BAB IV PENCAPAIAN IPM PER KECAMATAN

Pencapaian IPM per Kecamatan

BAB IV PENCAPAIAN IPM PER KECAMATAN

Undang-Undang

Dasar

1945,

mengamanatkan

kepada

pemerintah untuk mewujudkan kemakmuran setiap warga negara tanpa memandang perbedaan etnis, gender, dan wilayah, untuk mengukur pencapaian keberhasilan pembangunan kesejahteraan masyarakat dimanifestasikan dalam bentuk indeks pembangunan manusia (IPM)

yang merupakan pengukuran perbandingan nilai

harapan hidup, melek huruf, pendidikan dan standar hidup layak. IPM dapat digunakan untuk mengklasfikasikan apakah suatu wilayah dikatagorikan maju, berkembang, atau terbelakang, dan digunakan untuk mengukur pengaruh dari kebijakan pembangunan terhadap kualitas hidup. Adanya komitmen pemerintah Kabupaten Subang yang kuat untuk

mengubah

paradigma

pembangunan

dengan

lebih

mengutamakan pada manusia, tercermin dengan ditetapkannya Program Akselerasi pencapaian IPM. Hal ini memberikan harapan bagi segera terwujudnya kemajuan pembangunan manusia baik lahir maupun bathin secara menyeluruh di Kabupaten Subang. Berikut

gambaran

perjalanan

capaian

pembangunan

manusia di Kabupaten Subang dipaparkan bagaimana posisi IPM di tingkat kecamatan tahun 2011.

IPM Kabupaten Subang Tahun 2011

33


4.1.

Letak Geografis Kecamatan Secara geografis Kabupaten Subang terletak di Jawa Barat

bagian utara, karakteristik sosial budaya masyarakat

antar

kecamatan cukup beragam. Kondisi ini erat kaitannya dengan tofologi wilayah tempat domiosili penduduk yang sangat berbeda. Penduduk yang berdomisili di kecamatan-kecamatan bagian selatan wilayah Kabupaten Subang (sebesar 23,63 persen luas wilayah) menempati daerah pegunungan. Bagi yang berada di kecamatan pada bagian tengah yang merupakan bagian terbesar ( 48,37 persen) menempati daerah pedataran. Dan 28,00 persen dari luas wilayah berada di sekitar pantai dan ditempati oleh 29,89 persen penduduk Kabupaten Subang. Dengan

perbedaan

geografis

dan

sosial

budaya

penduduknya, maka permasalahan indikator IPM dihadapi setiap kecamatan mempunyai perbedaan. Pada bidang kesehatan, permasalahan-permasalahan yang ada disinyalir terkait dengan pola hidup bersih dan sehat, terutama dalam kesehatan lingkungan. Akses terhadap sarana pendidikan serta budaya masyarakat yang berbeda di daerah pegunungan, pendataran, dan pantai cukup berpengaruh terhadap pencapaian indikator di bidang pendidikan. Kondisi geografis dan sumber daya alam mempengaruhi jenis mata pencaharian, dan lapangan usaha masyarakat. Selain itu, distribusi barang/jasa juga sangat berpengaruh terhadao harga konsumen sehingga akhirnya berpengaruh kepada kemampuan daya beli.


34


Tabel 4.1. Luas Wilayah dan Penduduk Kabupaten Subang Menurut Kecamatan dan Katagori Wilayah Tahun 2011 Daerah

Kecamatan

Luas WIlayah

% Wilayah

Jumlah Penduduk

1.Sagalaherang

50,45

29 183

2.Serangpanjang

51,79

24 535

3.Jalancagak

40,86

42 912

4.Ciater

53,86

5.Cisalak

79,41

6.Kasomalang

39,44

40 400

7.Tanjungsiang

75,32

43 155

8.Cijambe

93,63

38 963

1.Cibogo

53,71

41 577

2.Subang

54,00

123 208

3.Kalijati

98,04

61 070

4.Dawuan

82,98

38 595

5.Cipeundeuy

92,66

45 719

6.Pabuaran

65,43

60 646

7.Purwadadi

89,93

8.Cikaum

92,80

9.Pagaden

44,44

59 910

48,25

34 221

100,73

60 177

12.Compreng

63,86

44 382

13.Binong

50,98

43 459

14.Tambakdahan

54,58

40 915

80,62

78 337

110,49

103 630

3.Pamanukan

48,81

56 052

4.Sukasari

51,79

5.Pusakanagara

53,29

6.Pusakajaya

59,46

45 241

7.Legonkulon

73,00

22 024

8.Blanakan

97,15

61 879

Kabupaten Subang

2.051,76

Pegunungan

Pedataran

10.Pagaden Barat 11.Cipunagara

1.Patokbeusi 2.Ciasem

Pantai


23,63

48,37

28,00

100,00

28 032 39 112

59 050 46 841

40 151 38 768

1 492 144

% Wilayah

19,19

50,92

29,89

100,00

35


Gambar 4.1. Peta Wilayah Kabupaten Subang


36


4.2.

Pencapaian IPM per Kecamatan. Pencapaian IPM Kabupaten Subang dalam kurun waktu 2008 -

2011

mengalami

kenaikan,

tampaknya

berbagai

program

pembangunan setelah badai krisis ekonomi di medio 1997 yang begitu

dasyat

merontokkan

berdampak

positif

masyarakat,

terutama

perekonomian

terhadap

Indonesia

meningkatnya

komitmen

Pemerintah

mulai

kesejahteraan Daerah

dalam

mendongkrak tingkat kesejahteraan masyarakat melalui program akselerasi peningkatan pencapaian IPM. Tercatat dampak akselerasi terhadap peningkatan IPM pada tahun 2011 berhasil menaikan angka IPM sebesar 0,99 point yaitu menjadi 71,42 persen. Jika kita telaah capaian IPM per kecamatan

yang

telah

dihitung pertama kali pada tahun 2006 dapat dijadikan kondisi awal (base line). Meskipuin tidak mutlak, angka IPM per kecamatan tahun 2011 dapat memberikan gambaran terhadap perubahan kualitas hasil pembangunan manusia yang telah dilaksanakan di setiap kecamatan, walaupun jumlah kecamatan pada tahun 2006 masih 22 kecamatan dan tahun 2011 sudah 30 kecamatan.

Dengan

adanya kondisi awal setiap kecamatan yang sangat berbeda (dipengaruhi

perkembangan

pada

masa

lalu),

maka

untuk

mengevaluasi indikator IPM lebih bijaksana apabila dilihat dari trend kenaikan/penurunan yang terjadi pada setiap komponennya. Dalam mengevaluasi kinerja suatu program diperlukan pemahaman yang sama, bahwa tidak setiap program yang telah selesai dilaksanakan akan seketika mempengaruhi peningkatan IPM. Sebab seperti telah dikemukakan diatas bahwa peningkatan sebagian besar komponen IPM merupakan akibat dari suatu proses pembangunan jangka panjang (kecuali salah satu komponen


37


pendidikan). Sebagai contoh, peningkatan pendapatan rumah tangga melalui usahanya yang berkembang, belum tentu langsung meningkatkan daya beli apabila rumah tangga tersebut tidak mengalami perbaikan pola konsumsinya. Disamping itu pengaruh ekonomi makro (salah satunya inflasi) juga berpengaruh terhadap melemahnya daya beli. Maka perubahan yang berdampak kepada pola hidup yang menjadi lebih baiklah yang sangat berpengaruh terhadap peningkatan IPM. Gamparan perkembangan indeks pembangunan manusia masing-masing kecamatan dapat dilihat pada tabel 4.2. Pada tahun 2011 ada 16 kecamatan telah berada pada posisi di atas angka IPM Kabupaten (71,42) atau sebesar 53,33 persen. Posisi urutan teratas adalah Kecamatan Subang (75,65), Kecamatan Pamanukan (74,35) dan Kecamatan Kalijati (74,08) sedangkan kecamatan yang paling terendah adalah Kecamatan Compreng (68,58). Berbagai upaya telah ditempuh dalam memacu angka IPM baik melalui peningkatan kualitas serta penambahan jumlah sarana maupun

pembebasan

pungutan

biaya

untuk

mendapatkan

pelayanan pendidikan dan kesehatan dengan berbagai program (BOS,

keaksaraan

fungsional

dan

pendidikan

luar

sekolah,

pelayanan kesehatan gratis, dsb). Meskipun di beberapa wilayah dirasa

belum

optimal

pelaksanaan

dari

program-program

pembangunan tersebut sehingga masih membutuhkan perhatian yang lebih guna mempertajam hasil yang ingin dicapai. Sedangkan pada komponen daya beli sendiri pengaruh kondisi pasar nasional maupun regional serta stabilitas ekonomi mempunyai pengaruh yang cukup besar walaupun Pemerintah Daerah melakukan intervensi.


38


Tabel 4.2. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang Menurut Kecamatan Tahun 2011

No.

Kecamatan

IPM Tahun 2011

[1]

[2]

[3]

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Sagalaherang Serangpanjang Jalancagak Ciater Cisalak Kasomalang Tanjungsiang Cijambe Cibogo Subang Kalijati Dawuan Cipeundeuy Pabuaran Patokbeusi Purwadadi Cikaum Pagaden Pagaden Barat Cipunagara Compreng Binong Tambakdahan Ciasem Pamanukan Sukasari Pusakanagara Pusakajaya Legonkulon Blanakan Kabupaten Subang


70,94 70,01 73,68 72,61 73,08 71,71 72,38 72,45 71,66 75,67 74,08 71,30 71,39 70,28 71,52 71,30 70,94 72,03 70,92 70,31 68,58 70,73 70,00 72,03 74,35 72,37 70,43 69,59 71,63 73,51 71,42

39


Berkaitan

dengan

indikator

kesehatan

dan

pendidikan

merupakan komponen yang kontribusinya sulit untuk dipacu untuk menghasilkan peningkatan yang sifatnya spontan dan dapat dirasakan dalam waktu dekat. Peningkatan yang terjadi, seperti telah diungkapkan, tidak terlepas dari pondasi pembangunan yang telah diletakkan sebelumnya serta sifatnya relatif lebih stabil dan mudah mengalami kejenuhan apabila telah mencapai derajat tertentu. Semisal, Untuk melihat lebih jauh hasil yang telah dicapai pada proses pembangunan manusia di Kabupaten Subang, perlu kiranya kita telaah satu per satu kemajuan yang didapat untuk masing-masing komponen.

Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2011

76,00

IPM Kabupaten = 71.42

74,00 72,00 70,00 IPM 68,00 66,00 64,00 62,00

Sagalaherang Serangpanjang Jalancagak Ciater Cisalak Kasomalang Tanjungsiang Cijambe Cibogo Subang Kalijati Dawuan Cipeundeuy Pabuaran Patokbeusi Purwadadi Cikaum Pagaden Pagaden Brt Cipunagara Compreng Binong Tambakdahan Ciasem Pamanukan Sukasari Puskanagara Pusakajaya Legonkulon Blanakan

60,00

Grafik 4.1. Indeks Pembangunan Manusia Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2006

IPM Kabupaten Subang Tahun 2011 74.00

72.00

40


4.3.

Pencapaian IPM Dibidang Kesehatan. Di Kabupaten Subang pencapaian angka harapan hidup

(AHHo) sejak tahun 2008 – 2011 cenderung mengalami kenaikan namun demikian belum begitu menggembirakan, kenaikan empat tahun terakhir hanya sekitar 0,55 point, apabila melihat potensi yang ada kenaikannya bisa lebih besar lagi mengingat ketersedian sarana dan prasarana kesehatan relatif menyebar ke seluruh wilayah. Namun yang menjadi pertanyaan apakah kesadaran masyarakat untuk peningkatan mutu kesehatan sudah memadai, ditenggarai penyebab kurang mengembirakan pertumbuhan AHHo tersebut adalah faktor lemahnya kesadaran masyarakat, masih sering diartikan bahwa “kesehatan” dan “pelayanan kesehatan” untuk masyarakat adalah semata-mata pelayanan “Rumah Sakit” atau “Puskesmas” yang sarat dengan orang sakit. Belum terbayang oleh sebagian masyarakat bahwa sesungguhnya dasar-dasar kesehatan itu adalah mencuci tangan sebelum makan, sikat gigi setiap hari, gizi yang baik, air bersih dengan sanitasi lingkungan yang baik, udara bersih (Farid Anfasa Moeloek, 2003). Berdasarkan Survei IPM 2011, capaian angka harapan hidup Kabupaten Subang mencapai sebesar 69,42. Tampaknya masih perlu ditingkatkan upaya yang bersifat komprehensif dan lintas sektor, agar perbaikan derajat kesehatan yang direfleksikan secara nyata melalui penurunan angka kematian bayi secara baik dapat terwujud di masa mendatang. Faktor utama yang besar pengaruhnya terhadap peningkatan derajat kesehatan adalah upaya menurunkan tingkat kematian bayi dan balita secara bertahap harus terus menjadi prioritas, begitu pula penanganan status gizi pada balita dari waktu ke waktu agar terus


41


ditingkatkan, dengan tidak mengabaikan program-program lain yang bersentuhan langsung dengan perbaikan derajat kesehatan. Selain berpengaruh pada pencapaian derajat kesehatan, faktor kurangnya gizi juga menyebabkan anak sulit tumbuh kembang yang menyebabkan sulitnya mengikuti pelajaran dengan baik. Tingkat

kesehatan

bayi

juga

dipengaruhi

oleh

kondisi

kesehatan lingkungan dan kesehatan ibu. Tidak sedikit anak yang mengalami lahir dengan berat badan rendah karena dilahirkan oleh ibu yang menderita kekurangan gizi. Dimana anak-anak yang mengalami kondisi tersebut membutuhkan penanganan serius sebab mereka terancam untuk mengalami tumbuh kembang yang lambat serta kecerdasan rendah. Anak-anak yang berpotensi mangalami hal tersebut utamanya yang berasal dari keluarga tidak mampu. Melihat

kondisi yang ada, derajat kesehatan yang di atas

angka kabupaten baru 11

kecamatan (36,67 persen). Peringkat

tertinggi adalah kecamatan Jalancagak sebesar (70,38 tahun) dan Kecamatan Pagaden (70,33 tahun) , sedangkan yang berada pada urutan paling bawah adalah kecamatan Pusakanagara sebesar (65,54).


42


Tabel 4.3 : Angka Harapan Hidup Usia 0 (AHHo) Tahun Di Kabupaten Subang menurut Kecamatan Tahun 2011.

No. [1] 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kecamatan

Angka Harapan Hidup Usia 0 (AHHo) Tahun Tahun 2011

[2]

[3]

Sagalaherang Serangpanjang Jalancagak Ciater Cisalak Kasomalang Tanjungsiang Cijambe Cibogo Subang Kalijati Dawuan Cipeundeuy Pabuaran Patokbeusi Purwadadi Cikaum Pagaden Pagaden Barat Cipunagara Compreng Binong Tambakdahan Ciasem Pamanukan Sukasari Pusakanagara Pusakajaya Legonkulon Blanakan Kabupaten Subang


68,44 67,84 70,38 69,72 69,16 67,86 69,55 69,79 67,83 69,32 69,22 68,40 68,87 69,89 68,72 69,86 68,98 70,33 69,92 69,44 68,98 68,97 68,66 67,83 69,67 69,03 65,54 65,78 69,88 67,59 69,42

43


Grafik 4.2. Angka Harapan Hidup Usia 0 Tahun di Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2011

71,00 AHHo Kabupaten = 69.42

70,00

69,00

68,00

AHHo 67,00

66,00

65,00

64,00

Sagalaherang Serangpanjan Jalancagak Ciater Cisalak Kasomalang Tanjungsiang Cijambe Cibogo Subang Kalijati Dawuan Cipeundeuy Pabuaran Patokbeusi Purwadadi Cikaum Pagaden Pagaden Barat Cipunagara Compreng Binong Tambakdahan Ciasem Pamanukan Sukasari Pusakanagara Pusakajaya Legonkulon Blanakan

63,00

Yang perlu digali lebih mendalam adalah permasalahan yang terjadi di kecamatan- kecamatan yang dimana pencapaian harapan hidupnya masih relatif rendah. Perbaikan yang dapat dilakukan

adalah

melalui

kesehatan

dalam

proses


peningkatan persalinan,

pelayanan

peningkatan

tenaga cakupan

44


kunjungan

balita

kegawatdaruratan

ke ibu

posyandu,

dan

anak,

serta

penanganan

kasus

peningkatan

sarana

kesehatan dasar.

4.4.

Pencapaian IPM Dibidang Pendidikan. Pembangunan di bidang pendidikan masih menghadapi tiga

permasalahan pendidikan,

mendasar

masih

yaitu

rendahnya

belum

meratanya

kualitas,

dan

pelayanan

belum

optimal

pengelolaan pendidikan. Kebijakan mengalokasikan anggaran 20 persen dari APBD harus segera diwujudkan disertai dengan kesiapan dari seluruh stake holders untuk mengelola pendidikan denga profesional, adil dan bertanggungjawab. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah dan menurunan serta pencegahan

angka rawan putus sekolah harus terus

diupayakan dan menjadi prioritas disertai dengan peningkatan kualitas

gedung-gedung

sekolah

dan

memudahkan

akses

masyarakat untuk tetap bersekolah sebagai upaya meningkatkan partisipasi sekolah secara berkelanjutan. Sebab dengan komposisi penduduk yang relatif besar di usia muda diperlukan persiapan sarana penunjang pendidikan yang memadai, utamanya ditujukan bagi penduduk usia 10-14 tahun yang masih relatif besar. Peningkatan indeks pendidikan (yang ditunjang oleh angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah) kurun waktu lima tahun terakhir relatif cukup baik, ini merupakan keberhasilan perencanaan pembangunan

tahun-tahun

sebelumnya.

Yang

perlu

terus

diupayakan adalah memelihara upaya-upaya positif yang telah dirintis serta lebih mempertajam sehingga dapat dihasilkan capaian yang lebih baik. Jika aspek pendidikan tidak ditangani secara baik IPM Kabupaten Subang Tahun 2011

45


dan lebih dini, dikhawatirkan pada rentang waktu 3-5 tahun ke depan akan berdampak pada pencapaian angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Sebagai penduduk

gambaran

dewasa

(15

bahwasanya

tahun

ke

atas)

tingkat

pendidikan

Kabupaten

Subang

mengalami perkembangan relatif terus membaik selama periode tahun 2008-2011 tercermin pada semakin dapat diturunkannya jumlah

penduduk

dewasa

yang

buta

huruf

serta

lamanya

mengenyam pendidikan formal yang semakin meningkat. Pada tahun 2008 capaian Angka Melek Huruf (AMH) Kabupaten Subang yaitu sebesar 92,38 persen dan terus mengalami peningkatan yang nyata dari tahun ke tahun hingga mencapai 92,58 persen pada tahun 2011, atau mengalami peningkatan sebesar 0,20 persen selama kurun waktu 2008-2011. Begitu pula dengan rata-rata lama sekolah yang juga menunjukkan peningkatan, meskipun masih relatif kecil, dalam kurun waktu 4 tahun yaitu sebesar 0,52 tahun. Rata-rata lama sekolah penduduk dewasa Kabupaten Subang yaitu sebesar (6,60 tahun) pada 2008 dan terus meningkat dari tahun ke tahun hingga mencapai 7,12 tahun pada 2011. Relatif rendahnya peningkatan pencapaian rata-rata lama sekolah dimungkinan karena masih cukup besarnya penduduk dewasa Kabupaten Subang yang tingkat pendidikannya tidak tamat pendidikan dasar, sehingga meskipun partisipasi sekolah penduduk usia muda sudah sedemikian dipacu peningkatannya namun belum terasa hasilnya secara nyata. Perlu kiranya disusun intervensi strategis dalam upaya menaikkan kualitas SDM dari sisi pendidikan, khususnya bagi mereka yang telah putus sekolah sejak kurun waktu 5-10 tahun yang lalu. Program pendidikan dasar 9 tahun


46


seyogyanya juga diupayakan lebih serius bagi penduduk putus sekolah yang belum mengenyam pendidikan dasar maupun menengah pertama meskipun usianya telah beranjak dewasa. Salah satu

jalan

keluarnya

adalah

dengan

lebih

mengoptimalkan

pemanfaatan pendidikan luar sekolah (PLS) seperti, program Paket A, B dan C dan keaksaraan fungsional. Kondisi tingkat pendidikan menurut kecamatan, apabila dibandingkan dengan daerah pedataran dan pantai, angka melek huruf di daerah pegunungan relatif lebih baik. Seluruh kecamatan di daerah pegunungan mempunyai angka melek huruf di atas angka kabupaten. Serta ada kecenderungan semakin mendekati daerah pantai dan kecamatan yang letaknya agak menjorok dari jalur transportasi, mempunyai angka buta huruf yang lebih besar dibandingkan angka buta huruf lainnya. Dari Tabel berikut diperlihatkan bahwa kecamatan yang mempunyai angka melek huruf tertinggi adalah Kecamatan Pamanukan (99,91), Jalancagak (96,97%), dan Cisalak (95,93%). Sedangkan permasalahan buta huruf dialami oleh Kecamatan Compreng yang angka melek huruf-nya hanya mencapai 83,06 persen, disusul oleh Kecamatan Pusakajaya dan Pabuaran dengan angka melek huruf masing-masing mencapai 87,05 persen dan 87,11 persen. Selengkapnya dapat diperhatikan pada grafik berikut ini:


47


Tabel 4.4 : Angka Melek Huruf (AMH) penduduk Dewasa Di Kabupaten Subang menurut Kecamatan Tahun 2011.

No. [1] 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kecamatan

Angka Melek Huruf (AMH) Tahun 2011

[2]

[3]

Sagalaherang Serangpanjang Jalancagak Ciater Cisalak Kasomalang Tanjungsiang Cijambe Cibogo Subang Kalijati Dawuan Cipeundeuy Pabuaran Patokbeusi Purwadadi Cikaum Pagaden Pagaden Barat Cipunagara Compreng Binong Tambakdahan Ciasem Pamanukan Sukasari Pusakanagara Pusakajaya Legonkulon Blanakan

Kabupaten Subang


94,24 92,47 96,97 95,56 95,93 94,65 94,91 93,38 93,82 95,78 94,93 92,89 92,60 87,11 94,98 91,97 87,95 91,11 90,57 91,29 83,06 88,46 88,93 92,63 99,91 88,87 88,12 87,05 94,09 87,23 92,58

48


Grafik 4.3. Angka Melek Huruf Penduduk Dewasa Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2011 100

AMH Kabupaten = 92.58

95

90 AMH

85

80


75

Komponen IPM bidang pendidikan lainnya adalah Rata-rata lama Sekolah (RLS). Kondisi rata-rata tingkat pendidikan penduduk Kabupaten Subang per kecamatan tergambarkan dengan Tabel rata-rata lama sekolah sebagai berikut:


49


Tabel 4.5 : Rata-rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Dewasa Di Kabupaten Subang menurut Kecamatan Tahun 2011.

No.

Kecamatan

Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) Tahun 2011

[1]

[2]

[3]

01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.


Kabupaten Subang


7,18 7,04 7,72 6,93 7,88 7,56 7,25 7,44 7,80 8,41 7,66 6,75 6,45 7,03 6,68 7,21 6,41 6,92 6,47 6,38 6,47 6,86 6,53 8,17 7,08 7,11 6,93 6,85 6,12 6,99 7,12

50


Grafik 4.4. Rata-rata Lama Sekolah Penduduk Dewasa Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2011

8,5

8

7,5 RLS Kabupaten = 7,12

tahun 7 RLS 6,5

6

5,5


5

Penduduk dengan tingkat pendidikan relatif lebih tinggi dibandingkan dengan kecamatan lainnya adalah di ibu kota kabupaten yaitu Kecamatan Subang ( 8,41 tahun) serta di kecamatan-kecamatan yang mempunyai institusi khusus seperti Kecamatan Ciasem (8,17 tahun) terdapat Balai penelitian tanaman


51


pangan, Kecamatan Cisalak (7,88 tahun) mempunyai konsentrasi pondok pesantren, dan Kecamatan Jalancagak (7,72 tahun). Hal ini dapat dimengerti, sebab Kabupaten Subang merupakan pertanian dengan sebaran pusat perekonomian hanya berada di beberapa titik saja. Penduduk dengan tingkat pendidikan yang relatif lebih tinggi akan berusaha mencari lapangan usaha yang sesuai dengan tingkat pendidikan/ijazah yang dimilikinya. Peluang ini untuk mencari lapangan

usaha

tersebut

biasanya

terdapat

di

ibukota

pemerintahan. Disamping itu, jenjang pendidikan menengah dan tinggi juga terkonsentrasi di Kecamatan Subang, sehingga banyak siswa dari seluruh pelosok di Kabupaten Subang yang ingin melajutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi berpindah domisili ke Kecamatan Subang. Karena adanya kondisi tersebut, maka rata-rata lama sekolah penduduk Kecamatan Subang mencapai 8,41 tahun (setara dengan tamat kelas 2 SLTP). Dari garfik sebelumnya (Grafik 4.4) kembali terlihat bahwa rata-rata sekolah kecamatan-kecamatan yang berada di daerah pegunungan

umumnya

lebih

baik

dibandingkan

dengan

kecamatan-kecamatan di daerah pedataran dan pantai. Bahkan kecamatan-kecamatan yang berada di daerah pedataran dan pantai, hampir keseluruhan mempunyai rata-rata lama sekolah di bawah angka kabupaten. Fenomena ini perlu kajian yang lebih mendalam

untuk

perencanaan

pembangunan

di

bidang

pendidikan, sebagai upaya mendukung akselerasi pencapaian IPM di tingkat kecamatan. Permasalahan rendahnya tingkat pendidikan harus dapat teridentifikasi dengan baik, sehingga dapat menjawab apakah benar terpengaruh oleh ketersediaan sarana/layanan pendidikan?


52


masalah ekonomi akibat mahalnya biaya pendidikan? Atau masalah sosial budaya lainnya?

4.5.

Pencapaian IPM Dibidang Daya Beli. Kemampuan daya beli merupakan indikator yang tidak berdiri

sendiri tetapi terkait dengan kondisi perekonomian secara makro, baik

makronasioanal

guncangan

harga

maupun

bahan

bakar

makrointernasional, minyak

(BBM),

misalnya

memberikan

pengaruh terhadap perekonomian Kabupaten Subang dengan kenaikan BBM jelas mempengaruhi sekali kepada kemampuan daya beli masyarakat karena melambungnya harga-harga kebutuhan pokok,

faktor

lain

yang

mempengaruhi

daya

beli

adalah

pendapatan masyarakat itu sendiri. Berbicara masalah pendapatan terbentang sederet permasalahan yang terkait dengan tingginya angka pengangguran, jumlah penduduk miskin, iklim investasi dan rendahnya tingkat pendidikan. Pendek kata indikator daya beli tidak tunggal karena sangat tergantung kepada kondisi perekonomian, sehingga indikator daya beli relatif sulit untuk diintervensi. Dibandingkan dengan kondisi IPM di bidang kesehatan dan pendidikan, kondisi dibidang daya beli kecamatan-kecamatan di daerah pedataran dan pantai mempunyai pola yang berbeda. Ada kecenderungan daya beli di daerah pantai dan pedataran memiliki daya beli yang lebih besar di bandingkan dengan daerah pegunungan.


53


Tabel 4.6 : Daya Beli Penduduk Menurut Kecamatan Di Kabupaten SubangTahun 2011.

No. [1] 01. 02. 03. 04. 05. 06. 07. 08. 09. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30.

Kecamatan

Daya Beli (rupiah/kapita/tahun Tahun 2011

[2]

[4]


Kabupaten Subang


626.75 625.43 635.18 637.82 637.73 636.12 634.80 636.53 635.66 665.47 655.28 639.73 641.22 629.64 634.86 627.41 648.32 638.76 633.14 627.56 631.22 639.99 634.46 640.38 658.59 637.21 638.89 627.05 630.98 663.52 631,29

54


Data menunjukkan, sebagian besar kecamatan di daerah pantai memiliki daya beli di atas angka rata-rata kabupaten. Namun secara umum, kondisi daya beli kecamatan berada pada kisaran daya beli kabupaten yang telah mencapai Rp.631.290,perkapita/tahun. Kecamatan Subang mempunyai daya beli tertinggi, disusul oleh Kecamatan Blanakan, Pamanukan dan Kalijati. Besaran daya beli masing masing kecamatan tersebut adalah

665,47;

663,52; 658,59 dan 655,28 ribu rupiah per kapita/tahun. Sedangkan kecamatan-kecamatan dengan tingkat daya beli yang berada di bawah rata-rata adalah Kecamatan Serangpanjang (Rp.625.430} dan Sagalaherang (Rp.626.750-), Pusakajaya (Rp.627.050,-), . Relatif lambatnya

peningkatan

kemampuan

daya

beli

masyarakat

Kabupaten Subang dewasa ini, kemungkinan lebih disebabkan oleh faktor eksternal seperti belum mantapnya kebijakan makro ekonomi regional maupun nasional yang mempengaruhi tingkat pendapatan masyarakat yang berdampak terhadap ketatnya perkembangan daya beli masyarakat. Pemerintah

Kabupaten

Subang

untuk

meningkatkan

komponen daya beli mesti menyiapkan strategi dan kebijakan yang berpihak pada masyarakat, seperti menyiapkan program ketahanan pangan secara berkelanjutan, mempertahankan kemampuan daya beli masyarakat miskin dan tertinggal, langkah-langkah pemerintah pusat dalam mengembangkan subsidi langsung tunai dapat pula dioptimalkan

karena

terbukti

efektif

menghindari

merosotnya

kemampuan daya beli masyarakat secara luas, walaupun dalam beberapa sisi direview agar berhasil dan tepat guna dalam mendongkrak daya beli masyarakat.


55



Grafik 4.5. Daya Beli Penduduk Kabupaten Subang Menurut Kecamatan, Tahun 2011

700.000

Daya Beli Kabupaten = Rp.631.290

650.000

600.000

Daya Beli

550.000

500.000

450.000


56

BAB IV PENCAPAIAN IPM PER KECAMATAN

Recommend Documents