110
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN A. Simpulan 1. Perjanjian pembiayaan konsumen oleh PT Summit Oto Finance dengan Nomor Perjanjian 20-007-14-06317 tersebut telah memenuhi ketentuan syarat sahnya perjanjian berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata pada syarat kesepakatan, kecakapan dan suatu hal tertentu. Namun pada syarat suatu sebab yag halal belum dapat dipenuhi. Adapun alasannya yang pertama kesepakatan dapat dibuktikan pada halaman 6 terdapat para pihak yang menandatangani perjanjian tersebut adalah pihak Kreditor, Debitor, Persetujuan suami debitor serta pemilik jaminan. Alasan kedua mengenai kecakapan para pihak, dapat dibuktikan dengan adanya para pihak yaitu Pihak Kreditor dapat dibuktikan pada halaman 6 perjanjian tersebut telah ditandatangani oleh pihak Kreditor yang di wakili oleh Bapak Dwi Prasetyo selaku branch manager atau manajer cabang PT Summit Oto Finance sedangkan pihak Debitor atau Ibu Tin Supartini merupakan orang (person) yang juga disertai persetujuan dari suami. Alasan ketiga yaitu suatu hal tertentu, yang dibuktikan dengan Pasal 13 berisi mengenai spesifikasi barang yang diperdagangkan,adapun objek perjanjian adalah sebuah kendaraan bermerek Honda Beat CW Fi MMC/Scooter dengan nomer tahun 2014. Alasan keempat yaitu suatu sebab yang halal yang belum terpenuhi dikarenakan Pasal 11 tentang Berakhirnya Perjanjian ayat 5 pada Perjanjian Pembiayaan Konsumen yang mana melanggar Pasal 3 PMK Nomor 130/PMK.010/2012 dan Pasal 2 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2011. Akan tetapi, dikarenakan adanya klausula pada Pasal 12 tentang Ketentuan tambahan pada ayat 3, maka perjanjian ini masih dapat dianggap berlaku dan mengikat bagi kedua belah pihak. 2. Pada dasarnya PT Summit Oto Finance belum memberikan bentuk perlindungan
hukum baik dilihat dari aspek asas kebebasan berkontrak
maupun asas keadilan. Perlindungan hukum sesuai asas kebebasan berkontrak belum terpenuhi dengan alasan yaitu pertama, perjanjian ini telah melanggar ketentuan Pasal 1320 KUH. Kedua, banyak ditemukan kata “Para pihak
111
sepakat” sehingga menurut penulis tanpa diadakannya perundingan maka kedua belah pihak telah dianggap sepakat dengan adanya klausula itu. Ketiga, mengenai bentuk dan tata letak pencantuman klausula baku perjanjian ini sulit untuk dibaca karena penggunaan ukuran huruf yang kecil dan menggunakan bahasa hukum yang bersifat teknis. Sedangkan jika dilihat dari asas keadilan juga belum memberikan perlindungan hukum kepada debitor, dengan alasan tidak adanya keadilan dalam hal pembagian hak dan kewajiban yang seimbang yang mana kewajiban lebih dominan ditanggung oleh pihak debitor, selain itu dengan adanya klausula pada Pasal 10 tentang Cidera Janji, Pasal 11 bagian akhir, serta Pasal 12 tentang Ketentuan Tambahan pada ayat 3 tersebut menunjukkan bahwa Pasal-Pasal tersebut memberikan posisi seorang Kreditor di dalam posisi yang lebih dominan.
B. Saran 1. PT Summit Oto Finance hendaknya lebih mendengarkan apa yang menjadi kehendak dari debitor dalam pembuatan perjanjian pembiayaan konsumen. Sehingga nantinya diharapkan adanya posisi yang seimbang antara Debitor dan Kreditor dalam pelaksanaan perjanjian tersebut. 2. Debitor hendaknya lebih teliti dan dapat memahami terlebih dahulu isi perjanjian pembiayaan konsumen agar nantinya ketika telah mengikatkan diri tidak merasa dirugikan dengan adanya perjanjian pembiayaan konsumen yang telah ditandatanganinya. Sehingga diharapkan seorang Debitor dapat berperilaku sebagai konsumen yang cerdas yang dapat memperhitungkan risiko yang akan terjadi dalam sebuah hubungan hukum. 3. Pemerintah hendaknya dapat memberikan pengawasan yang lebih optimal terhadap pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen sebagai wujud memberikan perlindungan hukum kepada Debitor.
112
DAFTAR PUSTAKA BUKU: Abdulkadir Muhammad dan Rilda Muniarti. 2000. Segi Hukum Lembaga Keuangan dan Pembiayaan. Bandung : PT Citra Aditya Bakti. Agus Yudha Hernoko. 2010. Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. . 2013. Hukum Perjanjian Azas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial. Yogyakarta: LaksBang Mediatama. Abu Al-Ghifari. 2003. Remaja Korban Mode. Bandung: Mujahid. Budi Rachmat. 2004. Multi Finance Handbook (leasing,factoring, consumer Finance Indonesian Prespective. Jakarta: PT Pradnya Paramita. Evi Ariyani. 2013. Hukum Perjanjian.Yogyakarta: Penerbit Ombak (Anggota IKAPI). Gatot Supramono. 2009. Perbankan dan Masalah Kredit, Jakarta: Rineka. Handri Raharjo. 2009. Hukum Perjanjian di Indonesia. Yogyakarta: Pustaka Yustisia. Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2010. Perikatan yang lahir dari Perjanjian. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. Kelik Wardiono. 2014. Perjanjian Baku,Klausul Eksonerasi dan Konsumen (Beberapa Uraian Tentang Landasan Normatif, Doktrin dan Praktiknya). Yogyakarta: Penerbit Ombak. Munir Fuady. 2001. Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis). Bandung: Citra Aditya Bakti. . 2002. Hukum Kontrak (dari sudut Pandang Hukum Bisnis) Buku Kedua. Bandung: Aditya Bakti. . 2005. Pengantar Hukum Bisnis Menata Bisnis Modern di Era Global. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Peter Mahmud Marzuki. 2014. Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. Philipus M. Hadjon. 2011. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia. Yogyakarta: Gajah Mada University Press.
113
R.Soeroso. 2011. Perjanjian Di bawah Tangan : Pedoman Praktis Pembuatan dan Aplikasi Hukum. Jakarta: Sinar Grafika. R.Sunaryo. 2009. Hukum Lembaga Pembiayaan. Jakarta: Sinar Grafika. Ridwan
Khairandy. 2013. Hukum Kontrak Indonesia Perbandingan. Yogyakarta: FH UII Press.
dalam
Presektif
Salim H.S. 2004. Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia, Jakarta : Sinar Grafika. .2005. Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak, Jakarta: Sinar Grafika. .2008. Perkembangan Hukum Kontrak di Luar KUH Perdata, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. dkk.2008. Perancangan Kontrak dan MOU, Jakarta: Sinar Grafika. dan Erlies S.N.. 2014. Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi, Jakarta: Rajawali Press. Satjipto Raharjo. 2000. Ilmu Hukum. Bandung: PT Citra Aditya Bakti. Setiono. 2004. Rule of law (Supremasi Hukum). Surakarta: Magister Ilmu Hukum Program Pasca Sarjana. Sidharta. 2000. Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia. Jakarta: Grasindo. Sudikno Mertokusumo. 2003. Mengenal Hukum Suatu Pengantar. Yogyakarta: Liberty. Subekti. 2002. Aneka Perjanjian. Bandung: Intermasa. Suharmoko. 2004. Hukum Perjanjian Teori dan Analisa Kasus. Jakarta: Prenada Media grup. Wahyu Sasongko. 2007. Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen. Bandar Lampung: UNILA.
JURNAL Brian H. Bix. 2008. “Contract Law Theory”, No.06-12 Legal studies Research Paper Series Ressearch paper: University of Minnesota Law School.
114
Diah Ayu Hardiyani. 2014.”Telaah Kedudukan dan Pengaturan Hukum Debt Collector dalam Prespektif Sinkronisasi Hukum di Indonesia (Kajian Pengaturan Prinsip Perbankan, Perlindungan Konsumen dan Aspek Perikatan Perdata)”Jurnal Privat Law UNS.Vol.2/Nomor 4.Surakarta: Jatu Esthi P. I Gusti Agung Wisudawan. 2013. “Bentuk Kepatian Perlindungan Hukum Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen” GaneC Swara. Vol. 7 No. 1. Mataram. John J.A. Burke. 2000 “contract as commodity : A nonfiction Approach”, 24 Seton Hall Legislative Jurnal.285. Purwanto. 2012. “Beberapa Permasalahan Perjanjian Pembiayaan Konsumen dengan Jaminan Fidusia” Jurnal Rechts Vinding. Vol.1 No. 2. Jakarta. R.M. Pangabean. 2010. “Keabsahan Perjanjian dengan Klausul Baku” Jurnal Hukum. Vol. 17 Oktober 2010: 651-657 No.4. Jakarta.
INTERNET www.aisi.co.id diakses pada tanggal April 201 pukul 10:55:26 WIB. .www.bps.go.id diakses pada tanggal
Februari 201 pukul 10:02 WIB.
www.kbbi.web.id diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 10.10 WIB. .www.news.okezone.com “Industri Motor di Indonesia akan Terus meningkat” diakses pada April 201 pukul 10:45:16 WIB. www.thelawdictionary.org diakses pada tanggal 10 April 2016 pukul 10.10 WIB. Agoeng Karsajiwa. www.eprints.undip.ac.id diakses pada tanggal 2016 pukul 13.03 WIB.
25 Januari
Hartina. www.repository.usu.ac.id diakes pada tanggal 25 Januari 2016 pukul 8.05 WIB. Ice Trisnawati. www.repository.usu.ac.id diakses pada tanggal 1 Februari 2016 pukul 09.07 WIB. Qori Uci Sujanti, digilib.uns.ac.id diakses pada tanggal 15 Februari 2016 pukul 18.44 WIB.
115
Peraturan Perundang-Undangan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak-Hak Asasi Manusia Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988 tentang Lembaga Pembiayaan jo Surat Keputusan Menteri Keuangan Nomor 1251/KMK.013/1988 Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2011 tentang Pengamanan Eksekusi Jaminan Fidusia Peraturan Menteri Keuangan Nomor 130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor Perjanjian Pembiayaan Konsumen pada PT Summit Oto Finance Nomor Perjanjian 20-007-14-06317
116
LAMPIRAN
117
118
119
120
121
