjadi prioritas bagi KLH KBB. Pelaksanaan kegiatannya akan berjalan dengan arahan dan pengawasan dari KLH KBB. Peran dan partisipasi KLH KBB dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon terhitung besar dengan kontribusi berupa bantuan dana, fasilitas dan informasi. Untuk interaksi dengan stakeholder lain, KLH KBB hanya bisa mengadakan suatu forum untuk membahas rencana pengelolaan dan mengadakan kerjasama dengan dinas lain. 4. Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) KRCB adalah kelompok pemerhati yang terdiri atas para ahli geologi, planologi, arsitek dan geografi dari Institut Teknologi Bandung (ITB), yang banyak memusatkan perhatian terhadap geologi kuarter Dataran Tinggi Bandung dan Danau Bandung Purba. KRCB merupakan lembaga non-pemerintah (LSM) yang melakukan survei dan pemetaan geologi di kawasan Goa Pawon dan sekitarnya yang dimulai pada bulan Mei 1999. Kegiatan tersebut kemudian

25 dilanjutkan dengan pengujian geomagnetik di Goa Pawon pada bulan Oktober 2000 dengan hasil ditemukannya anomali yang cukup mencolok. Atas dasar anomali itulah kemudian mereka melakukan penggalian tanpa mengacu pada prinsip-prinsip ilmu arkeologi dan prosedur kerja sebagaimana ditentukan oleh UU No. 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya dan PP No. 10 tentang pelaksanaan UU No. 5 Tahun 1992. Dari temuan mereka berupa beberapa serpihan obsidian, rijang, dan tulang, serta moluska dapat diperoleh sedikit informasi tentang latar belakang budaya yang pernah berlangsung di Goa Pawon. Aspek kepentingan yang diperoleh dari kawasan Goa Pawon adalah pariwisata, penelitian dan pendidikan. Manfaat yang diperoleh dari berbagai kepentingan terutama dari aspek ekonomi yaitu melalui kegiatan Jajal Geotrek di kawasan Goa Pawon dan sekitarnya yang dilakukan oleh Tim KRCB. KRCB memperjuangkan Goa Pawon untuk mendapatkan payung hukum agar terhindar dari aktivitas pertambangan, sehingga pengelolaan di kawasan Goa Pawon cukup menjadi prioritas bagi KRCB. Kehadiran dan arahan dari KRCB memberikan pengaruh yang cukup besar terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon. Peran dan partisipasi KRCB dalam pengelolaan terhitung cukup besar dengan kontribusi berupa informasi dan pengetahuan tentang ilmu kebumian yang berkaitan dengan kawasan Goa Pawon. Selain itu, KRCB juga memiliki kemampuan untuk mengadakan forum seperti menjadi mediasi dalam kegiatan “Deklarasi Karst Citatah”, mengadakan kerjasama dengan stakeholder lain dan mempengaruhi stakeholder yang bekerjasama. KRCB juga memiliki kesadaran dan motivasi agar pengelolaan kawasan Goa Pawon berjalan dengan baik. Stakeholder yang berada pada kuadran Key Player harus melakukan suatu kerjasama atau bermitra satu sama lain, karena stakeholder pada kuadran ini memiliki kapasitas sumberdaya yang besar dalam hal partisipasi dan kontribusi, sumberdaya manusia dan sumberdaya yang disediakan (fasilitas, dana dan informasi) dalam melaksanakan pengelolaan kawasan Goa Pawon, sehingga stakeholder ini harus berperan aktif dan bersifat mendukung. b. Subject Hasil pemetaan stakeholder menunjukkan bahwa ada 2 stakeholder yang termasuk ke dalam kuadran subject, yaitu Bappeda KBB dan Dinas Pertanian,

26 Perkebunan dan Kehutanan KBB. Stakeholder pada kuadran ini memiliki kepentingan yang besar tetapi memberikan pengaruh yang kecil terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon. 1. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah KBB Bappeda KBB mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam merumuskan dan menentukan kebijaksanaan teknis di bidang perencanaan daerah yang meliputi penelitian dan evaluasi, perencanaan ekonomi, perencanaan sosial budaya dan pemerintahan, perencanaan wilayah dan prasarana fisik serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Sedangkan tugasnya adalah (a) Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan daerah yang meliputi perencanaan makro, perencanaan wilayah, penelitian dan pengembangan. (b) Pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan Bappeda KBB memiliki wewenang dalam upaya perencanaan dan pembangunan daerah serta mengkoordinasikan program kegiatan seluruh instansi pemerintah kedinasan terkait yang ada di kabupaten agar berjalan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Bappeda KBB telah membuat laporan mengenai Rencana Tata Ruang Wilayah KBB pada tahun 2006 yang berisi tentang peruntukkan lahan, data kegiatan pertanian, industri, data eksploitasi sumberdaya alam, Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) dari setiap kegiatan yang telah dilakukan dan lain-lain. Selain itu, RTRW yang baru sudah mendapat persetujuan dewan dan akan dikoordinasikan dengan BKPRD Provinsi. Bappeda KBB memiliki aspek kepentingan yang cukup tinggi, yaitu pada sektor pertanian, pariwisata dan kehutanan untuk menghasilkan suatu Rencana Tata Ruang Wilayah di Kabupaten Bandung Barat. Bappeda memperoleh manfaat berupa kepercayaan publik dan dari sektor sosial. Dalam melaksanakan kepentingannya, Bappeda KBB memiliki sumberdaya berupa informasi dan SDM untuk melakukan pendataan/inventarisasi kegiatan eksploitasi sumberdaya alam di kawasan Goa Pawon. Pengaruh yang diberikan oleh Bappeda KBB terhadap instansi lain dalam hal pengelolaan kawasan Goa Pawon adalah berupa arahan dan pengawasan dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan dan sasaran.

27 2. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan KBB Distanbunhut KBB merupakan stakeholder yang memberikan perhatian terhadap pengelolaan kawasan Goa Pawon pada aspek pertanian, perkebunan dan kehutanan. Mempunyai visi ”Terwujudnya Pemberdayaan Masyarakat Petani melalui Akselerasi Agribisnis yang Berwawasan Lingkungan Menuju Bandung Barat Sejahtera, Maju dan Bermartabat Tahun 2014". Organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 3 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Tata Kerja (SOTK) Kabupaten Bandung Barat dan Keputusan Bupati Bandung Barat Nomor 4 Tahun 2007 tentang Lembaga Teknis Dinas Daerah Kabupaten Bandung Barat adalah Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan sebagai pelaksana otonomi daerah yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas di mana kedudukannya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Bandung Barat. Dalam keputusan tersebut dinyatakan bahwa dinas daerah mempunyai tugas untuk melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Selanjutnya untuk melaksanakan tugas tersebut dinas daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: (1) Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. (2) Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya. (3) Pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya. (4) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan pejabat bupati. Adapun dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya, Kepala Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan Kabupaten Bandung Barat dibantu oleh seorang Sekretaris Dinas, 4 orang Kepala Bidang dan 3 orang Kepala UPTD. Distanbunhut KBB memiliki aspek kepentingan berupa pertanian, perkebunan dan kehutanan. Dalam melaksanakan kepentingannya, Distanbunhut KBB memperoleh manfaat dari sektor sosial dan kepercayaan publik dengan menyediakan sumberdaya berupa dana untuk penanaman dan pembelian bibit serta menyediakan SDM untuk memberikan penyuluhan/sosialisasi terhadap aspek kepentingan mereka. Distanbunhut KBB melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dengan memberikan pengaruh berupa arahan dan pengawasan dalam pengelolaan

28 kawasan Goa Pawon. Distanbunhut KBB juga melakukan kerjasama dan mempengaruhi stakeholder lain untuk membahas rencana pengelolaan. Dengan disyahkannya Perbup No. 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan kawasan Goa Pawon, Distanbunhut KBB sudah menindaklanjuti dengan kegiatan satu unit model agroforestry (25 ha) dan penanaman pembuatan kebun rakyat (125 ha) bekerjasama dengan KLH KBB yang ditanami dengan jenis pionir seperti beringin, bambu dan jambu mete. Stakeholder pada kuadran subject harus diberdayakan agar pengelolaan kawasan Goa Pawon bisa berjalan dengan baik. Pemberdayaan stakeholder ini dilakukan karena mereka memiliki kapasitas dalam pengelolaan yang kurang memadai. Stakeholder ini harus melakukan kerjasama dengan stakeholder pada kuadran key player atau crowd agar mereka bisa meningkatkan kapasitas sumberdaya yang dimiliki. c. Crowd Hanya ada satu stakeholder yang termasuk dalam kuadran Crowd, yaitu Badan Pertanahan KBB. Badan Pertanahan KBB mempunyai tugas pokok merumuskan kebijaksanaan teknis serta melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pertanahan meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hak-hak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah serta melaksanakan ketatausahaan Dinas. Badan Pertanahan mempunyai fungsi : (a) pelaksanaan perumusan kebijaksanaan dan pelaksanaan kegiatan teknis operasional di bidang pertanahan yang meliputi pengaturan penguasaan tanah, penatagunaan tanah, hakhak atas tanah, pengukuran dan pendaftaran tanah, (b) pelaksanaan pelayanan teknis administratif ketatausahaan. Badan Pertanahan KBB merupakan stakeholder yang mengatur kepemilikan lahan antara lahan milik negara dan lahan milik masyarakat. Badan Pertanahan KBB merupakan perangkat pemerintah untuk pemberian izin penambangan yang menganjurkan hak pakai hanya 10 tahun sekali dengan asumsi modal sudah kembali sehingga jika ada perpanjangan hak pakai mudah untuk dikontrol. Apabila pemerintah akan menggunakan lahan milik masyarakat yang mempunyai sertifikat, statusnya berubah menjadi lahan negara dengan ganti rugi.

29 Badan Pertanahan KBB menginventarisasi lahan yang ada di sekitar kawasan Goa Pawon untuk memastikan status lahan tersebut. Aspek kepentingannya adalah dari sektor pertanian, perkebunan dan kehutanan terutama terkait dengan kepemilikan lahan. Badan Pertanahan KBB memiliki sumberdaya berupa informasi dan SDM terlatih untuk menginventarisasi lahan sekitar kawasan Goa Pawon. Badan Pertanahan KBB memberikan pengaruh terhadap intansi lain dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon berupa pengawasan terhadap setiap lahan yang digunakan untuk berbagai kegiatan pengelolaan. Badan Pertanahan KBB mempunyai kemampuan berinteraksi dengan stakeholder lain untuk mengadakan kerjasama dan mempunyai kewenangan dalam pengelolaan terutama terhadap lahan. Stakeholder pada kuadran crowd memiliki kepentingan dan pengaruh yang kecil terhadap kegiatan konservasi kawasan Goa Pawon. Keberadaan stakeholder ini sebenarnya bisa diabaikan karena bukan merupakan key player ataupun subject dalam pengelolaan kawasan. Namun, mengingat bahwa kegiatan pengelolaan kawasan Goa Pawon ini melibatkan banyak pihak (multistakeholder), maka stakeholder ini bisa diberdayakan untuk mendukung setiap pelaksanaan kegiatan pengelolaan kawasan Goa Pawon. d. Context Setter Tidak ada stakeholder yang menempati kuadran context setter, karena ketika banyak pihak yang dilibatkan dalam pengelolaan (multistakeholder) tidak ada stakeholder yang memiliki pengaruh dominan dalam hal perencanaan maupun pelaksanaan. Hal ini merupakan suatu keuntungan bagi kawasan Goa Pawon, karena stakeholder yang termasuk ke dalam kuadran context setter hanya akan menjadi pengganggu jalannya kegiatan pengelolaan secara signifikan karena harus selalu dipantau dan selalu diatur.

5.3 Faktor Internal dan Eksternal Kawasan Goa Pawon Diidentifikasi beberapa faktor strategis kawasan Goa Pawon yang akan menjadi dasar dalam pembuatan strategi pengelolaan kawasan Goa Pawon. Dalam hal ini, peraturan-peraturan yang mengatur dan melindungi kawasan Goa Pawon

30 secara langsung adalah satu kesatuan dengan kawasan Goa Pawon itu sendiri yang merupakan suatu kekuatan kawasan Goa Pawon. Hasil identifikasi faktor strategis ini dapat dibagi menjadi 2, yaitu faktor internal (kekuatan dan kelemahan kawasan Goa Pawon) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman terhadap kawasan Goa Pawon). 5.3.1 Faktor internal kawasan Goa Pawon 5.3.1.1 Kekuatan kawasan Goa Pawon 1. Peraturan-peraturan daerah yang mendukung perlindungan kawasan Goa Pawon. Peraturan-peraturan tersebut diantaranya adalah Perda Jabar No. 2/2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda Jabar No. 2/2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi dan Peraturan Bupati Bandung Barat No. 7 Tahun 2010 tentang Perlindungan Situs Goa Pawon dan Lingkungannya seluas 31,9 ha. Peraturan-peraturan ini secara umum membahas tentang pengelolaan kawasan Goa Pawon mengenai perlindungan dan pemanfaatan sumberdaya karst yang dilakukan secara lestari dan bagaimana cara melindungi kawasan karst agar tetap berkelanjutan (sustainable). Peraturan-peraturan ini dapat dijadikan kekuatan bagi pengelolaan kawasan Goa Pawon agar kawasan tersebut tetap terjaga dan lestari. 2. Daerah resapan air (mata air Cinyusuan) dan situs purbakala Pasir Pawon memiliki mata air Cinyusuan yang mengaliri sawah penduduk dan digunakan sebagai sumber pengairan untuk kehidupan sehari-hari, seperti untuk mandi, mencuci, minum dan sebagainya. Selain itu, Situs Purbakala yang terdapat di Goa Pawon merupakan asset yang sangat penting untuk dilestarikan. Situs Goa Pawon ini telah mengangkat Karst Citatah menjadi perhatian dan fokus pemerintah, akademisi, pemerhati lingkungan, bahkan telah menjadi sorotan internasional. Untuk itu, kedua aspek ini harus dikonservasi agar tetap berkelanjutan. 3. Nilai ilmiah, keindahan, keunikan dan kelangkaan kawasan karst yang tinggi Kawasan Goa Pawon memiliki nilai ilmiah terutama untuk pendidikan dan penelitian. Banyak peneliti dan lembaga-lembaga non-pemerintah (KRCB) yang melakukan penelitian di kawasan ini. Puncak Pasir Pawon juga memiliki nilai

31 keindahan dan keunikan berupa batuan yang disebut Stone Garden yang tertata acak tetapi memiliki nilai keindahan dan kelangkaan terutama di daerah Jawa Barat. Nilai-nilai ini harus dilestarikan agar tetap berkelanjutan. 4. Pasir Pawon merupakan satu-satunya kawasan yang masih asri dan bebas dari kegiatan pertambangan Brahmantyo (2008) menyatakan bahwa sekitar 80% - 90% dari seluruh bukit-bukit kapur yang membentang dari Tagog Apu di utara Padalarang ke Cihea di perbatasan Kabupaten Bandung Barat dengan Cianjur tidak ada yang utuh lagi. Pasir Pawon adalah satu-satunya bukit kapur yang masih asri tanpa ada gangguan penggalian karena menyimpan artefak-artefak dan fosil manusia purba. Ini merupakan suatu kekuatan untuk mengembangkan Pasir Pawon menjadi tujuan wisata yang berwawasan lingkungan agar kelestariannya tetap terjaga. 5. Sumberdaya karst kawasan Goa Pawon sebagai potensi wisata Situs Goa Pawon mempunyai nilai peninggalan sejarah yang sering dijadikan tempat wisata oleh para wisatawan asing maupun lokal. Selain Situs Goa Pawon, di puncak Pasir Pawon juga memiliki nilai keindahan dan keunikan berupa batuan yang berukuran besar yang sering disebut Stone Garden. Kedua objek ini bahkan telah menjadi track dari kegiatan “Jajal Geotrek” yang diadakan oleh Tim KRCB (Gambar 7).

Sumber: Bappeda KBB 2010

Sumber: Bappeda KBB 2010

(a) (b) Gambar 7 Kegiatan Jajal Geotrek : (a) Situs Goa Pawon, (b) Stone Garden. 5.2.2 Kelemahan kawasan Goa Pawon a. Kegiatan penambangan batu gamping Tidak dapat dipungkiri bahwa batugamping merupakan sumberdaya alam yang melimpah di kawasan karst dan langsung dapat dimanfaatkan melalui

32 kegiatan pertambangan. Kegiatan pertambangan ini juga dilakukan di kawasan Pasir Masigit yang merupakan Karst Kelas II yang telah menyebabkan perubahan morfologi Gunung Masigit seperti pada Gambar 8. Seharusnya Gunung Masigit ini termasuk ke dalam Karst Kelas I karena memiliki satu lokasi sakral yang disebut kabuyutan (Yondri 2009). Namun pada kenyataannya, data dari Profil Desa Gunung Masigit menunjukkan bahwa pertambangan merupakan mata pencaharian utama masyarakat di sekitar Pasir Pawon (BPMPD 2010). Pengalihan alternatif mata pencaharian tidak akan mudah diterima masyarakat, karena pertambangan sudah menjadi pekerjaan dan sumber penghasilan sejak dulu. Sehingga untuk mencapai upaya perlindungan kawasan perlu dilakukan pendekatan kepada masyarakat secara langsung 2008

Sumber: Budi Brahmantyo

Sumber: Budi Brahmantyo

(a)

(b) 2011

(c) Gambar 8 Perubahan morfologi Gunung Masigit (a) tahun 2003, (b) tahun 2008 dan (c) tahun 2011. Perubahan morfologi ini telah menjadi permasalahan yang perlu mendapat penanganan segera dalam konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan. Apabila hal ini terus dibiarkan, kualitas dan kuantitas sumber air bersih akan

33 semakin berkurang, pencemaran kualitas udara bertambah dan berpotensi menimbulkan longsor. Kegiatan pertambangan di daerah Gunung Masigit sebenarnya sudah dilarang oleh Dinas Bina Marga dan Pengairan Kabupaten Bandung Barat pada tahun 2010, tetapi menurut penuturan Reni (Sekretaris Ketua Dinas Pertambangan dan Mineral KBB, 9 Februari 2011, komunikasi pribadi) kegiatan pertambangan liar masih sering terjadi karena kurangnya monitoring dan pengawasan terhadap daerah tersebut. Selain berpotensi menghilangkan mata air karst, aktivitas penambangan juga berdampak pada hilangnya fungsi karst sebagai daerah resapan air hujan. Berdasarkan sifat fisiknya, batugamping yang menyusun kawasan karst memiliki porositas yang tinggi, baik porositas primer maupun porositas sekunder. Dalam hitungan sederhana, dengan asumsi curah hujan 2000 mm/tahun (setengahnya menjadi air tanah), luas calon tambang batugamping 700 hektar dan porositas batugamping rata-rata 20%, dengan mengupas lahan sedalam 5 meter saja air hujan yang tidak akan terserap mencapai 7 juta meter kubik (Nugroho 2008). b. Penggalian posfat (guano) di dalam Goa Pawon Kegiatan penggalian guano di Goa Pawon (Gambar 9) dilakukan untuk dijadikan pupuk karena sangat menyuburkan bagi tanaman. Menurut Yondri (2009), penggalian guano tidak hanya dilakukan pada permukaan lantai goa, tetapi hingga mencapai kedalaman yang bervariasi antara 2-4 meter sehingga seluruh lapisan budaya yang diperkirakan di masa lalu terdeposisi di tempat itu hilang.

Sumber: Yondri (2009)

Gambar 9 Karung yang berisi posfat (guano).

34 Kegiatan penggalian ini sebenarnya sudah diangkat sebagai topik utama, baik dalam seminar di kalangan pemerintahan, sasarsehan di kalangan masyarakat, audiensi dengan kalangan pemerintah, maupun melalui media massa. Namun permasalahan tersebut masih belum bisa dihentikan karena desakan kebutuhan ekonomi. c. Kegiatan pertanian musiman di puncak Pasir Pawon Kegiatan pertanian musiman dilakukan pada musim hujan, di mana lahan biasanya diolah dengan membuka seluruh bagian permukaan tanah di bagian pelataran puncak, tanahnya disiangi atau seluruh semak belukar yang ada ditebas habis sehingga seluruh bidang permukaan yang mengandung tanah menjadi terbuka dan kosong dari segala jenis tanaman. Kegiatan pertanian yang dilakukan adalah pertanian palawija seperti singkong, padi huma, jagung, kacang-kacangan, ketela dan tanaman pertanian lainnya (Gambar 10).

(b) (a) Gambar 10 Kondisi puncak Pasir Pawon; (a) Tanaman pertanian di Puncak Pasir Pawon, (b) Kegiatan penyiangan tanah. Kegiatan pertanian ini masih terus berlangsung sampai sekarang, meskipun sudah ada Perbup. Bandung Barat No. 7/2010 tentang perlindungan kawasan Goa Pawon. Menurut Reni (Sekretaris Ketua Dinas Pertambangan dan Mineral KBB, 10 Februari 2011, Komunikasi Pribadi), status lahan kawasan Goa Pawon sebenarnya adalah milik negara, tetapi masih ada masyarakat yang menyebutkan bahwa lahan tersebut adalah miliknya. Kemudian pihak ESDM KBB meminta bukti sertifikat/bukti kepemilikan lahan dari masyarakat tersebut, tetapi sampai saat ini belum ada yang mengajukan sertifikat tanah tersebut ke pihak ESDM KBB. Untuk mengembalikan fungsinya, dibutuhkan upaya rehabilitasi dengan tujuan untuk mengurangi tingkat erosi dengan cara menghentikan kegiatan

35 pertanian yang mengandalkan pengairan dari curah hujan tersebut dan menggantikannya dengan menghutankan kembali area. d. Penurunan kualitas dan kuantitas air tanah di Goa Pawon Kawasan karst memiliki nilai-nilai strategis antara lain sebagai pemasok dan tandon air untuk keperluan domestik (PBB memperkirakan persediaan air sekitar 25 % penduduk dunia merupakan sumber air karst, Ko 1997). Mudahnya air tanah karst tercemar merupakan konsekuensi dari kondisi geologi dan geomorfologi eksokarst di atasnya. Di bawah kaki Pasir Pawon terdapat satu mata air yang terletak di sebelah tenggara Situs Goa Pawon yang disebut Cinyusuan yang merupakan sumber air bersih bagi masyarakat. Sumber mata air ini digunakan oleh masyarakat untuk mengaliri sawah, mandi, minum dan pemenuhan kebutuhan lainnya (Gambar 11).

(a)

(b)

(c) Gambar 11 Penggunaan air : (a) Sumber mata air Cinyusuan, (b) Aliran air untuk mengairi sawah, (c) Bak penampungan untuk mandi dan keperluan lainnya. Biasanya volume bak penampungan air tidak pernah berkurang walaupun musim kemarau, tetapi sekarang kondisinya sudah berbeda. Menurut penuturan Koswara (Ketua RT Kampung Pawon, 25 Februari 2011, Komunikasi Pribadi), telah terjadi penurunan volume air jika dibandingkan dengan kondisi beberapa

36 tahun yang lalu ketika pertambangan dan kegiatan pertanian masih terkontrol. Pengurangan penyerapan air ini dipengaruhi oleh kondisi permukaan kawasan yang telah berubah menjadi lahan pertanian yang tidak tertata dan berdampak terhadap penurunan kelembaban udara di dalam goa. BPLHD (2010) menyatakan perubahan kelembaban udara dalam goa tersebut dapat mengusir satwa penghuni goa (kelelawar) yang mempunyai peranan sangat penting secara ekologi dalam mengatur keseimbangan ekosistem. Vegetasi kawasan karst memegang peranan penting, terutama pada sistem hidrologi karena dapat menghindari terjadinya run-off yang berlebihan. Kegiatan penebasan vegetasi, pengupasan tanah penutup, penggalian batugamping akan mengubah bentang alam/lahan (eksokarst) di kawasan karst yang juga akan mengubah atau melenyapkan unsur-unsur endokarst seperti goa-goa, stalagtit dan stalagmit (Sumardja 2000). e. Sumberdaya karst kawasan Goa Pawon yang tidak dapat diperbaharui Kawasan karst dikenal sebagai suatu lingkungan yang memiliki daya dukung sangat rendah dan tidak dapat diperbaiki jika telah mengalami kerusakan (rentan atau peka terhadap pencemaran) karena pembentukannya memerlukan waktu yang sangat lama (rata-rata mencapai jutaan tahun). Benturan kepentingan untuk melakukan konservasi serta tekanan penduduk untuk memanfaatkan sumberdaya alam karst pada akhirnya menimbulkan beberapa permasalahan, seperti kegiatan penambangan batu gamping di kawasan Pasir Masigit. Sehingga kawasan karst dan segala komponen yang ada di dalam dan di luar kawasan yang rentan terhadap gangguan ini terancam hilang keberadaannya. Padahal kawasan Goa Pawon ini menyimpan nilai sejarah-kepurbakalaan. Oleh karena itu, dibutuhkan upaya konservasi kawasan Goa Pawon agar tetap terjaga keberadaannya dan fungsinya dapat dirasakan secara berkelanjutan. 5.3.2 Faktor eksternal kawasan Goa Pawon 5.3.2.1 Peluang kawasan Goa Pawon 1. Dukungan internasional yang tinggi terhadap pengelolaan kawasan karst IUCN telah membuat suatu Pedoman Perlindungan Goa dan Karst sebagai pedoman dalam pengelolaan goa dan karst di seluruh dunia untuk para perencana, pengelola dan pemanfaat kawasan karst. Dukungan ini sangat menguntungkan

37 bagi pengelolaan kawasan Goa Pawon apabila dioptimalkan dengan usaha-usaha pengangkatan kawasan Goa Pawon ke level internasional seperti yang telah dilakukan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Sejarah dan Purbakala Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata yang telah mengusulkan kepada UNESCO dengan memasukkan Goa Pawon ke dalam daftar semnetara agar situs Goa Pawon di Pasir Pawon ditetapkan sebagai Warisan Dunia. Walaupun sampai saat ini hal tersebut belum terrealisasikan. 2. Adanya pengunjung yang datang ke kawasan Goa Pawon untuk berwisata Situs Goa Pawon memiliki potensi wisata yang cukup tinggi untuk dikembangkan. Walaupun belum dijadikan tempat wisata yang resmi, tetapi sudah banyak pengunjung yang berdatangan ke kawasan tersebut untuk berwisata melihat fosil manusia prasejarah dan keindahan Stone Garden. Menurut penuturan Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB (Aos Kaosar), saat ini jumlah pengunjung Goa Pawon setiap minggunya bisa mencapai 100 orang. Setelah museum didirikan, ditargetkan jumlah kunjungan wisatawan bisa naik 10 kali lipat. Mayoritas mereka yang datang ke kawasan itu adalah mereka yang masih berstatus pelajar (Yudono 2011). 3. Dukungan pemerintah pusat untuk melindungi kawasan karst Situs Goa Pawon ini telah mengangkat Karst Citatah menjadi perhatian dan fokus pemerintah, akademisi, pemerhati lingkungan, bahkan telah menjadi sorotan internasional karena memiliki nilai-nilai penting yang terkandung di dalamnya dan merupakan nilai spektakuler di Jawa Barat. Pemerintah mengeluarkan kebijakan nasional tentang perlindungan kawasan karst seperti PP No. 26/2008 tentang Tata Ruang Nasional dan Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst. Hal ini merupakan peluang bagi pengelolaan kawasan Goa Pawon ke arah yang lebih baik lagi melalui proses perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan berdasarkan kebijakan-kebijakan nasional yang telah dikeluarkan. 4. Keberadaan stakeholder yang potensial dalam konservasi kawasan Goa Pawon Hasil dari penelitian diperoleh 7 stakeholder dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon. Hal ini merupakan peluang agar pengelolaan kawasan Goa Pawon berjalan lancar dan optimal melalui pengaruh yang mereka berikan terhadap

38 kawasan. Contohnya penelitian yang dilakukan oleh Kelompok Riset Cekungan Bandung di kawasan Goa Pawon dan berhasil menemukan nilai peninggalan sejarah di dalamnya serta penyediaan bibit tanaman untuk penghijauan oleh Distanbunhut dan KLH KBB. 5. Peningkatan

dukungan

masyarakat

terhadap

kegiatan

perlindungan,

pengawetan dan pemanfaatan lestari Menurut BPLHD (2010), masyarakat penambang batu dan pengusaha penambangan

batu

mendukung

penetapan

Goa

Pawon

sebagai

cagar

alam/kawasan lindung yang tidak boleh dieksploitasi. Dukungan masyarakat ini dapat terus ditingkatkan melalui program-program yang melibatkan dan mengikutsertakan masyarakat, seperti dalam hal perencanaan, pengelolaan dan pengawasan. 5.3.2.2 Ancaman terhadap kawasan Goa Pawon 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konservasi kawasan karst, khususnya kawasan Goa Pawon. Potensi permasalahan ini terjadi karena informasi tentang nilai strategis kawasan karst dan ekosistem karst belum banyak diketahui. Data dan informasi yang ada sifatnya masih belum utuh, tetapi masih tergantung dari sumber data dan kepentingan yang sifatnya sektoral. Selain itu, permasalahan ini juga terjadi akibat kurangnya interaksi dari pihak yang mempunyai kepentingan dan pengaruh terhadap kawasan untuk melakukan sosialisasi terhadap masyarakat sekitar kawasan Pawon tentang nilai penting kawasan karst. Hal ini mengakibatkan minimnya informasi yang tersebar kepada kalangan masyarakat luas mengenai potensi dan nilai penting kawasan karst di Indonesia yang peranannya sangat dibutuhkan secara berkelanjutan. 2. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon. Koswara (Ketua RT Kampung Pawon, 26 Februari 2011, Komunikasi Pribadi) menyatakan bahwa jarang sekali masyarakat dilibatkan atau dimintai pendapat untuk pengembangan kawasan Goa Pawon, hal ini membuat masyarakat kecewa. Akibatnya, beberapa bulan yang lalu terjadi penghancuran papan penunjuk jalan yang bertuliskan “Kampung Budaya”. Dalam hal ini, masyarakat

39 sama sekali tidak dilibatkan/diberi informasi tentang pemasangan papan penunjuk jalan tersebut, padahal status “Kampung Budaya” tersebut pun belum diresmikan. Masyarakat sebagai pihak yang berinteraksi langsung dengan kawasan seharusnya dapat dilibatkan dalam peran konservasi dan bisa bekerjasama dengan para stakeholder pengelola kawasan Goa Pawon. Selain itu, masyarakat perlu ditingkatkan aksesnya dalam menyuarakan aspirasi sesuai kapasitas mereka terhadap kegiatan konservasi. Kelompok-kelompok yang telah ada di masyarakat akan membantu dalam pengelolaan kawasan tersebut dan meminimalkan konflik sosial jika memang benar-benar dilakukan pemberdayaan masyarakat secara partisipatif (Azhari 2007; Falah 2008; ITTO 2010). 3. Konflik kepentingan antar stakeholder Ancaman ini terjadi akibat belum jelasnya peruntukkan kawasan karst, adanya ego sektoral yang tinggi, buruknya koordinasi dan rendahnya peran serta masyarakat atas dasar kepentingan masing-masing. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam hal pengelolaan dapat memicu terjadinya konflik sosial yang dapat menimbulkan kerugian sosial yang ditanggung oleh masyarakat secara luas. 4. Terbatasnya dana dan belum optimalnya sharing dana antara pemerintah dan masyarakat sekitar Goa Pawon. Telah turunnya anggaran dari Pemprov Jabar senilai Rp 600.000.000,pada tahun 2010 khusus untuk pembenahan Situs Goa Pawon yang akan ditata dan dikembangkan sebagai tujuan wisata masih belum optimal dalam pembangunannya. Sementara itu, fasilitas masih kurang optimal dan kondisi jalan menuju Situs Goa Pawon masih buruk dengan kondisi tanah liat dan batu kapur yang berubah sangat licin ketika hujan. Potensi permasalahan ini terjadi karena belum adanya kepercayaan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Kabupaten dan masyarakat dalam sharing dana. Hal ini menyebabkan tersendatnya kegiatan pengembangan Situs Goa Pawon dan lingkungan sekitarnya. 5. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan di sekitar kawasan Goa Pawon Hal ini memberikan kesan negatif terhadap nilai keindahan kawasan karst, seperti kepulan asap hitam dari pabrik pembakaran kapur (Gambar 12) yang mengganggu pandangan mata sekaligus mengakibatkan pencemaran udara. Selain

40 itu, kondisi perbukitan yang kurang tertata akibat pertambangan juga mengganggu pemandangan dan membuat pandangan mata tidak sedap.

Gambar 12 Kepulan asap hitam dari pabrik pembakaran kapur. 5.4 Analisis SWOT Pengelolaan Kawasan Goa Pawon Hasil wawancara terhadap stakeholder dan masyarakat menghasilkan faktorfaktor internal dan eksternal yang berperan dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon yang kemudian dimunculkan berbagai alternatif strategi yang relevan dengan menggunakan Matriks SWOT. 5.4.1 Penentuan posisi strategis kawasan Goa Pawon Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan kawasan Goa Pawon ditentukan oleh kombinasi faktor internal dan eksternal. Berdasarkan perhitungan pada Lampiran 6 dan 7 antara selisih dari jumlah total faktor internal (kekuatan – kelemahan = - 4) sebagai sumbu X dan selisih dari jumlah faktor eksternal (peluang – ancaman = 8) sebagai sumbu Y untuk menentukan posisi kuadran kawasan Goa Pawon di dalam diagram analisis SWOT (Gambar 13). Peluang 8 3. Mendukung Strategi Turn Around

1. Mendukung Strategi Agresif

Kelemahan

Kekuatan -4 4. Mendukung Strategi Defensif

2. Mendukung Strategi Diversifikasi

Ancaman

Gambar 13 Diagram analisis SWOT pengelolaan kawasan Goa Pawon.

41 5.4.2 Strategi konservasi kawasan Goa Pawon Berdasarkan diagram Analisis SWOT, kawasan Goa Pawon berada pada kuadran 3, yaitu untuk mendukung strategi Turn Around yakni konsolidasi, perbaikan, mengubah cara pandang serta menghilangkan penyebab masalah agar ancaman dapat dihindari. Hal ini berarti bahwa kawasan Goa Pawon mengalami kelemahan dalam beberapa hal (internal), sehingga peluang yang menguntungkan sulit dicapai. Agar strategi tersebut relevan diperlukan tujuan konservasi yang mengacu pada kondisi kawasan saat ini, tujuannya yaitu: 1. Konservasi dan pengendalian kerusakan lingkungan kawasan Goa Pawon agar diperoleh pemanfaatan sumberdaya karst kawasan Goa Pawon yang lestari dan berkelanjutan 2. Melibatkan dan mengoptimalkan peran masyarakat dalam konservasi kawasan Goa Pawon dalam perlindungan dan pemanfaatan potensi sumberdaya kawasan Goa Pawon yang berwawasan lingkungan. Berikut adalah matriks analisis SWOT yang digunakan untuk mendapatkan strategi konservasi kawasan Goa Pawon yang disajikan pada Tabel 5.

42

Tabel 5 Matriks SWOT FAKTOR INTERNAL

FAKTOR EKSTERNAL OPPORTUNITIES (O) 1. Dukungan internasional yang tinggi terhadap konservasi kawasan Karst Citatah, terutama untuk situs Goa Pawon 2. Banyaknya pengunjung yang datang berwisata ke kawasan Goa Pawon 3. Komitmen pemerintah daerah untuk melindungi, memanfaatkan dan mengembangkan Situs Goa Pawon 4. Keberadaan stakeholder yang potensial dalam hal pengelolaan melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan 5. Peningkatan dukungan masyarakat terhadap kegiatan perlindungan, pengawetan dan pemanfaatan lestari THREATS (T) 1. Kurangnya pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang konservasi kawasan karst serta pelibatan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan 2. Kurangnya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan kawasan Goa Pawon 3. Konflik kepentingan antar stakeholder 4. Terbatasnya dana dan belum optimalnya sharing dana antara pemerintah dan masyarakat sekitar Goa Pawon 5. Pencemaran lingkungan akibat kegiatan pertambangan di sekitar kawasan Goa Pawon

STRENGTHS (S) 1. Peraturan-peraturan yang mendukung perlindungan Goa Pawon dan Lingkungannya (PP No. 26/2008 tentang Tata Ruang Nasional, Kepmen ESDM No. 1456 K/20/MEM/2000 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Karst, Perda Jabar No. 2/2006 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung, Perda Jabar No. 2/2002 tentang Perlindungan Lingkungan Geologi, Perbup No. 7/2010 tentang Perlindungan Goa Pawon dan Lingkungannya) 2. Daerah resapan air (mata air Cinyusuan) dan situs purbakala 3. Nilai ilmiah, keindahan, keunikan dan kelangkaan kawasan karst yang tinggi 4. Pasir Pawon merupakan satu-satunya kawasan yang masih asri dan bebas dari kegiatan pertambangan 5. Potensi sumberdaya karst dan situs Goa Pawon sebagai potensi wisata

STRATEGI SO

STRATEGI ST

WEAKNESSES (W) 1. Kegiatan penambangan batu gamping 2. Adanya kegiatan penggalian posfat (guano) di Goa Pawon 3. Kegiatan pertanian musiman di puncak Pasir Pawon 4. Penurunan kualitas dan kuantitas air 5. Sumberdaya karst kawasan Goa Pawon yang tidak dapat diperbaharui

STRATEGI WO 1. Pengendalian kerusakan kawasan Goa Pawon 2. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan sumberdaya karst kawasan Goa Pawon secara lestari dan berwawasan lingkungan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

STRATEGI WT

42

43

Berdasarkan

permasalahan/isu

kawasan

Goa

Pawon

yang

telah

diidentifikasi, maka dibuat Strategi Turn Around untuk konservasi kawasan Goa Pawon sebagai berikut: 1. Pengendalian kerusakan kawasan Goa Pawon Strategi ini digunakan agar kelemahan dari kawasan Goa Pawon dapat diminimalisir/diperbaiki, sehingga berbagai peluang pengembangan kawasan Goa Pawon dapat diberdayakan. Teknis/taktik yang digunakan yaitu: a. Kegiatan rehabilitasi lahan, meliputi penataan permukaan lahan dan reklamasi lahan bekas penambangan merupakan hal yang sangat mendasar untuk dilakukan dalam kegiatan pengembangan kawasan Goa Pawon dan pengembangan jalur wisata di kawasan Goa Pawon Rehabilitasi lahan bisa dimulai di kawasan puncak Pasir Pawon yang selama ini telah diolah oleh masyarakat sebagai tempat bercocok tanam musiman. Rehabilitasi di lokasi ini ditujukan untuk mengurangi tingkat erosi dengan cara menghentikan kegiatan pertanian yang mengandalkan pengairan dari curah hujan dan menggantikannya dengan penghutanan kembali area. Rehabilitasi lahan selanjutnya yang perlu dilakukan adalah di lahan bekas penambangan yang rawan akan bahaya longsor. Dalam kegiatan rehabilitasi tersebut perlu dilakukan penanaman pohon-pohon terutama dari jenis yang disukai dan dapat mengundang kedatangan burung-burung. Salah satunya adalah jenis Dadap serep (Erythrina lithosperma, Bl. non Miq.) dengan tinggi sampai 22 m dan pohonnya agak besar. Selain itu, Beringin (Ficus benjamina, L.) juga dapat ditanam di daerah karst, pohon beringin merupakan suatu tumbuhan yang tumbuh di lereng terjal berbatu. Pohon beringin ini cocok sekali untuk menghutankan daerah tandus karst yang telah kehilangan lapisan tanah yang subur, sehingga diharapkan dengan hijaunya kawasan dan jalur wisata ini keterlindungan kawasan dapat dijaga, sekaligus memberikan suasana sejuk dan nyaman bagi para wisatawan ataupun pengunjung yang datang ke kawasan tersebut untuk mencari udara segar. Dalam hal ini, cara pandang pengelola harus difokuskan terhadap konservasi kawasan, bukan hanya semata-mata memanfaatkan kawasan untuk tujuan ekonomi dan wisata. Kegiatan perbaikan ini harus dikonsolidasikan dengan

44

pihak Pemerintah Provinsi Jawa Barat, stakeholder dan masyarakat agar terjalin persamaan persepsi dengan hasil akhir peningkatan ekonomi masyarakat. b. Konservasi sumberdaya air di kawasan Goa Pawon Agar tidak terjadi pencemaran air (penurunan kualitas air) diperlukan pengendalian dan pengurangan penggunaan pupuk kimia dan pestisida di sekitar sumber mata air dan daerah tangkapan air. Selain itu diperlukan kegiatan penghijauan di daerah tangkapan air untuk mengurangi sedimentasi dan rehabilitasi daerah tepian sumber mata air untuk mengurangi penguapan air. Kemiri (Aleurites moluccana, Wild.) bisa digunakan untuk melindungi daerah resapan air karena memiliki daya evapotranspirasi rendah. Kemiri bisa tumbuh pada lahan kritis dan kering dengan baik tanpa menggunakan pupuk. Berdasarkan Perda. Jabar No. 2 Tahun 2006 Pasal 18, kriteria kawasan sekitar mata air adalah kawasan dengan radius sekurang-kurangnya 200 meter di sekitar mata air. 2. Pengembangan pemanfaatan jasa lingkungan sumberdaya karst kawasan Goa Pawon secara lestari dan berwawasan lingkungan untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Strategi ini digunakan untuk melindungi kawasan Goa Pawon yang mencakup semua aspek pengelolaan kawasan, seperti aspek biotik, abiotik, sosial, ekonomi dan budaya, karena selama ini kegiatan pemanfaatan kawasan hanya sebatas untuk memenuhi kebutuhan ekonomi tanpa memperhatikan perlindungan kawasan (aspek ekologi). Teknis/taktik yang digunakan yaitu: a. Wisata kawasan Goa Pawon Berbasis Masyarakat, yaitu menjadikan masyarakat sebagai pelaku utama (subyek) pengelolaan kawasan karst Pola pengembangan

wisata ini

mendukung dan memungkinkan

keterlibatan penuh oleh masyarakat setempat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengelolaan usaha wisata dan segala keuntungan yang diperoleh. Wisata berbasis masyarakat merupakan usaha wisata yang menitikberatkan peran aktif komunitas. Hal tersebut didasarkan kepada kenyataan bahwa masyarakat memiliki pengetahuan tentang alam, sejarah Goa Pawon serta budaya yang menjadi potensi dan nilai jual sebagai daya tarik wisata, sehingga pelibatan masyarakat menjadi mutlak. Pola wisata berbasis masyarakat mengakui hak masyarakat lokal dalam

45

mengelola kegiatan wisata di kawasan yang mereka miliki secara adat ataupun sebagai pengelola. Wisata berbasis masyarakat dapat menciptakan kesempatan kerja bagi masyarakat setempat dan mengurangi kemiskinan, di mana penghasilan wisata adalah dari jasa-jasa wisata untuk turis: fee pemandu; ongkos transportasi; homestay; menjual kerajinan dan lain-lain. Wisata membawa dampak positif terhadap pelestarian lingkungan dan budaya asli setempat yang pada akhirnya diharapkan akan mampu menumbuhkan jati diri dan rasa bangga antar penduduk setempat yang tumbuh akibat peningkatan kegiatan wisata. b. Peningkatan kapasitas masyarakat dalam konservasi kawasan Goa Pawon Kegiatan

ini

bertujuan

untuk

melibatkan

masyarakat

untuk

mengoptimalkan dan melestarikan sumberdaya lingkungan kawasan Goa Pawon. Program aksi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat dalam konservasi kawasan ini adalah: (1) Edukasi dan sosialisasi tentang kawasan Goa Pawon dan konservasinya, (2) Pembuatan booklet dan buku tentang kawasan Goa Pawon dan konservasinya yang dapat langsung disebarluaskan kepada masyarakat.

5.5 Peran Stakeholder dalam Strategi Konservasi Kawasan Goa Pawon Agar

pelaksanaan

strategi

pengelolaan

yang

diperoleh

bisa

diimplementasikan secara optimal sesuai tujuan konservasi yang mendukung strategi pengelolaan, stakeholder harus ikut berperan dalam penerapan strategi. Berikut adalah Tabel 6 yang menjelaskan peran stakeholder kawasan Goa Pawon dalam strategi konservasi kawasan Goa Pawon yang telah dibuat.

46

Tabel 6 Peran stakeholder dalam strategi konservasi kawasan Goa Pawon Stakeholder

Peran Stakeholder dalam Strategi Konservasi Goa Pawon

1. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata KBB

- Membuat konsep ekowisata berbasis masyarakat serta pelatihan (edukasi) dan sosialisasi tentang konservasi kawasan Goa Pawon - Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi pelaksanaan kegiatan kebudayaan dan pariwisata di kawasan Goa Pawon - Perngoptimalan sarana dan prasarana pendukung kegiatan wisata di kawasan Goa Pawon

2. Dinas Pertambangan dan Mineral KBB

- Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam kegiatan pertambangan dan penggunaan sumberdaya mineral di kawasan Goa Pawon - Menjalankan dan mengoptimalkan kegiatan reklamasi lahan bekas tambang untuk upaya perbaikan kawasan Goa Pawon

3. Kantor Lingkungan Hidup KBB

- Pembinaan lingkungan, pencegahan, pengawasan dan pengendalian pencemaran lingkungan di kawasan Goa Pawon - Kegiatan rehabilitasi lahan yang mengalami kerusakan dan yang tidak sesuai peruntukannya - Perlindungan sumberdaya air di kawasan Goa Pawon agar pemanfaatannya tetap berkelanjutan

4. Kelompok Riset Cekungan Bandung

Menjaga dan mengembangkan kegiatan penelitian dan wisata di kawasan Goa Pawon dengan melibatkan masyarakat sekitar dalam pelaksanaanya

5. Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan KBB

- Kegiatan rehabilitasi lahan di kawasan Goa Pawon - Penyediaan bibit untuk kegiatan pertainian, perkebunan dan kehutanan yang sesuai dengan peruntukkan lahannya

6. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah KBB

Pelaksanaan perumusan dan penentuan kebijakan teknis di bidang perencanaan pembangunan kawasan Goa Pawon yang meliputi perencanaan makro, perencanaan wilayah, penelitian dan pengembangan

7. Badan Pertanahan KBB

- Inventarisasi tanah dan lahan di kawasan Goa Pawon - Pengendalian dan pengawasan serta evaluasi dalam kegiatan penggunaan tanah dan lahan.

46