BAB IV PEMBAHASAN Sunset Policy merupakan program pemerintah tahun 2008 dalam rangka peningkatan jumlah penerimaan pajak dengan cara melakukan penghapusan sanksi administrasi berupa bunga atas pajak yang tidak atau kurang dibayar sebesar 2% per bulan dari saat seharusnya terutang. Pada dasarnya, melalui Sunset Policy pemerintah memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetor, dan melaporkan sendiri besarnya pajak terutang. Untuk melaporkan penghitungan besarnya pajak terutang, pembayaran pajak, objek pajak, bukan objek pajak, harta dan kewajiban sesuai dengan peraturan perpajakan digunakan suatu sarana yang dinamakan Surat Pemberitahuan (SPT). Surat Pemberitahuan (SPT) berikut keterangan dan/atau dokumen yang dilampirkan harus diisi secara benar, lengkap, dan jelas oleh Wajib Pajak dan disampaikan langsung ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak yang bersangkutan berdomisili. Dalam bab ini akan dibahas mengenai beberapa kegiatan yang dilakukan pada awal dan selama pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat, hambatan serta upaya mengatasi hambatan tersebut, realisasi penerimaan pajak tahun 2007 (sebelum Sunset Policy) dan 2008 (sesudah Sunset Policy), evaluasi hasil pelaksanaan Sunset Policy, dan kontribusi Sunset Policy terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat.
46
IV.1. Beberapa Kegiatan Yang Dilakukan Pada Awal dan Selama Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat A.
Persiapan Pelaksanaan Pada tanggal 19 Juni 2008 pemerintah dalam hal ini Direktur Jenderal Pajak
menerbitkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 13/PJ/2009 tentang Tata Cara Penyampaian, Pengadministrasian, serta Penghapusan Sanksi Administrasi Sehubungan Dengan Penyampaian Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi Untuk Tahun Pajak 2007 dan Sebelumnya, dan Sehubungan Dengan Pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan Pajak Penghasilan Wajib Pajak Orang Pribadi atau Wajib Pajak Badan Untuk Tahun Pajak Sebelum Tahun 2007. Dalam pelaksanaannya, Peraturan Direktur Jenderal Pajak tersebut berlaku surut mulai tanggal 1 Januari 2008. Hal tersebut lebih dikarenakan masalah persiapan dari pihak pemerintah, seperti mulai dari persiapan peraturan, sarana dan fasilitas terkait pelaksanaan Sunset Policy itu sendiri. Berkaitan dengan hal tersebut Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat, sebagai salah satu Kantor Pelayanan Pajak yang merupakan pelaksana atas program Sunset Policy, pun melakukan beberapa persiapan guna kelancaran selama pelaksanaannya. Adapun bentuk persiapan yang dilakukan adalah sebagai berikut: a.
Persiapan atas sistem Dikarenakan program Sunset Policy sudah diwajibkan untuk dijalankan maka KPP Pratama Tangerang Barat pertama-tama mempersiapkan sistem, dimana di bagian TPT tersedia sistem berbasis SI yang merupakan sistem atas penerimaan dokumen. 47
Sistem penerimaan dokumen ini dirancang karena dokumen yang digunakan dalam rangka Sunset Policy tidak sama dengan dokumen lainnya, yang tidak digunakan dalam rangka Sunset Policy. Pada setiap dokumen yang tercetak dalam rangka Sunset Policy harus bertuliskan “Pembetulan berdasarkan Pasal 37A UU KUP atau SPT berdasarkan Pasal 37A UU KUP”. Adapun bagian/seksi yang bertanggung jawab atas penyediaan sistem di KPP Pratama Tangerang Barat adalah bagian PDI (OC atau Operating Consult). b.
Persiapan penyediaan formulir Penyampaian atau pembetulan Surat Pemberitahuan Tahunan PPh oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan dalam rangka Sunset Policy berlaku untuk tahun 2007 dan sebelumnya (sampai sepuluh tahun kebelakang). Maka untuk mengakomodasi hal tersebut, KPP Pratama Tangerang Barat sudah menyediakan formulir-formulir yang dibutuhkan oleh para Wajib Pajak di meja TPT.
B.
Sosialisasi Sejak diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor 27/PJ/2008, maka
langkah selanjutnya yang harus dilakukan oleh KPP Pratama Tangerang Barat setelah beberapa persiapan pelaksanaan dilakukan adalah sosialisasi. Sosialisasi memiliki peran yang sangat penting agar masyarakat luas mengetahui apa yang dimaksud dengan program Sunset Policy, apa maksud ataupun tujuan dari diselenggarakannya program Sunset Policy serta apa manfaatnya bagi para Wajib Pajak.
48
Adapun kegiatan sosialisasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Tangerang Barat mulai efektif dilakukan pada akhir bulan Juli 2008 dengan beberapa cara, sebagai berikut: 1.
Mengundang para Wajib Pajak ke Kantor Pelayanan Pajak, khususnya para Wajib Pajak besar dengan asumsi bahwa para Wajib Pajak golongan ini memiliki tingkat penghasilan yang lebih baik sehingga dianggap potensial terhadap penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat karena pada umumnya jumlah pajak yang disetorkan pun cukup signifikan. Selain para Wajib Pajak besar, KPP Pratama Tangerang Barat juga mengundang para professional seperti dokter, notaris, dan professional lainnya yang diperkirakan jumlah penghasilannya lebih besar dibandingkan para pegawai atau karyawan biasa lainnya. Kemudian KPP Pratama Tangerang Barat juga mensosialisasikan kepada para Wajib Pajak yang bekerja di institusi pemerintahan wilayah Kotamadya Tangerang.
2.
Membuka tax counter di terminal 2F bandara Soekarno-Hatta. Terminal 2F bandara Soekarno-Hatta merupakan terminal untuk penerbangan internasional. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tangerang Barat, alasan pemilihan terminal 2F bandara Soekarno-Hatta karena dianggap bahwa masyarakat yang memanfaatkan lalu lintas penerbangan di terminal tersebut merupakan masyarakat yang memiliki tingkat kemampuan ekonomi yang lebih baik. KPP Pratama Tangerang Barat merupakan satu-satunya Kantor Pelayanan Pajak di seluruh Indonesia yang menyelenggarakan suatu tax counter di bandara. Pada awalnya tax counter ini diadakan sebagai salah satu upaya untuk mengejar target 49
tanggal 31 December 2008 dalam rangka memberikan kemudahan bagi masyarakat yang mau mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak sehingga dapat memanfaatkan program Sunset Policy yang sedang dijalankan oleh pemerintah. Ternyata selama penyelenggaraannya, tax counter tersebut mendapat respon yang sangat baik dari masyarakat. Terlihat dari tingginya animo masyarakat dan banyaknya tuntutan dari masyarakat dan pihak bandara atas keberadaan tax counter tersebut. Seiring dengan adanya perpanjangan periode Sunset Policy, yang awalnya berakhir pada tanggal 31 December 2008, kemudian diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2009 (ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tanggal 31 December 2008) maka pengadaan tax counter di terminal 2F bandara Soekarno-Hatta ini pun diperpanjang oleh KPP Pratama Tangerang Barat. Setelah masa perpanjangan Sunset Policy berakhir, ternyata di lapangan masih banyak tuntutan dari masyarakat agar pengadaan tax counter tersebut tetap berjalan. Alhasil, pengadaan tax counter oleh KPP Pratama Tangerang Barat tidak lagi sebatas dalam rangka Sunset Policy tetapi lebih pada fungsinya untuk memudahkan para Wajib Pajak yang mau mendaftarkan dirinya untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) di KPP Pratama Tangerang Barat. 3.
Kampanye langsung turun ke jalan, salah satunya yang dilakukan di daerah perempatan Shinta sebanyak 2 (dua) kali, yaitu pada bulan December 2008 dan Februari 2009.
4.
Kampanye keliling di terminal 1 dan 2 bandara Soekarno-Hatta sebanyak 1 (satu) kali dengan cara menyebarkan leaflet, booklet, dan wawancara langsung dengan 50
para Wajib Pajak itu sendiri. Adapun petugas yang diturunkan untuk kampanye keliling adalah sebanyak 8 orang petugas. 5.
Seminar di kantor Walikota Tangerang Seminar di kantor Walikota Tangerang diselenggarakan dalam rangka sosialisasi Sunset Policy pada tanggal 29 Juli 2008, bekerja sama dengan KPP Pratama Tangerang Timur. Peserta seminar adalah para professional pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang berada di wilayah Tangerang, seperti para dokter, bidan, dan professional lainnya. Penyelenggaraan seminar tersebut hanya melibatkan para petugas pajak dari KPP Pratama Tangerang Barat dan KPP Pratama
Tangerang
Timur
serta
beberapa
anggota
masyarakat.
Dalam
penyelenggaraannya dibentuk sekitar 20 orang panitia dengan jumlah peserta lebih kurang berjumlah 100 orang peserta. Bagi seluruh peserta yang hadir dalam acara seminar tersebut diberikan sertifikat sebagai tanda terima kasih. 6.
Pemasangan spanduk di beberapa lokasi.
7.
Pengadaan layanan konsultasi di KPP Pratama Tangerang Barat untuk masyarakat umum.
8.
Pengadaan mobil keliling di sekitar kota Tangerang dan di beberapa tempat parkir pusat perbelanjaan di kota Tangerang. Dalam hal pelaksanaan sosialisasi, dari sekitar 8 seksi/bagian yang ada di KPP
Pratama Tangerang Barat maka disiapkan sekitar lebih kurang 20 orang petugas yang menjalankan sosialisasi dalam bentuk kampanye dan disebarkan ke beberapa lokasi. Pelaksanaan kampanye biasanya hanya dilakukan dalam jangka waktu 4 (empat) jam per harinya. 51
C.
Pelaksanaan Penerimaan SPT Tahunan PPh dan Penghapusan Sanksi Administrasi Dalam Rangka Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat
1.
Wajib Pajak menyampaikan SPT Tahunan PPh terkait fasilitas Sunset Policy ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Tangerang Barat, baik secara langsung maupun melalui Pos/Ekspedisi.
2.
Petugas Help Desk menerima dan meneliti SPT Tahunan PPh. Dalam hal SPT yang diterima tidak terdapat tanda berupa tulisan “SPT Berdasarkan Pasal 37A UU KUP”, petugas Help Desk wajib memastikan apakah SPT tersebut disampaikan dalam rangka pemanfaatan fasilitas Sunset Policy.
3.
Petugas Help Desk meneliti persyaratan dan kelengkapan SPT Tahunan PPh dengan menggunakan aplikasi yang tersedia dan memberi tanda (√) pada Check List Sunset Policy yang sesuai, yaitu dengan memastikan bahwa: a. SPT Tahunan PPh yang disampaikan memenuhi syarat kelengkapan SPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. b. Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) belum disampaikan kepada Wajib Pajak, dalam hal Wajib Pajak sedang dilakukan pemeriksaan. c. Wajib Pajak tidak sedang dilakukan Pemeriksaan Bukti Permulaan, Penyidikan, Penuntutan, atau Pemeriksaan di pengadilan atas tindak pidana di bidang perpajakan. d. SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2006 dan/atau tahun-tahun sebelumnya, dari Wajib Pajak yang telah terdaftar sebelum tahun 2008 atau SPT yang diterima merupakan SPT Tahunan PPh tahun pajak 2007
52
dan/atau tahun-tahun sebelumnya bagi Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2008. e. Dilampiri dengan SSP sebagai bukti pelunasan pajak. 4.
Petugas TPT mengecek kelengkapan SPT Tahunan PPh sesuai Check List Sunset Policy dengan ketentuan: a. Untuk SPT Tahunan PPh yang sudah lengkap, dilanjutkan dengan merekam data penerimaan SPT Tahunan PPh beserta kelengkapannya, menerbitkan BPS/LPAD, menyampaikan langsung atau mengirimkan BPS kepada Wajib Pajak menggabungkan LPAD dan Check List Sunset Policy dengan SPT Tahunan dan dokumen kelengkapannya. b. Untuk SPT Tahunan PPh yang disampaikan langsung, namun tidak lengkap, tidak dapat diterima, sedangkan yang disampaikan melalui Pos/Ekspedisi dikembalikan kepada Wajib Pajak dengan disertai Surat Penolakan SPT Tahunan PPh.
5.
Petugas TPT meneruskan SPT Tahunan PPh beserta Register Harian Penerimaan SPT Tahunan PPh ke Seksi Pengolahan Data dan Informasi.
6.
Account Representative melakukan penelitian untuk meyakinkan bahwa SPT yang diterima sesuai dengan ketentuan Sunset Policy.
7.
Dalam hal SPT merupakan SPT Unbalance yang terdapat kesalahan matematis, Account Representative membuat Surat Himbauan (SOP Tata Cara Himbauan Perbaikan Surat Pemberitahuan) dan dalam hal Wajib Pajak membetulkan SPT Tahunan PPh berdasarkan himbauan ini, pembetulan tersebut tetap memperoleh fasilitas Sunset Policy. 53
8.
Sistem menampilkan daftar Wajib Pajak yang menyampaikan SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh dengan fasilitas Sunset Policy.
9.
Account Representative melakukan penghitungan sanksi yang dihapuskan.
10.
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti kebenaran penghitungan penghapusan sanksi yang akan dicantumkan dalam Surat Ucapan Terima Kasih.
11.
Account Representative tidak memproses penerbitan STP sanksi bunga atas penyampaian atau pembetulan SPT Tahunan PPh terhadap Wajib Pajak dalam daftar.
12.
Account Representative menyiapkan konsep Surat Ucapan Terima Kasih kepada Wajib Pajak dengan mencantumkan besarnya setoran pajak dalam rangka Sunset Policy dan sanksi administrasi yang dihapuskan.
13.
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep Surat Ucapan Terima Kasih.
14.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak meneliti dan menandatangani Surat Ucapan Terima Kasih.
15.
Surat Ucapan Terima Kasih ditatausahakan dan disampaikan kepada Wajib Pajak melalui Subbagian Umum.
16.
Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) minggu setelah SPT Tahunan PPh atau pembetulan SPT Tahunan PPh diterima, kecuali SPT Wajib Pajak sedang dalam pemeriksaan maka Surat Ucapan Terima Kasih dikirim paling lambat 1 (satu) bulan.
54
D.
Pembuatan Laporan Terkait Pelaksanaan Sunset Policy Dalam hal penyusunan laporan terkait pelaksanaan Sunset Policy, KPP Pratama
Tangerang Barat mengacu pada tata cara pelaporan pelaksanaan Sunset Policy sebagaimana diatur dalam Surat Edaran Dirjen Nomor SE-33/PJ/2008 tentang Tata Cara Pemberian NPWP, Penerimaan dan Pengolahan SPT Tahunan PPh, Penghapusan Sanksi Administrasi, Penghentian Pemeriksaan, dan Pengadministrasian Laporan Terkait Dengan Pelaksanaan Pasal 37A Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Adapun langkah-langkah penyusunan dan penyampaian laporan tersebut adalah sebagai berikut: 1.
Laporan pelaksanaan Sunset Policy dibuat per triwulan, dengan ketentuan berikut: a. Periode Januari sampai dengan Juni 2008, dilaporkan paling lambat tanggal 31 Juli 2008; b. Periode Juli sampai dengan September 2008, dilaporkan paling lambat tanggal 15 Oktober 2008; c. Periode Oktober sampai dengan December 2008, dilaporkan paling lambat tanggal 15 Januari 2009; d. Periode Januari sampai dengan Maret 2009, dilaporkan paling lambat tanggal 15 April 2009.
2.
Laporan dibuat oleh salah satu petugas di Seksi Pelayanan.
3.
Laporan kemudian ditandatangani oleh Kepala Kantor.
55
4.
Laporan yang telah ditandatangani kemudian disampaikan kepada Kantor Wilayah DJP Banten untuk kemudian disampaikan kepada kantor pusat dengan tembusan kepada Direktur Potensi, Kepatuhan dan Penerimaan melalui Subbagian Umum.
IV.2. Hambatan-Hambatan Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat Dalam hal teknis pelaksanaannya, Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat berlangsung cukup baik. Namun, tetap ditemukan beberapa kendala yang cukup mengganggu kelancaran pelaksanaannya. Adapun kendala-kendala tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Terbatasnya Sumber Daya Manusia Keterbatasan jumlah sumber daya manusia merupakan masalah yang paling dirasakan menjadi kendala dalam pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat. Dengan jumlah pegawai yang hanya berjumlah sekitar 86 orang tidak sebanding dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar yang berjumlah 86.751 Wajib Pajak hingga akhir Februari 2009. Akibatnya sering kali para petugas merasa cukup kewalahan dalam memberikan pelayanannya kepada para Wajib Pajak yang datang ke KPP Pratama Tangerang Barat. Selama pelaksanaan Sunset Policy, para pegawai diberi tugas untuk melakukan beberapa kegiatan selain kegiatan administratif yang dilakukan di kantor, yakni kegiatan yang berkaitan dengan sosialisasi, kampanye dan penyuluhan-penyuluhan kepada masyarakat. Sering kali dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan tersebut terjadi masalah dalam hal pembagian jumlah petugas, antara yang harus melaksanakan tugas administratif di kantor dengan kegiatan sosialisasi/kampanye 56
di tempat lain. Akibatnya, para petugas merasa cukup kerepotan dan pelaksanaan tugas pun menjadi kurang maksimal. Sebagai contoh, dalam pengadaan tax counter di bandara Soekarno-Hatta, karena terlalu banyaknya masyarakat yang ingin memiliki NPWP sementara petugas yang melayani terbatas, maka penerbitan NPWP di tax counter dibatasi hanya 100 NPWP saja per harinya agar masyarakat dapat terlayani dengan baik. Atau dalam hal melakukan sosialisasi/kampanye di tempat lain, baik dalam bentuk seminar ataupun kampanye di jalan dan beberapa pusat perbelanjaan di daerah Tangerang, maka biasanya dari seluruh seksi yang ada di KPP Pratama Tangerang Barat hanya dibentuk panitia yang terdiri dari 8 sampai 20 orang saja. Hal tersebut dilakukan agar petugas yang lainnya bisa menjalankan tugas administratifnya dengan baik di kantor. Sehingga pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat pun bisa mencapai hasil yang optimal. 2.
Rendahnya Tingkat Kesadaran Perpajakan Masyarakat Seperti yang telah tertulis dalam Latar Belakang skripsi ini yaitu bahwa mekanisme perpajakan yang dianut di Indonesia saat ini untuk berbagai jenis pajak didasarkan pada self assessment system. Self assessment adalah suatu sistem yang menentukan bahwa rakyat yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak secara otomatis harus menghitung dan menetapkan sendiri berapa besar utang pajaknya, menyetorkannya ke kas Negara dan mempertanggungjawabkan penghitungan, penetapan, dan pembayaran pajak tersebut kepada otoritas perpajakan yang disebut dengan istilah fiskus. Self assessment system itu mengandung hal yang penting, yang diharapkan ada dalam diri Wajib Pajak, yaitu (1) kesadaran Wajib Pajak; (2) 57
kejujuran Wajib Pajak; (3) hasrat Wajib Pajak untuk membayar pajak; (4) disiplin Wajib Pajak terhadap pelaksanaan peraturan perpajakan sehingga pada waktunya Wajib Pajak dengan sendirinya memenuhi kewajiban yang dibebankan kepadanya oleh Undang-Undang. Sementara kenyataan yang terjadi adalah sebaliknya. Self assessment system ini tidak dapat berjalan dengan lancar dan tingkat kesadaran masyarakat masihlah rendah. Rendahnya tingkat kesadaran perpajakan masyarakat tercermin dari beberapa hal berikut ini: • Masyarakat pada umumnya kurang mengerti fungsi pajak. Mereka tidak menyadari bahwa pajak memerankan fungsi distribusi kekayaan antara masyarakat dengan strata ekonomi tinggi dan masyarakat dengan strata ekonomi rendah, mereka tidak menyadari bahwa dengan membayar pajak semua lapisan masyarakat dapat merasakan efek dari pembangunan dan kemajuan bangsa. • Masyarakat berasumsi bahwa pelayanan dan sistem administrasi di Kantor Pelayanan Pajak umumnya relatif rumit, sehingga banyak masyarakat yang enggan datang ke Kantor Pelayanan Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka. • Masyarakat umumnya memiliki pandangan bahwa pajak hanya merupakan suatu beban yang dibebankan oleh pemerintah sehingga mereka enggan untuk memenuhi kewajiban mereka untuk membayar pajak.
58
• Masyarakat umumnya tidak percaya terhadap sistem pengelolaan pajak yang dilakukan oleh pemerintah selama ini dan menganggap sistem pengelolaan pajak yang ada selama ini sangat buruk. • Masyarakat tidak memiliki pemahaman yang cukup mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang berlaku di Indonesia, akibatnya banyak diantara masyarakat yang tidak mengetahui mengenai syarat atau ketentuan menjadi Wajib Pajak, cara menghitung dan menyetorkan utang pajak mereka, serta cara mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) yang baik dan benar. • Masyarakat menganggap pemberlakuan kebijakan Sunset Policy oleh pemerintah selama tahun 2008 hingga akhir bulan Februari 2009 hanyalah merupakan suatu jebakan yang dibuat oleh pemerintah. Masyarakat khawatir bahwa kebijakan Sunset Policy ini dimanfaatkan oleh aparat pajak untuk melakukan pemeriksaan atas harta dan penghasilan yang mereka miliki. 3.
Masalah Sistem yang Digunakan Dalam hal pelaksanaannya, khususnya bagi Seksi Pelayanan, kendala utama yang dihadapi adalah terkait dengan sistem. Sistem yang digunakan merupakan sistem baru khusus Sunset Policy, yang tidak sama dengan sistem yang biasa digunakan. Dengan kapasitas yang tidak terlalu besar, sementara banyak yang menggunakan aplikasinya pada waktu yang bersamaan maka sering kali sistem yang ada mengalami gangguan (error). Apabila sistem tersebut mengalami gangguan (error), maka biasanya ada dua pilihan jalan keluar untuk menyelesaikan masalah tersebut, salah satunya adalah penggunaan sistem lokal. Tetapi penggunaan sistem lokal justru menimbulkan 59
kendala tersendiri. Dengan menggunakan sistem lokal dianggap hanya melakukan duplikasi pekerjaan, karena Seksi Pelayanan harus melakukan pekerjaan yang sama lalu memindahkannya ke database nasional. Akibatnya cukup memakan waktu dan terbentur dengan pekerjaan lain yang ada yang juga harus segera dikerjakan. IV.3. Upaya
yang
Dilakukan
Untuk
Mengatasi
Hambatan-Hambatan
Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat Hambatan-hambatan yang dihadapi merupakan kendala yang dapat mengganggu kelancaran pelaksanaan Sunset Policy, khususnya bagi para petugas yang akan memberikan pelayanannya kepada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya-upaya yang harus dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut agar pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat dapat berlangsung dengan baik. Adapun upaya-upaya tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1.
Memberikan Penyuluhan, Sosialisasi, dan Konsultasi. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat disebabkan karena kurangnya pemahaman dan informasi yang dimiliki. Banyak informasi kurang tepat yang beredar di masyarakat mengenai Sunset Policy. Oleh karena itu, KPP Pratama Tangerang Barat melakukan kegiatan penyuluhan-penyuluhan, sosialisasi, dan konsultasi kepada masyarakat, yang secara efektif dilakukan sekitar akhir bulan Juli 2008. Hal tersebut dilakukan guna memberikan pemahaman dan informasi yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Sunset Policy, tujuan dan manfaatnya, serta ketentuan-ketentuan lain sebagaimana yang diatur terakhir dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 12/PMK.03/2009. 60
Bagi masyarakat yang tidak mengerti cara memperoleh NPWP, menghitung dan menyetorkan utang pajaknya, serta cara mengisi dan menyampaikan SPT Tahunan PPhnya dalam rangka Sunset Policy, maka bagian Seksi Pengawasan dan Konsultasi memberikan jasa konsultasi di KPP Pratama Tangerang Barat. 2.
Penggunaan Alternatif Sistem. Untuk mengatasi salah satu hambatan utama yang dihadapi oleh bagian Seksi Pelayanan dalam hal gangguan saat penggunaan sistem, selain penggunaan sistem lokal sebagai alternatif jalan keluarnya, maka digunakan pula sistem manual yang dianggap paling baik untuk menyelesaikan gangguan tersebut. Sistem manual merupakan sistem terkomputerisasi atau pencatatan secara manual (khususnya dalam hal pencatatan para Wajib Pajak yang hendak mendaftarkan diri untuk memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)), dimana data-data yang diinput ke dalam komputer tidak terupdate langsung dengan sistem nasional yang ada di Kantor Pusat. Adapun langkah-langkah awal yang biasa dilakukan pada saat terjadinya gangguan sistem adalah (1) Seksi Pelayanan menghubungi bagian Seksi PDI (OC atau Operating Consult) terlebih dahulu untuk melaporkan gangguan sistem yang terjadi; (2) Seksi PDI (OC) melakukan kontak dengan kantor pusat melalui jaringan khusus secara online; (3) Kantor Pusat akan langsung merespon laporan yang diberikan dan secepatnya memperbaiki gangguan tersebut; (4) Seksi Pelayanan mengecek kembali sistem yang ada secepatnya setelah melakukan kontak dengan kantor pusat; (5) Apabila dalam jangka waktu 1-2 hari sistem yang ada masih mengalami gangguan, maka biasanya bagian Seksi Pelayanan langsung 61
melakukan kontak dengan kantor pusat melalui telepon dan kantor pusat langsung mengirimkan petugasnya ke KPP Pratama Tangerang Barat untuk memperbaiki sistem yang ada. 3.
Pembagian Waktu dan Tugas Seksi Pelayanan dan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Waskon) merupakan seksi atau petugas yang bertanggung jawab dan berhubungan langsung dengan para Wajib Pajak selama pelaksanaan Sunset Policy. Namun, dengan jumlah pegawai yang terbatas dan jumlah tugas yang sangat banyak baik di kantor maupun di luar kantor maka masalah keterbatasan jumlah sumber daya manusia di KPP Pratama Tangerang Barat, diatasi dengan cara pembagian waktu dan tugas antara di kantor dan di luar kantor. Sebagai contoh, dalam melakukan sosialisasi/kampanye/konsultasi dari 13 (tiga belas) orang petugas Account Representative yang berasal dari Seksi Waskon I s.d. IV, biasanya dilakukan pembagian tugas antara yang harus memberikan konsultasi dan pelayanan di kantor kepada para masyarakat yang akan menyampaikan SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy, dengan tugas yang harus dilakukan di luar kantor untuk melakukan sosialisasi, kampanye, penyuluhan, seminar, dan lain sebagainya. Selain itu, apabila jumlah petugas dari Seksi Pelayanan dan Waskon yang bertugas dirasakan kurang maka biasanya dilibatkan petugas dari Seksi lainnya. Dengan pembagian waktu dan tugas yang baik, serta dilibatkannya petugas dari Seksi lainnya, diharapkan terjadi optimalisasi kinerja para petugas di KPP Pratama
62
Tangerang Barat sehingga masyarakat yang akan memanfaatkan kebijakan ini bisa melakukannya dengan baik dan benar serta memperoleh pelayanan yang maksimal. IV.4. Realisasi Penerimaan Pajak tahun 2007 dan 2008 Berikut adalah realisasi penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2007 dan 2008, yakni sebelum dan sesudah pelaksanaan Sunset Policy. Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat Tahun 2007 dan 2008 Periode Bulan Januari s.d. December
(dalam Rupiah)
Target Penerimaan Pajak
2007 (Sebelum Sunset Policy) 638.747.500.000
2008 (Sesudah Sunset Policy) 367.913.882.207
Realisasi Penerimaan Pajak terdiri dari :
552.925.849.636
392.329.730.450
A.
Pajak Penghasilan
237.717.322.932
185.386.870.005
1. PPh Non Migas
237.582.664.677
185.354.222.172
134.658.255
32.647.833
Jenis Pajak
2. PPh Migas B.
PPN dan PPnBM
314.695.601.033
206.793.605.883
C.
PBB dan BPHTB
0
0
D.
Pendapatan atas PL dan PIB
512.925.671
149.254.562
Sumber: KPP Pratama Tangerang Barat *Ket: Data tidak termasuk pembayaran PBB melalui MPN (Monitoring Penerimaan) Realisasi penerimaan pajak neto KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2008 sebagaimana dirinci dalam tabel 4.1 adalah sebesar Rp 392.329.730.450 atau mengalami penurunan 29,05% dibandingkan dengan realisasi penerimaan untuk semua jenis pajak 63
tahun 2007. Adapun salah satu faktor penyebab penurunan penerimaan pajak pada tahun 2008 karena sehubungan adanya surat Kepala Kanwil DJP Banten Nomor: S-63/WPJ. 08/BD.02/2008 tanggal 14 Maret 2008 mengenai pemindahan sejumlah 97 Wajib Pajak KPP Pratama Tangerang Barat ke KPP Madya Tangerang. Akibat pemindahan tersebut terjadi potensial loss sebesar Rp. 185.247.302.905. Dengan kondisi demikian, jumlah pajak yang diterima oleh KPP Pratama Tangerang Barat pun mengalami penurunan. Pada tabel 4.1 di atas pun terlihat bahwa adanya penurunan tingkat target penerimaan pajak di tahun 2008. Penetapan penurunan tingkat target dilakukan sebagai bentuk penyesuaian atas dilakukannya pemecahan KPP Tangerang sekitar akhir bulan Agustus atau awal bulan September 2007 dan berlaku efektif pada tahun 2008, menjadi KPP Pratama Tangerang Timur yang berlokasi di Jl. Satria Sudirman Komplek Perkantoran Kota Tangerang dan KPP Pratama Tangerang Barat yang berlokasi di Jl. Imam Bonjol No. 47. Sehingga terjadi pembagian wilayah kerja antara KPP Pratama Tangerang Timur dengan KPP Pratama Tangerang Barat. Walaupun total realisasi penerimaan pajak tahun 2008 lebih rendah dibandingkan dengan total realisasi penerimaan pajak tahun 2007, tetapi proporsi penerimaan pajak tahun 2008 terhadap total target penerimaan pada tahun yang bersangkutan adalah sebesar 106,64% atau lebih tinggi jika dibandingkan pada tahun 2007 yang hanya mencapai 87% dari total target penerimaannya. Secara lebih rinci tabel 4.1 dapat dijelaskan sebagai berikut: a.
PPh Non Migas tahun 2008 mencapai Rp 185.354.222.172 atau mengalami penurunan sebesar 22% dibandingkan tahun 2007.
64
b.
PPh Migas tahun 2008 mencapai Rp 32.647.833 atau mengalami penurunan sebesar 76% dibandingkan tahun 2007.
c.
PPN dan PPnBM tahun 2008 mencapai Rp 206.793.605.883 atau mengalami penurunan sebesar 34% dibandingkan tahun 2007.
d.
Pajak Lainnya dan PIB mencapai Rp 149.254.562 atau mengalami penurunan sebesar 71% dibandingkan tahun 2007.
IV.5. Evaluasi Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat IV.5.1. Hasil Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat selama Tahun 2008 Adapun hasil yang diperoleh dari pelaksanaan Sunset Policy selama tahun 2008 di KPP Pratama Tangerang Barat berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan adalah sebagai berikut: 1.
Jumlah Wajib Pajak terdaftar per 31 December 2008 adalah sebanyak 79.976 Wajib Pajak. Berikut adalah tabel 4.2 mengenai data jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2007 dan 2008. Tabel 4.2 Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Tahun 2007 dan 2008 Per 31 December Per 31 Dec 2007
Per 31 Dec 2008
Jenis WP Efektif Terdaftar Efektif Terdaftar Badan 6.293 6.345 6.989 7.041 Bendaharawan 455 455 460 460 Orang Pribadi 43.297 43.408 72.364 72.475 Jumlah 50.045 50.208 79.813 79.976 Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Tangerang Barat
Peningkatan WP Terdaftar Dari Tahun Lalu (%) 10,97% 1,10% 66,96% 59,29%
65
Berdasarkan tabel 4.2 terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2008 sebanyak 29.768 atau sebesar 59,29%, yang terdiri dari 10,97% Wajib Pajak Badan, 1,10% Wajib Pajak Bendaharawan, dan 66,96% Wajib Pajak Orang Pribadi. Dan peningkatan terbesar yang terjadi adalah peningkatan pada jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dibandingkan Wajib Pajak Badan dan Bendaharawan. Dengan demikian menunjukkan bahwa dari segi kepatuhan pajak (voluntary tax compliance), Wajib Pajak Orang Pribadi lebih baik dan kenaikan tersebut pun sesuai dengan yang diamanatkan dalam Pasal 37A Ayat (2) yang berupaya untuk menjaring lebih banyak jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan memiliki NPWP di tahun 2008. Namun, apabila dikaitkan dengan tabel 4.1 sebelumnya terlihat bahwa peningkatan dalam jumlah yang cukup banyak pada Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar dibandingkan dengan Wajib Pajak Badan, tidak secara langsung dapat memberikan pengaruh yang besar terhadap penerimaan pajak untuk tahun 2008 di KPP Pratama Tangerang Barat. Hal tersebut dikarenakan walaupun peningkatan jumlah Wajib Pajak Badan jauh lebih sedikit dibandingkan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi tetapi jumlah penerimaan pajak disetor yang diterima dari Wajib Pajak Badan jumlahnya lebih besar. Sebagai contoh (Lihat Lampiran 22), bahwa pada tahun 2008 jumlah PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi sebesar Rp. 10.646.424.401 atau lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak Pasal 25/29 Badan yang sebesar Rp. 25.824.464.740 walaupun jumlah SSP dari Wajib Pajak Orang Pribadi sebanyak 18.435 atau lebih banyak dibandingkan jumlah SSP dari Wajib Pajak Badan, yaitu sebanyak 11.205 SSP.
66
Dari total 79.976 Wajib Pajak diketahui bahwa ada sekitar 163 Wajib Pajak Non Efektif, yang terdiri dari 52 Wajib Pajak Badan dan 111 Wajib Pajak Orang Pribadi. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dengan status Non Efektif pada tahun 2008 tersebut sama dengan jumlah yang ada pada tahun 2007. Status Non Efektif tersebut berdasarkan keterangan yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan yang bersangkutan disebabkan karena Wajib Pajak yang bersangkutan tidak melakukan aktivitas atau tidak melakukan kewajiban perpajakannya, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Misalkan seperti, adanya Wajib Pajak Badan yang membubarkan diri karena mengalami kebangkrutan tetapi tidak mengajukan ke Kantor Pelayanan Pajak untuk dihapuskan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)nya ataupun adanya Wajib Pajak Orang Pribadi dan/atau Badan yang memang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya dengan baik dan benar. Dengan tingkat peningkatan yang cukup banyak dalam hal jumlah Wajib Pajak terdaftar pemilik Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) merupakan salah satu cermin keberhasilan pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat sebagai upaya meningkatkan jumlah Wajib Pajak terdaftar selama tahun 2008. Terlihat bahwa masyarakat cukup memiliki kesadaran untuk mendaftarkan diri mereka di KPP Pratama Tangerang Barat sebagai Wajib Pajak.
67
2.
Jumlah Penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh adalah sebagai berikut: Tabel 4.3 Jumlah SPT yang Disampaikan Oleh Wajib Pajak, dan Nilai Sunset Policy Sesuai Pasal 37A Ayat (1) dan (2) Selama Tahun 2008
Pasal 37A Ayat (1)
Pasal 37A Ayat (2)
Jumlah SPT : a. Badan 350 0 b. Orang Pribadi 2.041 120 TOTAL 2.391 120 Nilai Sunset Policy (Rp): a. SPT Badan 1.330.245.584 0 b. SPT Orang Pribadi 2.919.847.000 119.271.932 TOTAL 4.250.092.584 119.271.932 Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Tangerang Barat
Jumlah 350 2.161 2.511 1.330.245.584 3.039.118.932 4.369.364.516
Selama tahun 2008 berdasarkan tabel 4.3 di atas diketahui bahwa terdapat 2.511 SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Sunset Policy, terdiri dari 2.391 SPT atau 95,22% merupakan pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar sebelum tahun 2008 sesuai dengan Pasal 37A Ayat (1) dan 120 SPT atau 4,78% merupakan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri pada tahun 2008 sesuai dengan Pasal 37A Ayat (2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2008 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dari total 2.511 SPT Tahunan PPh tersebut, sebanyak 2.161 SPT atau sekitar 86,06% nya merupakan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan SPT Tahunan PPh Badan yang diterima oleh KPP 68
Pratama Tangerang Barat dalam rangka Sunset Policy tahun 2008 hanya mencapai 13,94% nya saja atau sebanyak 350 SPT. 3.
Dari pelaksanaan program Sunset Policy tahun 2008, KPP Pratama Tangerang Barat memperoleh penerimaan pajak penghasilan sebesar Rp.4.369.364.516 yang diperoleh dari total penyampaian/pembetulan SPT Tahunan PPh Kurang Bayar. Adapun penerimaan pajak penghasilan tersebut sebagian besarnya yaitu sekitar 97,27% atau sebesar Rp. 4.250.092.584 diperoleh dari pembetulan SPT Tahunan PPh Badan dan Orang Pribadi yang disampaikan oleh para Wajib Pajak yang telah mendaftarkan diri sebelum tahun 2008.
IV.5.2. Hasil Pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat Selama Periode Masa Perpanjangan (1 Januari s.d. 28 Februari 2009) Di atas telah dijelaskan mengenai hasil keseluruhan pelaksanaan Sunset Policy sampai dengan 31 December 2008 di KPP Pratama Tangerang Barat. Sedangkan hasil yang diperoleh selama masa perpanjangan Sunset Policy (1Januari s.d. 28 Februari 2009) adalah sebagai berikut: 1.
Berdasarkan hasil pencatatan atas data yang diperoleh dari Kepala Seksi Pelayanan KPP Pratama Tangerang Barat, jumlah penambahan Wajib Pajak terdaftar selama bulan Januari s.d. Februari 2009 adalah sebagai berikut: • s.d. Januari 2009 berjumlah 83.962 Wajib Pajak (termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Bendaharawan, dan Badan). • s.d. Februari 2009 berjumlah 86.751 Wajib Pajak (termasuk Wajib Pajak Orang Pribadi, Bendaharawan, dan Badan).
69
Untuk perolehan data selama masa perpanjangan Sunset Policy, tidak diperoleh rincian data mengenai jumlah Wajib Pajak dari masing-masing jenis Wajib Pajak sebagaimana yang disajikan dalam tabel 4.1. Namun, berdasarkan data tersebut terlihat bahwa hingga bulan Februari 2009 terdapat peningkatan jumlah Wajib Pajak sebanyak 6.775 atau 8,47% dari jumlah Wajib Pajak yang terdaftar per 31 December 2008. Dengan demikian jumlah keseluruhan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) baru yang diterbitkan selama berlakunya kebijakan Sunset Policy dari 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah 36.543 NPWP. 2.
Dalam tabel 4.4 berikut disajikan data mengenai jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh, dan nilai Sunset Policy berdasarkan data yang diperoleh hingga tanggal 28 Februari 2009. Tabel 4.4 Jumlah SPT yang Disampaikan Oleh Wajib Pajak, dan Nilai Sunset Policy Sesuai Pasal 37A Ayat (1) dan (2) periode 1 Januari s.d.28 Februari 2009 Pasal 37A Ayat (1)
Pasal 37A Ayat (2)
Jumlah SPT: a. Badan 268 0 b. Orang Pribadi 1.497 471 TOTAL 1.765 471 Nilai Sunset Policy (Rp): a. SPT Badan 404.508.049 0 b. SPT Orang Pribadi 1.081.222.402 135.810.938 TOTAL 1.485.730.451 135.810.938 Sumber: Seksi Pelayanan KPP Pratama Tangerang Barat
Jumlah 268 1.968 2.236 404.508.049 1.217.033.340 1.621.541.389
Pada tabel 4.4 di atas terlihat bahwa selama masa perpanjangan, yaitu hingga tanggal 28 Februari 2009 terdapat 1.765 SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak 70
Orang Pribadi atau Badan yang terdaftar sebelum tahun 2008 dan 471 SPT yang disampaikan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang secara sukarela mendaftarkan diri selama tahun 2008. Sehingga total keseluruhan SPT Tahunan PPh yang disampaikan dalam rangka Pasal 37A UU KUP selama masa perpanjangan Sunset Policy tercatat sebanyak 2.236 SPT atau 89,05% jika dibandingkan jumlah SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy yang diterima selama tahun 2008. Dengan demikian jumlah Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy yang diterima oleh KPP Pratama Tangerang Barat selama berlakunya fasilitas Sunset Policy mulai dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah sebanyak 4.747 SPT. 3.
Dari total 2.236 SPT Tahunan PPh yang diterima selama masa perpanjangan Sunset Policy, terdapat total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sebesar Rp 1.621.541.389 atau sebesar 37,11% jika dibandingkan dengan total penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dalam rangka Sunset Policy selama tahun 2008. Dan sebagaimana yang diperoleh pada pelaksanaan Sunset Policy tahun 2008, bahwa penerimaan Pajak Penghasilan dari program ini sebagian besar diperoleh dari pembetulan SPT Tahunan PPh, baik Badan maupun Orang Pribadi, yakni sebesar Rp. 1.485.730.451 atau sebesar 91,63% dari total penerimaan Pajak Penghasilan dalam rangka Sunset Policy selama periode 1 Januari s.d. 28 Februari 2009. Dengan demikian jumlah penerimaan PPh dalam rangka Sunset Policy yang diterima oleh KPP Pratama Tangerang Barat selama berlakunya fasilitas Sunset Policy mulai dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009 adalah Rp. 5.990.905.905. 71
Jika mengamati data hasil pelaksanaan Sunset Policy yang diperoleh selama tahun 2008 dan periode masa perpanjangan (1 Januari s.d. 28 Februari 2009) tersebut di atas maka terlihat bahwa selama periode masa perpanjangan, hasil yang diperoleh dalam hal pembetulan/penyampaian SPT Tahunan PPh dan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) dari pelaksanaan Sunset Policy cukup baik jika dibandingkan dengan hasil yang diperoleh selama tahun 2008, dimana dalam 2 (dua) bulan masa perpanjangan berhasil memperoleh sekitar lebih kurang 1/3 (sepertiga) dari total pencapaian penerimaan Pajak Penghasilan dalam rangka Sunset Policy selama 1 (satu) tahun di tahun 2008. Hal tersebut menunjukan bahwa perpanjangan masa pelaksanaan Sunset Policy hingga tanggal 28 Februari 2009, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) Nomor 5 Tahun 2008 yang ditetapkan pada tanggal 31 December 2008, cukup berhasil pelaksanaannya di KPP Pratama Tangerang Barat. IV.6. Kontribusi Pelaksanaan Sunset Policy terhadap Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Penerimaan Pajak di KPP Pratama Tangerang Barat Menurut pernyataan Seksi Pelayanan dan Pengawasan dan Konsultasi (Waskon), kebijakan Sunset Policy, memiliki pengaruh terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar atau jumlah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) yang semakin meningkat di KPP Pratama Tangerang Barat dan akhirnya berdampak pula pada jumlah penerimaan pajak. Terlihat pada jumlah realisasi penerimaan pajak pada tahun 2008 yang dapat melebihi target yang telah ditetapkan. Namun, pada kenyataannya berdasarkan beberapa data yang telah dijelaskan pada tabel 4.1 dan tabel 4.2 terlihat bahwa walaupun jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan pada tahun 2008 tetapi tidak berbanding lurus dengan
72
jumlah penerimaan pajak untuk semua jenis pajak pada tahun yang sama. Penerimaan pajak pada tahun 2008 justru mengalami penurunan dibandingkan tahun 2007. Pada dasarnya, peningkatan penerimaan pajak dipengaruhi oleh banyak faktor seperti tingkat pendapatan masyarakat, kondisi perekonomian, dan lain sebagainya. Adapun salah satu faktor terpentingnya adalah tingkat kesadaran dari para Wajib Pajak itu sendiri. Hal tersebutlah yang coba diupayakan oleh pemerintah melalui kebijakan Sunset Policy ini dengan diterapkannya sistem self-assessment. Berikut adalah gambaran seberapa besar kontribusi kebijakan Sunset Policy terhadap jumlah Wajib Pajak terdaftar dan penerimaan pajak di KPP Pratama Tangerang Barat, yang disajikan secara berturut-turut dalam tabel 4.5, dan tabel 4.6. Tabel 4.5 Tingkat Perbandingan Jumlah NPWP Dengan Jumlah Penduduk di Wilayah Kerja KPP Pratama Tangerang Barat per November 2008 s.d.bulan Februari 2009 Tahun
Jumlah NPWP
Jumlah Penduduk
Perbandingan (%)
591.467
Perbandingan (Dalam Angka) 0,135216
2008
79.976
s.d. Feb 2009
86.751
607.775
0,142735
14,27%
13,52%
Sumber: Hasil Olahan Penulis *Ket: Data jumlah penduduk diperoleh dari Kepala Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Tabel
tersebut
di
atas
menggambarkan
peningkatan
jumlah
persentase
perbandingan antara jumlah Wajib Pajak pemilik NPWP dengan jumlah penduduk yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat pada tahun 2008, sampai dengan bulan Februari 2009, yakni 13,52%, dan 14,27%. Apabila dibandingkan dengan 73
pencapaian Nasional menggunakan cara perbandingan yang sama, dimana pada tahun 2008 sampai dengan bulan Februari 2009 secara akumulatif lebih kurang terdapat 12.035.128 NPWP atau mencapai sekitar 5,09% dari total jumlah penduduk Indonesia yang berjumlah 236,4 juta orang maka pencapaian jumlah Wajib Pajak terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat hingga bulan Februari 2009 yang mencapai 14,27% terhadap total jumlah penduduk dapat dikatakan sudah sangat baik. Selain itu, berdasarkan data yang diperoleh dari Kepala Seksi Catatan Sipil Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tangerang bahwa hingga bulan Februari 2009 terdapat 161.229 Kepala Keluarga (KK) di 6 (enam) kecamatan yang masuk dalam wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat. Apabila diasumsikan setiap 1 (satu) keluarga memiliki 1 (satu) NPWP dengan penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), maka seharusnya Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat adalah lebih kurang sebanyak 161.229 NPWP. Dengan demikian pencapaian sebanyak 86.751 NPWP hingga bulan Februari 2009 atau selama masa pelaksanaan Sunset Policy terhadap jumlah KK tersebut sudah cukup baik, yakni mencapai 53,81%. Tabel 4.6 Tingkat Perbandingan Jumlah Penerimaan Sunset Policy Dengan Jumlah Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2008 di KPP Pratama Tangerang Barat Penerimaan Sunset
Realisasi Penerimaan
Policy (Rp.)
Pajak Penghasilan (Rp.)
5.990.905.905
185.386.870.005
Perbandingan (%)
3,23%
Sumber: Hasil Olahan Penulis Atas penyampaian SPT Tahunan PPh secara keseluruhan dalam rangka Pasal 37A UU KUP, terlihat bahwa kesadaran para Wajib Pajak untuk melunasi kekurangan pajak 74
mereka untuk tahun 2007 dan sebelumnya, hanya memberikan kontribusi sebesar 3,23% dari total penerimaan pajak penghasilan neto tahun 2008 sebesar Rp 185.386.870.005. Dengan demikian, dari angka persentase tersebut sangat jelas bahwa kontribusi yang diberikan dari penerimaan Sunset Policy terhadap total penerimaan pajak penghasilan tahun 2008 di KPP Pratama Tangerang Barat sangat kecil. Jika mengacu pada tabel 4.2, 4.3, dan 4.4 sebagaimana dijelaskan sebelumnya, maka rendahnya tingkat persentase penerimaan dari Sunset Policy disebabkan karena masih rendahnya tingkat kesadaran para Wajib Pajak, khususnya para Wajib Pajak Orang Pribadi yang tergolong sebagai Wajib Pajak baru di wilayah kerja KPP Pratama Tangerang Barat, untuk memenuhi kewajiban perpajakan mereka setelah memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Dari total peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar hingga bulan Februari 2009 yang mencapai jumlah 36.543
Wajib Pajak
dibandingkan tahun 2007 sebelum pelaksanaan Sunset Policy, hanya terdapat total 591 SPT Tahunan PPh dalam rangka Sunset Policy yang disampaikan oleh para Wajib Pajak baru atau sebesar 1,62% nya saja. Sehingga konstribusi penerimaan pajak penghasilan yang dihasilkan dari pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat sebagian besar berasal dari penerimaan pembetulan SPT Tahunan PPh yang disampaikan oleh para Wajib Pajak yang terdaftar sebelum tahun 2008. Dan berdasarkan tabel 4.3 dan 4.4 tersebut juga terlihat bahwa dalam hal keseluruhan penerimaan Pajak Penghasilan dari Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat, penerimaan pajak dari Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki kontribusi yang lebih besar, yakni mencapai Rp. 4.256.152.272 atau sebesar 71,04% dari total penerimaan Sunset Policy. 75
Tingginya jumlah penerimaan pajak dari pembetulan SPT Tahunan PPh menunjukkan suatu indikasi bahwa para Wajib Pajak mulai mau melakukan keterbukaan mengenai jumlah penghasilan, harta, dan kewajiban mereka yang sebenarnya. Sedangkan masih rendahnya tingkat kesadaran para Wajib Pajak yang tergolong sebagai Wajib Pajak baru, untuk melunasi utang pajak dan menyampaikan SPT Tahunan PPh mereka dengan baik dan benar karena pada umumnya alasan masyarakat mau mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP selama pelaksanaan Sunset Policy lebih didasarkan pada keinginan untuk memanfaatkan beberapa fasilitas yang diberikan oleh pemerintah bagi para pemilik NPWP, seperti adanya pembebasan fiskal, dan lain sebagainya. Sehingga mereka masih mengabaikan kewajiban yang harus dipenuhi setelah memiliki NPWP, yakni melunasi utang pajak dan menyampaikan SPT. Ketentuan mengenai pemberian fasilitas perpajakan melalui Sunset Policy sebagaimana diatur dalam Pasal 37A UU KUP (UU Nomor 28 Tahun 2007) yang berlaku selama 1 (satu) tahun dan diperpanjang hingga tanggal 28 Februari 2009 pada dasarnya memiliki tujuan utama untuk menghasilkan tambahan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan pajak (voluntary tax compliance). Mengamati penjelasan secara keseluruhan pada bab ini, maka tambahan penerimaan pajak yang diperoleh di KPP Pratama Tangerang Barat dari hasil pelaksanaan Sunset Policy, mulai dari tanggal 1 Januari 2008 sampai dengan 28 Februari 2009, kontribusinya masih sangat kecil. Sehingga dari segi kuantitatif penerimaan pajak, pelaksanaan Sunset Policy di KPP Pratama Tangerang Barat dapat dikatakan kurang berhasil. Akan tetapi, apabila jumlah Wajib Pajak terdaftar digunakan sebagai salah satu indikator tingkat kepatuhan pajak, maka KPP Pratama Tangerang Barat cukup berhasil 76
mengupayakan peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar melalui program Sunset Policy ini. Oleh karena itu, setelah pelaksanaan Sunset Policy ini diharapkan adanya penegakan hukum setelah Sunset Policy (post-amnesty enforcement) dan pelaksanaan administrasi perpajakan (tax administration) yang lebih baik. Hal tersebut agar para Wajib Pajak yang terdaftar di KPP Pratama Tangerang Barat memenuhi segala kewajiban perpajakannya sebagaimana dibebankan oleh Undang-Undang Perpajakan.
77
