BAB IV. PERKEMBANGAN IPM. 4.1 Perkembangan IPM pada Masa Pemerintahan Orde Baru

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB IV. PERKEMBANGAN IPM

4.1 Perkembangan IPM pada Masa Pemerintahan Orde Baru Pada masa pemerintahan Orde Baru (tahun 1966-1998), Indonesia telah mengambil langkah besar dalam pembangunan yang memfokuskan manusia sebagai sasaran pembangunan di samping pertumbuhan ekonomi. Pelaksanaan pembangunan nasional yang dilaksanakan pemerintah Orde Baru berpedoman pada Trilogi Pembangunan dan Delapan Jalur Pemerataan. Inti dari kedua pedoman tersebut adalah kesejahteraan bagi semua lapisan masyarakat dalam suasana politik dan ekonomi yang stabil. Tiga poin pertama dari delapan jalur pemerataan tersebut yaitu: a) pemerataan pemenuhan kebutuhan pokok rakyat khususnya pangan, sandang dan perumahan, b) pemerataan memperoleh kesempatan pendidikan dan pelayanan kesehatan, dan c) pemerataan pembagian pendapatan. Strategi itu telah menaikkan derajat manusia secara signifikan. Angka kematian bayi (AKB) turun drastis dari 159 per 1000 kelahiran, menjadi 49 per 1000 kelahiran pada tahun 1996 (BPS-BAPPENA-UNDP, 2001). Angka buta huruf (ABH) juga berkurang meyakinkan dari 60 persen menjadi 14% pada tahun 1996 (BPS-BAPPENA-UNDP, 2001). Begitu pula dengan angka harapan hidup (AHH) yang terus membaik dari 41 pada tahun 1960 menjadi 64,4 pada tahun 1996. Kondisi tersebut juga tergambar dalam kenaikan nilai IPM dari tahun 1975 hingga tahun 1996 seperti terlihat pada grafik 4.1 dan kenaikan komponenkomponennya pada grafik 4.2.

commit to user

39 digilib.uns.ac.id


Grafik 4.1 Perkembangan Nilai IPM Indonesia Tahun 1975-1996 67,7

70 65

61,9 57,8

60 52,6

55 50

46,5

45 40 1975

1985

1990

1995

1996

Sumber : Digambar dari BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001

Grafik 4.2 Perkembangan Beberapa Nilai Komponen IPM Tahun 1960-1996 180 160 140 120 100 80 60 40 20 0

1960

1990 1996 1960

1990

1996

1960 1990 1996

Angka Harapan Hidup

Angka Kematian Bayi

Buta Huruf

Sumber : Digambar dari BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001

Selama 21 tahun (1975-1996) nilai IPM Indonesia meningkat sebesar 21,2 poin, yaitu dari 46,5 pada tahun 1975 menjadi 67,7 pada tahun 1996. Meskipun hingga tahun 1996 belum ada kabupaten/kota yang mempunyai nilai di atas 80 (berkategori tinggi).

commit to user



Seperti diketahui, pemerintahan Orde Baru bercirikan sentralistis. Pemerintah pusat menempatkan dirinya sebagai penggerak utama dalam upaya akselerasi pembangunan di seluruh pelosok tanah air. Berbagai kebijakan pembangunan diputuskan secara terpusat dengan instrumen utamanya Garis Besar Haluan Negara (GBHN) dan Rencana Pembangunan Lima Tahun (Repelita). Namun, sentralisasi berbagai keputusan pada pemerintah pusat itu semakin memperbesar inefisiensi. Banyak proyek yang dilakukan tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh daerah. Proses pembangunan yang sentralistik tersebut membuat ketimpangan wilayah yang sangat mencolok antara Kawasan Indonesia Barat dengan Kawasan Indonesia Timur, antara Pulau Jawa dengan Luar Pulau Jawa, bahkan di dalam Pulau Jawa sendiri ada ketimpangan wilayah antara kota dengan kabupaten, antara Jakarta dengan Luar Jakarta (Sjafrizal dalam Harun dan Maski, 2003). Dengan mengklasifikasikan nilai IPM kabupaten/kota di Indonesia pada tahun 1996 menjadi 3 kategori yaitu rendah (IPM kurang dari 50), menengah bawah (50 IPM <66), dan menengah atas (IPM  66), terlihat bahwa sebagian besar kabupaten/kota di Pulau Jawa, Bali, dan Sumatera mempunyai nilai IPM berkategori menengah atas. Dari 189 kabupaten/kota yang ada, sebanyak 132 daerah mempunyai nilai IPM berkategori menengah atas, 56 berkategori menengah bawah, dan satu kabupaten yaitu Kabupaten Sampang berkategori rendah dengan nilai 48,2. Kondisi yang berbeda terjadi di luar pulau-pulau tersebut. Dari 102

commit to user kabupaten/kota yang ada, 61 di antaranya mempunyai nilai IPM berkategori



menengah bawah dan dua daerah berkategori rendah yaitu Kabupaten Jaya Wijaya (43,9) dan Kabupaten Paniai (48,9). Sedangkan daerah dengan kategori nilai menengah atas hanya sebanyak 39. Hal tersebut menunjukkan secara jelas bahwa ada disparitas pencapaian pembangunan wilayah antara wilayah Indonesia Bagian Barat dan wilayah Indonesia Bagian Timur. Gambaran lebih jelas terlihat pada grafik 4.3.

Grafik 4.3 Disparitas Pencapaian Pembangunan Manusia Antar Wilayah di Indonesia, Tahun 1996 Menengah Atas

140

Banyaknya kabupaten/kota

120 100 80 Menengah Bawah

Menengah Bawah

60

Menengah Atas

40 20 Rendah

Rendah

0

Jawa-Bali-Sumatera

Lainnya

Sumber : Digambar dari BPS-BAPPENAS-UNDP, 2001, diolah

Kondisi yang sama juga terjadi pada perkembangan nilai IPM Provinsi Jawa Tengah dan komponen-komponen penyusunnya. Pada tahun 1970 nilai IPM provinsi ini sebesar 60,2, sedangkan pada tahun 1996 menjadi 67. Di tingkat kabupaten/kota terlihat bahwa terjadi disparitas nilai antara kota dan kabupaten.

commit to user Sejak tahun 1980 hingga tahun1996, nilai IPM kota jauh lebih tinggi



dibandingkan dengan nilai IPM kabupaten. Dari enam kota yang ada di wilayah ini, sebanyak empat kota mempunyai nilai IPM jauh di atas nilai provinsi. Keempat kota itu adalah Kota Salatiga, Magelang, Surakarta, dan Semarang. Sedangkan Pekalongan dan Tegal berada di bawahnya. Hal ini bisa dicermati dalam grafik 4.4.

Grafik 4.4 Perkembangan Nilai IPM Enam Kota di Jawa Tengah Tahun 1980-1996 75 74 73 72 71 70 69 68 67 66 65 64 63 62 61 60

72 74

71 73

75 76

1980

1985

1990

1995

1996

Prop. Jateng

71 : Kota Magelang 72 : Kota Surakarta 73 : Kota Salatiga 74 : Kota Semarang 75 : Kota Pekalongan 76 : Kota Tegal Sumber : Digambar dari BPS, 2014

Di sisi lain, dari 29 kabupaten yang ada, sebagian besar mempunyai nilai IPM di bawah atau di sekitar nilai IPM Provinsi. Secara ringkas perkembangan nilai IPM kabupaten/kota dari tahun 1980 ke tahun 1996 serta posisi relatifnya terhadap nilai IPM provinsi digambarkan pada grafik 4.5. Dengan berpedoman nilai IPM provinsi sebagai titik pusat sumbu perpencaran nilai IPM

commitnilai to user kabupaten/kota, maka daerah sebaran IPM tersebut dapat dibagi menjadi



empat kuadran. Perkembangan nilai IPM kabuapten/kota yang terletak dalam setiap kuadran yang sama secara rinci ditunjukkan dalam lampiran 1.

Grafik 4.5 Perkembangan Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 1980-1996 76 72

74

Nilai IPM Tahun 1996

72

Kuadran II

70

22 11 23 75 2 21 10 9 13 6 20 18 19 76 15 25 8 17 7 12 5

73

71

74

Provinsi

68 66 64 62 60

Kuadran I

29

26 3 4 1 28 16 14 27

24

Kuadran III

Kuadran IV

58 56 56

58

60

1:Kab. Cilacap 2:Kab. Banyumas 6:Kab. Purworejo 7:Kab. Wonosobo 11:Kab. Sukoharjo 12:Kab. Wonogiri 16:Kab. Blora 17:Kab. Rembang 21:Kab. Demak 22:Kab. Semarang Sumber Digambar dari BPS,Pemalang 2014 26:Kab. :Pekalongan 27:Kab. 72:Kota Surakarta 73:Kota Salatiga

62 64 Nilai IPM Tahun 1980 3:Kab. Purbalingga 8::Kab. Magelang 13:Kab. Karanganyar 18:Kab. Pati 23:Kab. Temanggung 28:Kab. Tegal 74:Kota Semarang

66 4:Kab. Banjarnegara 9:Kab. Boyolali 14:Kab. Sragen 19:Kab. Kudus 24:Kab. Kendal 29:Kab. Brebes 75:Kota Pekalongan

68

70

5:Kab. Kebumen 10:Kab. Klaten 15:Kab. Grobogan 20:Kab. Jepara 25:Kab. Batang 71:Kota Magelang 76:Kota Tegal

Kuadran I menggambarkan daerah sebaran kabupaten/kota yang relatif lebih baik hasil pencapaian pembangunan manusianya dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Nilai IPM kabupaten/kota yang ada pada kuadran I berada di atas nilai IPM provinsi baik untuk tahun 1980 maupun tahun 1996. Lima kota dan delapan kabupaten berada pada kuadran tersebut. Lima kota itu adalah Magelang, Salatiga, Surakarta, Semarang, dan Pekalongan. Kecuali Kota Peakalongan, empat kota tersebut pada tahun 1980 dan tahun 1996 mempunyai nilai IPM jauh di atas nilai IPM provinsi. Sedangkan delapan kabupaten itu adalah Banyumas,

commit to user Sukoharjo, Karanganyar, Pati, Temanggung, Klaten, Wonogiri, dan Demak.



Kuadran II menggambarkan daerah sebaran kabupaten/kota dengan nilai IPM tahun 1980 lebih rendah dari nilai IPM provinsi akan tetapi pada tahun 1996 mempunyai nilai IPM yang lebih tinggi dari nilai IPM provinsi. Dengan demikian ada lompatan pencapaian hasil pembangunan manusia pada kabupaten tersebut. Meskipun dengan nilai IPM tahun 1996 yang sedikit di atas nilai provinsi, namun Kabupaten Kudus merupakan satu-satunya daerah yang berada pada kuadran tersebut. Kuadran III merupakan daerah sebaran kabupaten/kota dengan nilai IPM pada tahun 1980 lebih tinggi daripada nilai IPM provinsi namun pada tahun 1996 nilainya lebih rendah. Oleh karenanya bisa dikatakan bahwa peningkatan pencapaian hasil pembangunan manusia di kabupaten/kota yang berada pada kuadran tersebut relatif lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Tiga daerah yang menghuni kuadran ini adalah Kabupaten Magelang, dan Batang, serta Kota Tegal. Kabupaten/kota yang berada pada kuadran IV merupakan kabupaten/kota yang pencapaian pembangunan manusianya relatif tertinggal. Nilai IPM pada tahun 1980 maupun tahun 1996 di bawah nilai IPM provinsi. Peningkatan nilai IPM pada kabupaten/kota di kuadran tersebut belum cukup untuk mengejar ketertinggalan dari kabupaten/kota lain. Ada 13 kabupaten yang berada pada kuadran ini, yaitu Pemalang, Kendal, Sragen, Blora, Tegal, Banyumas, Cilacap, Pekalongan, Purbalingga, Kebumen, Grobogan, Rembang, dan Wonosobo.

commit to user



Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa empat kota yaitu Magelang, Salatiga, Surakarta dan Semarang pada tahun 1980 memiliki nilai IPM yang jauh lebih tinggi dari kabupaten/kota lainnya. Tingginya nilai tersebut dikarenakan tingginya nilai komponen penyusun indeks pendidikan yaitu angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah serta nilai komponen rata-rata pengeluaran riil per kapita. Secara jelas gambaran tersebut terlihat pada grafik 4.6.

Grafik 4.6 Nilai Komponen Penyusun IPM di Empat Kota dan Provinsi Tahun 1980 90 85 80 75 70 65 60 55 50 45 40 35 30 25 20 15 10 5 0

71 72 73 74 33 71 72 73 74

71 72 73 74 33

33

71 72 73 74 33

AHH (th)

RLS (th)

71 : Kota Magelang 72 : Kota Surakarta 73 : Kota Salatiga 74 : Kota Semarang 33 : Provinsi Jateng

AMH (%)

PPP (0.000 rp.)

AHH : Angka Harapan Hidup RLS : Rata-rata Lama Sekolah AMH : Angka Melek Huruf PPP : Pengeluaran Per kapita

Sumber : Digambar dari BPS, 2014

Kondisi ini bisa dimaklumi, mengingat bahwa daerah tersebut merupakan kota kolonial yang telah dikembangkan pada masa jauh sebelum Indonesia merdeka. Kota Magelang, Salatiga dan Semarang merupakan tiga dari beberapa kota yang pada masa pemerintahan Hindia Belanda berstatus gementee (kota commit to user



praja). Ketiga daerah tersebut merupakan

kota otonom yang memiliki

pemerintahan sendiri yang terpisah dari pemerintah pusat, walaupun dalam praktik pemerintahannya tetap bertanggung jawab kepada pemerintah pusat. Dasar pembentukan gemeente adalah undang-undang Decentralitatie wet 1903, yang pada awalnya bertujuan untuk melayani warga berkebangsaan Eropa utamanya adalah orang-orang Belanda. Sebagian besar kota yang memperoleh status sebagai gemeente adalah ibukota karesidenan, dan di dalam kota-kota tersebut terdapat banyak penduduk berkebangsaan Eropa (Rindayanti dan Budi, tanpa tahun). Sedangkan Kota Surakarta merupakan daerah swapraja kerajaan (vorstenland) yang berdiri sendiri. Pembangunan di empat kota tersebut tentu berkembang dengan pesat, termasuk pembangunan fasilitas publik seperti fasilitas pendidikan dan kesehatan. Kabupaten dengan pencapaian pembangunan manusia yang relatif jauh lebih baik adalah kabupaten/kota yang berada di sekitar keempat kota tersebut, yaitu Kabupaten Semarang, Sukoharjo, Karanganyar, dan Purowrejo, serta Banyumas yang merupakan kota kolonial berstatus gewesten pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Sedangkan Daerah yang relatif tertinggal adalah kabupaten di pesisir pantai utara yaitu Brebes, Tegal, dan Pemalang.

4.2 Perkembangan IPM Pasca Reformasi Krisis ekonomi Asia yang berawal di Thailand pada tahun 1997 juga berdampak terhadap perekonomian Indonesia, meskipun Furman dan Stiglitz (1998) mengatakan bahwa Indonesia adalah negara yang paling tidak diperkirakan akan terkena krisis di antara 34 negara bermasalah yang diambil sebagai sampel penelitian. Ketika Thailand

commit to user

mulai menunjukkan gejala krisis, orang umumnya percaya bahwa Indonesia tidak akan



bernasib sama. Fundamental ekonomi Indonesia dipercaya cukup kuat untuk menahan kejutan eksternal (external shock) akibat kejatuhan ekonomi Thailand (Putra, 2009).

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat (US $) pada saat itu sangat jatuh, yaitu sebesar 14.800 pada Bulan Januari 1998 dan meningkat menjadi 16.800 Bulan Juni 1998. Padahal di Bulan Desember 1997 kurs tercatat masih sebesar 5.915 (Wikipedia, 2014). Inflasi saat itu (1998) tercatat begitu tinggi, yaitu mencapai 77,6 persen yang disebabkan oleh peningkatan besar harga bahan makanan (BPS, 2014). Kondisi tersebut tentu sangat berdampak terhadap turunnya daya beli masyarakat yang merupakan salah satu komponen penyusun IPM. Di sisi lain sebagai penyesuaian terhadap krisis, pada penghitungan IPM Tahun 1999 BPS melakukan perubahan terhadap batas nilai minimum dalam penghitungan indeks standar hidup layak, yaitu dari 300.000 menjadi 360.000 (BPS, 2014). Krisis yang terjadi di Indonesia pada tahun 1997-1998 dan perubahan standar hidup layak pada tahun 1999 berdampak pada menurunnya nilai IPM secara signifikan pada tahun 1999. Nilai IPM Nasional pada tahun 1996 sebesar 67,7 dan pada tahun 1999 turun menjadi 64,3. Kondisi yang sama terjadi di semua provinsi di Indonesia termasuk Jawa Tengah. Meskipun penurunan nilai IPMnya relatif paling kecil, yaitu turun sebesar 2,4 poin (dari nilai sebesar 67 pada tahun 1996 menjadi 64,6 pada tahun 1999). Menurunnya nilai IPM ini lebih dikarenakan oleh turunnya nilai indeks standar hidup layak yang disebabkan oleh turunnya nilai komponen pengeluaran riil per kapita. Meskipun ada beberapa provinsi yang mengalami kenaikan pada nilai komponen pengeluaran riil per kapita, namun commit to user mereka tetap mengalami penurunan pada nilai IPM dikarenakan besaran kenaikan



komponen tersebut tidak sebanding dengan perubahan batas minimum dalam penghitungan indeks standar hidup layak. Beberapa provinsi itu adalah Riau, DKI Jakarta, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Tenggara, Maluku, dan Irian Jaya). Perkembangan nilai komponen-komponen IPM tingkat Provinsi ditampilkan dalam lampiran 2 dan penghitungan indeksnya selama tahun 1996 s/d tahun 1999 secara lengkap disajikan pada tabel 4.1. Di Provinsi Jawa Tengah, krisis juga mengakibatkan nilai IPM kabupaten/kota pada tahun 1999 mengalami penurunan dibandingkan tahun 1996. Penurunan terjadi di hampir semua kabupaten/kota seperti terlihat pada lampiran 1. Seperti fenomena yang terjadi pada tingkat provinsi, berkurangnya nilai IPM kabupaten lebih dikarenakan oleh penurunan nilai indeks standar hidup layak sebagai akibat turunnya nilai komponen pengeluaraan riil per kapita. Hal ini dialamai oleh 19 wilayah dari keseluruhan 29 kabupaten. Sedangkan penurunan nilai indeks standar hidup layak kota lebih dikarenakan penyesuaian batas minimum pada penghitungan indeks tersebut. Satu-satunya kota yang tidak mengalami penurunan nilai IPM pada tahun 1999 adalah Salatiga. Hal tesebut dikarenakan adanya kenaikan indeks harapan hidup yang cukup tinggi pada daerah tersebut yaitu dari 68,3 pada tahun 1996 menjadi 74,2 pada tahun 1999 sehingga

bisa

mengompensasi

penurunan

nilai

indeks

standar

hidup.

Perkembangan nilai komponen IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah bisa dilihat dalam tabel 4.2, sedangkan penghitungan indeksnya secara lebih lengkap ditampilkan pada lampiran 3.

commit to user



Tabel 4.1. Perkembangan IPM dan Indeks Penyusunnya menurut Provinsi Tahun 1996-1999

Provinsi

Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan

Indeks Standar Hidup Layak

IPM

1996 (2)

1999 (3)

+/(4)

1996 (5)

1999 (6)

+/(7)

1996 (8)

1999 (9)

+/(10)

1996 (11)

1999 (12)

+/(13)

11 Aceh

69,0

71,0

2,0

75,6

78,1

2,4

63,9

46,9

-17,0

69,4

65,3

-4,1

12 Sumatera Utara

67,8

70,2

2,3

79,7

81,6

1,9

64

48,2

-15,8

70,5

66,7

-3,8

13 Sumatera Barat

64,7

67,5

2,8

76,5

79,6

3,0

66,4

50,2

-16,2

69,2

65,8

-3,4

14 Riau

69,8

71,3

1,5

77,6

79,9

2,3

64,4

50,7

-13,6

70,6

67,3

-3,3

15 Jambi 16 Sumatera Selatan

67,5

69,3

1,8

75,6

77,6

1,9

64,8

49,5

-15,3

69,3

65,5

-3,8

65,2

67,5

2,3

73,8

76,9

3,1

65

47,3

-17,8

68,0

63,9

-4,1

17 Bengkulu

64,7

67,0

2,3

75,7

77,4

1,7

64,9

50,1

-14,8

68,4

64,8

-3,6

18 Lampung

65,8

68,2

2,3

73,0

75,4

2,4

63,9

47,8

-16,1

67,6

63,8

-3,8

31 Jakarta

75,3

76,8

1,5

85,6

86,8

1,1

67,4

53,9

-13,5

76,1

72,5

-3,6

32 Jawa Barat

63,2

65,5

2,3

74,0

76,5

2,5

67,4

51,8

-15,6

68,2

64,6

-3,6

33 Jaw Tengah

66,3

72,2

5,8

66,4

69,9

3,4

68,1

51,7

-16,3

67,0

64,6

-2,4

34 DIY

74,8

76,5

1,7

68,5

74,6

6,0

72,2

55,0

-17,2

71,8

68,7

-3,1

35 Jawa Timur

64,7

67,5

2,8

64,0

67,3

3,3

68

50,6

-17,4

65,5

61,8

-3,7

51 Bali 52 Nusatenggara Barat 53 Nusatenggara Timur 61 Kalimantan Barat 62 Kalimantan Tengah

71,8

74,2

2,3

66,9

70,2

3,3

71,4

52,7

-18,7

70,1

65,7

-4,4

49,8

54,7

4,8

55,6

60,1

4,5

64,6

47,6

-17,1

56,7

54,1

-2,6

62,0

64,3

2,3

64,2

66,8

2,6

56,5

50,1

-6,3

60,9

60,4

-0,5

63,2

65,2

2,0

65,2

67,9

2,8

62,6

48,8

-13,8

63,6

60,6

-3,0

72,2

73,7

1,5

77,1

79,0

1,8

64,5

47,5

-17,0

71,3

66,7

-4,6

63 Kalimantan Selatan 64 Kalimantan Timur

58,8

60,0

1,2

73,8

76,5

2,8

66,3

50,1

-16,2

66,3

62,2

-4,1

71,8

73,3

1,5

76,2

79,7

3,5

66,1

50,4

-15,7

71,4

67,8

-3,6

71 Sulawesi Utara

69,3

71,8

2,5

80,8

81,7

0,9

65,3

50,4

-14,8

71,8

68,0

-3,8

72 SulawesiTengah

59,3

62,8

3,5

74,9

77,3

2,4

65

48,3

-16,7

66,4

62,8

-3,6

73 Suawesi Selatan 74 Sulawesi Tenggara

66,7

72,2

5,5

66,6

69,9

3,3

64,8

48,8

-16,1

66,0

63,6

-2,4

64,3

66,7

2,3

72,2

73,2

1,0

62,1

48,9

-13,2

66,2

62,9

-3,3

81 Maluku

63,5

70,7

7,2

77,9

80,8

2,8

63,2

50,1

-13,1

68,2

67,2

-1,0

82 Irian Jaya

62,8

65,8

3,0

56,0

59,9

3,9

61,7

50,8

-10,9

60,2

58,9

-1,3

Indonesia

65,7

68,7

3,0

71,0

73,8

2,8

66,4

50,6

-15,9

67,7

64,4

-3,3

(1)

Sumber : BPS-BAPPENAS-UNPD,2011: diolah

commit to user



Tabel 4.2 Perkembangan Komponen IPM Kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 1996-1999

Kabupaten/kota

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 71 72 73 74 75 76

(1) Kab. Cilacap Kab. Banyumas Kab. Purbalingga Kab. Banjarnegara Kab. Kebumen Kab. Purworejo Kab. Wonosobo Kab. Magelang Kab. Boyolali Kab. Klaten Kab. Sukoharjo Kab. Wonogiri Kab. Karanganyar Kab. Sragen Kab. Grobogan Kab. Blora Kab. Rembang Kab. Pati Kab. Kudus Kab. Jepara Kab. Demak Kab. Semarang Kab. Temanggung Kab. Kendal Kab. Batang Kab. Pekalongan Kab. Pemalang Kab. Tegal Kab. Brebes Kota Magelang Kota Surakarta Kota Salatiga Kota Semarang Kota Pekalongan Kota Tegal Jawa Tengah

Angka Harapan Hidup (th) 1996

1999 +/-

(2) 63,7 64,6 63,9 63,9 63,7 64,1 64,1 64,5 67,3 65,6 68,8 70,6 69,5 67,3 64,3 66,4 64,5 68,1 64,8 66,1 65,2 67,6 67,2 62,3 64,6 63,0 61,0 61,6 59,8 66,8 70,3 66,0 69,9 64,6 63,1 64,8

(3) (4) 67,2 3,5 68,1 3,5 67,4 3,5 67,4 3,5 67,2 3,5 67,7 3,6 67,7 3,6 68,0 3,5 69,4 2,1 69,1 3,5 69,1 0,3 71,1 0,5 70,1 0,6 70,8 3,5 67,8 3,5 69,9 3,5 68,0 3,5 71,6 3,5 67,8 3,0 69,6 3,5 68,7 3,5 70,6 3,0 70,7 3,5 64,7 2,4 68,1 3,5 66,5 3,5 64,5 3,5 65,2 3,6 63,3 3,5 69,1 2,3 70,9 0,6 69,5 3,5 70,2 0,3 68,1 3,5 66,6 3,5 68,3 3,5

Angka Melek Huruf (%) 1996 (5) 80,7 89,8 81,4 78,4 81,3 86,2 83,5 81,6 78,6 79,1 80,3 71,6 78,4 68,6 81,9 72,0 83,2 77,9 82,9 82,4 84,9 87,3 88,9 78,2 83,9 83,0 77,6 79,4 72,8 92,5 92,6 95,2 90,3 88,6 86,2 81,3

1999 (6) 84,2 91,2 86,2 85,9 87,2 86,3 86,5 86,2 81,4 81,1 84,0 76,4 78,3 71,6 85,6 74,1 84,8 80,0 88,8 83,1 89,2 89,4 91,0 84,3 85,8 84,2 82,3 83,5 83,0 93,4 92,9 95,7 93,6 89,8 86,5 84,8

+/(7) 3,5 1,4 4,8 7,5 5,9 0,1 3,0 4,6 2,8 2,0 3,7 4,8 -0,1 3,0 3,7 2,1 1,6 2,1 5,9 0,7 4,3 2,1 2,1 6,1 1,9 1,2 4,7 4,1 10,2 0,9 0,3 0,5 3,3 1,2 0,3 3,5

Rata-rata Lama Sekolah (th) 1996 1999 +/(8) (9) (10) 4,9 5,4 0,5 5,8 6,4 0,6 5,1 5,3 0,2 5,1 5,6 0,5 5,2 5,9 0,7 6,1 6,3 0,2 4,9 5,4 0,5 5,9 6,3 0,4 5,7 6,2 0,5 6,2 6,7 0,5 6,5 7,4 0,9 4,8 5,6 0,8 5,7 6,1 0,4 4,8 5,3 0,5 5,1 5,6 0,5 4,5 4,8 0,3 5,6 5,9 0,3 5,1 5,6 0,5 6,0 6,9 0,9 5,4 6,0 0,6 5,6 6,1 0,5 6,3 6,6 0,3 5,3 5,6 0,3 4,7 5,4 0,7 4,7 5,1 0,4 4,9 5,3 0,4 4,6 5,2 0,6 5,0 5,6 0,6 4,3 4,8 0,5 8,3 9,0 0,7 8,7 8,8 0,1 8,7 9,2 0,5 8,1 8,7 0,6 6,6 7,1 0,5 6,4 6,6 0,2 5,5 6,0 0,5

Pengeluaran Perkapita Disesuaikan (ribuan rupiah) 1996 (11) 582,4 585,8 586,8 580,5 581,3 590,9 583,0 584,4 586,3 595,0 590,2 588,2 584,7 577,9 584,3 577,7 581,4 591,8 587,7 586,8 589,1 588,4 586,8 580,0 587,3 583,5 577,5 586,1 583,1 589,9 587,2 572,3 584,0 576,1 582,7 594,5

1999 (12) 579,9 581,0 572,2 577,9 590,1 590,5 580,4 585,9 582,0 589,0 591,8 584,2 587,6 581,3 585,0 576,4 588,6 584,8 586,7 589,5 583,6 591,0 584,6 584,9 579,5 568,9 575,8 583,1 580,2 597,5 591,9 602,7 591,5 577,2 594,5 583,8

+/(13) -2,5 -4,8 -14,6 -2,6 8,8 -0,4 -2,6 1,5 -4,3 -6,0 1,6 -4,0 2,9 3,4 0,7 -1,3 7,2 -7,0 -1,0 2,7 -5,5 2,6 -2,2 4,9 -7,8 -14,6 -1,7 -3,0 -2,9 7,6 4,7 30,4 7,5 1,1 11,8 -10,7

Sumber : BPS-BAPPENAS-UNPD,2011:, diolah

Seiring dengan perekonomian Indonesia yang membaik pasca krisis, nilai IPM mengalami kenaikan dari tahun ke tahun, baik di tingkat nasional hingga tingkat kabupaten/kota. Begitu juga yang terjadi di Provinsi Jawa Tengah, hingga commit to user



tahun 2013 nilai IPM kabupaten/kota semakin meningkat, seperti terlihat pada lampiran 4. Kenaikan nilai IPM tersebut tak terlepas dari implementasi Undangundang no: 22/1999 tentang Pemerintahan Daerah yang telah direvisi dengan UU nomor 32 tahun 2004 dan Undang-undang no. 25/1999 tentang Perimbangan Keuangan antara pusat dan daerah. UU ini berimplikasi pada munculnya hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan penerapan kedua undang-undang tersebut, paradigma manajemen pemerintah daerah mengalami pergeseran dari sistem sentralistis menuju desentralistis. Setiawan dan Hakim (2013) yang memodelkan IPM Indonesia dengan beberapa variabel independen

mengemukakan bahwa

desentralisasi pemerintahan berpengaruh positif secara signifikan terhadap peningkatan nilai IPM Indonesia. Undang-undang no. 32 Tahun 2004 pasal 167 mengamanahkan bahwa belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah. Kewajiban itu diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar pendidikan, penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan jaminan sosial dengan mempertimbangkan analisis standar belanja, standar harga, tolok ukur kinerja dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Sekretaris Negara RI, 2004). Sehubungan dengan itu, Mirza (2012) melakukan penelitian tentang pengaruh kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan belanja modal terhadap indeks commit to user



pembangunan manusia di Jawa Tengah tahun 2006-2009. Studi itu menyimpulkan bahwa belanja modal berpengaruh positif dan signifikan dengan elastisitas positif terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. Kemudian, dengan disahkannya Undang-undang nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pemerintah kabupaten/kota diwajibkan untuk mengalokasikan anggaran di bidang pendidikan lebih besar dari tahun-tahun sebelumnya. Pasal 49 Undang-undang tersebut mengamanahkan (Sekretaris Negara RI, 2003): Dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal tersebut memberikan peluang bagi peningkatan derajat pendidikan masyarakat Indonesia yang berdampak terhadap kenaikan nilai indeks pendidikan dan nilai IPM. Anggaran belanja fungsi pendidikan di kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dari tahun ke tahun semakin meningkat dengan variasi peningkatan antar daerah yang cukup besar, seperti terlihat pada grafik 4.7. Dengan membuat sumbu baru dengan titik pusat adalah perpotongan antara batas minimum alokasi anggaran fungsi pendidikan 20 persen (sesuai amanah UU no 20/2003) tahun 2008 dan 2011, maka sebaran kabupaten/kota dapat dibuat menjadi empat kuadran.

commit to user



Grafik 4.7 Perkembangan Persentase Anggaran Fungsi Pendidikan Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten/kota Tahun 2008-2011 70 10 13279 5 1825 1 28 14 2 262915 7 12 17 6 23 3 11 19 21 2422 16 4 71 76 73 75 7274

Kuadran II

60

2011 (%)

50 40

Kuadran I

30 8

20

20

Kuadran III

Kuadran IV

10 0 0

10

20

30

40

50

60

70

2008 (%) 1:Kab. Cilacap 6:Kab. Purworejo 11:Kab. Sukoharjo 16:Kab. Blora 21:Kab. Demak 26:Kab. Pekalongan 72:Kota Surakarta

2:Kab. Banyumas 7:Kab. Wonosobo 12:Kab. Wonogiri 17:Kab. Rembang 22:Kab. Semarang 27:Kab. Pemalang 73:Kota Salatiga

3:Kab. Purbalingga 8::Kab. Magelang 13:Kab. Karanganyar 18:Kab. Pati 23:Kab. Temanggung 28:Kab. Tegal 74:Kota Semarang

4:Kab. Banjarnegara 9:Kab. Boyolali 14:Kab. Sragen 19:Kab. Kudus 24:Kab. Kendal 29:Kab. Brebes 75:Kota Pekalongan


Sumber : BPS, 2014, Dirjen Perimbangan Keuangan dalam Amanda, 2010 ............. : Batas minimum alokasi anggaran pendidikan ( UU 20/2003)

Kuadran I menggambarkan sebaran daerah dengan persentase anggaran fungsi pendidikan tahun 2008 maupun 2011 di atas 20 persen. Sedangkan kuadran II menggambarkan sebaran daerah dengan persentase anggaran tahun 2011 di atas 20 persen meskipuan pada tahun 2008 belum memenuhi amanat UU 20/2003. Daerah yang masuk dalam kedua kuadran tersebut mengindikasikan sebagai daerah yang mempunyai komitmen kuat dalam upaya meningkatkan derajat pendidikan penduduknya. Terlihat bahwa sebagaian besar kabupaten/kota menghuni kedua kuadran tersebut. Kabupaten Magelang dan Jepara yang menghuni kuadran III bisa dikatakan merupakan commit to user daerah yang kurang konsisten



dalam memegang komitmen tersebut. Hal ini dikarenakan persentase anggaran pendidikan pada tahun 2011 di kedua daerah tersebut kurang dari 20 persen sedangkan pada tahun 2008 perentasenya di atas 20. Tidak satu daerahpun masuk dalam kuadran IV, yaitu kuadran yang menggambarakan sebaran daerah yang kurang berkomitmen dalam upaya peningkatan derajat pendidikan penduduk. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa ada komitmen yang kuat dari sebagaian besar daerah dalam upaya peningkatan pembagunan manusia melalui perbaikan derajat pendidikan yang ditandai dengan peningkatan anggaran fungsi pendidikan dari tahun ke tahun. Kemudian, pasal 171 ayat (1), (2), dan (3) Undang-undang no. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan mengamanahkan (Sekretariat Negara RI, 2009): 1) Besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% (lima persen) dari anggaran pendapatan dan belanja negara di luar gaji. 2) Besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi, kabupaten/kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari anggaran pendapatan dan belanja daerah di luar gaji. 3) Besaran anggaran kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diprioritaskan untuk kepentingan pelayanan publik yang besarannya sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara dan anggaran pendapatan dan belanja daerah. Implementasi undang-undang tersebut ditujukan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang pada akhirnya berdampak terhadap peningkatan nilai indeks harapan hidup dan nilai IPM. Komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat ditunjukkan dengan meningkatkan anggaran belanja fungsi kesehatan dari tahun ke tahun. Selama kurun waktu empat tahun (2008-2011)

commit to user



terjadi peningkatan persentase anggaran belanja fungsi tersebut terhadap total belanja daerah, seperti terlihat pada grafik 4.8. Grafik 4.8 Perkembangan Persentase Anggaran Fungsi Kesehatan Terhadap Total Belanja Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2008-2011 25 8

Kuadran II

20

Kuadran I 20

71

73

2011(%)

76 72

15

10

5

28 14 6 25 15 29 11 12 5 13 16 74 21 4 1

7

10

18

2

19

22

3 23 17 24

26 9

75

27

Kuadran III

Kuadran IV 0 0

5

10

15

20

25

30

2008 (%) 1:Kab. Cilacap 6:Kab. Purworejo 11:Kab. Sukoharjo 16:Kab. Blora 21:Kab. Demak 26:Kab. Pekalongan 72:Kota Surakarta





Sumber : Digambar dari BPS, 2014 ............. : Batas minimum alokasi anggaran kesahatan sesuai UU 36/2009

Kuadran I pada grafik 4.8 menggambarkan sebaran kabupaten/kota yang mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Hal ini terlihat dari persentase anggaran fungsi kesehatan terhadap total belanja daerah pada tahun 2008 dan 2011 di atas 10 persen (batas minimum alokasi anggaran fungsi tersebut sesuai UU 36/2009). Kota Magelang, Salatiga, dan Tegal serta 13 Kabupaten, yaitu Banyumas, Purbalingga, Magelang, Boyolali, Sragen, Rembang, Pati, Kudus, Jepara, Semarang, Temanggung, commit to user Batang, dan Tegal merupakan daerah-daerah yang bearada pada kuadran tersebut.



Kota Surakarta merupakan satu-satunya daerah yang menempati kuadran II dengan persentase anggaran kesehatan tahun 2011 di atas 10 persen, meningkat dibandingkan tahun 2008 yang di bawah 10 persen dari total belanja daerah. Kondisi ini mencerminkan adanya peningkatan komitmen daerah dalam upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Ketidak konsistenan komitmen pemerintah kabupaten/kota dalam upaya peningatan derajat kesehatan masyarakat terlihat pada empat kabupaten yang terletak dalam kuadran III. Daerah tersebut adalah Kabupaten Banyumas, Blora, Kendal, dan Pemalang. Persentase anggaran kesehatan tahun 2011 di bawah 10 persen sedangkan pada tahun 2008 di atas 10 persen. Kuadran

IV

menggambarkan

sebaran

daerah

yang

kurang

mengimplementasikan UU 36/2009. Persentase anggaran kesehatan tahun 2008 dan 2011 pada daerah-daerah tersebut di bawah 10 persen. Lima kabupaten yaitu Kebumen, Klaten, Sukoharjo, Wonogiri, dan Dema serta Kota Semarang berada pada kuadran tersebut. PDRB per kapita menggambarkan tingkat pendapatan di suatu daerah. Semakin tinggi nilai tersebut mencerminkan semakin tinggi pula rata-rata pendapatan penduduk. Tingginya pendapatan akan memperbesar peluang penduduk dalam memenuhi kebutuhan standar hidup yang layak dan akses fasilitas publik termasuk fasilitas pendidikan dan kesehatan, yang pada akhirnya akan meningkatkan derajat kualitas penduduk itu sendiri.

commit to user



Peluang penduduk untuk meningkatkan kualitas hidupnya dari tahun ke tahun semakin besar. Hal ini terlihat dari naiknya nilai PDRB per kapita dari tahun ke tahun, seperti terlihat pada grafik 4.9.

Grafik 4.9 Perkembangan PDRB Perkapita (Tanpa Migas) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2008-2011 45.000 19

40.000

2011 (milyar rupiah)

35.000 74

30.000 1

25.000 72

20.000

71

15.000

75 11 24 13 22 76 73 10

2996 26 14 20 17 1225 18 3 2 4 23 28 278 165 21 15 7

10.000

5.000

0

10.000

20.000

30.000

40.000

2008 (milyar rupiah) 1:Kab. Cilacap 6:Kab. Purworejo 11:Kab. Sukoharjo 16:Kab. Blora 21:Kab. Demak 26:Kab. Pekalongan 72:Kota Surakarta





Sumber : Digambar dari BPS-BAPPEDA Prov. Jawa Tengah, 2013

Grafik

4.9

memperlihatkan

kenaikan

nilai

PDRB

pe

rkapita

kabupaten/kota pada tahun 2011 dibanding tahun 2008. Meskipun kenaikan commit to user terjadi di semua daerah namun pada umumnya nilai tersebut pada tahun 2011



belum mencapai 15.000. Terlihat hanya lima daerah yang mempunyai nilai relatif jauh di atas nilai tersebut. Kelima daerah itu terdiri tiga kota yaitu Magelang, Surakarta, dan Semarang dan dua kabupaten yaitu Cilacap dan Kudus. Sedangkan tiga kabupaten dengan nilai sekitar lima juta yang merupakan nilai terendah adalah Grobogan, Wonosobo, dan Blora. Untuk mengetahui perkembangan nilai IPM kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah selama tahun 1999-2013 dilakukan dengan membuat scater diagram antara nilai IPM tahun 1999 dan nilai IPM tahun 2013, seperti terlihat pada grafik 4.10. Nilai IPM Provinsi menjadi titik pusat sumbu, sedangkan nilai IPM kabupaten/kota tersebar ke dalam empat kuadran. Grafik 4.10 Perkembangan Nilai IPM Kabupaten/Kota Tahun 1999-2013 80 74 71

78

Kuadran I

Nilai IPM tahun 2013

Kuadran II 76

13 Provinsi

74

3

26 16

72

27

24

14 28

72

1 25

12 15

4

7

75 76 11 18 19 6 20 21 2 17 8 10

9

23

73

22

5

29

70

Kuadran IV

Kuadran III

68 60

62

64

66

68

70

72

Nilai IPM tahun 1999 1:Kab. Cilacap 6:Kab. Purworejo 11:Kab. Sukoharjo 16:Kab. Blora 21:Kab. Demak 26:Kab. Pekalongan 72:Kota Surakarta




commit to user



74



Kuadran I merupakan daerah sebaran kabupaten/kota dengan nilai IPM tahun 1999 dan tahun 2013 di atas nilai IPM provinsi. Hal ini berarti pencapaian pembangunan manusia di kabupaten/kota tersebut relatif lebih baik dibandingkan kabupaten/kota lain. Kabupaten/kota yang masuk dalam kuadran I adalah semua kota, yaitu Kota Surakarta, Semarang, Magelang, Salatiga, Pekalongan, dan Tegal. Kabupaten yang ada di kuadran I bukan hanya terdiri dari kabupaten yang terletak di sekitar kota-kota tersebut, seperti Semarang, Sukoharjo dan Klaten, namun juga kabupaten-kabupaten yang relatif jauh dari kota-kota tersebut seperti Pati, Kudus, Purworejo, dan Temanggung. Nilai indeks pendidikan kabupaten/kota dalam kuadran ini hampir semua di atas nilai provinsi. Kabupaten Pati merupakan daerah dengan nilai indeks ini lebih rendah dari provinsi. Seluruh kota mempunyai niai indeks jauh di atas provinsi, sedangkan kabupaten yang ada di sekitar kota-kota tersebut meskipun nilai indeksnya di bawah kota namun masih di atas provinsi. Hal ini mengandung makna bahwa pencapaian pembangunan bidang pendidikan pada daerah tersebut relatif lebih baik dari kabupaten/kota lainnya. Kondisi yang sedikit berbeda terlihat pada nilai indeks standar hidup layak. Meskipun semua kota dan beberapa kabupaten yaitu Klaten, Sukoharjo, dan Pati mempunyai nilai indeks di atas nilai provinsi, namun ada empat kabupaten berada di sekitar provinsi dan bahkan Purworejo berada di bawah provinsi. Di sisi lain, pencapaian pembangunan bidang kesehatan relatif masih banyak yang tertinggal. Delapan dari empat belas daerah mempunyai nilai indeks harapan hidup di bawah nilai provinsi. Bahkan empat dari enam kota termasuk commit to user



dalam daerah tersebut. Kota Surakarta dan Semarang serta empat kabupaten yaitu Klaten, Pati, Semarang, dan Temanggung merupakan daerah dengan nilai indeks di atas provinsi. Gambaran lebih jelas kondisi tersebut terlihat pada grafik 4. 11.

Grafik 4.11 Perbandingan Nilai Indeks Penyusun IPM Kabupaten/Kota dalam Kuadran I dan Propinsi Jawa Tengah Tahun 2013 100 90 80 70

%

60 50 40 30 20 10 6 10 11 18 19 20 22 23 33 71 72 73 74 75 76

6 10 11 18 19 20 22 23 33 71 72 73 74 75 76

6 10 11 18 19 20 22 23 33 71 72 73 74 75 76


Indeks Pendidikan


0

6:Kab. Purworejo 20:Kab. Jepara 73:Kota Salatiga

10:Kab. Klaten 11:Kab. Sukoharjo 18:Kab. Pati 22:Kab. Semarang 23:Kab. Temanggung 71:Kota Magelang 74:Kota Semarang 75:Kota Pekalongan 76:Kota Tegal

19:Kab. Kudus 72:Kota Surakarta 33:Propinsi


Persentase anggaran bidang pendidikan sebagian besar daerah-daerah tersebut pada tahun 2013 di atas 20. Terjadi kenaikan dibanding tahun 2008, dimana beberapa kabupaten dan bahkan semua kota persentasenya di bawah 20. Kabuapaten Jepara merupakan satu-satunya daerah yang mengalami penurunan persentase tersebut, dengan nilai pada tahun 2011 di bawah 20 persen dan terendah se provinsi (grafik 4.7).

commit to user



Berbeda dengan hal tersebut, perkembangan persentase anggaran kesehatan sangat bervariasi. Meskipun sebagian besar daerah berada pada kuadran I (persentase di atas 10 untuk tahun 2008 maupun 2011), namun tidak semuanya mengalami kenaikan nilai. Bahkan pada tahun 2011, Kabupaten Klaten mengalami penurunan persentase dibanding tahun 2008 dan selalu di bawah 10 (grafik 4.8). Di sisi lain, terlihat adanya perbedaan nilai PDRB perkapita yang sangat mencolok. Tiga kota yaitu Magelang, Surakarta, dan Semarang serta Kabupaten Kudus mempunyai nilai jauh di atas lima belas juta yang merupakan nilai maksimal daerah lainnya. Kabupaten Pati merupakan daerah dengan nilai yeng tergolong redah yaitu sekitar lima juta. Kuadran

II

merupakan

daerah

sebaran

kabupaten/kota

dengan

perkembangan pencapaian pembangunan manusia relatif lebih cepat dibandingkan dengan kabupaten/kota lain. Nilai IPM tahun 1999 kabupaten/kota tersebut lebih rendah dari nilai IPM provinsi, tetapi di tahun 2013 nilainya lebih tinggi daripada nilai provinsi. Hanya satu daerah yang masuk dalam kuadran ini, yaitu Kabupaten Karanganyar. Nilai ketiga indeks penyusun IPM daerah tersebut pada tahun 2013 lebih tinggi daripada nilai provinsi, seperti terlihat pada grafik 4.12. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pemerintah kabupaten mempunyai komitmen yang kuat dan konsisten dalam mendorong peningkatan kualitas penduduknya.

commit to user



Grafik 4.12 Perbandingan Nilai Indeks Penyusun IPM Kabupaten Karanganyar dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 85

80

Krganyar

Prop.

Krganyar

Prop.

75 70

Krganyar Prop.

65 60 55 Indeks Harapan Hidup

Indeks Pendidikan



Persentase anggaran pendidikan daerah tersebut pada tahun 2008 dan 2011 selalu di atas 20 dan terjadi kenaikan yang tinggi pada tahun 2011 (grafik 4.7). Sedangkan persentase anggaran bidang kesehatan relatif tidak terjadi kenaikan yang berarti dan selalu di bawah 10 dari tahun ke tahun (grafik 4.8). Nilai PDB per kapita tergolong sedang, yaitu di sekitar 10 juta pada tahun 2008 dan 15 juta pada tahun 2011 (grafik 4.9). Kuadran III merupakan daerah sebaran kabupaten/kota dengan nilai IPM tahun 1999 di atas nilai IPM provinsi namun nilai IPM tahun 2013 lebih rendah. Hal tersebut mengindikasikan bahwa perkembangan pencapaian pembangunan manusia pada daerah-daerah tersebut relatif lebih lambat dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya. Pemerintah kabupaten/kota mungkin kurang konsisten dalam upaya untuk meningkatkan kualitas manusianya. Wilayah yang berada pada

commit to user kuadran ini adalah Kabupaten Kebumen, Rembang, Magelang, Banyumas, dan



Demak. Tiga dari lima kabupaten yang berada pada kuadran tersebut memiliki nilai indeks pendidikan di atas nilai provinsi, yaitu Banyumas, Magelang, dan Demak. Nilai indeks standar hidup layak di lima daerah tersebut sedikit di bawah nilai provinsi, sedangkan nilai indeks harapan hidup jauh di bawah nilai provinsi. Oleh karenanya diperlukan upaya yang keras dan konsisten dari pemerintah kabupaten/kota tersebut dalam peningkatan hidup yang layak dan peningkatan derajat kesehatan penduduk. Gambaran lebih jelas terlihat pada grafik 4.13. Grafik 4.13 Perbandingan Nilai Indeks Penyusun IPM Kabupaten/Kota dalam Kuadran III dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013

90 80 70 60 50 40 30 20 10 2

5

8

33

17

21

2

5

8

33

17

21

2

5

8

33

17

21

0 Indeks Harapan Hidup 2:Kab. Banyumas 17:Kab. Rembang

Indeks Pendidikan 5:Kab. Kebumen 21:Kab. Demak

Indeks Standar Hidup Layak 8:Kab. Magelang 33:Provinsi

Sumber : Digambar dari korensponden pribadi (BPS), 2014

Pada tahun 2011 terjadi peningkatan persentase anggaran bidang pendidikan di hampir semua daerah. Meskipun pada tahun 2008 persentase anggaran untuk Kabupaten Banyumas dan Demak belum mencapai 10 namun nilai tersebut terpenuhi pada tahun 2011. Kabupaten Magelang merupakan satu-

to user satunya daerah dengan persentasecommit yang relatif tetap, yaitu sekitar 20 (grafik 4.7).



Dua Kabupaten yaitu Kebumen dan Demak mengalokasikan anggaran bidang kesehatan untuk tahun 2008 dan 2011 dengan persentase di bawah 10. Sedangkan persentase anggaran pada daerah lainnya sudah di atas 10 untuk tahun 2011 (grafik 4.8). Empat daerah yaitu Kabupaten Banyumas, Kebumen, Magelang, dan Demak mempunyai nilai PDRB perkapita tergolong rendah (di sekitar 5 juta) untuk tahun 2008 dan 2011 (Grafik 4.9). Hal ini mencerminkan bahwa tingkat pendapatan penduduk daerah tersebut tidak banyak berubah. Kabupaten/kota yang terletak dalam kuadran IV mencerminkan sebagai daerah-daerah dengan perkembangan pencapaian pembangunan manusia relatif tertinggal dari daerah lainnya. Diperlukan usaha yang lebih keras dan konsisten dari pemerintah kabupaten/kota tersebut untuk mengejar ketertinggalan dari daerah lain. Nilai IPM tahun 1999 maupun 2013 untuk daerah-daerah tersebut lebih rendah dari pada nilai IPM provinsi. Kuadran ini didominasi oleh kabupaten/kota yang berada di pesisir utara Pulau Jawa, yaitu Kabupaten Kendal, Batang, Pekalongan, Pemalang, Tegal, dan Brebes. Kabupaten lain yang berada dalam kuadran III adalah Kabupaten Cilacap, Purbalingga, Banjarnegara, Wonosobo, Boyolali, Wonogiri, Sragen, Grobogan, dan Blora. Nilai ketiga indeks penyusun IPM daerah yang pada kuadran tersebut hampir semuanya di bawah nilai provinsi, seperti terlihat pada grafik 4.14.

commit to user



Grafik 4.14 Perbandingan Nilai Indeks Penyusun IPM Kabupaten/Kota dalam Kuadran III dan Provinsi Jawa Tengah Tahun 2013 90 80 70 60

%

50 40

30 20 10 1 3 4 7 9 12 14 33 15 16 24 25 26 27 28 29

1 3 4 7 9 12 14 33 15 16 24 25 26 27 28 29

1 3 4 7 9 12 14 33 15 16 24 25 26 27 28 29


Indeks Pendidikan


0 1:Kab. Cilacap 12:Kab. Wonogiri 25:Kab. Batang 33:Provinsi

3:Kab. Purbalingga 14:Kab. Sragen 26:Kab. Pekalongan

4:Kab. Banjarnegara 15:Kab. Grobogan 27:Kab. Pemalang

7:Kab. Wonosobo 16:Kab. Blora 28:Kab. Tegal

9:Kab. Boyolali 24:Kab. Kendal 29:Kab. Brebes


Upaya peningkatan derajat pendidikan penduduk dengan meningkatkan anggaran belanja pendidikan telah dilakukan oleh seluruh pemerintah kabupaten tersebut. Berdasarkan grafik 4.7 di atas terlihat bahwa pada tahun 2008 dan 2011, persentase anggaran tersebut terhadap belanja daerah di atas 20. Bahkan pada tahun 2013, nilai persentase Kabupaten Pemalang, Sragen, dan Brebes mendekati 60. Hal yang berbeda untuk anggaran bidang kesehatan yang mengalami penurunan persentasenya pada tahun 2011 dibanding tahun 2008. Meskipun hal itu tidak terjadi di semua daerah dan sebagian besar masih di atas 10 persen. Kabupaten dengan persentase di bawah 10 pada tahun 2013 adalah Banjarnegara, Blora, Pemalang, Kendal, dan Brebes, seperti terlihat pada grafik 4.8.

commit to user



Secara umum, pada tahun 2011 terjadi peningkatan persentase anggaran bidang pendidikan pada daerah-daerah tersebut dibanding tahun 2008, dengan nilai tahun 2011 nilainya jauh di atas 20 (grafik 4.7). Satu daerah dengan nilai persentase yang stagnan di sekitar 20 adalah Kabupaten Magelang. Meskipun persentase anggaran bidang kesehatan tahun 2011 untuk Kabupaten Kebumen dan Demak masih memprihatinkan (di bawah 10%), namun tiga kabupaten yang lainnya menunjukkan kondisi yang berbeda (grafik 4.8). Bahkan Kabupaten Magelang tercatat sebagai daerah dengan persentase tertinggi, yaitu sebesar 21,93%. Tingkat pendapatan penduduk daerah-daerah tersebut tergolong rendah dan cenderung tidak ada perubahan dari tahun ke tahun. Hal ini terlihat dari rendahnya nilai PDRB per kapita di hampir semua daerah. Daerah dengan nilai PDRB perkapita tergolong tinggi adalah Kabupaten Cilacap, yaitu sekitar 18,5 juta pada tahun 2008 dan 27 juta pada tahun 2011. Kabupaten Kendal mempunyai nilai yang tergolong sedang yaitu mendekati 10 juta pada tahun 2008 dan mendekati 15 juta pada tahun 2011. Sedangkan tiga belas daerah lainnya mempunyai nilai yang tergolong rendah atau kurang dari 10 juta. Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kenaikan/tingginya nilai indeks Harapan Hidup dan Pendidikan sebagai penyusun IPM tidak sepenuhnya bergantung pada kenaikan/tingginya anggaran bidang pendidikan, anggaran bidang kesehatan, dan PDRB perkapita. Pengelolaan anggaran yang baik dan perencanaan program yang tepat sasaran serta kualitas pertumbuhan ekonomi kemungkinan merupakan penyebab utama terjadinya hal tersebut. Hal lain yang commit to user



kemungkianan menjadi penyebab adalah besaran proporsi belanja langsung (upah dan gaji) dan tak langsung/belanja publik dari kedua anggaran tersebut. Hasil analisis ini serupa dengan hasil beberapa penelitian sebelumnya. Astri, Nikensari, dan Kuncara (2013) misalnya, meneliti pengaruh pengeluaran pemerintah daerah pada sektor pendidikan dan kesehatan terhadap indeks pembangunan manusia di Indonesia. Mereka menemukan bahwa secara parsial tingkat pengeluaran pemerintah daerah di Indonesia pada sektor pendidikan memiliki pengaruh secara signifikan terhadap IPM sedangkan pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap IPM. Namun demikian pengeluaran pemerintah daerah pada sektor kesehatan dan pendidikan secara bersama-sama memberikan pengaruh yang positif terhadap IPM meskipun dengan tingkat pengaruh yang rendah. Demikian juga dengan Widodo, Waridin, dan Maria (2011), mereka menganalisis pengaruh pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan dan kesehatan terhadap pengentasan kemiskinan melalui peningkatan pembangunan manusia di Provinsi Jawa Tengah. Studi mereka menyimpulkan bahwa alokasi pengeluaran pemerintah di dua sektor tersebut tidak berpengaruh secara langsung terhadap kenaikan nilai IPM.

commit to user

BAB IV. PERKEMBANGAN IPM. 4.1 Perkembangan IPM pada Masa Pemerintahan Orde Baru

Recommend Documents