Panduan. Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM 2013-2014

Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM 2013-2014 Penyusun Ilya Moeliono Dwi Joko Widiyanto Marnia Nes Farida B. Utami Riza Irvani Eddie B. Handono Penyunting Ilya Moeliono Dwi Joko Widiyanto 2013: 18,2 X 25,7 cm. Rancang Grafis & Tata-letak Eddie B. Handono Penyelaras tata Letak Yohanes “taman ide” Cetakan Pertama : Desember 2013 Diterbitkan oleh: PNPM Support Facility (PSF)

“Dalam bernavigasi melewati medan yang sulit, sebaiknya kita senantiasa melihat peta untuk mengetahui di mana kita berada, melihat bentang alam sekitar kita guna memahami dimana kita berdiri, dan kemudian menentukan lintasan yang terbaik dalam mencapai tujuan”

Sambutan Dalam pelaksanaannya, PNPM Mandiri telah memberi kontribusi nyata bagi upaya penanggulangan kemiskinan yang dilakukan Pemerintah Indonesia. PNPM Mandiri menerapkan prinsip-prinsip tata kelola kepemerintahan yang baik (good governance), pemberdayaan dan pelibatan masyarakat, serta keberpihakan pada kelompok miskin (pro-poor) dan terpinggirkan. Untuk itu, pelembagaan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri ke dalam pola pembangunan regular perlu terus diupayakan. Buku “Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan – Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM” ini merupakan Strategi Komunikasi (Strakom) PNPM Mandiri 2013. Buku ini disusun berdasarkan hasil evaluasi terhadap Strakom sebelumnya, sehingga dapat dijadikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan, Pemerintah Daerah dan pelaku program dalam mendorong pelembagaan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri kedalam pola pembangunan regular dimaksud. Dengan didukung Rencana Aksi kegiatan komunikasi yang baik dan berkelanjutan, diharapkan proses integrasi program pemberdayaan masyarakat, keberlanjutan pendampingan, serta penguatan kelembagaan masyarakat dapat berjalan optimal. Peran Pemerintah Daerah juga diharapkan menjadi lebih kuat sehingga praktik good governance dapat terwujud dengan baik, sebagaimana tertuang dalam Peta Jalan (Road Map) PNPM Mandiri. Dukungan komitmen dari Kementerian/Lembaga pelaksana PNPM Mandiri, Pemerintah Daerah, serta pelaku PNPM Mandiri atas Rencana Aksi Strakom PNPM Mandiri 2013 sangat diperlukan dalam rangka penyatuan langkah menuju sasaran akhir (ultimate goals) dari PNPM Mandiri, yakni kemandirian dan kesejahteraan rakyat. Kritik dan masukan selalu diharapkan untuk penyempurnaan pedoman ini.

Jakarta, November 2013 Deputi Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Selaku Ketua Pelaksana Tim Pengendali PNPM Mandiri

Sujana Royat

Pengantar Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri terbukti mampu menunjukkan eksistensinya di tengah masyarakat. Sejak diluncurkan tahun 2007, program ini tidak saja dikenal luas oleh semua kalangan, akan tetapi juga benar-benar mampu memberdayakan masyarakat dalam kegiatan penanggulangan kemiskinan di seluruh wilayah Indonesia. Keberhasilan tersebut tentu tidak lepas dari upaya keras seluruh sektor PNPM dan para pemangku kepentingan dalam mensosialisasikan PNPM kepada masyarakat. Dalam waktu enam bulan, komunikasi dan advokasi yang dibangun telah menumbuhkan sinergi yang amat baik di antara pelaksana dan pemanfaatan program, yang pada akhirnya menumbuhkan iklim kondusif bagi lahirnya dukungan publik terhadap PNPM. Tahun 2013 ini, PNPM memasuki tahap exit program dan akan berakhir pada tahun 2014. Kendati bisa dikatakan pelaksanaan program ini sudah hampir mencapai titik kulminasi, akan tetapi masih ada pekerjaan yang harus diselesaikan. Salah satunya adalah upaya untuk memperkuat komitmen seluruh pemangku kepentingan agar program pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dapat terus dilaksanakan secara berkelanjutan. Menjelang berakhirnya PNPM bertepatan dengan tahun politik, dimana dinamika politik ke aras makro berlansung sangat cepat. Hal tersebut sedikit banyak akan berpengaruh terhadap implementasi PNPM menuju kemandirian. Terkait hal tersebut, kementerian Komunikasi dan Informatika bersama PNPM Support Facility (PSF) menerbitkan buku “Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan, Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM 2013-2014”. Tujuan diterbitkannya buku ini adalah sebagai panduan agar seluruh program komunikasi dan advokasi PNPM pada tahap exit program dapat dilaksanakan berdasarkan strategi dan rencana aksi yang baik dan terencana. Dengan demikian, efek yang dihasilkan secara akumulatif dapat menjadi daya dorong untuk memperkuat pelaksanaan PNPM pada tahun 2013-2014. Buku Panduan ini diharapkan dapat dimanfaatkan secara optimal oleh seluruh sektor PNPM dan pemangku kepentingan, sebagai dasar dalam menyusun program-program komunikasi dan advokasi yang lebih rinci dan operasional sesuai dengan skala prioritas masing-masing. Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika

Freddy H. Tulung

Daftar Singkatan BKM

Badan Keswadayaan Masyarakat

BUMN CSR FGD KBN KBP MP3KI

Badan Usaha Milik Negara Corporate Social Responsibility Focus Group Discussion Komunitas Belajar Nasional Komunitas Belajar Perkotaan Master Plan Percepatan dan Perluasan Penanggulangan Kemiskinan

PKK

Program Kesejahteraan Keluarga

P2KP PSF RBM RKA

Program Penanggulangan Kemiskinan Perkotaan PNPM Support Facility Ruang Belajar Masyarakat Rencana Kerja Anggaran

RPJM Des

Rancangan Perencanan Jangka Menengah Desa

SKPD

Satuan Kerja Perangkat Daerah

TNP2K

Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan

TOT

Training of Trainers

ix

Daftar Isi I. Apa dan Mengapa Program Komunikasi PNPM...................................1 1. Capaian Program PNPM dan Beberapa Catatan Kritis...................1 2. Strategi Komunikasi di Masa Lalu......................................................2 Transisi PNPM: Kecenderungan, Perubahan dan Ketidakpastian.............5 PNPM 2013-1014: Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat..........................9 1. Prinsip dan Pendekatan Komunikasi...............................................10 2. Khalayak................................................................................................11 3. Metode/Media.....................................................................................12 4. Rencana dan Pokok-Pokok Program................................................13 5. Tujuan Umum Komunikasi................................................................13 6. Pesan Pokok Komunikasi...................................................................15 7. Pelaksana Program..............................................................................17 8. Peserta Program...................................................................................17 9. Monitoring dan Evaluasi....................................................................17 II. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014.......................................19 A. Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator.....................................19 1. Pendekatan Pembangunan Masyarakat...........................................19 2. Masalah Komunikasi dalam Tata Kerja Fasilitator PNPM............21 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................22 4. Prinsip dan Metodologi Pembelajaran.............................................23 5. Aktivitas Utama...................................................................................23 6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program................................25 B. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Tingkat Kelurahan.................27 1. Kelurahan Tumpah-ruah Urusan......................................................27 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintah Tingkat Kelurahan......28 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................29 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................30 5. Aktivitas Utama...................................................................................30 6. Memonitor dan Mengevaluasi Program..........................................32 Daftar Isi

xi

C. Memperkuat Keswadayaan Desa............................................................34 1. Desa Sebagai Obyek Program Pembangunan.................................34 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintahan Desa..........................35 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................36 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................36 5. Aktivitas Utama...................................................................................37 6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program................................39 D. Memperkuat Kerjasama PNPM dengan Pemerintah Kabupaten/ Kota ............................................................................................................41 1. Integrasi Perencanaan Masyarakat dengan Musrenbang..............41 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintahan Kabupaten/Kota.....42 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................44 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................44 5. Program dan Aktivitas Utama...........................................................45 xii

6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program................................50 E. Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/Lembaga.......51 1. Peran Kementerian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan...........................................................................................51 2. Masalah Komunikasi PNPM-Kementerian/Lembaga...................52 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................53 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................54 5. Aktivitas Utama...................................................................................54 6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program................................58 F. Menggalang Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat........................59 1. Mengapa Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat Penting?.......59 2. Masalah Komunikasi PNPM-Politisi................................................60 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................63 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................63 5. Aktivitas Utama...................................................................................64 6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program................................66

Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

G. Menggalang Dukungan Swasta................................................................67 1. Peran Swasta dalam Pembangunan..................................................67 2. Masalah Komunikasi PNPM-Swasta................................................68 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................69 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................70 5. Program dan Aktivitas Utama...........................................................70 6. Memonitor dan Mengavaluasi Hasil Program................................71 H. Menggalang Dukungan Media Massa....................................................73 1. Apa dan Mengapa Media Massa?.....................................................73 2. Masalah Komunikasi PNPM-Media Massa.....................................74 3. Tujuan Program Komunikasi.............................................................76 4. Prinsip dan Metodologi......................................................................77 5. Aktivitas Utama...................................................................................77 6. Memonitor dan Mengavaluasi Hasil Program................................81 xiii

Panduan Menyusun Program Komunikasi dan advokasi PNPM Mandiri 2013-2014..............................................................................83

Daftar Isi

I. Apa dan Mengapa Program Komunikasi PNPM

Masa Lalu PNPM: Capaian Program dan Komunikasi 1. Capaian Program PNPM dan Beberapa Catatan Kritis PNPM Mandiri diakui telah memberikan kontribusi bagi pengentasan kemiskinan dan memecahkan kebekuan perencanaan pembangunan di daerah. PNPM menjadi harapan terakhir untuk usulan-usulan pemba ngunan yang gagal diusung oleh Musrenbang reguler. Para pelaku PNPM di semua level sedang dan telah bekerja sangat keras. Kita melihat pencapaian luar biasa dalam pembangunan fisik, sarana dan prasarana pendidikan dan kesehatan dasar dan penghidupan (livelihood) di setiap komunitas. PNPM juga telah menampilkan diri sebagai wadah untuk pembelajaran demokrasi yang nyata. Melalui program ini, masyarakat, pemerintah daerah, dan seluruh pelaku didorong untuk menerapkan nilai-nilai dasar demokrasi: partisipasi, partisipasi, dan akuntabilitas di dalam kehidupan keseharian (daily life democracy). Nilai-nilai dasar demokrasi itu tidak hanya dibicarakan, tetapi langsung dipraktikkan dalam kehidupan nyata sebagai salah satu bentuk pemecahan masalah hidup mereka yang kongkret. Namun kisah sukses PNPM belumlah sempurna. Program ini masih menyisakan sejumlah masalah kritis. Misalnya tekanan pada pembangunan prasarana fisik ditengarai tidak memberikan nilai-tambah bagi perkembangan ekonomi lokal secara bermakna.

1

Diakui juga bahwa hingga saat ini seluruh nilai-nilai yang ada dibalik program PNPM masih belum mampu melembaga dan terinternalisasi dalam prosedur formal perencanaan pembangunan. Kita melihat orang-orang terlibat dalam PNPM karena komitmen individualnya, bukan karena sistem dan kelembagaan pemerintah daerah yang mengharus-kan untuk itu. Pembangunan fisik yang sangat cepat di tingkat komunitas belum diimbangi dengan penguatan modal sosial yang berjangka panjang. Pada level sistem kelembagaan pemerintah daerah, akselerasi program PNPM masih menghadapi banyak kendala: struktur dan manajemen birokrasi yang hirarkis dan kaku, serta kesimpangsiuran dan asimetri informasi administrasi keuangan negara. Koordinasi internal PNPM sendiri dan PNPM dengan program pemerintah, secara substansial maupun prosedural, di semua tahapan program dari perencanaan hingga monitoring dan evaluasi, masih akan menjadi pekerjaan rumah yang berat.

2

Keberlanjutan program sangat rentan jika prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi yang dipromosikan PNPM baru berhasil di tataran individu pejabat pemerintah. Partisipasi publik yang kuat tak banyak berarti jika tidak dibarengi dengan kehadiran pemerintah daerah yang kuat, demokratis, dan efisien. 2. Strategi Komunikasi di Masa Lalu Citra dan Identitas Kelembagaan PNPM telah mengembangkan strategi komunikasi yang relatif memadai untuk menyampaikan pesan-pesan penanggulangan kemiskinan kepada khalayak program di hampir seluruh daerah. Strategi komunikasi yang tampaknya lebih menitikberatkan kepada pencitraan dan introduksi program tersebut telah berhasil memperkuat identitas kelembagaan (corporate identity) PNPM. Hasilnya, program ini telah dikenal cukup luas di kalangan masyarakat dan mendapat dukungan memadai dari berbagai pemangku kepentingannya. PNPM juga telah mengkomunikasikan kebijakan-kebijakan programnya melalui berbagai dokumen pembelajaran seperti roadmap PNPM serta berbagai prosedur managemen dan administratif yang mendukungnya melalui berbagai forum, pertemuan, pelatihan, dan publikasi. Media yang digunakan dalam usaha itu beragam, mulai dari bahan-bahan tercetak hingga media yang dikembangkan oleh warga masyarakat di desa dan kelurahan. Juga informasi tentang berbagai aspek PNPM diposting di berbagai website. Dengan kata pencarian PNPM, misalnya, lebih dari 600 website diperoleh; baik website yang dikembangkan oleh lembaga-lembaga pelaksana PNPM sendiri, maupun website media yang memuat pemberitaan tentang PNPM. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Meski demikian pada tahun-tahun berikutnya titik berat komunikasi perlu digeser kepada upaya pencapaian tujuan-tujuan PNPM yang lebih mendasar yang menjelaskan substansi dasar PNPM itu sendiri, yakni mewujudkan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Bukankah capaian nyata di lapangan akan menjadi media komunikasi yang menyampaikan pesan PNPM dengan lebih lantang daripada media jenis apapun?

Kebuntuan Komunikasi Internal Program Sistem informasi manajemen (management information system) seharusnya menyediakan informasi yang tepatguna, memadai dan dapat dijadikan acuan bagi pelaksana program dan pemangku kepentingan untuk mengambil keputusan yang tepat. Pengambilan keputusan berdasarkan informasi faktual dan informasi keilmuan (evidence based dan science based decission making) seharusnya menjadi hal yang niscaya, namun pengambilan keputusan berdasarkan perasaaan, “ilmu” kira-kira, dan pertimbangan politik praktis masih sering terjadi. Suatu masalah lain dalam komunikasi internal program adalah seringnya terjadi pergantian pejabat, konsultan, fasilitator dan pelaku PNPM lainnya. Rotasi pejabat dan perggantian personil tentu tidak dapat dihindarkan, namun karena dokumentasi dan desiminasi informasi yang tidak berlanjut, komunikasi tentang falsafah dan nilainilai dasar PNPM terputus. Akibatnya, para pejabat dan pelaku “baru” tidak benar-benar memahami falsafah dan nilai-nilai dasar tersebut, dan mengambil berbagai keputusan tentang kebijakan dan pendekatan program yang tidak konsisten dengan para pendahulunya, bahkan adakalanya mementahkan kembali keputusaan yang telah diambil atau bahkan mengambil keputusan yang bertentangan.

Apa dan Mengapa Program Komunikasi PNPM

3

Bias Komunikasi Luasnya wilayah program PNPM dan di sisi lain kuatnya sentralisasi perencanaan membuat pesan-pesan komunikasi PNPM tidak bisa menghindar dari bias. Beberapa bias komunikasi yang ditengarai sering terjadi, antara lain bias literasi, bias teknologi, bias rural, bias etnis dan budaya, dan bias gender. Media-media komunikasi yang dikembangkan PNPM berangkat dari asumsi bahwa seluruh warga yang menjadi khalayak komunikasi mempunyai tingkat keaksaraan tertentu. Harus diingat bahwa walaupun keaksaraan universal hampir tercapai, di berbagai daerah masih terdapat warga masyarakat dengan tingkat keaksaraan yang rendah, bahkan buta huruf.

4

PNPM juga mengasumsikan bahwa seluruh khalayak mempunyai akses terhadap teknologi komunikasi. Nyatanya masih banyak lokasi yang terisolasi dan tak terjangkau oleh jaringan media informasi. Bahkan di daerah di mana jaringan teknologi informasi dapat diakses pun tidak semua kelompok masyarakat mempunyai akses yang sama. Banyak juga daerah-daerah lokasi PNPM yang merupakan titik-titik buta (blank spot): kantong-kantong kemiskinan hampir selalu ditandai oleh kelangkaan jaringan informasi.


Ada banyak hal yang bisa dilakukan di desa namun tidak lagi bisa dilakukan di kota; misalnya musyawarah tatap-muka yang berkepanjangan dan pengorganisasian masyarakat dalam kerja-kerja publik untuk kepentingan publik. Media komunikasi PNPM cenderung lahir dari perspektif serbakota. Ditemukan juga media komunikasi PNPM yang bias gender. Yakni cenderung mengarahkan upaya komunikasi kepada khalayak lakilaki, mengangkat persoalan laki-laki, dan mengabaikan wanita, dan memperkuat citra stereotype tentang laki-laki dan perempuan.

Transisi PNPM: Kecenderungan, Perubahan dan Ketidakpastian Setelah berjalan lebih dari 10 tahun, PNPM kini memasuki tahap pelembagaan pada masyarakat dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan reguler, sebagai upaya exit strategy. Tetapi dalam periode ini lansekap politik, sosial, ekonomi, dan budaya justru mengalami perubahan yang sangat cepat. Beberapa perubahan yang ditengarai akan mempengaruhi jalannya PNPM di masa depan antara lain: Dinamika Kependudukan Perkembangan ekonomi Indonesia selama dasawarsa terakhir telah memicu urbanisasi; sudah lebih dari separuh penduduk Indonesia hidup di wilayah-wilayah urban. Walaupun perkembangan ekonomi itu telah memicu pertumbuhan kelas menengah, jumlah penduduk miskin di perkotaan masih sangat tinggi, apalagi dengan pertumbuhan penduduk yang cukup berarti. Urbanisasi yang dipicu oleh perkembangan ekonomi itu bukanlah suatu peristiwa yang terjadi dalam satu waktu tetapi suatu proses yang berlanjut dan bertahap selama beberapa dasawarsa. Artinya masih ada banyak wilayah transisi; wilayah perifer yang bersifat sub-urban. Namun juga ada cukup banyak desa yang sudah sangat “urban” dalam gaya hidupnya walaupun masih bersifat agraris. Dinamika pertumbuhan penduduk yang demikian itu mengharuskan PNPM atau prakarsa nasional penaggulangan kemiskinan apapun harus tetap memberi perhatian berimbang antara perkotaan dan perdesaan dalam program dan strategi komunikasinya. Namun, dikotomi rural-urban itu juga perlu mempertimbangkan bahwa ada banyak wilayah “abu-abu” dalam rentang antara rural dan urban masing-masing dengan cirinya yang spesifik. Apa dan Mengapa Program Komunikasi PNPM

5

Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Pemerintah telah menetapkan Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan Indonesia [MP3KI]. Rencana induk ini berisi pokok-pokok pikiran tentang (1) Perluasan jangkauan programprogram bersasaran penduduk miskin dan rentan, (2) Pengembang an penghidupan masyarakat miskin dan rentan berdasarkan koridor pulau dan kawasan khusus serta (3) Pengarusutamaan (mainstreaming) penanggulangan kemiskinan di seluruh kebijakan dan program pembangunan. Dengan substansi tersebut, PNPM – ataupun program sejenis dengan nama lain tetapi dengan semangat yang sama – bukan saja akan dilanjutkan, tetapi bahkan akan diperluas dan diarusutamakan. Juga, walaupun akan terjadi pergantian pemerintah, dan pemerintah baru akan mengusung agendanya sendiri, rencana induk itu tetap akan menjadi acuan.

6

Kebijakan-kebijakan dalam MP3KI itu juga merupakan peluang bagi keberlanjutan program karena “mengusung” pembedayaaan. Implikasinya adalah bahwa para pelaku MP3KI di masa yang akan datang harus memahami konsep dan prinsip-prinsip pemberdayaan; jika tidak, “pemberdayaan” akan diterjemahkan sebatas kemampuan dalampelaksanaan proyek sebagaimana banyak terjadi selama ini. Dalam hal ini pendayagunaan pengetahuan dan pengalaman PNPM selama ini bisa menjadi kontribusi yang bermakna. Penetapan RUU Desa dan RUU Pemerintah Daerah Pada saat ini parlemen sedang membahas RUU tentang Desa yang akan menggantikan ketentuan-ketentuan tentang desa sebagaimana termuat dalam UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Semangat UU tentang desa ini adalah pemberdayaan desa agar lebih berimbang dengan kekuatan negara. Juga UU ini akan memberikan otonomi yang lebih kuat kepada desa dan memperkuat kelembagaan desa, bahkan pemerintah desa tidak lagi didudukkan sebagai unit sub-ordinat kepemerintahan tetapi sebagai “pemerintah” komunitas desa. Dengan perubahan itu diharapkan bahwa desa akan dapat mengonsolidasikan berbagai rencana pembangunan desa yang bersifat sektoral, dan tidak terjadi lagi bahwa desa menjadi sekedar penerima pasif program dan proyek sektoral yang “diturunkan dari atas”. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Tata kelola pemerintahan desa sebelumnya termuat sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan daerah. Sehingga ketika ada revisi UU Desa, secara otomatis akan mengubah UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah. Di dalam rancangan UU tentang Pemerintah Daerah ini Pemerintah Kelurahan tetap menjadi bagian dari Pemerintah Kabupaten/kota. Implikasi perubahan itu bagi pemerintah, termasuk bagi PNPM, manakala RUU ini diundangkan, adalah bahwa cara kerja yang lebih fasilitatif akan menjadi niscaya. Perubahan ini sejatinya sejalan dengan semangat pemberdayaan PNPM dan kiranya PNPM dapat turut menyosialisasikannya karena pendekatan pemberdayaan yang menjadi semangat PNPM telah mendahului UU tersebut.

7

UU tentang Desa yang sedang dirancang mengemukakan Musyawarah Desa sebagai salah satu komponen kelembagaan desa untuk mewujud-kan otonomi desa. PNPM telah memperkuat forumforum dan kelembagaan yang ada di desa/kelurahan, seperti forumforum musyawarah desa/ kelurahan, Badan Perwakilan Desa (BPD), dan banyak lagi. Untuk mendorong penguatan dan kemandirian desa/kelurahan, PNPM juga mendorong tumbuhnya lembaga kemasyarakatan lain di desa/kelurahan, seperti Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM), Tim Penulis Usulan (TPU), Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan banyak lagi. Segala kenentuan tentang desa dalam RUU Desa harus dipertimbang-kan sebagai salah satu landasan kerja pemberdayaan masyarakat. Ada beberapa beberapa implikasi UU Desa dan Pemerintah Daerah dalam hal komunikasi; (1) karena RUU Desa dan RUU Pemerintah daerah terarah pada pemberdayaan dan penguatan otonomi desa, yang memang sudah sesuai dengan tujuan PNPM, PNPM perlu menyesuai-kan pendekatan komunikasinya guna turut mendorong perkembangan peran desa yang lebih otonom tersebut, artinya komunikasi yang lebih fasilitatif dan setara; (2) mengingat potensi UU itu dalam turut men-dorong pemberdayaan masyarakat, maka selama


RUU itu belum disahkan, PNPM patut mempertimbangkan apakah para pelaku PNPM perlu ikut mengadvokasikan pemberdayaan sebagaimana disebutkan dalam UU tersebut, serta (3) manakala sudah diundangkan, turut mensosialisasikan UU tersebut sebagai dasar pendekatan program di masa yang akan datang. Tahun Politik Praktis Tahun 2014 boleh disebut sebagai tahun politik praktis. Pada tahun ini akan ada hajatan politik nasional yaitu Pemilihan Umum yang diikuti dengan per-gantian rejim pemerintahan. Pada tahun ini, setahun sebelum, dan sesudahnya akan terjadi banyak transisi politik dan kelembagaan pemerintahan secara cepat dan drastis.

8

Pertarungan kepentingan-kepentingan politik biasanya akan berlangsung lebih intensif. Agenda-agenda jangka panjang pemberdayaan masyarakat mungkin harus bertarung keras dengan agenda-agenda politik jangka pendek. Kondisi semacam ini dapat diantisipasi dengan strategi mengemas pesan-pesan pemberdayaan menjadi bagian dari pesan-pesan pendidikan politik melaui Pemilu. Perubahan Teknologi Komunikasi dan Informasi Dalam satu dasawarsa terakhir telah terjadi perkembangan komunikasi dan informasi yang luar biasa, baik dalam ragam teknologi maupun sebaran penggunaan teknologi tersebut. Media konvensional seperti radio, TV, dan media cetak telah terdiversifikasi dan berkembang di daerah-daerah. Sementara dengan micro-processor yang semakin canggih, komputer dan telepon gengam meningkat kapasitas teknisnya, berukuran relatif kecil, dan semakin murah sehingga dengan cepat meluas; jaringan selular berkembang cepat; dan World-Wide Web atau yang lebih dikenal sebagai Internet telah berkembang menjadi alternatif penting sumber-berita bagi sebagian masyarakat, bahkan menggantikan radio, TV, dan media cetak. Juga media sosial (social media) berbasis Internet seperti seperti Facebook, Twitter, You Tube (audio-video), Instagram/Flicker (foto) telah menjadi media komunikasi yang cukup penting antar warga.


PNPM selama ini sudah terkena imbas perkembangan cepat teknologi itu; informasi tentang PNPM, misalnya, dengan mudah dapat diperoleh di Internet, kegiatan pemerima manfaat PNPM dalam berjaringan juga dipercepat oleh komunikasi selular, dan perencanaan di tingkat desa/kelurahan pun direkam dan anggatannya dihitung menggunakan komputer laptop. Dengan perkembangan infrastruktur informasi, saat ini warga masyarakat, utamanya di daerah-daerah urban dan semi urban, mempunyai banyak pilihan informasi dari berbagai sumber. Beragam media massa menghasilkan terpaaan informasi yang nyaris tidak berhenti melalui radio dan TV dari beberapa saluran yang siaran selama 24 jam. Tentu harus tetap dipahami bahwa masih terdapat banyak warga masyarakat yang belum melek teknologi, tidak mempunyai akses terhadap teknologi, atau tinggal di wilayahwilayah yang belum terjangkau oleh infrastruktur teknologi informasi baru tersebut.

PNPM 2013-1014 : Arah Baru Pemberdayaan Masyarakat Seperti telah disebut sebelumnya, PNPM kini memasuki tahap pelembagaan pada masyarakat dan pengintegrasian dengan sistem pembangunan regule sebagai upaya exit strategy. Selain dinamika kependudukan, dan perubahan lansekap kebijakan, PNPM juga masih mempunyai pekerjaan rumah yang belum selesai, yakni mengawal komitmen pemberdayaan masyarakat dalam program-program penanggulangan kemiskinan di masa depan. Bagaimana good practices yang telah dicapai PNPM dapat diwariskan kepada program penanggulangan kemiskinan di masa depan? Bagaimana spirit pemberdayaan masyarakat dalam PNPM dikuatkan? Apa saja yang harus dikomunikasikan, melalui strategi dan pendekatan seperti apa, dengan saluran dan media seperti apa, prinsip-prinsip pemberdayaan dalam PNPM hendak dikomunikasikan dalam masa transisi tersebut?


9

1. Prinsip dan Pendekatan Komunikasi Komunikasi, Informasi, Edukasi dan Advokasi

10

Komunikasi tidak hanya dimaknai sebagai pertukaran informasi, tetapi termasuk kegiatan menganalisis, memaknai dan mendayagunakan informasi hingga tumbuhnya kesadaran, sikap dan tindakan-tindakan ke arah perubahan sosial-ekonomi, budaya pembangunan, serta kebijakan yang mendukung pendekatan pemberdayaan masyarakat. Konsep komunikasi pembangunan juga meliputi upaya membangun organisasi pembelajaran (learning organization), mendorong dialog kritis dan pembelajaran sosial (social learning), termasuk pengembangan sistem pengelolaan pengetahuan. Komunikasi Multipihak dan Multiarah Komunikasi dalam pemberdayaan masyarakat selalu bersifat multipihak dan multiarah. Artinya semua pemangku kepentingan adalah pemberi pesan sekaligus penerima pesan dalam posisi yang setara satu sama lain. Komunikasi, dengan demikian adalah tanggungjawab seluruh pemangku kepentingan. Pemberdayaan dan Partisipasi Pemberdayaan pada prinsipnya adalah pengembangan relasi antar kelompok sosial masyarakat yang setara, adil, dan tanpa dominasi. Relasi sosial yang mensyaratkan adanya pembagian kekuasan antara pemimpin lokal dan masyarakat. Artinya, pemberdayaan bukanlah sekadar pengembangan keterampilan masyarakat semata. Proses pemberdayaan seperti ini membutuhkan keterlibatan masyarakat dalam proses perubahan melalui refleksi kritis dalam berbagai dimensi kehidupan-nya untuk pengembangan kekuasaan dan kontrol lebih besar terhadap situasi dalam melakukan pilihan kegiatan. Keterlibatan masyarakat atau partisipasi seperti inilah yang digunakan untuk mengontrol mandat yang diberikan masyarakat kepada pada pemimpinnya, menyampai-kan aspirasi, dan mengambil keputusan.


Dalam pemberdayaan, partisipasi politik menjadi keharusan. Wujud partisipasi politik ini adalah kegiatan masyarakat dalam (1) mengontrol penyalahgunaan kekuasaan oleh para pemimpin; (2) menyampaikan aspirasi dan kepentingan masyarakat kepada pemerintah; (3) melibat-kan warga dalam pelaksanaan pemerintahan dan (4) memberi masukan pada saat pengambilan keputusan publik. Di sini keterlibatan masyarakat dalam pemerintahan dan pengambilan keputusan tingkat lokal dikembangkan melalui penguatan lembaga masyarakat agar menjadi kelompok yang mempengaruhi lembaga politik formal. Orientasi khalayak spesifik Kepentingan dan karakteristik khalayak program sangatlah beragam. Baik pesan, metoda maupun media komunikasi merupakan satu kesatuan sesuai dengan karakteristik penerima pesan. 2. Khalayak Seperti sudah disebutkan di atas, yang akan diwujudkan adalah pendekatan komunikasi yang terarah pada khalayak-khalayak spesifik agar sesuai dengan karakteristik khalayak serta terhindar dari biasbias komunikasi. Program ini dirancang untuk beberapa segmen khalayak program PNPM sebagai berikut:  Khalayak primer yakni para penentu kebijakan, eksekutif dan legislatif, baik di tingkat nasional maupun di daerah.  Khalayak sekunder adalah jajaran pelaksana program yakni para fasilitator dan konsultan  Khalayak ketiga adalah sektor swasta, khususnya perusahaanperusahaan yang teridentifikasi memiliki minat dan potensi pengembangnan CSR dalam bingkai PNPM.  Khalayak keempat adalah para praktisi media massa sebagai sasaran antara dan pendukung. Dengan dukungan penyebaran informasi yang akurat dan memotivasi, diharapkan partisipasi masyarakat dan dukungan pihak-pihak lain dapat lebih meningkat.


11

3. Metode/Media Metode dan media komunikasi dipilih dengan beberapa pertimbangan:  Khalayak program PNPM yang beragam membutuhkan saluransaluran komunikasi yang beragam juga. Peserta program akan dijangkau dengan berbagai saluran (multi channel): media massa, media kelompok, hingga media yang dikembangkan sendiri oleh masyarakat.  Media utama yang dipilih adalah media yang memiliki karakter mampu membangun proses dialogis kritis internal kelompok dan antar kelompok. Ini bukan berarti bahwa media informasional dan promosional tidak akan digunakan, tetapi media-media ini lebih sebagai pelengkap dan pendukung.  Media dirancang selain mempertimbangkan karakteristik segmen peserta program juga harus mampu mengantisipasi kemungkinan bias-bias komunikasi yang muncul.

12


4. Rencana dan Pokok-Pokok Program Idealnya program komunikasi dirancang secara komprehensif berdasarkan prinsip-prinsip KIE (komunikasi, informasi, dan edukasi) dan advokasi, sistem informasi manajemen (management information system), serta pengelolaan pengetahuan (knowledge management). Tetapi program yang diuraikan di bawah ini hanya akan mencakup komunikasi dalam arti terbatas, yaitu prakarsa komunikasi yang konvensional. 5. Tujuan Umum Komunikasi Salah satu tujuan strategis program PNPM ini adalah memperkuat dan membangun dasar-dasar keberlanjutan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan di masa yang akan datang. Dengan mempertimbangkan tujuan tersebut, maka tujuan program komunikasi secara umum adalah memperkuat upaya-upaya PNPM dalam membangun dasar-dasar keberlanjutan pemberdayaan masyarakat.

13

Kemudian, untuk mendukung tujuan strategis tersebut, strategi komunikasi ditujukan untuk mengembangkan perubahan sikap dan tindakan para pelaku PNPM mengupayakan keberlanjutan pendekatan pembedayaan dalam program-program penanggulangan kemiskinan.


Berdasarkan tujuan tersebut dijabarkan program komunikasi untuk khalayak PNPM dalam beberapa sub-program sebagai berikut: Sub Program

Tujuan  Mengembangkan kapasitas fasilitator

A. Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator

program pada semua tingkatan untuk memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat dan menjadi simpul komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan program

 Meningkatkan pemahaman dan sikap dan B. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Tingkat Kelurahan

tindakan pemerintah tingkat kelurahan, dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan partisipatif, renstra kelurahan, pelembagaan forum musyawarah warga, advokasi kebijakan daerah hingga pusat.

 Meningkatkan pemahaman dan sikap 14

C. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Desa/ Kelurahan

D. Memperkuat Kerjasama PNPM dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran

pemerintah desa dalam menerapkan prinsipprinsip good governance dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan partisipatif, penetapan Perdes, pelembagaan forum musyawarah warga, dan advokasi kebijakan terhadap pemerintah daerah

 Meningkatkan kapasitas pemeritahan daerah tingkat kabupaten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan proyek penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat

 Membangun pertukaran pengetahuan dan E. Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/ Lembaga

pengalaman antar Kementrian/Lembaga, agar ada kesinambungan informasi dan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

 Mendorong kebijakan yang konsisten dan

memperkaya ruang bagi tumbuhnya proses pemberdayaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan falsafah dasarnya.


Sub Program F. Menggalang Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat

Tujuan  Membangun pemahaman dan dukungan

politisi terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

 Membangun pemahaman bersama tentang peranan sektor swasta dan pendekatan pemberdayaan dalam pembangunan masyarakat.

G. Menggalang Dukungan Swasta

 Perencanaan bersama antar sektor swasta dan para pemangku kepentingan dalam pemberdayaan masyarakat.

H. Bekerja Bersama Media Massa

 Membangun kesadaran media massa tentang peran edukasi dan advokasi media untuk pembangunan berbasis masyarakat

6. Pesan Pokok Komunikasi

15

Pemberdayaan Masyarakat Selain melakukan upaya-upaya perbaikan kualitas kehidupan ekonomi, PNPM juga diarahkan untuk meningkatkan keberdayaan masyarakat dalam aspek politik, sosial, budaya, dan bahkan moral. Dengan spirit pemberdayaan masyarakat tersebut, PNPM diarahkan bisa membuka akses warga miskin terhadap berbagai sumberdaya yang selama ini tertutup bagi mereka. PNPM diarahkan untuk memampukan warga miskin dalam rangka merebut hak-haknya sebagai warga negara. Spirit pemberdayaan masyarakat dalam PNPM ini diwujudkan dalam bentuk beragam intervensi yang mengarah kepada pengembangan kapasitas: berorganisasi dan mengelola usaha, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan desa/kelurahan, bernegosiasi dan membangun kerjasama dengan lembaga-lembaga eksternal, partisipasi sebagai warga negara dalam politik, dan sebagainya. Tujuan komunikasi setiap program/pelaksana/pelaku PNPM sepatutnya diarahkan kepada tujuan-tujuan keberlanjutan proses perubahan paradigma kearah pemberdayaan masyarakat yang menjadi cita-cita PNPM, dan bukan hanya “sekedar” pencitraan dan pengenalan skema-skema program.


Good Governance Lebih dari sekedar program penanggulangan kemiskinan, PNPM berusaha mempromosikan prinsip tata pemerintahan yang baik: transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi. Hal ini misalnya tercermin dalam tata kelola program yang mengedepankan keterlibatan warga miskin, keterbukaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap aktivitas level pelaksanaan program. Strategi komunikasi hendaknya diarahkan untuk memperkuat upayaupaya promosi nilai good governance, meningkatkan kualitas kontrol masyarakat, dan pelembagaan nilai-nilai tersebut dalam tata kerja pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa. Pendidikan Politik Warga

16

PNPM mempromosikan nilai-nilai dan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga miskin dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan di lingkungan terdekat mereka. Melalui PNPM, warga miskin dibiasa-kan untuk memasuki ruang-ruang “politik”, yakni ruangruang penyusunan kebijakan publik, perencanaan dan penganggaran [participatory planning and budgeting] dan menjadikan kegiatan-kegiatan politik tersebut sebagai bagian dari kehidupan keseharian mereka.

Strategi komunikasi setiap program/pelaksana/pelaku PNPM hendaknya dirancang untuk membuka akses warga miskin terhadap aneka perubahan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka. Program komunikasi harus menjadi amplifier, alat untuk memperjelas suara warga miskin di tengah hiruk pikuk penyusunan kebijakan pembangunan. Aktivitas komunikasi juga harus membuat warga miskin menjadi semakin melek politik, dan memperlancar dialog-dialog perumusan kebijakan antara pemerintah dan warga.


Audit Sosial Sebagai program yang didedikasikan untuk memberdayakan warga miskin, PNPM memandang warga miskin sebagai subyek, bukan obyek penderita. Suara mereka harus didengarkan ketika program dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Keterlibatan para pelaku dan peserta program, utamanya warga miskin untuk mengawasi dan terlibat dalam menentukan implementasi PNPM dikenal dengan istilah audit sosial. 7. Pelaksana Program Pada dasarnya semua staf dalam seluruh jajaran pelaksanaaan program diharapkan menyadari perannya sebagai komunikator dan fasilitator; namun yang utama adalah staf yang berinteraksi langsung dengan para pemangku kepentingan dan tim komunikasi yang secara eksplisit diberi tanggungjawab dalam hal ini. Para pelaksana untuk setiap sub-program akan diuraikan dengan lebih rinci pada bab berikut. 8. Peserta Program Makin terinci identifikasi kelompok peserta, makin baik dan relevan fokus perhatian yang bisa diberikan dalam komunikasi. Untuk itu setiap prakarsa komunikasi sebaiknya diarahkan kepada suatu kelompok masyarakat tertentu. Para peserta program PNPM dapat dipilah menjadi beberapa kelompok dengan karakteristik tertentu sebagai berikut:  Kelompok masyarakat miskin di pedesaan.  Kelompok-kelompok khusus yang marginal karena budaya tertentu atau karena isolasi geografis, antara lain kelompok masyarakat adat tertentu.  Kelompok masyarakat marginal di perkotaan. 9. Monitoring dan Evaluasi Sejalan dengan semangat pemberdaayaan, pemantauan dan penilaian program seharusnya dilakukan secara partisipatif oleh para pelaksana program di setiap aras berdasarkan indikator dan kriteria yang mereka kembangkan sendiri.


17

II. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

A. Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator 1. Pendekatan Pembangunan Masyarakat Pembelajaran, Partisipasi dan Fasilitasi Komunikasi, partisipasi dan hakikat peran Fasilitator adalah spirit kunci PNPM dalam meningkatkan kualitas partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan. PNPM memberi keleluasaan kepada masyarakat untuk mengambil keputusan tentang kegiatan dan atau gagasan pembangunan yang terbaik bagi dirinya. Partisipasi masyarakat hanya bisa diwujudkan jika terdapat situasi yang memungkinkan warga untuk mengemukakan pendapat, saling belajar, dan bertukar pengalaman dalam suasana pembelajaran yang nyaman. Suasana ini hanya bisa dibangun jika ada proses komunikasi multiarah dan pertukaran pendapat yang memposisikan warga setara satu sama lain.

19

Proses pembelajaran seperti itu jelas tak mudah diwujudkan. Dibutuhkan fasilitator handal yang mampu mengawal proses diskusi, toleran, memahami aspirasi warga, dan pintar memotivasi warga untuk bicara bebas. Ringkasnya, fasilitator yang memahami benar spirit dan prinsip kerja pemberdayaan masyarakat. Spirit semacam itu mutlak harus dijiwai oleh seluruh pelaku PNPM tanpa kecuali. Mereka semua, apapun jabatan dan posisinya dalam program, hakekatnya adalah seorang fasilitator. Karena itu prinsip pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat haruslah menjadi motivasi kerja mereka, baik yang bekerja di tingkat kelompok, desa/ kelurahan, kecamatan, kabupaten/kota hingga tingkat nasional. Keberpihakan pada Kaum Marjinal/Miskin PNPM didedikasikan untuk menanggulangi kemiskinan. Karena itu penting bagi fasilitator untuk mempedomani prinsip keberpihakan pada kaum miskin dalam kerja-kerja mereka. Dengan prinsip ini dimaksudkan bahwa fasilitator harus memahami realitas sosial, ekonomi, dan politik orang miskin. Yakni realitas bahwa mereka adalah orang-orang yang cenderung tidak punya kepercayaan diri untuk meraih peran bermakna dalam kehidupan kemasyarakatan di lingkungan terdekat mereka sekalipun.

20

Dalam lingkungan kerja yang demikian, fasilitator harus memahami bahwa komunikasi dengan kaum miskin tidak akan efektif jika menggunakan pendekatan formal karena mereka nyaris tak punya akses terhadapnya. Fasilitator harus mengembangkan strategi khusus yang bisa menggerakkan warga miskin agar lebih terlibat dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan tentang kepentingan publik, termasuk upaya-upaya perbaikan penghidupan mereka dan Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga negara. Mendatangi mereka, membangun relasi yang setara dengan mereka, membangun kepercayaan di antara mereka dan memotivasi mereka untuk terlibat dalam proses diskusi adalah pilihan pendekatan yang mungkin dilakukan. Filsuf Lao Tze memberi nasehat berharga soal ini: “Fasilitator yang baik adalah orang yang berbicara sedikit. Apabila pekerjaan selesai, tujuan dicapai, semua orang akan berkata, kami telah mengerjakannya sendiri.” Tuntutan adanya fasilitator PNPM yang lebih kompeten dan terampil membangun proses pembelajaran warga secara interaktif, mendorong proses dialog kritis, dan mengelola proses pembelajaran warga sejak perancangan hingga monitoring dan evaluasi adalah kebutuhan yang sangat mendesak. Fasilitator yang bekerja dalam program penanggulangan kemiskinan harus mampu memfasilitasi proses belajar kelompok masyarakat miskin, menyerap aspirasi mereka, dan mengkomunikasikan harapan dan kepentingan warga miskin dalam proses perumusan kebijakan. 2. Masalah Komunikasi dalam Tata Kerja Fasilitator PNPM Meskipun menyatakan diri sebagai program yang membawa perubahan, PNPM di masa lalu masih mengasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena masyarakat tidak memiliki kemampuan karena rendahnya akses dan kontrol terhadap informasi. Asumsi ini membuat kegiatan-kegiatan pembangunan yang dikelola PNPM tidak sanggup menyentuh persoalan relasi antar kelompok sosial yang timpang, tidak setara dan tidak adil. Kurang Kompeten Membangun Dialog Kritis Kerja fasilitator di lapangan cenderung lebih berorientasi pada pencapaian target pembangunan infrastruktur, pengembangan kelompok simpan pinjam, dan bantuan langsung masyarakat. Kesibukan fasilitator mengejar setoran program PNPM ini menyebabkan mereka cenderung melupakan kerja-kerja fasilitasi pembelajaran kritis antar warga masyarakat. Proses pembelajaran model ini dalam jangka panjang potensial memperkuat hubungan patron-klien antara pemerintah dengan warga.

Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

21

Komunikasi Instruksional Proses diskusi yang dibangun fasilitator di tingkat kelompok masyarakat seringkali bersifat pengajaran, bukan pembelajaran. Akibatnya, persoalan-persoalan kemasyarakatan yang sangat beragam, bersifat lintas sektor, dan lintas aras kerap terabaikan. Media-media yang dikembangkan untuk merangsang gairah belajar warga pun cenderung bersifat informasional dan instruksional seputar proyek PNPM. Kemampuan fasilitator mengembangkan dan menggunakan media sederhana sebagai pemicu diskusi lemah. Kurang Menjangkau Masyarakat Miskin Warga miskin adalah segmen masyarakat yang kerap tidak diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan publik. Komunikasi instruksional yang dibangun fasilitator PNPM dengan cara formal, misalnya melalui undangan pertemuan di tempat “resmi”, cenderung memperburuk posisi warga miskin. 3. Tujuan Program Komunikasi Program ini bertujuan mengembangkan kapasitas fasilitator PNPM pada semua tingkatan untuk mampu memfasilitasi proses pembelajaran dan pemberdayaan masyarakat dan menjadi simpul komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan.

22

Hingga tahun 2014 program diharapkan mampu meningkatkan kapasitas fasilitator dalam hal:  Merancang dan mengembangkan metodologi pembelajaran masyarakat, khususnya kemampuan dalam hal: merancang proses belajar warga, mengembangkan media sederhana, dan fasilitasi proses belajar warga  Mengkomunikasikan gagasan masyarakat miskin kepada pengambil kebijakan dan pihak lain.  Mengembangkan wadah komunikasi dan sharing belajar antarfasilitator dengan mengembangkan dan mendayagunakan media baik offline maupun online untuk mendorong pengembangan proses pembelajaran masyarakat.


4. Prinsip dan Metodologi Pembelajaran Penguatan kapasitas fasilitator tidak bisa hanya dilakukan melalui pelatihan, tetapi juga pembelajaran yang mengikuti daur aksi-refleksi-aksi-refleksi dengan prinsip-prinsip sebagai berikut: Dialog Kritis Proses belajar dirancang agar memungkinkan terjadinya proses interaksi antar fasilitator dan pelatih berupa dialog kritis yang menumbuhkan semangat untuk saling belajar dan memperbaiki. Materi-materi diskusi difokuskan pada pandanganpandangan kritis tentang persoalan-persoalan sosial, politik dan hukum. Belajar dari Pengalaman Pembelajaran dilakukan melalui berbagai cara empirik/belajar berdasarkan pengalaman (experiential learning) menggunakan studi kasus/realitas yang ada serta berbagai jenis media. 5. Aktivitas Utama Pelatihan-pelatihan Menyelenggarakan pelatihan fasilitator pemberdayaan masyarakat dalam hal perancangan proses belajar, pengembangan dan penggunaan media, dan pengelolaan program pembelajaran warga serta mengkomunikasikan gagasan warga kepada pengambil kebijakan. Pengembangan dan Pendayagunaan Media  Mengembangkan panduan fasilitator dalam pengelolaan proses belajar warga dan pendekatan kepada masyarakat miskin/marjinal.  Mengembangkan media untuk alat bantu pelatihan tentang pentingnya membangun proses pembelajaran warga yang kritis dan dialogis serta media-media reflektif tentang ketidakadilan dan sistem yang memarjinalkan warga.  Mendayagunakan media-media sosial untuk sharing pembelajaran bersama yang difasilitasi untuk mendorong proses reflektif.  Mendokumentasikan dan mendiseminasikan praktikpraktik baik tentang pengembangan proses belajar.


23

Diskusi-diskusi Reflektif Menyelenggarakan diskusi-diskusi tematik regular yang bersifat ideologis atas dasar kasus-kasus yang muncul di lapangan sebagai bahan pembelajaran bersama.

Ruang Belajar Masyarakat PNPM Perdesaan Ruang Belajar Masyarakat (RBM) merupakan salah satu program dalam PNPM Mandiri yang dirancang untuk memberikan ruang yang lebih luas bagi pelaku PNPM dalam mengelola partisipasi masyarakat pada berbagai proses pembangunan di daerahnya, melalui upaya belajar bersama, bekerja bersama, maju dan mandiri bersama. Saat ini, RBM baru dilaksanakan di lokasi perdesaan. RBM sendiri bertujuan membentuk dan melembagakan proses belajar kolektif masyarakat, tersedianya sarana dan prasarana untuk menunjang peningkatan kapasitas masyarakat, serta berkembangnya kegiatan berbasis pengalaman lokal. Tujuan ini dicapai dengan cara memperkuat peran dan tugas pelaku dalam pengembangan ruang belajar serta tempat pelatihan masyarakat di tingkat desa, kecamatan dan kabupaten. Sasaran program ini adalah semua pelaku PNPM Mandiri di perdesaan, dari tingkat desa hingga kabupaten yang ditujukan baik bagi masyarakat fasilitator, maupun aparat pemerintah yang memiliki perhatian dan kepedulian terhadap upaya-upaya pemberdayaan masyarakat miskin perdesaan. Diharapkan RBM ini akan dapat menumbuhkan kultur belajar di kalangan masyarakat yang terstruktur, terorganisir dan sistimatis, serta dilakukan secara terus menerus.

24

Kegiatan ini digawangi oleh Kelompok Kerja (Pokja) RBM yang berbasis di kabupaten. Pokja RBM sendiri terdiri atas berbagai unsur masyarakat (baik masyarakat pelaku maupun juga penerima manfaat PNPM yang memiliki minat besar), fasilitator PNPM, juga Satker PNPM. Adapun kegiatan RBM itu meliputi: • Perencanaan kegiatan (rapat/lokakarya sosialisasi, pengorganisasian RBM dan penetapan usulan kegiatan) • Penyusunan modul-modul kabupaten • Pelatihan untuk Pelatih (TOT), Tim Pelatih Masyarakat (TPM) • Pelatihan dasar • Penulisan, penerbitan, gelar kapasitas pelaku (lomba antar pelaku) • Pengembangan alat dan media kabupaten • Pelatihan lanjutan (advokasi hukum, PBM, Media, Pengorganisasian) • Lokakarya evaluasi berkala pelaksanaan dan hasil RBM • Penghargaan atas kinerja pelaku PNPM Mandiri Perdesaan (Awards) • Penanganan masalah melalui jalur hokum peradilan (proses litigasi). Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Contoh Kasus: Pelatihan Pokja RBM Kabupaten Bangli Bangli, satu-satunya kabupaten di Provinsi Bali yang tidak memiliki pantai ini, telah menyelenggarakan pelatihan bagi para pelaku RBM se-Kabupaten Bangli dari 8–12 November 2011. Pelatihan dilakukan untuk menyiapkan kader-kader untuk tahap perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan bagi pembangunan mandiri di wilayah perdesaan di Kabupaten Bangli. Pelatihan ini diikuti sekitar 35 orang dari berbagai kecamatan. Kecamatan Kintamani mengirimkan peserta 13 orang, Bangli mengirim peserta enam orang, Tembuku 7 orang dan Susut 9 orang. Mereka dilatih untuk dapat menjalankan RBM dan menularkan kemampuan yang mereka miliki kepada kader-kader desa dan anggota masyarakat lainnya. Para perbekel (setingkat Kepala Desa), anggota Badan Perwakilan Desa (BPD) dan tokoh masyarakat lain juga mendapatkan pelatihan ini, sebab mereka adalah garda terdepan dalam pembangunan desa. Dengan demikian, diharapkan pembangunan perdesaan dapat berjalan dengan baik. Selain pembekalan mengenai program, mereka juga diberi bekal cara pengem-bangan RBM, identifikasi saluran dan jenis media yang dapat dikembangkan di wilayah masing-masing, serta cara mengembangkan dan mengelola saluran dan media-media yang ada.

6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program PNPM berniat menegakkan prinsip partisipasi Masyarakat, oleh sebab itu, segala kegiatan yang dilakukan seharusnya melibatkan masyarakat secara penuh dalam berbagai tahapan, tak terkecuali monitoring dan evaluasi. Cara paling baik adalah memberi kesempatan kepada peserta program untuk mengevaluasi sendiri keberhasilan program dengan kriteria dan indikator yang mereka kembangkan sendiri. Idealnya monitoring dan evaluasi tidak menjadi kegiatan yang berdiri sendiri tetapi dilaksanakan secara terpadu dalam kegiatankegiatan program. Misalnya, pada tingkat kelompok belajar warga, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian terpadu dari kegiatan belajar dan pelaksanaan hasil belajar itu sendiri, baik dalam berbagai pertemuan dan diskusi maupun dalam pelaksanaan di lapangan.  Pada tingkat desa/kelurahan, monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari proses kajian untuk perencanaan kegiatankegiatan serta pertemuan-pertemuan refleksi selama dan sesudah kegiatan-kegiatan tersebut.


25

 Pada tingkat kabupaten/kota monitoring dan evaluasi dilakukan sebagai bagian dari pertemuan-pertemuan perencanaan dan koordinasi, serta selama kunjungan-kunjungan lapangan

Tabel berikut dapat dijadikan panduan bagaimana monitoring dan evaluasi program peningkatan kapasitas komunikasi fasilitator:

Tujuan

Indikator dan Kriteria

Metoda & Instrumen

 Adanya rancangan proses

26 Fasilitator mempunyai kemampuan merancang proses belajar warga.

belajar yang interaktif dengan materi yang dikembangkan oleh fasilitator sendiri.

 Proses belajar merangsang keterlibatan aktif warga belajar dan interaktif

Fasilitator mempunyai kemampuan mengembangkan media sederhana bersama warga. Fasilitator mempunyai kemampuan fasilitasi proses belajar warga

 Adanya media-media

sederhana yang mendorong proses dialog dan refleksi kritis antara warga.

 Terjadinya proses belajar

warga yang kritis dan reflektif serta relevan dengan kebutuhan belajar.


 Dokumen  Observasi  Wawancara

dengan warga belajar

 Media/ alat bantu pem belajaran warga

 FGD  Observasi

Tujuan


Metoda & Instrumen

 Dokumen Fasilitator yang mem punyai kemampuan mengkomunikasikan gagasan masyarakat kepada pengambil kebijakan dan pihak-pihak lain.

 Adanya keterlibatan

fasiltiator dalam proses komunikasi dengan pihak lain/perumus kebijakan.

 Adanya media sebagai alat

bantu mengkomunikasikan gagasan.

praktik baik dalam hal komunikasi

 Media

komuni kasi gagasan warga

 FGD/  Observasi

B. Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Tingkat Kelurahan 1. Kelurahan Tumpah-ruah Urusan Kelurahan adalah unit terdepan pemerintahan. Segala urusan pemerintah tumpah-ruah di kelurahan. Di tengah perubahan kebijakan tentang Pemerintahan Daerah, kelurahan merupakan potongan mozaik pemerintahan yang keberadaannya tetap dibutuhkan oleh warga terutama yang bermukim di kelurahan-kelurahan yang paling jauh aksesnya ke kecamatan. Perubahan paradigma kekuasaan era reformasi tercermin juga dalam kebijakan pemerintahan daerah. UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyebutkan bahwa kelurahan termasuk


27

perangkat daerah Kabupaten/Kota. Lebih lanjut dinyatakan bahwa walau pun kelurahan berada di bawah kepemimpinan camat, lurah pun bertanggungjawab kepada bupati/walikota melalui camat. Kelurahan, sebagai wilayah kecamatan, dalam praktiknya lebih merupakan ranah sosial-kemasyarakatan. Itulah mengapa, organisasi kemasyarakatan di tingkat kelurahan memiliki posisi yang lebih menonjol dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan di desa. Organisasi kemasyarakatan kelurahan adalah “mitra” pemerintah kelurahan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Organisasi itu meliputi RT/RW, Karang Taruna, PKK, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, lembaga adat, dan lembaga lainnya yang menurut urgensinya dapat dibentuk di tingkat kelurahan. Implementasi undang-undang pemerintahan daerah yang baru ini menandai sebuah lompatan kecil sejarah. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2006 disebutkan bahwa lurah dimungkinkan mendapatkan limpahan sebagian urusan kabupaten/ kota dalam hal urusan yang langsung bersentuhan dengan kebutuhan masyarakat kelurahan. Pelimpahan sebagian urusan memungkinkan lurah bekerja lebih terarah, efektif, dan lebih peduli. Kabupaten/kota yang tidak melimpahkan sebagian urusan, mendudukkan kelurahan sebagai satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang memiliki rencana kerja anggaran (RKA) tahunan sendiri. Meski pada kenyataannya, pos-pos pengeluaran dan belanja diatur sepenuhnya oleh pemerintah kabupaten/kota. 28

Posisi kelurahan sebagai wilayah kerja pemerintah kabupaten/ kota, jika diletakkan pada visi good governance mengandung implikasi perlunya peningkatan kapasitas kelurahan dalam mengembangkan strategi advokasi aspirasi warga dan para pihak yang terangkum dalam proses perencanaan partisipatif kelurahan, bukan hanya di tingkat kecamatan, tetapi harus sampai pada pemerintahan kabupaten/kota. 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintah Tingkat Kelurahan Posisi dan Peran Kelurahan Belum Cukup Dipahami Pemerintah kelurahan, diwakili oleh lurah, sebagai bagian dari perangkat daerah yang bertugas memfasilitasi kebutuhan masyarakat belum cukup dipahami esensinya baik oleh lurah maupun pejabat lembaga-lembaga pemerintahan daerah lainnya. Suatu cara pengaturan yang bersifat topdown menjadikan kelurahan semakin kehilangan identitas, dan tidak akan memiliki kapasitas sebagai fasilitator pemberdayaan dan partisipasi masyarakat.


PNPM Dianggap sebagai Program yang Numpang Lewat Beragam program yang diarahkan langsung ke kelurahan dipersepsi oleh lurah sebagai “program numpang lewat” atau “program titipan”. Program-program ini dianggap tidak terkait dengan perencanaan dan penganggaran kelurahan. Kesenjangan persepsi tersebut tergambarkan dari sikap pejabat kelurahan yang cenderung pasif dalam tahap pengembangan program. Fasilitator PNPM Belum Menjadi Mitra Pemberdayaan Kelurahan Salah satu tugas kelurahan adalah meningkatkan keberdayaan masyarakat, tetapi umumnya kelurahan belum cukup memahami bahwa para fasilitator adalah bagian penting dari strategi pengembangan program pemberdayaan masyarakat dan masih menganggap mereka sebagai pekerja proyek semata. Posisi dan Peran BKM Belum Cukup Dipahami Kehadiran PNPM memang telah menggairahkan semangat membangun di kalangan warga masyarakat kelurahan melalui BKM, tetapi peran dan fungsi BKM sebagai forum musyawarah warga, sekaligus sebagai mitra dalam program penang-gulangan kemiskinan belum sepenuhnya dipahami oleh aparatur kelurahan, bahkan di beberapa kelurahan, BKM dianggap sebagai pesaing. 3. Tujuan Program Komunikasi Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap dan tindakan pemerintah tingkat kelurahan, dalam menerapkan prinsipprinsip good governance dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan partisipatif, renstra kelurahan, pelembagaan forum musyawarah warga, dan advokasi kebijakan daerah hingga pusat. Hingga 2014, program ini diharapkan mampu:  Meningkatkan pemahaman dan sikap pemerintah tingkat kelurahan, warga kelurahan, dan para pihak dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance.  Meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan kelurahan mengakomodasi aspirasi warga ke dalam renstra kelurahan.  Meningkatkan pemahaman pemerintah daerah tentang konsep forum musyawarah warga.  Meningkatkan kemampuan advokasi warga kelurahan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah dan pusat.


29

4. Prinsip dan Metodologi Mobilitas warga kelurahan di daerah perkotaan sangat tinggi karena sebagian besar kegiatan sehari-hari warga tidak selalu dilakukan di wilayah tempat tinggal mereka. Situasi ini menuntut pendekatan komunikasi program yang memungkinkan menjangkau warga di tengah mobilitasnya yang tinggi. Memberdayakan jaringan sosial antar warga Betapapun sibuknya warga kota, di setiap kelurahan niscaya ada jaringan sosial antar warga. Betapapun samar dan lemahnya, jaringan sosial yang ada tetap berpotensi untuk dikembangkan dan didayagunakan dalam prakarsa pembangunan di tingkat kelurahan. Memanfaatkan media Manakala di daerah perkotaan pertemuan-pertemuan tatap-muka untuk komunikasi inter-personal secara langsung sulit dilaksanakan secara rutin, alternatifnya adalah pengembangan prakarsa komunikasi tidak langsung melalui media lokal. Belajar dari Pengalaman Sendiri Pembelajaran aksi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah kelurahan dan warga serta pihak lain untuk mereplikasi praktik baik dan memperbaiki yang belum efektif di wilayah mereka. Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa 30

Prinsip bahwa orang dewasa belajar hal baru, hanya jika relevan bagi kehidupan dan penghidupannya sehari-hari, maka beberapa perihal seperti pengembangan mata pencaharian, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, infrastruktur ekonomi setempat, pendidikan dasar serta pendidikan non-formal yang tepat-guna, atau peningkatan kualitas lingkungan hidup setempat lainnya, dapat menjadi pengungkit komunikasi. 5. Aktivitas Utama Pengembangan Jejaring Informasi dan Komunikasi antara BKM, Kelurahan dan Kabupaten/Kota Sistem ini bertujuan meningkatkan akses informasi, sebagai media komunikasi antar warga, melalui BKM, sebagai salah satu saluran partisipasi warga dan para pihak, bahkan antar kelurahan hingga kabupaten/kota. Jaringan ini bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui beragam media yang sesuai dengan karakteristik dan infrastruktur setempat. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Pengalaman Kelurahan Saoka, Kota Sorong – Papua Barat Ternyata kepedulian itu Masih Ada Saoka merupakan kelurahan yang terletak di ujung barat Kota Sorong, propinsi Papua Barat. Jika melihat gambar peta Papua yang sepintas mirip dengan seekor burung Cendrawasih, dengan posisi paruh di arah barat, maka di situlah letak Kelurahan ini, persis di ujung paruh. Bersebelahan dengan kelurahan Tanjung Kasuari. Nah, di kelurahan Saoka inilah KSM Edi Mubalus menjadi motor penggerak atas terbangunnya jalan rabat beton yang terletak di lingkungan RT 02/ RW 02. Dengan bantuan dana stimulan BLM sebesar Rp 9.500.000., Edi Mubalus bersama warga setempat mampu membangun jalan sepanjang 150 meter, dengan lebar 1 meter dan ketebalan 20 centimeter. Dan kualitas pekerjaan pun patut diacungi jempol. Padahal, bagi KSM Edi Mubalus, menyelesaikan pekerjaan ini tidaklah semudah membalikkan telapak tangan, karena kondisi masyarakat di lingkungan RT 02/ RW 02 notabene adalah masyarakat miskin yang hanya menyandarkan penghasilannya pada batu. Ya, rata-rata penduduk dewasa di lingkungan ini bermata-pencaharian sebagai Tukang Toki (pemecah) batu kerikil. Mereka baru mendapatkan penghasilan manakala ada pembeli batu. Namun itu semua tidak lantas menyurutkan langkah Edi Mubalus dalam upayanya menjawab persoalan serta mempercantik lingkungannya. Menyadari bahwa pekerjaan ini tidak bisa diselesaikan hanya dengan mengandalkan dana Rp 9.500.000., ketua KSM Ibu Xaveriana Rettob bersama anggotanya melakukan pendekatan kepada beberapa kelompok dan perusahaan yang berada di lingkungannya untuk berbagi kepedulian atas pembangunan jalan tersebut. Beberapa pihak memberikan bantuan dalam bentuk bahan material yakni sebuah perusahaan penggilingan batu yang bernama PT. Pro Inter Tech, serta Ongko Yoan, Direktur PT Komsa. ”Kami (KSM Edi Mubalus) menyadari ketidak-mampuan kami untuk swadaya material, karena masyarakat di lingkungan kami untuk makan saja susah, apalagi untuk membangun jalan”. Namun kami berusaha mengajak beberapa kelompok dan perusahaan yang berada di lingkungan kami untuk peduli memberi bantuan material yang kami butuhkan. Dan puji Tuhan, kami bisa menyelesaikan kegiatan pembuatan jalan rabat beton, kami menyadari tak ada masalah yang tak dapat diatasi jika ada kepedulian dan kebersamaan,” tutur Ibu Xaveriana Rettob. Meski dalam perjalanannya tak sedikit hambatan yang ditemui, namun jerih payah itu pun menghasilkan buah. Saat ini warga di lingkungan RT tersebut tersenyum dikulum karena masalah di setiap musim penghujan terjawab sudah. Maklum, jalan ini seringkali membuat warga kesulitan karena selalu becek dan tergenang air saat musim hujan tiba. Melihat upaya dan kegigihan KSM Edi Mubalus, Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) Sinagi serta Kepala Kelurahan Saoka pun ’angkat topi’. Kedua institusi ini memberikan apreseasi yang tinggi terhadap keberhasilan Edi Mubalus dalam mengangkat nilai-nilai sosial yang nyaris ’tenggelam’ di tengah hiruk pikuknya perkembangan zaman.


31

Kunjungan belajar dan Diskusi-diskusi Tematik Kegiatan ini bertujuan untuk saling belajar guna mendapatkan inspirasi pengalaman empiris, baik dari kelurahan sendiri maupun dari wilayah lain untuk dapat diterapkan, dimodifikasi, direplikasi, dan menjadi bahan advokasi kepada pemerintahan kabupaten/kota. Pengembangan Media Dokumentasi Praktik Baik Praktik-praktik baik yang telah dilakukan di wilayah dapat didokumentasikan, dikemas dan didistribusikan dalam berbagai media termasuk media massa agar dapat dipertukarkan lebih luas. 6. Memonitor dan Mengevaluasi Program Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur hasil dan dampak strategi komunikasi antara lain:  Gabungan berbagai metode untuk mengukur perubahan Pengetahuan Sikap, dan Keterampilan, antara lain melalui FGD,  Wawancara dengan para pelaksana program dan para pemangku kepentingan lainnya,  Kajian terhadap media yang dirancang atau digunakan,  Kajian terhadap catatan-catatan kegiatan.

32

Tabel berikut dapat digunakan untuk memantau dan mengukur pencapaian tujuan kegiatan. Tujuan

Meningkatkan pemahaman dan sikap pemerintah tingkat kelurahan, warga dan para pihak tentang penyelenggaraan dan prinsip-prinsip good governance.


Metoda & Instrumen Monev

 Ada media dan saluran

komunikasi tingkat kelurahan  Dokumen yang memuat pesan-pesan good governance.  Observasi

 Ada sistem transparansi

dan akuntabilitas program kelurahan.

 Ada sistem pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya.


 Wawancara

dengan masyarakat dan aparatur kelurahan

Tujuan



 Ada satu perencanaan Meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan kelurahan mengakomodasi aspirasi warga ke dalam renstra kelurahan

di kelurahan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat/para pihak.

 Adanya media dan saluran

komunikasi tentang sistem dan pengalaman dalam perencanaan pembangunan dan program yang dapat diakses para pihak.

 Dokumen  FGD  Wawancara  Observasi

 Ada forum musyawarah Meningkatkan pemahaman tentang konsep forum musyawarah warga.

Meningkatkan kemampuan advokasi warga kelurahan dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah dan pusat.

warga yang menerapkan konsep dan pengalaman good governance

 Ada media yang memuat

pesan tentang konsep dan pengalaman pengembangan forum musyawarah warga.

 FGD  Observasi  Dokumen

 Adanya kegiatan-kegiatan advokasi yang agendanya sesuai aspirasi warga kelurahan.

 Ada media-media

advokasi yang berbasis pada pengalaman warga kelurahan.

 Dokumen  FGD  Observasi


33

C. Memperkuat Keswadayaan Desa 1. Desa Sebagai Obyek Program Pembangunan Kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi telah menempatkan desa dalam posisi yang terhormat. Desa diakui sebagai unit pemerintahan yang otonom dan diberi keleluasaan mengelola tata pemerintahannya sendiri sesuai dengan karakteristik tradisi dan budaya yang dimilikinya, tapi jaminan kedudukan desa yang demikian penting seringkali tidak mewujud dalam praktik pembangunan. Dalam penyelenggaraan program-program pembangunan, tidak terkecuali PNPM, desa masih lebih sering diposisikan sebagai obyek dan sub-ordinat.

34

Kedudukan pemerintahan desa yang terpilih melalui demokrasi murni nyaris tidak diperhitungkan dalam pengelolaan PNPM. PNPM hadir di desa dengan membentuk lembaga tersendiri, dan mengelola program dengan tata-caranya sendiri. Pemutakhiran kebijakan tentang posisi pemerintahan desa serta dinamikanya di lapangan, nampaknya memang tidak mudah dipahami oleh kalangan praktisi program tingkat daerah atau nasional, sehingga agenda pembelajaran bagi pemberdayaan Desa cenderung dikesampingkan demi percepatan pencapaian target-target program. Senjang pandangan penggagas program nasional dan daerah tentang potensi keswadayaan dan masalah perdesaan pun masih terjadi, walaupun berbagai penelitian dan publikasi tentang wilayah perdesaan dan karakteristik masyarakatnya telah banyak dipublikasikan.


Wajah khas masyarakat yang tinggal di pelosok perdesaan seperti, kehidupan dan mata pencahariannya yang bertumpu pada sumberdaya alam, masih kuatnya konsep dan praktik pengelolaan tanah ulayat, atau pesisir pantai dengan tradisi kerja kelompok, infrastruktur pelayanan publik bidang gizi dan kesehatan, pendidikan dasar dan vokasional yang sangat minim, terbatasnya akses dan wawasan masyarakat dalam produksi bahan pangan, teknologi pasca panen, dan pemasarannya, dsb., memerlukan rancangan program dan strategi komunikasi pemberdayaan masyarakat yang berbeda dengan wilayah dan masyarakat di perkotaan yang pada umumnya dituntut mobilitas lebih tinggi karena bergerak di sektor jasa. 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintahan Desa Kurangnya Rasa Memiliki terhadap PNPM Beragamnya program yang diarahkan langsung ke masyarakat di perdesaan, dalam banyak hal dipersepsi oleh elit desa sebagai “program luar”, sehingga rasa memiliki mereka terhadap PNPM masih perlu ditingkatkan. Kesenjangan persepsi tersebut mulai teratasi dengan upaya PNPM memfasilitasi tersusunnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Des) di setiap desa. Meski demikian, hal ini masih perlu dikembangkan, terutama dalam meningkatkan peran desa dalam memelihara dan mengembangkan sarana-prasarana desa yang telah dibangun atas dukungan PNPM Fasilitator Belum Menjadi Aset Pemberdayaan Desa Kinerja para fasilitator PNPM di tingkat desa tidak serta-merta dipandang sebagai aset. Pemerintah Desa pada umumnya masih menganggap para fasilitator sebagai pekerja program yang “diturunkan” dari pusat. Elit dan warga desa perlu terus diingatkan bahwa fasilitator PNPM, termasuk kader desa yang telah dilatih melalui PNPM, dapat menjadi aset pembangunan desa, termasuk menjadi tempat bagi elit dan warga desa menimba ilmu demi kualitas pembangunan yang lebih baik. Lembaga PNPM Belum Menjadi Sumberdaya Desa Di mata pemerintah Desa, lembaga-lembaga masyarakat yang diprakarsai PNPM dianggap sebagai pelaksana proyek pusat yang bersifat adhoc. Akibatnya pemerintah desa merasa tidak perlu menghimpun dan mengelola informasi tentang keberadaan, perkembangan maupun kapasitas lembaga-lembaga masyarakat di wilayahnya.


35

Persepsi Masyarakat: Pengetahuan Luar lebih Baik Kehadiran PNPM memang telah menggairahkan semangat membangun di kalangan masyarakat desa. PNPM sanggup memecah kebuntuan pelaksanaan program karena keterbatasan dana pembangunan daerah, tetapi orientasi pembangunan fisik yang dikejar PNPM potensial menciptakan ketergantungan desa kepada sumberdaya dari luar. Dalam jangka panjang orientasi macam ini bisa mematikan inisiatif dan kemandirian masyarakat desa sendiri. 3. Tujuan Program Komunikasi Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman dan sikap pemerintah Desa dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan partisipatif, penetapan Perdes, pelembagaan forum musyawarah warga, advokasi kebijakan daerah hingga pusat. Hingga 2014, program ini diharapkan mampu:  Meningkatkan pemahaman dan sikap pemerintahan Desa, warga dan para pihak dalam penyelenggaraan dan prinsipprinsip good governance.  Meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan pemerintah Desa mengakomodasi aspirasi warga ke dalam renstra kelurahan.  Meningkatkan pemahaman tentang konsep forum musyawarah warga. 36

 Meningkatkan kemampuan advokasi pemerintah dan warga tingkat desa dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah dan pusat. 4. Prinsip dan Metodologi Walaupun dirancang sebagai program berskala nasional tetapi PNPM tidak bisa menyamaratakan perlakuan terhadap semua desa di Indonesia. Masih banyak desa yang terisolasi, terutama di luar Jawa, yang memerlukan pendekatan khusus. Bahkan di banyak desa yang masih menganut stratifikasi feodalistik, atau memiliki budaya setempat yang khas, tentu memerlukan strategi komunikasi tersendiri. Keanekaragaman sebagai Keniscayaan Dalam bekerja dengan berbagai komunitas, keanekaragaman budaya dipandang sebagai sesuatu yang positif yang bukan saja harus diterima secara terbuka, tetapi bahkan dilihat sebagai sumberdaya yang memperkaya khasanah dialog pemberdayaan. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Penghargaan kritis terhadap budaya setempat Walaupun dengan apresiasi terhadap tata-nilai dan budaya setempat, perlu diakui bahwa diperlukan kegiatan-kegiatan yang kreatif untuk mengintegrasikan prinsip demokratis ke dalam kearifan budaya setempat. Pendekatan Pendidikan Orang Dewasa Prinsip bahwa orang dewasa belajar hal baru, hanya jika relevan bagi kehidupan dan penghidupannya sehari-hari, maka beberapa perihal seperti pengembangan mata pencaharian, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, infrastruktur ekonomi setempat, pendidikan dasar serta pendidikan non-formal yang tepat-guna, atau peningkatan kualitas lingkungan hidup setempat lainnya, dapat menjadi pengungkit komunikasi. 5. Aktivitas Utama Pengembangan Jaringan Informasi dan Komunikasi Forum Warga dengan pemerintah Desa Jaringan kerjasama ini bertujuan meningkatkan akses informasi, sebagai media komunikasi antar warga, sebagai salah satu saluran partisipasi warga dan para pihak, bahkan antar desa. Jaringan ini bisa dilakukan secara tatap muka atau melalui beragam media yang sesuai dengan karakteristik dan infrastruktur setempat. Kunjungan belajar dan Diskusi-diskusi Tematik Kegiatan ini bertujuan untuk saling belajar guna mendapatkan inspirasi pengalaman empiris dari wilayah lain untuk dapat diterapkan, dimodifikasi, dan direplikasi. Belajar dari Pengalaman Sendiri Pembelajaran aksi ini bertujuan untuk mendorong pemerintah Desa dan warga serta pihak lain untuk mereplikasi praktik baik dan memperbaiki yang belum efektif di wilayah mereka. Pengembangan Media Dokumentasi Praktik Baik Praktik-praktik baik yang telah dilakukan di Desa dapat didokumentasikan, dikemas dan didistribusikan dalam berbagai media termasuk media massa agar dapat dipertukarkan lebih luas.


37

Radio Komunitas di Kecamatan Sragi, Pekalongan, Jawa Tengah Menyampaikan Suara & Meningkatkan Partisipasi Warga Desa Radio Komunitas merupakan salah satu saluran media yang dapat bekerja lebih dekat kepada warga desa. Keberadaan radio komunitas dapat menjadi media untuk menyuarakan hati warga desa, yang selama ini jarang atau bahkan tidak pernah tersentuh media sama sekali. Hal inilah yang coba dibidik oleh PNPM dalam upaya meningkatkan partisipasi warga desa, dengan cara menjaring suara warga dan kemudian mengudarakannya. Pemanfaatan radio komunitas salah satunya dilakukan di Kecamatan Sragi, Kabupaten Pekalongan, Jawa tengah Cikal bakal lahirnya media berbasis radio komunitas di kecamatan Sragi ini diawali pada tahun 2007 ketika Kecamatan ini menjadi lokasi PPK (PNPM Perdesaan). Pada saat itu dalam seleksi partisipatif pengurus Unit Pengelola Kegiatan (UPK), salah satu kandidat mengangkat isu pengembangan radio komunitas untuk mendukung upaya pemberdayaan masyarakat. Idenya adalah mengembangkan media komunikasi langsung antara pelaku di tingkat kecamatan dengan masyarakat secara luas. Ide ini disambut baik oleh warga Sragi dengan mendirikan Radio Komunitas PPK Fm Sragi. Visi dan Misi Radio Komunitas Sragi Visi: Memberdayakan Masyarakat di wilayah Kecamatan Sragi dalam mendapatkan Informasi ketersediaan Program Pemerintah dan Meningkatkan kontrol Sosial dalam kehidupan Bermasyarakat; Misi:

38

• Sebagai penyuplai utama informasi atas perkembangan pelaksanaan program PNPM dan program lainnya baik secara on-air maupun off-air; • Mengikutsertakan peran masyarakat untuk berbagi informasi yang berkembang sehingga ada umpan balik dalam pengelolaan program tersebut di masyarakat secara langsung; • Melibatkan secara langsung masyarakat atau pendengar dalam pengelolaan manejemen radio komunitas berbasis masyarakat setempat; • Mewujudkan masyarakat berpartisipasi dalam perencanaan pembangunan desa, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa Radio ini memiliki pola acara atau siaran tersendiri yang mengacu pada hasil identifikasi komunitas dan mengusung azas keberpihakan pada masyarakat dan senantiasa menggali mata acara yang langsung mendapat respon dari warga seperti Dialog Warga dalam merencanakan pembangunan di tingkat Dusun, melaporkan kegiatan RT, membahas isu-isu yang berkembang di masyarakat dengan melibatkan tokoh masyarakat secara langsung baik dari Kepala Desa, BPD, tokoh masyarakat maupun kaum ibu-ibu di lingkungan PKK dalam memberikan informasi seputar Rumah Tangga dan dukungannya dalam pembangunan (dalam hal ini PNPM).


Sampai dengan saat ini radio komunitas PPK fm Sragi menjadi sarana untuk mensosialisasikan program PNPM bahkan kebijakan pemerintah lainnya yang berkaitan dengan pengembangan masyarakat dan pembangunan desa. Radio ini dapat menjangkau 16 desa dan satu kelurahan di Kecamatan Sragi dengan jumlah penduduk 64.164 jiwa yang sebagian besar mempunyai mata pencaharian sebagai petani dan buruh. Tingginya antusiasme warga sebagai pendengar setia radio komunitas ini memunculkan ide baru untuk mengem-bangkannya untuk menjalankan fungsi kontrol terhadap program yang sedang berjalan. Warga diberi ruang untuk melaporkan dan menginformasikan apa yang dilihat dan didengar melalui siaran langsung di radio tersebut.

6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program Beberapa kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengevaluasi dan mengukur dampak strategi komunikasi antara lain:  Gabungan berbagai metode untuk mengukur perubahan Pengetahuan Sikap Perilaku dan Keterampilan (melalui FGD)  Wawancara dengan para pelaksana program dan para pemangku kepentingan lainnya  Kajian terhadap media yang dirancang atau digunakan  Kajian terhadap catatan-catatan kegiatan

39


Tabel berikut dapat digunakan untuk memantau dan mengukur pencapaian tujuan kegiatan. Tujuan



 Ada media dan saluran

komunikasi tingkat desa  Dokumen Meningkatkan yang memuat pesan-pesan  Observasi pemahaman dan sikap good governance. pemerintahan desa,  Wawancara  Ada sistem transparansi dan warga dan para pihak dengan akuntabilitas program desa. dalam penyelenggaraan masyarakat dan prinsip-prinsip good dan pemerintah  Ada sistem pengaduan governance. desa masyarakat dan penyelesaiannya.

 Ada satu perencanaan di

desa yang mengintegrasikan Meningkatkan perencanaan masyarakat/ pemahaman, sikap para pihak. dan keterampilan  Ada media dan saluran kelurahan komunikasi tentang sistem mengakomodasi dan pengalaman dalam aspirasi warga ke dalam perencanaan pembangunan perencanaan Desa dan program yang dapat diakses para pihak. 40

 Ada forum musyawarah Meningkatkan pemahaman tentang konsep forum musyawarah warga.

warga yang menerapkan konsep dan pengalaman good governance

 Ada media yang memuat

 Dokumen  FGD  Wawancara  Observasi

 FGD  Observasi  Dokumen

konsep dan pengalaman pengembangan forum musyawarah warga.

 Ada kegiatan-kegiatan Meningkatkan advokasi yang sesuai kemampuan advokasi dengan aspirasi warga. pemerintah dan warga tingkat desa  Ada media-media advokasi dalam mempengaruhi yang berbasis pada kebijakan pemerintahan pengalaman warga/ daerah dan pusat. pemerintahan desa.


 Dokumen  FGD  Observasi

D. Memperkuat Kerjasama PNPM dengan Pemerintah Kabupaten/Kota 1. Integrasi Perencanaan Masyarakat (PNPM) dengan Musrenbang Salah satu produk dari PNPM adalah adanya perencanaan masyarakat yang disusun secara partisipatif. Demi kelestarian mekanisme perencanaan, disadari bahwa perencanaan ini sebaiknya diintegrasikan dengan program reguler perencanaan yang resmi diselenggarakan pemerintah (Musrenbang). Namun kemudian timbul masalah baru. Mekanisme Musrenbang yang berjenjang, membuat usulan masyarakat yang telah termuat dalam RPJM Desa dan Rencana Strategis (Renstra) Kelurahan, setahap demi setahap, akan semakin tersingkir karena bertemu dengan perencanaan teknokratis yang disusun oleh tingkat SKPD (Renja SKPD). Pada kenyataannya, perencanaan masyarakat pada umumnya terkalahkan oleh perencanaan teknokratis pada musrenbang tingkat Kecamatan. Jikapun ada perencanaan masyarakat yang terakomodir sampai musrenbang Kabupaten/kota belum tentu terdanai, karena proses penganggaran di DPR/D masih ekslusif.

41

Pada sisi lain, PNPM yang sebagian (besar) dananya berasal dari pemerintah pusat, membuat pemerintah daerah (kabupaten/kota) merasa memiliki sumber pendanaan lain untuk prioritas masalah yang tidak bisa diatasi dengan keuangan daerah. Adanya PNPM, secara tidak sengaja, membuat pemerintah daerah merasa sudah menerapkan program pengentasan kemiskinan di daerahnya. Sebagian kepala daerah lupa, bahwa mereka harus mengembangkan sendiri inovasi program untuk pengentasan kemiskinan di daerahnya. Sebagian daerah Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

sudah mulai mengadopsi pendekatan yang meniru PNPM dengan menggunakan anggaran daerah. Program-program semacam ini di beberapa tempat digunakan oleh Kepala Daerah yang akan menghadapi Pilkada (dan mencalonkan diri lagi), untuk mengkam-panyekan kepeduliannya kepada masyarakat miskin. Tetapi upaya untuk mengintegrasikan perencanaan masyarakat ke dalam mekanisme resmi perencanaan regular masih belum banyak terjadi. Aparat pemerintahan kabupaten/kota masih banyak yang mempunyai persepsi PNPM sekedar proyek dari pusat, diartikan bahwa perencanaan masyarakat disusun untuk mendapatkan dana pusat yang diberikan melalui mekanisme BLM. Persepsi tersebut terutama terjadi pada aparatur yang tidak mendapatkan tugas langsung mengelola PNPM di daerahnya, padahal mereka berasal dari SKPD yang berkaitan erat dengan penanggulangan dan permasalahan kemiskinan. Hal ini menyebabkan pengakuan terhadap perencanaan masyarakat sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam perencanaan regular masih belum bisa diterima. Program Komunikasi PNPM harus mampu untuk mengadvokasi berbagai pihak tingkat kota terutama jajaran SKPD yang berkaitan erat dengan penanggulangan kemiskinan , perrencanaan dan penganggaran daerah agar tujuan integrasi perencanaan masyarakat dalam musrenbang bisa terwujud. 2. Masalah Komunikasi PNPM-Pemerintahan Kabupaten/Kota 42

Dominasi Kepala Daerah Desentralisasi dan otonomi daerah menempatkan bupati/ walikota dalam posisi yang sangat dominan dan otoritatif di kabupaten/kota. Karena terpilih melalui proses demokrasi langsung, mereka adalah orang-orang yang memiliki legitimasi politik sangat kuat. Dialah yang menentukan arah pembangunan daerah, mengendalikan birokrasi, menyusun dan mengeksekusi rencana-rencana pembangunan daerah. Karena otoritas yang sedemikian besar, pandangan dan keyakinan personal bupati/walikota lebih sering mewarnai komitmen dan pilihannya terhadap apapun program pembangunan termasuk PNPM. Ini menjelaskan mengapa PNPM relatif berhasil di kabupaten/kota yang mempunyai kepala daerah reformis dan sebaliknya.


Mekanisme Partisipasi Politik dan Konstituensi DPRD PNPM selama ini cenderung mengabaikan peranan DPRD. Padahal lembaga ini adalah aktor pemerintahan yang penting di daerah. DPRD mempunyai kewenangan melakukan pegawasan, perumusan kebijakan dan penyusunan anggaran pembangunan daerah. DPRD juga mempunyai mekanisme pengelolaan partisipasi publik dan punya claim yang sangat kuat dalam soal konstituensi. Merekalah yang secara formal merepresentasikan suara masyarakat daerah. Peran dan kedudukan DPR yang demikian itu bisa dimanfaatkan sebagai alternatif menyuarakan kepentingan warga miskin jika saluran eksekutif daerah menemui jalan buntu. Rotasi dan Pergantian Pejabat Daerah Pejabat-pejabat daerah adalah pegawai negeri sipil dengan struktur kelembagaan yang hirarkhis. Mereka adalah aparatur negara yang tunduk pada regulasi tata pemerintahan. Mereka bisa dimutasikan, diganti, dan dipindahtugaskan sewaktu-waktu. PNPM sering tidak memperhitungkan situasi ini sebagai salah satu variabel kunci atau faktor risiko yang menentukan berhasil tidaknya program di lapangan. PNPM sering tidak bisa menghindari kondisi program terbengkalai karena pejabat yang berwenang dipindahkan secara tiba-tiba dan pejabat baru yang menggantikan harus mempelajari dari awal desain program PNPM. Kelangkaan Data dan Informasi Pembelajaran Jarang sekali pemerintah kabupaten/kota mempunyai sistem informasi pembangunan yang bisa dijadikan sebagai bahan pembelajaran dan perbaikan secara terus-menerus. Pengalaman pemerintah kabupaten/kota memprakarsai praktik-praktik pembangunan yang baik (good practices) sering tidak terdokumentasikan dengan baik. Kalaupun ada dokumentasi, biasanya hanya berupa angka-angka dan data keras tentang perkembangan pembangunan secara fisik. Forum-forum diskusi antar pelaku pembangunan daerah seringkali hanya menjadi seremoni formal pertukaran data keras tanpa refleksi pemberdayaan masyarakat yang berarti. Kegiatan PNPM yang lebih berorientasi pada pembangunan fisik dalam banyak hal menambah buruk situasi ini.


43

3. Tujuan Program Komunikasi Tujuan program ini adalah:  Meningkatkan kapasitas pemeritahan daerah tingkat kabupaten untuk melaksanakan perencanaan dan penganggaran untuk melaksanakan program berbasis pemberdayaan masyarakat.  Mendorong adanya kebijakan pemerintahan kabupaten/kota yang lebih akomodatif terhadap pemberdayaan masyarakat Sedangkan tujuan komunikasi untuk periode 2013–2014 adalah:  Meningkatkan dukungan parapihak dalam penyelenggaraan good governance dan internalisasi pemberdayaan masyarakat oleh pemerintahan kabupaten/kota  Mengembangkan sistem pertukaran informasi dan komunikasi antar pihak yang mendukung good governance dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/kota 4. Prinsip dan Metodologi Diversifikasi Teknik dan Metoda

44

Pengembangan sebaiknya jangan mengandalkan metode-metode konvensional seperti lokakarya, seminar, dan pelatihan. Metode dan media tidak hanya mengandalkan yang konvensional dan sudah sering dipakai, supaya lebih menarik dan tidak membosankan. Media baru dan testimoni yang menghadirkan pengalaman lapangan, serta disajikan langsung oleh para pelakunya, akan menjadi kegiatan berbagi pengalaman yang menarik. Alternatif lainnya misalnya merancang kegiatan dengan memasukkan metode talk show dalam lokakarya, atau menggunakan media film (dengan durasi yang pendek) yang kemudian diperdalam hikmahnya melalui diskusi. Sinergi antar sektor Salah satu masalah dari birokrasi pemerintahan di Indonesia, adalah sulitnya melakukan sinergi program dan kegiatan antar sektor. Masing-masing sektor lebih mengutamakan keberhasilan program atau kegiatannya daripada bekerjasama dengan sesama unsur pemerintah, bahkan jika program atau kegiatan itu sejenis atau dilakukan di lokasi yang sama. Dalam kondisi demikian, upaya-upaya yang perlu dilakukan adalah mendorong pemerintah Kabupaten/kota untuk bersinergi, demi efisiensi anggaran dan efektifitas pelaksanaan.


5. Program dan Aktivitas Utama Menghidupkan Komunitas Belajar Kabupaten/kota Salah satu kelemahan tidak aktifnya Komunitas Belajar tingkat Kabupaten/kota (Komunitas Belajar Perkotaan/ KBP dan Ruang Belajar Masyarakat/RBM) adalah: mereka tidak mempunyai agenda yang jelas. KBP dan RBM, selain sebagai arena belajar antar pihak untuk bertukar pengetahuan dan pengalaman, semestinya juga mempunyai rencana aksi untuk melakukan riset, kunjungan lapangan dan pendokumentasian hasilnya sehingga dapat digunakan sebagai bahan advokasi. Sebaiknya, upaya untuk menghidupkan KBP dan RBM dimulai dengan mengidentifikasi tokoh-tokoh kunci parapihak. Caranya bisa dengan analisa stakeholder atau menggunakan diagram Venn untuk komunitas tingkat kabupaten/kota. Diskusi analisa bisa dilakukan melalui FGD bersama pemkot/pemkab, kecamatan, Pemdes/ kelurahan, Forum masyarakat (misalnya forum BKM/BKAD), dan parapihak lainnya. Diskusi ini pun bisa menjadi langkah awal untuk mengaktifkan komunitas belajar.

Pengalaman Studi Lapangan Menimba Ilmu dari Desa ke Desa Dengan tujuan belajar dari pelaksanaan program di lokasi lain, para pelaku dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat mengunjungi ke desa Bokoharjo Kecamatan Prambanan dan Kecamatan Berbah Kabupaten Sleman pada bulan April 2012. Partisipan terdiri dari PMD, PJOK, UPK, BKAD, TPK dan KPMD. Kunjungan ke Desa Bokoharjo dimaskudkan untuk melihat dan belajar dari dekat kegiatan-kegiatan yang telah dilakukan oleh pelaku PNPM termasuk masalah dan penyelesaiannya. Selain warga desa sebagai narasumber Satker PNPM, BPM Kabupaten Sleman serta Fasilitator, Sekretaris Camat dan Staf UPK Kecamatan Prambanan. Narasumber memberikan informasi mengenai kegiatan–kegiatan yang dilakukan di Desa Bokoharjo termasuk kegiatan khsusus PNPM–PPK pasca bencana. Salah satu kegiatan yang menarik perhatian tim studi banding adalah kegiatan Peningkatan Kualitas Hidup yang terdiri dari pendidikan dan kesehatan masyarakat. Kegiatan ini belum pernah dilakukan di PNPM Kabupaten Sintang dan informasi dari pengalaman Bokoharjo menjadi inspirasi bagi tim studi. Tim ini juga berkunjung ke Kecamatan Berbah untuk melihat pengelolaan dana bergulir UPK Kec. Berbah, yang pada bulan Maret 2012 mendapatkan penghargaan “Si Kompak Award” sebagai UPK terbaik nasional kategori kelembagaan. Dari kunjungan tersebut diketahui kiat-kiat SPP berjalan lancar tanpa tunggakan sejak awal. Salah satu faktor anggota diajak untuk memiliki tabungan anggota dalam kelompok, yang dapat dipakai sebagai angsuran ketika ada salah satu


45

anggota kelompok yang menunggak. Faktor lain adalah diterapkannya tanggung renteng berjenjang dimana ketika ada salah satu kelompok di pedukuhan yang angsurannya terlambat, maka pencairan untuk kelompok lainnya di pedukuhan itu akan ditunda. Dalam studi juga digali penyelesaian permasalahan pembangunan sarana/ prasarana yang tidak tuntas karena berbagai hal. Jika sebuah kegiatan pembangunan tertunda atau bahkan terbengkalai karena penyelewengan oleh pelaku di desa diselesaiakan dengan proses berjenjang, mulai dari sangsi lokal, sangsi program bahkan ke sangsi hukum. Tetapi jika penyebab-nya bersifat force major atau dampak kebijakan nasional seperti kenaikan harga yang cukup signifikan ditingkat nasional, maka bisa diadakan revisi.

Lobby dan Negosiasi Tim Pelaku PNPM, selaku pelaku advokasi, bisa menggunakan forum belajar seperti (KBP/RBM), forum BKM tingkat kota sebagai penggeraknya. Agenda advokasi harus jelas dan prosesnya dirancang bersama. Bisa juga dilakukan melalui jaringan advokasi, dengan menggunakan media massa dan para pihak lain di luar PNPM yang mempunyai agenda yang sama. Tim pelaku PNPM sebaiknya mendekati tokoh-tokoh kunci berdasarkan hasil analisa, dan memulai silaturahmi. Sebagai catatan, silaturahmi tahap awal biasanya bersifat formal. Namun pertemuanpertemuan selanjutnya tidak harus dilakukan secara formal. Semakin cair suasana, semakin besar kemungkinan diskusi berjalan produktif. 46

Untuk membantu proses awal, bisa dikembangkan media untuk mempercepat penyampaian. Misalnya penggunaan film dokumenter pendek berisi testimoni dari masyarakat dan para tokohnya, atau bahan presentasi komputer, yang mencuplik berita-berita dari berbagai sumber tentang keberhasilan/ kegagalan PNPM di berbagai daerah. Selanjutnya, tim pelaku PNPM harus ‘rajin’ berkunjung dan berkomunikasi dengan pemkab/pemkot. Karena frekuensi kunjungan, biasanya berkorelasi juga kepada penerimaan dari pemkab/pemkot. Gunakan selalu bahasa yang positif (jangan konfrontatif), dan memotivasi, agar pihak pemkot/pemkab mau menerima masukan. Jika pihak pemkab/pemkot bisa menerima dan mulai terbiasa dengan pendekatan ini, manfaatkan forum ini dengan memperluas pelibatan parapihak lainnya, dan membahas isu kemiskinan yang lebih luas. Contoh berikut ini menggambarkan, bagaimana upaya Korkot dan forum BKM (selaku Tim Pelaku PNPM), dalam melakukan lobby dan negosisasi untuk menghidupkan forum dialog dengan Walikota/wakil Walikota, yang berbuah manis dengan keberhasilan program. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Silaturahmi pun, jika dilakukan secara rutin akan menjadi sebuah komunitas belajar tingkat Kabupaten/kota, yang juga bisa digunakan untuk sinergi berbagai program pembangunan lain di luar PNPM. Lobi & Silaturahmi Eratkan Komitmen Nangkis Pemkot Dumai Pada pertengahan Juli 2011 lalu, Korkot dan beberapa BKM/LKM melakukan silaturahmi/kunjungan ke rumah dinas Wakil Walikota Dumai, yang juga selaku Ketua TKPKD. Dalam kunjungan tersebut dibicarakan tentang perkembangan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di Kota Dumai yang sudah memasuki tahun ke-4. Wakil walikota menyampaikan, Program PNPM Mandiri Perkotaan harus selaras dan sejalan dengan visi dan misi Program Pemkot Dumai dalam upaya penang-gulangan kemiskinan. Setelah melalui berbagai koordinasi intensif, Wakil Walikota Dumai dan Korkot akhirnya menerapkannya dalam “Program Pemberian Bantuan Modal Bagi KK Miskin di Kota Dumai” bekerjasama dengan PNPM Mandiri Kota Dumai.Dana hibah yang dialokasikan oleh pemkot, sebesar Rp750 juta, difokuskan untuk meningkatkan kesejah-teraan 300 KK miskin, khususnya bagi warga miskin yang memiliki kemampuan dan minat berwirausaha seperti di bidang perikanan, peternakan, pertanian atau perdagangan. Untuk merealisasikan program tersebut, Wakil Walikota Dumai mengundang khusus Korkot-2 untuk berdiskusi terkait teknis pelaksanaannya pada 14 September 2011, di Kantor Lurah Bukit Datuk Bapak Wakil Walikota beserta Lurah Bukit Datuk, Ketua LPMK Bukit Datuk, Koordinator BKM Sejahtera Mandiri Kelurahan Bukit Datuk dan dihadiri pula oleh beberapa tokoh masyarakat. Selanjutnya, wakil walikota meminta agar program ini berada langsung di bawah pengen-dalian Tim PNPM Mandiri Perkotaan. Kebijakan ini, menurut wakil walikota, diambil karena PNPM Mandiri Perkotaan sudah memiliki pengalaman dalam mengorganisir masyarakat dan memiliki jaringan luas di setiap kelurahan/ desa melalui BKM/LKM yang dibentuk sebagai motor penggerak masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan. Korkot-2 beserta segenap Tim Faskel pun segera melakukan verifikasi melalui penilaian kinerja kelembagaan bagi BKM-BKM . Akhirnya terpilih 15 BKM/ LKM se-Kota Dumai dari lima kecamatan yaitu BKM Makmur Kelurahan Teluk makmur, BKM Bukit Timah Mandiri Kelurahan Bukit Timah, BKM Sejahtera Mandiri, BKM Tuah Sekampung Kelurahan Rimba Sekampung, BKM Bagan Keladi Mandiri Kelurahan Bagan Keladi, BKM Darul Ihsan Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, BKM Padu Sejahtera Kelurahan Bangsal Aceh, BKM Bersama Mandiri Kelurahan Tanjung Penyembal, BKM Jaya lestari Kelurahan Bukit Kayu Kapur, BKM Gurun Panjang Jaya Kelurahan Gurun Panjang,BKM Sumber Jaya Kelurahan Bagan Besar, BKM makmur,BKM Tanjung Palas jaya Kelurahan Tanjung Palas, BKM Swadaya Kelurahan Bukit Batrem dan BKM Purnama Jaya Mandiri. Data pemanfaat dari 15 BKM tersebut juga diverifikasi sendiri oleh BKM, bekerja sama dengan lurah dan RT setempat, mulai dari nama, alamat tinggal, jumlah tanggungan, pekerjaan serta jenis usaha yang diminati. Setelah semuanya lengkap, Korkot-2 menyerahkan kepada Wakil Walikota Dumai untuk dapat ditetapkan melalui SK walikota. Namun, dalam perkembangannya, pembicaraan terakhir dengan wakil walikota, alokasi dana untuk hibah produktif ini tidak bisa diproses melalui APBD 2011. Bahkan, di APBD Perubahan pun ternyata tidak bisa diproses mengingat APBD 2011 bersamaan dengan perhelatan Hari Nusantara yang menguras dana Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

47

cukup besar. Sebagai alternatifnya, wakil walikota, yang juga selaku Ketua BAZ Kota Dumai mengalokasikan dana sebesar Rp. 100 juta untuk diberikan kepada 60 orang dengan menggunakan data KK yang telah dibuat oleh BKM, Sebagai tahap awal, BKM yang mendapatkan dana hibah produktif dari BAZ adalah 5 BKM terpilih yaitu, BKM Bukit Timah Mandiri Kelurahan Bukit Timah, BKM Sejahtera Mandiri, BKM Tuah Sekampung Kelurahan Rimba Sekampung, BKM Tanjung Palas jaya Kelurahan Tanjung Palas, dan BKM Purnama Jaya Mandiri. Dana hibah produktif ini telah diserah-terimakan secara simbolis oleh wakil walikota di Aula Gedung Akper Sri Bunga Tanjung Dumai, pada 20 Desember 2011. Dana hibah produktif ini digunakaan untuk menunjang perekonomian bagi kelompok warga miskin. Berdasarkan pemantauan di lapangan, para penerima dana BAZ jumlahnya bervariatif, antara Rp.1 juta sampai Rp. 2,5 juta. Ada yang digunakan untuk pertanian, perdagangan, industri-rumahan dan sebagainya. Dari hasil koordinasi terakhir dengan wakil walikota, untuk 240 KK sisanya akan diusulkan dalam APBD 2012 dengan memanfaatkan dana Bansos. Format program yang dilakukan adalah dengan memberikan pelatihan wirausaha terlebih dahulu kepada mereka sebelum diberikan modal untuk usaha. Korkot 2 Riau membantu penyusunan proposal dan saat ini masih dalam proses pengajuan. Wakil walikota berharap, jika program ini berjalan, maka akan dikoordinasikan dengan masing-masing SKPD agar memberi dukungan pembinaan dalam rangka memperkuat kewirausahaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian-Perdagangan, sesuai dengan porsi dan kewajibannya. Apabila ini berhasil, akan menumbuhkan perekonomian masyarakat yang pada akhirnya dapat menekan angka KK miskin di Kota Dumai, yang saat ini sekitar 8.500 KK.

48

Membangun “kepercayaan” tidaklah mudah. Ketidakmudahan itu justru sebuah kebanggaan ketika semua jerih payah akhirnya membawa hasil. Dengan semakin mendapat kepercayaan, maka dipastikan kepercayaan lain akan bermunculan dan menghampiri. Kegiatan ini pun menjadi bagian awal dan penting dalam membangun kerjasama antara PNPM Mandiri Perkotaan dengan Pemkot Dumai. Dikutip dari: Rudi Rosyidi, S.Ag, Korkot 2 Dumai & Bengkalis, KMW/OC 1 Riau PNPM Mandiri Perkotaan, diunduh dari website: www.p2kp.org, 5 Mei 2013


Mengembangkan Sistem Informasi dan Dokumentasi Berbagai pengalaman yang diperoleh selama pelaksanaan program, oleh para pemangku kepentingan, merupakan sumber pembelajaran yang harus disebarluaskan dan dipertukarkan. Karena itu, pemerintahan kabupaten/ kota perlu didorong untuk memperoleh manfaat dari sistem informasi dan dokumentasi untuk memperluas dan memudah-kan akses aparat pemda terhadap informasi. Tersedianya akses informasi dan dokumentasi yang mutakhir sekalipun, akan sia-sia, jika pemerintah daerah tidak didampingi untuk mampu mengambil manfaat dari informasi tersebut. Sudah ada banyak contoh, bagaimana website pemerintah daerah yang semata-mata hanya menjadi etalase berita kegiatan pemerintah. Sedangkan website yang dikelola program seperti PNPM, relatif sepi dari pengunjung, khususnya dari kalangan pemerintah daerah. Oleh karena itu, agar media komunikasi yang dikembangkan dalam sistem bisa bermanfaat dengan baik, perlu dilakukan presentasi yang rutin dalam forum-forum seperti KBP dan RBM, dengan mengacu/ memperagakan bagaimana cara mengakses dan menarik pembelajaran dari informasi yang telah tersedia di media–media tersebut (website, facebook group, twiter, jurnal, dll). Kegiatan-kegiatan seperti bedah buku (yang diarahkan membahas best practises atau lesson learned dari kegiatan penanggulangan kemiskinan), Diskusi dengan mengambil kasus dari informasi paling baru di surat kabar, website, dll., jika dilakukan dengan rutin dan terencana, akan menimbulkan budaya baru bagi pemerintah daerah, dalam menghargai informasi sebagai sumber pengambilan kebijakan di bidang pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan.


49

6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program Tabel berikut dapat digunakan untuk memantau dan mengukur pencapaian tujuan kegiatan. Tujuan



 Adanya rancangan kegiatan Menghidupkan komunitas belajar tingkat Kota atau Kabupaten

forum yang interaktif

 Adanya representasi unsurunsur para pemangku kepentingan dalam forum

 Adanya Media KIE

good governance dan pemberdayaan masyarakat

 Dokumen  Wawancara/ FGD

 Observasi

 Dokumen Lobby dan negosiasi

 Adanya rancangan rencana aksi bersama

 Wawancara/ FGD

 Observasi  Adanya rancangan kegiatan

50

Mengembangkan sistem pertukaran informasi dan komunikasi antar pihak yang mendukung good governance dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/ kota

learning from experience berbasis teknologi media yang disepakati para pihak

 Adanya kesepakatan para pihak untuk menetapkan portal bersama

 Adanya informasi tentang

good governance dan pemberdayaan masyarakat yang dipertukarkan

 Tingkat kunjungan media internet

 Tingkat partisipasi unsurunsur para pemangku kepentingan


 Portal internet  Dokumen  Wawancara/ FGD

 Observasi

E. Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/ Lembaga 1. Peran Kementerian dalam Program Penanggulangan Kemiskinan PNPM adalah program multi-stakeholder yang melibatkan banyak aktor dari berbagai strata dan segmen pemerintahan. Seluruh jaringan birokrasi pemerintahan mulai dari tingkat pusat, provinsi, daerah, dan desa nyaris tidak ada yang tidak terlibat dalam program ini. Beralasan jika PNPM kerap disebut-sebut sebagai program penanggulangan kemiskinan terbesar di dunia. Di tingkat pemerintah pusat terdapat banyak kementerian/lembaga yang terlibat sebagai pelaksana PNPM. Meskipun berada dalam payung program yang sama dan sama-sama mengibarkan panji-panji pemberdayaan masyarakat, lembaga-lembaga ini mendesain PNPM dengan strategi dan cara yang berbeda-beda tergantung visi, tugas, pokok dan fungsi masing-masing.

51

Kecenderungan ini menggembirakan sebab menggambarkan bahwa pemberdayaan masyarakat mulai diterima dan diadopsi sebagai paradigma pembangunan resmi negara. Tidak cuma PNPM, ada banyak kebijakan lain yang secara eksplisit mencantumkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat di dalamnya. Tapi di tangan kementerian/lembaga, prinsip pemberdayaan masyarakat seringkali hanya gagah di atas kertas dan gagal mewujud dalam praktik pelaksanaan program di lapangan. Masing-masing kementerian/lembaga memiliki tafsir yang berbeda bahkan dalam banyak hal bertentangan satu sama lain. Ada kementerian/lembaga yang menganggap bantuan langsung masyarakat sebagai prasyarat pemberdayaan masyarakat. Ada juga kementerian/lembaga yang lebih Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

progresif menjadikan bantuan langsung masyarakat sebagai sekedar instrumen pemberdaya. Mempertemukan perbedaan tafsir semacam ini amatlah sulit. Berbagai studi tentang PNPM menemukan problem terbesar dalam pengelolaan program PNPM adalah komunikasi dan koordinasi antar kementerian/ lembaga. Saat ini koordinasi dan komunikasi lebih banyak dilakukan secara supervicial dalam rapat kerja atau lokakarya yang membahas mekanisme pelaksanaan program, penentuan lokasi dan pendanaan. 2. Masalah Komunikasi PNPM-Kementerian/Lembaga Salah Faham Nilai Pemberdayaan Masyarakat. Nilai-nilai pemberdayaan belum sepenuhnya dipahami oleh penentu kebijakan PNPM. PNPM dianggap semata-mata bantuan sosial berupa pemberian dana bantuan langsung kepada masyarakat. Ukuran keberhasilan program kerap dilihat dari sisi pembangunan fisik. Kegiatan peningkatan kapasitas yang sesungguhnya menjadi inti proses pemberdayaan masyarakat kerap disingkirkan dari rencana kegiatan PNPM. Catatan keberhasilan program lebih banyak diisi oleh angka statistik dan bukan oleh cerita-cerita tentang kemandirian dan motivasi yang bisa menginspirasi warga masyarakat untuk bekerja lebih baik.

52

Mungkin hal ini bisa dipahami. Istilah pemberdayaan masyarakat adalah istilah yang baru mereka kenal. Sulit bagi birokrasi pemerintahan yang sudah lama lebih akrab dengan pendekatan pembangunan teknokratis dan topdown untuk bisa langsung menerapkan prinsip ini di lapangan. Kendala “klasik”; Koordinasi dan Integrasi Karena kompleksitas permasalahan pembangunan, pembagian kerja tentu diperlukan hingga Kementerian/lembaga dipisah berdasarkan sektor, namun hal ini berimbas kepada cara pandang dalam pemecahan persoalan kemiskinan dan pembangunan. Masing-masing sektor menyusun program berdasarkan tugas, pokok dan fungsi utamanya dengan mengabaikan keterkaitan permasalahan antar sektor. Persoalan kemiskinan yang kompleks dan hampir berkaitan dengan semua sektor akhirnya terpilah-pilah dengan pendekatan pemberdayaan ala’ masingmasing kementrian/lembaga. Jawaban terhadap persoalan ini bukannya tidak diketahui, dan “koordinasi, integrasi, sinkronisasi” sudah menjadi bahasa seharihari dalam jajaran birokrasi, namun dalam hal ini sikap ego sektoral sering kali masih menjadi kendala. Akibatnya pemberdayaan sebagai metodologi pembangunan dan kemiskinan sebagai mainstreaming dalam semua sektor pembangunan belum menjadi pedoman. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Kelambatan Transfer Pengetahuan Rotasi pejabat rutin dilakukan dalam lingkungan pemerintahan berimbas pada pergantian pelaku di jajaran kementerian/lembaga yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri. Pergantian pejabat seringkali dilakukan secara mendadak sehingga tidak ada kesempatan untuk transfer pengetahuan dan pengalaman kepada para pejabat baru. PNPM Mandiri belum mempunyai sistem pengalihan pengetahuan dan pengalaman dari pejabat lama kepada pejabat baru. Para pelaku lama hampir tidak dilibatkan lagi dalam kegiatan-kegiatan selanjutnya karena dianggap sudah melewati batas tugas pokok dan fungsinya. Struktur Birokrasi yang Hirarkis Pengalaman adalah guru terbaik. PNPM Mandiri yang berusia belasan tahun banyak melahirkan pengalaman berharga. Pengetahuan dan pengalaman ini seharusnya menjadi bahan belajar bagi para pelaku di tingkat pusat. Tetapi aliran informasi dari lapangan terkendala oleh budaya komunikasi birokrasi yang cenderung mengalirkan informasi dari atas ke bawah. Pejabat paling tinggi seringkali dianggap paling kompeten menyampaikan informasi lebih karena jabatannya bukan karena pengetahuannya, dan kemudian pernyataan pejabat dianggap sebagai kebijakan yang harus dijalankan oleh bawahannya. Bahayanya jika informasi yang disampaikan bertabrakan dengan falsafah dasar dan nilai-nilai pemberdayaan, program pemberdayaan bisa salah arah di lapangan. 3. Tujuan Program Komunikasi Tujuan strategis jangka panjang dalam sub-program ini adalah:  Membangun pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar Kementrian/Lembaga sehingga ada kesinambungan informasi dan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.  Mendorong kebijakan yang konsisten dan memperkaya ruang bagi tumbuhnya proses pemberdayaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan falsafah dasarnya. Tujuan Program Komunikasi untuk tahun 2013-2014 mendatang adalah:  Meningkatkan pemahaman jajaran pemerintah pada tingkat Kementrian/Lembaga terhadap falsafah dasar dan nilai-nilai pemberdayaan.  Perbaikan prosedur pelaksanaan sub-program PNPM Mandiri agar tidak bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

53

4. Prinsip dan Metodologi Membuka Hati dan Pikiran Proses belajar perlu keterbukaan hati dan pikiran dari semua partisipan dialog untuk terus menerus belajar dari pengalaman, baikitu pengalaman program maupun pengalaman pihak lain. Bagi kelompok tertentu yang mempunyai jabatan dan pendidikan yang tinggi, kata “belajar” seringkali menyakitkan karena masing-masing menganggap diri sudah ahli, sehingga memutus proses-proses belajar yang semestinya terus menerus dilakukan. Membuka Sekat Antar Partisipan Komunikasi dialogis hanya akan terbangun jika ada kesetaraan para pelaku di dalamnya. Kesetaraan hanya akan terjadi jika para partisipan mampu menerima partisipan lain sebagai mitra belajar yang mempunyai pengetahuan dan pengalaman yang sama berharganya untuk dibagikan. Proses dialog harus mampu menghilangkan sekatsekat peran, jabatan, pendidikan dan asal kementerian/lembaga. Mengarusutamakan Spirit Pemberdayaan Masyarakat

54

Dipahami bahwa pencapaian tujuan besar pembangunan untuk kesejahteraan masyarakat tidak bisa hanya dicapai oleh satu sektor. Permasalahan kemiskinan sebagai permasalahan yang kompleks berkaitan langsung hampir dengan semua sektor, oleh karena itu kemiskinan menjadi urusan berbagai sektor yang semestinya dibahas bersama. Pemberdayaan dan pendekatan pembangunan partisipatif yang diakui sebagai pendekatan yang efektif mestinya juga dipakai oleh semua sektor khususnya untuk mengatasi permasalahan kemiskinan. 5. Aktivitas Utama Memperkuat Forum Dialog antar Pelaku Forum-forum dialog yang sudah berjalan dalam PNPM Mandiri perlu diperkuat bukan sekedar melalui rapat koordinasi yang dilakukan sporadis, tetapi perlu secara berkala melakukan pertemuan yang membuka ruang dialog kritis mengenai kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat. Tema-tema pembahasan lebih mengedepankan yang sifatnya paradigmatik berkaitan dengan falsafah dan nilainilai pemberdayaan . Menghadirkan pengetahuan dan pengalaman lapangan baik secara langsung dari para pelaku yang diundang sebagai narasumber maupun tidak langsung melalui berbagai media seperti film Pembahasan dilakukan dalam dialog yang bersifat reflektif dengan Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

menghadirkan pengalaman empiric praktik pemberrdayaan baik yang sudah dilakukan oleh PNPM maupun di luar PNPM . Dialog reflektif akan lebih efektif jika dilakukan dalam kelompokkelompok kecil yang tidak lebih dari 10 orang Kunci keberhasilan untuk membangun dialog yang bersifat terbuka dan bisa membuka sekat-sekat antar partisipan adalah fasilitator atau moderator yang bisa diterima oleh banyak pihak dan mempunyai kompetensi membangun komunikasi multi arah dan analitik. Forum dialog bersifat terbuka, artinya tidak dibatasi oleh jabatan dan keterlibatan dalam PNPM Mandiri. Para pelaku lama yang sudah tidak menjalankan tugas dan fungsi dalam PNPM Mandiri tetap dilibatkan untuk membagikan pengetahuan dan pengalamannya kepada para pelaku baru. Studi Lapangan Melihat dari dekat kegiatan di lapangan bukan hanya untuk menambah pengetahuan tetapi juga untuk menumbuhkan pemahaman terhadap realitas kehidupan masyarakat dan menumbuhkan empati kepada mereka. Studi lapangan yang selama ini sudah dilakukan masih sporadis, dan kurang membangun pembelajaran jika dalam bentuk kunjungan dinas para pejabat ke daerah. Kunjungan lapangan harus relevan dengan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat dan kemiskinan, serta sejalan dengan tema yang dibahas dalam forum dialog. Pemilihan lokasi disesuaikan dengan tema belajar yang sudah dirancang. Agar tidak seperti kunjungan dinas, dialog yang dilakukan dengan para pelaku di lapangan perlu dipandu oleh fasilitator dan/atau moderator yang mampu menciptakan suasana dialogis dan mampu memunculkan pengetahuan-pengetahuan tacit dari para pelaku. Isu-isu dan praktik baik yang ditemukan pun dibahas diantara para peserta kunjungan agar proses yang dilakukan menjadi lebih bermakna. Mengembangkan Pusat Informasi Pemberdayaan Salah satu upaya untuk menjaga kesinambungan pengetahuan, pengalaman yang didapat dari pengelolaan dan pelaksanaan PNPM Mandiri adalah pengembangan Pusat Informasi Pemberdayaan. Kedudukan Pusat Informasi melekat pada Kementrian Komunikasi dan Informasi tetapi mempunyai link dengan Kementrian/Lembaga dan Lembaga–Lembaga non pemeritnah yang bergiat dalam bidang pemberdayaan. Pusat infromasi dikemas dan dalam media online maupun offline dengan materi yang memuat informasi program, praktik baik, lesson learned, kebijakan dan berbagai informasi lain yang memudahkan para praktisi dan Kementerian/Lembaga untuk mengakses informasi dan memenuhi kebutuhan belajar mereka. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

55

Pengalaman PNPM dengan Komunitas Belajar Multipihak PNPM perkotaan memfasilitasi forum belajar multipihak di tingkat pusat yang disebut dengan Komunitas Belajar Nasional. Salah satu kegiatan forum adalah menyelenggarakan dialog untuk membahas isu kemiskinan dan pemberdayaan. Pada tahun 2011, agenda yang dirasakan cukup penting oleh PNPM Perkotaan adalah pelibatan dan peningkatan peran pemerintah daerah untuk menyiapkan keberlanjutan pemberdayaan masyarakat ke depan. Upaya tersebut sebenarnya sudah dilakukan PNPM beberapa tahun terakhir oleh PU sebagai executing agency dengan mendorong dan mengorganisir champion dari jajaran aparatur Pemerintah Daerah untuk menjadi agen perubahan di tingkat Kabupaten/kota. PNPM pun merekrut mereka dengan label Pemandu Nasional Pemda yang secara berkala memandu peningkatan kapasitas melalui pelatihan (Training of Trainers). Masalah yang kemudian muncul adalah terbatasnya ruang gerak Pemandu Nasional Pemda untuk berkontribusi dalam proses-proses pemberdayaan dan penanggulangan kemiskinan karena batas-batas tupoksi dan rotasi jabatan. Dari evaluasi terhadap Pemandu Nasional Pemda, muncul gagasan untuk melembagakan keberadaan mereka melalui penerbitan SK dari Pusat sebagai bentuk pengakuan keberadaan mereka, dan membuka ruang gerak yang lebih lebar. Untuk itu PNPM akan membawa permasalahan dan usukan tersebut ke forum KBN yang diharapkan dihadiri oleh pejabat eselon 1 dan 2 dari berbagai Kementrian/Lembaga terkait karena menyangkut kebijakan.

56

Untuk mengantisipasi padatnya jadual kerja para pejabat, tim PNPM Perkotaan jauh hari sebelum pertemuan mengadakan pendekatan secara informal melalui BBM (Blackberry Massenger) dan melalui email untuk menjelaskan bahwa isu yang dibahas strategis bagi keberlanjutan PNPM. Undangan pun disampaikan melalui sms dan BBM, bukan undangan formal, dan waktu pertemuan diusulkan setelah jam kerja, saat kesibukan partisipan sudah tidak terlalu tinggi. Dengan pendekatan dan suasana diskusi yang lebih informal, pertemuan pun dianggap berhasil karena dihadiri peserta pertemuan yang terdiri dari para pejabat eselon 1 dan 2 dari Bappenas, Kemenkokesra, TNP2K, Pokja Pengendali PNPM , Kementrian PU, Bangda Kemendagri; pihak donor dari PSF dan World Bank; para konsultan pelaksana dan praktisi pemberdayaan. Diskusi pun berlangsung selama 4 jam melampaui harapan, dan berjalan dalam suasana yang hangat dengan partisipasi yang tinggi dari peserta. (Marnia Nes)


Pengalaman Studi Lapangan Komunitas Belajar Nasional Sebagai bagian dari kegiatan Komunitas Belajar Nasional (KBN), pada tahun 2006 P2KP (sekarang PNPM Perkotaan) melakukan studi lapangan ke wilayah Tasikmalaya dan Garut. Penggagas studi lapangan ini adalah DR Pungky Sumadi yang pada waktu itu menjabat sebagai Direktur Penanggulangan Kemiskinan di Bappenas. Gagasan berawal untuk lebih memperkenalkan pendekatan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan kepada pejabat eselon 1 di Bappenas, dimana pada saat itu pendekatan pembangunan berbasis komunitas belum banyak dipakai oleh program-program pemerintah. Partisipan terdiri dari pejabat Bappenas, Bangda Kemendagri, Kementerian PU, World Bank dan Konsultan pelaksana P2KP. Partisipan berangkat dari Jakarta dengan menumpang Bis dan selama di perjalanan diputar film mengenai tahapan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat yang dilakukan dalam P2KP. Pemutaran film diselingi dengan diskusi informal mengenai program dan pemberdayaan masyarakat serta hasil-hasil yang sudah dicapai di lapangan. Sebelum kunjungan lapangan, Partisipan berdiskusi terlebih dahulu dengan Konsultan Manajemen Wilayah, Koordinator Kota dan fasilitator yang memfasilitasi pelaksanaan program di lapangan. Lokasi kunjungan dipilih oleh partisipan bukan oleh Konsultan Pelaksana dengan kriteria yang terbaik dan terburuk berdasarkan data SIM dan capaian kualitatif. Dialog-dialog yang dilakukan dengan masyarakat dilakukan secara santai dan informal sehingga masyarakat tidak menyadari bahwa sebagain partisipan adalah para pejabat tinggi di Jakarta. Pak Pungky bertindak sebagai moderator yang mencoba menggali (probing) berbagai persoalan berkaitan dengan kualitas pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh fasilitator dan masyarakat, sehingga partisipan tidak hanya mendapatkan informasi tapi diajak untuk menganalisis informasi yang didapat dari masyarakat dan fasilitator. Waktu kunjungan selama 3 hari menjadi tidak membosankan, bahkan DR Bambang Widianto yang saat itu menjabat sebagai Deputy Penanggulangan Kemiskinan, Perlindungan Sosial dan UKM Bappenas bertahan sampai akhir melebihi yang diharapkan oleh penyelenggara mengingat kesibukannya sebagai pejabat eselon 1. Para partisipan sangat terkesan dengan keberanian dan perencanaan yang dilakukan sendiri oleh masyarakat, bahkan Pak Bambang berpendapat bahwa pendekatan pembangunan berbasis komunitas yang memberdayakan masyarakat sebaiknya dipakai sebagai pendekatan pembangunan pada semua sektor dan penanggulangan kemiskinan. Melihat animo dari partisipan dan efektivitas studi lapangan tersebut, kegiatan ini dilanjutkan dengan mengajak partisipan yang lebih luas yaitu pejabat eselon 2 yang berkaitan dengan kemiskinan di Bappenas ke lokasi P2KP di Surabaya bahkan akhirnya bisa mengajak Menteri Bappenas dan Menteri PU ke lokasi P2KP di Kota Bandung dan Kota Cimahi.


57

6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program Tabel berikut memberikan gambaran ukuran keberhasilan program komunikasi untuk khalayak sasaran kementerian/lembaga Tujuan



 Adanya rancangan proses

belajar baik untuk dialog kritis maupun studi lapangan

 Penggunaan media-media  Meningkatkan

pemahaman jajaran pemerintah pada Kementerian/ Lembaga terhadap falsafah dasar dan nilai-nilai pemberdayaan.

pengerak diskusi dalam dialog kritis

 Peserta belajar dari berbagai kementrian/lembaga dan berbagai jabatan

 Keterlibatan secara aktif peserta dalam dialog

 Dokumen proses  Observasi  Diskusi

kelompok terfokus (FGD) dengan sample pejabat kunci

 Kontribusi tulisan dan/atau

dokumentasi lain bagi pusat informasi pemberdayaan

 Keaktifan dalam berbagai

program pembedayaan yang tidak dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsi utama jabatan

58

 Perbaikan

prosedur pelaksanaan sub program PNPM Mandiri agar tidak bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat.

 Adanya perubahan prosedur yang mendukung proses pemberdayaan

 Adanya kebijakan-kebijakan baru yang membuka ruang bagi proses pemberdayaan


 Dokumen Kebijakan

F. Menggalang Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat 1. Mengapa Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat Penting? Wewenang Besar Lembaga Perwakilan Rakyat Secara normatif para politisi, terutama mereka yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat, adalah wakil masyarakat yang dipilih melalui pemilu. Rakyat memberi politisi mandat untuk bekerja mewakili kehendak dan harapan mereka. Untuk bisa menjalankan mandat tersebut, politisi diberi kewenangan menetapkan kebijakan pembangunan, menyusun anggaran belanja publik, dan mengawasi jalannya pemerintahan. Dalam satu dekade terakhir, perilaku politik lembaga perwakilan rakyat memang dianggap kurang responsif terhadap aspirasi rakyat yang diwakilinya. Produk-produk kebijakan yang mereka tetapkan juga dipandang berkualitas rendah. Tapi terlepas dari berbagai kritik tersebut, kedudukan politisi dan lembaga perwakilan rakyat tetaplah penting dan harus diperhitungkan oleh siapapun yang menggagas dan hendak menyelenggarakan program-program pengembangan masyarakat. Dukungan mereka tetap penting untuk digalang oleh lembaga dan praktisi pembangunan, baik pemerintah maupun non pemerintah. Bekerja Secara Politik Siapapun yang hendak menggalang dukungan politisi harus mampu “bekerja secara politik”. Bekerja secara politik berarti bekerja dengan memperhatikan profil, perilaku, relasi, kepentingan dan motivasi politisi yang dipengaruhi oleh kelembagaan formal dan informal dalam lingkungan kehidupan sosial ekonomi mereka. Berikut ini adalah gambaran ringkas tentang lingkungan hidup politisi, ruang penyusunan proses kebijakan dalam lembaga perwakilan rakyat, dan peluang-peluang advokasi yang ada dalam setiap ruang proses tersebut. (1) Anggota DPR. Setiap anggota DPR memiliki derajat kemampuan untuk mempengaruhi proses kebijakan yang berbeda-beda berdasarkan jabatan dalam struktur kelengkapan legislatif, posisi dalam struktur partai, serta jumlah kursi dari fraksi bersangkutan. (2) Fraksi. Fraksi adalah representasi partai politik dalam lembaga perwakilan rakyat. Ada dua hal yang harus dilihat dari fraksi: jumlah kekuatan politik dan ideologi mereka. Mempengaruhi fraksi dapat dimulai dengan cara memahami latar belakang dan preferensi Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

59

politik anggotanya. Gunakan angle argumentasi yang berbeda-beda tergantung preferensi mereka.

Sebuah fraksi mungkin lebih mudah diyakinkan dengan argumentasi pelayanan publik bagi kelompok rentan dan minoritas. Fraksi yang lain cenderung berkonsentrasi pada materi ruang lingkup penyelenggaraan publik yang berkualitas. Fraksi yang lain lagi lebih tertarik kepada aspek reformasi kepegawaian dalam lembaga pelayanan publik.

(3) Komisi. Komisi yang ada di DPR terdiri dari anggota-anggota yang diambil dari fraksi. Mereka memiliki bidang dan mitra kerja yang berbeda-beda. Komisi II yang membidangi pertanahan, aparatur negara dan pemerintahan dalam negeri, misalnya, memiliki mitra kerja Departemen Dalam Negeri, Komisi Pemilihan Umum, Lembaga Arsip Nasional, dan lain-lain. Struktur komisi semacam ini penting untuk dipahami. Para pegiat advokasi sering menemui kendala birokratis karena tidak memahami struktur dan tata kerja komisi ini.

60

(4) Supporting system lembaga perwakilan rakyat. DPR tidak hanya terdiri dari anggota-anggota dewan dan pemerintah yang bekerja merumuskan kebijakan. Mereka memiliki supporting system, yakni pihak-pihak yang tidak terlibat secara langsung dalam perumusan kebijakan, namun memiliki akses dan sumber informasi yang penting. Kita bisa mendapatkan jadwal sidang, nomor kontak anggota DPR, dan risalah persidangan dari Sekretariat DPR. Asisten dan tenaga ahli anggota DPR atau fraksi kerap mempunyai informasi yang tidak banyak diketahui publik; mereka penting dilibatkan dalam proses lobi atau diskusi-diskusi perumusan kebijakan.

Dalam beberapa kasus, melakukan lobi susbtansi materi kepada tenaga ahli bisa lebih efektif. Namun menjaga preferensi anggota dewan dan fraksi agar tetap mendukung materi yang diajukan tetap harus diutamakan.

2. Masalah Komunikasi PNPM-Politisi Perbedaan Cara Kerja dan Alam Pikiran PNPM dan politisi punya perbedaan alam pikiran. Para politisi bekerja dengan cara-cara yang populis, menggunakan argumenargumen konstituensi dan partisipasi publik, sementara PNPM dalam kedudukannya sebagai operator pembangunan cenderung bekerja dengan cara-cara teknokratis.Para politisi umumnya kaya perspektif politik atas suatu kebijakan pembangunan tertentu, tapi miskin data dan informasi terbaru dan punya kepentingan yang cenderung pragmatis Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

sesuai dengan kepentingan politik partai dan fraksinya. PNPM, seperti juga praktisi pembangunan umumnya cenderung sebaliknya. Para teknokrat sering mengabaikan aspirasi masyarakat sebab menurut ilmu yang mereka miliki, pembuatan kebijakan harus diserahkan kepada ahlinya bukan kepada aspirasi kelompok masyarakat yang beragam dan memusingkan. Dalam merumuskan kebijakan, para teknokrat lebih banyak bermain konsep; memperdebatkan konsep secara matang dan tajam, bahkan menguji kelebihan dan kelemahannya. Perbedaan alam pikiran ini menyebabkan pembahasan kebijakan antara mereka, PNPM dan politisi, lebih sering berlangsung secara kontra produktif. Penolakan atau penerimaan salah satu pihak terhadap gagasan pembangunan yang diajukan pihak lain seringkali hanya didasarkan pada common sense dan perspektif posisinya masing-masing. Kesibukan Anggota Parlemen karena Agenda yang Padat Anggota lembaga perwakilan rakyat mempunyai kalender kegiatan yang padat. Mereka bukanlah orang yang mudah dihubungi. Mengetahui jadwal sidang dan agenda kegiatan melalui staf anggota dewan adalah pendekatan yang mungkin. Jangan berharap anggota lembaga perwakilan rakyat sempat membaca gagasan-gagasan perubahan dalam dokumen yang tebal. Karena itu buatlah usulanusulan perubahan kebijakan secara ringkas (policy brief), dengan bahasa yang sederhana, dan presentasi semenarik mungkin. Tingginya Komitmen terhadap Partai dan Fraksi Anggota parlemen tidak serta-merta dapat menerima gagasan dari berbagai pihak secara individual. Sebaik apapun gagasan yang disampaikan, mereka harus berkonsultasi dengan fraksi atau partainya jika akan menggunakan gagasan tersebut untuk merumuskan produk perundang-undangan tertentu. Karena itu penting bagi PNPM untuk mengetahui posisi dan pandangan politik partai dari orang-orang yang ada dalam komisi tertentu. Kemaslah policy brief tentang pemberdayaan masyarakat yang di-promote PNPM sesuai dengan ideologi mereka.


61

Lebih Efektif Pendekatan Informal Unsur DPR yang paling berpengaruh adalah pimpinan, yaitu ketua dan wakil ketua, serta para ketua fraksi dan komisi. Namun dalam praktik sering ada individu dewan yang punya pengaruh personal sangat kuat. Mereka biasanya adalah tokoh masyarakat yang punya integritas tinggi. Relasi politik dalam tubuh dewan seperti itu harus diperhatikan dalam proses membangun jaringan dengan DPR. Membangun hubungan personal yang kuat dan intensif dengan beberapa individu berpengaruh seringkali jauh lebih efektif dan memudahkan proses advokasi. Hubungan dan pergaulan yang rapat dengan mereka dapat dilakukan dengan berbagai cara. Mulai dari kontak-kontak resmi seperti surat, audiensi, atau mengundang mereka dalam satu forum, hingga melalui prosedur informal seperti telepon, pesan pendek, atau pertemuan lain di luar tugas-tugas ke-DPR-an. Dalam kultur masyarakat yang mayoritas penduduknya beragama Islam, kegiatan ritual dan peribadatan harian seperti sholat berjamaah di masjid bisa dijadikan arena membangun hubungan yang lebih rapat dan personal. Membahas aneka problem kebijakan publik di sela-sela kegiatan peribadatan dalam masjid juga bisa membangun citra positif tentang “kesalehan” seseorang. Bertemu di tempat-tempat peribadatan membuat obrolan terasa lebih otentik dan punya nuansa spiritual sehingga bisa meminimalisasi kebohongan dan intrik politik. Informasi strategis menyangkut relasi internal DPR sering dengan mudah didapatkan dengan cara ini.

62

Tidak sekedar berteman, sangat disarankan agar pegiat advokasi terus-menerus meningkatkan kualitas hubungan mereka dengan DPR. Karena itu usahakan agar setiap pertemuan selalu membahas informasi terbaru, terutama informasi yang berkaitan dengan topik advokasi. Cari tahu setiap perkem-bangan mutakhir isu-isu publik, misalnya momen-momen pembahasan kebijakan daerah yang sedang berlangsung di DPR, atau isu-isu yang sedang menjadi sorotan masyarakat. Diskusikan isu itu dengan sesama pegiat LSM, berilah perspektif, dan jadikan sebagai bahan percakapan. Diantara berbagai isu yang dibahas DPR, penyusunan APBN adalah isu tahunan yang biasanya paling menyedot perhatian publik. Sangat tidak mudah bagi praktisi pembangunan masyarakat untuk mengakses detil-detil substansi anggaran dan peruntukannya. Tetapi informasi semacam ini sering mudah didapatkan melalui hubungan interpersonal yang akrab. Bukan hanya tokohtokoh dalam dewan yang perlu mendapat perhatian. Hubungan baik dengan sekretariat juga harus dijalin, terutama dengan staf pendukung langsung kerja-kerja anggota DPR. Dari mereka biasanya kita bisa mendapatkan risalah-risalah persidangan. Nandang Suherman dalam Mengubah Kebijakan Publik, FPPM 2009


3. Tujuan Program Komunikasi Program ini bertujuan membangun pemahaman dan dukungan politisi terhadap kebijakan pemberdayaan dalam program-program pembangunan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia. Hingga tahun 2014 program diharapkan mampu menghasilkan kesepahaman bersama tentang pentingnya mengagendakan klausulklausul pemberdayaan masyarakat dalam setiap peraturan perundangundangan, terutama UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, dan UU lain yang relevan. 4. Prinsip dan Metodologi Kerjasama Saling Menguntungkan Komunikasi PNPM-politisi harus didasari prinsip-prinsip kerjasama saling menguntungkan, baik secara teknis maupun politik. Menggalang dukungan politisi, selain berarti memperkuat legitimasi politik program pembangunan, juga berguna untuk meningkatkan kualitas fungsi representasi yang mereka pegang. Bekerja bersama politisi dan menyuplai mereka dengan berbagai informasi mutakhir tentang pengembangan masyarakat dapat meningkatkan kapasitas mereka menjadi lebih responsif dan partisipatif. Membangun Hubungan Personal Di negara seperti Indonesia, norma dan relasi personal lebih sering mewarnai hubungan antara aktor dalam ranah negara. Relasi antar mereka seringkali lebih ditentukan oleh berbagai hubungan personal yang tidak sederhana, mungkin hubungan keluarga, kesukuan, agama, dan lain-lain yang dilandasi kepentingan ekonomi politik tertentu. Hubungan personal ini kerap lebih menentukan apakah seorang pemegang otoritas publik akan mendukung atau mengimplementasikan suatu kebijakan tertentu. Untuk menggalang dukungan politisi kita perlu memperhatikan pola hubungan personal semacam ini. Memahami Pandangan Dunia Politisi Nilai dan gagasan, termasuk ideologi politik, agama dan keyakinan yang bersumber dari budaya setempat sangat mempengaruhi perilaku aktor dan relasi yang muncul di antara mereka serta kebijakan publik yang mereka hasilkan dan dukung. Pejabat publik akan melakukan tindakan sesuai dengan nilai yang dianutnya. Memahami nilai yang mereka yakini memudahkan kita merancang materi dan strategi kampanye perubahan.


63

5. Aktivitas Utama Memetakan Posisi, Pengaruh, dan Kepentingan Lembaga Perwakilan Rakyat Temukenali siapa saja figur politisi atau partai politik yang relevan dan terkait dengan agenda PNPM pada saat ini dan dimasa yang akan datang. Mulailah dengan cara mendaftar mereka satu persatu: Siapa mereka?Bagaimana pandangan politiknya? Bagaimana ideologi partai politiknya? Apa saja pokok-pokok persoalan yang menjadi perhatian dan keprihatinan partai politiknya? Identifikasi Keberpihakan dan Derajat Kepentingan

64

Setelah figur politisi dan partai politik ditemukan, identifikasi dan pertimbangkan derajat keberpihakan dan kepentingan mereka terhadap PNPM. Secara umum para poitisi dapat dipetakan dalam empat kuadaran yang merupakan kombinasi antara derajat keberpihakan dan derajat kepentingan. Setiap politisi atau partai politik memiliki karakteristik khas yang berbeda sehingga strategi menggalang dukungan mereka juga berbeda. Memetakan Derajat Kuasa Pemangku Kepentingan Otoritas atau wewenang yang dimiliki, kharisma, kepemilikan sumberdaya sosial, ekonomi, dan politik maupun kepakaran, adalah sumber pengaruh yang penting. Sumber-sumber pengaruh tersebut merupakan panduan dalam menentukan derajat kuasa masing-masing politisi. Peta pemangku kepentingan tidak statis dan setiap kali bisa berubah. Karena situasi eksternal kerap memaksa setiap pihak untuk mengkaji kembali posisi, dan prioritas kepentingan mereka. Pelaku PNPM harus terus memperbarui peta pemangku kepentingan sehingga strategi advokasi bisa terus relevan di tengah-tengah peta relasi yang terus berubah.


Siapa yang Dapat Dipengaruhi dan Bagaimana Caranya Politisi dengan kepedulian dan derajat keberpihakan tinggi adalah sekutu utama PNPM. Kembangkan kerjasama dan jalin hubungan baik dengan mereka. Posisikan mereka sebagai pelaku aktif advokasi PNPM. Politisi dengan derajat keberpihakan tinggi tetapi tidak memiliki kepedulian tinggi terhadap isu sangat potensial dirangkul menjadi sekutu. Berikan perhatian khusus dengan cara membangkitkan antusiasme mereka terhadap agenda PNPM. Politisi dengan derajat keberpihakan rendah dan tidak memiliki kepedulian terhadap agenda advokasi masih dapat dipengaruhi untuk mendukung kerja advokasi PNPM. Rintis dan bangunlah dialog terusmenerus dengan mereka. Perjelas apa manfaat atau keuntungan yang bisa mereka dapatkan jika berpihak kepada agenda advokasi kita. Politisi dengan derajat keberpihakan rendah, tetapi memiliki kepentingan yang tinggi, dapat menjadi pihak yang resisten terhadap agenda advokasi PNPM. Dalam banyak kasus kita memerlukan tekanan kuat melalui media massa atau kampanye yang melibatkan massa dalam jumlah besar untuk bisa mengubah sikap mereka. Presentasi, Lobby, dan Negosiasi Setelah peta posisi, pengaruh, dan kepentingan anggota DPR dibuat, langkah berikutnya adalah presentasi, lobby, dan negosiasi. Usahakan agar langkah ini dilakukan secara berkala. Buat janji dan jadwal pertemuan dengan mereka secara rutin. Galilah informasi tentang isu-isu apa yang sedang hangat dibicarakan dalam sidang tertentu. Bantu mereka. Berilah amunisi kepada anggota DPR dalam bentuk bangunan argumen yang membuat mereka percaya diri tampil dalam debat-debat di sidang internal. Masukkan prinsip-prinsip pemberdayaan masyarakat dalam argumen tersebut. Pengembangan dan Penyampaian Instrumen Advokasi Policy brief, naskah-naskah presentasi adalah media-media yang sangat dibutuhkan untuk meyakinkan anggota DPR. Buatlah naskah yang clear, concise, dan entertaining. Tapi yang paling penting adalah bangun argumen yang sejalan dengan pemikiran politik mereka. Seminar dan Diskusi Informal Berkala Anggota dewan sangat berkepentingan untuk tampil di depan publik dan mewacanakan pikiran-pikirannya tentang pembangunan masyarakat. Tampil di depan publik adalah nilai plus bagi mereka untuk bisa mendongkrak popularitas dan elektabilitas politik mereka. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

65

Manfaatkan suasana psikologis ini untuk menggolkan agenda-agenda PNPM. Undanglah mereka dalam forum-forum diskusi tentang PNPM dan beri mereka kesempatan berbicara. Seringkali banyak gagasan cerdas yang muncul dari mereka juga. 6. Memonitor dan Mengevaluasi Hasil Program Tabel berikut memberikan gambaran ukuran keberhasilan program komunikasi untuk khalayak sasaran lembaga legislatif. Tujuan



 Peta politik anggota Memetakan posisi, pengaruh dan kepentingan anggota dewan

Mengetahui mekanisme dan proses legislasi

dewan, fraksi dan partai politik

 Daftar nama politisi yang

 Dokumen yang dihasilkan

potensial untuk menjadi kawan

 Jadwal dan agenda

persidangan yang membahas UU yang relevan dengan PNPM

 Policy brief tematik tentang Mengembangkan Instrumen Advokasi 66

PNPM dengan  Dokumen yang angle argumen yang sesuai bersangkutan dengan kepentingan politik partai

Terbangunnya  Jumlah dan sifat interaksi kerjasama dengan (pertemuan, lobby, politisi agar mereka advokasi, dan sebagainya) mampu memasukkan  Catatan/laporan dan pola relasi antara klausul-klausul personil PNPM dengan kegiatan dengan pemberdayaan anggota parlemen. anggota parlemen masyarakat dalam peraturan perundang-  Klausul-klausul yang  Dokumen naskah undangan, terutama mendukung dan UU yang relevan UU Desa, UU mendorong pemberdayaan Pemerintahan Daerah, masyarakat dalam UU dan UU lain yang yang relevan relevan


G. Menggalang Dukungan Swasta 1. Peran Swasta dalam Pembangunan Sektor swasta, baik perusahaan besar dan kecil maupun kegiatan ekonomi masyarakat yang disebut sektor-informal, berperan besar dalam perekonomian negara. Sektor ini dipersepsikan sebagai penggerak ekonomi karena menyediakan lapangan kerja, membayar pajak, menyediakan barang dan jasa untuk masyarakat. Namun peran sebagai penggerak ekonomi seperti yang digambarkan itu tidaklah cukup. Perusahan sepatutnya tidak hanya bertanggung-jawab secara finansial kepada para investor atau pemegang sahamnya, tetapi juga kepada masyarakat dan lingkungannya. Pemikiran inilah yang kemudian dikenal sebagai konsep CSR (Corporate Social Responsibility) dengan triple bottom line (perhitungan untungrugi dalam neraca; yakni profit (laba perusahaan), people (manfaat sosial bagi masyarakat, planet (pertumbuhan peka lingkungan) (John Elkington, 1994). Lingkar Studi CSR Indonesia merumuskan pengertian CSR itu sebagai “Upaya sungguh-sungguh dari entitas bisnis untuk meminimumkan dampak negatif dan memaksimumkan dampak positif operasinya terhadap seluruh pemangku kepentingan dalam ranah ekonomi, sosial dan lingkungan untuk mencapai tujuan pembangunan berkelanjutan ” Konsep CSR itu kemudian diadopsi oleh pemerintah Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas yang kemudian dirinci lagi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Perseroan Terbatas. Hal ini juga dirinci dalam ISO 26000:2010 Guidance on Social Responsibility. Dengan demikian tanggung jawab sosial dan lingkungan sudah menjadi kewajiban bagi sektor swasta, khususnya yang berbentuk Perseroan Terbatas. Kewajiban ini juga berlaku bagi BUMN sebagaimana ditegaskan dengan Surat Edaran Menteri Negara BUMN Nomor SE-21/MBU/2008 yang menyebutkan: Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL) diwajibkan kepada BUMN yang kegiatan usahanya di bidang sumberdaya alam. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

67

2. Masalah Komunikasi PNPM-Swasta Rendahnya Pemahaman Konsep CSR Walaupun CSR sudah dikenal sejak 1994, sudah menjadi kewajiban hukum, dan telah diadopsi oleh berbagai perusahaan, secara umum konsep ini belum dipahami dengan baik oleh banyak perusahaan, pemerintah maupun masyarakat. Beberapa salah kaprah tentang CSR itu adalah antara lain:  Perusahaan sebagai sapi perah. Perusahaan dipandang sekedar donor insidental untuk kegiatan-kegiatan sosial tertentu. Pandangan ini tercermin dalam beberapa kasus di mana perusahaan kerap dimintai “sumbangan” secara berlebihan sehingga merasa diperlakukan sebagai “sapi perah”.  CSR sebagai upaya membangun citra korporasi. Beberapa perusahaan melakukan kegiatan-kegiatan sosial lebih sebagai upaya membangun citra daripada upaya sadar memberdayakan masyarakat. Mengharapkan citra publik yang positif tentu bukan sesuatu yang buruk, tetapi jika kegiatan “sosial” dilakukan dengan publikasi yang sesungguhnya melampaui nilai kegiatannya sendiri hal itu justru menjadi kontraproduktif.

68

 Persepsi CSR sebagai beban bagi perusahaan. Karena diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan dan belum diadopsi sebagai kebijakan perusahaan, banyak perusahaan merasakan CSR sebagai beban. Perusahaan seharusnya mengubah persepsi bahwa selain memenuhi kewajiban hukum, mengintegrasikan CSR ke dalam strategi bisnis perusahaan juga menguntungkan, antara lain: sebagai investasi sosial perusahaan untuk mendapatkan citra yang positif, membangun penerimaan yang baik dari masyarakat setempat, dan sebagai upaya pengelolaan risiko untuk meredam atau menghindari konflik sosial. Kurangnya Kapasitas Sektor Swasta dalam Pembangunan Sosial Kalaupun para pelaku di sektor swasta berkehendak baik dan ingin terlibat dalam usaha pembangunan sosial, mereka seringkali tidak mempunyai wasasan yang baik tentang konsep pembangunan masyarakat. Sehingga apa yang dilakukan seringkali hanyalah kegiatan-kegiatan yang bersifat karitatif dan insidental. Hal ini tentu dapat dimengerti karena pembangunan masyarakat bukanlah core bussiness perusahaan yang bersangkutan.


Citra Buruk Perusahaan Sektor swasta kerap dipandang semata-mata beroperasi untuk mencari keuntungan tanpa peduli masalah sosial dan lingkungan. Meskipun kita masih kerap menjumpai praktik-praktik ketenagakerjaan yang buruk dan pencemaran lingkungan, tetapi pandangan stereotipe semacam ini bisa mematikan motivasi banyak perusahaan yang mengelola usahanya dengan tanggung jawab sosial dan lingkungan yang baik. Kesenjangan Dunia Usaha, Pemerintah, dan Masyarakat Setiap lembaga mempunyai nilai-nilai budayanya sendiri. Budaya korporasi (core values) yang menonjol adalah efisiensi penggunaan sumberdaya keuangan dan manusia, sehingga rasio investasi dan laba (cost benefit ratio) menjadi sangat menentukan. Sementara pemerintah seringkali lebih mementingkan peraturan dan prosedur. Di luar itu warga masyarakat sering lebih mementingkan manfaat jangka pendek. Perbedaan nilai itu kerap diperburuk dengan berbagai pandangan stereotip antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat. Masyarakat melihat pelaku usaha sebagai kelompok orang tanpa hati yang meletakkan profit di atas segalanya, sementara pejabat pemerintah melihatnya sebagai pencari proyek. Masyarakat dan pengusaha melihat pejabat pemerintah sebagai orang-orang yang sok kuasa, korup, dan birokratis. Sementara dunia usaha dan pemerintah memandang masyarakat sebagai kelompok yang tidak berdaya, tidak terorganisasi, demonstran liar dengan tuntutantuntutan yang tidak masuk akal. Perbedaan nilai dan persepsi ini adalah hambatan komunikasi yang perlu dijembatani. 3. Tujuan Program Komunikasi Tujuan utama komunikasi antara PNPM dengan Sektor Swasta adalah: 1) Membangun pemahaman bersama tentang peranan sektor swasta dalam pembangunan masyarakat. 2) Membangun kemitraan antara masyarakat, pemerintah, dan sektor swasta dalam upaya-upaya pembangunan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan dalam bingkai PNPM Sementara tujuan khusus untuk tahun 2013 – 2014 mendatang adalah: 1) Mengembangkan kapasitas CSR dalam hal pemberdayaan masyarakat satu perusahaan di tingkat nasional dan tiga perusahaan di tingkat daerah 2) Memprakarsai empat projek percontohan pembangunan masyarakat yang melibatkan sektor swasta, baik di tingkat nasional maupun di daerah. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

69

4. Prinsip dan Metodologi Sektor Swasta Sebagai Mitra Pembangunan Masyarakat Karena kemampuan keuangannya, salah satu sumbangan sektor swasta adalah dana, namum kerjasama dalam hal CSR seharusnya melampaui hal itu. Para pelaku sektor swasta jangan hanya diposisikan sekedar sebagai donor, tetapi sebagai mitra yang penuh dan setara dalam semua aspek pengembangan dan pelaksanaaan program. Manfaat Timbal Balik Setiap kerjasama seharusnya memberi manfaat bagi para pelakunya melampaui manfaat yang dapat diperoleh masing-masing pihak seandainya mereka tidak bekerjasama. Manfaat spesifik yang dapat diperoleh para pemangku kepentingan tergantung pada kegiatannya serta peran masing-masing dalam kerjasama itu, sesuatu yang tentunya perlu dirundingkan dalam proses perencanaan. Pembangunan Berkelanjutan Sebagai Bingkai Kebijakan Prakarsa pembangunan masyarakat yang akan dikembangkan semestinya juga memenuhi azas pembangunan berkelanjutan (sustainable development) dalam segala aspeknya. 70

5. Program dan Aktivitas Utama Advokasi dan Promosi Peluang Kerjasama CSR Pelaku PNPM, khususnya Tim Komunikasi perlu mengadvokasikan konsep CSR dan mempromosikan peluang kerjasama nyata dalam bingkai PNPM secara umum. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi, baik publikasi oleh PNPM, media massa lobby dan pendekatan individual, ataupun pertemuan-pertemuan pelatihan dan lokakarya. Identifikasi Mitra-mitra Potensial Perusahaan-perusahaan dengan minat, kemampuan, dan bidang usaha yang relevan dengan misi PNPM perlu diidentifikasi, didekati dan dijajaki. Hal ini dapat dimulai dengan pengkajian terhadap profil-profil perusahaan yang banyak terdapat di website perusahaan yang bersangkutan. Profil itu seringkali sudah mencakup gambaran tentang kebijakan dan prakarsa perusahaan tersebut dalam CSR. Organisasi Indonesian Bussiness Links (http://www.ibl.or.id) mungkin pula membantu dalam hal ini. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Membangun Hubungan antara Perusahaan, Pemerintah, dan Masyarakat Untuk mulai dengan kegiatan yang kongkrit, perlu dibangun hubungan antara perusahan yang teridentifikasi, masyarakat yang berkebutuhan, serta instansi pemerintah yang relevan. Hal ini dilakukan dengan komunikasi awal yang ditindaklanjuti dengan pertemuanpertemuan; baik pertemuan yang terstruktur seperti lokakarya ataupun pertemuan-pertemuan informal. Identifikasi dan Pengembangan Kegiatan CSR yang Tepatguna Dengan mempertimbangkan kebutuhan dan kapasitas masing-masing pihak, pertemuan-pertemuan informal semestinya bisa mengerucut pada pembahasan gagasan-gagasan prakarsa pembangunan masyarakat yang lebih spesifik dan kongkrit. Gagasan-gagasan yang disepakati tentu dilanjutkan antara lain dengan kegiatan perencanaan bersama, kajian-kajian kebutuhan (needs assessment), dan pelaksanaan bersama. 6. Memonitor dan Mengavaluasi Hasil Program Monitoring dan evaluasi prakarsa pembangunan yang dilakukan bersama tentu harus dilakukan bersama pula antara pihak-pihak yang terlibat dalam prakarsa spesifik yang dilakukan. Untuk pemantauan dan evaluasi secara umum beberapa hal yang dapat dilihat adalah sebagai berikut: Tujuan



 Pertemuan informal dengan pelaku kunci sektor swasta

 Pertemuan dihadiri oleh Pengembangan pemahaman bersama tentang CSR

representasi para pemangku kepentingan

 Publikasi tentang konsep dan peluang CSR dalam bingkai PNPM

 Ungkapan pemahaman

tentang konsep CSR para pemangku kepentingan

 Evaluasi partisipatif diakhir pelatihan, lokakarya atau pertemuan

 Laporan-laporan pertemuan

 Wawancara pasca pelatihan dengan sample peserta


71

Tujuan



 Kegiatan pembelajaran

(lokakarya dan pelatihan dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional

Mengembangkan kapasitas CSR satu perusahaan  Pernyataan kebijakan di tingkat nasional perusahaan tentang CSR

 Alokasi staff perusahaan

pada prakarsa pembangunan masyarakat

 Kegiatan pembelajaran

(lokakarya dan pelatihan dengan para pemangku kepentingan di daerah

 Laporan kegiatan pembelajaran

 Kajian dokumen perusahaan

 Wawancara

dengan manajemen perusahaan

Mengembangkan kapasitas CSR tiga  Pernyataan kebijakan perusahaan di perusahaan tentang CSR tingkat daerah  Alokasi staff perusahaan pada prakarsa pembangunan masyarakat

72

Memprakarsai satu projek percontohan pembangunan masyarakat yang melibatkan sektor swasta, di tingkat nasional Memprakarsai tiga projek percontohan pembangunan masyarakat yang melibatkan sektor swasta di daerah

 perusahaan mengalokasikan

dana...% dari profit dan... staf untuk program pembangunan masyarakat

 rencana pembangunan

masyarakat berdasarkan kajian dan perencanaan partisipatif masyarakat bersama perusahan

 kegiatan-kegiatan

pelaksanaan program yang direncanakan


 dokumen

perencanaan

 Laporan kegiatan dan keuangan

H. Menggalang Dukungan Media Massa 1. Apa dan Mengapa Media Massa? Media Massa Aktor Penting Perubahan Sosial Selama satu dekade terakhir, media massa telah berperan besar dalam menggerakkan perubahan pada hampir semua sisi kehidupan masyarakat. Dalam kehidupan politik misalnya, publikasi terusmenerus tentang demokratisasi telah membuat masyarakat lebih cerdas dan melek politik. Melalui beragam teknik pemberitaan yang informatif, menarik dan menghibur, media massa telah membuat wajah politik dan masalah-masalah publik menjadi lebih ramah dan mudah dipahami.

Lebih dari lembaga legislatif, media massa telah memainkan peran sangat dominan dalam kontrol sosial. Sumbangan terbesar media massa yang terpenting untuk dicatat dalam hal ini adalah menyuarakan kritik publik terhadap praktik-praktik buruk tata pemerintahan seperti korupsi, kolusi, dan nepotisme. Perubahan-perubahan kemasyarakatan yang dipicu oleh pemberitaan media massa semakin sering terjadi bersamaan dengan hadirnya beragam media sosial baru, atau lebih sering disebut social media, seperti Facebook, Twitter, berbagai bentuk website citizen journalism, dan blog-blog personal, untuk menyebut beberapa jenis social media yang sangat populer. Media-media itu telah membuat proses pendidikan publik melalui media massa berlangsung lebih intensif, massif, serempak, dan seketika.


73

Urgensi Kerjasama dan Kolaborasi dengan Media Massa Media massa dan praktisi pembangunan masyarakat, baik pemerintah maupun non-pemerintah, adalah ramuan mujarab untuk menggerakkan perubahan, atau sekurang-kurangnya menggalang opini publik tentang sebuah gagasan perubahan. Keduanya, kata Martin Shaw dalam bukunya Global Voice: Civil Society and Media in Global Crisis (1999) ibarat ikan dan air dalam sebuah masyarakat demokratis. Kolaborasi itu sebenarnya sangat mungkin dilakukan, karena keduanya punya watak dan sumberdaya yang hampir serupa. Media massa berperan menyampaikan suara publik melalui pemberitaan dan informasi, sementara praktisi pembangunan masyarakat membela publik, terutama mereka yang miskin dan terpinggirkan, melalui berbagai program pendampingan, pendidikan kritis dan advokasi. Media massa punya jurnalis dengan daya cium tajam untuk mengendus berbagai persoalan kebijakan yang merugikan publik, sementara praktisi pembangunan masyarakat umumnya adalah para pendamping dan fasilitator lapangan yang dekat dengan para warga masyarakat yang mungkin menjadi korban kebijakan yang keliru; mereka adalah orang pertama yang mengantongi fakta-fakta, data, dan informasi tentang korban sebuah kebijakan publik.

74

Jurnalis bisa menutupi kelemahan praktisi pembangunan yang biasanya kurang terampil mengemas pokok-pokok persoalan advokasi menjadi berita yang gampang dicerna publik. Sementara pergaulan para praktisi pembangunan dengan warga masyarakat yang menjadi korban kebijakan dan kedalaman pemahaman mereka atas kasus yang bersangkutan, bisa mengisi kekurangan jurnalis yang umumnya punya waktu terbatas dalam berinteraksi dengan korban. Pendeknya, media massa dan praktisi pembangunan masyarakat punya kepentingan yang sama untuk menyuarakan aspirasi publik serta mengkoreksi kebijakan yang kurang tepat guna. 2. Masalah Komunikasi PNPM-Media Massa Sekalipun diakui berperan penting mempromosikan gagasan-gagasan baru, mendidik publik, dan menjalankan kontrol sosial, media massa masih jarang dimanfaatkan secara maksimal oleh lembaga dan praktisi pembangunan masyarakat, termasuk PNPM, untuk mempublikasikan pemikiran dan karya-karya mereka. Kecuali pada kasus-kasus advokasi dengan nilai jual berita yang besar seperti pemberantasan korupsi misalnya, pengamatan sementara terhadap liputan media massa, menemukan bahwa berita-berita tentang advokasi kebijakan yang digagas praktisi pembangunan masyarakat masih sangat minim dan sporadis. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Berikut adalah beberapa faktor yang ditengarai menyebabkan kurangnya kerjasama tersebut: Kurangnya Pemahaman tentang Agenda Setting dan Cara Kerja Media Massa Setiap hari jutaan peristiwa terjadi, tetapi tidak semua peristiwa itu dimuat di media karena media punya keterbatasan; koran terbatas jumlah halamannya; radio dan televisi terbatas waktu siarannya. Karena itu media hanya memilih perisitiwa-peristiwa yang dianggap bernilai penting dan menarik. Cara kerja media dan peristiwa-peristiwa apa saya yang dianggap bernilai berita (news value) tidak selalu dipahami oleh praktisi pembangunan masyarakat, termasuk PNPM. Rendahnya Kapasitas Menulis Populer Media massa bekerja dengan khalayak yang anonim. Karena itu mereka menulis berita dengan bahasa yang populer, yakni bahasa yang tidak membosankan bagi yang sudah tahu dan tidak membingungkan bagi yang belum tahu. Sebaliknya, banyak praktisi pembangunan yang menulis dengan cara bertutur yang serba kaku, eksklusif dan penuh dengan jargon. Kapasitas Hubungan Media (Media Relations) Dalam banyak hal, hubungan antara media dan praktisi pembangunan lebih merupakan hubungan yang pasif. Hubungan ini seringkali tidak lebih dari peristiwa satu pihak mengirim pers rilis dan pihak lainnya memuatnya di media. Jarang terjadi jurnalis dan praktisi pembangunan bekerja bersama mendalami suatu gagasan perubahan kebijakan publik lalu mengangkatnya menjadi sebuah berita atau feature yang komprehensif dan mendalam. Kapasitas Jurnalis Jurnalis pada dasarnya adalah seorang generalis, yakni seseorang yang tahu sedikit tentang banyak hal. Atmosfer kerja media massa menuntut jurnalis menguasai berbagai pokok permasalahan, pengetahuan dan peristiwa publik dengan rentang pengetahuan yang sangat luas. Mengharapkan jurnalis atau media massa memfokuskan perhatian pada masalah pembangunan masyarakat dan kemiskinan adalah sesuatu yang tidak mungkin. Para pelaku PNPM lah yang seharusnya mengambil inisiatif menyediakan berita-berita terbaru tentang program pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan.


75

PNPM dan Agenda Setting Kemiskinan Bagi media massa kemiskinan bukan merupakan tema yang menarik dibandingkan dengan persoalan-persoalan korupsi, konflik politik dan kriminalitas. Hampir tidak ada media massa yang mau terus-menerus mengangkat kemiskinan, kecuali jika berita-berita itu mempunyai relevansi politik secara nasional. Media massa memandang PNPM sama saja dengan programprogram penanggulangan kemiskinan lainnya. Kalaupun PNPM dianggap sebagai program penanggulangan kemiskinan yang paling baik dari berbagai program sejenis yang pernah ada, media menganggap itu baru sebatas klaim yang kebenarannya masih perlu dibuktikan di lapangan. Apa yang sesungguhnya terjadi di lapangan itulah yang paling penting bagi media. Selain itu masalah-masalah kemiskinan lebih banyak terjadi di daerah sementara media massa tidak selalu mempunyai jurnalis atau koresponden di daerah yang bisa menyampaikan berita-berita tentang kemiskinan. 3. Tujuan Program Komunikasi Dalam bekerjasama dengan media ada beberapa tujuan yang hendak dicapai, antara lain: Tujuan strategis jangka-panjang:

76

 Membangun pemahaman dan dukungan terhadap kebijakan tentang pendekatan pemberdayaan dalam programprogram pembangunan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia  Membangun dukungan publik dan pemangku kepentingan tertentu terhadap pelaksanaan program-program pemberdayaan dalam berbagai bidang  Membangun kerjasama yang konstruktif dengan media massa Sementara tujuan-tujuan untuk program 2013 – 2014 adalah:  Terbangunnya kerjasama dengan media yang menghasilkan liputan yang dipublikasikan  Terbangunnya sistem pemantauan dan analisa media yang terpadu dalam sistem pemantauan dan evaluasi program


4. Prinsip dan Metodologi Kerjasama PNPM dan media massa dibangun atas dasar konsep jurnalisme pembangunan (development journalism). Dalam konsep ini, jurnalis dan medianya ditempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan pembangunan. Artinya media massa turut bertanggungjawab mengembangkan peran konstruktif sebagai salah satu aktor yang mendorong dan menetapkan agenda pembangunan. Jurnalisme pembangunan memposisikan media massa bukan sekedar watch-dog, betapapun pentingnya peran itu, tetapi juga secara positif mengedepankan nilai-nilai edukasi dan berpihak kepada dan berusaha untuk menganggkat suara-suara warga miskin. 5. Aktivitas Utama Media massa dan praktisi pembangunan masyarakat mempunyai kepentingan yang sama. Media massa membutuhkan berita-berita aktual dari kalangan praktisi pembangunan masyarakat, dan praktisi membutuhkan media massa sebagai corong untuk mempublikasikan karya-karya terbaik pembangunan masyarakat. Beberapa program yang mungkin dikembangkan untuk membangun kerjasama antar mereka misalnya: Pengembangan Instrumen Hubungan Media (Media Relations) PNPM seharusnya mengemas informasi tentang perkembangan program penanggulangan kemiskinan yang dimilikinya dalam bentuk instrumen-instrumen yang diakrabi media massa. Press release, fact sheet, press kit, dan backgrounder yang diterbitkan secara berkala adalah beberapa instrumen yang penting untuk itu. Kemaslah setiap informasi ke dalam bentuk tulisan yang populer dengan angle yang unik. Tulisan dalam kemasan feature atau soft news lebih disarankan tinimbang berita-berita keras (hardnews). Press Tour Media massa lebih menyukai kenyataan daripada klaim dan pernyataan-pernyataan. Karena itu instrumen media relations saja tidaklah cukup. Berilah kesempatan kepada jurnalis untuk secara leluasa mengakses informasi langsung dari lapangan dalam bentuk press tour secara berkala. Fasilitasilah jurnalis untuk bertemu dan mewawancarai pelaku-pelaku program di lapangan. Press tour harus diorganisasikan dengan baik: sediakan instrumen-instrumen media relations seperti telah disebutkan diatas, pilihlah lokasi press tour yang tepat, atur jadwal yang baik, dan serta fasilitasilah peluang jurnalis untuk bertemu dengan narasumber di lapangan. Sub-Program Komunikasi PNPM 2013-2014

77

Pelatihan untuk Wartawan Pada 2009, PSF mendukung PNPM Mandiri Perdesaan dan PNPM Mandiri Perkotaan menyelenggarakan pelatihan “Topik Pemberdayaan Masyarakat” untuk wartawan lokal di 3 region dengan peserta dari 33 provinsi. Pelatihan ini dikombinasikan dengan pelatihan bertajuk “Berelasi dengan Media” yang diperuntukkan bagi Koordinator Propinsi PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan untuk mengajak mereka membuat siaran pers dan cerita yang menarik untuk dibagikan kepada wartawan. Meskipun diselenggarakan di ruangan terpisah, kedua pelatihan tersebut diselenggarakan di waktu dan lokasi yang sama. Di penghujung pelatihan, peserta dari kedua pelatihan dipertemukan untuk mepraktikkan materi pelatihan sekaligus juga untuk menjalin relasi antara media dan pelaku PNPM dari propinsi yang sama. Dampak dari pelatihan ini, berita-berita terkait PNPM Mandiri Perdesaan dan Perkotaan di koran daerah semakin banyak bermunculan. Rekan-rekan pers juga semakin aktif melakukan “pengawasan” terhadap penggunaan dana PNPM Mandiri dengan melibatkan nara-sumber yang relevan dari PNPM Mandiri.

Analisis Pemberitaan Media Massa dan Manajemen Opini Publik Ditengah banjir informasi seperti sekarang sulit menjadikan Penanggulangan kemiskinan sebagai isu utama (trending topic) media massa. Setiap media massa punya kaidah news value dan kebijakan redaksi yang berbeda-beda.

78

Lakukan analisis pemberitaan media massa. Identifikasi mediamedia mana yang menjadi “kawan” dan “lawan”, amati kebijakan keredaksian mereka dari waktu ke waktu, lalu dengan cerdik luncurkan berita pada saat yang tepat dengan angle yang tepat pula. Manfaatkan pokok-pokok persoalan apapun yang sedang menjadi perbincangan publik di media massa sebagai cantelan berita (news peg). Pertemuan Redaktur Berkala Berteman baik dengan jurnalis di lapangan belumlah cukup. Bangunlah hubungan baik dengan para penentu kebijakan keredaksian media massa dengan melakukan audiensi berkala. Ceritakan secara terbuka perkembangan program. Menutup-nutupi sesuatu sama dengan memberi kesempatan kepada media massa untuk menggali informasi dari sumber lain yang mungkin tidak bisa dikendalikan.


Contoh Press Tour: Kerjasama Peliputan TV Sebuah LSM lingkungan yakni WWF Indonesia pernah bekerjasama dengan RCTI dan Trans TV untuk mengembangkan peliputan bersama. Kerjasama ini mudah dan tak berbiaya mahal. WWF Indonesia, misalnya, telah memiliki banyak proyek pelestarian lingkungan-hidup yang digarapnya di berbagai di berbagai wilayah Indonesia. RCTI dan Trans TV diajak untuk meliput proyek lingkungan itu. Hasilnya ditayangkan kemudian dalam program yang sudah ada (News), tanpa perlu membuat program pelestarian alam tersendiri. Dalam kerjasama tersebut, LSM lingkungan menyediakan akomodasi, berupa transportasi dan penginapan untuk 2-3 awak televisi, selama 3-4 hari di lokasi proyek. Kalau liputannya di hutan, tentu tak perlu menginap di hotel. Itu sudah cukup memadai. Awak TV tidak perlu diberi uang lagi, karena mereka sudah digaji oleh kantornya dan peliputan ini merupakan tugas dari produser, bukan proyek liar reporter/camera-person. WWF juga menyiapkan narasumber untuk diwawancarai (ini mudah, karena memang proyek garapan mereka sendiri), dan informasi lain yang terkait dengan proyek pun mudah karena memang sudah menjadi bagian dari pekerjaan mereka. Dalam hal kerjasama WWF Indonesia dan Trans TV, proyek yang telah ditayangkan adalah pelestarian terumbu karang di wilayah Ujungkulon, Jawa Barat. Dalam kerjasama ini, Trans TV mendapat “bonus”, karena bisa menayangkan juga keindahan pantai di Ujungkulon sebagai daerah wisata potensial dalam segmen Wisata di Berita Trans Petang, meski program ini semula bukan bagian dari kerjasama dengan WWF Indonesia. (Dikutip dari Satrio Arismunandar, 2004)

79


Pusat Pemberitaan (Media Center) Sebuah program dengan skala besar dan massif seperti PNPM membutuhkan media center. Di media center inilah seluruh informasi untuk konsumsi publik digodok dan disebarluaskan melalui media massa. Sediakan komputer dengan koneksi internet yang cepat sehingga menjadi ruang kerja dan tempat nongkrong yang nyaman bagi para jurnalis. Selenggarakan konferensi pers secara berkala di ruangan ini.

Publikasi Kisah Sukses PNPM Berbagai kisah sukses PNPM Mandiri dan juga replikasi PNPM Mandiri ke berbagai program Pemda yang terjadi di berbagai daerah belum banyak diketahui publik. Oleh karena itu, PSF mendukung Pokja Pengendali dalam mendiseminasikan kisahkisah tersebut melalui media massa dan berbagai event. Melalui media massa, setiap quarter, PSF mengundang media cetak dan elektronik mengunjungi lokasi PNPM Mandiri Perdesaan, Perkotaan, Peduli, Lingkungan Mandiri Perdesaan, dan PNPM Daerah Tertinggal dan Khusus untuk melihat langsung kenyataan di lapangan. Upaya ini telah membuahkan banyak liputan dan feature-feature panjang di media nasional seperti halaman depan Kompas, Tempo edisi Bahasa Indonesia dan Inggris, The Jakarta Post, Metro TV, Jaringan Radio KBR68H, dan lain-lain. Selain itu, media lokal di setiap propinsi yang dikunjungi juga selalu memuat kisahkisah tersebut.

80


6. Memonitor dan Mengavaluasi Hasil Program Tujuan pragmatis program ini adalah membuat PNPM tertangkap oleh radar pemberitaan media massa. Artinya semakin sering berita-berita tentang program pembangunan masyarakat dan pengentasan kemiskinan dimuat serta menjadi headline media massa, semakin bagus. Semua penerbitan atau siaran media seyogyanya dipantau. Content analysis dan framing analysis adalah metode yang cocok digunakan untuk memonitor frekuensi pemuatan dan keberpihakan media terhadap program penanggulangan kemiskinan. Pemantauan dan analisa media ini harus dijadikan bagian dari pemantauan dan evaluasi program yang lebih luas dan senantiasa digunakan sebagai umpan-balik dalam upaya perbaikan secara berlanjut. Untuk pemantauan dan evaluasi secara umum, beberapa hal yang dapat dilihat adalah sebagai berikut: Tujuan

Terbangunnya kerjasama dengan media yang menghasilkan. liputan yang dipublikasikan

Terbangunnya sistem pemantauan dan analisa media yang terpadu dalam sistem pemantauan dan evaluasi program


Metoda & Instrumen

 Jumlah liputan yang

dipublikasikan dalam beragam media  Sebaran atau jangkauan media yang bersangkutan  Mutu liputan (objektivitas, relevansi, nilai kritis, dan sebagainya)

 Adanya staf dengan peran

dan tanggungjawab dalam hal monitoring dan analisa tercakup dalam pemerian kerjanya  Kegiatan analisa media;  Pelaporan dan desiminasi analisa media

 Dokumentasi

media yang bersangkutan 81

 Dokumen  Laporan

pemantauan dan analisa media (content analysis)


Daftar Isi Pendahuluan.....................................................................................................87

Latar Belakang............................................................................................87

Tujuan Pembuatan Buku..........................................................................87 Sasaran Buku..............................................................................................88 Sasaran Program Komunikasi & Advokasi...........................................88 Lingkup Program.......................................................................................89 Metode Komunikasi & Advokasi............................................................90

Aktivitas Komunikasi & Advokasi...............................................................90

Fokus dan Sasaran, Tujuan, Masalah, Metode, Aktivitas Utama.......91

Pesan-Pesan Utama..........................................................................................95 Pendekatan Komunikasi & Advokasi...........................................................98 Sumber Dana....................................................................................................99 Monitoring & Evaluasi....................................................................................99

Mekanisme Monitoring & Evaluasi........................................................99 Pelaksanaan Monitoring & Evaluasi.....................................................100 Mekanisme Pengelolaan Umpan Balik.................................................101

Indikator Pencapaian.....................................................................................101 Rencana Kegiatan Komunikasi & Advokasi 2013-2014............................109

85

Daftar Isi Panduan Menyusun Program Komunikasi dan Advokasi PNPM Mandiri 2013-2014

Pendahuluan

Latar Belakang Buku ini merupakan bagian dari kelengkapan Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM 2013-2014. Setelah berjalan lebih dari 15 tahun, sejak dimulainya Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dan Program Pengentasan Kemiskinan Perkotaan (P2KP), PNPM Mandiri diharapkan dapat melembaga pada masyarakat dan sistem pembangunan regular, dimana pemberdayaan masyarakat menjadi sebuah gerakan bangsa. Hal itu telah diawali dengan diluncurkannya Peta Jalan (road map) PNPM Mandiri sejalan dengan perubahan lansekap politik, sosial, ekonomi dan budaya yang cepat sejak 2013. Sejatinya, Program Komunikasi & Advokasi PNPM Mandiri yang akan dikembangkan dan dijalankan dapat menghadapi perubahan-perubahan tersebut, termasuk perubahan yang ditengarai akan mempengaruhi jalannya PNPM Mandiri di masa depan, seperti: 1. Dinamika kependudukan 2. Masterplan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan (MP3K) 3. RUU Desa dan RUU Pemerintah Daerah 4. Tahun politik praktis, serta 5. Perubahan teknologi komunikasi dan informasi Tujuan Buku

87

Buku ini disusun dengan tujuan sebagai berikut: 1. Untuk memberi penekanan terhadap pelaksanaan sosialisasi bahwa PNPM Mandiri merupakan kerangka kebijakan “payung” bagi program-program penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat yang dikelola oleh sejumlah kementerian. 2. Guna memberi arah dalam pelaksanaan komunikasi bahwa PNPM Mandiri merupakan program Pemerintah Indonesia yang dikelola oleh sejumlah kementerian dan bekerjasama dengan sejumlah mitra pembangunan,.

Panduan Menyusun Program Komunikasi dan Advokasi PNPM Mandiri 2013-2014

3. Memberi pedoman bagi substansi sosialisasi, komunikasi, publikasi bahwa (dalam berbagai versi namun memiliki maksud yang sama) PNPM Mandiri merupakan program dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dan daerah, melalui proses pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri tidak berafiliasi atau dimiliki oleh salah satu partai politik. 4. Memastikan bahwa pelaksanaan sosialisasi, komunikasi, publikasi PNPM Mandiri, secara khusus mampu mengedukasi, mengadvokasi dan menggalang dukungan dari Dewan Perwakilan Rakyat, Pemerintah Daerah dan media massa dalam upaya pelembagaan prinsip-prinsip PNPM Mandiri pada masyarakat dan sistem pembangunan regular. 5. Mendorong pelaku dan penerima manfaat untuk menjaga pelaksanaan PNPM Mandiri sesuai dengan kaidah tata kelola yang baik (good governance). Sasaran Buku Dengan adanya buku ini diharapkan dicapai empat sasaran yang saling terkait: 1. Institusi (kementerian/lembaga/sektor) pengelola PNPM Mandiri mendapatkan rujukan yang dapat dikembangkan sendiri dalam mengembangkan kegiatan komunikasi PNPM masing-masing. 2. Pemerintah Daerah memiliki acuan dalam mengembangkan kegiatan komunikasi dan sosialisasi PNPM Mandiri di wilayah masing-masing. 3. Tim Pengendali PNPM Mandiri dan Tim Koordinasi PNPM Mandiri memperoleh acuan dalam memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan sosialisasi PNPM Mandiri. 88

4. Konsultan/Fasilitator PNPM Mandiri memperoleh panduan dalam membuat kegiatan-kegiatan dan pelaksanaan komunikasi. Sasaran Program Komunikasi & Advokasi Program komunikasi & advokasi PNPM Mandiri 2013-2014 di sini dimaksudkan untuk segala jenis kegiatan sosialisasi, komunikasi itu sendiri, publikasi, serta edukasi terkait PNPM Mandiri, termasuk yang dilaksanakan oleh setiap kementerian/lembaga (sektor) pengelola program PNPM Mandiri. Secara umum, sasaran utama program ini adalah masyarakat luas, terutama penerima manfaat program, para pelaku program, serta stakeholder PNPM Mandiri lainnya. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Secara khusus, mulai tahun ini seluruh Program Komunikasi & Advokasi PNPM Mandiri yang akan dikembangkan dan dilaksanakan harus diupayakan dapat menyasar empat sasaran antara, yakni: 1. Pemerintah daerah 2. Lembaga Perwakilan wakyat 3. Media massa 4. Pihak swasta yang mengembangkan Corporate Social Resposibilty (CSR) program di bidang pemberdayaan masyarakat Dengan mengutamakan empat sasaran antara tersebut dalam setiap kegiatan komunikasi & advokasi yang akan dikembangkan dan dilaksanakan, diharapkan dukungan pada pelembagaan program menjadi lebih kuat sehingga proses pelembagaan pada masyarakat dan sistem pembangunan reguler dapat berjalan baik. Selain itu, dengan dukungan dan keterlibatan sasaran antara tersebut, upaya mengomunikasikan pesan utama program kepada sasaran utama pun diharapkan dapat lebih efektif, efisien dan berkesinambungan, dengan gema yang lebih besar. Lingkup Program Komunikasi & Advokasi Buku ini merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan: Program Komunikasi dan Advokasi Penguatan PNPM 2013-2014. Lingkup Program Komunikasi & Advokasi berikut ini diturunkan dari Panduan tersebut. Demikian pula kegiatan-kegiatan komunikasi, publikasi dan edukasi yang akan dikembangkan dan dilaksanakan oleh para pelaku PNPM Mandiri Lingkup program komunikasi & advokasi terdiri atas: • Fokus dan Sasaran

89

• Masalah • Tujuan • Prinsip & Metodologi • Aktivitas Utama • Pesan-pesan Utama • Monitoring & Evaluasi


Metode Komunikasi & Advokasi Komunikasi & Advokasi PNPM Mandiri dapat dilakukan dengan menggunakan empat metode berikut: Penyebaran Informasi, Edukasi, Persuasi, dan Advokasi. Keempat metode ini dalam penerapannya saling terkait meskipun pada satu kegiatan komunikasi akan dapat diidentifikasi metode pokok yang digunakan. Penyebaran Informasi PNPM Mandiri – Metode penyebaran informasi merupakan penyampaian informasi secara masif dan intensif kepada seluruh khalayak sasaran dengan menggunakan berbagai saluran komunikasi khususnya media tatap muka, media cetak, media penyiaran, media luar ruang, media pertunjukan rakyat, termasuk penyebaran informasi melalui media online/mediamedia sosial yang dikelola dan dimiliki. Tujuan kegiatan ini untuk membangun pemahaman yang tepat oleh khalayak sasaran tentang prinsip dasar, kebijakan, strategi dan mekanisme kerja PNPM Mandiri secara keseluruhan, sehingga masyarakat memiliki kesadaran dan pengetahuan yang cukup untuk mendukung dan berpartisipasi secara aktif dalam pelaksanaan PNPM Mandiri. Edukasi – Edukasi merupakan proses pembelajaran yang diarahkan pada perubahan sikap dan perilaku dari penerima informasi melalui penyebaran informasi, persuasi, dan edukasi secara terus menerus. Edukasi mengenai PNPM Mandiri ini juga dapat diberikan dalam bentuk pelatihan ketrampilan, percontohan (modeling), dan aktivasi. Persuasi PNPM Mandiri – Tindakan persuasi PNPM Mandiri pada prinsipnya terkait erat dengan tindakan penyebaran informasi. Bedanya dalam kegiatan persuasi, tujuan utama yang ingin dicapai adalah untuk membangun keberpihakan, dukungan dan ketertarikan khalayak sasaran terhadap PNPM Mandiri.

90

Advokasi – Advokasi dilakukan dengan tujuan membangun kepedulian dan komitmen para pemangku kebijakan PNPM Mandiri. Dengan demikian, para pengambil keputusan dan penentu kebijakan akan lebih memahami pentingnya PNPM Mandiri dan mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan penuh dalam pelaksanaan PNPM Mandiri sehingga terjadi proses keberlanjutan dan perluasan program di wilayah kerja dan di setiap daerah.

Aktivitas Komunikasi & Advokasi Berikut ini adalah aktivitas komunikasi & advokasi yang dapat dijadikan acuan bagi pelaku PNPM Mandiri dalam mengembangkan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan komunikasi, publikasi dan edukasi, mulai 2013/2014. Aktivitas utama ini dijabarkan berdasarkan lingkup program komunikasi & advokasi (fokus & sasaran, tujuan, masalah, serta metode). Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan


*) lebih detail, baca Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 2013-2014

Aparatur desa/kelurahan

Sasaran:

Memperkuat Keterlibatan Pemerintah Tingkat Desa/ Kelurahan*)

- Konsultan

- Fasilitator

Sasaran:

Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator

Fokus & Sasaran

Meningkatkan pemahaman, sikap dan tindakan pemerintah tingkat desa/kelurahan, dalam menerapkan prinsip-prinsip good governance dalam berbagai kegiatan seperti perencanaan partisipatif, rencana strategis/ RPJMDes, pelembagaan forum musyawarah warga, advokasi kebijakan daerah hingga pusat.

Mengembangkan kapasitas fasilitator program pada semua tingkatan untuk memfasilitasi proses-proses pemberdayaan masyarakat dan menjadi simpul komunikasi yang efektif antara para pemangku kepentingan dalam pengembangan dan pelaksanaan program

Tujuan

91

• Kurangnya rasa memiliki terhadap PNPM dari aparat desa/kelurahan

• Lembaga PNPM belum dipahami dan menjadi sumberdaya desa/kelurahan

• Fasilitator belum menjadi mitra/ aset pemberdayaan

• PNPM dianggap sebagai program numpang lewat

• Posisi dan peran aparat desa/kelurahan belum cukup dipahami

• Fasilitator kurang kompeten membangun dialog kritis • Komunikasi yang masih bersifat instruksional • Kegiatan komunikasi/pesan kurang menjangkau masyarakat miskin

Masalah

• Memberdayakan jaringan sosial antar warga • Memanfaatkan media warga • Belajar dari pengalaman sendiri • Penghargaan kritis terhadap budaya setempat • Pendekatan pendidikan orang dewasa

• Dialog kritis • Belajar dari pengalaman • Praktik

Metode

• Pengembangan Jaringan informasi dan komunikasi forum warga, desa/kelurahan dan kabupaten/ kota • Kunjungan belajar dan diskusi tematik • Belajar dari pengalaman sendiri • Pengembangan dokumentasi praktik baik

• Pelatihan terkait komunikasi: teknik menulis, bicara di depan umum • Pengembangan dan pendayagunaan media • Diskusi reflektif

Aktivitas Utama


- Aparatur kementerian/ lembaga penyelenggara program pemberdayaan masyarakat

- Aparatur kementerian/ lembaga pengelola PNPM Mandiri

Sasaran:

Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/Lembaga

Aparatur Pemerintahan Kabupaten/Kota

Sasaran:

Memperkuat Kerjasama PNPM dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran

Fokus & Sasaran

Mendorong kebijakan yang konsisten dan memperkaya ruang bagi tumbuhnya proses pemberdayaan masyarakat yang tidak bertentangan dengan falsafah dasarnya.

Membangun pertukaran pengetahuan dan pengalaman antar Kementrian/Lembaga, agar ada kesinambungan informasi dan program yang berbasis pemberdayaan masyarakat.

Meningkatkan kapasitas pemeritahan daerah tingkat kabupaten untuk bekerjasama dalam pelaksanaan perencanaan dan penganggaran program dan proyek penanggulangan kemiskinan berbasis masyarakat

Tujuan

92 • Salah paham nilai pemberdayaan masyarakat • Kendala “klasik”; koordinasi dan integrasi • Kelambatan transfer pengetahuan • Struktur birokrasi yang hirarkis

• Dominasi Kepala Daerah • Mekanisme partisipasi politik dan konstituensi DPRD • Rotasi dan pergantian pejabat daerah • Kelangkaan data dan informasi pembelajaran

Masalah

• Membuka hati dan pikiran • Membuka sekat antar partisipan • Mengarusutamakan spirit pemberdayaan masyarakat

• Diversifikasi teknik dan metoda penyampaian agar lebih menarik • Sinergi antar-sektor

Metode

• Memperkuat Forum Dialog antar pelaku • Studi lapangan • Mengembangkan Pusat Informasi Pemberdayaan

• Mengefektifkan workshop • Menghidupkan Komunitas Belajar kabupaten/kota • Lobby dan negosiasi • Mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi • Promosi melalui internet/media sosial

Aktivitas Utama

- Staf ahli anggota dewan

- Wakil rakyat (anggota dewan) di berbagaii tingkatan pemerintahan

Sasaran:

Menggalang Dukungan Lembaga Perwakilan Rakyat (Dewan Perwakilan Rakyat?)

Fokus & Sasaran

Membangun pemahaman dan dukungan politisi terhadap kebijakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan dan penanggulangan kemiskinan di Indonesia.

Tujuan

93


• Perbedaan cara kerja dan cara berpikir • Kesibukan anggota parlemen karena agenda yang padat • Tingginya komitmen terhadap partai dan fraksi

Masalah

Aktivitas Utama • Memetakan posisi, pengaruh, dan kepentingan Dewan Perwakilan Rakyat • Identifikasi keberpihakan dan derajat kepentingan • Memetakan derajat kuasa pemangku: siapa yang dapat dipengaruhi dan caranya • Presentasi, lobby, negosiasi • Mengembangkan dan menyampaikan materi komunikasi/ advokasi • Seminar dan diskusi informal berkala

Metode

• Kerjasama saling menguntungkan • Membangun hubungan personal • Memahami pandangan dunia politisi terhadap program pemberdayaan

Para pengusaha (kecil dan menengah)

-


- Pemimpin Redaksi

- Redaktur Pelaksana

- Wartawan/ jurnalis dari berbagai media massa (nasional, daerah, internasional)

Sasaran:

Menggalang Dukungan Media Massa

BUMN

-

Sasaran:

Menggalang Dukungan Swasta

Fokus & Sasaran

• Membantu mengomunikasikan pesan-pesan pokok yang ingin disampaikan ke masyarakat atau target audiens tertentu

• Terbangunnya sistem pemantauan dan analisa media yang terpadu dalam sistem pemantauan dan evaluasi program

• Terbangunnya kerjasama dengan (sebut jumlah) media yang menghasilkan sekurangkurangnya (sebut jumlah) liputan yang dipublikasikan di mediamedia tersebut dalam sebulan

Membangun pemahaman tentang peran sektor swasta dalam pembangunan masyarakat, kemitraan masyarakatpemerintah dan sektor swasta dalam pembangunan masyarakat serta penanggulangan kemiskinan melalui PNPM Mandiri

Tujuan

94 • Kurangnya Pemahaman tentang agenda setting dan cara kerja media massa • Rendahnya kapasitas menulis populer • Kapasitas hubungan media (media relations) • Kapasitas jurnalis • PNPM dan agenda setting kemiskinan

• Rendahnya pemahaman terhadap konsep CSR • Kurangnya kapasitas sektor swasta dalam pembangunan sosial • Citra buruk perusahaan • Kesenjangan dunia usaha, pemerintah, dan masyarakat

Masalah

• Jurnalis dan medianya ditempatkan sebagai salah satu pemangku kepentingan pembangunan

• Jurnalisme pembangunan (development journalism)

• Memenuhi azas pembangunan berkelanjutan

• Manfaat timbal balik

• Swasta sebagai mitra pembangunan masyarakat

Metode

• Pengembangan instrumen hubungan media (media relations) • Press tour • Analisis pemberitaan media massa dan manajemen opini publik • Pertemuan berkala redaktur • Pusat pemberitaan (media center)

• Advokasi dan promosi peluang kerjasama CSR di PNPM Mandiri • Identifikasi mitramitra potensial • Membangun hubungan antara perusahaan, pemerintah dan masyarakat • Identifikasi dan pengembangan kegiatan CSR yang tepat guna

Aktivitas Utama

Pesan-Pesan Utama Isi pesan merupakan bagian pokok dari program dan kegiatan komunikasi & advokasi yang dijalankan. Dalam praktiknya, pesanpesan utama dapat terdiri atas pesan umum dan khusus. Pesan umum berlaku untuk seluruh kategori khalayak sasaran, sedangkan pesan khusus menekankan pada aspek tertentu sesuai fokus Program Komunikasi & Advokasi untuk kategori sasaran tertentu. Berikut ini merupakan pesan-pesan utama yang sejatinya tercakup dalam setiap kegiatan komunikasi & advokasi yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh pelaku PNPM Mandiri: • PNPM Mandiri sebagai Program Pemerintah Indonesia – PNPM Mandiri merupakan program Pemerintah Indonesia yang bekerjasama dengan sejumlah lembaga/negara donor, yang dikelola oleh sejumlah kementerian. • PNPM Mandiri Program Milik Rakyat, Bukan Partai Politik – PNPM Mandiri merupakan program dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat, yang bertujuan menciptakan kemandirian masyarakat dan daerah, melalui proses pemberdayaan masyarakat. PNPM Mandiri tidak berafiliasi atau dimiliki oleh salah satu partai politik. • PNPM Mandiri Menjunjung Tata Kelola yang Baik (Good Governance) – PNPM Mandiri lebih dari sekedar program penanggulangan kemiskinan. PNPM Mandiri merupakan program yang menjunjung tata kelola yang baik: transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pesan-pesan komunikasi & advokasi hendaknya diarahkan untuk memperkuat upaya-upaya promosi nilai-nilai good governance, meningkatkan kualitas kontrol masyarakat, serta pelembagaan nilainilai tersebut dalam tata kerja pemerintahan, dari tingkat pusat hingga daerah dan desa. Seperti pesan di bawah ini: • PNPM Mandiri mengedepankan keterlibatan warga miskin, keterbukaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan dalam setiap aktivitas level pelaksanaan program. • PNPM Mandiri memiliki komitmen yang kuat untuk menghapuskan praktik korupsi dalam setiap tahapan pelaksanaan program di lapangan. • PNPM Mandiri merupakan program yang mendorong masyarakat secara partisipatif untuk dapat mengawasi pelaksanaan dan penggunaan dana program (audit sosial).


95

PNPM Mandiri Mendidik Warga Lebih Demokratis dan “Melek” Politik – PNPM Mandiri mendorong masyarakat untuk turut dalam perencanaan dan penganggaran (participatory planning and budgeting) secara demokratis, melalui forum-forum musyarakat masyarakat. Pesan-pesan terkait hal ini dapat diturunkan sesuai dengan kebutuhan program dan lokasi. Pesan senada yang juga layak untuk disampaikan adalah: • PNPM Mandiri mendorong masyarakat untuk menetapkan usulan pembangunan dan kegiatan ekonomi paling prioritas melalui forum-forum musyawarah dengan cara damai dan mengutamakan kepentingan bersama • PNPM Mandiri berhasil meredam konflik di lokasi-lokasi konflik dengan mengedepankan musyawarah dan mufakat demi kepentingan dan kesejahteraan bersama. Meski dalam skala kecil, kegiatan-kegiatan politik tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat secara damai dan menjunjung tinggi martabat bangsa. Program Komunikasi & Advokasi dari setiap institusi hendaknya dirancang untuk membuka akses warga miskin terhadap aneka perubahan kebijakan yang menyangkut hajat hidup mereka dan “melek” politik, serta mengetahui bahwa PNPM Mandiri berada di luar kancah politik tanah air. Seperti: • Pesan-pesan yang menunjukkan bahwa PNPM Mandiri merupakan program yang menjunjung azas demokrasi, dimana masyarakat didorong untuk membuat skala prioritas kegiatan pembangunan yang mereka usulkan selalui forum-forum musyawarah.

96

• Nilai-nilai dan kesadaran tentang hak dan kewajiban warga miskin dalam pengelolaan kehidupan kemasyarakatan di lingkungan terdekat mereka. Melalui PNPM Mandiri, warga miskin telah dibiasakan untuk memasuki ruang-ruang “politik”, meski dalam konteks yang masih sederhana seperti turut dalam perencanaan dan penganggaran (participatory planning and budgeting). Kegiatankegiatan politik tersebut telah menjadi bagian dari kehidupan mereka. PNPM Mandiri Mengutamakan Pengawasan Berbasis Masyarakat (Audit Sosial)–Baik buruknya kualitas pelaksanaan PNPM Mandiri sangat tergantung pada pengawasan masyarakat di lokasi kegiatan. PNPM Mandiri mendorong dan mengutamakan pengawasan langsung oleh masyarakat di lokasi pelaksanaan kegiatan, serta penyelesaian masalah. Kegiatan komunikasi & advokasi sejatinya dapat mendorong keterlibatan para pelaku program dan masyarakat, utamanya warga kurang mampu dan terpinggirkan untuk turut mengawasi dan Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

terlibat dalam menentukan implementasi PNPM Mandiri. PNPM Mandiri memandang warga kurang mampu dan terpinggirkan sebagai subyek, bukan obyek penderita. Suara mereka harus didengarkan ketika program dirancang, dilaksanakan, dan dievaluasi. Pelembagaan pada Masyarakat, Adopsi dan Integrasi Program dalam Pembangunan Reguler–PNPM Mandiri merupakan program pemberdayaan masyarakat dengan prinsip dan mekanisme kerja yang jelas dengan hasil yang membanggakan. Jika PNPM Mandiri dinilai sebagai sebuah program penanggulangan kemiskinan yang berdampak positif, saatnya Pemerintah Daerah menerapkan prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri ke dalam sistem pembangunan regular jika ingin programnya berhasil dan berdampak positif. Berbagai testimoni tentang keberhasilan pelaksanaan PNPM Mandiri dan dampaknya, kerap diutarakan oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah daerah. Kegiatan komunikasi & advokasi sejatinya dapat menyampaikan pesan sinergis terkait keberhasilan pelaksanaan program, manfaat dan dampaknya, serta menekankan perlunya kesatuan tindakan, integrasi dan konsolidasi berbagai program pemberdayaan masyarakat yang selama ini dilakukan secara parsial/sektoral. Selain kepada kementerian/lembaga dan pemerintah daerah, pesanpesan terkait pelembagaan, adopsi dan integrasi ini juga sangat strategis untuk disuarakan kepada dunia usaha dan media massa, agar turut mendukung upaya pelembagaan pada masyarakat dan pengintegrasian program ke dalam pembangunan reguler. Seperti juga pesan terkait berikut ini: • PNPM Mandiri memiliki prinsip dan mekanisme kerja yang telah teruji hasil dan dampaknya bagi upaya penanggulangan kemiskinan dan kesejahteraan masyarakat. Kementerian/lembaga lain dan Pemerintah Daerah, serta dunia usaha, dapat juga menjalankan program-program berbasis pemberdayaan masyarakat dengan mengadopsi prinsip dan mekanisme PNPM Mandiri. PNPM Mandiri Menginisiasi Gerakan Pemberdayaan Masyarakat– Masalah kemiskinan merupakan masalah kita bersama. Masalah kemiskinan akan lebih cepat tertanggulangi jika diselesaikan bersamasama oleh berbagai pihak. Mari jadikan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah gerakan bersama sesuai bidang masing-masing. Dalam konteks ini, kegiatan komunikasi & advokasi dalam PNPM Mandiri mulai tahun ini juga diharapkan dapat diarahkan untuk mendorong partisipasi berbagai pihak, termasuk dunia usaha dan media massa, sesuai kapasitas dan bidangnya masing-masing dalam mewujudkan upaya-upaya tersebut dan menjadikan pemberdayaan masyarakat sebagai sebuah gerakan bersama. Panduan Menyusun Program Komunikasi dan Advokasi PNPM Mandiri 2013-2014

97

Pendekatan Komunikasi & Advokasi Kegiatan komunikasi & advokasi PNPM Mandiri selama ini telah dilakukan dengan mengembangkan beberapa media komunikasi dan publikasi. Baik secara langsung melalui forum-forum pertemuan, maupun secara tidak langsung dengan mengembangkan berbagai media sesuai fungsi dan kegunaannya. Tantangan untuk mendapatkan persepsi budaya program yang positif dari berbagai kalangan, serta membuat masyarakat paham mengenai jati diri program, maka diperlukan pendekatan-pendekatan berikut: • Mengoordinasikan seluruh kegiatan terkait komunikasi & advokasi melalui Desk Komunikasi yang berada di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dan pengawasan Sekretariat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri, baik yang akan dilakukan secara langsung melalui forum-forum musyawarah dan secara tidak langsung melalui berbagai jenis media/saluran komunikasi. • Sinkronisasi kegiatan komunikasi & advokasi antar-kementerian/ lembaga (sektor) pengelola PNPM Mandiri untuk efektivitas waktu dan dana, serta meningkatkan liputan media dan gaung pesan yang akan dikomunikasikan. • Integrasi kegiatan komunikasi & advokasi dibutuhkan, terutama bagi kegiatan-kegiatan utama komunikasi & advokasi yang dinilai strategis dan diperkirakan akan berdampak besar. Pengintegrasian ini sejatinya melandasi setiap kegiatan-kegiatan komunikasi & advokasi yang akan dikembangkan dan dilaksanakan, baik Tim Pengendali atau Tim Koordinasi PNPM Mandiri, instansi sektoral atau pihak-pihak yang peduli dalam penanggulangan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat. 98

• Mengomunikasikan secara terus-menerus pesan-pesan utama kepada masyarakat luas, serta mendukung dan mendorong peningkatan pemahaman masyarakat, pelaku PNPM sendiri, pemerintah daerah, Dewan Perwakilan Rakyat, pihak swasta dan media massa terhadap pesan-pesan utama tersebut, melalui media dan saluran yang tepat. • Penggunaan secara benar dan tepat elemen-elemen seperti karakteristik pembawa pesan, logo, slogan dengan cara/bentuk yang sama (single voice) sehingga instansi/kementerian/lembaga (sektor) apapun yang mengomunikasikannya, napas “PNPM Mandiri” nampak jelas di dalamnya. Khusus mengenai Logo PNPM Mandiri, digunakan satu logo yang telah ada dan penggunaannya dalam berbagai produk sosialisasi dan dokumen mengacu pada Buku Panduan Penggunaan Logo PNPM. Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

• Pemantauan dan evaluasi kegiatan komunikasi dan dampaknya, serta mendorong terlaksananya praktik tata kelola program yang baik di berbagai tingkatan pemerintahan dan konsultan/fasilitator. • Pengelolaan yang baik setiap fasilitas layanan informasi/ komunikasi, materi publikasi cetak dan online (social media), perpustakaan yang dimiliki/dikelola oleh PNPM Mandiri serta program-program PNPM yang dikelola kementerian/lembaga.

Sumber Dana Dukungan pembiayaan Program Komunikasi & Advokasi PNPM Mandiri dapat berasal dari masing-masing institusi/kementerian/ lembaga (sektor) yang menyelenggarakan program komunikasi & advokasi, atau pada Tim Pengendali, Tim Koordinator, Satuan Kerja PNPM Mandiri di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Anggaran untuk kegiatan komunikasi & advokasi ini perlu diupayakan untuk dapat dialokasikan dari APBN, APBD, lembaga donor, dan dari partisipasi dunia usaha sebagai CSR. Pola pertangungjawaban penggunaan anggaran mengacu pada peraturan dan perundangan yang berlaku.

Monitoring Dan Evaluasi Mekanisme Monitoring Dan Evaluasi Monitoring dan evaluasi bertujuan agar setiap penanggungjawab dan pengambil keputusan dapat mengetahui keberhasilan maupun permasalahan yang dihadapi sedini mungkin untuk dapat ditangani secara tepat waktu. Monitoring meliputi aspek proses pelaksanaan komunikasi dan pengaruh yang terbentuk sebagai berikut: 1. Proses sosialisasi, ialah memonitor dan mengevaluasi apakah aktivitas komunikasi yang dilaksanakan telah sesuai dengan strategi dan program yang telah disusun. 2. Pengaruh komunikasi dimonitor untuk menjawab capaian indikator keberhasilan sosialisasi, sebagai berikut: • Meningkatnya pemahaman masyarakat luas, • Diperolehnya dukungan yang kuat dari berbagai pihak, terutama Pemerintah Daerah, Dewan Perwakilan Rayat, swasta dan media massa, • Meningkatnya kesadaran dan partisipasi masyarakat terhadap pelaksanaan PNPM Mandiri, Panduan Menyusun Program Komunikasi dan Advokasi PNPM Mandiri 2013-2014

99

• Meningkatnya komunikasi dan koordinasi kerjasama antarinstansi/sektor dan terbangunnya kemitraan dengan berbagai pihak • Terciptanya sistem tata kelola yang baik (good governance) sebagai kesadaran yang tumbuh sendiri dalam pelaksanaan PNPM Mandiri, yang salah satunya dapat ditandai dengan semakin rendahnya angka penyimpangan dana dan pelanggaran kode etik. Pelaksanaan kegiatan pemantauan dan evaluasi ini akan melibatkan unsur-unsur komunikasi terkait lainnya seperti unit penanganan pengaduan/masalah dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari kegiatan monitoring dan evaluasi program secara keseluruhan. Indikator keberhasilan dari aspek proses, dapat disesuaikan dengan jadwal monitoring dan evaluasi program PNPM Mandiri secara umum. Pelaksana Monitoring Dan Evaluasi Unit yang melakukan monitoring terhadap proses dan keberhasilan komunikasi adalah institusi penyelenggara komunikasi dan sosialisasi sendiri dengan bekerjasama dengan lembaga independen, serta Desk Komunikasi yang terbentuk di bawah koordinasi Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan pengawasan dan pengendalian dari Tim Sekretariat Kelompok Kerja Pengendali PNPM Mandiri. Peranan Unit Penanganan Pengaduan/Masalah, disamping menampung pengaduan yang berkaitan dengan substansi program PNPM Mandiri, juga menampung dan menyalurkan respon terhadap kegiatan komunikasi & advokasi.

100

Melalui koordinasi kerja yang baik, informasi yang diterima unit penanganan pengaduan/masalah PNPM Mandiri dapat diteruskan ke Tim Koordinasi kabupaten dan pimpinan daerah untuk ditindaklanjuti penanganannya dengan tepat waktu dan tepat sasaran. Informasi tersebut juga disampaikan kepada pelaksana sosialisasi untuk perbaikan program sosialisasi apabila diperlukan.


Mekanisme Pengelolaan Umpan Balik Keberhasilan penyelanggaraan PNPM Mandiri membutuhkan masukan dari berbagai pihak. Oleh karena itu umpan balik dari seluruh pihak yang terlibat mutlak diperlukan. Mekanisme penyampaian umpan balik dapat dilakukan dengan terus membuka kotak pos, melakukan wawancara dengan penerima manfaat, atau mengaktifkan bagian komunikasi pelaksana PNPM Mandiri untuk menerima masukan baik disampikan secara langsung ataupun melalui media umum seperti surat, SMS, atau lewat telepon. Termasuk di sini dengan mengevalusi laporan media massa, dalam berita dan bentuk produk media lainnya.

Indikator Pencapaian Indikator pencapaian perlu dibuat untuk setiap kegiatan komunikasi & advokasi yang dikembangkan dan dilaksanakan guna mengukur efisiensi, efektivitas dan dampak yang dihasilkan. Indikator pencapaian dapat bersifat kuantitatif ataupun kualitatif. Penetapan indikator pencapaian akan merujuk pada sasaran kegiatan komuniasi & advokasi PNPM Mandiri beserta fokus dari masing-masing kegiatan.

101


Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator

Fokus/ Target

Adanya media-media sederhana yang mendorong proses dialog dan refleksi kritis antara warga. Terjadinya proses belajar warga yang kritis dan reflektif serta relevan dengan kebutuhan belajar.

• Adanya keterlibatan fasiltiator dalam proses komunikasi dengan pihak lain/perumus kebijakan. • Adanya media sebagai alat bantu mengomunikasikan gagasan.

Fasilitator mempunyai kemampuan fasilitasi proses belajar warga

Fasilitator yang mempunyai kemampuan mengomunikasikan gagasan masyarakat kepada pengambil kebijakan dan pihakpihak lain

• Proses belajar merangsang keterlibatan aktif warga belajar dan interaktif

• Adanya rancangan proses belajar yang interaktif dengan materi yang di-kembangkan oleh fasilitator sendiri.

Indikator & Kriteria

Fasilitator mempunyai kemampuan mengembangkan media sederhana bersama warga

Fasilitator mempunyai kemampuan merancang proses belajar warga.

Tujuan

Indikator pencapaian diantaranya dapat mengacu pada tabel berikut ini:

102


• Dokumen praktik baik dalam hal komunikasi • Media komunikasi gagasan warga • FGD Observasi

• FGD • Observasi

Media/ alat bantu pembelajaran warga

• Dokumen • Observasi • Wawancara dengan warga

Metode & Instrumen


*) lebih detail, baca Panduan Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan 2013-2014.


Fokus/ Target

Meningkatkan kemampuan advokasi warga dalam mempengaruhi kebijakan pemerintahan daerah dan pusat.

Meningkatkan pemahaman tentang konsep forum musyawarah warga.

• Adanya kegiatan-kegiatan advokasi yang agendanya sesuai aspirasi warga. • Ada media-media advokasi yang berbasis pada pengalaman warga.

• Ada forum musyawarah warga yang menerapkan konsep dan pengalaman good governance • Ada media yang memuat pesan tentang konsep dan pengalaman pengembangan forum musyawarah warga

• Ada satu perencanaan di desa/kelurahan yang mengintegrasikan berbagai kebutuhan masyarakat/ pihak. • Adanya media dan saluran komunikasi tentang sistem dan pengalaman dalam perencanaan pembangunan dan program yang dapat diakses berbagai pihak.

• Ada media dan saluran komunikasi tingkat kelurahan yang memuat pesan-pesan good governance • Ada sistem transparansi dan akuntabilitas program • Ada sistem pengaduan masyarakat dan penyelesaiannya

Meningkatkan pemahaman dan sikap pemerintah desa/ kelurahan dan warga tentang penyelenggaraan dan prinsip-prinsip good governance.

Meningkatkan pemahaman, sikap dan keterampilan aparatur desa/ kelurahan mengakomodasi aspirasi warga ke dalam perencanaan desa/ RPJMDes/ renstra kelurahan


Tujuan

103

• Dokumen • FGD • Observasi

• FGD • Observasi • Dokumen

• Dokumen • FGD • Wawancara • Observasi

• Dokumen • Observasi • Wawancara dengan warga dan aparatur desa/ kelurahan

Metode & Instrumen

Memperkuat Kerjasama PNPM dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam proses perencanaan dan penganggaran

Fokus/ Target

Mengembangkan sistem pertukaran informasi dan komunikasi antar pihak yang mendukung good governance dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kabupaten/ kota

Lobby dan negosiasi

Menghidupkan komunitas belajar tingkat Kota atau Kabupaten

Tujuan

104


• Dokumen • Wawancara/ FGD • Observasi

• Portal internet • Dokumen • Wawancara/ FGD • Observasi

• Adanya rancangan kegiatan learning from experience berbasis teknologi media yang disepakati para pihak • Adanya kesepakatan para pihak untuk menetapkan portal bersama • Adanya informasi tentang good governance dan pemberdayaan masyarakat yang dipertukarkan • Tingkat kunjungan media internet • Tingkat partisipasi unsur-unsur para pemangku kepentingan

• Dokumen • Wawancara/ FGD • Observasi

Metode & Instrumen

Adanya rancangan rencana aksi bersama

• Adanya rancangan kegiatan forum yang interaktif • Adanya representasi unsur-unsur para pemangku kepentingan dalam forum • Adanya Media KIE good governance dan pemberdayaan masyarakat



Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/ Lembaga

Fokus/ Target

Perbaikan prosedur pelaksanaan sub program PNPM Mandiri agar tidak bertentangan dengan tujuan dan nilai-nilai pemberdayaan masyarakat

Meningkatkan pemahaman jajaran pemerintah pada kementerian/ lembaga terhadap falsafah dasar dan nilai-nilai pemberdayaan.

Tujuan

105

Dokumen kebijakan

• Dokumen proses • Observasi • Diskusi kelompok terfokus (FGD) dengan sample pejabat kunci

• Adanya rancangan proses belajar baik untuk dialog kritis maupun studi lapangan • Penggunaan media-media pengerak?? diskusi dalam dialog kritis • Peserta belajar dari berbagai kementrian/lembaga dan berbagai jabatan • Keterlibatan secara aktif peserta dalam dialog • Kontribusi tulisan dan/atau dokumentasi lain bagi pusat informasi pemberdayaan • Keaktifan dalam berbagai program pembedayaan yang tidak dibatasi oleh tugas, pokok dan fungsi utama jabatan • Adanya perubahan prosedur yang mendukung proses pemberdayaan • Adanya kebijakan-kebijakan baru yang membuka ruang bagi proses pemberdayaan

Metode & Instrumen


Menggalang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat

Fokus/ Target

Terbangunnya kerjasama dengan politisi agar mereka mampu memasukkan klausul-klausul pemberdayaan masyarakat dalam peraturan perundangundangan, terutama UU Desa, UU Pemerintahan Daerah, dan UU lain yang relevan

• Jumlah dan sifat interaksi (pertemuan, lobby, advokasi, dan sebagainya) dan pola relasi antara personil PNPM dengan anggota parlemen • Klausul-klausul yang mendukung dan mendorong pemberdayaan masyarakat dalam UU yang relevan

Policy brief tematik tentang PNPM Mandiri dengan angle argumen yang sesuai dengan kepentingan politik partai

Jadwal dan agenda persidangan yang membahas UU yang relevan dengan PNPM

Mengetahui mekanisme dan proses legislasi

Mengembangkan instrumen advokasi

• Peta politik anggota dewan, fraksi dan partai politik • Daftar nama politisi yang potensial untuk menjadi kawa


Memetakan posisi, pengaruh dan kepentingan anggota dewan

Tujuan

106


• Catatan/laporan kegiatan dengan anggota parlemen • Dokumen naskah UU yang relevan

Dokumen yang bersangkutan

Dokumen yang dihasilkan

Metode & Instrumen



Fokus/ Target

Memprakarsai tiga projek percontohan pembangunan masyarakat yang melibatkan sektor swasta di daerah

Memprakarsai satu projek percontohan pembangunan masyarakat yang melibatkan sektor swasta, di tingkat nasional

Mengembangkan kapasitas CSR tiga perusahaan di tingkat daerah

Mengembangkan kapasitas CSR satu perusahaan di tingkat nasional

Pengembangan pemahaman bersama tentang CSR

Tujuan

107

• Perusahaan mengalokasikan dana dari profit dan stafnya untuk program pembangunan masyarakat • Rencana pembangunan masyarakat berdasarkan kajian dan perencanaan partisipatif masyarakat bersama perusahan • Kegiatan-kegiatan pelaksanaan program yang direncanakan

• Kegiatan pembelajaran (lokakarya dan pelatihan dengan para pemangku kepentingan di daerah • Pernyataan kebijakan perusahaan tentang CSR • Alokasi staf perusahaan pada prakarsa pembangunan masyarakat

• Dokumen perencanaan • Laporan kegiatan dan keuangan

• Laporan kegiatan pembelajaran • Kajian dokumen perusahaan • Wawancara dengan manajemen perusahaan

• Evaluasi partisipatif diakhir pelatihan, lokakarya atau pertemuan • Laporan-laporan pertemuan • Wawancara pasca pelatihan dengan sample peserta

• Pertemuan informal dengan pelaku kunci sektor swasta • Pertemuan dihadiri oleh representasi para pemangku kepentingan • Publikasi tentang konsep dan peluang CSR dalam bingkai PNPM Mandiri • Ungkapan pemahaman tentang konsep CSR para pemangku kepentingan • Kegiatan pembelajaran (lokakarya dan pelatihan dengan para pemangku kepentingan di tingkat nasional • Pernyataan kebijakan perusahaan tentang CSR • Alokasi staff perusahaan pada prakarsa pembangunan masyarakat

Metode & Instrumen



Fokus/ Target

Terbangunnya sistem pemantauan dan analisa media yang terpadu dalam sistem pemantauan dan evaluasi program

Terbangunnya kerjasama dengan media yang menghasilkan liputan yang dipublikasikan

Tujuan

108


• Adanya staf dengan peran dan tanggungjawab dalam hal monitoring dan analisa tercakup dalam pemerian kerjanya • Kegiatan analisa media; • Pelaporan dan desiminasi analisa media

• Jumlah liputan yang dipublikasikan dalam beragam media • Sebaran atau jangkauan media yang bersangkutan • Mutu liputan (objektivitas, relevansi, nilai kritis, dan sebagainya)


• Dokumen • Laporan pemantauan dan analisa media (content analysis)

Dokumentasi media yang bersangkutan

Metode & Instrumen

Rencana Kegiatan Komunikasi & Advokasi 2013/2014

Jun

Mei

Apr

Mar

Feb

Jan

Des

Nov

Ok

Sep

Aug

Jul

Jun

x x x x x

x x x x

K/L dapat mengadopsi prinsip dan mekanisme PNPM untuk program yang dijalankan

x

x x x x x

•

x

x

x

x

Penanggulangan kemiskinan tanggung jawab bersama K/L

•

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM menjunjung tata kelola yang baik;

Media Belajar Warga

•

PNPM layak diadopsi ke pembangunan regular

x

Ruang Belajar Masyarakat

•

Pentingnya keberlanjutan program dan kepastian pendanaan

Pojok PNPM

•

PNPM memiliki prinsip dan mekanisme teruji hasil dan dampaknya bagi penanggulangan kemiskinan

4

Membangun Dialog Pembelajaran antar Kementerian/ Lembaga

•

Penanggulangan kemiskinan tanggung jawab bersama

Bupati Saba Desa

•

x

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM menjunjung tata kelola yang baik; Petingnya transparasi, akuntabilitas dan pengawasan berbasis masyarakat (Audit Sosial); PNPM Mandiri komit untuk hapuskan praktik korupsi

Pedoman umum & pelaksanaan

•

x

Pembuatan poster/leaflet/booklet

Pentingnya konsolidasi dan integrasi perencanaan

x

Lobbying/negosiasi

•

x

x

Dana PNPM milik bersama, untuk atasi kemiskinan dan kemajuan wilayah, gunakan sesuai prioritas

x

Studi banding

•

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM menjunjung tata kelola yang baik; Petingnya transparasi, akuntabilitas dan pengawasan berbasis masyarakat (Audit Sosial); PNPM Mandiri komit untuk hapuskan praktik korupsi

Talkshow/ built-in content TV

•

Talkshow radio

Pelatihan

Workshop/ Rapat Kerja

x

x

Memperkuat Kerjasama PNPM dan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Proses Perencanaan dan Penganggaran

Frekuensi

x

x

3

x

x

x

Perdesaan

x

x

x


x

x

x

Papan informasi

Pisew

Radio komunitas

x

Pelatihan masyarakat

Perkotaan

Pertemuan warga

x

x

2


PSF

x

Desk komunikasi

Format laporan/ringkasan

Pelatihan dengan materi komunikasi

x

•

PNPM komit untuk hapuskan praktik korupsi

•

Bahan informasi strategi & wasmas

•

Panduan Pembentukan LPM

Petingnya transparasi, akuntabilitas dan pengawasan berbasis masyarakat (Audit Sosial)

PNPM menjunjung tata kelola yang baik


PNPM milik rakyat, bukan partai politik

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia

•

Cara komunikasi yang efektif

•

Bappenas

Pesan

Kominfo

Waktu

•

Memperkuat Kapasitas Komunikasi Fasilitator/Konsultan

1

Aktivitas & Saluran Komunikasi

No.

Setpokja

Penyelenggara

x x

x x

x

Memfasilitasi VIP visit

Memfasilitasi study visit/ SSKE

Infrastruktur PNPM lebih murah, diusulkan, dikerjakan, dikelola dan dipelihara masyarakat;

•

Internasional

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM dikelola sendiri oleh masyarakat; PNPM Menjunjung tata kelola yang baik, transparan, akuntabel dan diawasi masyarakat (Audit Sosial), komit hapus korupsi;

•

Siapapun dapat berperan dalam penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat

•

9

x

Pemberdayaan masyarakat sebagain gerakan bersama untuk mempercepat kesejahateraan

•

Penganggulangan kemiskinan = keberlanjutan PNPM = kepastian pendanaan

•

Penanggulangan kemiskinan merupakan tanggung jawab dan prioritas bersama

•

PNPM layak untuk diadopsi ke dalam sistem pembangunan regular

•

x

Pentingnya keberlanjutan program dan kepastian pendanaan

•

x x

PNPM memiliki prinsip dan mekanisme teruji hasil dan dampaknya bagi penanggulangan kemiskinan

•

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM Menjunjung tata kelola yang baik; Petingnya transparasi, akuntabilitas dan pengawasan berbasis masyarakat (Audit Sosial); PNPM komit untuk hapuskan praktik korupsi

x

•

x

x

x

x

x

x

SMS Blast (Temnas)

x

Pertunjukan rakyat (Temnas)

Baliho (Temnas)

x

x

Videotron (Temnas)

Built-in content TV

x

Talkshow TV (Temnas)

x

x

x

Talkshow radio (Temnas)

x

Kampanye anti-korupsi

x

x

x

Kerjasama dengan CSO

x

x

x

x

x

Program magang

x

x

Website dan media sosial

x x

x

Pojok PNPM

Info tematik untuk akademisi

Paket Informasi PNPM Mandiri

x x

x

Temu Nasional (Temnas)

x

Umum & Akademisi

Breakfast meeting with media

x

x

8

Media massa dapat berpartisipasi dalam pengawasan program secara berimbang

•

x

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM Menjunjung tata kelola yang baik; Petingnya transparasi, akuntabilitas dan pengawasan berbasis masyarakat (Audit Sosial); PNPM komit untuk hapuskan praktik korupsi

Media monitoring

•

Editor gathering

Pentingnya peran swasta dalam perencanaan pembangunan daerah, keberlanjutan program dan kepastian pendanaan

Media field visit

•

Swasta sebagai mitra pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat

Press release bulanan

PNPM terbuka untuk kerjasama dan bermitra

•

x


x

7

Pojok PNPM

x

Info tematik

•

Studi banding

x

Talkshow

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM menjunjung tata kelola yang baik

•

Workshop


Penganggulangan kemiskinan = keberlanjutan PNPM = kepastian pendanaan

x

6

•

Penanggulangan kemiskinan merupakan prioritas bersama

x

Pembuatan panduan teknis/pelaksanaan

•

x

x

PNPM sebagai program Pemerintah Indonesia; PNPM milik rakyat, bukan partai politik; PNPM Menjunjung tata kelola yang baik; PNPM komit untuk hapuskan praktik korupsi

Kerjasama perpusatakaan

•

Info kebijakan/ data tematik

Pembuatan kalender

Lobbying

Rapat Dengar Pendapat

Menggalang Dukungan Dewan Perwakilan Rakyat

5

Panduan. Mengawal Komitmen Pemberdayaan Masyarakat dalam Program Penanggulangan Kemiskinan

Recommend Documents