60
BAB IV PENERAPAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE DALAM ASPEK KETERBUKAAN DAN KENDALA DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN
A. Penerapan Aspek Keterbukaan Dalam Prinsip Good Corporate Governance Di BNI Syariah Pekalongan Keputusan Menteri Negara BUMN tahun 2002 mengartikan transparansi sebagai keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi materiil dan relevan mengenai perusahaan. Jadi dalam prinsip ini, para pemegang saham haruslah diberi kesempatan untuk berperan dalam pengambilan keputusan atas per ubahanperubahan mendasar dalam perusahaan dan dapat memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu mengenai perusahaan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa prinsip ini tidak menghendaki berbagai pihak yang berkepentingan menjadi tersesatkan atau tidak akan membuat kesimpulan atau keputusan yang salah mengenai perusahaan. Dalam praktik, perusahaan seharusnya berkewajiban mengungkapkan berbagai transaksi penting yang berkaitan dengan perusahaan, seperti kontrak kerja yang bernilai tinggi dengan perusahaan lain, risiko-risiko yang dihadapi dan rencana/kebijakan perusahaan yang akan dijalankan. Selain itu, perusahaan seharusnya juga berkepentingan untuk menyampaikan kepada semua pihak terkait informasi mengenai struktur kepemilikan perusahaan serta perubahan-
61
perubahan yang terjadi. Oleh sebab itu konsep good corporate governance harus menjamin pengungkapan yang cukup, akurat dan tepat waktu terhadap seluruh kejadian penting yang berhubungan dengan perusahaan termasuk di dalamnya mengenai kondisi keuangan, kinerja, struktur kepemilikan dan pengaturan perusahaan.1 Para stakeholders tentu akan bereaksi secara negatif bila mereka menilai bahwa tingkat transparansi ini rendah dan begitu pula sebaliknya. Undang-Undang Perbankan Syariah telah menetapkan Good Corporate Governance (GCG) sebagai kewajiban bagi semua Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS). Undang-Undang menyebut Good Corporate Governance (GCG) sebagai tata kelola yang baik yang mencakup
prinsip
transparansi,
akuntabilitas,
pertanggungjawaban,
professional, dan kewajaran dalam menjalankan kegiatan usaha. UndangUndang
juga mewajibkan
bank yang bersangkutan untuk menyusun
prosedur internal mengenai pelaksanaan prinsip-prinsip tersebut.2 Dalam prakteknya prinsip-prinsip tatakelola perusahaan yang baik ini perlu dibangun
dan
dikembangkan
secara
bertahap.
Perusahaan
harus
membangun sistem dan pedoman tata kelola perusahaan yang akan dikembangkannya. Selain menentukan prinsip governance, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah juga mengatur secara khusus kewajiban menerapkan prinsip kehati-hatian dan pengelolaan resiko, 1
Ibid, hlm. 12 Mal An Abdullah, “ Corporate Governance Perbankan Syariah di Indonesia”, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2010), hlm. 88. 2
62
sebagai bagian penting dari good corporate governance. Untuk menjamin terlaksanannya pengambilan keputusan dalam pengelolaan bank yang sesuai dengan prinsip kehati-hatian (Prudential Banking Practices), Perbankan Syariah harus memiliki dan menerapkan sistem pengawasan intern, dan mentaati ketentuan Bank Indonesia mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga berbasis syariah, atau hal lain yang serupa. Semuanya itu wajib dilakukan agar perbankan syariah selalu menempuh cara-cara yang tidak merugikan perusahaan dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada mereka.3 Tanpa adanya transparansi informasi yang akurat ini, setiap pihak yang berkepentingan terhadap bank tidak akan menemukan titik terang dan pihak manajemen tidak akan mampu menyelesaikan persoalan yang dihadapi. Atas dasar inilah, transparansi merupakan faktor yang paling penting bagi semua pelaku pasar. Terlebih jika pelaku pasar yang menggunakan mekanisme profit and loss sharing seperti mekanisme yang juga dianut oleh perbankan syariah, dimana deposan atau nasabah bank syariah yang menanamkan investasinya memiliki
potensi untuk
menaggung resiko kerugian. Dengan demikian, deposan atau nasabah perbankan syariah sangat membutuhkan transparansi informasi yang terkait dengan kinerja bank sehingga ia dapat menentukan wahana investasinya pada bank syariah. 3
Pasal 35-37 UU Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan Penjelasannya.
63
Secara yuridis bank syariah bertanggung jawab kepada banyak pihak (stakeholders), yaitu nasabah penabung, pemegang saham, investor obligasi, bank koresponden, regulator, pegawai, pemasok, masyarakat, dan lingkungan, sehingga penerapan good corporate governance menjadi suatu kebutuhan bagi bank syariah. Penerapan good corporate governance merupakan wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat bahwa bank syariah dikelola dengan baik, profesional, dan hati-hati dengan tetap berupaya meningkatkan nilai pemegang saham tanpa mengabaikan kepenkepentingan
stakeholders
lainnya
dan
merupakan
wujud
pertanggungjawaban kepada Allah SWT. Prinsip transparansi pada perbankan syariah merupakan wujud dari pelaksanaan prinsip islam yaitu amanah dan tabligh. Amanah artinya dapat dipercaya, bertanggung jawab, dan kredibel. Amanah bisa juga bermakna keinginan untuk memenuhi sesuatu sesuai dengan ketentuan. Diantara nilai-nilai yang terkait dengan kejujuran dan melengkapinya adalah amanah. Ia juga merupakan salah satu moral keimanan. Seorang pebisnis haruslah memiliki sifat amanah, karena Allah menyebutkan sifat orang-orang mukmin yang beruntung adalah yang dapat memelihara amanat
yang diberikan
kepadanya.
Konsekuensi
amanah
adalah
mengembalikan setiap hak kepada pemiliknya, baik sedikit ataupun banayak, tidak mengambil lebih banayak daripada yang ia miliki, dan tidak menurangi hak orang lain.
64
Dalam transaksi pada perbanakan syariah, amanah berarti menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal), sehingga timbul rasa saling percaya antara pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib) Sifat tabligh artinya komunikatif dan argumentatif. Orang yang memiliki sifat tabligh, akan menyampaikan sesuatu dengan benar (berbobot) dan dengan tutur kata yang tepat (bi al-hikmah). Seorang pemimpin dalam dunia bisnis haruslah menjadi seorang yang mamapu mengkomunikasiakan visi dan misinya dengan benar kepada karyawan dan stakeholder lainnya. Seorang pemasar harus mampu menyampaikan keunggulan-keunggulan produknya dengan jujur dan tidak berbohong dan menipu pelanggan. Dia harus menjadi seorang komunikator yang baik yang bisa berbicara benar dan bi al-hikmah (bijaksana dan tepat saasaran) kepada mitra bisnisnya. Sifat tabligh, secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan menegdukasi masyarakat menegani prinsip-prinsip, produk, dan jasa bank syariah.
Dalam
melakukan
sosialisasi
sebaiknya
tidak
hanya
mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah. Kemudian yang lebih membedakan antara perbankan syariah dengan perbankan konvensional dalam menjalankan prinsip good
65
corporate governance adalah pada segi produk dan akad baik dalam hal penghimpunan dana (funding) dan pembiayaan (lending). Dalam perbankan konvensional hanya terdapat istilah kredit dan debit saja dengan sistem bunga (interest). Namun dalam perbankan syariah terdapat banyak akad seperti titpan murni (wadiah), jual beli (murabahah), bagi hasil dan kerja sama (mudharabah, musyarokah), sewa menyewa (ijarah), kebajikan (qordhul hasan), dan lain sebagainya. Dari semua itu terlihat lebih adil atau sebagai win-win solution, karena dengan menggunakan sesuatu yang lebih jelas, misalnya pada bagi hasilnya yang harus dilihat dan disesuaikan dengan pendapatan dari bank syariah tersebut. Ketika menggunakan yang demikian itu, maka perbankan syariah akan terhindar dari negative spread yang biasanya sering melanda perbankan konvensional. BNI Syariah Cabang Pekalongan dalam rangka menjalankan amanah sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia tersebut, membentuk Pedoman Kebijakan GCG dalam rangka melindungi stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai atau etika yang berlaku umum pada industri perbankan syariah. BNI Syariah Cabang Pekalongan telah memiliki pedoma pelaksaan GCG yang berdasarkan pada lima prisip dasar yaitu kertebukaa ( transparecy),
akuntabilitas
(accontability),
pertanggung
jawaban
(responsibility), profesional (profesional), dan kewajaran (fairness), dimana kelima prisip dasar GCG tersebut sejalan dengan prinsip prinsip
66
tata kelola perusahaan secara islami yang berdasarkan Persaudaraan (ukhuwah)
Keadilan
(“adalah)
Kemaslahatan
(maslahah)
dan
Keseimbangan (tawazun). Pedoman pelaksanaan GCG tersebut dijadikan pedoman dalam penyusunan Rencana Bisnis Bank BNI Syariah Cabang Pekalongan dan merupakan landasan pelaksanaan tugas seluruh unit organisasi baik di kantor pusat maupun kantor cabang dalam rangka menambah nilai ekonomi bagi Pemegang Saham dan stakeholders, dengan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta nilai-nilai etika yang berlaku secara umum pada industri perbankan syariah dan kode etik BNI Syariah.4 Penerapan prinsip good corporate governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah pada peningkatan budaya kerja yang amanah dan jama’ah dalam prinsip kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan maupun dalam hal lainnya setelah spin of 2010. Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. Lingkungan kerja ini merupakan salah satu dari perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Selain itu, cara berpakaian dan tingkah laku dari para karyawan merupakan cerminan bahwa mereka bekerja dalam sebuah lembaga keuangan yang membawa nama besar Islam, sehingga tidak ada aurat yang terbuka dan tingkah laku yang kasar. Demikian pula dalam menghadapi 4
http://www.bnisyariah.co.id/tata-kelola-perusahaan, diakses pada tanggal 14 september 2 015 pukul 10.55 WIB.
67
nasabah, akhlak harus senatiasa terjaga. Nabi
Muhammad
SAW
bersabda bahwa senyum adalah sedekah. Kemudian, dalam upaya mewujudkan good corporate governance transparasi (keterbukaan) merupakan suatu hal yang mutlak untuk dilaksanakan. Keterbukaan informasi menjadi suatu keharusan dan kebutuhan bagi bank syariah sebagai lembaga intermediasi keuangan dan lembaga kepercayaan yang dipercaya untuk mengelola dana yang telah masuk (funding) untuk disalurkan (lending) dengan baik dan benar ke sektor riil, bisa dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan syariah. BNI Syariah Cabang Pekalongan sebagai lembaga perbankan syariah selalu melaksanakan kewajibannya, khususnya dalam menerapkan good corporate governance serta menyampaikan laporannya kepada Bank Indonesia (BI). Hal ini sebagai wujud komitmen bank dalam melaksanakan ketentuan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006 tanggal 30 Januari 2006 tentang Penerapan good corporate governanace pada Bank Umum dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/14/PBI/2006 tanggal 5 Oktober 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/4/PBI/2006, Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan good corporate governance bagi Bank Umum Syariah (BUS) dan Unit Usaha Syariah (UUS) serta Surat Edaran
Bank
Indonesia
(SEBI) No.9/12/DPNP tanggal 30 Mei 2007, khususnya Pasal 62 dan Pasal 63 mengenai kewajiban Bank menyampaikan laporan pelaksanaan good corporate governance, baik secara tersendiri maupun digabungkan
68
dalam laporan keuangan. BNI Syariah telah menerima penghargaan sebagai peringkat Pertama Annual Report Award (ARA) 2014 kategori private keuangan non listed.5 Semua laporan tersebut termasuk laporan keuangan tidak dikeluarkan oleh Cabang BNI Syariah di seluruh Indonesia (termasuk Cabang Pekalongan), tetapi dikeluarkan langsung oleh Kantor Pusat dan dari Kantor Cabang yang melakukan operasional dengan memberi data kepada Pusat (melalui Divisi Komunikasi dan Umum) setiap hari melalui komputerisasi On-Line. Laporan keuangan tersebut disajikan melalui berbagai media informasi nasional (koran Republika) tiap bulan, triwulan dan tahun serta melalui website BNI Syariah (www.bnisyariah.co.id.).6 Hal ini diperkuat dengan dibentuknya Sekretaris Perusahaan yang berperan sebagai penghubung Bank dengan para investor, pelaku pasar modal, regulator dan juga para pengamat. Sekretaris Perusahaan memfasilitasi komunikasi yang efektif dan memastikan tersedianya informasi untuk berbagai pihak serta berperan sebagai penghubung utama antara Bank, BAPEPAM-LK dan publik. Jadi dengan adanya Sekretaris perusahaan, juga akan mempermudah mendapatkan informasi terkait perusahaan bagi para pemangku kepentingan. Dalam pelayanan nasabah pendanaan, penyediaan informasi sangat diperlukan karena untuk menjaga kepercayaan. Informasi tersebut dapat
5
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah tahun 2014, (online), (http://www.bnisyariah.co.id/ diakses tanggal 16 september 2015, pukul 14.36 WIB). 6 Wawancara dengan Bapak Andi Ahmad Widiantoro selaku bagian Pembiayaan dan Umum, Pada tanggal 12 Februari 2014. pada tanggal 15 september 2015
69
berupa: Sms Banking, Internet Banking, Mobile Banking, via ATM (Automatic Teller Machine), dan via CS (Customer Service). Penyampaian informasi juga bisa melalui brosur-brosur, spanduk, koran, media cetak, media elektronik, dan radio. Pemberian informasi diperbolehkan selama tidak melanggar Undang-Undang. Sedangkan penyampaian informasi dari pimpinan kepada karyawan disampaikan pada waktu breafing pagi dan meeting lainnya serta melalui pamplet yang ditempel di majalah dinding dan pengumuman. Kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan tanpa mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hak-hak pribadi, BNI Syariah telah menerapkannya dalam code of conduct pada bagian kerahasiaan dan informasi perusahaan. Dalam code of conduct tersebut terdapat tiga poin yang terkandung didalamnya. Ketiga poin tersebut sudah cukup jelas dan sesuai dengan pedoman prinsip transparansi yaitu “Prinsip keterbukaan yang dianut oleh perusahaan tidak mengurangi kewajiban untuk memenuhi ketentuan kerahasiaan perusahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, rahasia jabatan, dan hakhak pribadi”. Pihak-pihak yang terkait penerapan prinsip transparansi dalam BNI Syariah, diantaranya7: 1. Dewan Komisaris
7
Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 perihal hubungan antara bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syraiah, kantor akuntan publik, akuntan publik, DPS dan Bank Indonesia
70
Aspek transparansi anggota dewan komisaris meliputi untuk mengungkapkan kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih pada bank umum syariah; hubungan keuangan dan hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan komisaris lain dan/atau anggota direksi; atau rangkap jabatan pada perusahaan atau lembaga lain, dalam laporan pelaksanaan GCG, hal tersebut telah diatur dalam pasal 16 PBI nomor 11/33/PBI/2009. Adanya transparansi informasi yang akurat membantu para pemegang saham memutuskan untuk tetap mempertahankan sahamnya atau menjualnya. 2. Direksi Aspek transparansi direksi diatur dalam pasal 32 PBI/33/PBI/2009 meliputi kewajiban untuk melakukan pengungkspsn kepemilikan saham yang mencapai 5% (lima persen) atau lebih baik pada bank syariah yang bersangkutan maupun pada bank atau perusahaan lain yang berkedudukan di dalam ataupun di luar negeri dan hubungan keuangan dab hubungan keluarga dengan pemegang saham pengendali, anggota dewan direksi lain. Larangan bagi direksi yang dapat menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek transparansi yang jyga telah dimuat dalam pasal 33 PBI tersebut. Adanya transparansi informasi yang akurat membantu direksi untuk mengetahui kinerja manajemen bank bersangkutan. 3. Dewan Pengawas Syariah
71
Aspek transparansi DPS meliputi kewajiban untuk mengungkapkan rangkap jabatan sebagai DPS pada lembaga keuangan syariah lainnya. Anggota DPS hanya dapat merangkap jabatan sebagai anggota DPS hanya pada 4 (empat) lembaga keuangan syariah. Hal ini sesuai dengan pasal 33 ayat (3) PBI 11/33/PBI/2009. Aspek transparansi pada direksi juga diatur mengenai
larangan
bagi
dewan
pengawas
syariah
yang
dapat
menyebabkan terjadinya pelanggaran terhadap aspek transparansi tersebut juga telah termuat jelas dalam pasal 51 tersebut. Adanya transparansi informasi yang akurat membantu dewan pengawas untuk memebrikan saran dan rekomendasi atau tindakan koreksi terhadap kinerja yang menyimpang, sehingga keamanan, kenyamanan, dan reputasi bank dapat terjaga sebelum terlambat. 4. Pejabat Eksekutif dan Karyawan Bank Pejabat eksekutif adalah pejabat yang bertanggung jawab langsung kepada direksi dan/atau mempunyai pengaruh terhadap kebijakan dan operasional bank sperti kepala divisi atau pimpinan kantor cabang (pasal 1 angka (13) PBI 11/33/PBI/2009). Sedangkan karyawan bank adalah mereka yang melaksanakan seluruh kegiatan operasional. 5. Akuntan public Akuntan publik adalah akuntan yang memiliki izin usaha untuk melakukan kegiatan pemberian jasa audit yang dikeluarkan oleh Menteri keuangan dan telah terdaftar di Bank Indonesia. Akuntan publik yang akan melakukan audit terhadap bank syariah juga harus memiliki keahlian
72
untuk melakukan audit syariah dengan adanya sertifikat program pelatihan di bidang keuangan dan perbankan syariah. Keterbukaan informasi kepada publik dan stakeholders dalam Bank Syariah juga merupakan amanat dari UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP). Kewajiban penyediaan dan pengumuman informasi menurut urgensinya ada tiga macam, yaitu: 1. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala; seperti: laporan keuangan (tiap bulan, triwulan, dan tahun), nisbah bagi hasil (tiap bulan), dan standar layanan (tiap tahun 1 kali atau 2 kali). 2. Informasi yang wajib diumumkan serta merta; seperti: adanya hal-hal dari faktor eksternal (bencana alam, kebakaran, dll) yang mengharuskan bank melalukan perubahan dan penyelamatan, dan kinerja para Direksi (Top Management). 3. Informasi yang wajib tersedia setiap saat; seperti: promosi produk-produk, tarif biaya, dan transaksi mencurigakan (> Rp. 500.000.000) yang harus dilaporkan ke PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan).
B. Kendala BNI Syariah Cabang Pekalongan Dalam Penerapan Aspek Keterbukaan Sebagai Salah Satu Prinsip Good Corporate Governace
73
Bahwa dalam rangka membangun industri perbankan syariah yang sehat data tangguh, diperlukan pelaksanaan good corporate governance bagi bank umum syariah dan unit usaha syariah yang efektif.8 Good Corporate Governance merupakan suatu cara untuk menjamin bahwa manajemen bertindak yang terbaik untuk kepentingan stakeholders. Pelaksanaan good corporate governance menuntut adanya perlindungan yang kuat terhadap hak-hak pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas. Prinsip-prinsip atau pedoman pelaksanaan good corporate governance menunjukkan adanya perlindungan tersebut, tidak hanya kepada pemegang saham, tetapi meliputi seluruh pihak yang terlibat dalam perusahaan termasuk masyarakat. Dalam lembaga keuangan terlebih perbankan syariah, bahwa penerapan prinsip good corpoarate governance merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan. Karena sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan masyarakat, maka harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebagai institusi keuangan dan bisnis, dunia perbankan
termasuk
perbankan syariah
senantiasa
diperhadapkan
dengan risiko dalam berbagai bentuk dan jenisnya.9 Penerapan good corporate governance juga diperlukan untuk melindungi stakeholders dan meningkatkan nilai-nilai (values) dalam lembaga tersebut.
8
Peraturan Bank Indonesia Nomor 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaa Good Corporat Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah (Menimbang; Huruf a). 9 Husaini Mansur, BBA, SE dan Dhani Gunawan Idat, SH, MBA, Dimensi Perbankan Dalam Al-Qur’an, (Jakarta: PT Visi Cita Kreasi, 2007), hlm. 412.
74
Dalam lembaga keuangan terlebih perbankan syariah, bahwa penerapan prinsip good corpoarate governance merupakan suatu kebutuhan dan keniscayaan. Karena sebagai lembaga intermediasi dan kepercayaan masyarakat, maka harus amanah dalam menjalankan tugasnya. Selain itu, sebagai institusi keuangan dan bisnis, dunia perbankan termasuk perbankan syariah senantiasa diperhadapkan dengan risiko dalam berbagai bentuk dan jenisnya. Implementasi GCG yang dilaksanakan BNI Syariah bukanlah hanya sekedar memenuhi ketentuan namun merupakan upaya memotivasi seluruh insan BNI Syariah untuk memberikan kinerja yang terbaik dan sekaligus juga mengendalikan manajemen agar tetap mengindahkan kepentingan stakeholders, yang sudah disepakati bersama termasuk Nasabah BNI Syariah. Kecukupan Struktur dan Infrastruktur, serta efektivitas proses pelaksanaan GCG BNI Syariah telah terimplementasi dengan baik, sehingga pada tahun 2014 BNI Syariah berhasil memenuhi harapan stakeholders, hal tersebut tidak terlepas dari komitmen Top Manajemen beserta jajarannya untuk melaksanakan best practices GCG serta Roadmap GCG yang disepakati .10 Penerapan prinsip good corporate governance di BNI Syariah Cabang Pekalongan adalah pada peningkatan budaya kerja yang amanah dan jama’ah dalam prinsip kehidupan sehari-hari baik dalam pekerjaan 10
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah tahun 2014, (online), (http://www.bnisyariah.co.id/ diakses tanggal 16 september 2015, pukul 14.36 WIB).
75
maupun dalam hal lainnya setelah spin of 2010.11 Sebuah bank syariah selayaknya memiliki lingkungan kerja yang sejalan dengan syariah. 12 Lingkungan kerja ini merupakan salah satu dari perbedaan antara bank syariah dengan bank konvensional. Dalam upaya meningkatkan kualitas penerapan GCG, BNI Syariah bepedoman pada berbagai peraturan perundangan, yakni:13 1. Undang-Undang Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. 2. Undang-Undang No.40 Tahun 2001 Tentang Perseroan Terbatas. 3. Peraturan Bank Indonesia N.11/33/PBI/2009 Tentang Pelaksanaan Good Coeporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. 4. Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbs Tanggal 30 April 2010 Tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance Bagi Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. 5. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014, Tentang Penilaian Tingkat Keehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah. 6. Surat
Edaran
Otoritas
Jasa
Keuangan
(SEOJK)
Nomor
10/SEOJK.03/2014 Trntang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah Dan Unit Usaha Syariah.
11
Wawancara dengan Bapak Andi Ahmad Widiantoro selaku bagian Pembiayaan dan Umum, Pada tanggal 12 Februari 2014.pada tanggal 15 september 2015 12 Muhammad Syafi’i Antonio, “Bank Syariah: Suatu Pengenalan Umum”, (Jakarta: Tazkia Institute, 2000), edisi khusus, hlm. 198. 13 Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah tahun 2014, (online), (http://www.bnisyariah.co.id/ diakses tanggal 16 september 2015, pukul 14.36 WIB).
76
Adapun pedoman yang terdapat dalam Pedoman GCG Perbankan Indonesia, adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan GCG dapat dilakukan melalui lima tindakan, yaitu: a. Penetapan visi, misi dan corporate values b. Penyusunan corporate governance structure c. Pembentukan corporate culture d. Penetapan sarana public disclousures e. Penyempurnaan berbagai kebijakan bank sehingga memenuhi prinsip GCG. 2. Penetapan visi, misi dan corporate values merupakan langkah awal yang haru dilaksanaka dalam penerapan GCG oleh suatu bank. 3. Corporate governance structure dapat diterapkan secara bertahap dan terdiri dari sekurang-kurangnya: a. Kebijakan corporate governance yang selain memuat visi dan misi bank, juga memuat tekad untuk melaksanakan GCG dan pedomanpedoman pokok b. Penerapan prinsip GCG yaitu Transparency, Accountability, Responsibility, Independency dan Fairness. c. Code of Conduct yang memuat pedoman perilaku wajar dan dapat dipercaya dari pimpinan dan karyawan bank. d. Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Tata Tertib Kerja Direksi yang memuat hak dan kewajiban serta akuntabilitas dari Dewan Komisaris dan Direksi maupun para anggotanya masing-masing.
77
e. Organisasi yang didalamnya tercermin adanya risk management, audit, dan compiliance. f. Kebijakan risk management, audit dan compliance. g. Human resouse policy yang jelas dan transparan. h. Corporate plan yang menggambarkan arah jangka panjang yang jelas. 4. Pembentukan corporate culture untuk memperlancar pencapaian visi dan misi serta implementasi corporate governance structure. Corporate culture
terbentuk
melalui
penetapan
prinsip
dasar
(guilding
principles), nilai-nilai (values) dan norma-norma (norms) yang disepakati serta dilaksanakan secara konsisten dengan contoh konkrit dari pimpinan bank. Corporate culture perlu didiskusikan secara berkesinambungan dan ditunjang oleh social communication. 5. Pembentukan pola dan sasaran disclousure sangat diperlukan sebagai bagian
dari
akuntabilitas
bank
kepada
stakeholders.
Sarana
disclousure dapat melalui laporan tahunan (annual report), situs internet (website), review pelaksanaan GCG dan sarana lainnya. Implementasi GCG di BNI Syariah juga berlandaskan pada roadmap GCG yang telah disusun dan disepakati oleh seluruh manajemen perusahaan. Roadmap GCG ditetapkan melalui Rencana Bisnis Bank setiap akhir tahun. Adapun roadmap GCG BNI Syariah disusun untuk jangka waktu empat tahun dengan pembagian tahapan sebagai berikut: Tabel 4.1
78
Pembagian Tahapan Rodmap 2011
2012-2014
2014-2017
GCG Commitment
GCG Sustainable
GCG
Implementation
Excellence
Tahapan implementasi GCG BNI Syariah diarahkan pada tercapainya BNI Syariah GCG Excellence. Untuk merealisasikan tujuan tersebut, BNI Syariah menyusun tahapan roadmap implementasi GCG, sebagai berikut: 1. Tahap Penguatan Komitmen GCG Pada tahap ini, Perusahaan menyempurnakan seluruh pedoman dan panduan pelaksanaan GCG mencakup Pedoman GCG, Kode Etik Perilaku, Budaya Perusahaan dan pedomanpedoman terkait lainnya. Selain itu, BNI Syariah menyempurnakan
governance
proses
guna
juga
mendukung
pelaksanaan GCG pada kegiatan usaha BNI Syariah. 2. Tahap Penerapan GCG Secara Berkelanjutan Dengan didukung Governance Struktur dan Governance Proses yang terus menerus dilakukan harmonisasi untuk perbaikan kualitas
yang
tiada
henti,
tahap
selanjutnya
adalah
mengimplementasikan GCG secara berkelanjutan. Penerapan GCG secara berkelanjutan merujuk pada upaya untuk meningkatkan efektivitas seluruh Governance Struktur
79
dan Governance Proses sehingga menghasilkan kinerja yang baik tidak saja aspek keuangan namun juga meliputi kualitas kinerja non keuangan. 3. Tahap GCG Excellence Keseluruhan tahapan yang dilaksanakan pada roadmap GCG tersebut diarahkan untuk mencapai GCG Excellence,
yaitu
kondisi di mana BNI Syariah telah dapat merepresentasikan prinsip-prinsip GCG secara menyeluruh dalam setiap kegiatan usaha maupun operasional. Pencapaian GCG Excellence juga ditandai oleh implementasi GCG secara berkelanjutan dengan diiringi oleh pengawasan dan evaluasi secara berkala. Demi memenuhi transparansi kondisi keuangan dan non keuangan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia, BNI Syariah menyediakan informasi kuantitatif dan kualitatif secara tepat waktu, akurat, relevan dan memadai yang diungkapkan kepada publik dalam rangka. Laporan keuangan dan non keuangan BNI Syariah telah disusun dan disajikan dengan tata cara, jenis dan cakupan yang sesuai dan telah disampaikan kepada pihak-pihak lainnya sebagaimana ketentuan Bank Indonesia. Transparansi kondisi keuangan BNI Syariah diwujudkan dalam bentuk kegiatan yang terdiri dari: 1. Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang terdapat pada laporan publikasi triwulanan kepada Bank Indonesia serta dalam laporan tahunan secara tepat waktu.
80
2. Mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan di surat kabar nasional. 3. Mengirimkan laporan kepada
Bank
Consolidated Financial Statement(CFS)
Indonesia
untuk
kemudian
dimuat
dalam
homepageBank Indonesia.14 Sedangkan transparansi kondisi non keuangan yang telah diwujudkan oleh BNI Syariah adalah sebagai berikut: 1. Pelaksanaan transparansi informasi produk BNI Syariah dilakukan melalui media cetak seperti leaflet/brosur/spanduk promosi dan media elektronik seperti iklan di stasiun TV, radio dan internet, serta didukung dengan kemudahan akses website BNI Syariah. 2. Pengaduan Nasabah BNI Syariah dapat dilakukan dengan menghubungi
call
centre
500046,
atau
melalui
kantor
cabang/kantor pusat BNI Syariah serta melalui Whistle Blowing System (WBS). Atas pengaduan Nasabah yang dilakukan baik melalui call centre 500046 maupun melalui kantor cabang/kantor pusat BNI Syariah akan dikelola oleh divisi operasional, sedangkan pengaduan melalui WBS akan dikelola oleh divisi Enterprise Risk Management untuk kemudian ditindaklanjuti sesuai dengan tata cara dan prosedur mengenai pengaduan nasabah. 3. Kepatuhan kecukupan pelaporan internal BNI Syariah sangat sesuai dengan criteria yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 14
Laporan Pelaksanaan Good Corporate Governance BNI Syariah tahun 2014, (online), (http://www.bnisyariah.co.id/ diakses tanggal 16 september 2015, pukul 14.36 WIB).
81
BNI Syariah memiliki pelaporan internal yang lengkap dan didukung oleh sistem informasi manajemen yang handal. 4. Pengelolaan sistem manajemen informasi BNI Syariah telah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten di bidangnya. Dengan mengacu dari peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh negara dan ketetapan yang telah dibuat oleh kantor pusat BNI Syariah , implementasi GCG di BNI Syariah Cabang Pekalongan sejauh ini belum terdapat kendala dalam mengimplementasikan GCG. Selain itu penerapan GCG di BNI Syariah Pekalongan dapat memperoleh manfaat yaitu sebagai berikut : 1. Meningkatkan kinerja perusahaan melalui terciptanya proses pengambilan keputusan yang lebih baik, meningkatkan efisiensi operasional perusahaan serta lebih
meningkatkan pelayanan
kepada stakeholders. 2. Mempermudah diperolehnya dana pembiayaan yang lebih murah yang pada akhirnya akan meningkatkan corporate value. 3. Mengembalikan
kepercayaan
investor
untuk
menanamkan
modalnya di Indonesia. 4. Pemegang saham akan merasa puas dengan kinerja perusahaan sekaligus akan meningkatkan stakeholders value dan deviden.15 Aspek transparansi ini pada perbankan syariah merupakan aspek yang paling penting dalam pencapaian tujian good corporate governance. 15
Wawancara dengan Bapak Andi Ahmad Widiantoro selaku bagian Pembiayaan dan Umum, Pada tanggal 12 Februari 2014.pada tanggal 15 september 2015
82
Karena dengan adanya prinsip transparansi maka sudah bisa dipastikan bahwa perbankan syariah telah memenuhi kewajiban hukum dan peraturan lainnya yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap reputasi perbankan yang menggambarkan penilaian masyarakat terhadap reputasi perbankan yang bersangkutan. Dalam perspektif islam khususnya dalam kerangka operasional perbankan syariah, aspek transparansi merupakan faktor yang sangat penting untuk memberi informasi yang tepat dan akurat bagi pihak yang berkepentingan sebagai bagian dari pelaksanaan amanah dan tabligh.16
16
http://www.luqmannomic.wordpress.com/.../penerapan-system-syariah-terhadap-glc’spadasektor-perbanakan, diakses tanggal 22 maret 2016, pukul 16.55 WIB
