BAB IV PEMBAHASAN
Dalam bab ini penulis akan membahas mengenai kegiatan penanganan atas kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman. Dalam melaksanakan suatu kegiatan atas penanganan kredit bermasalah diperlukan penerapan, pengembangan, dan peningkatan yang terus-menerus untuk mendapatkan hasil yang baik. Pelaksanaan atas penanganan kredit bermasalah yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman didapatkan melalui beberapa tahapan antara lain adalah mengidentifikasikan permasalah yang terjadi pada debitur, memanggil dan pengurus semua keperluan, dan mengetahui langkah dalam rangka penanganan awal pada kredit bermasalah.
IV.1 Tahap-tahap Audit Operasional Kredit Bermasalah IV.1.1 Survei Pendahuluan (Preliminary Survey) Survei pendahuluan merupakan kegiatan untuk mendapatkan informasi mengenai bagian atau fungsi yang akan diteliti. Survei pendahuluan ini dilakukan untuk mendapatkan hal yang bersifat umum mengenai latar belakang dan operasi kredit bermasalah PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman.
Prosedur pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan untuk melakukan wawancara dan kuesioner antara lain: 1. Mengumpulkan data dan informasi mengenai struktur organisasi perusahaan, uraian tugas pada bagian yang terkait dengan kredit bermasalah. 2. Melakukan daftar pertanyaan kuesioner dan melakukan wawancara dengan pihak yang berwenang terkait dengan kredit bermasalah. 3. Memahami dan menaati peraturan yang berlaku yang dibuat oleh manajemen perusahaan. 4. Mempelajari prosedur kredit bermasalah yang berlaku dalam perusahaan. IV.1.2 Review Terhadap Sistem Pengendalian Manajemen Salah satu tujuan manajemen yang penting dalam setiap tujuan usaha yaitu penanganan, begitu juga dengan proses dari kredit bermasalah. Karena kegiatan ini merupakan penanganan dari kredit bermasalah terhadap debitur. Secar umum pengendalian manajemen yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman adalah sebagai berikut: 1. Pengawasan terhadap syarat administrative dan kelayakan usaha yang harus dipenuhi untuk menyelesaikan kredit bermasalah.
2. Proses analisis dan putusan pemberian atas penanganan kredit bermasalah yang dilakukan secara bertahap oleh pejabat bank yang sesuai dengan kewenangan dan tanggungjawab masing-masing. 3. Pembinaan terhadap kredit bermasalah sampai selesainya kredit bermasalah tersebut. IV.1.3 Audit Lanjutan 1. Mengumpulkan informasi yang cukup kompeten dan relevan serta kemudian memberikan tanggapan dari informasi yang telah diperoleh. 2. Prosedur pemeriksaan termasuk teknik pengujian dan penarikan contohnya yang dipergunakan, dalam hal ini teknik pengujian dan penarikan yang dilakukan dengan diseleksi dan diarahkan sesuai dengan penanganan kredit bermasalah. 3. Setelah informasi yang diperlukan terkumpul, bagian pengawasan kredit menyiapkan kerta kerja audit yang berfungsi membantu dalam pencatatan seluruh aktivitas dari kredit bermasalah. IV.1.4 Pelaporan 1. Tahap
ini
meliputi
kegiatan
mengumpulkan,
menganalisis,
memgindentifikasi dan mendokumentasikan bukti-bukti audit dan informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit.
2. PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman dalam tugasnya membekali dirinya dengan data akuntasi formal, terutama data laporan keuangan atau data laporan pencapaian target dengan lampiran-lampirannya pada posisi terakhir serta posisi periode audit. 3. Setelah melakukan pemeriksaan maka membuat laporan hasil pemeriksaan yang dilakukan disertai rekomendasi. IV.1.5 Tindak Lanjut Pada PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman ini memantau dan menganalisis serta melaporkan perkembangan pelaksanaan tidak lanjut perbaikan yang telah dilakukan oleh auditee dalam hal ini adalah PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman. Tindak lanjut ini meliputi: 1.
Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut Pemantauan ini harus dilakukan untuk mengetahui perkembangan dan mengingatkan auditee bila belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.
2. Analisis kecukupan tindak lanjut Analisis ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana auditee telah melaksanakan perbaikan dan untuk mengetahui apakah terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
3.
Laporan tindak lanjut Bila tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh auditee, maka PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman dapat memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama atau Dewan audit untuk ditindak lanjut.
IV.2 Penyebab Terjadinya Kredit Bermasalah Pada PT. Bank Mandiri Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman Sebab terjadinya kredit bermasalah pada PT. Bank Mandiri di unit kerja Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman adalah sebagai berikut: 1. Debitur mengalami kerugian yang disebabkan kalah bersaing dengan kompetitor lain yang bergerak dibidang industri yang sama sehingga menyebabkan debitur mengalami masalah dalam pembayaran kredit. 2. Terjadi pengelolaan keuangan yang tidak baik dalam suatu perusahaan debitur sehingga menyebabkan pembayaran yang dilakukan debitur mengalami masalah 3. Terjadi perubahan kebijaksanaan perdagangan dalam negri yang menyebabkan perusahaan mengalami gangguan yang dapat menggangu keuangan perusahaan sehingga debitur mengalami masalah dalam pembayaran kredit. 4. Gejolak kondisi moneter internasional yang sering terjadi menyebabkan usaha dari debitur terganggu yang menyebabkan pembayaran yang dilakukan terganggu.
5. Debitur yang melakukan kredit mengalami musibah meninggal dunia namun ahli waris yang ditinggalkan usaha dari debitur tidak dapat melanjutkan usahanya sehingga debitur mengalami masalah pembayaran. Hal ini tidak termasuk debitur membayar lunas setelah perpanjangan jangka waktu kredit yang telah disetujui bank atas permohonan debitur, karena telah terjadi perubahan perjanjian yang disepakati bersama.
IV.3 Penanganan Kredit Bermasalah PT. Bank Mandiri Regional Credit Recovery Wilayah V Jakarta Sudirman Berikut ini merupakan hasil dari wawancara mengenai gambaran penanganan kredit bermasalah yang dilakukan PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Wilayah V Jakarta Sudirman adalah sebagai berikut: 1. Penanganan
kredit
bermasalah
dapat
dilakukan
melalui
pembinaan,
penyelamatan, dan penyelesaian kredit bermasalah. 2. Pembinaan kredit bermasalah, merupakan upaya-upaya yang dilakukan bank dalam rangka pemenuhan kententuan dan syarat-syarat oleh debitur yang tercantum dalam perjanjian kredit. 3. Pembagian kategori golongan berdasarkan tunggakan angsuran bulanan kredit. 4. Strategi penagihan, agar tujuan proses penagihan berjalan lancar maka harus dilakukan hasil yang maksimal, diperlukan prosedur pelaksanaan penagihan terhadapan tunggakan. Debitur yang menunggak akan dapat ditagih dengan sukses hanya berdasarkan strategi tertentu.
5. Penyelamatan kredit, upaya yang dilakukan oleh bank terhadap kredit bermasalah yang masih mempunyai prospek dan kinerja usaha serta kemampuan membayar. 6. Tindakan penyelamatan kredit, yaitu restrukturisasi merupakan perbaikan yang dilakukan oleh bank dalam kegiatan perkreditan terhadap debitur yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya, yaitu penurunan suku bunga kredit, perpanjang jangka waktu kredit atau penjadwal kembali kredit, pemberian keringanan bunga, denda, dan ongkos dalam restrukturisasi, penambahan pemberian nilai agunan kredit. 7. Penyelesaian
kredit
bermasalah,
upaya
yang
dilakukan
bank
untuk
menyelesaikan kredit bermasalah setelah usaha pembinaan dan penyelamatan kredit yang dilakukan. Penyelesaian kredit bermasalah ini dilakukan untuk mencegah risiko bank yang semakin besar serta mendapatkan pelunasan kembali atas kredit tersebut dari debitur. 8. Penyelesaian
kredit
bermasalah
dilaksanakan,
yaitu
pelunasan
kredit,
penggantian debitur oleh pihak ketiga yang selanjutnya menjadi debitur baru, pencairan agunan kredit debitur dalam rangka melunasi kewajiban kredit debitur kepada bank, penjualan dengan cara lelang. 9. Penjualan agunan yang disita Bank Mandiri berupa usaha yang dimiliki debitur yaitu berupa tanah, pabrik, serta jaminan tambahan berupa rumah atau lainnya. Penjualan agunan dilakukan secara lelang, melakukan lelang sukarela yang dilakukan terhadap agunan kredit yang belum atau tidak dilakukan pengikatan
sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lelang eksekusi dilakukan terhadap agunan kredit yang telah dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan untuk pelaksanaannya tidak memerlukan persetujuan debitur atau pemilik agunan. 10. Hapus buku (write off), merupakan tindakan administrative bank untuk menghapus buku kredit bermasalah dari neraca sebesar kewajiban debitur tanpa menghapus hak tagih bank kepada debitur dimaksud dan penghapusan bukuan tersebut tidak diperolehkan untuk diberitahukan oleh debitur. 11. Penanganan hapus buku (write off) kepada debitur, pengadministrasian rekening terhadap fasilitas kredit ke dalam sistem sehingga akivitas keuangan dan datadata dapat tercatat dengan baik, penagihan terhadap debitur terhadap pengawasan posisi kredit atas aktivitas setoran di rekening debitur dan penagihan atas sisa kewajiban debitur.
IV.4 Kuesioner Tahap pengumpulan informasi yang memungkinkan analisis mempelajari sikapsikap, keyakinan, perilaku, dan karakteristik beberapa orang utama di dalam organisasi yang bisa terpengaruh oleh sistem yang diajukan atau oleh sistem yang sudah ada. Dalam pengisian kuesioner yang dilakukan dapat diperoleh informasi kegiatan dalam penanganan kredit bermasalah, penyelamatan kredit bermasalah, dan penyelesaian kredit bermasalah yang merupakan topik utama dalam penulisan skripsi ini.
Pengumpulan
kuesioner
akan
dikatakan
berhasil
apabila
dapat
mengidentifikasikan suatu kegiatan yang memperlihatkan kekuatan dan kelemahan pada kegiatan tersebut. Tahapan pengumpulan kuesioner pada umumnya merupakan studi singkat terhadap apa yang berlangsung pada saat itu, serta membantu dan mengarahkan perhatian penulis pada kejadian kegiatan penting di perusahaan tersebut.
IV.4.1 Daftar Pertanyaan Kuesioner Penulis memperoleh data-data yang berkaitan dengan kinerja manajemen atas kredit bermasalah diperoleh melalui pengisian kuesioner. Selain itu penulis membuat suatu daftar pertanyaan mengenai kinerja manajemen untuk membantu mempermudah dan memperjelas pertanyaan yang bersifat umum dan disertai dengan jawaban yang singkat dari masing-masing pertanyaan. Jawaban
yang
diperoleh
dari
daftar
pertanyaan
tersebut
akan
menggambarkan adanya kemungkinan kekuatan dan kelemahan atas kredit bermasalah yang selama ini ditetapkan oleh perusahaan. Kelemahan yang ditemukan akan memberikan saran-saran untuk adanya suatu perbaikan. Daftar pertanyaan ini untuk evaluasi kinerja PT. Bank Mandiri studi kasus Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman, adalah sebagai berikut:
Tabel IV.1 Daftar Pertanyaan Kredit Bermasalah No.
Daftar
Ya
Pertanyaan Kredit Bermasalah 1.
Apakah kegiatan dan pelaksanaan prosedur pada kredit bermasalah yang telah ditetapkan dan dilaksanakan dengan baik?
2.
Apakah
pelaksanaan
prosedur
kredit
bermasalah yang telah ditetapkan, dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya? 3.
Apakah manajemen memiliki gaya tertentu yang cukup menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif?
4.
Apakah dalam perusahaan memiliki struktur organisasi yang jelas menerangkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing?
5.
Apakah dalam penanganan kredit bermasalah banyak atau dikitnya jumlah karyawan dalam satu
divisi
sudah
dapat
melaksanakan
penaganan kredit bermasalah dengan baik?
Tidak
Keterangan
6.
Apakah terdapat deskripsi tugas karyawan dan kebijakan terkait dalam hubungannya dengan wewenang dan tanggung jawab?
7.
Apakah
manajemen
pemantauan rancangan
untuk dan
melakukan menilai operasi
aktivitas efektivitas
pengendalian
manajemen atas kredit bermasalah? 8.
Apakah program peningkatan kemampuan karyawan telah dilakukan sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan secara efektif dan efisien?
9.
Apakah sejauh ini kebijakan kredit bermasalah telah dilakukan secara efektif dan efisien?
10.
Apakah kebijakan yang dibuat telah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku dan dilaksanakan peninjauan serta revisi secara berkala?
11.
Apakah
kebijakan
yang
dibuat
untuk
melaksanakan kegiatan/aktivitas secara efektif dan efisien? 12.
Apakah kebijakan yang dibuat sesuai aturan kepentingan berbagai pihak dalam perusahaan?
13.
Apakah kebijakan mengenai pengendalian
tugas atas pelaksanaan kredit bermasalah telah ditaati? 14.
Apakah aktivitas kredit bermasalah telah aman dari resiko kecurangan?
15.
Apakah
ada
tindakan
manajemen
yang
dilaksanakan secara intensif untuk mengurangi tindakan kecurangan pegawai yang berbuat tidak jujur? 16.
Apakah
saldo
bermasalah
dalam
yang
pembayaran
ada
dapat
kredit dijamin
perlindungannya dari kemungkinan penipuan? 17.
Apakah dalam kredit bermasalah terdapat resiko kegagalan dalam penagihan kewajiban pembayaran?
18.
Apakah
manajemen
melakukan
kebijakan
resiko atas kemungkinan salah saji pada data atau dokumen pada penagihan kewajiban pembayaran? 19.
Apakah dapat terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran kredit yang dilakukan debitur?
20.
Apakah
dapat
terjadi
keterlambatan
pengiriman surat tagihan kepada debitur yang
dilakukan oleh pihak bank? 21.
Apakah terjadinya tidak terbayarnya penagihan kredit sebagian atau keseluruhan kredit oleh debitur?
22.
Apakah pencapaian target kerja dari debitur yang telah ditetapkan dari awal pemberian kredit?
23.
Apakah adanya keputusan yang dilakukan bukan oleh pemegang kewenangan yang seharusnya?
24.
Apakah penurunan nilai agunan sehingga hasil penjualan
agunan
tidak
sesuai
dengan
kewajiban seharusnya dibayar? 25.
Apakah restruktuasi harus dilakukan dalam menyelesaikan masalah kredit ini?
26.
Apakah lelang harus diperlukan dalam kredit bermasalah ini?
IV.4.2 Hasil dari Kuesioner Hasil yang dilakukan pada saat pengisian kuesioner yang diberikan terhadap sampel 100% dari 10 orang karyawan Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman terhadapat informasi yang didapat mengenai suatu kondisi dan keadaan secara umum, antara lain sebagai berikut: 1. Seluruh kegiatan dan pelaksanaan prosedur penanganan kredit bermasalah yang telah ditetapkan oleh perusahaan dilakukan sesuai dengan standar yang diberikan perusahaan tersebut. 2. Pelaksanaan prosedur kredit bermasalah yang dilakukan telah ditetapkan, dilakukan oleh orang-orang yang ahli dibidangnya dalam penanganan kredit bermasalah. 3. Manajemen juga memiliki gaya tertentu untuk menunjukkan tindakan-tindakan yang kreatif dalam penanganan kredit bermasalah agar para debitur tidak merasa terganggu pada saat penagihan yang dilakukan oleh bank. 4. Perusahaan juga memiliki struktur organisasi untuk menerangkan pembagian tugas, wewenang, dan tanggung jawab dari masing-masing karyawan, agar karyawan tidak bisa menyalahgunakan wewenang yang diberikan. 5. Penanganan kredit bermasalah dalam jumlah karyawan di dalam Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman sudah dilakukan dengan baik dan efektif, karena dapat mengurangi pengeluaran-pengeluaran yang seharusnya tidak perlu dilakukan. 6. Dalam deskripsi tugas karyawan dan kebijakan yang terkait dalam hubungannya dengan wewenang dan tanggung jawab. Karena apabila wewenag dan tanggung
jawab disalah gunakan dalam hal penanganan kredit bermasalah dapat merugikan pihak bank. 7. Manajemen akan melakukan pemantauan untuk menilai efektivitas atas rancangan dan operasi pengendalian manajemen atas kredit bermasalah yang dilakukan oleh manajemen dan karyawan untuk mendapatkan hasil yang maksimal. 8. Program peningkatan kemampuan karyawan dilakukan sesuai dengan kebutuhan perusahaan dalam penanganan kredit bermasalah dan dilakukan secara efektif dan efisien. 9. Kebijakan kredit bermasalah sejauh ini sudah efektif dan efisien, karena efektif dalam penanganan kredit bermasalah ini sudah mencapai target yang diinginkan oleh perusahaan dan efisien yang dilakukan pada tanggung jawab, wewenang, dan tugas sudah dilakukan dengan baik dalam penanganan kredit bermasalah ini. 10. Kebijakan yang dibuat pasti sudah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang ada. Apabila perundang-undangan terjadi perubahan maka peraturan akan dilakukan revisi untuk menyesuaikan peraturan yang berlaku. 11. Kebijakan yang dibuat untuk melaksanakan secara efektif dan efisien agar pelaksanaan penanganan kredit bermasalah bisa berjalan dengan baik. 12. Kebijakan akan dibuat untuk kepentingan dari berbagai pihak yang terkait dalam perusahaan sesuai aturan yang ada. 13. Kebijakan yang yang dibuat atas penanganan kredit bermasalah sudah ditaati sesuai peraturan yang ada, karena kebijakan dibuat untuk ditaati oleh pihak-pihak yang terkait dalam kredit bermasalah ni.
14. Aktivitas dari kredit bermasalah sudah aman dari risiko kecurangan, karena setiap terjadi transaksi selalu di kontrol dan dicatat dibagian dimana transaksi itu terjadi. 15. Manajemen akan mengurangi tindakan kecurangan karyawan yang berbuat tidak jujur, karena manajemen akan selalu melakukan kontrol kepada karyawan. 16. Dalam saldo pembayaran kredit bermasalah akan dapat dijamin perlindungan dari kemungkinan penipuan, karena pembayaran yang dilakukan debitur langsung ditransfer ke rekening Bank Mandiri jadi dapat mengurangi penipuan yang dilakukan. 17. Kredit bermasalah dapat risiko kegagalan dalam proses penagihan pembayaran pada debitur, karena debitur pasti beralasan dalam proses penagihan pembayara ini. 18. Manajemen tidak akan mengambil risiko atas kemungkinan salah saji pada data dan dokumen pada saat penagihan pembayaran berlangsung, karena akan berisiko atas kesalahan yang terjadi dalam hal ini yang akan merugikan beberapa pihak. 19. Dapat terjadi keterlambatan atau gagal pembayaran kredit yang dilakukan debitur, karena bank beranggapan bahwa debitur akan membayar tepat waktu. 20. Keterlambatan pengiriman surat tagihan yang dilakukan oleh pihak bank kepada debitur yang dapat memperlambat penyelesaian kredit bermasalah. 21. Tidak terbayarnya penagihan kredit sebagian atau keseluruhan kredit oleh debitur, karena tugas, wewenang, tanggung jawab tidak dilakukan secara cepat atas pengambilan keputusan dan debitur yang tidak terbuka terhadap bank.
22. Target yang dilakukan debitur akan terjadi pada saat pemberian kredit, tetapi target tersebut tidak dapat tercapai yang berakibat pada kredit bermasalah bagi debitur itu sendiri. 23. Keputusan yang dilakukan harus sesuai dengan pemegang kewenangan yang dilakukan bukan kepada orang lain yang bukan tugasnya untuk memutuskan sesuatu dari kredit bermsalah, karena tugas, wewenang, dan tanggung jawab sudah terdapat pada prosedur pemeriksaan. 24. Penurunan nilai agunan dari hasil penjualan agunan yang tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayar pada saat pertama pemberian kredit. 25. Restrukturisasi harus dilakukan apabila debitur mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban pembayaran. 26. Melakukan lelang merupakan mekanisme dalam penjualan agunan untuk kredit bermasalah.
IV.4.3 Kesimpulan dari Hasil Kuesioner Berdasarkan hasil dari Kuesioner yang didapatkan penulis dalam mendapatkan informasi tentang kredit bermasalah, adalah sebagai berikut: 1. Prosedur penanganan kredit bermasalah yang dilakukan Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman sudah baik sehingga kredit bermasalah yang terjadi dapat terselesaikan dengan baik. 2. Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman mempunyai cara sendiri yang sesuai dengan standar prosedur dalam penanganan kredit bermasalah.
3. Dengan adanya karyawan yang sedikit memberi kesan bahwa perusahaan dapat terlaksana dalam menangani kredit bermasalah yang efektif dan efisien. 4. Pengendalian manajemen yang dilakukan oleh perusahaan sudah terlaksana dengan baik dan ini memberikan dampak yang baik dalam penanganan kredit bermasalah. 5. Kebijakan yang dikeluarkan perusahaan terhadap penanganan kredit bermasalah sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. 6. Keterlambatan pengiriman surat tagihan oleh bank kepada debitur menimbulkan terjadinya keterlambatan pembayaran yang dilakukan oleh debitur dari tanggal yang seharusnya debitur melakukan pembayaran kredit. 7. Tanggung jawab dan kesadaran yang dimiliki debitur kurang baik dalam menyelesaikan pembayaran kreditnya sehingga terjadinya keterlambatan pembayaran. 8. Pengambilan keputusan sepenuhnya dilakukan oleh Manajer yang bersangkutan dan tidak dapat diwakilkan oleh pihak lain. 9. Penurunan nilai agunan pada hasil penjualan harus sesuai dengan kewajiban yang dibayarkan oleh debitur.
IV.5 Pencapaian atas Efektifitas dan Efisiensi Kredit Bermasalah IV.5.1 Pencapaian Target Key Performance Indicator Dari hasil yang didapatkan atas penanganan kredit bermasalah dapat dilihat pencapaian target kinerja yang diharapkan pencapaian efektivitas dan efisiensi untuk penanganan kredit bermasalah. Berikut adalah target yang ingin dicapai Bank Mandiri Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman dalam penanganan kredit bermasalah pada 3 tahun terakhir yaitu 2009, 2010, dan 2011: Tabel IV.2 Pencapaian Target KPI (Key Performance Indicator) 2009 No.
Uraian Target KPI 2009
Target
Realisasi
%
1.
Penagihan Pokok Intrakomtabel
22,383 M
32,199 M
144%
2.
Penagihan Bunga Intrakomtabel
8,142 M
13,996 M
172%
3.
Penagihan Ekstrakomtabel
53,301 M
77,095 M
145%
Untuk tahun 2009 Bank Mandiri Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman menentukan target yang ingin dicapai untuk penagihan pokok intrakomtabel, Penagihan bunga intrakomtabel dan penagihan ekstrakomtabel sebesar Rp. 22.383.000.000, RP. 8.142.000.000, dan Rp. 53.301.000.000. dari semua target yang telah ditentukan semuanya telah terealisasi melebihi dari yang seharusnya ini menunjukan untuk tahun 2009 kinerja usaha dalam penanganan kredit bermasalah yang ditunjukan oleh bank mandiri sudah baik.
Tabel IV.3 Pencapaian Target KPI (Key Performance Indicator) 2010 No.
Uraian Target KPI 2010
Target
Realisasi
%
1.
Penagihan Pokok Intrakomtabel
29,235 M
29,545 M
101%
2.
Penagihan Bunga Intrakomtabel
7,850 M
9,667 M
123%
3.
Penagihan Ekstrakomtabel
140,000 M
117,263 M
84%
Untuk tahun 2010 Bank Mandiri Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman menentukan target yang ingin dicapai untuk penagihan pokok intrakomtabel. Penagihan bunga intrakomtabel dan penagihan ekstrakomtabel sebesar Rp. 29.235.000.000, Rp. 7.850.000.000, dan Rp. 140.000.000.000. dari semua target yang telah ditentukan semuanya untuk penagihan ekstrakomtabel tidak mencapai target yang diinginkan karena realisasinya dibawah target yang telah ditentukan yaitu dari Rp. 140.000.000.000 hanya terealisasi Rp. 117.263.000.000. Untuk ini kewajiban pembayaran debitur telah dihapus bukukan oleh bank namun masih ada kewajiban yang harus dipenuhi debitur tetapi tidak terpenuhi kewajibannya sehingga target yang ingin dicapai tidak sesuai.
Tabel IV.4 Pencapaian Target KPI (Key Performance Indicator) 2011 No.
Uraian Target KPI 2011
Target
Realisasi
%
1.
Penagihan Pokok Intrakomtabel
2,909 M
8,389 M
288%
2.
Penagihan Bunga Intrakomtabel
3,256 M
4,834 M
148%
3.
Penagihan Ekstrakomtabel
87,442 M
129,204 M
148%
Untuk tahun 2011 Bank Mandiri Regional Credit Recovery Jakarta Sudirman menentukan target yang ingin dicapai untuk penagihan pokok intrakomtabel, Penagihan bunga intrakomtabel dan penagihan ekstrakomtabel sebesar Rp. 2.909.000.000, Rp. 3.256.000.000, dan Rp. 87.442.000.000. dari semua target yang telah ditentukan semuanya telah terealisasi melebihi dari yang seharusnya ini menunjukan untuk tahun 2011 kinerja usaha yang ditunjukan oleh bank mandiri sudah baik. Dari target 3 tahun terakhir Bank Mandiri Regional Credit Recovery Sudirman menunjukan hasil kinerja yang baik. Pencapaian efektivitas dan efisiensi atas penanganan kredit bermasalah sudah baik tetapi untuk tahun 2010 ada satu indicator yaitu penagihan ekstrakomtabel yang tidak mencapai target.
IV.5.2 Portofolio Debitur Ekstrakomtabel Dari segi aspek yang akan dibahas beberapa indikator yang menunjukkan ukuran unit kerja untuk aspek ini. Akan ditampilkan Portofolio Debitur Ekstrakomtabel Tahun 2009, 2010, dan 2011, adalah sebagai berikut: Tabel IV.5 Portofolio Debitur Ekstrakomtabel Tahun 2009 Posisi Kredit Ekstrakomtabel Posisi 31 Desember 2009 Bank Mandiri
DJPLN
Jumlah
Pengelola Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
1682
720,283 M
1384
343,516 M
3066
1,063,799 M
Jakarta Sudirman
Tabel IV.6 Portofolio Debitur Ekstrakomtabel Tahun 2010 Posisi Kredit Ekstrakomtabel Posisi 31 Desember 2010 Bank Mandiri
DJPLN
Jumlah
Pengelola Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
1566
709,004 M
1354
340,728 M
2920
1,049,732 M
Jakarta Sudirman
Tabel IV.7 Portofolio Debitur Ekstrakomtabel Tahun 2011 Posisi Kredit Ekstrakomtabel Posisi 31 Desember 2011 Bank Mandiri
DJPLN
Jumlah
Pengelola Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Jumlah
Total Saldo
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
Debitur
1533
674,457 M
1339
318,077 M
2872
992,534 M
Jakarta Sudirman
Pada portofolio debitur ekstrakomtabel yang dilakukan selama 3 tahun yaitu untuk tahun 2009, 2010, dan 2011 mendapatkan hasil dari Jakarta Sudirman pada Bank Mandiri tahun 2009 yaitu sebanyak 1682 debitur dengan saldo Rp. 720.283.000.000 dan tahun 2010 yaitu sebanyak 1566 debitur dengan saldo Rp. 709.004.000.000 dan tahun 2011 yaitu sebanyak 1533 debitur dengan saldo Rp. 674.457.000.000. Dilihat dari 3 tahun terakhir dari tahun 2009, 2010, dan 2011 yaitu mengalamani penurunan yang cukup banyak dalam penanganan debitur dan jumlah saldo pada transaksi yang dilakukan oleh Bank Mandiri untuk penanganan kredit ekstrakomtabel ini yang akan dilakukan hapus buku. Pada portofolio debitur ekstrakomtabel yang dilakukan selama 3 tahun yaitu untuk tahun 2009, 2010, dan 2011 mendapatkan hasil dari Jakarta Sudirman pada Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara tahun 2009 yaitu sebanyak sebanyak 1384 debitur dengan saldo Rp. 343.516.000.000 dan tahun 2010 yaitu sebanyak 1354 debitur dengan saldo Rp. 340.728.000.000 dan tahun
2011 yaitu sebanyak 1339 debitur dengan saldo Rp. 318.077.000.000. Dilihat dari 3 tahun terakhir dari tahun 2009, 2010, dan 2011 yaitu mengalamani penurunan yang cukup banyak dalam penanganan debitur dan jumlah saldo pada transaksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang akan dilakukan hapus buku pada neraca dari kewajiban debitur dan tanpa menghapus hak tagih debitur itu sendiri.
IV.6 Risiko-risiko yang Dihadapi atas Penanganan Kredit bermasalah Dalam hasil kuesioner dan wawancara yang dilakukan penulis menunjukkan bahwa pengendalian telah dilakukan dengan cukup baik oleh perusahaan. Berikut ini adalah risiko-risiko yang didapat dalam penelitian atas penanganan kredit bermasalah: a. Terjadinya keterlambatan atau kegagalan pembayaran kredit yang dilakukan debitur. Kondisi
:Keterlambatan atau kegagalan pembayaran kredit yang dilakukan debitur.
Kriteria
:Pencatatan pembayaran kredit pada debitur harus dilakukan secara tepat waktu dan harus sesuai.
Sebab
:Karena bank beranggapan debitur akan melakukan pembayaran kredit tepat waktu tanpa melebihi jatuh tempo yang disepakati.
Akibat
:Kepercayaan bank terhadap debitur dalam pembayar kredit akan semakin menunggak dan mengakibatkan debitur tersebut tidak mampu membayar dan akan terjadi kredit bermasalah.
Rekomendasi :Seharusnya hal ini harus diatasi oleh bank yaitu bank harus melakukan penagihan dan pengawasan pada saat pembayaran kredit yang lebih ketat, demi menghindari terjadinya hal yang tidak diinginkan atau menghindari adanya tunggakan kredit.
b. Terjadi keterlambatan pengiriman surat tagihan kepada debitur yang dilakukan oleh pihak bank. Kondisi
:Keterlambatan pengiriman surat tagihan kepada debitur.
Kriteria
:Surat tagihan yang harusnya dikirim tepat waktu sesuai dengan jatuh temponya pembayaran.
Sebab
:Petugas yang terlambat mengirim surat panggilan untuk debitur.
Akibat
:Pada
debitur
yang
perusahaannya
terlambat
menerima
pembayaran sehingga menggangu arus kas tersebut yang dapat memperlambat proses penyelesaian kredit masalah tersebut. Rekomendasi :Seharusnya hal ini dapat diatasi dengan melalui mengirimi surat tagihan kepada debitur agar hal ini dapat diatasi dan tidak merugikan pihak debitur itu sendiri dalam menyelesaikan kredit bermasalah yang dihadapi oleh debitur itu sendiri.
c. Terjadinya tidak terbayarnya penagihan kredit sebagian atau keseluruhan kredit oleh debitur. Kondisi
:Tidak terbayarnya hutang debitur atas penagihan kredit atau keseluruhan kredit oleh debitur.
Kriteria
:Harusnya pembayaran hutang debitur harus diselesaikan secara tuntas dan pengambilan keputusan atas penagihan kredit ini harus diberikan usulan yang lebih baik lagi.
Sebab
:Adanya keterlambatan pengambilan keputusan usulan atas penyelesaian kredit, penyambilan keputusan yang tidak dilakukan secara cepat, karena sulitnya data dan persyaratan yang haru dipenuhi terkait dengan penyelesaian kredit ini, dan strategi debitur yang tidak terbuka kepada bank sehingga menyulitkan bank dalam pengambilam keputusan
Akibat
:Kerugian pada pihak bank atas kesulitan yang terjadi pada debitur yang tidak terbuka pada bank dalam memperoleh datadata dan informasi yang jelas dari debitur itu sendiri.
Rekomendasi :Seharusnya hal ini dapat diatasi dengan mengenali karakter debitur dari berbagai informasi dan sumber yang didapat, melakukan negosiasi dengan debitur secara konsisten sehingga keputusan penyelesaian kredit dapat diselesaikan lebih cepat dilakukan.
d. Terjadinya tidak terpenuhinya pencapaian target kerja debitur yang telah ditetapkan dari awal pemberian kredit. Kondisi
:Tidak terpenuhinya pencapaian target kerja yang sebelumnya sudah ditetapkan.
Kriteria
:Pencapaian target kerja harus dirancangan dengan baik dalam proses tercapainya tersebut atau ada program kerja yang tidak baik yang dilakukan oleh pihak-pihak lain.
Sebab
:Karena debitur memiliki itikad yang tidak baik dan kondisi ekonomi yang tidak kondusif yang mempengaruhi usaha yang dijalankan oleh debitur dalam pencapaian target kerja yang menghambat proses pembayar debitur pada bank itu sendiri.
Akibat
:Pada usaha debitur yang tidak sesuai dengan kriteria dalam pemberian kredit harus melakukan pengawasan kepada debitur atas usaha yang dilakukan agar usaha tersebut dapat berjalan dan debitur dapat membayar anggunannya tepat waktu yang sudah ditentukan.
Rekomendasi :Seharusnya hal ini harus diatasi oleh pihak bank yaitu dengan melihat secara bertahap dan melakukan kunjungan kepada usaha yang dijalankan debitur agar dapat mengetahui proses dari usaha itu sendiri.
e. Penurunan nilai agunan sehingga hasil penjualan agunan tidak sesuai dengan kewajiban seharusnya dibayar. Kondisi
:Penurunan nilai agunan sehingga hasil penjualan agunan tidak sesuai dengan kewajiban yang seharusnya dibayarkan oleh debitur.
Kriteria
:Nilai anggunan atas jaminan yang diberikan debitur kepada bank dalam menurunkan nilai anggunan tersebut untuk melunasi kewajiban kredit debitur.
Sebab
:Karena agunan yang diserahkan debitur lebih rendah dari jumlah kewajibannya yang berakibat menurunnya nilai angunan sesuai berjalannya waktu, terjadinya kerusakan pada objek agunan yang bersangkutan, dan berkurangnya umur ekonomis angunan.
Akibat
:Terjadinya kerugian pada pihak bank atas nilai angunan yang tidak sesuai dengan kewajiban pembayaran, mulai rusaknya nilai anggunan dan berkurangnya umur dari angunan tersebut.
Rekomendasi :Seharusnya hal ini dapat diatasi dengan melakukan review atas ketentuan nilai anggunan dan apabila ketentuan yang tidak sesuai atas data yang diberika debitur atas nilai angunan maka harus diperbaiki. Penilaian nilai agunan harus dilakukan secara berkala yaitu satu tahun ataupun dua tahun sekali. Meminta kepada debitur untuk menambah nilai agunan agar sesuai dengan kewajiban kredit yang diambil.
f. Ketidak akuratan data agunan dalam dokumen kredit. Kondisi
:Ketidak akuratan data agunan dalam file kredit yang berakibat susahnya eksekusi yang dilakukan bank.
Kriteria
:Sebaiknya data, dokumen, atau informasi harus dilakukan secara benar agar tidak terjadi kesalahan.
Sebab
:Sertifikat atas dokumen bermasalah, debitur tidak bersedia memperpanjang karena terkait biaya dan tidak adanya itikad baik dari debitur.
Akibat
:Terjadinya susahnya tertagihnya kredit bermasalah yang terjadi pada debitur yang tidak memiliki itikad baik dari debitur itu sendiri.
Rekomendasi :Harus menyampaikan informasi terkait sertifikat agunan yang telah jatuh tempo, mengawasi nilai yang terkait dengan perkembangan nilai pasar pada saat restrukturisasi.
g. Adanya kesalahan dalam menetapkan penanganan debitur bermasalah. Kondisi
:Risiko kesalahan dalam memberikan perlakukan penyelesaian kredit kepada debitur yang baru diterima dari unit bisnis.
Kriteria
:Sebaiknya memperkecil terjadinya kesalahan yang terjadi dengan melihat kasus dalam debitur.
Sebab
:Karyawan tidak menguasai permasalahan yang terjadi pada debitur dengan baik.
Akibat
:Kurangnya pengalaman karyawan dalam proses penanganan kredit bermasalah dalam usaha debitur.
Rekomendasi :Melakukan identifikasi kondisi usaha debitur, memastikan bahwa penetapan penanganan telah mempertimbangkan aspek kondisi usaha, itikad baik debitur dan kemampuan membayar.
