BAB
I PENDAHULUAN 1.1
Umum Pada tanggal 30 Agustus 1999, antara Indonesia dan Portugis terjadi referendum yang
disponsori oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Dalam referendum tersebut mayoritas penduduk Timor Timur memilih merdeka dari Indonesia. Selanjutnya Pada 20 Mei 2002, Timor-Timur diakui secara internasional sebagai suatu negara merdeka dengan nama Timor Leste. Setelah Timor-Timur berpisah dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, banyak penduduk Timor-Timur yang memilih untuk menjadi warga negara Republik Indonesia. Mereka menetap di Indonesia, khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Penduduk Timor-Timur yang pindah ke Provinsi Nusa Tenggara Timur tersebut selanjutnya akan disebut sebagai warga baru asal Timor-Timur (WB-ATT).
1.2
Tujuan Pendataan WB-ATT ini dimaksudkan untuk menyediakan data mikro mengenai
kondisi demografi, sosial ekonomi dan perumahan secara khusus bagi WB-ATT yang bertempat tinggal di Provinsi NTT dengan kondisi yang mutakhir, yaitu kondisi tahun 2013. Selanjutnya hasil pendataan lengkap tersebut akan digunakan pemerintah sebagai dasar perencanaan alokasi bantuan dan pelayanan oleh pemerintah.
1.3
Ruang Lingkup Pendataan ini mencakup seluruh rumah tangga berkategori WB-ATT (sesuai dengan
konsep dan definisi WB-ATT) yang bertempat tinggal di Provinsi NTT.
1
1.4
Jenis Data yang Dikumpulkan Jenis data yang dikumpulkan pada pendataan menggunakan daftar WB-ATT
mencakup: a. Susunan anggota rumah tangga meliputi nama lengkap, hubungan dengan kepala rumah tangga, jenis kelamin, dan status perkawinan b. Keterangan anggota rumah tangga meliputi umur, tempat lahir, kewarganegaraan, suku bangsa orang tua kandung dan riwayat tempat tinggal. c. Keterangan pendidikan anggota rumah tangga 5 tahun ke atas. d. Keterangan kegiatan ketenagakerjaan anggota rumah tangga 10 tahun ke atas. e. Keterangan perumahan
1.5
Tahapan Kegiatan Kegiatan pendataan WB-ATT meliputi verifikasi dan snowballing keberadaan rumah
tangga WB-ATT berdasarkan informasi yang diperoleh dari hasil SP 2010 pada para narasumber. Pendataan seluruh anggota rumah tangga WB-ATT di Provinsi NTT menggunakan kuesioner WB-ATT.
1.6
Petugas Lapangan Secara umum petugas WB-ATT dialokasikan sesuai kepadatan/keberadaan WB-ATT
di wilayah tugasnya. Berikut adalah garis besar pengalokasian petugas WB-ATT tersebut: 1. Wilayah konsentrasi keberadaan WB-ATT. Pada wilayah konsentrasi penuh keberadaan WB-ATT (merujuk pada jumlah rumah tangga di preprinted) petugas WB-ATT diset secara tim. Satu tim terdiri 3 (tiga) orang petugas pendataan WB-ATT, yang terdiri dari: a. Dua orang petugas pendataan WB-ATT (PCL 1 dan PCL2) •
Diutamakan bukan dari WB-ATT
•
Melakukan verifikasi terhadap calon rumah tangga sasaran
•
Mengumpulkan keterangan rumah tangga
b. Seorang petugas pendataan WB-ATT (PCL3)
2
•
Diutamakan dari WB-ATT sendiri
•
Informan deteksi dini calon rumah tangga sasaran
•
Komunikasi dengan tokoh masyarakat dan narasumber lainnya
•
Tugas lainnya yang mendukung
Beban tugas untuk masing-masing tim berdasarkan preprinted adalah sejumlah 100 – 200 RT WB-ATT. Selanjutnya seorang pengawas/pemeriksa ditugaskan untuk mengkoordinir 3 (tiga) sampai 4 (empat) tim. 2. Wilayah bukan konsentrasi/jarang keberadaan WB-ATT. Pada wilayah bukan konsentrasi/jarang keberadaan WB-ATT pendataan akan dilakukan oleh tim task force dimana masing-masing tim task force terdiri dari 2 (dua) orang petugas pendataan. Satu tim task force dibebani 4 (empat) wilayah tugas. Namun demikian apabila beban tugas tersebut sudah dapat diselesaikan sebelum berakhir masa pencacahan, maka suatu tim task force dapat membantu tugas tim task force lain yang belum selesai. Di tingkat kabupaten/kota ditempatkan satu atau dua orang koordinator lapangan untuk mengkoordinasikan seluruh pengawas di suatu wilayah kabupaten/kota tergantung dari banyaknya jumlah rumah tangga WB-ATT dari preprinted SP2010.
1.7. Dokumen yang Digunakan Dokumen yang digunakan dalam kegiatan pendataan WB-ATT terdiri dari peta wilayah (desa, blok sensus), daftar preprinted, daftar pertanyaan dan buku pedoman, yaitu: 1. Peta wilayah (desa/kel, blok sensus) 2. Preprinted SP2010 (PC1) 3. Daftar TAMBAHAN (DT) 4. Daftar SARINGAN (DS) 5. Daftar REKAPITULASI (RKP) 6. Daftar WB-ATT 7. Stiker 8. Buku pedoman pendataan
3
1.8. Jadwal Pelaksanaan Pelaksanaan Pendataan WB-ATT mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPS pusat dan daerah di seluruh Provinsi NTT. Kegiatan yang mencakup seluruh kegiatan mulai dari persiapan sampai pelaporan kegiatan memiliki jadwal sebagai berikut:
Tabel 1. Rancangan Jadwal Kegiatan Pendataan WB-ATT
No.
Uraian Kegiatan
Jadwal Pelaksanaan
(1)
(2)
(3)
1 2 3 4 5 6 7 8
A. Persiapan Penyusunan draft kuesioner dan pedoman Presentasi di hadapan pimpinan BPS dan Tim BPS Rapat dengan Gubernur NTT Pembahasan metodologi, kuesioner dan pedoman Workshop persiapan pengolahan data preprinted Rapat Interdep (BPS, Kemenkokesra, Kemenaker, Kemenpera, Bappenas, PU) Uji coba WB-ATT dan konsultasi ahli Rateknis WB-ATT (Deputi Bidang Stat. Sosial, Tim BPS, BPS Prov NTT dan 8 BPS Kab/Kota)
28 Februari 2013 4 Maret 2013 5 Maret 2013 6-9 Maret 2013 6-9 Maret 2013 19 Maret 2013 19-23 Maret 2013 21-23 Maret 2013
9 10
Pelatihan Innas Pelatihan Petugas
26-28 Maret 2013 1-6 April 2013
1 2
B. Pelaksanaan Pengumpulan data Supervisi lapangan
8-30 April 2013 11-30 April 2013
1 2 3
C. Pengolahan Editing/Entry Data Kompilasi dan validasi data Rekapitulasi dan exercise klasifikasi rumah tangga sasaran
1 2
D. Evaluasi Hasil dan Publikasi Presentasi Hasil Penyusunan Laporan Akhir
4
15 April-5 Mei 2013 15 April-10 Mei 2013 20-29 Mei 2013
30 Mei 2013 3-10 Juni 2013
1.9
Arus Dokumen
Keterangan : Tulisan tebal artinya dokumen sudah dalam keadaan terisi
Gambar 1. Arus dokumen pendataan Warga Baru Asal Timor Timur(WB-ATT)
5
1.10 Statistik yang Dihasilkan Hasil pendataan WB-ATT di Provinsi NTT ini akan menghasilkan berbagai statistik yang berkaitan dengan rumah tangga WB-ATT sebagai berikut: 1. Tingkat kelayakan hunian rumah tangga WB-ATT. 2. Wealth indeks rumah tangga WB-ATT. 3. Persentil pengeluaran (pendapatan) rumah tangga WB-ATT. 4. Indeks kondisi sosial rumah tangga WB-ATT lain.
6
BAB
II URAIAN TUGAS 2.1.
Struktur Organisasi Struktur organisasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah seperti
terlihat dalam Gambar 2.1 sebagai berikut:
KEPALA BPS
DEPUTI BIDANG STATISTIK SOSIAL
DIREKTUR STATISTIK KESRA
KEPALA BPS PROVINSI
KASUBDIT STATISTIK KESEHATAN DAN PERUMAHAN
KEPALA BPS KABUPATEN/KOTA
KORLAP
PENGAWAS (PML) KETERANGA Garis Komando
TIM PENCACAH
TASK FORCE
Garis Koordinasi
Gambar 2.1. Struktur Organisasi Pendataan WB-ATT
7
Tingkat Pusat 1) Pengarah adalah Kepala BPS dan Deputi Bidang Statistik Sosial. 2) Penanggung jawab survei adalah Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat. 3) Penanggung jawab teknis adalah Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan dibantu Kepala Subdirektorat di lingkungan Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat. Tingkat Daerah 1) Pengarah adalah Kepala BPS Provinsi. 2) Penanggungjawab teknis daerah adalah Kepala Bidang Statistik Sosial. 3) Penanggung jawab survei di tingkat Kabupaten/Kota adalah Kepala BPS Kabupaten/Kota.
2.2. Tugas dan Tanggung Jawab Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat 1) Bertanggung jawab atas penyelenggaraan kegiatan. 2) Mengkoordinasikan kegiatan persiapan WB-ATT. 3) Menyusun rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya. 4) Menyusun jadwal kegiatan. 5) Membuat laporan perkembangan pelaksanaan kegiatan. Kepala Subdirektorat Statistik Kesehatan dan Perumahan 1) Menyusun anggaran kegiatan. 2) Menyusun kuesioner dan buku pedoman. 3) Mengatur kegiatan pelatihan Instruktur Nasional, Koordinator Lapangan, dan Task Force Pusat. 4) Merancang kegiatan pelaksanaan pendataan WB-ATT 5) Merancang kegiatan supervisi. 6) Membuat laporan teknis pelaksanaan. Kepala BPS Provinsi 1) Menentukan susunan petugas. 2) Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah. 3) Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi dan pelaksanaan lapangan.
8
Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi 1) Menyeleksi pencacah dan pengawas untuk setiap kabupaten/kota. 2) Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen. 3) Menyusun laporan pelaksanaan kegiatan survei Kepala BPS Kabupaten/Kota 1) Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya. 2) Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan. 3) Mengawasi pelaksanaan lapangan dalam rangka mengevaluasi prosedur pelaksanaan lapangan dan penerapan konsep/definisi yang digunakan. 4) Mengirim hasil pencacahan ke pusat pengolahan di provinsi. 5) Membuat dan mengirim laporan pelaksanaan kepada penanggung jawab survei tingkat provinsi.
2.3. Organisasi Lapangan Organisasi lapangan pendataan WB-ATT seperti terlihat pada Gambar 2.2 sebagai berikut: BPS PUSAT BPS PROVINSI NTT
BPS KABUPATEN/KOTA
BPS KABUPATEN/KOTA
TIM 1
KORLAP
KORLAP
PENGAWAS (PML)
PENGAWAS (PML)
TIM 2
PCL 1
PCL 2
TIM 3
PCL 3
TASK FORCE
TIM 1
TIM 2
PCL 1
PCL 2
TIM 3
TASK FORCE
PCL 3
Gambar 2.2 Organisasi Lapangan Pendataan WB-ATT 9
2.4. Uraian Tugas Petugas WB-ATT Di bawah ini adalah uraian tugas dari masing-masing petugas pendataan WB-ATT:
2.4.1. Koordinator Lapangan (Korlap) WB-ATT Secara umum rangkaian tugas Korlap yang merupakan personil dari BPS pusat adalah sebagai berikut: 1. Melakukan verifikasi keberadaan rumah tangga WB-ATT berdasarkan rekap dokumen preprinted SP 2010 per kecamatan di kabupaten/kota wilayah tugasnya. 2. Membuat jadwal koordinasi lapangan untuk setiap pengawas/pemeriksa WB-ATT. 3. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pengawas/pemeriksa WB-ATT. 4. Mendistribusikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis maupun jumlahnya kepada pengawas WB-ATT dan mengumpulkan kembali daftar isian yang telah diisi oleh petugas pendataan WB-ATT. 5. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar-daftar yang digunakan, terutama konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian ini tidak lengkap, tidak konsistensi atau tidak wajar tanyakan kembali kepada petugas pendataan WB-ATT. 6. Posisi fungsional sebagai Wakil Kepala BPS Kab/Kota. 7. Melaksanakan seluruh tugas selama pelaksanaan pendataan lapangan sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2.4.2. Petugas Pengawas/Pemeriksa Lapangan WB-ATT Secara umum tugas pengawas/pemeriksa lapangan WB-ATT sebagai berikut: 1. Mengikuti pelatihan petugas pengawas/pemeriksa lapangan WB-ATT. 2. Seorang pengawas/pemeriksa lapangan membawahi 3-5 tim. 3. Menerima wilayah tugas dari Korlap 4. Membagi wilayah tugas kepada petugas WB-ATT 5. Membuat jadwal pengawasan/pemeriksaan dan pelaksanaan lapangan untuk setiap tim pendataan. 6. Memantau setiap saat keberadaan dan pergerakan petugas WB-ATT. 7. Mendampingi setiap petugas pendataan WB-ATT paling sedikit satu hari selama periode pendataan. Pendampingan dimulai dari pendataan WB-ATT yang dinilai paling lemah dan dilakukan sedini mungkin, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi dapat dikurangi/dihindari. 10
8. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui dalam pendataan WB-ATT, jika menemukan masalah yang meragukan tentang konsep dan definisi, pengawas harus mengacu pada buku pedoman pendataan WB-ATT atau catatan yang diberikan selama pelatihan. 9. Mendistribusikan dokumen yang diperlukan sesuai dengan jenis maupun jumlahnya kepada petugas pendataan WB-ATT dan mengumpulkan kembali daftar isian yang telah diisi oleh petugas pendataan WB-ATT. 10. Bersama petugas pendataan WB-ATT mengenali dan mengelilingi batas terluar pada daerah tugas (desa yang berisi blok sensus) sehingga petugas pendataan WB- ATT dapat melakukan pendataan di desa yang merupakan wilayah tugasnya pada batasbatas blok sensus yang benar. 11. Mengawasi petugas (PCL1 dan PCL 2) untuk selalu mewawancarai WB-ATT di rumah WB-ATT tersebut 12. Memeriksa ketertiban dan kebenaran pengisian daftar-daftar yang digunakan, terutama konsistensi atau kelengkapannya. Bila isian ini tidak lengkap, tidak kosisten atau tidak wajar tanyakan kembali kepada petugas pendataan WB-ATT. 13. Menyerahkan daftar yang telah diisi dan diperiksa kepada Korlap. 14. Melaksanakan seluruh tugas sesuai jadwal yang telah ditentukan.
2.4.3. Uraian Tugas Petugas Pendataan WB-ATT dan Task Force Secara umum Task Force mempunyai tugas yang sama dengan petugas pendataan WB-ATT yaitu melakukan pendataan ke rumah tangga. Petugas pendataan WB-ATT (khusus PCL 1 dan PCL2) memiliki tugas sebagai berikut: 1. Mengikuti pelatihan petugas pendataan WB-ATT. 2. Mengenali wilayah tugas yaitu desa dan blok sensus bersama pengawas. 3. Melakukan verifikasi preprinted SP2010-C1 (dokumen preprinted SP 2010) yang menjadi tanggung jawabnya kepada kepala desa/lurah, dan ketua satuan lingkungan setempat secara berjenjang (misalnya: ke RW kemudian ke RT). 4. Melakukan proses snowballing terhadap keberadaan WB-ATT yang tidak tertera pada dokumen preprinted SP 2010 saat melakukan verifikasi, termasuk pada saat melakukan pendataan WB-ATT juga dilakukan proses snowballing pada rumah tangga WB-ATT terhadap keberadaan rumah tangga WB-ATT lain yang tidak tertera pada dokumen preprinted SP 2010. 11
5. Melakukan pendataan pada rumah tangga WB-ATT menggunakan kuesioner WB-ATT. 6. Menjalin kerja sama dengan pengawas/pemeriksa lapangan yang membawahinya (untuk tim task force kepada pengawas/pemeriksa lapangan yang berdekatan dengan wilayah tugasnya) dan semua responden. 7. Melakukan kunjungan ulang untuk wawancara yang belum selesai. 8. Mengoreksi dan memastikan kewajaran serta kelengkapan isian untuk meyakinkan bahwa semua pertanyaan telah diajukan ke responden dan semua jawaban responden telah dicatat dengan benar. 9. Setiap hari melapor kepada pengawas/pemeriksa lapangan (untuk tim task force melapor langsung kepada korlap) mengenai hasil pendataan lapangan dan mendiskusikan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan bersama pengawas/pemeriksa lapangan. 10. Anggota tim berupaya agar selalu bersama dalam satu lokasi. Mendata secara terpisah dapat dilakukan jika dirasa memungkinkan dan aman 11. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pendataan kepada pengawas/pemeriksa lapangan (untuk tim task force kepada korlap) secara bertahap, tanpa menunggu satu blok sensus selesai semuanya. Secara umum Petugas Pendataan WB-ATT ( PCL 3) memiliki tugas khusus sebagai berikut: 1. Membuka jalan kepada tim dengan melakukan komunikasi kepada penguasa wilayah atau tokoh masyarakat di wilayah tugasnya. 2. Memberikan informasi dini kepada PCL1 dan PCL2 tentang keberadaan WB-ATT di wilayah tugasnya. 3. Menggali informasi keberadaan WB-ATT dari narasumber dan menyisir keberadaan WB-ATT di wilayah tugasnya. 4. Tugas lainnya yang mendukung kelancaran pelaksanaan lapangan.
2.5. Persiapan Lapangan Dokumen, bahan, dan perlengkapan yang perlu dipersiapkan adalah: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 12
Peta wilayah blok sensus yang menjadi wilayah tugasnya. Preprinted PC1 Daftar TAMBAHAN (DT) Daftar SARINGAN (DS) Daftar REKAPITULASI (RKP) Daftar WB-ATT Stiker WB-ATT Stamp pad dan tinta. Buku pedoman pendataan
10. Pensil hitam, rautan, penghapus, dan lain-lain 11. Surat tugas atau surat pengantar (dengan cap/stempel dari aparat setempat). Dokumen-dokumen, bahan dan perlengkapan tersebut harus diyakinkan tidak ada yang kurang, baik dalam hal jumlah maupun kondisinya.
2.6. Pencarian Informasi Situasi dan Kondisi Wilayah Tugas Hal ini penting dilakukan karena situasi dan kondisi lapangan dapat mempengaruhi jadwal dan kelancaran pelaksanaan lapangan. Beberapa informasi yang perlu dikumpulkan antara lain terkait: 1. Letak geografis wilayah tugas. 2. Ketersediaan transportasi ke lokasi pendataan. Untuk mengantisipasi apabila ada lokasi pendataan yang membutuhkan biaya dan waktu khusus. 3. Profil masyarakat pada wilayah yang akan dituju untuk menerapkan teknik wawancara yang tepat digunakan. 4. Nara sumber untuk mendapatkan keberadaan WB-ATT
2.7. Koordinasi dan Komunikasi dengan BPS Provinsi NTT dan Pejabat Wilayah Tugas Sebelum mulai bertugas, koordinasi dan komunikasi seluruh petugas WB-ATT di Provinsi NTT dengan pejabat daerah di seluruh Provinsi NTT harus dilakukan. Hal ini dikarenakan proses pendataan WB-ATT ini sangat membutuhkan verifikasi dan informasi dari berbagai pihak mengenai keberadaan WB-ATT yang kemudian akan didata. Setiap petugas (Korlap, Pengawas/Pemeriksa dan Petugas Pendataan) WB-ATT mendapat surat pengantar atau surat tugas yang diperlihatkan sebagai tanda bukti kepada pejabat setempat maupun responden bahwa mereka adalah petugas pendataan WB-ATT. Kemahiran dalam berkomunikasi dengan pejabat setempat akan membantu tim untuk diterima masyarakat dengan baik.
2.8. Pengenalan Wilayah Tugas Salah satu langkah yang harus dilakukan oleh petugas pendataan WB-ATT sebelum verifikasi maupun snowballing adalah mengenali lokasi wilayah tugas. Berbekal peta blok sensus yang diperoleh dari BPS Kabupaten/Kota, pengawas/pemeriksa dan petugas pendataan 13
WB-ATT terlebih dulu harus mengunjungi wilayah tugas (desa) dan mengenali batas-batas wilayah (sesuai batas blok sensus terluar di suatu desa) yang harus dikunjungi. Adanya peta akan sangat membantu menentukan arah, jarak, dan letak suatu wilayah tugas. Dalam beberapa kasus, beberapa peta tidak sesuai dengan fakta lapangan. Untuk itu, Pengawas harus berkoordinasi dengan Korlap untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.
14
BAB
III TATA CARA PENDATAAN LAPANGAN Strategi pendataan perlu dirancang dalam rangka efisiensi dan efektivitas pelaksanaan lapangan, antara lain bagaimana menemukan keberadaan rumah tangga WB-ATT, bagaimana mengatur waktu dengan responden yang harus diwawancarai, bagaimana etika dan teknis berwawancara yang sesuai dengan karakteristik masyarakat WB-ATT, dan lain-lain.
3.1. Metode Pengumpulan Data Pengumpulan data dari rumah tangga dilakukan melalui wawancara tatap muka antara petugas pendata WB-ATT dengan rumah tangga WB-ATT. Untuk pertanyaan-pertanyaan dalam kuesioner WB-ATT yang ditujukan kepada individu perlu diusahakan agar individu yang bersangkutan yang diwawancarai. Keterangan rumah tangga dapat dikumpulkan melalui wawancara dengan kepala rumah tangga, suami/istri kepala rumah tangga atau anggota rumah tangga lain yang mengetahui tentang karakteristik yang ditanyakan. Babak yang paling penting dalam pengumpulan data adalah cara menemukan keberadaan WB-ATT. Untuk WB-ATT yang mempunyai garis keturunan Timor Timur baik yang berada di pengungsian maupun yang tinggal berbaur dengan masyarakat, cara menemukan keberadaannya dimulai dengan melakukan verifikasi keberadaan dengan menggunakan Daftar Preprinted hasil SP2010 kepada narasumber WB-ATT seperti lurah/kepala desa, pengurus rt, dan tokoh masyarakat. Untuk WB-ATT yang tidak tinggal di pengungsian dan bukan keturunan Timor Timur keberadaannya dilacak melalui snowballing berdasarkan informasi narasumber (lurah/kepala desa, pengurus rt, tokoh masyarakat).
15
Proses secara keseluruhan pengumpulan data WB-ATT bisa dilihat pada gambar 2.3. berikut ini:
WBATT di pengungsian atau
WBATT bukan di pengungsian
keturunan Timor Timur
atau bukan keturunan Timor Timur
Mulai
Mulai
Daftar Preprinted SP2010 calon WB-ATT
verifikasi keberadaan calon WB-ATT pada penguasa wilayah/tomas
Apakah ada informasi calon WB-ATT lain?
Y
T Lakukan pengisian Daftar TAMBAHAN (DT)
Apakah calon WB-ATT dapat ditemukan?
Y
snowballing keberadaan calon WB-ATT pada keluarga WB-ATT
Lakukan pengisian Daftar SARINGAN
T Apakah sesuai kriteria WB-ATT?
Y
Lakukan pengisian Daftar REKAPITULASI
Lakukan pengisian Daftar WB-ATT
T
Apakah seluruh nama pada WB-ATT.DT dan preprinted sudah diverifikasi?
Y
Stop
T
Gambar 2.3 Mekanisme pengisian dari daftar-daftar pendataan WB-ATT 16
3.2. Etika Bertamu dan Berwawancara Pendataan rumah tangga WB-ATT dilakukan dengan mengunjungi rumah tangga WBATT dan melakukan wawancara langsung dengan anggota rumah tangga di rumah WB-ATT sesuai dengan pedoman. Untuk memperoleh hasil yang maksimal, harap diperhatikan tata cara berwawancara berikut ini: 1. Usahakan agar kunjungan dapat diatur sedemikian rupa sehingga orang yang diwawancarai (responden) sedang berada di rumah. Jangan mengadakan wawancara jika ada kesibukan dalam rumah tangga tersebut, misalnya pesta dan upacara. 2. Pada saat berkunjung hendaknya berpakaian yang rapi dan sopan. Sebelum memasuki rumah untuk mengadakan wawancara, mintalah izin terlebih dahulu dengan mengucapkan salam, mengetuk pintu atau dengan cara lain yang biasa berlaku didaerah setempat. 3. Sebelum melakukan wawancara perhatikan suasana pada saat itu. Apabila saatnya kurang baik, pencacahan dapat ditunda pada waktu/hari lain asalkan tidak melampaui batas waktu yang telah ditentukan. Untuk menghindari penolakan dari responden, petugas harus dapat menguasai teknik berwawancara yang baik. Berikut ini hal-hal yang dapat dilakukan oleh petugas dalam melakukan wawancara dengan respoden: 1. Awali wawancara dengan memperkenalkan diri dan menjelaskan maksud kedatangan Pencacah, mengapa wawancara diperlukan. Bila perlu tunjukkan surat tugas dan tanda pengenal petugas. 2. Mengerti dan mengetahui siapa yang seharusnya diwawancarai. Jangan mewawancarai tamu, saudara atau tetangga yang sedang berkunjung ke rumah responden. 3. Lakukan wawancara dalam bahasa daerah bila responden lebih menyukainya agar responden tidak merasa segan untuk memberikan jawaban yang tepat dan benar. 4. Sebelum mulai mengajukan pertanyaan, jelaskan pentingnya survei ini diadakan dan yakinkan responden bahwa keterangan yang diberikan akan dirahasiakan, sesuai dengan Undang-Undang No. 16 Tahun 1997 tentang Statistik. 5. Gunakan kecakapan, kesabaran, keramahan selama berwawancara, bila ditemui sikap dan tingkah laku responden yang ragu-ragu, tidak tegas, curiga atau bersikap menantang. 6. Wawancara agar tetap berada pada topik pertanyaan pada kuesioner. Apabila responden membelokkan percakapan kepada hal-hal yang menyimpang, kembalikanlah pembicaraan secara bijaksana ke arah daftar isian. 17
7. Jangan memberikan tanggapan terhadap jawaban yang diberikan responden. Jangan kehilangan kesabaran, bersikaplah tenang dalam menghadapi suasana yang tidak diinginkan. 8. Tetap bersikap sabar terhadap rasa ingin tahu responden dan jawablah pertanyaan responden dengan tepat dan jelas. Ucapkan terima kasih setelah selesai melakukan wawancara, dan beritahu tentang kemungkinan adanya kunjungan ulang apabila masih ada keterangan yang diperlukan.
18
BAB
IV MEKANISME PENGISIAN DAFTAR-DAFTAR PENDATAAN WB-ATT 4.1. Tata Tertib Pengisian Daftar
Kuasai konsep, definisi, maksud, dan tujuan pendataan;
Tulis semua isian dengan huruf kapital menggunakan pensil hitam sejelas-jelasnya agar mudah dibaca dan pada tempat yang telah disediakan, dan diteliti kembali isian daftar serta perbaiki bila terdapat kesalahan pengisian sebelum diserahkan ke pml.
4.2. Daftar Tambahan (DT) Daftar Tambahan (DT) digunakan untuk mencatat penduduk yang termasuk WB-ATT berdasarkan informasi narasumber (lurah/kepala desa, rw, rt, tokoh masyarakat, responden WB-ATT) yang telah didata. Informasi yang dicatat dalam daftar DT mencakup tempat tinggal, nama lengkap, alamat, jenis kelamin, dan suku bangsa. Daftar DT harus segera diberikan ke korlap untuk ditindaklanjuti apabila terdapat nama-nama calon WB-ATT yang tempat tinggalnya bukan di wilayah kerja petugas.
4.3. Daftar Saringan (DS) Daftar saringan digunakan untuk melakukan saringan terhadap pendataan seluruh rumah tangga WB-ATT dari daftar PC1 dan DT sebelum melakukan pendataan lengkap rumah tangga dengan menggunakan daftar WB-ATT. Blok ini berisi keterangan tempat mengenai kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor urut rumah tangga, nama kepala rumah tangga, alamat, sumber informasi, dan nama responden pemberi informasi. 19
Rumah tangga biasa adalah seorang atau sekelompok orang yang mendiami sebagian atau seluruh bangunan fisik/sensus, dan biasanya tinggal bersama serta makan dari satu dapur. Dimaksud dengan makan dari satu dapur adalah jika pengurusan kebutuhan sehari-harinya dikelola bersama menjadi satu. Rumah tangga biasa umumnya terdiri dari ibu, bapak, dan anak. Juga dianggap sebagai satu rumah tangga biasa, antara lain: 1. Seseorang yang menyewa kamar atau sebagian bangunan sensus tetapi makannya diurus sendiri. 2. Rumah tangga yang tinggal terpisah di dua bangunan sensus tetapi makannya dari satu dapur, asal kedua bangunan sensus tersebut masih dalam (sub) blok sensus yang sama dianggap sebagai satu rumah tangga. 3. Pondokan dengan makan (indekos) yang pemondoknya kurang dari 10 orang. Pemondok dianggap sebagai ART induk semangnya. 4. Beberapa orang yang bersama-sama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri dianggap satu rumah tangga biasa. 5. Anggota TNI yang tinggal di asrama bersama rumah tangganya dan mengurus sendiri kebutuhan sehari-harinya
Penjelasan: 1. Rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan (indekos) kurang dari 10 orang dianggap sebagai satu rumah tangga biasa dengan yang indekos. 2. Jika yang mondok dengan makan 10 orang atau lebih, maka rumah tangga yang menerima pondokan dengan makan merupakan rumah tangga biasa, sedang yang mondok dengan makan dianggap sebagai rumah tangga khusus. 3. Pengurus asrama, pengurus panti asuhan, pengurus lembaga pemasyarakatan, dan sejenisnya yang tinggal sendiri maupun bersama anak istri serta art lainnya dianggap rumah tangga biasa. Kepala rumah tangga (KRT) adalah seorang dari sekelompok anggota rumah tangga yang bertanggung jawab atas kebutuhan sehari-hari dalam rumah tangga tersebut atau orang yang dianggap/ditunjuk sebagai kepala rumah tangga (misalnya beberapa mahasiswa yang bersamasama mendiami satu kamar dalam satu bangunan sensus walaupun mengurus makannya sendiri-sendiri, maka salah seorang dari mahasiswa tersebut dianggap/ditunjuk sebagai KRT). Penjelasan: Kepala rumah tangga yang mempunyai tempat tinggal lebih dari satu, hanya dicatat di salah satu tempat tinggalnya di mana ia berada paling lama. Khusus untuk kepala rumah tangga yang mempunyai kegiatan/usaha di tempat lain dan pulang ke rumah istri dan anak-anaknya secara berkala (setiap minggu, setiap 20
bulan, setiap 3 bulan) tetapi kurang dari 6 bulan, tetap dicatat sebagai kepala rumah tangga (KRT) di rumah istri dan anak-anaknya. Anggota rumah tangga (ART) adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik ada pada waktu pencacahan maupun sementara tidak ada. Anggota rumah tangga yang bepergian selama 6 bulan atau lebih, dan anggota rumah tangga yang bepergian kurang dari 6 bulan tetapi dengan tujuan pindah atau akan meninggalkan rumah selama 6 bulan atau lebih, tidak dianggap sebagai anggota rumah tangga. Orang yang telah tinggal di rumah tangga selama 6 bulan atau lebih atau yang telah tinggal di rumah tangga kurang dari 6 bulan tetapi berniat tinggal untuk 6 bulan atau lebih, dianggap sebagai anggota rumah tangga. Penjelasan: Pembantu rumah tangga atau sopir yang tinggal dan makan di rumah majikannya dianggap sebagai ART majikannya, tetapi yang hanya makan atau tinggal saja dianggap bukan ART majikannya. Contoh: 1.
Paulina indekost di Kota Kupang dekat dengan kampus Universitas Nusa Cendana karena kuliah di Fakultas Ekonomi, sedang orang tua beserta adik-adiknya tinggal di Kabupaten Belu. Setiap hari Minggu Paulina pulang ke Belu, maka Paulina dicatat sebagai penduduk Kota Kupang.
2.
Gabriel adalah pegawai BPS Provinsi yang seluruh anggota rumah tangganya tinggal di Kabupaten Belu. Untuk menghemat biaya transpor, ia pulang ke Belu hanya setiap hari Jum’at sore sampai hari Senin pagi. Karena Gabriel adalah kepala rumah tangga, maka ia tetap dicatat sebagai penduduk Kabupaten Belu.
3.
Felipe seorang kepala rumah tangga dengan anggota rumah tangga sebanyak 5 orang tinggal di desa Oemat Nunu Kabupaten Kupang. Sejak bulan April 2008 hingga saat pencacahan ia tinggal di Kabupaten Flores Timur. Pada saat tiga hari terakhir dilaksanakan pencacahan, Felipe dicatat sebagai penduduk Kabupaten Flores Timur, karena lebih dari 6 bulan tinggal di Kabupaten Flores Timur.
4.
Fransisco mempunyai 5 orang anak yaitu Martino tinggal di Soe, Kabupaten Timur Tengah Selatan, Ximenes tinggal di Kabupaten Manggarai, Maria tinggal di Ende, Felipe tinggal di Jakarta, dan Fransisca tinggal di Bandung. Secara bergantian Fransisco mengunjungi anak-anaknya dan berada di tempat anaknya sekitar satu bulan. Tepat pada saat pencacahan Fransisco berada di rumah Maria sejak seminggu sebelum pencacahan, maka Fransisco dicatat sebagai penduduk Ende. 21
Untuk menentukan calon responden akan didata sebagai WB-ATT atau bukan, maka dilakukan probing. Probing bertujuan menyaring warga baru asli Timor Timur yang
menjadi sasaran berdasarkan kriteria tinggal di pengungsian, keturunan Timor Timur , dan pernah tinggal di Timor-Timur kemudian pindah keluar dari Timor Timur bulan Januari 1999 sampai dengan Desember 2003. Perlu diperhatikan, bahwa kapan pindah keluar dari Timor Timur ini adalah probing penelusuran dari petugas kepada anggota rumah tangga yang pindah. Pertanyaan ini berkaitan dengan warga baru asal Timor Timur yang melakukan eksodus yang berkaitan dengan pemisahan Provinsi Timor Timur menjadi Negara Timor Leste. Gelombang pengungsi yang menuju Indonesia sebagian besar terjadi pada Tahun 1999. Kriteria pengungsi yang akan didata, yaitu: -
Tinggal di pengungsian dan terdaftar, maksudnya memiliki kartu hijau resmi atau diakui ketua camp/paguyuban/pengungsian.
-
Tinggal di pengungsian dan tidak terdaftar.
Anggota rumah tangga keturunan campuran Timor Timur adalah apabila salah satu orang tua atau kakek/nenek keturunan Timor Timur.
4.4. Daftar Rekapitulasi (RKP) Daftar ini bertujuan untuk merekap semua WB-ATT yang merupakan sasaran dalam satu blok sensus. Pengisian daftar ini dilakukan sebelum wawancara dengan daftar WB-ATT. Daftar RKP berisi identitas wilayah dan petugas. Pada daftar RKP dicatat juga nomor urut yang akan digunakan sebagai identitas rumah tangga. Daftar RKP digunakan untuk menghitung banyaknya rumah tangga di 8 kabupaten/kota menurut kriteria A, B, C, dan non kriteria.
4.5. Daftar Pendataan WB-ATT Daftar WB-ATT dimaksudkan untuk melakukan pendataan seluruh WB-ATT yang sesuai dengan konsep operasional yaitu:
22
A. Berstatus pengungsi asal Timor Timur, atau pada saat pendataan (April 2013) berstatus masih sebagai pengungsi Timor Timur dan tinggal di barak/camp pengungsian resmi dengan catatan: 1. Terdaftar sebagai pengungsi. 2. Sehari-hari atau biasanya tinggal di pengungsian pada waktu pendataan. 3. Jika ada, termasuk orang yang bukan asal Timor Timur tapi menjadi anggota rumah tangga pengungsi. B. Warga Negara Republik Indonesia (WNRI) Keturunan orang Timor-Timur, atau mereka yang tinggal di Provinsi Nusa Tenggara Timur WNRI dengan syarat : 1. Kedua orang tuanya (Ayah dan Ibu) asli Timor Timur. 2. Ayah saja asli Timor Timur (Ibu bukan asli). 3. Ibu saja asli Timor Timur (Ayah bukan asli). 4. Kedua orangtuanya (Ayah dan Ibu) keturunan campur Timor Timur. 5. Ayah saja keturunan campur Timor Timur. 6. Ibu saja keturunan campur Timor Timur. C. Pindahan dari Timor Timur terkait pemisahan (1999) adalah mereka yang: 1. Pernah bertempat tinggal di Timor Timur dan pindah ke wilayah Republik Indonesia. 2. Perpindahan sekitar waktu pemisahan Timor Timur
menjadi Timor Leste yaitu
Januari 1999 sampai dengan Desember 2003. 3. Alasan pindahnya memilih sebagai Warga Negara Indonesia. Jika kriteria A-C ada minimal 1 terpenuhi, maka dilanjutkan dengan pendataan lengkap menggunakan daftar WB-ATT.
BLOK I. KETERANGAN TEMPAT Blok ini berisi keterangan tempat mengenai kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor urut rumah tangga, nama kepala rumah tangga, dan alamat. Nomor urut rumah tangga salin dari daftar REKAPITULASI (RKP) yang ada isian kode (1) di kolom 3 atau 4 atau 5 .
BLOK II.
SUSUNAN ANGGOTA RUMAH TANGGA
Penyusunan ART 1. Isi lebih dulu kolom (2) Nama ART, (3) Hubungan dengan KRT, (4) Jenis kelamin, dan (5) Status Perkawinan, untuk semua ART. Lalu lanjutkan mengisi kolom (6) Nomor 23
keluarga, (7) Hubungan dengan Kepala Keluarga, dan Kolom (8) kapan mulai berkeluarga. 2. KRT harus ditempatkan pada nomor urut 1, lalu dilanjutkan dengan pasangannya dan anak-anaknya yang belum kawin. 3. Setelah mencatat butir 2, lanjutkan mencatat anak yang sudah kawin dengan diikuti pasangannya serta anak-anak mereka yang belum kawin. 4. Lakukan pencatatan seperti butir 3 untuk setiap rumah tangga yang menjadi ART. Untuk Kepala Keluarga yang belum pernah kawin, kolom (8) tetap diisi kapan mulai terbentuk keluarga ini.
Contoh Kasus: Kasus Pembantu
No keluarga sendiri
Hubungan dengan Kepala Keluarga Kode 1
Mempunyai keluarga lain di luar rumah tangga
“-“
“-“
3.
Sebatang kara, < 17 atau belum menikah
“-“
“-“
4.
Mempunyai keluarga yang tinggal bersama di rumah majikan
No keluarga sendiri
sesuaikan
No Urut Keluarga 1.
Sebatang kara,sudah menikah
2.
Keluarga adalah seseorang/sekelompok orang dalam ikatan perkawinan. Keluarga inti terdiri dari: suami, istri dan anak yang belum kawin. Seseorang yang sudah bercerai (hidup/mati) dianggap sebagai satu keluarga sendiri bersama dengan anak-anaknya yang belum kawin. Seseorang yang sudah dewasa (17+ atau pernah kawin) yang sudah mandiri atau tidak tinggal bersama dengan orang tuanya, dianggap juga keluarga tersendiri. Komposisi satu keluarga bisa terdiri dari : 1. 2. 3. 4. 5. 6. 24
Suami, istri, dan anak yang belum kawin atau Suami dan istri, atau Seorang ayah dan anak, atau Seorang ibu dan anak, atau Seorang pria yang berstatus cerai hidup/mati, atau Seorang wanita yang berstatus cerai hidup/ mati
Perlakuan bagi yang memiliki garis keturunan Timor Timor, belum kawin, dan tidak tinggal bersama orang tuanya : 1. Jika usia 17 tahun atau lebih, dicatat sebagai satu keluarga tersendiri 2. Jika usia dibawah 17 tahun yang tinggal bersama keluarga asal Timor Timur, tidak dicatat sebagai anggota keluarga tersebut bila mempunyai atau masih memiliki keluarga di tempat lain. 3. Jika usia dibawah 17 tahun yang tinggal bersama keluarga lain (bukan asal Timor Timur), dicatat sebagai anggota keluarga tersebut bila mempunyai atau masih memiliki keluarga di tempat lain. 4. Seseorang yang tinggal sendiri, dicatat sebagai keluarga tersendiri, bila sudah dewasa Anggota keluarga adalah orang yang memiliki hubungan keluarga di dalam tempat tinggal tersebut sesuai dengan kriteria keluarga. Kepala keluarga adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keluarga atau ditunjuk sebagai kepala keluarga. Istri/suami adalah istri/suami dari kepala keluarga. Anak, mencakup anak kandung, anak tiri, dan anak angkat (adopsi legal) kepala keluarga. Lainnya, yaitu mereka yang memiliki hubungan dengan kepala keluarga selain dua kategori di atas.
Jenis Kelamin Jangan menduga jenis kelamin seseorang berdasarkan namanya. Untuk meyakinkannya tanyakan apakah anggota rumah tangga tersebut laki-laki atau perempuan.
Status Perkawinan Belum kawin adalah status perkawinan bagi mereka yang belum pernah terikat dalam perkawinan sampai pada saat pendataan. Kawin adalah status perkawinan bagi mereka yang terikat dalam perkawinan atau mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pendataan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini termasuk mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya). Cerai hidup adalah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan sekarang belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara 25
hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena bekerja, mencari pekerjaan, sekolah, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap cerai hidup. Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi. Isikan nomor urut anggota keluarga pemberi keterangan serta tuliskan jumlah anggota keluarga. Jika anggota keluarga berjumlah lebih dari 10 (sepuluh) orang maka tambahkan daftar WB-ATT. Bubuhkan cap jari (jempol kiri) dan tanda tangan di tempat yang telah disediakan bagi responden yang memberi keterangan. Bila responden tidak ada jempol kiri, maka gunakan jari sesuai urutan dibawah ini, 1. 2. 3. 4. 5. 6.
Jempol kanan Jari telunjuk kiri Jari tengah kiri Jari manis kiri Jari kelingking kiri Jempol kiri salah satu anggota rumah tangga
BLOK III. KETERANGAN ANGGOTA RUMAH TANGGA Penulisan nama harus menggunakan huruf kapital Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi. Apabila responden tidak mengetahui bulan dan tahun lahirnya dengan pasti, usahakan untuk memperoleh keterangan mengenai umurnya dengan cara sebagai berikut: 1. Melalui akte kelahiran, surat kenal lahir, kartu dokter, kartu imunisasi, dan Kartu Menuju Sehat (KMS) atau catatan lain yang dibuat oleh orang tuanya. Perhatikan tanggal dikeluarkannya surat-surat tersebut (misalnya KTP atau kartu keluarga) bila yang tercatat di sana adalah umur (bukan tanggal lahir). 2. Menghubungkan waktu kelahiran responden dengan tanggal, bulan dan tahun kejadian atau peristiwa penting yang terjadi di Indonesia atau di daerah yang dikenal secara nasional maupun regional.
26
Contoh: Pemilu, gunung meletus, banjir, kebakaran, pemilihan kepala desa/lurah, dan sebagainya. Beberapa peristiwa penting yang dapat digunakan dalam memperkirakan umur antara lain: a) Pendaratan Jepang di Indonesia (1942). b) Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia (1945). c) Pemilu I (1955). d) Pemberontakan G30S/PKI (1965). 3. Membandingkan umur anggota ruta dengan saudara-saudara kandungnya. Mulailah dengan memperkirakan umur anak yang terkecil, kemudian bandingkan dengan anak kedua terkecil dengan menanyakan kira-kira berapa umur atau sudah bisa berbuat apa saja {duduk (6 bulan), merangkak (8 bulan), berdiri (9 bulan), berjalan (12 bulan)} si kakak waktu adiknya lahir atau mulai ada dalam kandungan. Lakukan cara-cara di atas ini untuk mencari keterangan mengenai anak-anak yang lebih besar. 4. Membandingkan dengan anak tetangga/saudara yang diketahui umurnya dengan pasti. Perkirakan berapa bulan anak yang bersangkutan lebih tua atau lebih muda dari anakanak tersebut. Jika bulan lahir tidak tahu maka isikan 99. Jika tahun lahir tidak tahu maka isikan 9999.
Pendidikan Tidak/belum pernah bersekolah adalah tidak pernah atau belum pernah terdaftar dan tidak/belum pernah aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), termasuk juga yang tamat/belum tamat taman kanakkanak tetapi tidak melanjutkan ke sekolah dasar. Masih bersekolah adalah mereka yang terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), yang berada di bawah pengawasan Kemdiknas, Kementrian Agama (Kemenag), Instansi Negeri lain maupun Instansi Swasta. Penjelasan: bagi mahasiswa yang sedang cuti dianggap masih bersekolah. Tidak bersekolah lagi adalah pernah terdaftar dan aktif mengikuti pendidikan baik di suatu jenjang pendidikan formal maupun non formal (Paket A/B/C), tetapi pada saat pendataan tidak lagi terdaftar dan tidak lagi aktif. 27
Ijazah/STTB meliputi:
1) Tidak punya ijazah SD adalah kategori bagi mereka yang pernah bersekolah tetapi tidak/belum tamat Sekolah Dasar, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Dasar Pamong (Pendidikan Anak oleh Masyarakat, Orang Tua dan Guru), Sekolah Dasar Kecil, Paket A1 s.d A100, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan atau SD Indonesia (di Luar Negeri). Mereka yang tamat Sekolah Dasar 3 tahun atau sederajat dianggap tidak tamat SD. 2) Tamat SD/sederajat adalah tamat Sekolah Dasar (SD) atau sekolah yang setara/sederajat misalnya: Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Luar Biasa Tingkat Dasar, Sekolah Dasar Kecil, Sekolah Dasar Pamong, Paket A dan memperoleh ijazah persamaan SD, SD Proyek Perintis Sekolah Pembangunan dan SD Indonesia (di Luar Negeri). 3) Tamat SMP/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sekolah yang setara/sederajat misalnya: Sekolah Menengah Pertama, Madrasah Tsanawiyah, MULO, HBS 3 tahun, Sekolah Luar Biasa Lanjutan Tingkat Pertama, SMP Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SMP Indonesia (di Luar Negeri) dan SMP Olahraga. 4) Tamat SMA/SMK/sederajat adalah tamat Sekolah Menengah Atas/Kejuruan atau sekolah yang setara/sederajat misalnya: Sekolah Menengah Atas, Madrasah Aliyah, HBS 5 tahun, AMS, Sekolah Lanjutan Persiapan Pembangunan, SMA Proyek Perintis Sekolah Pembangunan, SMA Indonesia (di Luar Negeri), SMA para atlit, Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia, Sekolah Menengah Musik, Sekolah Menengah Teknolagi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Menengah Pekerja Sosial, Sekolah Menengah Kesejahteraan Keluarga, Sekolah Menengah Ekonomi Atas, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Sekolah Asisten Apoteker, Kursus Pegawai Administrasi Atas, Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa, dan Sekolah Menengah Analis Kimia. 5) Tamat Akademi/perguruan tinggi adalah tamat dari Akademi/perguruan tinggi. Akademi meliputi : Tamat Diploma I/II adalah tamat program DI/DII pada suatu perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma I/II pada pendidikan formal. Program Akta I dan II termasuk dalam jenjang pendidikan program DI/DII. 28
Tamat Diploma III/Akademi adalah tamat program DIII atau mendapat gelar sarjana muda pada suatu akademi atau perguruan tinggi yang menyelenggarakan program diploma atau mengeluarkan gelar sarjana muda, misalnya Akademi Seni Musik Indonesia, Akademi Seni Tari Indonesia, Akademi Bahasa Asing, Akademi Pimpinan Perusahaan, Akademi Kimia Analis, Akademi Meteorologi dan Geofisika. Perguruan Tinggi meliputi: Tamat Diploma IV/S1 adalah tamat program pendidikan Diploma IV atau Sarjana pada suatu Universitas/Institut/Sekolah Tinggi, sedangkan Program Akta IV sejajar dengan jenjang Diploma IV. Tamat S2/S3 adalah tamat program pendidikan Pasca Sarjana termasuk Doktor atau Spesialis I dan II pada suatu Universitas atau Perguruan tinggi.
Catatan: Bagi siswa SD, SLTP dan SLTA yang baru dinyatakan lulus dari suatu jenjang pendidikan tertentu pada saat pencacahan dianggap sudah memiliki ijazah sesuai jenjangnya.
Ketenagakerjaan Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam sebulan terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Penghasilan atau keuntungan mencakup upah/gaji termasuk semua tunjangan dan bonus bagi pekerja/karyawan/pegawai dan hasil usaha berupa sewa atau keuntungan, baik berupa uang atau barang termasuk bagi pengusaha. Penjelasan: a. Melakukan pekerjaan dalam konsep bekerja adalah melakukan kegiatan ekonomi yang menghasilkan barang atau jasa. b. Orang yang melakukan kegiatan budidaya tanaman yang hasilnya hanya untuk dikonsumsi sendiri dianggap tidak bekerja, kecuali budidaya tanaman bahan makanan pokok, yaitu padi, jagung, sagu, dan atau palawija (ubi kayu, ubi jalar, kentang). c. Anggota ruta yang membantu melaksanakan pekerjaan kepala ruta atau anggota ruta yang lain, misal di sawah, ladang, warung/toko dan sebagainya dianggap bekerja walaupun tidak menerima upah/gaji (pekerja tak dibayar). 29
d. Orang yang memanfaatkan profesinya untuk keperluan keluarga sendiri dianggap bekerja.
Contoh: i.
Dokter yang mengobati anggota keluarga sendiri, tukang bangunan yang memperbaiki rumah sendiri, dan tukang jahit yang menjahit pakaian sendiri.
ii.
Seseorang yang mengusahakan persewaan mesin/alat pertanian, mesin industri, peralatan pesta, alat pengangkutan dan sebagainya dikategorikan bekerja.
iii.
Pembantu ruta termasuk kategori bekerja, baik sebagai anggota keluarga majikannya maupun bukan anggota keluarga majikannya.
iv.
Seseorang menyewakan tanah pertanian kepada orang lain secara bagi hasil, dikategorikan bekerja bila ia menanggung risiko (ada keterlibatan biaya produksi) atau turut mengelola atas usaha pertanian itu.
v.
Pekerja serabutan/bebas baik yang bekerja di sektor pertanian maupun nonpertanian yang sedang menunggu pekerjaan, dianggap tidak bekerja.
vi.
Seorang petinju atau penyanyi profesional yang sedang latihan dalam rangka profesinya, dianggap sebagai bekerja.
Kategori mempunyai pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah mereka yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama sebulan terakhir tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, atau mogok kerja. Mereka yang digolongkan sebagai punya pekerjaan tetapi sementara tidak bekerja adalah: 1. Pekerja profesional yang sedang tidak bekerja karena sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya. Contoh: Dalang, tukang pijat, dukun dan penyanyi. 2. Pekerja tetap, pegawai pemerintah atau swasta yang sedang tidak bekerja karena cuti, sakit, mangkir, mogok kerja, atau diistirahatkan sementara karena perusahaan menghentikan kegiatannya sementara, misalnya karena kerusakan mesin, bahan baku tidak tersedia dan sebagainya. 3. Petani yang mengusahakan tanah pertanian sedang tidak bekerja karena alasan sakit atau menunggu pekerjaan berikutnya seperti menunggu panen atau musim hujan untuk menggarap sawah.
30
Penjelasan: 1. Orang yang sudah diterima bekerja tetapi belum mulai bekerja pada saat pencacahan tidak dikategorikan sementara tidak bekerja. Isikan kegiatannya sesuai yang dilakukannya selama seminggu terakhir sebelum pencacahan. 2. Pekerja bukan profesional, seperti pekerja serabutan/bebas, tukang cangkul keliling, buruh tani dan buruh lepas lainnya yang sementara tidak ada pekerjaan atau tidak melakukan kegiatan "bekerja" selama seminggu terakhir, tidak dikategorikan sebagai sementara tidak bekerja.
Cara menentukan pekerjaan utama adalah sebagai berikut: 1) Jika ART selama sebulan yang lalu hanya mempunyai satu pekerjaan, maka pekerjaan tersebut dicatat sebagai pekerjaan utama. 2) Jika ART selama sebulan yang lalu mempunyai lebih dari satu pekerjaan, maka pekerjaan yang menggunakan waktu terbanyak dicatat sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama, maka pekerjaan yang memberikan penghasilan terbesar dianggap sebagai pekerjaan utama. Jika waktu yang digunakan sama dan penghasilannya juga sama besar, maka terserah pada responden pekerjaan mana yang dianggapnya merupakan pekerjaan utama. 3) ART dianggap mempunyai pekerjaan lebih dari satu apabila pengelolaan pekerjaan tersebut dilakukan secara terpisah. Buruh tani, meskipun bekerja pada beberapa petani (pengelolaan terpisah) dikategorikan hanya mempunyai satu pekerjaan.
Penjelasan: 1) ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut ia tidak melakukan pekerjaan lain, maka pekerjaan utamanya adalah pekerjaan yang dia cutikan. Misalnya seseorang bekerja pada perusahaan asuransi, sebulan yang lalu dalam masa cuti sakit dan tidak melakukan kegiatan bekerja lain, maka lapangan pekerjaannya adalah pegawai perusahaan asuransi. 2) ART yang sedang cuti dan pada masa cuti tersebut melakukan pekerjaan lain, maka salah satu dari pekerjaan lainnya itu merupakan pekerjaan utamanya. Misalnya seseorang bekerja di pabrik pertukangan kayu meubeler, sebulan yang lalu cuti atau
31
libur, dan dalam masa cuti itu ia membantu istrinya berjualan pakaian di pasar, maka lapangan pekerjaannya adalah “membantu usaha istri berjualan pakaian di pasar.”
Kode pekerjaan utama dan tambahan : Kode
Nama pekerjaan utama/tambahan
01
Pertanian tanaman padi dan palawija (jagung, singkong, dll)
02
Hortikultura (sayur, buah, tanaman hias, tanaman obat, dll)
03
Perkebunan (tebu, teh, tembakau, karet, sawit, coklat, dll)
04
Perikanan (penangkapan, budidaya, biota laut, dll)
05
Peternakan (pembibitan dan budidaya ternak besar/kecil, dll)
06
Kehutanan dan pertanian lainnya (perburuan, sagu, rotan, dll)
07
Pertambangan dan penggalian (pasir, emas, batubara, dll)
08
Industri pengolahan (anyaman, sepatu, pakaian, dll)
09
Listrik dan gas (PLN, Non-PLN, PN Gas, strom aki, dll)
10
Konstruksi/bangunan (gedung, jembatan, jalan, rumah, dll)
11
Perdagangan (toko, pedagang keliling, kaki lima, supermarket, dll)
12
Hotel dan rumah makan (wisma, penginapan, restoran, dll)
13
Transportasi dan pergudangan (angkutan, ojek, becak, dll)
14
Informasi dan komunikasi (TV, radio, pos, warnet, wartel, dll)
15
Keuangan dan asuransi (bank, penyedia dana berbadan hukum, dll)
16
Jasa pendidikan (lembaga pendidikan, kursus, ponpes, dll)
17
Jasa kesehatan (rumah sakit, puskesmas, apotek, dll)
18
Jasa kemasyarakatan, pemerintahan dan perorangan
19
Lainnya (real estat, penyedia air, dll)
BLOK IV KETERANGAN PERUMAHAN Blok ini dimaksudkan untuk mengetahui keadaan kesejahteraan rumah tangga ditinjau dari status penguasaan bangunan dan tanah, kualitas bangunan, sumber air minum, penerangan, sanitasi serta jenis bantuan yang pernah diterima sebelumnya. Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal
32
Milik sendiri, jika tempat tinggal tersebut pada waktu pencacahan betul-betul sudah milik KRT atau salah seorang anggota rumah tangga. Rumah yang dibeli secara angsuran melalui kredit bank atau rumah dengan status sewa beli dianggap rumah milik sendiri;
Kontrak, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT/anggota rumah tangga dalam jangka waktu tertentu berdasarkan perjanjian kontrak antara pemilik dan pemakai, misalnya 1 atau 2 tahun. Cara pembayaran biasanya sekaligus di muka atau dapat diangsur menurut persetujuan kedua belah pihak. Pada akhir masa perjanjian pihak pengontrak harus meninggalkan tempat tinggal yang didiami dan bila kedua belah pihak setuju bisa diperpanjang kembali dengan mengadakan perjanjian kontrak baru;
Sewa, jika tempat tinggal tersebut disewa oleh KRT atau salah seorang anggota rumah tangga dengan pembayaran sewanya secara teratur dan terus menerus tanpa batasan waktu tertentu;
Bebas sewa milik orang lain, jika tempat tinggal tersebut diperoleh dari pihak lain (bukan famili/orang tua) dan ditempati/didiami oleh rumah tangga tanpa mengeluarkan suatu pembayaran apapun;
Bebas sewa milik orang tua/sanak/saudara, jika tempat tinggal tersebut bukan milik sendiri melainkan milik orang tua/sanak/saudara dan tidak mengeluarkan suatu pembayaran apa pun untuk mendiami tempat tinggal tersebut;
Dinas, jika tempat tinggal tersebut dimiliki dan disediakan oleh suatu instansi atau perusahaan tempat bekerja KRT/salah satu anggota rumah tangga baik dengan membayar sewa maupun tidak;
Pengungsian, jika tempat tinggal tersebut merupakan lokasi pengungsian warga baru asal Timor Timur;
Lainnya, jika tempat tinggal tersebut tidak dapat digolongkan ke dalam salah satu kategori di atas, misalnya tempat tinggal milik bersama, rumah adat.
Jenis Bukti Kepemilikan Tanah : 1. Sertifikat Hak Milik (SHM) atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. 2. Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama ART adalah SHM yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang
33
tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini seseorang yang bukan termasuk ART. 3. Sertifikat lain adalah tanda bukti yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN) atau Kantor Agraria terhadap sebidang tanah/kavling kepada pemilik tanah, dalam hal ini salah seorang ART. Sertifikat ini bisa berupa: a. SHGB (sertifikat hak guna bangunan) b. SHP (sertifikat hak pakai) c. SSRS (sertifikat atas satuan rumah susun) 4. Lainnya (Girik, Akte Jual Beli, dll) adalah salah satu tanda bukti kepemilikan tanah oleh pejabat pembuat akta tanah (PPAT/Notaris). Girik adalah surat tanda bukti kepemilikan pemilik tanah yang biasa disebut juga salinan Letter C yang dikeluarkan Kepala Desa/Kelurahan, baik yang sudah dipecah maupun induknya. Akte Jual Beli adalah akte perjanjian jual beli yang diterbitkan oleh Notaris PPAT (Pejabat Pembuat Akte Tanah), baik yang sudah atas nama ART maupun orang lain. Termasuk di Lainnya adalah SHGU (Sertifikat Hak Guna Usaha). Tanda lain yang dianggap bisa menguatkan bukti penguasaan tetapi bukan bukti kepemilikan tanah, antara lain Surat lembaga lain yang bukan Notaris/PPAT, SPPT (d/h: Ipeda/kartu kuning), Keterangan lain, seperti IMB, surat izin menggarap (dari Perhutani). Catatan : Sertifikat yang dimiliki atas nama anggota rumah tangga yang sedang bepergian lebih dari 6 bulan (bukan anggota rumah tangga saat pendataan) dianggap sertifikat atas nama anggota rumah tangga. Misalnya sertifikat atas nama anggota rumah tangga yang bekerja atau sekolah di luar daerah namun pulang sewaktu libur, maka sertifikat dianggap atas nama anggota rumah tangga.
Atap adalah penutup bagian atas suatu bangunan sehingga orang yang mendiami di bawahnya terlindung dari terik matahari, hujan dan sebagainya. Untuk bangunan bertingkat, atap yang dimaksud adalah bagian teratas dari bangunan tersebut.
Beton adalah atap yang terbuat dari campuran semen, kerikil, dan pasir yang dicampur dengan air.
Genteng adalah tanah liat yang dicetak dan dibakar. Termasuk pula genteng yang terbuat dari beton (genteng yang terbuat dari campuran semen dan pasir), genteng fiber cement, dan genteng keramik.
34
Sirap adalah atap yang terbuat dari kepingan kayu yang tipis dan biasanya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi.
Seng adalah atap yang terbuat dari bahan seng. Atap seng berbentuk seng rata, seng gelombang, termasuk genteng seng yang lazim disebut decrabond (seng yang dilapisi epoxy dan acrylic).
Asbes adalah atap yang terbuat dari campuran serat asbes dan semen. Pada umumnya atap asbes berbentuk gelombang.
Ijuk/rumbia adalah atap yang terbuat dari serat pohon aren/enau atau sejenisnya yang umumnya berwarna hitam.
Lainnya adalah atap selain jenis atap di atas, misalnya papan, bambu, dan daun-daunan.
Dinding adalah sisi luar/batas dari suatu bangunan atau penyekat dengan bangunan fisik lainnya. Bila bangunan tersebut menggunakan lebih dari satu jenis dinding yang luasnya sama, maka yang dianggap sebagai dinding terluas adalah dinding yang bernilai lebih tinggi.
Tembok adalah dinding yang terbuat dari susunan bata merah atau batako biasanya dilapisi plesteran semen. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari pasangan batu merah dan diplester namun dengan tiang kolom berupa kayu balok, yang biasanya berjarak 1 - 1 12 m;
Kayu adalah dinding yang terbuat dari kayu;
Bambu adalah dinding yang terbuat dari bambu. Termasuk dalam kategori ini adalah dinding yang terbuat dari anyaman bambu dengan luas kurang lebih 1 m x 1 m yang dibingkai dengan balok, kemudian diplester dengan campuran semen dan pasir.
Lainnya adalah selain kategori 1-3.
Lantai adalah bagian bawah/dasar/alas pada lantai sebagian besar atau seluruh ruangan. Luas lantai bangunan tempat tinggal adalah jumlah luas lantai dari setiap bagian bangunan (sebatas atap) yang ditempati (dihuni) dan digunakan untuk keperluan sehari-hari oleh keluarga, termasuk teras, garasi, tempat mencuci, WC, gudang, lantai setiap tingkat untuk bangunan bertingkat dalam satu bangunan sensus. Luas lantai tempat tinggal rumah tangga tidak termasuk ruangan khusus untuk usaha, warung, restoran, toko, salon, kandang ternak, lantai jemur (lamporan semen), lumbung padi dan lain35
lain. Untuk bangunan bertingkat, luas lantai adalah jumlah luas dari semua tingkat yang ditempati. Catatan: 1. Jika satu bangunan sensus ditempati oleh beberapa rumah tangga, maka luas lantainya adalah luas lantai yang dipakai sendiri ditambah dengan ruangan yang dipakai bersama dibagi dengan banyaknya rumah tangga yang menggunakannya. 2. Jika ada 2 bangunan terpisah yang ditempati oleh satu rumah tangga dan masih dalam satu blok sensus, maka luas lantainya dihitung seluruhnya. 3. Taman yang di dalam rumah, atau yang disamping rumah namun masih di bawah atap, semuanya ditambahkan sebagai luas lantai. 4. Jika luas lantai lebih dari 998 m2 ditulis 998. Sumber air minum utama Perlu pula diingat bahwa yang ditanyakan di sini adalah sumbernya. Jadi kalau rumah tangga mendapatkan air dari mata air yang disalurkan sampai ke rumah, maka sumber airnya adalah mata air. Bila responden menggunakan air yang berasal dari beberapa sumber air, maka pilih salah satu sumber air yang volume paling banyak digunakan oleh rumah tangga tersebut.
Air kemasan bermerk adalah air yang diproduksi dan didistribusikan oleh suatu perusahaan dalam kemasan botol (500 ml, 600 ml, 1 liter, 12 liter, atau 19 liter) dan kemasan gelas; misalnya air kemasan merk Aqua, Moya, 2 Tang, VIT, dsb.
Air isi ulang adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan tidak memiliki merk.
Leding meteran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air sampai di rumah responden. Sumber air ini diusahakan oleh PAM (Perusahaan Air Minum), PDAM (Perusahaan Daerah Air Minum), atau BPAM (Badan Pengelola Air Minum), baik dikelola oleh pemerintah maupun swasta.
Leding eceran adalah air yang diproduksi melalui proses penjernihan dan penyehatan (air PAM) sebelum dialirkan kepada konsumen melalui suatu instalasi berupa saluran air di tempat tertentu/umum. Rumah tangga yang mendapatkan air leding dengan cara ini baik dengan cara membeli atau tidak termasuk dalam kategori ini.
36
Sumur bor/pompa adalah air tanah yang cara pengambilannya dengan menggunakan pompa tangan, pompa listrik, atau kincir angin, termasuk sumur artesis (sumur pantek).
Sumur terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut dilindungi oleh tembok paling sedikit 0,8 meter di atas tanah dan 3 meter ke bawah tanah, serta ada lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
Sumur tak terlindung adalah air yang berasal dari dalam tanah yang digali dan lingkar sumur tersebut tidak dilindungi oleh tembok dan lantai semen sejauh 1 meter dari lingkar sumur.
Mata air terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya dan terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Mata air tak terlindung adalah sumber air permukaan tanah di mana air timbul dengan sendirinya tetapi tidak terlindung dari air bekas pakai, bekas mandi, mencuci, atau lainnya.
Air sungai adalah air yang berasal dari sungai.
Air hujan adalah air yang berasal dari hujan, biasanya di daerah yang sulit air, sehingga pada musim penghujan mereka menampung air hujan tersebut di suatu bak/kolam, sehingga pada waktu musim kemarau air tersebut bisa dipergunakan.
Lainnya adalah sumber air selain yang tersebut di atas seperti air waduk/danau.
Penjelasan: a. Rumah tangga yang minum dari air leding yang diperoleh dari pedagang air keliling dianggap mempunyai sumber air minum leding eceran. b. Rumah tangga yang air minumnya berasal dari mata air atau air hujan yang ditampung dan dialirkan ke rumah dengan menggunakan pipa pralon/pipa leding maka sumber air minumnya tetap mata air atau air hujan. c. Rumah tangga yang menggunakan dua sumber air minum atau lebih, maka sumber air minum yang dicatat adalah yang terbanyak dimanfaatkan selama sebulan terakhir. d. Bila suatu rumah tangga menggunakan sumur terlindung sebagai sumber air minum, namun dalam mengambil (menaikkan) airnya, rumah tangga itu menggunakan pompa (pompa tangan atau pompa listrik), maka sumber air minum rumah tangga tersebut tetap dikategorikan sebagai sumur terlindung. e. Untuk sumber air dari leding, sumur terlindung dan sumur tak terlindung berlaku baik yang terletak di dalam rumah, di luar rumah, maupun di tempat umum. 37
Jarak ke penampungan adalah jarak sumber air minum utama yang ada di lingkungan rumah tangga itu sendiri maupun tetangga ke penampungan kotoran. Penggunaan Fasilitas Air Minum Pendekatan yang digunakan adalah air minum yang banyak digunakan dalam satu bulan terakhir. Instalasi yang dikelola oleh non-PAM/PDAM dapat menggunakan cara penjernihan air yang sama atau berbeda dengan PAM/PDAM, seperti penyaluran air dari mata air ke rumah dengan menggunakan pipa atau bambu.
Sendiri, bila fasilitas air minum hanya digunakan oleh rumah tangga responden saja.
Bersama, bila fasilitas air minum digunakan oleh rumah tangga responden bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu.
Umum, bila fasilitas air minum dapat digunakan oleh setiap rumah tangga.
Tidak ada fasilitas, bila fasilitas air minum rumah tangga responden jaraknya > 2,5 km atau mengambil air langsung dari sungai/danau/air hujan tanpa proses penjernihan dengan mesin penjernih air atau membeli.
Cara Memperoleh Air Minum Membeli adalah apabila membeli air untuk minum. Contoh: Leding dari PAM/ PDAM/BPAM, atau air kemasan. Tidak membeli adalah bila diperoleh dengan usaha sendiri tanpa harus membayar. Penjelasan: Bila menyuruh tetangga untuk mengambil air dari waduk dengan memberi upah, cara memperoleh air minum dianggap membeli. Waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh air minum (pulang-pergi) adalah dalam menit. Fasilitas tempat buang air besar adalah ketersediaan jamban atau kakus yang digunakan oleh rumah tangga responden.
Sendiri adalah bila fasilitas tempat buang air besar yang digunakan khusus oleh rumah tangga responden, walaupun kadang-kadang ada yang menumpang.
Bersama adalah bila fasilitas tempat buang air besar digunakan bersama dengan beberapa rumah tangga tertentu. Tidak ada batasan berapa rumah tangga yang
38
menggunakan secara bersama-sama, asalkan penggunaannya terbatas pada beberapa rumah tangga.
Umum adalah bila fasilitas tempat buang air besar yang penggunaannya tidak terbatas pada rumah tangga tertentu, tetapi siapa saja dapat menggunakannya. Contoh MCK yang disediakan pemerintah untuk masyarakat, dan sejenisnya.
Tidak ada bila rumah tangga responden tidak mempunyai fasilitas tempat buang air besar, misalnnya lahan terbuka yang bisa digunakan untuk buang air besar (tanah/kebun/halaman/semak belukar), pantai, sungai, danau, kolam dan lainnya.
Kloset adalah tempat duduk/jongkok yang digunakan di WC/kakus.
Leher angsa adalah kloset yang di bawah dudukannya terdapat saluran berbentuk huruf “U” (seperti leher angsa) dengan maksud menampung air untuk menahan agar bau tinja tidak keluar.
Plengsengan adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya terdapat saluran rata yang dimiringkan ke pembuangan kotoran.
Cemplung/cubluk adalah jamban/kakus yang di bawah dudukannya tidak ada saluran, sehingga tinja langsung ke tempat pembuangan/penampungan akhirnya.
Tempat Pembuangan Akhir Tinja merupakan tempat akhir dimana tinja dibuang, baik melalui saluran ataupun tidak.
Tangki/SPAL adalah tempat pembuangan akhir yang berupa bak penampungan, biasanya terbuat dari pasangan bata/batu atau beton baik mempunyai bak resapan maupun tidak, termasuk di sini daerah permukiman yang mempunyai Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) terpadu yang dikelola oleh pemerintah kota. Dalam sistem pembuangan limbah cair seperti ini, air limbah rumah tangga tidak ditampung di dalam tangki atau wadah semacamnya, tetapi langsung dialirkan ke suatu tempat pengolahan limbah cair. Di tempat pengolahan tersebut, limbah cair diolah sedemikian rupa (dengan teknologi tertentu) sehingga terpilah menjadi 2 bagian yaitu lumpur dan air. Air hasil pengolahan ini dianggap aman untuk dibuang ke tanah atau badan air (sungai, danau, laut). Pada beberapa jenis jamban/kakus yang disediakan di tempat umum/keramaian, seperti di taman kota, tempat penampungannya dapat berupa tong yang terbuat dari logam atau kayu. Tempat penampungan ini bisa dilepas untuk diangkut ke tempat pembuangan.
39
Dalam hal demikian tempat pembuangan akhir dari jamban/kakus ini dianggap sebagai tangki;
Kolam/sawah, bila limbahnya dibuang ke kolam/sawah;
Sungai/danau/laut, bila limbahnya dibuang ke sungai/danau/laut;
Lubang tanah, bila limbahnya dibuang ke dalam lubang tanah yang tidak diberi pembatas/tembok (tidak kedap air);
Pantai/tanah lapang/kebun, bila limbahnya dibuang ke daerah pantai atau tanah lapang, termasuk dibuang ke kebun;
Lainnya, bila limbahnya dibuang ke tempat selain yang telah disebutkan di atas.
Pertanyaan mengenai listrik ditujukan untuk mendapatkan data animo masyarakat dalam penggunaan listrik. Apabila rumah tangga ini menggunakan lebih dari satu sumber penerangan, maka pilih sumber penerangan yang mempunyai nilai lebih tinggi (kode terkecil).
Listrik PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh PLN. Rumah tangga dikatakan menggunakan listrik PLN baik menggunakan maupun tidak menggunakan meteran (volumetrik).
Listrik non-PLN adalah sumber penerangan listrik yang dikelola oleh instansi/pihak lain selain PLN termasuk yang menggunakan sumber penerangan dari accu (aki), generator, dan pembangkit listrik tenaga surya (yang tidak dikelola oleh PLN).
Petromak/aladin adalah Sumber penerangan dari minyak tanah seperti petromak/lampu tekan, dan aladin (termasuk lampu gas).
Pelita/sentir/obor adalah Lampu minyak tanah lainnya (teplok, sentir, pelita, dan sejenisnya).
Lainnya adalah Lampu karbit, lilin, biji jarak, dan kemiri.
Tempat Tinggal lain dan Penerimaan Bantuan Suatu keluarga dikatakan mempunyai tempat tinggal lain bila ada salah satu anggota keluarga yang mempunyai tempat tinggal di tempat lain selain rumah/bangunan ini.
40
Suatu keluarga dikatakan pernah mendapat bantuan perumahan bila bantuannya dalam bentuk rumah jadi/siap pakai. Bila bantuannya dalam bentuk bahan (semen, batu bata, pasir, seng dan lainnya) tidak termasuk mendapat bantuan perumahan. Sebagai WB-ATT, setiap keluarga akan ditanyakan tentang bantuan yang pernah diterima, seperti bantuan pendidikan, pekerjaan, dan perumahan. Termasuk yang ditanyakan kepada keluarga adalah sumber bantuan atau siapa pemberi bantuan.
BLOK IV.B KETERANGAN PERUMAHAN PENGUNGSIAN Pada bagian ini ditanyakan kepada rumah tangga yang tinggal di pengungsian terkait bentuk fisik pengungsian, kondisi bangunan, dan kesediaan rumah tangga untuk dipindahkan (direlokasi) ke lokasi lain di luar pengungsian. Kondisi Bangunan disini merupakan kondisi bangunan yang dilihat secara kasat mata berdasarkan kerusakan dari sisi atap, dinding, dan lantai.
Baik adalah rumah yang kerangka pokoknya (kerangka atap, dinding, dan lantai) atau komponen bangunannya belum memerlukan perbaikan.
Rusak ringan adalah rumah yang kerangka pokoknya atau sebagian kecil komponen bangunannya memerlukan perbaikan atau salah satu kerangka pokoknya rusak, misalnya dinding saja yang rusak.
Rusak sedang adalah rumah yang dua dari kerangka pokoknya rusak atau sebagian besar komponen bangunannya memerlukan perbaikan.
Rusak berat adalah rumah yang seluruh kerangka pokoknya memerlukan perbaikan segera karena membahayakan keselamatan penghuninya.
BLOK V. CATATAN Blok ini digunakan untuk mencatat segala hal penting yang terkait dengan isian dokumen seperti kepemilikan dokumen-dokumen yang terkait keberadaan responden saat di Timor Timur, contoh KTP dan Kartu Keluarga pada saat masih Provinsi Timor Timur. BLOK VI. KETERANGAN PETUGAS Blok ini mencatat keterangan tentang petugas (pencacah dan pengawas) yang bertanggung jawab melakukan pencacahan dan pemeriksaan Kuesioner WB-ATT serta keterangan tanggal pencacahan dan pemeriksaan.
41
Kode petugas kotak 1 s.d. 2 adalah kode kabupaten/kota, untuk kotak ke-3 kode 1 untuk pencacah, kode 2 untuk pengawas dan kode 9 untuk Task Force. Kotak 4 s.d. 5 untuk nomor urut pencacah/pengawas dalam 1 kabupaten/kota.
42
LAMPIRAN
43
44
