BAB V FUNGSI BKM DALAM PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Tahapan utama pada program penanggulangan kemiskinan oleh Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) adalah membuat perencanaan program, oleh panitia pelaksanaan penanggulangan kemiskinan yang terdiri dari anggota BKM dan unsur masyarakat / relawan untuk menyusun perencanaan jangka menengah (PJM) dengan tahapan-tahapan sebagai berikut: 5.1. Identifikasi Masalah/Kebutuhan . Pelaksanaan identifikasi masalah/kebutuhan bertujuan untuk memperoleh data riil masyarakat miskin dimasing-masing RT, yang dilakukan oleh BKM bersama masyarakat Kelurahan Pakembaran. Pelaksanaannya dimulai dari pertemuan warga pada tingkat RT dan mempelajari data profil kelurahan kemudian BKM bersama masyarakat merencanakan program penanggulangan kemiskinan dengan melihat, 1) Permasalahan sosial masyarakat miskin yang harus diselesaikan bersama, melalui program pemerintah dalam penanggulangan kemiskinan dengan dukungan masyarakat dan potensi yang dimilikinya, 2) Keadaan atau kejadian yang menyebabkan sebagian warga masyarakat menjadi miskin dan masalah-masalah sosial yang ada di masyarakat yang mendukung terjadinya kemiskinan, 3 ) Tingkat kebutuhan dasar masyarakat miskin ( perumahan, pekerjaan, modal usaha ) yang harus dimiliki, 4) Lingkungan pemukiman yang tidak layak sehingga pencemaran dan kerusakan alam berdampak pada masyarakat miskin semakin menderita. Proses identifikasi oleh BKM Kelurahan Pakembaran dilaksanakan pada pertemuan warga tingkat RT yang dihadiri pula oleh masyarakat miskin, pelaksanaanya melalui dua tahapan sebagai tahapan pengungkapan kebutuhan dasar atau permasalahan yang dirasakan masyarakat miskin yaitu ; 1) Tahap identifikasi. Bertujuan untuk pengungkapan masalah/ kebutuhan data masyarakat miskin dan identifikasi kebutuhan penunjang bagi masyarakat miskin berupa usulan pembangunan infrastruktur lingkungan masyarakat miskin dimasingmasing RT, 2) Melakukan pengamatan langsung dilingkungan masyarakat, untuk memperoleh data masyarakat miskin, serta masalah yang dirasakan bagi
masyarakat miskin yang sebenarnya. Seperti penuturan koordinator BKM Kelurahan Pakembaran (DM) sebagai berikut : “ Pelaksanaan identifikasi kebutuhan yang kami lakukan bersama relawan melalui dua tahapan, yaitu pelaksanaan identifikasi melalui pertemuan warga dan pengecekan data yang akan diusulkan dalam program melalui pengamatan langsung dilingkungan masyarakat. Tujuan kami agar proses identifikasi kebutuhan secara partisipatif dan benar-benar menyerap aspirasi masyarakat miskin, sehingga penentuan tujuan identifikasi kebutuhan menekankan keberpihakan pada masyarakat miskin. “
Penuturan senada juga disampaikan oleh senior faskel (AS) pada saat pembekalan BKM dalam perencanaan jangka menengah (PJM) untuk periode 2007-2009 mengatakan bahwa : “ Pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan merupakan program pemerintah yang dilaksanakan langsung oleh masyarakat pada tingkat Desa / Kelurahan yang dimulai dari pembentukan kepengurusan dan perencanaan program, sehingga program harus berpihak pada masyarakat miskin. Untuk pelaksanaan program yang berpihak pada masyarakat miskin maka proses perencanaan jangka menengah ya harus benar-benar sesuai dengan kebutuhan masyarakat miskin. “
Dalam identifikasi kebutuhan yang difasilitasi oleh BKM
di Kelurahan
Pakembaran, mendapat tanggapan masyarakat yang beragam, karena programprogram pemerintah yang sudah pernah ada sebelumnya, masyarakat hanya sebagai obyek kegiatan dan tidak berkelanjutan sehingga belum menyentuh kebutuhan dasar masyarakat miskin. Seperti penuturan salah satu informan ( MM) mengatakan bahwa : “ Bantuan pemerintah di Kelurahan Pakembaran sudah sering di berikan terhadap masyarakat dengan dalih untuk membantu orang miskin, namun program maupun proyek pemerintah biasanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu atau dilaksanakan oleh perangkat kelurahan tanpa melibatkan masyarakat miskin yang akan mendapatkan bantuan kegiatan tersebut, sehingga pelaksanaan kegiatan program yang mendapatkan hanyalah orang-orang tertentu yang dekat dan dikenal oleh perangkat kelurahan. kemudian pelaksanaan kegiatan biasanya hanya sesaat yang tidak berkelanjutan serta tidak berpihak pada orang miskin, sehingga masyarakat adanya program tersebut bersifat pesimisme.”
Sikap pesimisme sebagian masyarakat terhadap program penanggulangan kemiskinan, merupakan hambatan bagi tim pelaksana perencanaan program yang harus dicari pemecahanya melalui pendekatan pada masyarakat dan tokoh masyarakat oleh koordinator BKM sebagai penanggung jawab program di
Kelurahan Pakembaran. Penuturan lain oleh sebagian masyarakat miskin yang ditemui panitia perencanaan program, untuk diminta keteranganya guna melengkapi hasil identifikasi pada masing masing RT di Kelurahan Pakembaran dapat disimpulkan bahwa: Masyarakat Kelurahan Pakembaran keseluruhan terutama masyarakat miskin, sangat menaruh harapan besar adanya program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah, untuk di laksanakan oleh masyarakat langsung secara partisipasi, karena program tersebut bersifat menyeluruh dan berkelanjutan yaitu adanya pembangunan infrastruktur dan pemberdayaan masyarakat miskin melalui bantuan modal dan pelatihan kerja, sehingga masyarakat Kelurahan Pakembaran sangat terbantu sekali ada program pemerintah. Seperti yang disampaikan oleh (WS) sebagai masyarakat miskin yang rumahnya masuk dalam PJM Pronangkis,
untuk dibangun total melalui dana
bantuan langsung masyarakat (BLM) mengatakan bahwa : “ saya mengucapkan banyak terima kasih kepada bapak-bapak pengurus BKM dan pemerintah dan sangat bersyukur sekali, karena rumah yang saya tempati akan dibangun, saya bekerja hanya mencari barang bekas / rongsok yang penghasilanya tidak bisa ditentukan, itu pun rumah warisan orang tua dan sampai usia saya yang sudah 65 tahun tidak mampu untuk memperbaiki karena anak saya 6 orang dan yang bekerja sejak muda hanya saya.”
Pelaksanaan identifikasi oleh BKM pada periode 2007-2009, menghasilkan data usulan masyarakat yang bertujuan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran. Data yang sudah terkumpul hasil identifikasi didiskusikan pada masyarakat melalui pertemuan RT, untuk menententukan kriteria kemiskinan oleh BKM bersama masyarakat dengan ukuran kemiskinan yang ada dimasyarakat sebagai berikut 1) Jumlah keluarga miskin sebanyak 981 jiwa dengan Kriteria kemiskinan yang terdiri golongan paling miskin atau fakir miskin sebanyak 143 keluarga. Kelompok masyarakat ini memiliki pendapatan dibawah garis kemiskinan ( umumnya masyarakat tersebut tidak memiliki sumber pendapatan sama sekali) serta tidak memiliki akses terhadap berbagai pelayanan sosial yang masih menyebar di masing-masing RT, golongan miskin sekali sebanyak 345 keluarga. Kelompok ini memiliki pendapatan di bawah garis kemiskinan, namun masih memiliki akses terhadap pelayanan sosial dasar ( misalnya, masih memiliki sumber-sumber finansial, memiliki pendidikan dasar atau tidak buta huruf ) dan golongan rentan 421 keluarga. Kelompok ini dapat dikategorikan bebas dari
kemiskinan, karena memiliki kehidupan yang lebih baik ketimbang fakir miskin dan miskin, namun pada kelompok rentan ( agak miskin), masih rentan terhadap berbagai perubahan sosial di sekitarnya, bisa menjadi miskin bahkan menjadi fakir miskin, 2) Kebutuhan dasar orang miskin pada tiap-tiap RT. Untuk perbaikan perumahan dengan kriteria rumah sangat sederhana sebanyak 370 rumah, dengan kriteria rumah sudah bendinding tembok bata merah, berlantai tanah dan belum diplesterisasi. Rumah tidak layak huni sebanyak 210 rumah, dengan kriteria rumah semi permanen berlantai tanah atau sudah plesterisasi. Rumah sangat tidak layak huni sebanyak 78 rumah, dengan kriteria rumah berdinding anyaman bambu dan masih berlantai tanah beratap rumbia maupun genteng. BKM dalam melaksanaan
identifikasi menghasilkan usulan–usulan
kebutuhan yang menyangkut kebutuhan masyarakat miskin dan pembangunan prasarana lingkungan masyarakat miskin di tingkat RT dan RW diantaranya, usulan perbaikan dan pembangunan jalan gang mulai dari RW 1 sampai RW 9 terdiri dari 35 RT sebanyak 146 jalan gang, pembuatan dan perbaikan saluran air / drainase serta saluran limbah keluarga sebanyak 84 saluran, aspal jalan tingkat RT/RW sebanyak 24 jalan, pembuatan bak sampah 4 tempat, penerangan lampu jalan 53 titik, perbaikan jembatan sebanyak 2 buah. Selain pendataan kebutuhan dasar masyarakat miskin, BKM juga melaksanakan pendataan potensi kelurahan yang bisa membantu program penanggulangan kemiskinan secara swadaya yaitu 1) terdatanya
tenaga-tenaga
relawan,
yang
bersedia
penanggulangan kemiskinan, 2) Potensi alam berupa
Potensi manusia yaitu membantu
program
dataran rendah dengan
dikelilingi sungai untuk irigasi, sehingga Kelurahan Pakembaran merupakan daerah kelurahan yang subur, 3) Potensi masyarakat yaitu adanya antusiasme masyarakat Kelurahan Pakembaran, menyambut baik program P2KP dan kehendak gotong royong yang ditunjukkan masyarakat pada pertemuan RT serta pertemuan yang diadakan BKM dalam program penanggulangan kemiskinan, 4) Potensi ekonomi yaitu adanya komplek perdagangan yang strategis di tengah kota Kabupaten Tegal. Kelebihan tahapan identifikasi yang dilaksanakan BKM di Kelurahan Pakembaran, diperoleh data perencanaan program dengan cepat, karena BKM bersama masyarakat cukup mengadakan pertemuan warga, untuk mengusulkan masalah / kebutuhan masyarakat, mendata masyarakat sebagai relawan, serta
mendata potensi kelurahan yang digunakan membantu program penanggulangan kemiskinan. Hasil pendataan identifikasi untuk dilakukan observasi di masingmaasing RT untuk memperoleh data sesuai nama dan alamat yang sebenarnya, data yang diperoleh BKM dibahas melalui rembug warga tingkat RT dan ditetapkan sebagai usulan prioritas masalah/kebutuhan sebagai perencanaan program. Kelemahan pada tahapan identifikasi yang dilakukan BKM di Kelurahan Pakembaran tahapannya
tidak partisipatif, karena kurang melibatkan secara
langsung masyarakat yang akan diberdayakan dalam upaya penanggulangan kemiskinan.
Upaya
penanggulangan
kemiskinan
merupakan
program
pemberdayaan masyarakat, pelaksanaanya dimulai dari penggalian aspirasi masyarakat miskin, agar mereka terlibat aktif dalam proses pengambilan keputusan penting yang menyangkut diri mereka, sehingga diharapkan masyarakat yang diberdayakan bisa mengakses keberbagai sumberdaya untuk meningkatkan kesejahteraannya. Kelemahan tahapan identifikasi yang tidak partisipatif menjadikan pemberdayaan masyarakat terhambat, karena program-program yang direncanakan masyarakat, tidak tersalurkan sesuai dengan keinginan dan usulan masyarakat. Penilaian Langkah-langkah Identifikasi kebutuhan yang dilakukan BKM di Kelurahan Pakembaran, merupakan tahap awal pada perencanaan progam yang seharusnya dilakukan secara komprehensif, dengan menggunakan teknik-teknik dan idikator yang terukur. Tahapan identifikasi masalah/kebutuhan oleh BKM dengan cara yang sesuai dengan pendampingan fasilitator kelurahan, untuk mendapatkan data yang diinginkan, maka BKM bersama masyarakat melakukan pertemuan warga pada tiap-tiap RT untuk mendapatkan hasil identifikasi, kemudian dilakukan observasi pada masyarakat miskin untuk mendapatkan data sesuai dengan nama dan alamat. Beberapa penilaian yang menjadi pertimbangan BKM dalam melaksanakan proses identifikasi antara lain, 1) Tahapan identifikasi pada penanggulangan kemiskinan adalah proses partisipatif yang dilakukan masyarakat, untuk menilai serta merumuskan sendiri persoalan kemiskinan yang dihadapinya dan kebutuhan nyata untuk menanggulangi kemiskinan, maka BKM harus mampu mendorong masyarakat agar mampu mengidentifikasi kebutuhan secara nyata. Tahapan identifikasi yang dilakukan BKM tidak partisipatif dan diwarnai oleh persepsi
pihak luar ( pendampingan fasilitator kelurahan), sehingga hasil tidak relevan dengan karakteristik masyarakat dan hasil identifikasi tidak tepat sasaran perencanaan,
dengan
sendirinya
rancangan
program
kurang
menyentuh
kebutuhan-kebutuhan yang sesungguhnya dirasakan masyarakat dan tidak mendukung proses pembelajaran pada masyarakat dalam mengkaji masalah atau kebutuhan perencanaan. Artinya dengan pendampingan fasilitator terus-menerus dalam setiap kegiatan identifikasi merupakan campur tangan pihak luar dan ketrampilan hanya dimiliki oleh orang lain, sehingga kurang menjamin keberlanjutan serta kelestarian program tersebut. Apabila keberlanjutan program kurang dukungan dari masyarakat merupakan hal yang wajar, kemudian program akan semu atau minim partisipasi masyarakat karena proses identifikasi tidak menyentuh lapisanlapisan masyarakat yang akan diberdayakan, 2)
Pada tahapan identifikasi
masalah/ kebutuhan kurang mendapat tanggapan masyarakat yang mempunyai kehidupan ekonomi menengah keatas dan masyarakat yang mempunyai pendidikan tinggi untuk menjadi relawan dalam memberdayakan masyarakat. Apabila
mereka menjadi relawan,
merupakan aset BKM yang mampu
mendukung program penanggulangan kemiskinan lebih baik, 3 Saran-saran terhadap BKM dalam melakukan identifikasi masalah/ kebutuhan. Identifikasi masalah /kebutuhan
merupakan tahapan pengungkapan dan pemahaman
masyarakat miskin, untuk menentukan langkah-langkah
pemecahan masalah, BKM mendorong masyarakat yang bukan miskin ikut berperan dan melakukan pengecekan data atau informasi yang didapat yaitu dari mana data tersebut dikumpulkan ( siapa saja sumberdatanya), kemudian melakukan analisa bersama yang bertujuan untuk mengolah data yang sudah ada dan menafsirkan hasil dari data untuk disimpulan. BKM
dalam
melakukan
identifikasi
masalah/kebutuhan
perlu
memperhatikan beberapa kebutuhan masyarakat miskin antara lain; 1) Kebutuhan dasar atau kebutuhan minimal pada masyarakat miskin yaitu kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia agar dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Pada masyarakat kelurahan Pakembaran membutuhkan makan tiga kali sehari, 2) Data dan Profil Keluarga miskin yaitu
melakuan pendataan pada keluarga miskin
ditiap-tiap RT, perumahan masyarakat miskin, penyebab kemiskinan,
jumlah
pendapatan serta penggunaan/ belanja keluarga, jumlah kepala keluarga miskin
pada masing-masing RT, usia
masing-masing dari keluarga miskin dan
pendidikan masyarakat miskin 3) Data potensi relawan sebagai sumberdaya manusia yaitu melihat figur yang mampu mewakili masyarakat (jujur dan tanpa pamrih) yang mempunyai kepedulian serta mau memperhatikan terhadap perbaikan nasib masyarakat miskin, figur tokoh masyarakat, mempunyai keahlian pada profesi yang dibutuhkan masyarakat dan orang yang mempunyai ekonomi mapan, 4) Data potensi kelurahan yaitu banyaknya pengusaha yang bisa diakses usahanya, modal usaha yang tersedia untuk memberdayakan masyarakat miskin, kelembagaan ekonomi dan keuangan, dan lain-lain, 5) Data potensi prasarana lingkungan pemukiman masyarakat miskin, 6)
Data profil kelembagaan dan
organisasi yang ada dimasyarakat, tradisi, kebiasaan dan lain-lain. Untuk peningkatan pemberdayaan masyarakat miskin, maka BKM dalam melaksanakan identifikasi harus mampu melihat tindakan-tindakan pelaksanakan, yang bisa menyelesaikan permasalahan secara bertahap dan menyeluruh dengan melihat 1) Simpul masalah yaitu BKM harus mampu melihat secara cermat, apabila masalah-masalah yang dihadapi oleh orang miskin, salah satunya bisa terselesaikan maka masalah yang lain akan ikut terentaskan, 2) Kemendesakan yaitu BKM dalam melaksanakan identifikasi kebutuhan, harus mampu melihat keutamaan kebutuhan yang banyak menyangkut kebutuhan dasar orang miskin dan pembangunan lingkungan yang banyak pemukiman masyarakat miskin, 3) Dampak yaitu
BKM harus mampu melihat akibat yang akan dirasakan oleh
masyarakat banyak, apabila masalah yang dihadapai orang miskin tidak segera terselesaikan, maka akan berpengaruh yang kurang baik terhadap orang miskin sendiri maupun masyarakat banyak. Pelaksanaan identifrikasi juga mendata potensi kelurahan sebagai modal sosial, yaitu pada potensi sumber daya manusia untuk menjadi relawan. Potensi sumber daya alam di Kelurahan Pakembaran sangat mendukung program penanggulangan kemiskinan, karena bisa diakses masyarakat miskin untuk melakukan kegiatan yang bisa membantu usaha mereka. Potensi masyarakat yang mayoritas Islam dan banyak yang mengintegrasikan diri untuk membentuk kelompok kegiatan kemasyarakatan, merupakan media informasi yang bisa dimanfaatkan membantu program-program BKM dalam memberikan informasi lebih cepat diterima masyarakat. Dalam mendukung penanggulangan kemiskinan dan potensi ekonomi bahwa di Kelurahan Pakembaran merupakan pusat
perdagangan Kabupaten Tegal, yang bisa dijadikan tempat masyarakat untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga BKM perlu perencanaan modal bergulir untuk usaha masyarakat miskin. 5.2. Perumusan Langkah-langkah Pemecahan Masalah Langkah-langkah pemecahan
masalah
oleh BKM, bertujuan untuk
membahas masalah yang dirasakan oleh masyarakat miskin di Kelurahan Pakembaran, agar dicarikan pemecahanya melalui program-program pemerintah dan kegiatan masyarakat secara partisipatif. Proses perumusan langkah-langkah pemecahan masalah yang dilakukan BKM Kelurahan Pakembaran, melalui pertemuan warga yang diprakarsai anggota BKM,
didampingi
fasilitator
kelurahan
dengan
strategi
diskusi
terarah
(FGD), untuk menentukan prioritas masalah hasil identifikasi yang akan dijadikan usulan kegiatan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan, melalui dana stimulan
program P2KP dan partisipasi masyarakat. Pelaksanaan perumusan
pemecahan masalah dihadiri perwakilan tiap-tiap RT dan aparat kelurahan, yang dilaksanakan di ruang pertemuan Kelurahan Pakembaran, dengan agenda pembahasannya yaitu membahas hasil identifikasi yang dilaksanakan BKM dan tim perencana program untuk mendorong masyarakat, agar mampu melakukan gerakan
penanganan masalah kemiskinan di Kelurahan Pakembaran, seperti
penuturan (DM) koordinator BKM dalam penyampaian sebelum pembahasan yaitu : “ .... Maksud dari pelaksanaan rembug warga dalam fokus group discusion (FGD), untuk mencari kesepakatan langkah-langkah rencana penanggulangan bersama masyarakat, hasil dari identifikasi masalah/kebutuhan, yang menghasilkan temuan-temuan masalah yang di rasakan masyarakat miskin di Kelurahan Pakembaran, untuk dilakukan penanggulangan kemiskinan melalui perencanaan program. Kemudian kita mempunyai kewajiban bersama untuk menyadarkan masyarakat bahwa kemiskinan bukan sekedar takdir tanpa ikhtiar/ usaha, sehingga kesadaran dalam upaya penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari dirinya sendiri melalui perubahan mental, prilaku dan kerja keras yang membutuhkan sumberdaya masyarakat, SDM, SDA, sumberdaya ekonomi, komitmen, keahlian, organisasi dan lain-lain.
Masalah penting hasil temuan dilapangan secara partisipatif berbagai masalah kebutuhan masyarakat miskin di Kelurahan Pakembaran, oleh BKM rencana dijadikan usulan dalam rembug warga, namun ditarik dari analisis pohon masalah, ada beberapa permasalahan pada masyarakat miskin yang penting, yang dijadikan prioritas masalah yaitu 1) Program Pembangunan infrastruktur
lingkungan masyarakat miskin, berupa perbaikan sarana lingkungan perbaikan jalan gang dan saluran air limbah, aspal jalan, pembuatan bak sampah dan normalisasi sungai. Alasan masyarakat dalam pembangunan infrastruktur pada lingkungan
masyarakat
miskin
sangat
diprioritaskan,
bertujuan
untuk
memberdayakan masyarakat miskin agar bisa mengakses pembangunan, sehingga mempermudah mereka untuk melakukan aktifitasnya, dengan pelaksanaan penataan lingkungan yang sehat berguna untuk meningkatkan kebersihan dan kesehatan bagi masyarakat miskin, 2) Program penataan rumah keluarga miskin, melalui rehap rumah bagi warga masyarakat di Kelurahan Pakembaran yang masuk kriteria (1) rumah sangat sederhana, (2) rumah tidak layak huni, (3) rumah sangat tidak layak huni. Alasan masyarakat untuk mengusulkan penataan rumah bagi keluarga miskin, karena mereka sangat membutuhkan sekali bantuan pemerintah dan stakeholder serta masyarakat peduli, karena perbaikan rumah membutuhkan dana yang besar, mereka tidak akan mampu untuk membangun rumahnya. Seperti yang disampaikan oleh (MK) ketua RT 8 bahwa : “ Kebutuhan perumahan untuk masyarakat miskin itu sangat penting yang harus dimiliki oleh semua keluarga, karena sebagai perlindungan keluarga, tempat mendidik anak keturunannya. Untuk masyarakat miskin di Kelurahan Pakembaran sangat membutuhkannya, maka adanya program penanggulangan kemiskinan yang diberikan pemerintah merupakan harapan yang dinantikan oleh masyakat miskin karena rumahnya disulkan pada program yang akan di perbaiki, serta masyarakat juga merasa di fungsikan untuk menentukan dirinya sendiri tanpa campur tangan pemerintah terlalu dalam, sehingga saya sebagai tokoh masyarakat, bisa menggerakkan warga saya turut berpartisipasi dalam pembangunan di wulayah masing-masing.
3) Program pemberdayaan masyarakat miskin, melalui pelatihan kerja bagi keluarga miskin, bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup mereka melalui pemberdayaan, dengan mendapatkan ketrampilan kerja berupa perbengkelan, menjahid, perbaikan pompa dan elektronik, disamping ketrampilan kerja juga untuk remaja putri dan ibu-ibu rumah tangga keluarga miskin, juga mendapatkan pelatihan membuat jajan / makanan ringan. Alasan masyarakat yang hadir dalam forum FGD bahwa masyarakat miskin perlu untuk diberdayakan melalui ketrampilan kerja, dengan mendapatkan pelatihan mereka bisa melakukan aktifitas sesuai kebutuhan pasar dengan bekal ketrampilan yang mereka miliki. Seperti penuturan (YNS) salah satu anggota BKM di Kelurahan Pakembaran bahwa : “Tujuan dari usulan dari masyarakat untuk pemberdayaan masyarakat miskin yang ada di Kelurahan Pakembaran, berupa ketrampilan kerja dan ketrampilan praktis,
untuk membekali mereka dalam mencari pekerjaan dan ketrampilan sehingga masyarakat miskin setelah selesai pelatihan mempunyai bekal untuk mencari kerja dan aktifitas yang lainnya, dengan demikian tidak ada alasan lagi mereka untuk menganggur karena tidak mempunyai ketrampilan.”
Program pemberdayaan masyarakat miskin merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kesejahtetaan mereka, melalui kegiatan bersama masyarakat pada penanggulangan kemiskinan, dengan dana bantuan pemerintah dan swadaya masyarakat, harapan pemerintah melalui kegiatan bersama, agar meraka saling membantu untuk bisa bekerja sama agar mampu menghidupi dirinya dan keluarganya, 4 ) Program peningkatan ekonomi mikro dan menengah melalui menyediaan modal bergulir, untuk membuka usaha bagi masyarakat miskin. Alasan masyarakat dengan program penyediaan modal usaha bagi masyarakat miskin, diharapkan mereka yang sudah dibekali ketrampilan atau yang sudah punya usaha mereka mampu berupaya untuk melakukan kegiatan usaha, sehingga mereka mampu meningkatkan kesejahteraanya. Perumusan langkah-langkah pemecahan masalah oleh BKM dengan melakukan diskusi terarah (FGD) yang dihadiri oleh pengurus
dan tokoh
masyarakat untuk merumuskan masalah yang ada di masing-masing RT, hakekatnya yaitu 1) Mendorong masyarakat untuk terlibat aktif dalam merumuskan karasteristik dan persoalan kemiskinan yang dihadapinya, 2) Pemecahan masalah bermanfaat untuk masyarakat sebagai proses pembelajaran bersama, agar mampu menganalisis faktor-faktor penyebab kemiskinan, serta peluang mengakses potensi untuk menanggulangi kemiskinan melalui swadaya masyarakat, dalam menyelesaikan masalah tanpa menggantungkan orang lain dan bantuan pemerintah. Penilaian secara umum yang dilakukan BKM, pada perumusan langkahlangkah pemecahan masalah sebagai tahapan proses perencanaan. Pada tahapan tersebut BKM bersama masyarakat yang menjadi relawan perumus dan penyusun rencana program selayaknya bersama-sama menyusun pola langkah-langkah pemecahan
masalah secara menyeluruh. Pembahasan
tersebut menyangkut
tujuan-tujuan khusus, strategi, prosedur yang ditujukan untuk pemenuhan kebutuhan dan pemecahan masalah. Suatu rumusan pemecahan masalah biasanya dikembangkan dalam suatu pola yang sistematis dalam bentuk-bentuk kegiatan yang jelas. Penyusunan program biasanya dirumuskan sebagai suatu perangkat
kegiatan yang saling tergantung dan diarahkan pada suatu pencapaian tujuan. Ada beberapa hal yang tidak dilakukan BKM dalam perumusan langkah-langkah pemecahan masalah yaitu : 1)
Identifikasi program. Penyusunan program
merupakan tahapan yang membutuhkan kreativitas, karena sebelum program yang direncanakan dipilih ada baiknya jika diidentifikasi beberapa program alternatif, 2) Penentuan Hasil. Bagian dari identifikasi program adalah penentuan hasil apa yang diperoleh dari setiap program. Hasil tersebut merujuk pada keluaran atau output yang terukur dengan dinyatakan dalam tiga tingkatan yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, unit pelayanan pemberdayaan dan jumlah masyarakat yang diberdayakan, 3)
Penentuan biaya. Penentuan biaya
mencakup keseluruhan biaya program. Ada beberapa macam biaya antara lain biaya tetap, biaya berkala, biaya tambahan. (1) Biaya tetap adalah biaya yang dikeluarkan hanya sutu kali saja dalam satu program, tetapi bisa berulang kali jika program berkelanjutan atau dikembangkan. Seperti program peberdayaan masyarakat yang saat ini, pemerintah memberi dana stimulan pada kegiatan yang akan dikelola BKM, (2) Biaya berkala. Biaya yang dikeluarkan setiap kurun waktu tertentu sesuai dengan tingkat kebutuhan program, (3) Biaya tambahan. Biaya yang keluarkan untuk tambahan pelayanan, misalnya biaya operasional kegiatan yang diterimakan pemerintah untuk BKM. 4) Kriteria pemilihan program. Dari program-program yang menjadikan usulan untuk pemberdayaan, maka harus dilakukan pilihan di antara program yang bisa dijadikan pemberdayaan, pilihan dapat dilakukan atas dasar rasional yakni bersandar pada kriteria tertentu yang menyangkut kepentingan bersama, efisiensi, efektivitas, fleksibilitas, keadilan dan hasil-hasil tertentu. Misalnya, mana yang lebih penting pada program penanggulangan kemiskinan apakah program pemenuhan kebutuhan dasar orang miskin atau program penyediaan modal usaha bagi orang miskin. perumusan langkah-langkah pemecahan masalah oleh BKM bertujuan agar masalah yang ada pada masing-masing warga dapat terselesaikan secara sistematik dan terarah yaitu ; 1) Masyarakat mampu mengidentifikasi faktorfaktor penyebab kemiskinan yang ada diwilayah masing-masing, 2) Memberi kesempatan
bagi masyarakat miskin
untuk terlibat
dalam pelaksanaan
penanggulangan kemiskinan, 3) Mewujudkan rasa memiliki bersama pada program penanggulangan kemiskinan, 4) Menyerap aspirasi masyarakat miskin
terhadap pemberdayaan bagi dirinya, 5) Menumbuhkan kesadaran masyarakat, bahwa penanggulangan kemiskinan harus dimulai dari diri sendiri, melalui perubahan mental dan prilaku serta kerja keras. Maka dirumuskan lebih lanjut pada pembahasan tingkat kelurahan, untuk bahan penyusunan perencanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan oleh masyarakat melalui pengajuan proposal kegiatan dengan menggunakan dana P2KP dan APBD yang sudah dikelola BKM. Analisis pemecahan masalah yang dilakukan BKM Kelurahan Pakembaran, perlu tahapan-tahapan
yang benar sehingga pemecahan tersebut benar-benar
partisipatif yaitu, melalui tahapan identifikasi partisipatif akan diperoleh hasil sesuai
tujuan
(
nama
pengelompokan/klasifikasi
dan
alamat)
masyarakat
bagi
masyarakat
miskin,
miskin,
pengelompokan
adanya masalah
kebutuhan bagi masyarakat miskin, menentukan tingkat kewenangan masyarakat dalam pemecahan masalah kebutuhan masyarakat miskin, menentukan tingkat urgensi penanganannya, menentukan lingkup masalah. Hasil identifikasi oleh tim identifikasi secara partisipatif dalam pencarian fakta dilapangan dimaksudkan, untuk mencari kejelasan pokok masalah / kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya dengan melakukan konfirmasi, investigasi dan klarifikasi di masyarakat, termasuk pengumpulan data/ dokumentasi pendukung yang dibutuhkan agar diperoleh data yang akurat. Kegiatan ini dapat dilakukan beberapa kali atau dari beberapa sumber informasi yang berbeda melalui pengecekan ulang hasil dari identifikasi dilapangan dapat disimpulkan identifikasi kebutuhan pokok, kriteria masyarakat miskin, jumlah masyarakat miskin dan potensi-potensi masyarakat miskin yang bisa diberdayakan untuk penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran. Dalam proses pelaksanaan pemecahan masalah, BKM memfasilitasi dan mengajak masyarakat yang dapat dipertanggungjawabkan untuk melakukan diskusi terarah (FGD) yaitu kader masyarakat dan aparat pemerintah/ kelembagaan yang ada di Kelurahan Pakembaran, untuk merumuskan pemecahan masalah dengan melihat prioritas masalah yaitu seberapa jauh kemendesakan masalah yang ada di masyarakat, sebagai proses pembelajaran masyarakat dalam terbentuknya BKM mandiri yang dapat memecahkan masalah di wilayahnya sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan masyarakat.
Dari pembahasan melalui rembug warga, menghasilkan sejumlah usulan perencanaan program penanggulangan kemiskinan, namun masalah yang paling urgen dalam mengatasi kemiskinan, diputuskan beberapa pokok masalah melalui pembangunan dana P2KP dan swadaya masyarakat yaitu jumlah orang miskin, kriteria orang miskin, kebutuhan dasar orang miskin, pembangunan prasarana orang miskin, yang harus di tanggulangi untuk tujuan pengentasan kemiskinan di Kelurahan Pakembar, maka perlu untuk diusulkan masalah yang utama dari sejumlah usulan, pengajuan proposal kegiatan, perencanaan kegiatan melalui pembiayaan pada dana pemerintah dan melalui swadya masyarakat. 5.3. Pelaksanaan Kegiatan Pemecahan Masalah Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah merupakan tahapan lanjutan dan rumusan data hasil identifikasi kebutuhan, menjadi materi pembahasan melalui rapat anggota BKM, sebagai proses pembuatan perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis), yang setiap tahunnya harus dikaji ulang oleh BKM bersama masyarakat, tujuannya untuk mengetahui keberadaan serta perkembangan orang miskin yang akan mendapatkan pemberdayaan setiap tahunnya. Seperti penuturan informan, salah satu anggota BKM (STN) : “ pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah/kebutuhan merupakan kegiatan yang harus dijalankan oleh BKM bersama masyarakat, melalui pendataan ulang pada masyarakat miskin serta kebutuhan dasar serta masyarakat miskin setiap tahunya yang harus diagendakan oleh BKM, karana merupakan syarat yang harus dipenuhi sebagai bagian perencanaan jangka menengah (PJM) untuk mendapatkan dana bantuan dari PNPM serta swadaya masyaraka” Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah masyarakat miskin di Kelurahan Pakembaran,
dibentuk
melalui
kelompok
swadaya
masyarakat
(KSM),
dimaksudkan untuk membentuk organisasi yang beranggotakan orang-orang yang bersifat sukarelawan dan memiliki ikatan sosial yang dibangun karena memiliki tujuan ekonomi, sosial, pembelajaran yang sama dan berdomisili yang sama. Alasan BKM dengan dibentuknya kelompok swadaya masyarakat, untuk membantu mengembangkan sumber daya masyarakat dengan meningkatkan keberdayaannya, guna mengatasi berbagai permasalahan pokok yang sama, baik
yang menyangkut prasarana dasar lingkungan, peningkatan pengetahuan ketrampilan, serta masalah-masalah sosial yang lain. Pada pengembangan usaha masyarakat
melalui modal bergulir, BKM
dengan membentuk KSM pada dasarnya merupakan proses membangun organisasi masyarakat yang memiliki
kesamaan, kepentingan dan kebutuhan untuk
meningkatkan interaksi yang memiliki keterikatan yang berakar pada kepentingan dan kebutuhan bersama. menurut penuturan informen (DM) sebagai koordinator BKM sebagai berikut : “ pembentukan KSM pada program penanggulaangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran, dimaksudkan untuk mengembalikan ikatan sosial pada masyarakat yang selama ini terlupakan dan sudah mulai berkurang, sehingga pada program P2KP pemerintah memberikan motivasi melalui pemberdayaan masyarakat dengan mengembangkan kehidupan bergotong royong. melalui cara membentuk paguyuban pada masyarakat untuk diberdayakan, dengan melibatkan segenap lapisan masyarakat untuk ikut peduli membangun wilyahnya masing-masing melalui dana stimulan dari pemerintah, sehingga masyarakat menyadari bahwa membangun lingkungan dan diri masyarakat membutuhkan kebersamaan dan tanggungjawab bersama masyarakat, sehingga tidak ketergantungan pada pemerintah. Tujuan pada pembetukan KSM pada program P2KP, untuk mendewasakan masyarakat agar mampu membangun dirinya sendiri, tanpa selalu campur tangan pemerintah, dengan demikian orientasi pembentukan KSM menjadikan kesadaran masyarakat untuk berkelompok yang memiliki tujuan,saling mengenl, bersifat terbuka, memiliki struktur,memiliki aturan terdapat kegiatan bersama untuk menolong dirinya sendirimelalui usaha bersama.
Tujuan dibangunnya kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai langkah pemecahan masalah/ kebutuhan, pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran yaitu: 1) Untuk memudahkan tumbuhkembangnya ikatanikatan dan solidaritas sosial, serta semangat kebersamaan antar masyarakat, 2) mendorong agar masyarakat lebih dinamis dalam mengembangkan kegiatan dan nilai-nilai kemanusiaan serta kemasyarakatan, 3) Mendorong proses pemberdayaan berjalan lebih efektif dan efisien, 4) Mendorong terjadinya proses kebersamaan dalam hidup bermasyarakat diantara anggota KSM dan dengan masyarakat di luar anggota KSM, 5)
Mengembangkan kelembagaan masyarakat sebagai wadah
pembelajaran/ interaksi antar anggota
untuk menggerakkan keswadayaan dan
modal untuk meningkatkan kesejahteraanya. Proses kegiatan pemecahan masalah / kebutuhan oleh BKM dilalui dengan pemberian informasi pada masyarakat, terutama pada masyarakat miskin yang akan diberdayakan, dengan dibentuknya kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau tim pelaksana kegiatan, yang terdiri dari semua unsur masyarakat dimasing-
masing RT/ RW akan membantu kerja BKM dalam pemberdayaan masyarakat. Alasan BKM melibatkan masyarakat, karena adanya keberpihakan program penanggulangan kemiskinan terhadap masyarakat, terutama masyarakat miskin untuk diberdayakan, sehingga keterlibatan masyarakat sangat dibutuhkan, dengan harapan pelaksanaan program lebih berpihak pada masyarakat miskin. Seperti penuturan fasilitator kelurahan (AS) dalam pembekalannya pada anggota BKM” Kembar Sejahtera” saat menyusun PJM sebagai berikut : “ pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah/ kebutuhan harus melibatkan masyarakat sepenuhnya karena program tersebut untuk masyarakat dan dilaksanakan oleh masyarakat, sehingga partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dengan harapan adanya kepedulian masyarakat untuk meggali swadaya masyarakat.” Tujuan pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah penanggulangan kemiskinan oleh BKM bersama masyarakat, yaitu 1) Teridentifikasi jenis-jenis usulan kegiatan masyarakat miskin, berdasarkan pada potensi masyarakat yang ada
serta kebutuhan riil
masyarakat, 2) Teridentifikasi rencana program
penanggulangan kemiskinan oleh panitia pelaksana kegiatan yang disebut Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) untuk pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat melalui P2KP, APBD dan swadaya masyarakat. Hasil pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah / kebutuhan yaitu (1) Mendorong masyarakat dalam mengajukan usulan kegiatan untuk pemberdayaan pada bantuan P2KP, senantiasa berpedoman pada peta kemiskinan dan pronangkis di masingmasing wilayah RT/RW, (2)
Menyiapkan dan meningkatkan kapasitas
masyarakat miskin, serta anggota KSM dalam membuat proposal usulan kegiatan dan kewirausahaan, (3) Menyiapkan dan mendorong masyarakat untuk memberi akses dan peluang seluas-luasnya bagi masyarakat miskin untuk menerima manfaat, maupun mengelola kegiatan penanggulangan kemiskinan di wilayahnya masing-masing, (4) Usulan kegiatan yang diajukan masyarakat dan warga miskin pada BKM benar-benar kebutuhan riil yang mendesak dan sudah mendapat kesepakatan anggota KSM melalui pembahasan dan ditanda tangani oleh seluruh anggota dengan bentuk proposal. Pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah melalui tiga cluster yaitu 1) perencanaan program asistensi sosial dan bantuan sosial melalui bantuan pembangunan dan perbaikan rumah keluarga miskin, bantuan pembangunan dan perbaikan prasarana lingkungan 2) Rencana program pemberdayaan sosial melalui
pelatihan ketrampilan, 3) Rencana program bantuan peningkatan usaha mikro dan menengah
berupa
penyedian
modal
bergulir
secara
kelompok
( Kelompok Swadaya Masyarakat). Penilaian terhadap BKM pada tahap pelaksanaan kegiatan secara umum, ada beberapa evaluasi kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan kinerja BKM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, sehingga mampu menyelesaikan masalah/ kebutuhan orang miskin. Beberapa penilaian pada kegiatan pemecahan masalah yang dilakukan BKM bersama masyarakat yaitu ; 1) Pada pembentukan kelompok swadaya masyarakat (KSM) atau panitia pembangunan infrastuktur sebagai panitia pelaksana kegiatan, pembentukannya bukan melalui pemilu raya pada masing-masing RT,
melainkan pembetukannya dilaksanakan dengan
pengangkatan ketokohan masyarakat, sehingga aspirasi masyarakat tidak bisa tersalurkan dengan baik, 2) KSM / panitia kegiatan seharusnya melibatkan orang yang mempunyai keahlian pada masing-masing bidang sehingga efektivitas dan evisiensi kegiatan bisa terukur, 3) Ketua KSM/ ketua panitia merupakan orangorang yang mempunyai jiwa relawan yang tinggi, yang sudah teruji sehingga mempunyai nilai kesetiaan pada masyarakat, untuk membatu BKM dalam pemberdayaan masyarakat, 4) Pada kegiatan pemberdayaan masyarakat, KSM perlu modal ketrampilan yang harus dimiliki oleh masyarakat miskin (KSM ekonomi), untuk melakukan usaha dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, sebelum mendapatkan modal perguliran sehingga ada keberlanjutan dalam pemberdayaan. Pelaksanaan Kegiatan merupakan alat pembelajaran, agar BKM bersama masyarakat mampu untuk menganalisis kebutuhan sendiri, akan tetapi dalam melakukan kegiatan BKM tidak mampu melakukan : (1) tidak mampu melakukan pendampingan kegiatan KSM dalam melaksanakan pembangunan rumah keluarga miskin dan pembangunan prasarana lingkungan, karena BKM merasa sudah ada unit pelaksana lingkungan (UPL)
yang menangani langsung pada
kegiatan terasebut, (2) BKM sebagai pengambil kebijakan dan pelaksanaan kegiatan dilakukan langsung oleh Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang sudah dipilih masyarakat pada wilayah masing-masing, (3) BKM sebagai relawan, akan tetapi juga membutuhkan biaya hidup, sehingga mengharapkan finansial sebagai imbalan dari apa yang mereka kerjakan BKM, (4)
BKM dalam
melaksanakan kegiatan masih menggantungkan pada fasilitator kelurahan dalam
kedisiplinan bekerja, terutama dalam penyusunan proposal kegiatan
untuk
mendapatkan dana bantuan. Saran-saran pada BKM agar mampu menjalankan tahapan program dalam upaya menanggulangi kemiskinan, maka dalam perencanaan program harus terlaksana dengan benar, BKM dalam melakukan pemberdayaan perlu dilakukan (1) pelatihan secara berkala mengenai langkah-langkah program, (2) melakukan rutinitas pertemuan anggota BKM dengan perangkat kelurahan dan fasilitaror kelurahan untuk melakukan diskusi, (3) melakukan studi banding pada BKM yang ada di Kabupaten Tegal sehingga dalam kegiatan pemecahan masalah mampu melakukan : 1) Penyusunan dan pengajuan usulan kegiatan melalui bantuan langsung masyarakat, 2) Penilaian kelayakan usulan kegiatan dan penetapan prioritas usulan kegiatan, 3) Penyaluran dana bantuan masyarakat, 4) Pendampingan dan pengawasan pelaksanaan kegiatan. Langkah pelaksanaan kegiatan pemecahan masalah/ kebutuhan oleh BKM menitik beratkan peran masyarakat sebagai pelaku utama, untuk memperkuat kapasitas peran masyarakat dalam membantu warga miskin, sedangkan BKM berperan sebagai fasilitator yang dititik beratkan pada peran proses pembelajaran pada masyarakat dalam membuat usulan kegiatan, dengan harapan masyarakat dan KSM mampu menyusun usulan kegiatan yang realistis dan rasional atas dasar potensi serta kemampuan yang ada dan kebutuhan nyata. Maka BKM harus mampu memperhatikan langkah-langkah tahapan pemecahan masalah dalam penanggulangan kemiskinan yaitu; 1) Data hasil identifikasi yang sudah masuk dalam PJM Pronangkis, untuk dijadikan usulan kegiatan dalam penanggulangan kemiskinan, 2) Meningkatkan kerjasama masyarakat dalam melaksanakan kegiatan, 3) Fokus pendampingan dititik beratkan agar gagasan-gagasan masyarakat miskin didasarkan pada kebutuhan dan kemampuan mengelola bantuan, 4) Mendorong aspirasi masyarakat miskin dapat tergali dalam mengembangkan gagasan-gagasan guna memperbaiki kesejahteraan mereka sendiri, 5 ) Berdasarkan gagasan serta kebutuhan dan kemampuan, warga miskin mengajukan usulan kegiatan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) untuk menjadi anggota, 6) Usulan kegiatan memuat uraian tentang kegiatan yang diusulkan dan keterkaitan dengan pronangkis, total biaya, jumlah swadaya masyarakat, penerima manfaat, pengelola, pemeliharaan barang-barang untuk kegiatan, serta kesesuaian dengan berbagai ketentuan serta dampak. Untuk
simpan pinjam ditambahkan jumlah kredit, jenis kegiatan, lama pengembalian serta jasa pinjaman. 5.4. Monitoring dan Evaluasi. Perencanaan monitoring dan evaluasi, merupakan kegiatan yang dilakukan anggota BKM, untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh kelompok swadaya masyarakat (KSM) melalui dana BLM dan swadaya masyarakat dikelola secara benar, sesuai usulan kegiatan dan penggunaan dana untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin. Monitoring merupakan salah satu kegiatan BKM untuk memantau kegiatan pada masyarakat dalam melaksakan kegiatan penanggulangan kemiskinan, dimulai dari 1) Pendampingan membuat rencana usulan kegiatan, 2)Penilaian kelayakan kegiatan, 3) Penetapan prioritas usulan kegiatan, 4) Penyaluran dana bantuan, 5)Pendampingan pelaksanaan kegiatan,
6) Hasil yang dicapai masyarakat
atau KSM dalam melaksanakan kegiatan. Evaluasi dilakukan sebagai fungsi kontrol BKM, terhapat usulan-usulan kegiatan yang sudah dijalankan masyarakat melalui pendanaan P2KP, APBD dan Swadaya masyarakat. Evaluasi BKM dimaksudkan untuk membuat penilaian, terhadap tugas-tugas yang sudah di jalankan masyarakat dimasing-masing kelompok
swadaya
masyarakat
(KSM)
dalam
melaksanaan
kegiatan
pembangunan. Untuk monitoring dan evaluasi pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran, BKM melakukannya pada program peningkatan ekonomi mikro dan menengah yang dilaksanakan secara berkala setiap 3 bulan sekali, sedangkan program pembangunan infrastruktur yang sifatnya penunjang bagi kegiatan masyarakat miskin, dilaksanakan monitoring dan evaluasi hanya pada dimulainya masyarakat membuat usulan kegiatan, perencanaan kegiatan, proses pengerjaan pembangunan, sampai selesainya pengerjaan pembangunan infrastruktur. Tujuan dari fungsi BKM dalam monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan langsung masyarakat, yaitu mendorong tumbuhkembangnya perilaku dan sikap tanggung jawab masyarakat terhadap kepercayaan yang telah diterimanya, guna mencegah munculnya penyimpangan dan penyalahgunaan dana maupun kegiatan, serta mengupayakan agar dapat secara cepat dilakukan tindakan perbaikan terhadap penyimpangan, serta sebagai proses pembelajaran masyarakat
dan memberikan peran masyarakat dalam melaksakan kegiatan penanggulangan kemiskinan. Monitoring dan evaluasi oleh BKM juga melibatkan tokoh masyarakat, serta konsultan program sebagai pendampingan kegiatan yang langsung di kerjakan masyarakat secara partisipatif,
fungsinya
untuk pemberdayaan masyarakat
miskin agar berperan aktif dalam program penanggulangan kemiskinan sehingga pelaksanaanya sesuai tujuan program. Tugas BKM dalam melakukan pemantauan dan penilaian terhadap kegiatan yang dilakukan KSM, perlu pembenahan sehingga BKM dalam menjalankan pemantauan dan penilaian sesuai dengan standar kegiatan yaitu 1) selama melakukan pendampinan KSM
Tugas BKM
belum memperhatikan pokok-pokok
pemantauan kegiatan, sehingga berkesan kurang memenuhi target program, karena BKM dalam menerima usulan kegiatan
KSM berkesan kurang
memperhatikan proposal kegiatan, kelayakan kegiatan, kelayakan teknis, lingkungan dan keuangan, 2) Hal terpenting yang harus dipahami oleh BKM, bahwa proses pemantauan dan penilaian kelayakan proposal merupakan proses pembelajaran masyarakat agar mampu menyusun usulan kegiatan yang memenuhi standar kelayakan, diupayakan agar masyarakat miskin diberi kesempatan memperbaiki usulan mereka apabila kurang standar yang memadai. 3) BKM Selama pelaksanaan kegiatan program pemberdayaan yang dijalankan masyarakat atau KSM, kurang dilakukan pemantauan dan penilaian dari BKM, sehingga mutu kegiatan kurang sesuai dengan standar program, 4) BKM dalam menerima usulan proposal kegiatan ekonomi perguliran KSM, kurang melihat kegunaan uang simpan pinjam yang dimanfaatkan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin. Saran-saran monitoring dan evaluasi pada BKM di Kelurahan Pakembaran yaitu
BKM
dalam
melakukan
pengawasan
secara
terus-menerus
dan
berkelanjutan, dengan cara mengikuti langsung kegiatan atau membaca hasil laporan kegiatan masyarakat atau KSM. penilaian adalah mengukur kegiatan yang dilakukan masyarakat atau KSM, untuk diketahui berhasil atau tidak berhasil kegiatan yang dijalankan, serta bagaimana tindaklanjutnya. Tujuan BKM dalam melakukan monitoring adalah untuk : 1) Mengetahui bagaimana selama pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan yang di laksanakan masyarakat atau KSM, serta potensi-potensi apa saja yang bisa
dimanfaatkan KSM dalam melaksanakan pengentasan kemiskinan, bagaimana rencana yang akan dilakukan KSM selanjutnya, 2) Bagaimana kegiatan-kegiatan BKM dalam melaksanakan pemberdayaan masyarakat miskin, 3 ) Apakah pelaksanaan kegiatan program yang diberikan pada masyarakat atau KSM ada keterkaitan sehingga program pemberdayaan berkelanjutan, 4) Apakah setiap program dalam perencanaan dan pelaksanaan berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 5) Monitoring dipandang sebagai pengukuran kualitas yang berkaitan dengan bagaimana pencapaian keselarasan antara sumber potensi masyarakat ( bantuan ) yang digunakan dan waktu yang ditetapkan. 6) Monitoring merupakan aktivitas yang berkelanjutan untuk memberikan informasi dalam diidentifikasi perubahan-perubahan yang terjadi dalam pelaksanaan kegiatan, untuk memantau penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul dalam suatu kegiatan. Evaluasi merupakan langkah pencatatan keberhasilan atau kegagalan suatu program. secara umum pelaksanaan evaluasi dalam suatu kegiatan program pemberdayaan masyarakat melalui sepertiga sampai separo kegiatan dan evaluasi akhir kegiatan untuk mengidentifikasi mengenai apa yang sebenarnya terjadi pada pelaksanaan program. beberapa tahapan evaluasi yang harus dilaksanakan BKM yaitu : 1) BKM harus melakukan pencataan dan pendataan tingkat capaian tujuan program, 2) melakukan pengecekan di lokasi kegiatan, untuk melihat secara langsung dampak kegiatan, apakah terjadi berubahan
yang lebih baik
atau
kegagalan pada kegiatan, 3) Mengetahui dan menafsirkan akibat-akibat lain yang mungkin terjadi diluar rencana. Penilaian terhadap Perencanaan monitoring dan evaluasi merupakan kegiatan yang dilakukan anggota BKM, dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan yang dilakukan oleh panitia pelaksana (kelompok swadaya masyarakat), melalui dana BLM dan swadaya masyarakat dikelola secara benar, sesuai usulan kegiatan
dalam
penanggulangan
kemiskinan,
serta
untuk
meningkatkan
kemandirian masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mencapai tujuan kesejahteraan masyarakat miskin. Rencana monitoring yang dilaksanakan oleh BKM, merupakan salah satu kegiatan untuk pendampingan masyarakat secara berkala, melalui kelompok kegiatan penanggulangan kemiskinan, dimulai dari pendampingan membuat rencana usulan kegiatan secara kelompok, penilaian kelayakan kegiatan, penetapan prioritas usulan kegiatan, penyaluran dana bantuan untuk pembangunan dan usaha pendampingan pelaksanaan kegiatan. Evaluasi
dilakukan sebagai fungsi kontrol BKM terhapat usulan-usulan kegiatan yang sudah dijalankan masyarakat melalui pendanaan
P2KP, APBD dan Swadaya
masyarakat. Rencana monitoring dan evaluasi oleh BKM untuk memberi penilaian
terhadap tugas-tugas yang sudah di jalankan masyarakat melalui
kelompok swadaya masyarakat (KSM) sebagai panitia kegiatan. Monitoring dan evaluasi oleh BKM Kelurahan Pakembaran tidak sepenuhnya di jalankan karena, 1) Adanya kurang pemahaman oleh anggota BKM, bahwa monitoring dan evalusi merupakan bagian dari tahapan program, 2) Ketidak mampuan anggota BKM untuk melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi karena SDM yang masih rendah yaitu anggotanya kebanyakan lulusan SLTA kebawah dan 4 sarjana, 3) Belum pernah adanya pelatihan terhadap BKM yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh konsultan, 4) Anggota BKM beranggapan bahwa monitoring dan evaluasi bukan tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab konsultan melalui fasilitator, 5) BKM Kelurahan
Pakembaran
dalam
melaksanakan
program
penanggulangan
kemiskinan, masih mendapatkan dampingan fasilitator kelurahan, karena anggaran bantuan langsung masyarakat masih berjalan sampai tahun 2011, untuk itu BKM dan fasilitator yang diutamakan bantuan P2KP agar cepat sampai pada masyarakat untuk dilaksanakan kegiatanya, yang bertujuan agar kemiskinan di Kelurahan Pakembaran cepat teratasi, sehingga monitoring dan evaluasi di Kelurahan Pakembaran belum sepenuhnya dilakukan oleh BKM di Kelurahan Pakembaran, hanya dilaksanakan oleh tim konsultan program dan Pemerintah Kabupaten Tegal. Dampak dari tidak sepenuhnya monitoring dan evaluasi yang dijalankan BKM mengakibatkan, 1) Kurang terkontrolnya kegiatan KSM dalam Menerima program penanggulangan kemiskinan, 2) Masyarakat yang tergabung dalam KSM, tidak sepenuhnya menjalankan keorganisasianya yang bisa dimanfaatkan untuk usaha peningkatan kesejahteraanya, 3) BKM tidak belajar dari kekurangan dan kelebihan dirinya selama berorganisasi dalam pendampingan masyarakat pada KSM, 4) Kurangnya keberfungsian BKM dalam monitoring dan evaluasi bukan kesalahan BKM saja, namun merupakan kesalahan konsultan yang belum mengajarkan tahapan program yang harus di jalankan BKM, sehingga interaksi antara BKM dengan KSM tidak sepenuhnya berjalan, walaupun terjadi interaksi hanyalah hubungan yang biasa berlaku di dalam masyarakat dan merasa anggota
BKM punya tanggung jawab moral pada masyarakat bulan karena struktur organisasi BKM dan KSM.
