BAB IV PENUTUP
A. Kesimpulan Berdasarkan
hasil
penelitian
dan
pembahasan
tentang
Pengaruh
Implementasi Layanan SAMSAT Keliling terhadap Penerimaan PKB pada UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar, maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Syarat pembayaran pada SAMSAT Keliling sangatlah sederhana hanya dengan membawa KTP asli, STNK asli dan Uang asli tanpa BPKB. Kemudian prosedur pembayaran PKB pada SAMSAT Keliling juga sangatlah mudah dan tidak membutuhkan waktu lama, kurang lebih hanya 10 menit. Jadi dengan adanya SAMSAT Keliling ini banyak Wajib Pajak yang merasa terbantu dalam mempersingkat waktu untuk membayar PKB dan merasa puas dengan pelayanan tersebut. 2. Penerimaan total PKB selama tahun 2012-2015 selalu mengalami kenaikan. Tahun 2013 total penerimaan PKB naik 11% dari tahun 2012. Kemudian pada tahun 2014 total penerimaan PKB naik lagi sebesar 11% dari tahun 2013. Dan pada tahun 2015 total PKB mengalami kenaikan sebesar 12% dari tahun 2014. Rata-rata kenaikan total penerimaan PKB selama 4 tahun tersebut sebesar 11,3%. 3. Penerimaan SAMSAT Keliling selama tahun 2013-2015 juga mengalami kenaikan. Mulai dari tahun 2013 SAMSAT Keliling berhasil memperoleh
49
penerimaan PKB sebesar Rp 485.011.050 walaupun baru berjalan 3 bulan. Lalu tahun 2014 naik menjadi Rp 4.224.251.200 karena sudah berjalan satu tahun penuh. Kemudian tahun 2015 naik lagi menjadi Rp 7.026.197.350. Jadi adanya SAMSAT Keliling ini sangat berpengaruh dalam meningkatkan penerimaan PKB, karena setiap tahunnya terus mengalami kenaikan. 4. Kontribusi yang diberikan oleh SAMSAT Keliling terhadap penerimaan PKB pada UP3AD/SAMSAT Kabupaten Karanganyar selama tahun 2013-2015 selalu meningkat. Tahun 2013 kontribusi yang diberikan sebesar 0,8% dari total penerimaan PKB Rp 62.759.195.275. lalu tahun 2014 kontribusi yang diberikan
meningkat
sebesar
6%
dari
total
penerimaan
PKB
Rp
70.499.033.850, dan tahun 2015 kontribusi yang diberikan meningkat sebesar 9% dari total penerimaan PKB Rp 80.441.137.425. Pengaruh Implementasi SAMSAT Keliling memang tidak terlalu besar tetapi setiap tahunnya selalu mengalami kenaikan dan hal ini sangat membantu meningkatkan penerimaan PKB setiap tahunnya. 5. Beberapa masalah seperti gangguan jaringan online, kerusakan alat dan perlengkapan, listrik padam, dan tidak lengkapnya persyaratan membayar PKB sudah diatasi oleh SAMSAT dengan baik. Tetapi ada beberapa permasalahan yang belum diatasi oleh SAMSAT, yaitu bagaimana mengatasi keterbatasan armada, lalu solusi untuk pembayaran PKB selain dengan cara cash, kemudian cara mengantisipasi pembayaran PKB dengan uang palsu, dan mengantisipasi terjadinya cuaca buruk.
50
B. Saran Berdasarkan kesimpulan tersebut, saran yang dapat diberikan penulis untuk perbaikan pelayanan Pajak Kendaraan Bermotor pada SAMSAT Keliling antara lain: 1. Agar dapat meningkatkan pelayanan terhadap PKB, maka sebaiknya SAMSAT Keliling tidak hanya melayani pembayaran PKB 1 tahunan saja, tetapi juga melayani BBNKB, Mutasi dan penggantian STNK 5 tahunan. 2. Mengkaji ulang kerjasama dengan penyedia jaringan online supaya lebih meningkatkan kualitas pelayanan, agar gangguan jaringan online dapat diminimalisir. 3. Wajib Pajak PKB yang ingin membayar PKB di SAMSAT Keliling seharusnya sudah tidak lagi menggunakan uang cash. Peningkatan kualitas pelayanan pembayaran PKB dapat dilakukan dengan cara melakukan kerjasama dengan beberapa Bank yang cukup ternama seperti Bank Mandiri, BNI, BRI atau Bank swasta nasional yang telah terakreditasi. Sehingga Wajib Pajak dapat membayar PKB dengan kartu debit maupun kartu kredit. 4. Money detector sebaiknya disediakan pada SAMSAT Keliling untuk mengantisipasi terjadinya pembayaran PKB dengan uang palsu oleh Wajib Pajak. 5. Armada yang digunakan untuk SAMSAT Keliling sebaiknya diganti dengan minibus supaya ruang kerjanya tidak terlalu sempit jika berisi 3 petugas. 6. SAMSAT Keliling sebaiknya menyediakan tenda lipat untuk mengantisipasi terjadinya hujan, supaya Wajib Pajak merasa terfasilitasi dengan baik.
51
DAFTAR PUSTAKA
Republik Indonesia. 2011. Keputusan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor: 973/7630/2011 tentang Petunjuk Teknis Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Di Provinsi Jawa Tengah. Semarang. Republik Indonesia. 2015. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor: 23 Tahun 2015 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan Pajak Kendaraan Bermotor Dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Pembuatan Sebelum Tahun 2015. Semarang. Republik Indonesia. 2006. Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor: 9 Tahun 2006 tentang Alokasi Biaya Pemungutan Pajak Daerah Bagian Tim Pembina Pusat. Jakarta. Republik Indonesia. 2001. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. Jakarta. Republik Indonesia. 2009. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah. Jakarta. Arikunto, S. 2006. Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik. Jakarta: Rineka Cipta Judisseno, Rimsky K. 2002. Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama Mardiasmo. 2011. Perpajakan. Edisi Revisi. Yogyakarta: Andi Moleong, Lexy J. 2002. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya Munawir. 2004. Analisa Laporan Keuangan. Edisi Keempat. Yogyakarta: LIBERTY Nazir, Moh. 2009. Metodologi Penelitian. Jakarta: Ghalia Indonesia Resmi, Siti. 2009. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta: Salemba Empat Saleh, Muhlis. 2012. Analisis Penerapan Retribusi Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Pada Dinas Pendapatan Pengeloaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo. Skripsi. Universitas Negeri Gorontalo Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat
52
Sunarti. 2012. Kontribusi SAMSAT Keliling Terhadap Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada UP3AD Beserta SAMSAT Kota Surakarta. Tugas Akhir. Universitas Sebelas Maret Surakarta Syaodih, Nana. 2010. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya Usman, Nurdin. 2002. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
