JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017
ANALISIS KEPATUHAN WAJIB PAJAK ORANG PRIBADI BERKAITAN DENGAN ADANYA KEBIJAKAN PENGHAPUSAN SANKSI PAJAK Istiqomah Prodi Akuntansi Universitas Negeri Yogyakarta
[email protected] Abstrak: Analisis Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kepatuhan WPOP Usaha sebelum dan sesudah berlakunya penghapusan sanksi pajak tahun 2014 – 2015. Metode pengumpulan data dengan teknik dokumentasi. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan rasio kepatuhan wajib pajak pada tahun 2014-2015. Uji statistik menggunakan Uji Beda Sampel Berpasangan (Paried Sample t-Test). Hasil penelitian menunjukkan jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan tidak tepat waktu mengalami peningkatan dari tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015 sebesar 9,01%. Jumlah kepatuhan WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan mengalami penurunan dari tahun 2014 sebesar 61,01% kemudian tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil Uji Beda Berpasangan (Paried Sample t-Test) tidak terdapat perbedaan antara sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan penghapusan pajak, yaitu hasil (-3,295 < 4,303) jadi hasil hipotesis ditolak. Kata kunci: Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi, Penghapusan Sanksi Pajak Abstract: An Analysis of Individual Taxpayer Compliance in Relation oo the Policy on The Elimination of Tax Administrative Sanctions. This study aimed to investigate the compliance of individual taxpayers with business before and after the policy on the elimination of tax administrative sanctions applied in 2014 -2015. The data were collected through documentation. They were analyzed by means of the ratio of taxpayer compliance in 2011-2015. The statistical test was the paired samples t-test. The results of the study showed that the amount of the compliance of individual taxpayers with business submitting annual tax notifications on time increased in 2014 by 30,00% and in 2015 by 32.20%. The amount of the compliance of individual taxpayers with business submitting annual tax notifications not on time increased in 2014 by 9,00% and in 2015 by 9.01%. The amount of the compliance of individual taxpayers with business not submitting annual tax notifications decreased in 2014 by 61.01% and in 2015 by 58.78%. The results of the paired samples t-test showed that there was not has a difference between the compliance before and after the application of the policy on the elimination of tax administrative sanctions, indicated by tobserved (-3.295 < 4.303), so that the hypothesis was rejected. Keywords: Compliance of Individual Taxpayers, Elimination of Tax Administrative Sanctions
81
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017
dalam
PENDAHULUAN Secara umum pajak adalah pungutan
yang
peraturan berlaku.
perundang-undangan Adanya
sistem
dari masyarakat oleh negara (pemerintah)
assessment
berdasarkan undang-undang yang bersifat
administrasi perpajakan akan semakin
dapat dipaksakan dan tergantung oleh
efisien dan tidak berbelit-belit. Sehingga
yang wajib membayarnya dengan tidak
tugas
mendapatkan prestasi kembali (kontra
semakin rapi dan terstruktur dengan baik.
prestasi/balas jasa) secara langsung, yang
Sebagai upaya untuk melakukan terobosan
hasilnya digunakan untuk membiayai
khusus
pengeluaran
pendapatan perpajakan.
negara
penyelenggaraan
dalam
pemerintah
diharapkan
self
administrasi
dalam
pelaksanaan
perpajakan
menggali
akan
potensi
dan
Pemerintah secara berkelanjutan
pembangunan, Marihot (2013:7). Hal ini
mengeluarkan kebijakan dalam rangka
menunjukkan
penerimaan
bahwa
pajak
adalah
pajak,
baik
pembayaran wajib pajak yang dikenakan
ekstensifikasi
berdasarkan undang-undang yang tidak
Ekstensifikasi berfokus pada program
dapat dihindari bagi yang berkewajiban
peningkatan
jumlah
WP
terdaftar.
dan
Intensifikasi
mengacu
pada
perluasan
bagi
mereka
yang
tidak
mau
maupun
secara
intensifikasi.
membayar pajak dapat dilakukan paksaan.
objek pajak yang dapat dikenakan. Salah
Dengan demikian, akan terjamin bahwa
satu
kas negara akan selalu berisi uang pajak.
dibidang perpajakan adalah pelaksanaan
Peraturan
perundang-undangan
kebijakan
penghapusan
terbaru
sanksi
pemerintah
pajak.
Program
perpajakan selalu mengalami perubahan,
menekankan pada aspek penghapusan
tetapi tidak merubah ciri dan corak sistem
sanksi administrasi pajak dan diharapkan
pemungutan pajak yang berlaku, yaitu
dapat mendorong WP untuk memenuhi
sistem self assessment, yang artinya Wajib
kewajiban perpajakan.
Pajak
(WP)
diwajibkan
menghitung,
Kebijakan
Penghapusan
Sanksi
memperhitungkan, dan membayar sendiri
Pajak berlaku di tahun 2015. Pemerintah
jumlah pajak yang seharusnya terhutang
berusaha
sesuai
kebijakan
dengan
ketentuan
peraturan
menyampaikan Penghapusan
peraturan
Sanksi
Pajak
perundang-undangan pajak yang berlaku.
melalui sosialisasi media masa atau media
WP
melaporkan
elektronik. Pemerintah berharap pesan
secara teratur jumlah pajak yang terhitung
yang disampaikan dapat diterima oleh
dan yang dibayar sebagaimana ditentukan
masyarakat, khususnya WP yang belum
berkewajiban
untuk
82
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 taat perpajakan. Kenyataannya informasi
maka tidak perlu lagi menyampaikan SPT
peraturan Kebijakan Penghapusan Sanksi
Tahunan. Perorangan di Bantul yang
Pajak tidak sepenuhnya dapat diterima
terdaftar WP dan terdata di lembaga
oleh masyarakat. Jumlah WP yang tidak
perpajakan sekitar 90.000 Wajib Pajak.
mau membayar atau menyampaikan Surat
Namun,
Pemberitahuan
melakukan
(SPT)
Tahunan
masih
banyak.
dari
angka
tersebut
pembayaran
pajak
yang sekitar
30.000.
Kewajiban perpajakan tidak hanya
Daerah Bantul termasuk daerah yang
mendaftarkan diri sebagai WP, tetapi
berpotensi berpenghasilan pajak tinggi.
kewajiban perpajakan yaitu menghitung,
Dilihat dari segi pendidikan yang sudah
membayar dan menyampaikan pajaknya.
baik. Pendidikan menjadi jembatan antara
Kewajiban tersebut harus menghitung dan
WP dengan pendapatan pajak. Semakin
memperhitungkan dengan baik dan benar,
berpendidikan tinggi maka akan semakin
kemudian membayar dan menyampaikan
sadar WP yang mengerti pentingnya pajak.
SPT tepat waktu. Kewajiban DJP adalah
Dilihat dari segi pekerjaan juga Daerah
mengawasi
Bantul sudah maju, karena kebanyakan
kegiatan
penelitian,
pemeriksaan dan penyidikan tindak pidana
dari
agar WP selalu patuh. Upaya untuk terus-
bekerja, baik sebagai PNS maupun Swasta.
menerus mengawasi merupakan potensi
Potensi pendapatan pajak untuk Daerah
untuk mendapatkan kepatuhan WP.
Bantul sangat tinggi tetapi realisasi yang
Kepatuhan WP dalam melakukan menyampaikan
SPT
Tahunan
belum
penduduk
Bantul
banyak
yang
terjadi sampai tahun 2015 masih dikatakan rendah, mengingat dari jumlah wajib pajak
sepenuhnya dilaksanakan dengan baik.
yang
Kondisi
bahwa
melaporkan pajaknya. Penerimaan oajak
kewajiban
pada tahun 2015 ditargetkan sebesar Rp
yang
pelaksanaan
menunjukkan pemenuhan
berkewajiban
750
Tahunan adalah masih banyaknya WP
Desember tercapai sekitar Rp 635 Miliar
yang
atau 85%, (Bisnis.com, 7 Januari 2016)
sepenuhnya
sadar
akan
Namun,
hingga
dan
perpajakan dalam hal penyampaian SPT
belum
Miliar.
membayar
pentingnya menyampaikan SPT Tahunan,
METODE PENELITIAN
masih
Jenis Penelitian
banyaknya
WP
yang
telah
membayarkan
pajak
tetapi
tidak
menyampaikan
SPT
Tahunan.
WP
Penelitian penelitian
ini
deskriptif
akhir
menggunakan kualitatif,
yaitu
beranggapan ketika sudah membayarkan
penelitian yang dilakukan pada kondisi
pajak kemudian untuk SPT Tahunan nihil
objek 83
yang
alamiah
tanpa
adanya
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 manipulasi,
dimana
peneliti
sebagai
Teknik Analisis Data
instrumen kunci, Sugiyono (2010:14).
1. Analisis
Penelitian ini lebih menitikberatkan pada
Sebelum
penelitian lapangan, karena penelitian ini
Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014
dilakukan
a. Rasio
dengan
cara
berhubungan
langsung dengan objek pnelitian.
ini
Wajib
Berlakunya
Kepatuhan
Pajak
Kebijakan
Wajib
Pajak
Tepat Waktu Peraturan
Waktu dan Tempat Penelitian Penelitian
Kepatuhan
dilaksanakan
di
Keuangan
Menteri
Republik
Indonesia
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul.
No:74/PMK.03/2012
Waktu yang digunakan penelitian yaitu
bahwa Wajib Pajak disebut Wajib
pada bulan Maret – April 2016.
Pajak patuh apabila memenuhi
Objek dan Subjek Penelitian
beberapa
Subjek dalam penelitian ini adalah Wajib
Pajak
Orang
Pribadi
mengatur
persyaratan,
salah
satunnya adalah tepat waktu dalam
yang
menyampaikan SPT. Wajib Pajak
Mempunyai Usaha. Objek penelitian ini
yang patuh adalah Wajib Pajak
adalah Kepatuhan Wajib Pajak Orang
yang melaksanakan kewajibannya
Pribadi Setelah Berlakunya Kebijakan
sesuai dengan ketentuan peraturan
Penghapusan Sanksi Pajak.
perundang-undangan perpajakan.
Metode Pengumpulan Data Data
dalam
penelitian
ini b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak
dikumpulkan dengan teknik dokumentasi
Tepat Waktu
dan wawancara. Data yang dibutuhkan
Jumlah
meliputi jumlah data WPOP Usaha yang
SPT
Tahunan
menyampaikan SPT Tahunan dan jumlah
WPOP
WPOP terdaftar di KPP Pratama Bantul
perhitungan
tahun 2014 sampai dengan tahun 2015.
Tahunan WPOP yang tidak tepat
Peneliti menggunakan wawancara tidak
waktu yaitu: disampaikan lebih
terstruktur, peneliti tidak menggunakan
dari tiga bulan setelah akhir Tahun
pedoman
Pajak. Perhitungan ini dilakukan
wawancara
atau
secara
WPOP
besar
permasalahan
Usaha,
Penghapusan
permasalah Sanksi
ini
adalah
SPT
untuk Tahun 2014.
sistematis, pedoman peneliti berupa garisgaris
yang digunakan dalam
Kepatuhan Kebijakan
Pajak,
c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak
dan
Menyampaikan SPT Tahunan
Penyampaian SPT Tahunan. 84
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 Jumlah WPOP menyampaikan
yang tidak
ini adalah SPT Tahunan WPOP
Tahunan
yang tidak tepat waktu yaitu:
ini
adalah
disampaikan lebih dari tiga bulan
jumlah
WPOP
setelah
SPT
dalam
perhitungan
selisih
antara
akhir
Tahun
Pajak.
terdaftar yang wajib SPT Tahunan
Perhitungan ini dilakukan untuk
dengan jumlah seluruh penerimaan
Tahun 2015.
SPT Tahunan WPOP selama satu tahun. c. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak Menyampaikan SPT Tahunan 2. Analisis
Kepatuhan
Wajib
Jumlah WPOP yang tidak
Pajak
menyampaikan
Berkaitan dengan Adanya Kebijakan Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015 a. Rasio
Kepatuhan
Wajib
Pajak
SPT
dalam
perhitungan
selisih
antara
Tahunan ini
adalah
jumlah
WPOP
terdaftar yang wajib SPT Tahunan
Tepat Waktu
dengan jumlah seluruh penerimaan
Peraturan Menteri Keuangan Republik
Indonesia
No:74/PMK.03/2012
mengatur
SPT Tahunan WPOP selama satu tahun.
bahwa Wajib Pajak disebut Wajib Pajak patuh apabila memenuhi beberapa
persyaratan,
salah
3. Uji Beda Sampel Berpasangan (Paired Sampel t-Test)
satunnya adalah tepat waktu dalam
Paried Sampel t-Test digunakan
menyampaikan SPT. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak
untuk
menguji
yang melaksanakan kewajibannya
berpasangan,
dua apakah
sampel
yang
keduanya
mempunyai rata-rata yang secara nyata
sesuai dengan ketentuan peraturan
berbeda atau tidak.
perundang-undangan
Hipotesis :Terdapat perbedaan antara
perpajakan
kepatuhan wajib WPOP Usaha berkaitan dengan adanaya
b. Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak
kebijakan
penghapusan sanksi pajak.
Tepat Waktu
Menentukan kriteria pengujian
Jumlah SPT Tahunan WPOP
Ho diterima apabila t_tabel> t_hitung
yang digunakan dalam perhitungan 85
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 Ho ditolak apabila t_hitung≤ t_tabel
Analisis
Kepatuhan
Wajib
Pajak
Berkaitan dengan Adanya Kebijakan HASIL
PENELITIAN
DAN
PEMBAHASAN
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat
Tabel 3. Jumlah WPOP Usaha yang menyampaikan SPT Tahunan Tahun 20142015 Bulan Tahun 2014 2015 232 312 Januari 527 780 Februari 1.348 1.509 Maret 342 375 April 75 65 Mei 62 12 Juni 37 24 Juli 54 31 Agustus Bulan Tahun 2014 2015 15 75 September 18 51 Okrober 20 75 November 9 20 Desember Jumlah 2.739 3.329 Sumber: Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul Tabel 4. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan Tepat Waktu, tidak Tepat Waktu dan tidak Melapor Tahun
Tepat Tidak Waktu Tepat Waktu
Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2014
Tidak Jumlah Melaporka WPOP n Usaha Terdaftar
Waktu Tabel 5. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahuanan Tepat Waktu Tahun 2014 Bulan Januari
WPOP Tepat Waktu 232
Rasio % 3,30
Februari
527
7,50
Maret
1.348
19,19
Jumlah
2.107
30,00
Sumber: Data Diolah Hasil
2.107
632
4.285
7.024
2015
2.601
728
4.748
8.077
tabel
diatas
menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang menyampaikan SPT tepat waktu mengalami perubahan. Rasio kepatuhan WP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan sebanding dengan pertambahan jumlah WPOP Usaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Jumlah WPOP Usaha tepat waktu sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak
tahun 2014
sebanyak 2.107 dengan rasio kepatuhan WP sebesar 30,00%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar 19,19% pada bulan Maret.
2014
hitung
Sumber : Seksi Pengolahan Data dan Informasi KPP Pratama Bantul
86
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak tepat Waktu
Tabel 7. Jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2014 Tahun
WPOP Terdaftar
WPOP tidak Melapork an
Rasio %
2014
7.024
4.285
61,01
Tabel 6. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2014 Bulan
WPOP tidak
Rasio
Tepat Waktu
%
April
342
4,87
Mei
75
1,07
Juni
62
0,88
Juli
37
0,53
Agustus
54
0,77
sebanyak 4.285 dengan persentase rasio
September
15
0,21
kepatuhan WP sebesar 61,01%.
Okrober
18
0,26
Analisis
November
20
0,28
Berkaitan dengan Adanya Kebijakan
Desember
9
0,13
632
9,00
Jumlah
Sumber: Data Diolah Hasil perhitungan tabel
menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan
perhitungan
tabel
menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang tidak tepat waktu SPT
Tahunan
Bulan
2014
selalu
mengalami perubahan. Jumlah WPOP Usaha
tidak
tepat
waktu
Wajib
Pajak
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak Tepat Waktu Tabel 5. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahuanan Tepat Waktu Tahun 2014
menyampaikan
tahun
Kepatuhan
Penghapusan Sanksi Pajak Tahun 2015
Sumer : Data Diolah Hasil
diatas
sebelum
berlakunya penghapusan sanksi
Januari
WPOP Tepat Waktu 312
Rasio % 3,86
Februari
780
9,66
Maret
1.509
18,68
Jumlah
2.601
32,20
Sumber: Data Diolah
pajak
tahun 2014 sebanyak 632 dengan rasio
Hasil
hitung
tabel
diatas
kepatuhan WP sebesar 9,00%. Rasio
menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP
Kepatuhan WP paling tinggi sebesar
yang menyampaikan SPT tepat waktu
4,87% pada bulan Maret.
mengalami perubahan. Rasio kepatuhan
Rasio
Kepatuhan
Wajib
Menyampaikan SPT Tahunan
Pajak
tidak
WP yang melaporkan SPT Tahunan tepat waktu mengalami peningkatan sebanding dengan pertambahan jumlah WPOP Usaha yang terdaftar pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Jumlah WPOP Usaha tepat waktu sebelum berlakunya 87
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 penghapusan sanksi pajak
tahun 2014
sebanyak 2.107 dengan rasio kepatuhan
Tabel 7. Jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan Tahun 2015 Tahun
WPOP Terdaftar
WPOP tidak Melapork an
Rasio %
2014
8.077
4.748
58,78
WP sebesar 32,20%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar 18,68% pada bulan Maret.
Sumber: Data Diolah
Rasio Kepatuhan Wajib Pajak tidak tepat
Hasil
Waktu Tabel 6. Jumlah WPOP Usaha yang Menyampaikan SPT Tahunan tidak Tepat Waktu Tahun 2015 Bulan
WPOP tidak
Rasio %
tabel
diatas
menunjukkan bahwa jumlah WPOP Usaha yang tidak menyampaikan SPT Tahunan sebanyak 4.748 dengan persentase rasio kepatuhan WP sebesar 58,78%.
Tepat Waktu April
375
4,64
Mei
65
0,80
Juni
12
0,15
Juli
24
0,30
Agustus
31
0,38
September
75
0,93
Okrober
51
0,63
November
75
0,93
Desember
20
0,25
728
9,01
Jumlah
perhitungan
Uji Beda Sampel Berpasangan (Paired Sampel t-Test) Tabel 11. Output Paried Sampel t-Test Mean
Tahun 2014 P Pair 1 Tahun 2015
N
702,33 3 33 867,00 3 00
N
Pair 1
Sumer : Data Diolah
Tahun 2014 & Tahun 2015
3
Std. Std. Error Deviati Mean on 578,29 333,876 087 39 603,22 348,271 384 45
Correl ation 0,990
Sig.
0,089
Hasil perhitungan tabel menunjukkan bahwa rasio kepatuhan WP yang tidak Paired Differences
tepat waktu menyampaikan SPT Tahunan
Mea n
tahun 2014 selalu mengalami perubahan.
Std. Devi atio n
Std. Error Mean
Jumlah WPOP Usaha tidak tepat waktu sebelum berlakunya penghapusan sanksi pajak tahun 2014 sebanyak 632 dengan
P Tahun P -164, 86, 2014 – 49, ai 6666 5582 Tahun 97444 r 7 7 2015 1
rasio kepatuhan WP sebesar 9,01%. Rasio Kepatuhan WP paling tinggi sebesar
t df
d ig. (2taile d)
9 5% Confidence Interval of the Difference Lowe Uppe r r -379, 50, 6893 3559 2 9
3,29 5
2
2 0,08 1
Sumber : Data Diolah
4,64% pada bulan Maret. Rasio
Kepatuhan
Wajib
Menyampaikan SPT Tahunan
Pajak
Hasil tabel diatas menunjukkan
tidak nilai
t_hitung=-3,295<4303
sehingga
penelitian ini tidak berhasil atau ditolak. 88
S
,
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 Hal ini berarti bahwa tidak terdapat
yang melakukan pelangaran. Peraturan
perbedaan antara kepatuhan WPOP Usaha
penghapusan sanksi pajak berlaku 1 (satu)
yang menyampaikan SPT Tahunan antara
tahun,
sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan
disayangkan ketika WP yang belum benar
penghapusan sanksi pajak di Kantor
dalam melaporkan pajak atau WP yang
Pelayan Pajak Pratama Bantul.
belum aktif tidak memanfaatkan peraturan
Pembahasan
tersebut.
Hasil
pengujian
yaitu
tahun
2015.
Sehingga
hipotesis
Hasil penelitian ini menunjukkan
menggunakan Uji Statistik Beda Sampel
bahwa penerapan kebijakan penhapusan
Berpasangan tidak terdapat perbedaan
sanksi pajak belum berhasil menjadi solusi
antara WPOP Usaha sebelum dan sesudah
untuk meningkatkan kepatuahan WPOP
berlakunya kebijakan penghapusan sanksi
khususnya WPOP Usaha. Kemudahan-
pajak Tahun 2014-2015 pada Kantor
kemudahan yang diberikan DJP ternyata
Pelayanan Pajak Pratama Bantul. Hasil
belum mampu meningkatkan kepatuhan
yang diperoleh dari t_hitung sebesar -
WPOP Usaha yang menyampaikan SPT
3,295 dengan ketentuan t_tabel sebesar
Tahunan tepat waktu. Dibuktikan dari
4,303 sehingga diperoleh t_hitung lebih
hasil uji beda sampel berpasangan antar
kecil dari t_tabel dan hasil hipotesis
sebelum dan sesudah berlakunya kebijakan
ditolak.
penghapusan sanksi pajak.
DJP mengeluarkan kebijakan baru
Salah
satu
faktor
berupa kebijakan penghapusan sanksi
mempengaruhi
pajak dengan tujuan untuk meningkatkan
sanksi pajak belum berhasil untuk daerah
pelayanan
WPOP
Bantul yaitu kesadaran Wajib Pajak.
maupun WP Badan dalam melaksanakan
Menurut Kepala Seksi Pengolahan Data
kewajiban
satu
dan Informasi ada sebagian WP yang telah
kewajiban WP adalah menyampaikan SPT
membayarkan pajak, tetapi WP tidak
Tahunan sebelum jatuh tempo yang telah
menyampaikan SPT Tahunan. Sedikit atau
ditentukan. Kebijakan penghapusan sanksi
banyak WP yang telah membayar pajak
pajak memberikan keuntungan kepada WP
dan tidak menyampaikan SPT Tahunan,
yang belum aktif serta WP yang belum
tetap akan mengurangi jumlah kepatuhan
tepat dalam melaporankan pajak ditahun
WPOP Usaha pada Kantor Pelayanan
sebelumnya. Sanksi bunga sebesar 2%
Pajak
(dua persen) atau denda penyampaian SPT
dikatakan
kepada
WP
perpajakan.
baik
Salah
Tahunan akan dihapuskan di tagihan WP 89
kebijakan
yang
Pratama patuh
Bantul. yaitu
penghapusan
Kriteria
WP
WP
yang
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 menghitung,
membayar,
dan
menyampaikan SPT tepat waktu.
sebesar 61,01% dan tahun 2015 sebesar 58,78%. Hasil yang diperoleh dari rasio kepatuhan
wajib
pajak
SIMPULAN DAN SARAN
penghapusan
Simpulan
meningkatkan WPOP Usaha untuk aktif
a. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT
Tahunan
tepat
waktu
setelah
berlakunya kebijakan penghapusan sanksi
sanksi
kebijakan
pajak
berhasil
kembali sebagai wajib pajak, dimana wajib pajak harus melaporkan, membayarkan kemudian melaporkan SPT Tahunan.
pajak bertambah sebanyak 494, dari tahun
d. Hasil statistik menggunakan uji beda
2014 diperoleh 2.107 dan ditahun 2015
berpasangan dapat disimpulkan bahwa
sebanyak 2.601. Rasio kepatuhan WPOP
tidak terdapat perbedaan antara sebelum
Usaha tepat waktu setelah berlakunya
dan
penghapusan
meningkat
penghapusan sanksi pajak di Kantor
sebesar 2,20%, pada tahun 2014 sebesar
Pelayanan Perpajakan Pratama Bantul. Hal
30,00% dan tahun 2015 sebesar 32,20%.
ini
sanksi
pajak
b. Jumlah WPOP Usaha yang melaporkan SPT Tahunan tidak tepat waktu setelah
sesudah
berlakunya
ditunjukkan
dari
kebijakan
hasil
pengujian
hipotesis menggunakan Paired Sample tTest
yang
diperoleh
nilai
dari
adanya kebijakan penghapusan sanksi
sebesar -3,295 dengan ketentuan
pajak bertambah sebanyak 96, yaitu tahun
sebesar 4,303 sehingga diperoleh
2014 sebanyak 632 dan di tahun 2015
lebih kecil dari
dan hasil
sebesar 728. Hasil rasio kepatuhan WPOP Usaha
tidak
tepat
waktu
setelah
berlakunya kebijakan penghapusan sanksi pajak meningkat sebesar 0,01% yaitu tahun 2014 sebesar 9,00% dan tahun 2015
WPOP
Usaha
yang
tidak
melaporkan SPT Tahunan setelah adanya kebijakan
ditolak.
Berarti
Direktorat
Jenderal
Pajak
belum
berhasil
meningkatkan kepatuhan WPOP Usaha melalui peraturan kebijakan penghapusan sanksi pajak.
sebesar 9,01%. c. Jumlah
hipotesis
penghapusan
sanksi
pajak
bertambah sebanyak 463, yaitu diperoleh hasil untuk tahun 2014 sebanyak 4.285 dan tahun 2015 sebanyak 4.748. Tetapi untuk rasio kepatuhan wajib pajak dikatakan menurun sebesar 2,23%, yaitu tahun 2014
Saran a. Direktorat Jendral Pajak harus selalu memberikan sosialisasi kepada masyarakat akan
pentingnya
melaporkan
pajak.
Sosialisasi paling efektif dilakukan dengan eksekusi atau mendatangi warga Bantul yang telah mempunyai usaha sendiri, tanpa memperhatikan besar kecilnya usaha yang 90
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 dimiliki karena banyak sekali UMKM di Bantul yang belum terdaftar sebagai wajib
Ida, Zuraida, dan L.,Y., Hari Sih Advianto. (2011). Penagihan Pajak. Bogor : Ghalia Indonesia.
pajak. b. Setiap Wajib Pajak baru yang telah mendaftarkan
diri
langsung
diberikan
penjelasan mengenai hak dan kewajiban sebagai Wajib Pajak, tidak hanya dalam bentuk CD atau hard-copy tetapi harus diberikan penjelasan secara lisan. Agar Wajib Pajak memahami
betul
peran
sebagai Wajib Pajak yang patuh sesuai dengan UU perpajakan. c. Aparatur perpajakan harus mengawasi wajib pajak ketika wajib pajak mulai lalai dalam membayarkan maupun melaporkan pajakanya, dengan cara selalu memberikan peringatan kepada wajib pajak yang telat dalam membayar ataupun menyampaikan SPT Tahunan. Surat teguran, sebaiknya segera sesudah WP lalai tanpa harus
Imam, Ghozali. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IBM SPSS 19. Semarang:Undip. Incuna, Surawijaya. (2015). “Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015” Artikel. Diunduh dari pajaktaxes.blogspot.com/2015/05/pe ngurangan-atau-penghapusansanksi.html?m=1 pada hari Senin, 19 Oktober 2015. Jonathan, Sarwono. (2006). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif. Yogyakarta:Graha Ilmu. Liberti, Pandiangan. (2014). Administrasi Perpajakan. Jakarta: Erlangga Mardiasmo. (2011). Yogyakarta: Andi Offset.
Perpajakan.
Rimsky, K. Judisseno. (2005). Pajak dan Strategi Bisnis. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
menunggu tahun-tahun berikutnya. DAFTAR PUSTAKA Abdul, Rahman. (2010). Administrasi Perpajakan. Bandung : Nuansa. Herry, Purwono. (2010). Dasar-dasar Perpajakan dan Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga. Eprints. “Bab II kajian Teori”. Artikel. Diunduh dari http://eprints.uny.ac.id/7889/3/BAB %202-09409134015.pdf pada hari Sabtu, 31 Oktober 2015. Erly, Suandy. (2013). Hukum Pajak. Jakarta: Salemba Empat.
Robinson, Taligan. (2008). Perencanaan Pembangunan Wilayah. Jakarta: Sinar Grafika Offser. Pahala, Marihot, Siahaan. (2013). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Jakarta: Rajawali Pers. Siti, M., Haris, W. dan Intan, Immanuel. (2014) Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Untuk Membayar Pajak Orang Pribadi yang Melakukan Pekerjaan Bebas (Studi pada KPP pratama Kota Madiun). Jurnal. Siti, Resmi. (2011). Perpajakan. Jakarta : Salemba Empat.
91
JURNAL NOMINAL / VOLUME VI NOMOR 1 / TAHUN 2017 Sugiyono.
(2010). Metode Penelitian Bisnis. Bandung: Alfabeta.
Suwanto, Dian, Pranoto. (2015). “Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Tahun 2015”. Artikel. Diunduh dari http://www.jtanzilco.com/blog/detail /137/slug/pengurangan-ataupenghapusan-sanksi-administrasitahun-2015-tax-amnesty pada hari Kamis, 29 Oktober 2015. Wikipedia. (2013). “Kepatuhan”. Artikel. Diunduh dari https://id.wikipedia.org/wiki/Kepatu han pada hari Kamis, 29 Oktober 2015. Yustinus, Prastowo, et al. (2011). Buku Pintar Menghitung Pajak. Jakarta:Raih Asa Sukses.
92
