BAB IV PENERAPAN PRINSIP SYARIAH DALAM GIRO WADI’AH DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN
A. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Giro Wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan Prinsip syariah merupakan dasar peraturan-peraturan perjanjianperjanjian berdasarkan hukum Islam, dimana pihak yang melakukan perjanjian tersebut adalah lembaga keuangan syariah dengan nasabah untuk kegiatan menyimpan dana atau menyalurkan dana. Dari berbagai macam produk jasa perbankan, giro wadi’ah adalah salah satu sumber dana utama yang dihimpun dan dimanfaatkan oleh bank dari pihak ketiga atau masyarakat. Sifat dana dalam bentuk rekening giro relatif dana potensial, dilihat dari segi kualitatif atau jumlah nominalnya yang besar dan biaya yang relatif murah dibandingkan sumber dana dari pihak ketiga lainnya. Penerapan giro wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan lebih mengacu kepada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000 adalah giro yang dibenarkan berdasarkan prinsip mudharabah dan wadiah, sehingga jenis-jenis giro yang dikenal dalam perbankan syariah di Indonesia hanyalah giro mudharabah dan giro wadi’ah. BNI Syariah menggunakan giro yang menggunakan akad wadi’ah karena giro wadiah ini relatif lebih murah dari giro mudharabah, BNI syariah menggunakan akad wadiah karena pada dasarnya adalah bersifat titipan.
54
55
Apabila keuangan Bank memungkinkan, maka akan diberikan bonus, namun besarnya bonus ini tidak diperjanjikan diawal pembukaan rekening giro itu sendiri, dan bonus (apabila ada) akan diberikan setiap bulan. Implikasinya sama dengan hukum qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan Bank tidak boleh saling menjanjikan untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. Produk giro di BNI Syariah cabang pekalongan selain memberi bonus, juga dapat memperoleh kartu ATM Syariahplus (untuk giro perorangan). BNI syariah menciptakan ATM untuk kemudahan pengambilan uang nasabah tanpa harus datang langsung ke kantor BNI Syariah Cabang Pekalongan, tetapi nasabah dapat mengambil uangnya di daerah-daerah yang terdapat mesin ATM BNI, tidak hanya di mesin ATM BNI, penarikan juga dapat dilakukan di mesin ATM yang berlogo ATM bersama. Pelaksanan yang diterapkan di BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan syari’at Islam. Karena ketentuan-ketentuan giro wadi’ah sudah dipenuhi oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan, seperti BNI Syariah menggunakan akad wadi’ah dalam produk giro, dimana produk tersebut sudah sesuai prinsip syariah seperti yang dijelaskan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) dalam Fatwa Nomor 01/DSN-MUI/IV/2000. BNI Syariah mengeluarkan produk giro wadi’ah karena giro wadi’ah sangat cocok untuk para pengusaha yang seringkali melakukan transaksi
56
besar ataupun transaksi dengan frekuensi yang tinggi. Dapat dibayangkan jika para pengusaha harus membawa uang dengan jumlah yang besar untuk keperluan bisnis yang mendesak. Disamping itu masalah keamanan juga menjadi alasan pemilihan giro. Pemilik rekening giro dapat membatalkan jika terjadi perampokan atas buku cek yang dimilikinya. Pemakaian giro juga memiliki kelemahan terutama bagi rekanan bisnis yang baru. Terkadang ditemui kasus Giro kosong, padahal transaksi bisnis sudah berjalan dan penerbitnya sudah kabur. Karena itulah, bagi pengusaha terkadang tidak mau menerima pembayaran berupa cek ataupun Bilyet giro. Giro Wadi’ah merupakan simpanan transaksional yang bertujuan sebagai alat transaksi pembayaran. Cara transaksi giro wadi’ah secara prinsip sama dengan konvensional, yaitu dengan Cek atau pemindahbukuan dengan Bilyet Giro. Sedangkan untuk jasa Giro yang identik dengan bunga, pada BNI syariah tidak ada, hanya kemungkinan dapat diberikan bonus , yang sifatnya tidak diperjanjikan dan diberikan atas kebijaksanaan BNI Syariah. Giro wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan memiliki 2 cara yaitu dengan cara
setoran
tunai
dan
pemindahbukuan.
Pemindahbukuan
artinya
dipindahkan dari rekening nasabah si pembeli BG kepada nasabah penerima BG. Jika dipindahbukukan ke rekening di bank yang lain, maka harus melalui proses kliring ke bank lain. BNI Syariah Cabang Pekalongan memberikan fasilitas giro dalam bentuk buku bilyet giro dan cek ,tersedia dalam beberapa mata uang pilihan
57
Indonesia Rupiah (IDR) dan United States Dollar (USD), mendapat BNI Syariah card untuk perorangan dan layanan internet banking. Penyediaan dana dalam rekening giro wadi’ah 1 a.
Penyediaan dana untuk bilyet giro mulai dari tanggal efektif sampai tanggal kadaluarsa
b.
Dana yang diperhitungkan di giro adalah dana yang efektif, saldo fasilitas pembayaran yang belum digunakan
c.
Pemegang rekening giro tidak diwajibkan menyediakan dana dalam hal tanggal efektif bilyet giro belum sampai Prinsip wadi’ah dibagi menjadi dua yaitu wadi’ah yad al-Amanah dan
wadi’ah yad adh-Dhamanah. Tetapi dalam penerapan giro wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan pihak BNI menggunakan prinsip wadi’ah yad adh-dhamanah, yakni nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya sedangkan BNI Syariah Cabang Pekalongan bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Hal ini berarti bahwa wadiah yad al-Dhamanah mempunyai implikasi hukum yang sama dengan qardh, yakni nasabah bertindak sebagai pihak yang meminjamkan uang dan bank bertindak sebagai pihak yang dipinjami. Dengan demikian, pemilik dana dan bank tidak boleh saling menjanjikan 1
Wakhyu Palupi Hidayati, interview: Karyawan Bagian Customer Service BNI Syariah, Pekalongan, 26 September 2011
58
untuk memberikan imbalan atas penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang titipan tersebut. BNI Syariah akan menginvestasikan atau menyalurkan dana yang terhimpun pada BNI Syariah pada aktivitas-aktivitas ekonomi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah, baik produktif dan konsumtif. Begitu juga pada Giro wadi’ah BNI Syariah akan menginvestasikan dana Giro wadi’ah dalam pembiayaan yang tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Hasil atau pendapatan dari aktivitas tersebut kemudian menjadi milik BNI
Syariah Cabang
Pekalongan.
Namun
demikian BNI
Syariah
diperkenakan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya karena jika bonus disyaratkan diawal itu bisa dikatakan dengan bunga. Di BNI Syariah Cabang Pekalongan ada dua jenis produk giro yaitu Giro Valas (USD) dan Giro wadi’ah kedua produk ini sama-sama menggunakan akad wadi’ah dan menggunkan prinsip yad adh-Dhamanah. Dalam perbedaan kedua produk ini terletak pada setoran awal dan mata uangnya, dalam giro valas setoran awal untuk perorangan Rp.250.000,- dan untuk perusahaan atau Badan Usaha Rp.500.000,-, dan giro wadi’ah untuk perorangan Rp.500.000,-
dan untuk perusahaan atau badan usaha
Rp.1.000.000,Di BNI Syariah Giro Wadi’ah mempunyai keunggulan diantaranya :2
2
Brosur Giro wadi’ah BNI Syariah Cabang Pekalongan
59
a.
Dapat dibuka atas nama perorangan atau perusahaan
b.
Pembayaran dapat dilakukan dengan cepat dan seketika
c.
Mendapatkan bonus yang besarnya ditentukan oleh Bank dan tidak diperjanjikan dimuka
d.
Penarikan dapat menggunakan Cek/BG, dan pemindahbukuan melalui ATM (khusus giro perorangan IDR)
e.
Penyetoran dan penarikan dapat dilakukan secara tunai maupun non tunai
f.
Dukungan lebih dari 58 kantor Cabang dan ribuan ATM BNI diseluruh indonesia
g.
Dapat bertraksaksi di lebih dari 787 cabang BNI (Syariah Channeling Outlet)
h.
Dilengkapi
dengan
kliring
lokal
(intercity
clearing),
untuk
mempermudah bertransaksi antar wilayah i.
Dana dijamin oleh LPS (Lembaga Penjamin Simpanan)
B. Faktor yang Mempengaruhi Kesesuaian Produk Giro Wadi’ah Agar Sesuai Prinsip Syariah Sebagai produk dari Bank syariah yang keberadaannya belum begitu dikenal oleh kalangan masyarakat umum tentu giro wadi’ah pada BNI Syariah Cabang Pekalongan harus sbersaing dengan giro konvensional yang semakin ketat persaingannya. Giro merupakan salah satu dana yang harganya relatif lebih murah dibandingkan dengan dana lainnya yang dimiliki oleh BNI Syariah Cabang Pekalongan. BNI Syariah Cabang Pekalongan menetapkan
60
harga giro lebih murah karena lamanya pengendapan tidak dapat dipastikan secara tepat, dimana pemilik rekening giro dapat menarik uangnya kapan saja mereka menghendaki. Penarikan dana giro wadi’ah oleh sipemilik hanya dapat dilakukan dengan cara perintah tertulis dari sipemiliknya sebagai dasar resmi otoritas pendebetan rekening nasabah oleh bank, giro wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan sudah sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini dapat dilihat dalam pelaksanannya giro wadi’ah di BNI Syariah Cabang Pekalongan
menerapkan
prinsip yad dhamanah, yakni nasabah
bertindak sebagai penitip yang memberikan hak kepada BNI Syariah Cabang Pekalongan untuk menggunakan atau memanfaatkan uang atau barang titipannya sedangkan BNI Syariah Cabang Pekalongan bertindak sebagai pihak yang dititipi yang disertai hak untuk mengelola dana titipan dengan tanpa memberikan bagi hasil dari keuntungan pengelolaan dana tersebut. Namun demikian BNI Syariah diperkenakan memberikan insentif berupa bonus dengan catatan tidak disyaratkan sebelumnya. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kesesuaian giro wadi’ah dengan prinsip syariah adalah sebagai berikut: 1.
Faktor Intern Faktor intern merupakan faktor yang berasal dari lingkungan BNI Syariah Cabang Pekalongan. Kekuatan intern ini pengaruhnya dapat dieliminasi, diantisipasi dan dikendalikan oleh bank. Dalam hal ini bank dapat menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk kelemahan yang ada, faktor tersebut meliputi DPS (Dewan Pengawas Syariah). Dewan
61
Pengawas Syariah (DPS) adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syariah Nasional (DSN) pada perbanbkan dan lembaga keuangan syariah. Anggota DPS harus terdiri dari para pakar di bidang syariah muamalah yang juga memiliki pengetahuan di bidang ekonomi perbankan. Dalam pelaksanaan tugas sehari-hari, DPS wajib mengikuti fatwa DSN yang merupakan otoritas tertinggi dalam mengeluarkan fatwa mengenai kesesuaian produk dan jasa bank dengan ketentuan dan prinsip syariah. Tugas utama DPS adalah mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prisnip syariah yang telah difatwakan oleh DSN. Adapun fungsi utama Dewan Pengawas Syariah (DPS) adalah sebagai berikut: a.
Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha Syariah dan pimpinan kantor cabang Syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek Syariah.
b.
Sebagai mediator antara lembaga keuangan Syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan Syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.
2.
Faktor Ekstern Faktor
ekstern merupakan faktor
mempengaruhi
pelaksanaan
giro
diluar
wadi’ah.
bank
yang dapat
Lingkungan
ekstern
merupakan lingkungan yang pengaruhnya tidak dapat diantisipasi
62
maupun dieliminasi oleh bank, yang dapat dilakukan oleh bank adalah menyesuaikan dan mengharap dapat mengubah ancaman menjadi peluang. Faktor ekstern yang secara umum dapat
mendukung
pelaksanaan giro wadi’ah adalah tingkatan kegiatan perbankan. Aktivitas perbankan syariah baik secara nasional maupun secara regional dan lokal mempunyai pengaruh terhadap prinsip syariah yang telah berkaitan dengan hukum DSN (Dewan Syariah Nasional). Dewan Syariah Nasional (DSN) merupakan bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan niilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana. DSN merupakan
satu-satunya
badan
yang
mempunyai
kewenangan
mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah serta mengawasi penerapan fatwa dimaksud oleh lembagalembaga keuangan syariah di Indonesia. Disamping itu DSN juga mempunyai kewenangan untuk : 1) Memberikan atau mencabut rekomendasi nama-nama yang akan duduk sebagai anggota DPS pada satu lembaga keuangan syariah. 2) Mengeluarkan fatwa yang mengikat DPS di masing-masing lembaga keuangan syariah dan menjadi dasar tindakan hukum fihak terkait. 3) Mengeluarkan fatwa yang menjadi landasan bagi kettentuan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, seperti Bank Indonesia dan BAPEPAM.
63
4) Memberikan peringatan kepada lembaga keuangan syariah untuk menghentikan penyimpangan dari fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN. 5) Mengusulkan kepada pihak yang berwenang untuk mengambil tindakan apabila peringatan tidak diindahkan
