BAB IV PEMBAHASAN. Dalam analisa penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, penulis

BAB IV PEMBAHASAN

Dalam analisa penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, penulis melakukan pemeriksaan pajak dengan menguji dan memeriksa ketaatan perpajakan, serta kebenaran jumlah dalam SPT Masa PPN Tahun 2006, 2007, dan 2008 pada PT Rajawali Prima Perkasa. Penulis menelusurinya dengan melakukan pengecekan terhadap Laporan Keuangan, Buku Besar pada bagian-bagian tertentu seperti bagian penjualan, pembelian serta dokumen-dokumen lainnya yang dapat membantu evaluasi. Dalam melakukan pengecekan tersebut, ada beberapa tahap yang harus dilakukan yaitu dengan mendapatkan seluruh Faktur Pajak Keluaran dan Faktur Pajak Masukan yang asli, kemudian diteliti apakah ada permasalahan terhadap Faktur Pajak tersebut, dengan mencocokan dan membandingkan invoice dan surat jalan serta dokumen lainnya yang dapat membantu analisa tersebut. Faktur Pajak Standar yang dikeluarkan dan diterima oleh PT Rajawali Prima Perkasa juga harus diteliti dengan memastikan apakah Faktur Pajak Standar tersebut penulisannya sudah benar atau belum, sudah lengkap atau tidak, seperti penulisan Kode dan Nomor Seri Faktur Pajak, tanggal transaksi, jenis transaksi, nama Pengusaha Kena Pajak, nama Pembeli Barang Kena Pajak/ Penerima Jasa Kena Pajak, karena Faktur Pajak Standar yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku akan dianggap sebagai Faktur Pajak yang cacat. Adapun analisa ini dilakukan untuk memastikan bahwa seluruh penjualan BKP ke daerah Pabean telah dilakukan pemungutan PPN secara benar dan seluruh pembelian BKP dalam daerah Pabean telah dilakukan pembayaran PPN secara benar, memastikan 69

Pajak Masukan yang diterima dan dapat dijadikan sebagai kredit pajak, dan memastikan penghitungan kembali Pajak Masukan yang telah dikreditkan pada tahun pajak sebelumnya dan memastikan pelaporan dalam pengisian SPT Masa PPN apakah sudah sesuai dengan Ketentuan Undang-undang Perpajakan. Pajak Keluaran dan Pajak Masukan PT Rajawali Prima Perkasa adalah sebagai berikut:

Tahun Pajak 2006 Pajak Keluaran sebesar

Rp.163.408.110,00

Pajak Masukan sebesar

Rp.160.643.730,00

Kurang Setor PPN

Rp. 2.764.380,00


Rp.223.828.724,00


Rp.207.876.687,00

Kurang Setor PPN

Rp. 15.952.038,00


Rp.152.828.370,00


Rp.138.325.159,00

Kurang Setor PPN

Rp. 14.503.211,00

70

Berikut ini adalah penjelasan tentang penyerahan dan perolehan yang didapat PT Rajawali Prima Perkasa pada Tahun 2006, 2007 dan 2008:

Tabel IV.1 Penyerahan dan Perolehan Tahun 2006 PT Rajawali Prima Perkasa (dalam rupiah)

Bulan

PPN Yang Dipungut Sendiri DPP PPN

Kurang Bayar/ (Lebih Bayar)

PPN Masukan

Januari

192.302.214

19.230.221

35.445.900

(16.215.679)

Februari

90.896.200

9.089.620

31.238.050

(22.148.430)

Maret

86.870.344

8.687.034

38.533.150

(29.846.116)

April

100.589.134

10.058.913

24.015.450

(13.956.537)

Mei

323.776.922

32.377.692

24.286.680

8.091.012

Juni

100.801.097

10.080.110

-

10.080.110

Juli

104.639.375

10.463.938

-

10.463.938

Agustus

101.303.885

10.130.389

4.084.500

6.045.889

September

104.414.981

10.441.498

3.040.000

7.401.498

Oktober

182.606.826

18.260.683

-

18.260.683

Nopember

108.048.103

10.804.810

-

10.804.810

Desember

137.832.021

13.783.202

-

13.783.202

1.634.081.102

163.408.110

160.643.730

2.764.380

Jumlah

71


Bulan


PPN Masukan


Januari

192.126.048

19.212.605

18.230.870

981.735

Februari

114.845.469

11.484.547

10.350.000

1.134.547

Maret

134.017.813

13.401.781

11.949.116

1.452.665

April

142.031.950

14.203.195

12.725.273

1.477.922

Mei

109.048.726

10.904.873

9.574.427

1.330.445

Juni

91.646.406

9.164.641

7.732.000

1.432.641

Juli

110.093.563

11.009.356

9.984.500

1.024.856

Agustus

226.679.063

22.667.906

21.226.293

1.441.614

September

428.583.928

42.858.393

41.035.794

1.822.599

Oktober

164.561.438

16.456.144

15.507.522

948.622

Nopember

369.601.740

36.960.174

35.582.882

1.377.292

Desember

155.051.100

15.505.110

13.978.010

1.527.100

2.238.287.244

223.828.724

207.876.687

15.952.038

Jumlah

72


Bulan



PPN Masukan

Januari

190.597.250

19.059.725

18.232.782

826.943

Februari

59.365.455

5.936.546

5.672.621

263.925

Maret

19.081.300

1.908.130

1.869.950

38.180

April

245.536.678

24.553.668

23.376.294

1.177.374

Mei

25.954.091

2.595.409

3.926.692

(1.331.283)

Juni

11.901.818

1.190.182

1.331.283

(141.101)

Juli

254.400.300

25.440.030

24.237.866

1.202.164

Agustus

82.292.737

8.229.274

-

8.229.274

September

94.075.950

9.407.595

9.160.072

247.524

Oktober

207.265.675

20.726.568

19.781.239

945.329

Nopember

271.811.010

27.181.101

25.903.644

1.277.457

Desember

66.001.432

6.600.143

6.305.101

295.043

1.528.283.696

152.828.370

139.797.544

13.030.829

Jumlah

73

IV.1

Evaluasi Pajak Keluaran Tahun 2006, 2007 dan 2008 Secara prinsip, Pajak Pertambahan Nilai dikenakan setiap terjadi penyerahan

Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Sehingga dengan terjadinya penyerahan Barang Kena Pajak, maka akan menimbulkan utang pajak. Pengusaha Kena Pajak yang melakukan transaksi penjualan ataupun penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak wajib membuat Faktur Pajak, karena atas transaksi tersebut Pengusaha Kena Pajak harus memungut Pajak Pertambahan Nilai yang disebut sebagai Pajak Keluaran atau PPN Keluaran, yang kemudian akan disetorkan ke kas negara. Saat pembuatan Faktur Pajak Standar ini sangat terkait dengan saat terutangnya Pajak Pertambahan Nilai dan penting dimengerti karena saat pembuatan Faktur Pajak ini akan menentukan kapan Pajak Keluaran ini dilaporkan di Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada saat PT Rajawali Prima Perkasa sebagai Pengusaha Kena Pajak mengirimkan tagihan diwajibkan membuat: 1. Faktur Pajak Standar dan Faktur Pajak Sederhana yang diisi lengkap dan selalu disertakan dalam setiap penyerahan Barang Kena Pajak dan atau jasa Kena Pajak. Faktur Pajak Sederhana dibuat untuk transaksi penjualan kepada pihak yang bukan merupakan Pengusahan Kena Pajak. Sedangkan Faktur Pajak Standar diterbitkan apabila Pengusaha Kena Pajak pembeli Barang Kena Pajak atau penerima Jasa Kena Pajak mempunyai identitas lengkap. 2. Faktur Pajak dibuat rangkap 5 (lima) dengan ketentuan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk Pembeli BKP/ Penerima JKP b. Lembar ke-2 untuk Penjual BKP/Pemberi JKP c. Lembar ke-3 untuk kepala KPP melalui pemungut Pajak Pertambahan Nilai 74

d. Lembar ke-4 untuk Ekstra Copy e. Lembar ke-5 untuk Arsip Menurut Pasal 4 (empat) Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER159/PJ./2006 tentang saat pembuatan, bentuk, ukuran, pengadaan, tata cara penyampaian, dan tata cara pembetulan faktur Pajak Standar, dalam hal pembuatan Faktur Pajak lebih dari 2 (dua) rangkap, maka harus dinyatakan secara jelas penggunaanya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. PT Rajawali Prima Perkasa membuat Faktur Pajak dalam 5 (lima) rangkap, dan setiap rangkap telah dituliskan dengan jelas penggunaannya dalam lembar Faktur Pajak yang bersangkutan. Pembuatan Faktur pajak yang dilakukan PT Rajawali Prima Perkasa adalah pada saat pembayaran atau selambat-lambatnya satu bulan setelah berakhirnya Masa Pajak. Dilihat dari segi tanggal pembuatan, Faktur Pajak keluaran yang dilaporkan dalam SPT Masa PPN sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan hasil evaluasi dan kondisi yang terdapat dalam perusahaan selama tahun 2006, 2007, dan 2008. Penulis menemukan masalah yang dilakukan oleh PT Rajawali Prima Perkasa dimana terdapat Faktur Pajak Standar yang tidak sesuai dengan ketetapan Undang-undang, seperti: a. NPWP Pembeli Nama Pembeli

: 01.002.717.5-044.000 : PT. Taman Impian Jaya Ancol

Kode dan Nomor Seri : EZJLN-027-0000205 Tanggal

:?

DPP

: Rp.2.466.250,00

PPN Keluaran

: Rp. 246.625,00

b. NPWP Pembeli

: 01.002.717.5-044.000 75

Nama Pembeli

: PT. Taman Impian Jaya Ancol


:?

DPP

: Rp.815.172,00

PPN Keluaran

: Rp. 81.517,00

c. NPWP Pembeli Nama Pembeli

: 01.002.717.5-044.000 : PT. Taman Impian Jaya Ancol


:?

DPP

: Rp.2.743.750,00

PPN Keluaran

: Rp. 274.375,00

Pada Tahun 2006, PT Rajawali Prima Perkasa telah melakukan penagihan Pajak Pertambahan Nilai dan membuat Faktur Pajak Standar tersebut kepada PT Taman Impian Jaya Ancol. Namun Faktur Pajak Standar yang dibuat tersebut tidak mencantumkan tanggal pembuatan faktur. Tanggal pada Faktur Pajak tersebut seharusnya menunjukkan tanggal 13 Januari 2006. Dan PT Rajawali Prima Perkasa tidak membuat Faktur Pajak pengganti atas 3 Faktur Pajak yang diisi dengan tidak lengkap, jelas dan benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Berdasarkan Pasal 1 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa Pajak Keluaran adalah Pajak Pertambahan Nilai terutang yang wajib dipungut oleh Pengusaha Kena Pajak yang melakukan Penyerahan Barang Kena Pajak, Jasa Kena Pajak, dan/atau Ekspor Barang Kena Pajak. Kemudian berdasarkan Pasal 13 ayat (5) Undangundang Nomor 18 Tahun 2000 disebutkan bahwa dalam Faktur Pajak harus

76

dicantumkan keterangan tentang penyerahan Barang Kena Pajak atau Penyerahan Jasa Kena Pajak yang paling sedikit memuat: a. Nama, alamat, NPWP, serta nomor dan tanggal pengukuhan PKP yang menyerahkan BKP atau JKP; b. Nama, alamat, dan NPWP pembeli BKP atau penerima JKP; c. Macam, jenis, kuantum, harga satuan, jumlah Harga Jual atau Penggantian, dan Potongan harga; d. Pajak Pertambahan Nilai yang dipungut; e. Pajak Penjualan atau Barang Mewah yang dipungut; f. Kode, Nomor seri dan tanggal pembuatan Faktur Pajak; g. Nama, jabatan, dan tanda tangan yang berhak menandatangani Faktur Pajak. Adapun yang menyebabkan masalah ini terjadi adalah dikarenakan oleh kelalaian karyawan dalam membuat Faktur Pajak. Selain kesalahan tidak mencantumkan tanggal pembuatan faktur, penulis melihat banyak Faktur Pajak Keluaran PT Rajawali Prima Perkasa yag dibuat dengan tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar. Semestinya Faktur Pajak Standar yang dibuat atas penyerahan Barang dan Jasa Kena Pajak untuk tahun pajak 2006, 2007 dan 2008 harus mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar, seperti: Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)

XXX

*) Coret yang tidak perlu 77

Kesalahan tidak mencoret bagian yang tidak perlu banyak terdapat pada Faktur Pajak Keluaran untuk tahun 2006 dan 2007, sedangkan di tahun 2008 perusahaan telah mengikuti ketentuan yang berlaku dalam membuat Faktur Pajak Standar. Akibat dari kesalahan dalam pembuatan Faktur Pajak Standar dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari Dasar Pengenaan Pajak. Berdasarkan Pasal 14 ayat (4) Undang-undang No. 17 Tahun 2000 yang menyatakan bahwa terhadap Pengusaha Kena Pajak yang tidak membuat atau tidak mengisi selengkapnya Faktur Pajak dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar 2% (dua persen) dari Dasar Pengenaan Pajak. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan harus dan wajib membuat Faktur Pajak Standar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti membuat Faktur Pajak Standar yang lengkap, jelas dan benar serta tepat pada waktu yang ditentukan. Maksud dari pembuatan Faktur Pajak yang lengkap yaitu perusahaan dalam membuat Faktur Pajak Standar sering kali tidak mencoret bagian Jumlah Harga Jual/ Penggantian/Uang Muka/Termijn.

IV.2

Evaluasi atas Pajak Masukan Tahun 2006, 2007 dan 2008 Sarana yang digunakan untuk menentukan besarnya Pajak Masukan yang harus

dibayar Pengusaha Kena Pajak atas perolehan Barang dan/atau Jasa Kena Pajak adalah Faktur Pajak Standar. Setiap melakukan transaksi pembelian, perusahaan harus menerima lembar asli invoice pembelian dan lembar asli Faktur Pajak Standar dari perusahaan yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak. Faktur Pajak Standar tersebutlah yang akan menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai yang harus dibayar oleh perusahaan. Faktur Pajak yang diterima atas perolehan Barang atau Jasa 78

Kena Pajak ini merupakan Faktur Pajak Masukan bagi perusahaan yang nantinya akan dikreditkan dengan Pajak Keluaran perusahaan untuk menentukan berapa besar Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar atau lebih bayar. Sehingga jumlah Pajak Masukan ini akan sangat mempengaruhi Pajak Pertambahan Nilai terutang yang akan ditanggung oleh perusahaan. Faktur Pajak Standar tersebut harus memuat semua data mengenai jumlah Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn, Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang diterima, Dasar Pengenaan Pajaknya dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Berdasarkan hasil penelitian pada dokumen-dokemen berupa SPT Masa 2006, 2007 dan 2008, faktur pajak masukan, laporan laba rugi, dan neraca maka dengan ini penulis menemukan masalah yang terdapat dalam Faktur Pajak Masukan PT Rajawali Prima Perkasa seperti terdapatnya Faktur Pajak Standar yang diperoleh dari Pengusaha Kena Pajak penjual yang tergolong Faktur Pajak Standar cacat. Menurut hasil penelitian yang didasarkan pada data dan hasil wawancara yang dilakukan, penulis melihat banyak Faktur Pajak Masukan cacat pada tahun 2006 dan 2007. Banyak Faktur Pajak Masukan yang diterima PT Rajawali Prima Perkasa yang tidak diisi dengan lengkap dan jelas seperti tidak mencoret pada bagian kalimat (Harga Jual/ Penggantian/ Uang Muka/ Termijn) yang tidak perlu sebagaimana diminta dalam catatan bagian bawah sebelah kiri Faktur Pajak Standar. Penulis beranggapan bahwa PT Rajawali Prima Perkasa belum begitu memahami ketentuan-ketentuan yang ada, sehingga Faktur Pajak yang cacat tersebut tidak ada pembetulan kembali yang seharusnya diperbaiki. Akibatnya Faktur Pajak Standar Masukan yang diperoleh itu merupakan Faktur Pajak Standar cacat. Karena Faktur Pajak Standar yang diperoleh tidak lengkap atau cacat, maka Pajak Masukan tidak dapat dikreditkan. Namun oleh perusahaan Pajak Masukan ini dikreditkan. 79

Menurut Pasal 13 ayat (5) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2000, Faktur Pajak wajib diisi dengan lengkap, benar, dan jelas. Lengkap berarti semua unsur yang tercantum dan lampiran yang diisyaratkan harus lengkap dan ditandatangani. Benar berarti sesuai dengan Undang-undang material. Jelas berarti setiap tulisan maupun angka harus jelas sehingga tidak dapat ditafsirkan lain. Dari unsur jelas ini, diantaranya termasuk dengan memberikan

coretan

pada

bagian

yang

tidak

perlu

dari

kalimat

(Harga

Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijin**) sesuai dengan keadaan pada saat pembuatan Faktur Pajak Standar. Jika penyerahan Barang Kena Pajak Dasar Pengenaan Pajaknya adalah Harga Jual, maka baris tersebut yang bukan Harga Jual harus dicoret, menjadi seperti berikut: Harga Jual/Penggantian/Uang Muka/Termijn *)

XXX

*) Coret yang tidak perlu Rekomendasi dari penulis yaitu, perusahaan sebaiknya pada waktu menerima Faktur Pajak dari Pengusaha Kena Pajak penjual, Bagian administrasi PT Rajawali Prima Perkasa harus memeriksa kembali kelengkapan dari Faktur Pajak Standar itu. Jika ternyata ditemukan Faktur Pajak Standar yang tidak diisi dengan lengkap, PT Rajawali Prima Perkasa harus segera meminta Faktur Pajak Standar pengganti kepada Pengusaha Kena Pajak yang menerbitkan Faktur Pajak tersebut.

IV.3

Evaluasi Penyetoran, Penghitungan dan Pelaporan PPN Dalam memungut pajak, Indonesia menganut self assessment system, dimana

wajib pajak baik badan maupun orang pribadi menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak terutangnya ke Kantor Pelayanan Pajak sesuai alamat dimana badan dan orang pribadi terdaftar. Dalam melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai, 80

Pengusaha Kena Pajak mengunakan Faktur Pajak Standar sebagai sarana untuk memungut PPN kepada konsumen. Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai dilakukan setiap terjadi penyerahan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak. PT Rajawali Prima Perkasa sebagai Pengusaha Kena Pajak harus membuat Faktur Pajak Standar setiap kali melakukan penyerahan atau penagihan Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak. Penyetoran atau pembayaran Pajak Pertambahan Nilai yang terutang dilakukan paling lambat 15 (lima belas) hari setelah saat terutangnya pajak atau Masa Pajak berakhir atau tanggal 15 setiap bulannya dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang dibuat 5 (lima) rangkap dengan peruntukkan sebagai berikut: a. Lembar ke-1 untuk Pengusaha Kena Pajak b. Lembar ke-2 untuk KPP melalui KPKN. c. Lembar ke-3 untuk dilampirkan pada SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai. d. Lembar ke-4 untuk Bank Persepsi atau Kantor Pos dan Giro. e. Lembar ke-5 untuk arsip Pemungut Pajak Pertambahan Nilai. Isi dari Surat Setoran Pajak (SSP) tersebut terdiri dari: (Contoh yang diambil adalah SSP pada Bulan Desember 2007): 1. Identitas dari Pengusahan Kena Pajak, yaitu:

NPWP

: 02.273.687.0-027.000

Nama Wajib Pajak

: PT Rajawali Prima Perkasa

Alamat Wajib Pajak : Jl. Cempaka Putih Utara No.17

2. MAP/kode jenis pajak diisi dengan angka 411211 sedangkan untuk kode jenis setoran diisi dengan angka 100 3. Untuk pembayaran ditulis: SPT PPN dan Pembetulan SPT PPN Desember 2007. 81

4. Jumlah pembayaran diisi sesuai dengan jumlah yang dibayarkan yaitu Rp.786.070,00 dan Rp.741.030,00 (Pembetulan SPT PPN Masa Desember 2007). 5. Surat Setoran Pajak (SSP) harus diterima oleh kantor penerima pembayaran yang dapat melalui Bank DKI atau kantor Pos dan Giro sebagai bukti telah dilakukan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai. 6. Diberi stempel dan dicap oleh pejabat yang berwenang pada Bank DKI sebagai penerima pembayaran maupun oleh PT Rajawali Prima Perkasa sebagai penyetor. Setiap melakukan pembayaran, PT Rajawali Prima Perkasa menerima bukti setoran pajak dari Bank DKI sebagai bukti bahwa PT Rajawali Prima Perkasa telah menyetor pajak kurang bayar. Apabila dalam suatu Masa Pajak, Jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah Pajak Masukan maka selisihnya merupakan Pajak Pertambahan Nilai yang masih harus dibayar oleh Pengusahan Kena Pajak. Sebaliknya, apabila jumlah Pajak Masukan lebih besar dari jumlah Pajak Keluaran, maka selisihnya merupakan kelebihan pajak yang dapat dikompensasikan pada Masa Pajak berikutnya. Daftar Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa untuk tahun 2006, 2007, dan 2008 dapat dilihat pada Tabel IV.1, tabel IV.2 dan tabel IV.3 Pada prakteknya, jumlah Pajak Keluaran PT Rajawali Prima Perkasa lebih sering lebih besar dari jumlah Pajak Masukkannya sehingga terdapat kurang bayar. Berikut adalah perhitungan Pajak Pertambahan Nilai kurang bayar PT Rajawali Prima Perkasa, contoh yang diambil adalah Masa Pajak Desember 2007: Pajak Keluaran

Rp.14.005.110,00

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp. Pajak Keluaran yang dipugut sendiri

-

-

Rp.14.005.110,00 82

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp.13.219.040,00 -

Pajak Kurang Bayar Desember 2007

Rp.

786.070,00

Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT Rajawali Prima Perkasa membuat jurnal penutup sebagai berikut: Dr.

PPN Keluaran

Rp. 14.005.110,00

Cr.

PPN Masukan

Rp.13.219.040,00

Cr.

PPN kurang bayar

Rp.

786.070,00

Jurnal untuk pembayaran PPN Masa Desember: Dr.

PPN kurang bayar

Cr.

Kas

Rp.786.070,00 Rp.786.070,00

Namun setelah dilakukan pengecekan kembali oleh bagian adiministrasi ternyata masih terdapat Pajak Keluaran dan Pajak Masukan yang belum dilaporkan dalam Masa Desember, sehingga dilakukan pembetulan SPT Masa Desember 2007 menjadi: Pajak Keluaran

Rp.14.005.110,00

Penyerahan dengan Faktur Pajak Sederhana

Rp. 1.500.000,00

Pajak Keluaran yang dipungut oleh Pemungut PPN Rp.

-

-

Pajak Keluaran yang dipungut sendiri

Rp.15.505.110,00

Pajak Masukan yang dapat dikreditkan

Rp.13.978.010,00 -

Pajak Kurang Bayar Desember 2007

Rp. 1.527.100,00

Pajak yang sudah dibayar

Rp.

786.070,00 -

Pajak kurang bayar karena pembetulan

Rp.

741.030,00

Atas jumlah Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar tersebut, PT Rajawali Prima Perkasa membuat jurnal penutup pembetulan sebagai berikut:

83

Dr.

PPN Keluaran

Rp. 15.505.110,00

Cr.

PPN Masukan

Rp.13.978.010,00

Cr.

PPN kurang bayar

Rp. 1.527.100,00

Jurnal untuk pembayaran PPN Masa desember: Dr.

PPN kurang bayar

Cr.

Kas

Rp.741.030,00 Rp.741.030,00

Dalam hal Pajak Keluaran lebih kecil dari Pajak Masukan sehingga terdapat kelebihan pembayaran, maka atas kelebihan tersebut dapat dikompensasikan ke Masa Pajak berikutnya. Penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa menggunakan Surat Pemberitahuan Masa PPN. Berdasarkan Pasal 3 Undangundang KUP dijelaskan bahwa bagi Pengusaha Kena Pajak fungsi Surat Pemberitahuan adalah sebagai sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan penghitungan jumlah PPN dan PPnBM yang sebenarnya terutang dan untuk melaporkan tentang pengkreditan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran, pembayaran atau pelunasan pajak yang telah dilaksanakan sendiri oleh Pengusaha Kena Pajak dan/atau melalui pihak lain dalam suatu Masa Pajak, yang ditentukan oleh ketentuan peraturan Perundang-undangan Perpajakan yang berlaku. Sebagai Pengusaha Kena Pajak, maka PT Rajawali Prima Perkasa wajib untuk memungut

Pajak

Pertambahan

Nilai,

dan

harus

mempertanggung

jawabkan

penghitungan jumlah Pajak Pertambahan Nilai dengan mengisi Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan Nilai. Pada Tahun 2006, formulir SPT Masa yang dipakai untuk melaporkan Pajak Pertambahan Nilai adalah formulir SPT 1195 PPN, Tahun 2007 menggunakan formulir SPT 1107 PPN dan Tahun 2008 menggunakan 84

formulir SPT 1107 dan SPT 1108 PPN. Wajib Pajak setiap bulannya wajib melaporkan berapa besarnya PPN yang terutang atau PPN lebih bayarnya ke Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan kondisi-kondisi yang ada PT Rajawali Prima Perkasa dalam melakukan pemungutan, penyetoran, penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, masih belum begitu memahami. Karena dari hasil penelitian masih terdapatnya kesalahan-kesalahan dalam pembayaran/penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan PT Rajawali Prima Perkasa. Hal ini sangat berdampak kepada SPT-nya. Berikut ini akan dibahas beberapa temuan yang ditemukan oleh penulis selama penelitian di PT Rajawali Prima Perkasa kaitannya dengan penyetoran dan pelaporan SPT sebagai berikut:

Tabel IV.4 Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai Tahun 2006 PT Rajawali Prima Perkasa

Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Tanggal Pelaporan & Pembayaran 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007 09 April 2007

85


Masa Pajak Januari Januari (Pembetulan) Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Desember (Pembetulan)

Tanggal Pelaporan 20 Februari 2007 13 Maret 2007 14 Maret 2007 09 Mei 2007 05 Juni 2007 27 Juli 2007 18 September 2007 03 Oktober 2007 03 Oktober 2007 17 Desember 2007 13 Desember 2007 23 Januari 2008 06 Februari 2008 27 Februari 2008

Tanggal Pembayaran 20 Februari 2007 NIHIL 13 Maret 2007 09 Mei 2007 29 Mei 2007 27 Juli 2007 18 September 2007 03 Oktober 2007 03 Oktober 2007 17 Desember 2007 13 Desember 2007 23 Januari 2008 06 Februari 2008 27 Februari 2008


Masa Pajak Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember

Tanggal Pelaporan 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15 April 2008 26 Mei 2007 16 Juni 2008 18 Juli 2008 29 Agustus 2008 Belumdi lapor ke KPP 24 Nopember 2007 Belum dilapor ke KPP Belum dilapor ke KPP Belum dilapor ke KPP

Tanggal Pembayaran 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15 April 2008 26 Mei 2007 Kompensasi 18 Juli 2008 29 Agustus 2008 Belum disetor 24 Nopember 2007 Belum disetor Belum disetor Belum disetor

86

1. SPT Tidak Dilaporkan Sesuai Jangka Waktu Yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa SPT Masa PPN Januari – Desember tahun 2006, 2007 dan 2008 tidak dilaporkan sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Undang-undang KUP No. 28 Tahun 2007 Pasal 3 ayat (3) huruf (a) yang berbunyi: “untuk Surat Pemberitahuan Masa, paling lama 20 (dua puluh) hari setelah akhir Masa Pajak”. Maka jangka waktu untuk pelaporan adalah setiap tanggal 20 Masa Pajak berikutnya. Dalam kasus ini, Penulis melihat bahwa selama tahun 2006, 2007 dan 2008 baik SPT Masa PPN dan SPT Masa Pembetulan PT. Rajawali Prima Perkasa dilaporkan tidak sesuai jangka waktu yang ditentukan yaitu setiap tanggal 20 Masa pajak berikutnya. Akibatnya, SPT Masa PPN selama tahun 2006, 2007 dan 2008 terlambat lapor. Berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undangundang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa. Dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum Perpajakan menjelaskan bahwa apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf (a) dikenai sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai. Akibat dari keterlambatan pelaporan SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai: 1. Pada tahun 2006 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk satu SPT Masa, dengan total denda 87

administrasi adalah Rp.50.000,00 x 12 bulan = Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah). 2. Pada tahun 2007 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.50.000,00 (lima ratus ribu rupiah) untuk satu SPT Masa, dengan total denda administrasi adalah Rp.50.000,00 x 10 bulan = Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). 3. Pada tahun 2008 dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar Rp.500.000,00 x 8 bulan = Rp.4.000.000,00 (empat juta rupiah) Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan, agar perusahaan harus dan wajib melaporkan SPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku, seperti melaporkan tepat pada waktu yang telah ditentukan, membuat SPT dengan lengkap, jelas dan benar. Maksud dari rekomendasi ini karena perusahaan sering kali melaporkan SPT Masa PPN terlambat atau tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan.

2. Pembayaran Pajak Terutang Tidak Sesuai Jangka Waktu Yang Ditentukan Dari data yang tersaji diatas dapat dilihat bahwa SPT Masa PPN Januari – Desember tahun 2006, 2007 dan 2008; Pajak Pertambahan Nilai yang kurang bayar disetor tidak sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan. Berdasarkan Pasal 2 ayat (13) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/ PMK.03/2007 tentang Penentuan Tanggal Jatuh Tempo Pembayaran dan Penyetoran Pajak, Penentuan Tempat Pembayaran Pajak, dan Tata Cara Pembayaran, Penyetoran dan Pelaporan Pajak, serta Tata Cara Pengangsuran dan Penundaan Pembayaran Pajak menjelaskan bahwa PPN atau PPN dan PPnBM yang terutang dalam satu Masa Pajak, harus 88

disetor paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Dan Berdasarkan Pasal 9 ayat (2) huruf (a) Undang-undang No. 28 Tahun 2007 tentang KUP menjelaskan bahwa pembayaran atau penyetoran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang dilakukan setelah tanggal jatuh tempo pembayaran atau penyetoran pajak, dikenai sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) perbulan yang dihitung dari tanggal jatuh tempo pembayaran sampai dengan tanggal pembayaran, dan bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan. Akibat dari keterlambatan pembayaran ini dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% dari pajak kurang bayar. Sehingga PT Rajawali Prima Perkasa harus membayar sanksi administrasi sebagai berikut: 1. Dalam penghitungan Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa pada bulan Januari, Februari, Maret, April tahun 2006 perusahaan mengalami lebih bayar Pajak Pertambahan Nilai. Atas Kelebihan ini telah dilakukan kompensasi ke masa pajak berikutnya sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Sehingga pada akhir bulan desember didapat kurang bayar sebesar Rp.2.764.380,00. Karena kurang bayar ini disetor pada tanggal 9 April 2007, maka dikenakan denda sebesar Rp.2.764.380,00 x 2% x 4 bulan = Rp.221.504,00 2. Pada tahun 2007 Berikut disajikan tabel pembayaran Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa untuk Masa Januari sampai Desember Tahun 2007:

89

Tabel IV.7 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Bayar Tahun 2007 PT Rajawali Prima Perkasa Bulan Januari Januari (Pembetulan) Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober Nopember Desember Desember (Pembetulan) Jumlah

Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) 981.735 NIHIL 1.134.547 1.452.665 1.477.922 1.330.445 1.432.641 1.024.856 1.441.614 1.822.599 948.622 1.377.292 786.070 741.030 15.952.038

Tanggal Pembayaran 20 Februari 2007 NIHIL 13 Maret 2007 09 Mei 2007 29 Mei 2007 27 Juli 2007 18 September 2007 03 Oktober 2007 03 Oktober 2007 17 Desember 2007 13 Desember 2007 23 Januari 2008 06 Februari 2008 27 Februari 2008

Sanksi Administrasi (2%) 19.635 29.053 29.558 53.218 85.958 40.994 28.832 109.356 18.972 55.092 15.721 29.641 516.032

3. Pada tahun 2008 Tabel IV.8 Sanksi Administrasi atas Keterlambatan Bayar Tahun 2008 PT Rajawali Prima Perkasa Bulan Januari Februari Maret April Mei Juni Juli

Kurang Bayar/ (Lebih Bayar) 826.943 263.925 38.180 1.177.374 (1.331.283) 1.190.182 1.343.265

Tanggal Pembayaran 27 Februari 2008 18 Maret 2008 15 April 2008 26 Mei 2007 Kompensasi 18 Juli 2008 29 Agustus 2008

Sanksi Administrasi (2%) 16.539 5.278 23.547 23.804 26.865

90

Agustus September Oktober Nopember Desember Jumlah

8.229.274 247.524 945.329 1.277.457 295.043 14.503.211

Belum disetor 24 Nopember 2007 Belum disetor Belum disetor Belum disetor

4.950 100.984

Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan lebih teliti dalam melakukan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tidak merugikan perusahaan, seperti melakukan pembayaran pajak kurang bayar tepat pada waktu yang telah ditentukan agar tidak dikenakan sanksi administrasi sebesar 2%. Maksud dari rekomendasi ini karena perusahaan sering kali terlambat melakukan penyetoran akan kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai yang harus disetor ke kas negara.

3. SPT Masa PPN yang dilaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak merupakan SPT Masa yang tidak lengkap. Dengan kondisi-kondisi yang ada, setelah penulis melakukan pengamatan yang didasarkan dan dikuatkan data yang berbentuk dokumentasi seperti hasil wawancara dengan pihak perusahaan. PT Rajawali Prima Perkasa masih menggunakan pengisian SPT Masa PPN secara manual. Dalam melakukan penelitian SPT Masa PPN Tahun 2006 sampai dengan tahun 2008, penulis menemukan bahwa terdapat kesalahan dalam pengisian SPT 1195 pada bulan Desember 2006. Kesalahan yang ditemukan berupa Faktur Pajak Masukan atas pembelian barang yang tidak ada hubungan dengan kegiatan usaha yang tidak dilaporkan didalam SPT Masa PPN. Atas pembelian barang ini sudah dibebankan sebagai biaya. Faktur pajak masukan

91

ini jelas bukan merupakan Faktur Pajak Masukan yang bisa dikreditkan dan tidak mempengaruhi perhitungan pengkreditan Pajak Pertambahan Nilai. Namun berdasarkan petunjuk pengisian SPT formulir 1195, wajib pajak harus melakukan pengisian SPT Masa PPN dengan jelas, benar dan lengkap. Sesuai petunjuk pengisian SPT formulir 1195, faktur pajak masukan yang tidak bisa dikreditkan tersebut harus diisi pada formulir 1195C. Berdasarkan Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000, salah satu unsur yang terdapat dalam pengisian Surat Pemberitahuan adalah benar, lengkap, dan jelas. Surat Pemberitahuan dinyatakan tidak lengkap apabila memenuhi diantaranya: 1. Elemen Surat Pemberitahuan induk dan lampiran tidak atau kurang lengkap diisi. 2. Surat Pemberitahuan kurang atau tidak dilampiri dengan lampiran yang diisyaratkan termasuk media elektronik. Perusahaan berpendapat bahwa hal seperti itu bukan merupakan suatu kesalahan atau kekeliruan, karena tidak mempengaruhi perhitungan Pajak Pertambahan Nilai. Menurut penulis, hal ini disebabkan karena pihak perusahaan kurang memperhatikan ketentuan yang berlaku. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan agar perusahaan sebaiknya melakukan pemeriksaan kembali atas SPT Masa PPN sebelum disampaikan ke KPP. Perusahaan seharusnya melakukan pengisian SPT Masa PPN sesuai buku petunjuk pengisian SPT Masa PPN agar tidak salah dalam melakukan pengisian SPT Masa PPN.

92

4. Formulir SPT Pada Tahun 2008 untuk Masa Juni berbeda dengan Masa Pajak Lainnya Berdasarkan penelitian penulis, dalam pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2008 terdapat satu formulir SPT Masa Pajak PPN untuk Masa Pajak Juni yang berbeda dengan SPT Masa Pajak PPN lainnya. Kesalahan ini karena dalam pelaporan PPN Masa Pajak Juni perusahaan mengunakan formulir SPT Masa 1108. Pemakaian formulir 1108 untuk pelaporan dan penghitungan SPT Masa PPN bulan Juni dikarenakan faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran PT Rajawali Prima Perkasa tidak lebih dari 30 faktur pajak. Berdasarkan Pasal 1 angka (2) Peraturan Dirjen Pajak No. PER 180/PJ./2007 tentang “Bentuk, Isi dan Tata Cara Penyampaian Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (SPT Masa PPN) dalam bentuk formulir kertas (hardcopy) bagi Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP Pratama Jakarta Gambir Dua, KPP Pratama Jakarta Gambir Tiga dan KPP Pratama Jakarta Abang Satu dalam rangka uji coba pengolahan data dan dokumen di Kantor Pusat Pengolahan Data dan Dokumen Perpajakan” yang menyatakan bahwa Pengusahan Kena Pajak yang selanjutnya disebut dengan Pengusaha Kena Pajak adalah Pengusaha Kena Pajak yang dikukuhkan di KPP yang menerbitkan atau mengkreditkan tidak lebih dari 30 (tiga puluh) Faktur Pajak Standar atau dokumen-dokumen tertentu yang diperlakukan sebagai Faktur Pajak Standar, dalam satu Masa Pajak. Dan peraturan ini berlaku mulai masa Pajak januari 2008. sehingga wajib pajak dalam menyampaikan SPT Masa PPN dalam bentuk hardcopy, terhitung mulai Masa Januari 2008 wajib menggunakan formulir 1108 tersebut. Sementara bagi PKP yang terdaftar di KPP lain (selain 3 KPP tersebut diatas), dalam melaporkan PPN tetap menggunakan Form 93

1107. Begitu pula bagi PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan eSPT, tetap menggunakan eSPT PPN 1107. Sehingga mulai masa Januari 2008, PT Rajawali Prima Perkasa harus menggunakan formulir 1108 bukan formulir 1107, karena atas peninjauan terhadap faktur pajak masukan yang diterima dan faktur pajak keluaran yang diterbitkan oleh PT Rajawali Prima Perkasa tidak melebihi dari 30 faktur serta kondisi PT Rajawali Prima Perkasa yang masih pengisian SPT Masa PPN secara manual. Penulis juga melihat pada SPT Masa PPN Juni dengan pemakaian formulir 1108, perusahaan dalam mengisi SPT 1108 tidak mengikuti petunjuk pengisian SPT 1108, dan masih terdapat kesalahan pengisian seperti cara penulisan Nomor Seri Faktur Pajak, Nomor Pokok Wajib Pajak dalam SPT Masa Juni. Akibatnya terdapat ketidaksesuaian formulir yang dipakai dalam pengisian SPT Masa PPN, sehingga harus dilakukan SPT pembetulan. Dengan ini penulis memberikan rekomendasi kepada perusahaan, agar perusahaan memperbaiki kesalahan-kesalahan tersebut dengan prosedur yang telah ditentukan dalam ketentuan perpajakan yang berlaku. Perbaikan dilakukan dengan cara menyampaikan SPT Masa PPN Pembetulan untuk bulan Januari – Desember 2008. Prosedur yang harus ditempuh yaitu menyampaikan permohonan tertulis kepada Kantor Pelayan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar sebagai Pengusaha Kena Pajak yang sudah dikukuhkan dengan menggunakan Formulir SPT 1108, dengan mencantumkan kata pembetulan di SPT Induk maupun lampiran-lampirannya. Sebelum SPT Masa PPN disampaikan ke Kantor Pelayanan Pajak, sebaiknya diperiksa kembali. Karena penulis berpendapat bahwa peran personel yang khusus memeriksa kembali SPT Masa PPN sebelum dilaporkan atau disampaikan ke Kantor 94

Pelayanan Pajak sangat penting dan diperlukan sehingga kesalahan dalam pengisian SPT dapat diminimalkan dan tidak merugikan perusahaan.

IV.4

Analisa Trend Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa Tahun 2006, 2007 dan 2008 Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut ini adalah grafik yang

menggambarkan trend penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai

PT

Rajawali Prima Perkasa pada tahun 2006, 2007 dan 2008 berdasarkan permasalahan yang telah dibahas sebelumnya:

60 50 40 30 20 10 0 2006

2007 Tahun

2008

Gambar IV.1 Grafik Pajak Keluaran Yang Dibuat Tidak Sesuai Dengan Ketentuan

95

70 60 50 40 30 20 10 0 2006

2007

2008

Gambar IV.2 Grafik Pajak Masukan Yang Diterima Cacat

2

1

0 2006

2007

2008

Gambar IV.3 Grafik Kesalahan Pengisian SPT Masa PPN

96

120% 100% 80% Terlambat Bayar

60%

Terlambat Lapor

40% 20% 0% 2006

2007

2008

Gambar IV.4 Grafik Keterlambatan Penyetoran dan Pelaporan SPT Masa PPN

Dari Grafik-grafik di atas dapat dilihat bahwa dari tahun 2006, 2007 dan 2008 penerapan Pajak Pertambahan Nilai PT Rajawali Prima Perkasa sudah semakin baik seperti pada: 1. Gambar IV.1 dalam hal pembuatan Faktur Pajak Keluaran. Pada Tahun 2008, PT Rajawali Prima Perkasa dalam pembuatan Faktur Pajak Standar sudah sesuai dengan ketetapan ketentuan perpajakan yaitu membuat Faktur Pajak Standar dengan jelas, lengkap dan benar. 2. Gambar IV.2 penerimaan dan pemeriksaan Faktur Pajak Masukan yang diterima. Pada Tahun 2008, sudah tidak terdapat Faktur Pajak Masukan yang diterima cacat. Perusahaan sudah mulai teliti dalam memeriksa setiap Faktur Pajak Masukan yang diterima. Jika terdapat Faktur Pajak Masukan yang tidak jelas,

97

tidak lengkap dan tidak benar, langsung meminta Faktur Pajak Masukan pengganti. 3. Gambar IV.3 Dalam hal pengisian SPT Masa, pada tahun 2008 meningkat, hal ini disebabkan karena perusahaan belum mengetahui tentang peraturan terbaru yaitu Peraturan Dirjen Pajak No. PER 180/PJ./2007. Sehingga pada Tahun 2008 terdapat kesalahan dalam pemakaian formulir SPT Masa PPN untuk pelaporan SPT Masa PPN Tahun 2008 4. Gambar IV.4 Dalam hal penyetoran kurang bayar PPN dan pelaporan SPT Masa PPN, dari gambar IV.4 dapat dilihat bahwa persentase keterlambatan penyetoran kurang bayar PPN dan pelaporan SPT Masa PPN semakin menurun dari tahun 2006 sampai dengan tahun 2008. PT Rajawali Prima Perkasa berusaha untuk memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketetapan ketentuan perpajakan, dan mengurangi dikenakannya sanksi administrasi. Namun karena kondisi keuangan dan masalah kinerja dalam perusahaan, membuat perusahaan belum mampu dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan ketetapan ketentuan perpajakan. Sehingga persentase dari keterlambatan penyetoran kurang bayar Pajak Pertambahan Nilai dan pelaporan SPT Masa PPN masih tinggi (diatas 50%).

98

BAB IV PEMBAHASAN. Dalam analisa penghitungan dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai, penulis

Recommend Documents