BAB VII PERENCANAAN STRATEGI PEMBERDAYAAN BKM DALAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN. Fungsi BKM pada program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran perlu ditingkatkan, sehingga dalam pemberdayaan miskin
di
Kelurahan
Pakembaran
berkelanjutan.
masyarakat
Faktor-faktor
yang
mempengaruhi fungsi BKM dalam pemberdayaan masyarakat miskin, disebabkan dari faktor internal yang disebabkan dari pengaruh anggota BKM sendiri, yaitu dari SDM anggota BKM, organisasinya, perencanaan pelaksanaan kegiatan dan faktor eksternal akibat pengaruh dari masyarakat yaitu hubungan anggota BKM dengan masyarakat, faktor pengaruh lembaga pemerintahan kelurahan sampai pada tingkat RT, kelembagaan perekonomian dan keuangan, relawan atau masyarakat peduli pada BKM. Berdasarkan hasil wawancara, pengamatan dilapangan, mempelajari data BKM, dan pelaksanaan diskusi kelompok terarah (FGD) yang dilakukan bersama dengan anggota BKM, pegawai kelurahan, pengurus RT dan RW dan fasilitator kelurahan tanggal 15 desember 2008 di aula kelurahan, maka perlu analisis untuk mengkaji fungsi BKM sehingga efektif.
7.1. Potensi, Permasalahan dan Pemecahan Masalah. Proses pelaksanaan FGD diawali dengan penyampaian potensi lokal yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung kegiatan BKM, dalam melaksanaan penanggulangan kemiskinan melalui kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan program penanggulangan kemiskinan di Kelurahan Pakembaran. 7.1.1. Potensi BKM. Potensi masyarakat,
yang pada
dimiliki program
BKM
dalam
melaksanakan
penanggulangan
kemiskinan
Pakembaran, bahwa BKM Kelurahan Pakembaran dipercaya
masyarakat
mampu
menjalankan
pemberdayaan di
Kelurahan
merupakan relawan yang program
penanggulangan
kemiskinan, secara umum sumberdaya manusia (SDM) bisa diandalkan, sehingga
mendapat tanggapan positif masyarakat, terhadap pekerjaan anggota BKM pada program penanggulangan kemiskinan. Pada hubungan kelembagaan dan jejaring sosial, BKM meningkatkan hubungan kelembagaan di tingkat Kelurahan baik lembaga pemerintahan maupun kelembagaan masyarakat non formal untuk menunjang pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan. Potensi yang dimiliki BKM Kelurahan Pakembaran dalam pemberdayaan masyarakat sebagai berikut; 1) Pada pembuatan Perencanaan yaitu dalam melaksanakan program penenggulangan kemiskinan, BKM mampu membuat perencanaan jangka menengah program penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis ) tiga tahunan bersama masyarakat, dengan tahapan perencanaan yang dimulai dari pelaksanaan identifikasi kebutuhan masyarakat miskin, serta pendataan potensi kelurahan yang dapat mendukung pelaksanaan program, langkah-langkah pemecahan masalah, melaksanakan pemberdayaan masyarakat yang melibatkan masyarakat untuk menjadi relawan dalam pananggulangan kemiskinan, pada program pembangunan infrastuktur, melalui pembangunan prasarana lingkungan dan rumah keluarga miskin, program pemberdayaan sosial masyarakat miskin, program peningkatan ekonomi mikro dan menengah, 3) pada PJM 2007-2009 BKM Pakembaran dalam pengabdianya,
mampu
meraih
banyak
prestasi
dibidang
pemberdayaan
masyarakat, pada tahun 2007 mendapat juara tiga BKM terbaik di tingkat Kabupaten Tegal, pada tahun 2008 di bidang pemberdayaan masyarakat dengan nilai audit 96, 25 % dan tahun 2009 mendapat juara satu BKM terbaik pada tingkat Kabupaten Tegal serta meraih juara tiga BKM terbaik tingkat Propinsi Jawa Tengah pada tahun yang sama, 4) Pada PJM 2007-2009 BKM Pakembaran pendapat penilaian dari konsultan pusat (KMP), masuk pada BKM mandiri dengan prestasi dan potensi yang dimilikinya, maka pada tahun 2007 - 2009 melalui kompetisi dana penanggulangan kemiskinan terpadu (PAKET) di Kabupaten Tegal, setiap tahunnya selama tiga tahun berturut-turut, mendapatkan anggaran sebesar 200 juta di luar anggaran dana bantuan langsung masarakat (BLM) pada program P2KP untuk menunjang kegiatan. Potensi yang lain oleh BKM di Kelurahan Pakembaran mampu menjalankan kerja sama/ chaneling program dengan lembaga lain yaitu (1) Melaksanakan kerja sama / chaneling program dengan TNI tahun 2008, pada kegiatan tentara manunggal masuk desa
( TMMD) untuk pengaspalan jalan lintas desa sepanjang 2000 meter, yang menghubungkan Kelurahan Pakembaran dengan Desa Kudaile, (2) Melaksanakan chaneling program dengan Dinas Pekerjaan Umum Cipta Karya Kabupaten Tegal tahun 2009, untuk pembangunan nurmalisasi sungai sepanjang 1000 meter, (3) Tahun 2008-2009 mendapat penawaran kerjasama dari Departemen Koperasi Kabupaten, BNI 46 Cabang Kabupaten Tegal, BRI Cabang Kabupaten Tegal untuk mendapatkan tambahan modal perguliran. Prestasi yang diraihnya maka BKM dalam pemberdayaan masyarakat miskin, melalui program-programnya mampu memberdayakan masyarakat yang berkelanjutan. 7.1.2. Permasalahan yang timbul di BKM. Permasalahan yang timbul pada BKM di Kelurahan Pakembaran dalam penanggulangan kemiskinan yaitu ; 1) Dalam pelaksanaan identifikasi masalah/ kebutuhan, (1) BKM dalam melakukan identifikasi untuk mendapatkan data permasalahan/kebutuhan masyarakat masih ada campur tangan orang luar ( faskel ) sehingga netralitas BKM dalam identifikasi kurang, (2) Masih ada sifat ketergantungan BKM kepada fasilitator kelurahan dalam proses pemberdayaan masyarakat sebagai relawan, (3) Kurang dukungan atau partisipasi masyarakat non miskin yang punya potensi ( ekonomi menengah keatas dan pendidikan tinggi) sebagai relawan, (4) Proses identifikasi tidak menyentuk lapisan-lapisan masyarakat yang diberdayakan, (5) Anggota BKM kebanyakan berpendidikan rendah dari 18 orang 14 orang ( berpendidikan SD- SLTA) dan hanya 4 orang yang berpendidikan sarjana, sehingga dalam melaksanakan identifikasi kurang mampu menyerap aspirasi masyarakat dalam kegiatan yang diusulan masyarakat. 2) Dalam perumusan langkah-langkah pemecahan masalah, ada beberapa hal yang tidak dilakukan BKM yaitu (1)
Identifikasi program. BKM dalam membuat
program tidak ada program alternatif untuk dijadikan pilihan. (2) Penentuan Hasil. BKM dalam merumuskan langkah-langkah pemecahan masalah belum membuat rencana hasil program yang merujuk pada keluaran atau output yang terukur dengan dinyatakan dalam tiga tingkatan yaitu pelaksanaan kegiatan pemberdayaan, unit pelayanan pemberdayaan diberdayakan, (3)
dan jumlah masyarakat yang
Penentuan biaya. Penentuan biaya mencakup keseluruhan
biaya program. Ada beberapa macam biaya antara lain biaya tetap, biaya berkala, biaya tambahan. 3) Pada langkah-langkah pemecahan masalah, permasalahan yang ada yaitu, (1) BKM dalam membentuk KSM/ panitia pembangunan tidak melalui pemilu raya sehingga tidak menyerap aspirasi masyarakat miskin, (2) Anggota
panitia pembangunan
tidak ada tim yang mempunyai keahlian,
sehingga tidak bisa diukur efektifitas dan evisiensi program. 4) Monitoring dan evaluasi. (1) BKM dalam menerima ajuan proposal kurang menilai kelayakan kegiatan, kelayakan teknis, lingkungan yang akan dibangun dan biaya kegiatan, (2) BKM tidak memberi kesempatan pada masyarakat miskin untuk menyusun usulan kegiatan, (3) BKM kurang melakukan pemantauan kepada KSM/panitia pembangunan sehingga mutu pembangunan kurang standar, (4) kurang pemahaman anggota BKM, bahwa monitoring dan evaluasi bagian dari program, (5)
rendahnya SDM anggota BKM, sehingga tidak mampu melakukan
monitoring dan evaluasi, (6) BKM beranggapan bahwa monitoring dan evaluasi bukan tanggung jawabnya melainkan tanggung jawab konsultan. Dampak dari aspek Identifikasi permasalahan
yang muncul, lemahnya
pengetahuan anggota BKM, sehingga peranserta anggota, ide dan kreatifitas banyak didominasi oleh koordinator BKM dan campur tangan konsultan. Anggota BKM kurang menyadari bahwa dirinya merupakan figur masyarakat yang dipercaya melakukan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan Pakembaran, apabila terjadi usulan masyarakat untuk melakukan perubahan tidak mampu mengambil keputusan. 2) Dalam aspek perumusan langkah-langkah pemecahan masalah pengelolaan dan pelaksanaan kegiatan. Permasalahan yang muncul adalah ketidak mampuan BKM dalam merikrut masyarakat yang tidak miskin untuk menjadi relawan atau menjadi donatur, dengan kurang kepedulian masyarakat yang bukan miskin mengakibatkan pemberdayaan belum menyentuh masyarakat lapisan menengah keatas. Dampak yang lain adalah BKM dalam pembentukan KSM hanya mempercayakan pada orang yang punya pengaruh pada masing-masing RT tanpa mengadakan musyawarah masyarakat sehingga kurang menyentuh lapisan-lapisan pemberdayaan pada masyarakat miskin. Pada kegiatan penyaluran modal pinjaman bergulir pada masyarakat, hanya terfokus pada masyarakat miskin yang masuk dalam kelompok swadaya masyarakat (KSM),
sedangkan orang yang tidak masuk dalam KSM tidak bisa menikmati pinjaman, sehingga menimbulkan kecemburuan sosial bagi masyarakat yang bukan orang miskin, sedangkan masih banyak masyarakat yang ingin mendapatkan dana pinjaman tidak dapat menikmati karena harus membentuk kelompok usaha, 3) Pada aspek langkah-langkah pemecahan masalah. Permasalahan yang muncul dalam pembetukan KSM, maka pemberdayaan masyakat belum menyentuh pada masyarakat miskin, dan masyarakat miskin hanya sebagai obyek dan penerima manfaat bukan ikut berperan dalam menentukan kebutuhan yang diinginkan bagi masyarakat miskin, sehingga aspirasi masyarakat miskin belum tersalurkan untuk diberdayakan.
pada program pembangunan tidak terpenuhinya relawan yang
mempunyai keahlian sehingga kualitas bangunan efektivitas dan evisiensi biaya, waktu, tidak terukur. Dampak pada ekonomi mikro dan menengah, dengan pinjaman
bergulir
pengelolaanya
kurang
profesional,
sehingga
proses
pelayanannya lama dan usulan tidak sepenuhnya di setujui oleh unit pengelola keuangan (UPK), 4) Dampak pada monitoring dan evaluasi. Permasalahan yang muncul sebagian besar anggota BKM kurang
pemahaman tentang program,
karena SDM yang tidak mau mempelajari buku-buku tentang petunjuk pelaksanaan dan petunjuk teknis tentang program, sehingga hal-hal
penting
dalam mengambil keputusan lebih dikuasai oleh koordinator dan yang berpendidikan sarjana. Dengan demikian dalam memberi penjelasan informasi pada masyarakat tentang kebijakan BKM dan program-program pemberdayaan kurang tepat. Dalam melakukan pengawasan pada kegiatan KSM atau panitia pembangunan, kurang bisa dipertanggungjawabkan, karena anggota BKM belum menguasai teknik-teknik monitoring dan evaluasi yang mengakibatkan program pemberdayaan masyarakat kurang sesuai dengan program. Dampak pada kondisi sosial masyarakat yaitu permasalahan yang muncul adalah kurang optimalnya hubungan dan kerja sama antara BKM dengan pengurus warga (RT dan RW), sehingga mengakibatkan adanya kurang tangggungjawab pada pengurus RT dan RW, yang disebabkan BKM mempunyai anggapan bahwa dalam pelaksanaan kegiatan penanggulangan kemiskinan, sudah ada perwakilan pada masing-masing wilayah RT, dengan terbentuk kelompok swadaya masyarakat (KSM), baik KSM pembangunan yang menangani program-program pembangunan infrastruktur
lingkungan maupun KSM ekonomi yaitu masyarakat yang menerima dana pinjaman bergulir.
7.2. Pemecahan Masalah. Permasalahan di atas kemudian didiskusikan untuk mendapatkan tanggapan dan upaya strategi pemecahan masalah dengan memperhatikan potensi yang ada. Permasalahan yang timbul mendapat tanggapan dari peserta diskusi seperti HRS ( anggota KSM ekonomi) yang memandang perlunya pertemuan rutin anggota, sehingga dapat menyampaikan aspirasinya pada anggota lain dan pada BKM. pernyataan tersebut ditanggapi oleh Yns anggota BKM yaitu ; “ Pertemuan rutin bagi anggota KSM ekonomi itu sangan diharuskan karena untuk membahas rencana kerja bagi para anggota KSM dan untuk menyampaikan aspirasi anggota terhadap usaha yang ditekuninya sehingga apa yang dirasakan selama melakukan kegiatan bisa disampaikan kepada sesama anggota, apabila ada keberhasilan dalam usaha, pengalaman itu bisa ditularkan pada anggota dan apabila ada kegagalan dalam usaha bisa meminta saran pada anggota dalam pertemuan tersebut.”
Tujuan diadakanya pertemuan rutin tiap bulan sekali pada anggota BKM, dengan melibatkan anggota KSM merupakan bagian dari program, kegiatan pertemuan rutin tersebut untuk membehas program-program yang sudah berjalan dan sedang berjalan serta membuat perencanaan kegiatan yang akan dikerjakan BKM maupun KSM, sehingga permasalahan yang dirasakan BKM dalam melaksanakan kegiatan dan permasalahan yang perlu dibahas untuk dicarikan pemecahannya bersama, melalui diskusi kelompok yang bisa diusulkan dalam rapat, karena dalam pertemuan rutin anggota BKM untuk melaksanakan peranan yang saling berkaitan untuk tujuan bersama. Keberuntungan di dalam pertemuan rutin dalam rapat yaitu 1) Adanya struktur sosial, artinya setiap anggota rapat memperoleh kedudukan tertentu dalam rapat tersebut, 2) Terdapat sejumlah peranan dari anggota kelompok sesuai dengan kedudukan yang dimilikinya, 3) Terdapat ikatan sosial untuk saling memahami dan menerima kekurangan dan kelebihan bagi anggotanya, 4) Saling menukar informasi antar anggota untuk melengkapi kekurangan
yang ada pada anggotanya, 5) Mempunyai norma-norma
yang mengatur
bagaimana peran-peran itu harus dilakukan, 6) Menyamakan persepsi untuk kepentingan bersama dan mempertahan nilai-nilai kehidupan yang sama. Pemecahan masalah BKM di Kelurahan Pakembaran dalam mengelola program penanggulangan kemiskinan perlu untuk segera dicari jalan pemecahanya, sehingga BKM dalam pemberdayaan masyarakat miskin bisa berfungsi kembali dengan baik, agar mampu mengembalikan kepercayaan masyarakat untuk berpatisipasi, seperti penuturan (Muk) perangkat kelurahan yaitu ;
“ Pekerjaan pada BKM merupakan pekerjaan seseorang yang benar-benar sebagai relawan karena tidak mendapatkan imbalan apapun, namun kepercayaan masyarakat yang sudah dibebankan pada anggota BKM perlu untuk dipegang amanatnya, maka apabila dalam melaksanakan tugas pemberdayaan mengalami masalah perlu untuk bicara pada orang lain sehingga ada jalan keluarnya untuk memecahkan masalah yang dihasapi. Demikian juga pada masalah yang ada dalam KSM yang selama ini menjadi binaan BKM dan penerima program perlu adanya penguatan keanggotaan dengan susunan kepengurusan yang jelas sehingga mudah untuk dimonitoring dan dievaluasi BKM, dengan adanya komonikasi dua arah tersebut permasalahan bisa di pecahkan”.
Pentingnya bicara atau bekerjasama BKM dengan kelompok swadaya masyarakat (KSM) dan masyarakat Bisa dilihat beberapa alasan yaitu 1) Banyak permasalahan pembangunan dan pemberdayaan pada masyarakat miskin yang tidak mungkin dipecahkan dengan mengambil keputusan secara sendiri atau perorangan, akan tetapi partisipatif kelompok atau anggota BKM dan KSM dalam keputusan kolektif sangat dibutuhkan dan hasil keputusan lebih baik. Dengan seringnya permasalahan-permasalahan yang timbul dalam BKM
dan masyarakat tidak hanya pada level individu saja, tetapi
permasalahan-permasalahan seringkali juga dirasakan bersama-bersama, maka pemecahan masalah dan pengambilan keputusan juga membutuhkan keputusan kelektif, 2) Pemberdayaan merupakan suatu proses yang dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif (kelompok), karena proses ini sebagai wujud perubahan sosial yang menyangkut pada lapisan sosial, maka kemampuan individu senasip untuk saling berkumpul dalam kelompok
cenderung dinilai sebagai bentuk pemberdayaan yang paling efektif
dan
menjadi strategi yang ampuh dalam menanggulangi kemiskinan, 3) BKM dan KSM menjadi suatu kekuatan untuk berpartisipasi, manakala secara individual atau orang-perorang mengalami kendala untuk berpartisipasi, dengan melihat masyarakat berkeinginan untuk berpatisipasi, maka BKM perlu membuka jalan masuk masyarakat untuk membantu program yang sedang dilaksanakan oleh BKM. Melalui kerjasama BKM dengan semua unsur masyarakat untuk memberikan berbagai informasi tentang peberdayaan masyarakat, maka masyarakat bisa mengakses berbagai program yang dilaksanakan oleh BKM. Kendala yang sering terjadi di masyarakat dalam mengakses program-program pemberdayaan di Kelurahan Pakembaran karena ketidakberdayaan anggota masyarakat secara individu kurang informasi tentang kegiatan BKM, sehingga kesulitan membangun kemitraan atau mendapatkan jaringan, oleh karena itu perlu sekali BKM melakukan sosialisasi dan mengajak bicara pada masyarakat yang belum tahu dan kurang peduli terhadap penanggulangan kemiskinan. Pemecahan masalah yang ada di BKM perlu juga adanya pihak luar atau bantuan orang lain di luar sistem, untuk membantu BKM dan KSM yang sedang mengalami masalah atau ketidakberdayaan dalam membangun kemitraan, karena
prakarsa orang luar dalam membuka akses kedalam
organisasi sangat dibutuhkan,
tujuannya adalah untuk melimpahkan
wewenang dan pengendalian yang lebih besar pada BKM dan masyarakat peduli untuk melakukan kerja sama, dengan menempatkan kaum miskin yang masuk dalam kelompok swadaya masyarakat menjadi prioritas, tak lupa pula memusatkan perhatian pada masyarakat non miskin yang ikut pula diberdayakan. Secara umum campur tangan orang luar dalam membantu pemecahan parmasalahan pada BKM dan KSM dalam melakukan kegiatan dapat dicermati dalam hal-hal sebagai berikut, 1) Membantu BKM dalam permasalahan-permasalahan yang dirasakan BKM dalam pemberdayaan masyarakat dengan menggali potensi dan melibatkan berbagai unsur masyarakat, 2) Memfasilitasi pemecahan masalah pada BKM dengan
memberikan
kesempatan
yang
seluas-luasnya
secara
mandiri
untuk
mengambil keputusan yang bertujuan memperbaiki permasalahan yang dirasakan BKM dan KSM, sehingga kembali tercipta kerjasama yang baik, untuk meningkatkan kemampuan kerjanya dalam memberdayakan masyarakat miskin, 3) Mengajak berfikir pada masyarakat terhadap potensi BKM dan kebutuhan yang dirasakan serta permasalahan yang dihadapai masyarakat miskin, untuk membantu proses perubahan yang dihadapi BKM, 4) Memberikan kepercayaan kepada BKM dan masyarakat untuk mengambil peran-peran dalam berbagai program pemberdayaan yang ada di Kelurahan Pakembaran sesuai kemampuannya, untuk meningkatkan partisipasinya terhadap program pemberdayaan, 5) Menguatkan jaringan dalam rangka membangun kebersamaan, keberlanjutan dan kesiapan masyarakat dalam mengantisipasi permasalahan
perubahan. yang
Dengan
dirasakan
BKM
demikian terhadap
ketika
permasalahan-
penanganan
kegiatan
pemberdayaan KSM dan masyarakat tidak lagi mengalami kemajuan dan banyak hambatan yang membuat semangat kerja BKM menurun, maka peran orang luar yang peduli terhadap kegiatan BKM juga perlu untuk diminta membantu memecahkan masalah tersebut.
7.3. Rancangan Penguatan Program Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Setelah pembahasan bersama terhadap permasalahan yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan, diperoleh strategi atau upaya pemecahan masalah. Dari hasil pembahasan tersebut peserta merencanakan rancangan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk penguatan BKM. Adapun program yang akan diusulkan bersama, merupakan program yang dibuat untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul dari pelaksanaan program yang telah berjalan sebelumnya, sehingga program yang akan disusun tersebut merupakan penyempurnaan atas program yang telah berjalan, agar pelaksanaan program dan dana bergulir di Kelurahan Pakembaran semakin optimal atau sesuai dengan keinginan masyarakat.
7.4. Latar Belakang Program Program penguatan BKM merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengatasi
permasalahan
sebelumnya.
Proses
mengadakan
evaluasi
yang
penyusunan dan
timbul
dalam
program
analisis
yaitu
pelaksanaan
tersebut
program
dimulai
munculnya
dengan
permasalahan-
permasalahan dalam pelaksanaan program oleh BKM dan KSM sebagaimana yang telah disebutkan dalam sub-sub potensi, permasalahan, dan pemecahan masalah, kemudian dicari upaya penyelesaian permasalahan tersebut, dengan memanfaatkan potensi-potensi lokal yang dimiliki dan potensi dari dalam BKM dan KSM itu sendiri. Atas dasar penyelesaian masalah tersebut kemudian secara partisipatif melibatkan stakeholders dan konsultan program untuk disusun suatu program dalam upaya penguatan BKM dan KSM.
7.5. Tujuan Program Tujuan dari program penguatan BKM adalah mengatasi kelemahan program sebelumnya dengan langkah-langkah mengoptimalkan peran BKM dan KSM sebagai wadah aspirasi masyarakat yaitu membentuk pengurus yang baru yang tidak aktif, memperluas sasaran program, meningkatkan pelayanan kepada calon peminjam, meningkatkan kerjasama dengan unsur masyarakat, membentuk
wadah
organisasi
bagi
KSM
dengan
pembinaan
pengadministrasian KSM, tujuanya untuk memudahkan monitoring dan evaluasi program penanggulangan kemiskinan di perkotaan (P2KP).
7.6. Program Penguatan Badan Keswadayaan
Masyarakat
(BKM) Sesuai hasil pembahasan terhadap permasalahan yang ada, peserta diskusi (FGD) menyepakati rencana yang akan dilaksanakan dalam upaya penguatan organisasi BKM yaitu : 1. Mengoptimalkan peran anggota BKM dengan mengadakan pertemuan rutin setiap bulan bersama dengan perangkat kelurahan dan perwakilan Kelompok swadaya masyarakat. Tujuannya untuk melakukan diskusi
membahas
kerja
BKM
dalam
penanggulangan
kemiskinan
dan
meningkatkan partisipasi masyarakat sehingga tidak menimbulkan kesenjangan sosial dan BKM sekaligus melakukan fungsi kontrol melalui pemantauan dan penilaian pada kelompok swadaya masyarakat (KSM) dalam melakukan kegiatan. 2. Memberikan bantuan finansial berupa imbalan uang pada anggota BKM setiap bulan. Tujuan bantuan tersebut untuk meningkatkan kinerja anggota BKM dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, pada mengelolaan program sehingga tidak menimbulan kecemburuan sosial. Pemberian imbalan uang pada BKM diambilkan dari biaya operasional dan hasil usaha simpan pinjam yang dikelola unit pengelola keuangan (UPK). 3.
Mengadakan pelatihan tentang perencanaan program yang diikuti oleh anggota BKM, perangkat kelurahan dan relawan diluar anggota BKM. Tujuan dilakukan pelatihan untuk meningkatkan kemampukan BKM dan masyarakat di Kelurahan Pakembaran dalam membuat perencanaan dan melaksanakan program.
4.
Melakukan pembentukan kepengurusan pada unit-unit pelaksana di tingkat RW serta peningkatan SDM kepengurusan untuk mendukung jalanya pemberdayaan KSM tersebut. BKM dalam peningkatan pelayanan pada masyarakat perlu adanya penambahan personil pada unit pengelola keuangan dan unit pengaduan masyarakat yang ada pada masing-masing RW untuk menyerap aspirasi masyarakat terhadap pelayanan BKM. Upaya peningkatan SDM anggota BKM dilakukan melalui pengarahan dan pelatihan serta dilakukan studi banding untuk menambah ilmu dan pengalaman agar pemahaman anggota BKM terhadap program ( tugas dan fungsi BKM), administrasi dan pengelolaan program meningkat, hal tersebut dilakukan
karena sebagian besar anggota BKM kurang
memahami tugas dan fungsinya. 5. Membangun Kemitraan. Untuk meningkatkan pelayanan pada masyarakat maka BKM membangun Kemitraan yang bekerjasama dengan lembaga keuangan di Kabupaten Tegal, tujuannya bagi KSM yang sudah mandiri dan membutuhkan modal besar untuk meningkatkan usahanya, maka
diupayakan untuk disalurkan agar mendapatkan permodalan yang sesuai dengan kebutuhan modal tanpa jaminan/ agunan. Jejaring yang dibangun untuk meningkatkan pelayanan masyarakat dalam upaya pemberdayaan masyarakat miskin, maka perlu membentuk kerjasama dengan lembaga keuangan yang ada diwilayah Kabupaten Tegal, yang selama ini BRI dan BNI sudah menawarkan kerjasama. Upaya BKM tersebut guna meningkatkan usaha masyarakat yang masuk dalam anggota KSM yang selama ini dinilai oleh BKM sudah mapan dan mandiri serta penilaian dalam pengembalian pinjaman tidak pernah macet, sehingga KSM bisa dipinjamkan dana usaha mereka pada Bank dengan jaminan BKM. Menjalin hubungan (koordinasi) dengan aparat Kelurahan Pakembaran, tokoh
masyarakat,
kepengurusan
RT
dan
RW
dalam
penanggulangan kemiskinan. Permasalahan yang dihadapi
upaya dalam
pelaksanaan program adalah kurang optimalnya hubungan kerja sama (koordinasi) antara anggota BKM dengan pengurus warga (RT dan RW) , sehingga menyebabkan pelaksanaan program kurang mendapatkan partisipasi masyarakat.
