1
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
1.1 Gambaran Umum Kota Gorontalo Dalam Catatan sejarah nama Gorontalo berasal dari kata ”Hulontalangio” yang artinya lebih mulia, kemudian penyebutan hulontalangio dipersingkat menjadi hulontalangi. Hulontalangi sendiri merupakan nama salah satu kerajaan yang ada di Jazirah Gorontalo pada masa lampau. Pendirinya adalah Sultan Botutihe yang telah berhasil melaksanakan tugas-tugas pemerintahan atas dasar ketuhanan dan prinsip-prinsip masyarakat. Kota Gorontalo lahir pada hari kamis, 18 Maret 1728 M atau bertepatan dengan Kamis, 06 Syakban 1140 Hijriah. Tepat pada tanggal 16 Februari 2001Kota Gorontalo secara resmi sebagai ibu kota Provinsi Gorontalo (UU Nomor 38 Tahun 2000 Pasal 7), namun sebagai daerah otonom Kota Gorontalo secara resmi terbentuk pada tanggal 20 Mei 1960 sebagai pelaksanaan UU No. 29/1959 tentang pembentukan Dati II di Sulawesi. Sebelum terbentuknya Provinsi Gorontalo, Kota Gorontalo merupakan bagian dari Provinsi Sulawesi Utara. Gorontalo merupakan sebuah Kotapraja, sebutan ini sesuai istilah yang digunakan dalam UU No. 181965 tentang Pemerintahan Daerah yang diganti dengan UU No. 5/1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan Daerah yang menggantikan istilah Kotapraja menjadi Kotamadya. Nama Kotamadya Gorontalo ini tetap dipakai hingga pada tahun 1999. Selanjutnya, sejak diberlakukan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dimana istilah Kotamadya sudah tidak dipakai lagi diganti
2
dengan Kota, maka Gorontalo pun menyesuaikan namanya menjadi Kota Gorontalo hingga sekarang. Gorontalo dikenal sebagai kota perdagangan, pendidikan dan pusat pengembangan kebudayaan Islam di Indonesia Timur. Sejak dulu Gorontalo dikenal sebagai Kota Serambi Madinah. Hal itu disebabkan pada zaman dahulu pemerintahan kerajaan Gorontalo telah menerapkan syariat Islam sebagai dasar pelaksanaan hukum, baik dalam bidang pemerintahan, kemasyarakatan, maupun pengadilan. Hal ini dapat dilihat dari filosofi budaya Gorontalo yang Islami berbunyi ”Adat bersendikan syara` dan syara` bersendikan Kitabullah (AlQuran)”. Syara` adalah hukum yang berdasarkan syariat Islam. Karena itu Gorontalo ditetapkan sebagai salah satu dari 19 daerah hukum adat di Indonesia. Raja pertama di Kerjaan Gorontalo yang memeluk agama Islam adalah Sultan Amai, yang kemudian namanya diabadikan sebagai nama perguruan tinggi Islam di Provinsi Gorontalo, yakni STAIN Sultan Amai yang sekarang telah menjadi IAIN Sultan Amai. Kota Gorontalo adalah salah satu wilayah Provinsi Gorontalo yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango. Daerah ini berbatasan langsung dengan Kecamatan Tapa Kabupaten Bone Bolango disebelah Utara, Kecamatan Kabila Kabupaten Bone Bolango disebelah Timur, Teluk Tomini disebelah Selatan, Kecamatan Telaga dan Batudaa Kabupaten Gorontalo disebelah Barat. Secara administratif Kota Gorontalo terbagi atas 9 (Sembilan) Kecamatan dengan 50 (Lima Puluh) Kelurahan dengan rincian sebagai berikut:
3
1. Kecamatan Kota Barat
:
7 Kelurahan
2. Kecamatan Dungingi
:
5 Kelurahan
3. Kecamatan Kota Selatan
:
5 Kelurahan
4. Kecamatan Kota Tengah
:
6 Kelurahan
5. Kecamatan Kota Timur
:
6 Kelurahan
6. Kecamatan Kota Utara
:
6 Kelurahan
7. Kecamatan Dumbo Raya
:
5 Kelurahan
8. Kecamatan Sipatana
:
5 Kelurahan
9. Kecamatan Hulonthalangi
:
5 Kelurahan
Kondisi geografis wilayah Kota Gorontalo terletak antara 00° 28’ 17” - 00° 35’ 56” Lintang Utara (LU) dan 122° 59’ 44” - 123° 05’ 59” Bujur Timur (BT) dengan Luas Wilayah terbaru sesuai data survey dan pemetaan yang dilakukan oleh BAKOSURTANAL adalah 79,47 Km², dengan luas wilayah per kecamatan adalah Kecamatan Dungingi 4,67 Km², Kecamatan Kota Barat 19,98 Km², Kecamatan Kota Selatan dan Kecamatan Hulonthalangi 16,98 Km², Kecamatan Kota Tengah 4,81 Km², Kecamatan Kota Timur dan Kecamatan Dumbo Raya 19,88 Km² dan Kecamatan Kota Utara dan Kecamatan Sipatana 13,09 Km². Dataran Kota Gorontalo merupakan daerah yang rentan terhadap banjir terutama daerah disekitar DAS utama dan daerah-daerah dekat muara sungai. Sampai sejauh ini Kota Gorontalo memiliki kekhasan dalam bidang pertanian. Kekhasan ini dapat dilihat pada keberadaan lahan persawahan disebagian wilayah kota yang mungkin didaerah lain sukar ditemui. Namun sebagai konsekuensi dari status yang disandang Kota Gorontalo sebagai ibukota provinsi saat ini, maka
4
luasan areal persawahan yang ada tersebut dari waktu ke waktu cenderung berkurang. Hal ini jelas secara fisik keruangan memberikan dampak yang besar terhadap perubahan fisik kota yang disebabkan oleh meningkatnya aktifitas di Kota Gorontalo telah menyebabkan perubahan yang sangat mendasar dalam aspek pemanfaatan ruang dengan kecenderungan yang mengarah pada ketidaksesuaian pemanfaatan dengan rencana tata ruang yang ada. Kecenderungan perkembangan aktifitas-aktifitas perkotaan khususnya dibidang perdagangan dan jasa berkembang dengan pesat menggantikan
keberadaan
kawasan-kawasan
lainnya
seperti
dan mulai kawasan
permukiman. Demikian pula dengan sektor-sektor lainnya juga terjadi perubahan secara signifikan. Sebagai kota pusat perdagangan dan jasa di kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya, setiap tahunnya kota ini berbenah diri merubah wajah kota dengan pembangunan disegala lini. Ketersediaan infrastruktur yang handal sebagai salah satu pilar pokok penjabaran Grand Strategi, merupakan salah satu prioritas kegiatan utama kota ini dalam upaya mencapai tujuan pembangunan daerah. Perekonomian Kota Gorontalo yang digambarkan dengan PDRB atas dasar harga berlaku secara nominal dalam tiga tahun terakhir mengalami peningkatan yang cukup signifikan, yaitu dari Rp. 981.035.000 pada tahun 2007, Rp. 1.162.536.000 tahun 2008 dan pada tahun 2009 sebesar Rp. 1.337.880.000. Dominasi sektor jasa-jasa, sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor pengangkutan dan komunikasi dalam perekonomian Kota Gorontalo belum
5
tergoyahkan disamping sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan serta sektor konstruksi bangunan. Sebagai tulang punggung perekonomian Kota Gorontalo sektor jasa-jasa atau subsektor pemerintahan umum memiliki peranan sebesar 29,77% bila dilihat dari kontribusinya pada PDRB. Sementara untuk sektor jasa (tersier) yang meliputi sektor perdagangan, hotel, dan restoran yang mempunyai kontribusi terhadap perekonomian daerah sekitar 19,96%; sektor pengangkutan dan komunikasi 14,46%; dan sisanya sektor jasa keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan sekitar 12,78%. Hal ini menunjukkan struktur perekonomian Kota Gorontalo sudah mengarah kepada struktur jasa (service city). Penyumbang perekonomian Kota Gorontalo lainnya adalah sektor sekunder yang terdiri dari sektor industri pengolahan dan sektor bangunan. Sektor industri pengolahan menyumbang sekitar 6.83% sedangkan sektor bangunan sebesar 7.53%. Sementara sumbangan sektor primer di Kota Gorontalo hanya sebesar 6.46% yang terdiri dari sektor pertanian sebesar 5.28% dan sektor pertambangan sebesar 1,18%. Dari sisi penggunaan, dalam kurun waktu 2007-2009 komponen penggunaan yang cukup besar adalah konsumsi rumah tangga sekitar 59,38%, konsumsi pemerintah 44,94% serta pembentukan modal tetap bruto atau investasi fisik sebesar 41,98%. Selanjutnya, perubahan inventori sebesar 4,80% dan Lembaga swasta sebesar 2,10%. Sementara itu, perkembangan inflasi secara tahunan (yoy) sampai dengan periode Desember 2010 mencapai 7,43%, lebih tinggi dari inflasi nasional sebesar
6
5,67%. Seluruh kelompok barang/jasa yang dihitung perkembangan harganya menunjukkan terjadinya inflasi. Inflasi yang tinggi terjadi pada kelompok bahan makanan sebesar 16,20%, kelompok makanan jadi/minuman, rokok dan tembakau sebesar 7,08%, kelompok sandang 3,23%, Sementara empat kelompok barang/jasa mengalami inflasi yang relatif rendah, yaitu: kelompok perumahan (2,53%), kelompok kesehatan (2,32%), kelompok pendidikan (0,51%), dan kelompok transport (2,53%). Untuk lebih jelasnya hasil evaluasi indikator makro pembangunan di Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut ini. Tabel 7: Pencapaian Kinerja Indikator Makro Pembangunan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2007-2009 Tahun No
1 2
Indikator PDRB HARGA BERLAKU (JUTA RUPIAH) PDRB HARGA KONSTAN (JUTA RUPIAH)
2007
2008
2009
981.035,70
1.162.536,81
1.337.880,19
484.886,14
520.892,28
559.910,93
3
PERTUMBUHAN EKONOMI
7,36%
7,43%
7,49%
4
PDRB PER KAPITA : HARGA BERLAKU (Rp) HARGA KONSTAN (Rp)
6.043.651,34 2.987.131,59
7.038.212,88 3.153.578,23
7.848.830,13 3.284.782,79
Sumber: Bappeda Kota Gorontalo
Pada tahun 2009, struktur ekonomi Kota Gorontalo masih didominasi oleh sektor–sektor tertier yakni sektor jasa-jasa dan sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan nilai pendapatan sebesar Rp. 398.338.000 dan Rp.267.067.000 kemudian diikuti pengangkutan dan komunikasi Rp. 193.513.000. Sedangkan 3 yang memberikan produktivitas pendapatan yang terendah sektor pertanian,
7
Listrik, Gas dan air serta sektor pertambangan dan penggalian, yaitu masingmasing sebesar Rp. 70.584,000, Rp. 29.554.000 dan Rp. 15.773.000 Kota Gorontalo memiliki kepadatan penduduk tertinggi di provinsi Gorontalo, dimana rata-rata mencapai angka sebesar 2.778 jiwa/km2 tahun 2010. Kondisi kependudukan baik dalam arti jumlah dan kualitas serta persebaran, menjadi tantangan pembangunan yang di hadapi oleh Kota Gorontalo saat ini. Jumlah penduduk Kota Gorontalo pada tahun 2011 mencapai 197.991 jiwa (Sumber: BPS Kota Gorontalo, tahun 2011). Angka ini menunjukkan bahwa laju pertumbuhan penduduk Kota Gorontalo sangat cepat. Jika dilihat dari pertambahan populasi/penduduk Kota Gorontalo kurun waktu 5 (lima) tahun, sejak tahun 2006 sampai dengan tahun 2010, mencapai angka 20.536 jiwa sebagaimana tabel di bawah ini: Tabel 8: Data Pertambahan Populasi/ Penduduk Kota Gorontalo Kurun Waktu 5 Tahun (2006 s/d 2010)
No 1 2 3 4 5
Tahun 2006 2007 2008 2009 2010
Populasi (Jiwa) 159.455 162.325 165.175 170.456 179.991
Kepadatan (Jiwa/Km2) 2.461 2.505 2.549 2.631 2.778
Sumber : BPS Kota Gorontalo, 2011
Kondisi diatas menunjukkan bahwa perkembangan Penduduk Kota Gorontalo setiap tahun berfluktuatif. Hal tersebut berdampak pada ketersediaan sumber daya pendukung pembangunan Kota Gorontalo yang mencakup 3 pilar roda penggerak pembangunan daerah Kota Gorontalo, yaitu a). Infrastruktur, meliputi; sanitasi, transportasi, perumahan dan pemukiman serta perdagangan dan
8
jasa telekomunikasi b). Sosial budaya meliputi; kesejahteraan masyarakat, kesehatan, pendidikan dan tenaga kerja, serta 3). Ekonomi meliputi; Peningkatan taraf hidup masyarakat. Menyikapi hal tersebut diatas, maka upaya yang telah dan perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Gorontalo adalah dengan melakukan pengendalian jumlah penduduk yang diikuti peningkatan kualitas sumber daya masyarakat, serta distribusi penduduk yang merata. Dengan demikian keberadaan jumlah penduduk di Kota Gorontalo dapat menjadi modal pembangunan dan bukan sebaliknya menjadi beban pembangunan daerah. Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari Kepala Daerah yaitu Walikota dan Wakil Walikota beserta Perangkat Daerah Otonom yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan. Perangkat daerah dimaksud bertanggung jawab kepada Kepala daerah dan membantu Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan. Struktur Organisasi Pemerintah Kota Gorontalo terdiri dari 3 organisasi dan Tata Kerja, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Gorontalo yaitu; a). Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 13 tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Gorontalo, yang terdiri dari 9 bagian dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Gorontalo, b). Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor: 5 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Gorontalo, terdiri dari 12 dinas, dan
3).
Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2010 Tentang Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo terdiri dari; Inspektorat, 6 badan, 3 kantor sedangkan
9
Pemerintah Kecamatan dan Kelurahan dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Gorontalo Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Pembentukan Susunan dan Tata Kerja Kecamatan di Kota Gorontalo, terdiri atas 6 Kecamatan dan 49 Kelurahan. Kondisi tersebut diatas mengalami perubahan, pada struktur organisasi Lembaga Teknis Kecamatan dan Kelurahan, yaitu terdapat 4 kecamatan dan 1 kelurahan pemekaran. Hal ini diatur pada Perda Nomor 19 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Sipatana, Perda Nomor 20 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Dumbo Raya, Perda Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kecamatan Hulonthalangi dan Perda Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Kelurahan Tanggikiki. Sehingga kecamatan yang berada di Kota Gorontalo sebanyak 9 Kecamatan dan 50 Kelurahan. Berdasarkan kondisi diatas, maka hal tersebut menjadi tantangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam mengembangkan daerahnya melalui pembagian wilayah berdasarkan wilayah pemekaran, yang berimplikasi pada kebutuhan luas wilayah kota sebagai wilayah pemukiman dan pusat segala aktifitas masyarakat. Sesuai dengan Undang-Undang No. 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah, disebutkan bahwa pemerintahan daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan pemerintah. Kewenangan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah meliputi: a). Perencanaan dan pengendalian pembangunan; b). Perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan ruang; c). Penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; d). Penyediaan sarana dan prasarana umum; e). Penanganan bidang kesehatan; f).
10
Penyelenggaraan pendidikan; g). Penanggulangan masalah sosial; h). Pelayanan bidang ketenagakerjaan; i). Fasilitasi pengembangan koperasi, usaha kecil dan menengah; j). Pengendalian lingkungan hidup; k). Pelayanan pertanahan; l). Pelayanan kependudukan, dan catatan sipil; m). Pelayanan administrasi umum pemerintahan; n). Pelayanan administrasi penanaman modal; o). Penyelenggaraan pelayanan dasar lainnya; dan p). Urusan wajib lainnya yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Urusan tersebut diatas telah diimplemetasikan dalam pelaksanaan program dan kegiatan melalui 4 bidang pembangunan daerah yaitu; 1). Bidang sosial budaya, 2). Bidang ekonomi, 3). Bidang infrastruktur dan 4). Bidang Pemerintahan. Visi Kota Gorontalo yakni ”Kota Enterpreneur”. Sedangkan Misi Kota Gorontalo adalah ”Mewujudkan Masyarakat Yang Mandiri dan Religius” Grand Strategi yang dimilki oleh Kota Gorontalo adalah: 1) Menyelenggarakan kepemerintahan yang enterpreneur, 2) Mewujudkan sumber daya manusia yang berdaya saing, 3) Membangun Infrastruktur perkotaan yang handal, 4) Menjadikan Kota Gorontalo sebagai pusat perdagangan dan jasa di Kawasan Teluk Tomini dan sekitarnya. 1.2 Gambaran Perekonomian dan Keuangan Daerah Kota Gorontalo Selama Tahun 2010 perkembangan ekonomi Kota Gorontalo menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan, semua sektor mengalami pertumbuhan positif meskipun
beberapa
sektor
menunjukkan
perlambatan
dibanding
tahun
11
sebelumnya. Peningkatan ekonomi Kota terutama ditunjukkan oleh peningkatan sektor konstruksi, sektor jasa dan sektor pengangkutan dan komunikasi. Tahun 2009 laju pertumbuhan ekonomi mengalami kenaikan sebesar 7,49 % naik 0,13 poin dibanding tahun sebelumnya yang sebesar 7,36 %, dengan Total jumlah Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan sebesar Rp. 559.910,93 dengan jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 3.284.782,76 sedangkan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku mencapai Rp.1.337.880.190.000,- dan Jumlah PDRB per kapita sebesar Rp. 7.848.830,13,Tahun 2010 pertumbuhan ekonomi Kota diperkirakan mencapai 7,59 % dengan PDRB ADHB diperkirakan mencapai 1.630.082.380.000,- dan PDRB ADHK sebesar Rp. 603.412.290.000,- Tahun 2011 diproyeksikan pertumbuhan ekonomi mencapai Rp. 1.931.647.620.000,Selama Tahun 2009 laju inflasi kumulatif (dari Januari – Desember ) sebesar 4,5 %, dimana kelompok kesehatan dan bahan makanan merupakan kelompok pengeluaran yang mengalami inflasi tertinggi sepanjang tahun 2009, masingmasing sebesar 8,06 % dan 7,64 %, sedangkan kelompok transportasi dan jasa keuangan mengalami deflasi sebesar 2,51 %. Secara umum Tahun 2009 Kota Gorontalo mengalami 10 kali inflasi dan 2 kali deflasi. Deflasi terjadi pada bulan April dan Desember masing-masing sebesar -0,05 % dan -0,82 %, sedangkan selebihnya terjadi inflasi, dimana inflasi tertinggi pada bulan November (0,91%) dan terendah pada bulan September (0.05%).
12
Inflasi Gorontalo Tahun 2010 (Januari-Juli ) sebesar 2,81 % lebih rendah dari laju inflasi Kota Gorontalo pada periode yang sama tahun 2009 sebesar 3,24 %. Selama Tahun 2010 (Januari-Juli) secara umum Kota Gorontalo mengalami dua kali deflasi dan lima kali Inflasi, Deflasi terjadi pada bulan Maret (0,47 %) dan April (0,87%), sedangkan inflasi tertinggi selama Tahun 2010 (Januari-Juli) terjadi pada Bulan Februari yaitu sebesar 1,68 %. Beberapa perkembangan indikator makro ekonomi Kota Gorontalo dapat dilihat pada tabel berikut: Tabel 9: Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Makro Kota Gorontalo No
Indikator Makro Ekonomi
(1)
(2)
Realisasi
Perkiraan
Proyeksi
2009 (3)
2010 (4)
2011 (5)
2012 (6)
1
PDRB ADHB (JUTA)
1.369.817,12
1.595.348,12
1.931.647,62
2.289.002,43
2
PDRB ADHK(JUTA)
560.063,38
602.467,09
1.066.647,62
1.885.513,00
3
INFLASI (%)
4,5
7,43
4–6
4–6
4
JUMLAH PENDUDUK MISKIN (%) TINGKAT PENGANGGURAN(%) PERTUMBUHAN EKONOMI
5,29
5
5,2
5,0
8,88
8,78
8,68
8,58
7,49
7,6
7,7
7,8
5 6
Sumber: Bappeda Kota Gorontalo
Pendapatan daerah meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah yang menambah ekuitas dana, merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran. Arah pengelolaan pendapatan daerah difokuskan pada upaya peningkatan kemampuan keuangan daerah dalam menggali dan mengintensifkan sumber-sumber pendapatan daerah. Sumber-sumber pendapatan daerah berasal dari penerimaan pendapatan asli daerah, penerimaan dana perimbangan dan Lain-
13
Lain Pendapatan yang sah. Pendapatan asli daerah merupakan porsi pendapatan yang secara hukum dan upaya diperoleh melalui usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Melalui kreatifitas dan inovasi dari pemerintah daerah maka pendapatan daerah diharapkan meningkat dari tahun ke tahun sesuai dengan kondisi dan potensi yang ada. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentraslisasi yang terdiri dari Dana Bagi Hasil, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Tabel 10: Perkembangan Pendapatan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2006–2010 (%) No
Tahun
Pendapatan Daerah (Rp.) Realisasi 4 276.938.565.771
Kenaikan Realisasi
Tingkat Capaian (%)
5 42,02
6 102,59
1 1
2 2006
Target 3 269.952.870.000
2
2007
317.489.770.000
325.336.320.782
17,48
102,47
3
2008
372.072.887.262
387.948.124.371
19,24
104,56
4
2009
487.222.835.891
417.622.203.671
7,65
85,71
5
2010
556.389.430.214
494.626.470.027
18,44
88,90
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran dari rekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran, pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang beriorentasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.anggaran serta efektivitas dan efisiansi pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat
14
Daerah dalam rangka pelaksanaan bidang kewenangan/urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD, peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat Pos Belanja daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung, Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja Tidak Terduga, sedangkan Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Tabel 11: Perkembangan Belanja Daerah Kota Gorontalo Tahun 2006-2010 (%) No 1 1 2 3 4 5
Tahun 2 2006 2007 2008 2009 2010
Belanja Daerah (Rp.) Target 3 282.370.005.203 340.218.173.159 423.182.900.851 509.563.606.229 548.241.074.273
Realisasi 4 268.980.319.526 311.670.295.321 406.161.117.340 440.009.556.617 451.507.819.414
Kenaikan Realisasi
Tingkat Capaian (%)
5 10,76 15,87 30,31 8,3 2,61
6 98,07 91,61 95,98 86,35 82,36
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
Belanja daerah meliputi semua pengeluaran darirekening kas umum daerah yang mengurangi ekuitas dana, merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran. Pengelolaan belanja daerah berdasarkan pendekatan prestasi yang berorientasi pada pencapaian hasil input yang direncanakan. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas
15
efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas dan fungsi satuan Kerja Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan bidang kewenangan/urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD. Peningkatan alokasi belanja yang direncanakan oleh setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah harus terukur yang diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan kepada masyarakat. Pos Belanja daerah sesuai dengan Permendagri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas Belanja Tidak Langsung dan Belanja Langsung. Belanja Tidak Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Subsidi, Belanja Hibah, Belanja Bantuan Sosial dan Belanja tidak terduga, sedangkan Belanja Langsung terdiri atas Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal. Tabel 12: Perkembangan Penerimaan Pembiayaan Daerah Kota Gorotalo Tahun 2006-2010 (%) Tahun
Penerimaan Pembiayaan (Rp.)
Kenaikan Realisasi
2 2006
Target 3 19.415.461.060
Realisasi 4 674.729.544
2007
22.829.473.483
111.557.500
(83,47)
2008
51.250.013.589
32.336.625.427
28.886,50
2009
32.340.770.338
23.234.982.898
28,146
2010
8.926.242.068
926.241.068
96,01
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
5 (96,86)
16
Tabel 13: Perkembangan Pengeluaran Pembiayaan Daerah Kota Gorontalo Tahun 2006-2010
Tahun 1 2006
Pengeluaran Pembiayaan (Rp.) Target 2 14.339.390.739
2007
Realisasi 3 1.000.000.000
Kenaikan Realisasi (%) 4 (93,44)
418.837.668
(58,11)
2008
100.000.000
100.000.000
(76,12)
2009
10.000.000.000
0.
0
2010
17.074.598.010
16.372.188.579
0
Sumber: DPPKAD Kota Gorontalo
1.3
Gambaran Umum Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo
terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Gorontalo. Pembentukan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah yaitu Kepala Daerah diwajibkan menyusun laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang terdiri dari laporan Realisasi APBD, Neraca Daerah, Laporan Arus Kas dan Catatan Atas Laporan Keuangan. Konsekuensi logis dari perubahan pertanggungjawaban tersebut maka dibentuklah organisasi BPKD yang telah dirubah namanya menjadi Dinas Pendapatan, Pengelola dan Keuangan Aset Daerah guna terintegrasinya pengelolaan keuangan yang meliputi pencatatan dan pertanggungjawaban penerimaan kas dan pengeluaran kas, serta aset/barang daerah. Otonomi daerah dan peningkatan persaingan antar daerah telah memaksa organisasi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan yang inovatif
17
menuju pemerintahan yang baik dan mandiri. Perubahan yang paling mendasar yakni pengelolaan keuangan daerah yang menuntut alokasi anggaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Di sisi lain, permasalahan manajemen keuangan sektor publik selama ini belum ditangani secara komprehensif dalam mewujudkan suatu tata kepemerintahan yang baik (good govermance). Visi DPPKAD Kota Gorontalo mengacu pada visi Kota Gorontalo yakni Kota Enterpreneur. Adapun Visi DPPKAD Kota
Gorontalo yakni ”Menjadi
Institusi Pengelola Keuangan yang Inovatif. Dalam mewujudkan visi tersebut, maka Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo menjabarkan melalui misi sebagai berikut: ”Melaksanakan Pembaharuan Kelembagaan dan Kebijakan Pengelola Keuangan Daerah yang Akuntabel dan Berkelanjutan”. Dengan mengacu pada visi melalui pelaksanaan misi, maka tujuan Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo sebagai berikut: (1) Meningkatkan Pendapatan daerah, (2) Meningkatkan kapasitas Sumber Daya Manusia dan disiplin aparatur dalam pelaksanaan tugas. (3) Meningkatkan koordinasi dengan mitra kerja, baik antar SKPD dan lembaga lain yang saling bekerja sama. (4) Memantapkan pelaksanaan anggaran dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang akuntabel dan transparan. (5) Meningkatkan pelayanan administrasi yang
akuntabel guna mendukung
pencapaian sasaran kinerja. Struktur organisasi DPPKAD Kota Gorontalo di tunjukkan sebagai berikut:
18
STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDAPATAN, PENGELOLA KEUANGAN DAN ASET DAERAH KOTA GORONTALO KEPALA DINAS DPPKAD KOTA GORONTALO DINAS SEKRETARIS
KEPALA UPTD SUBAG TATA USAHA
KABID ANGGARAN &PERBENDAHARAAN
KABID PENDAPATAN
KASIE PENDATAAN DAN PENETAPAN
KASIE PENAGIHAN DAN PENGENDALIAN
KASIE PENERIMAAN LAIN-LAIN
KASUBAG KEUANGAN
KASUBAG KEPEGAWAIAN
KASUBAG UMUM DAN KEARSIPAN
KABID AKUNTANSI
KABID ASET
KASIE ANGGARAN DAN VERIVIKASI
KASIE PENGELOLA DATA
KASIE PENGENDALIAN KEKAYAA DAERAH
KASIE PERBENDAHARAAN
KASIE PENGEMBANGAN SISTEM AKUNTANSI
KASIE INVESTASI
KASIE ADMINISTRASI BENDAHARA UMUM DAERAH
KASIE PELAPORAN DAN PERTANGGUNG JAWABAN
KASIE BINA BADAN LAYANAN DAN BUMD
Gambar 6: Struktur Organisasi Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Gorontalo
19
Tugas dan Fungsi DPPKAD Kota Gorontalo adalah sebagai berikut: A. Kepala Dinas mempunyai tugas: Melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Daerah dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. Dalam melaksanakan tugas Kepala Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) Merencanakan tugas dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah secara berkesinambungan untuk peningkatan pendapatan, keuangan dan kekayaan daerah, (2) Merumuskan kebijakan teknis dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas unit, (3) Mengorganisir kegiatan dibidang Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah berdasarkan sistem dan prosedur kerja untuk tertibnya pelaksanaan tugas unit. B. Sekretaris
Dinas
kesekretariatan,
mempunyai
penyusunan
tugas:
rencana
Melaksanakan program,
pengelolaan
pengendalian
dan
pengawasan, evaluasi dan pelaporan, penyelenggaraan anggaran rutin keuangan, umum dan kepegawaian. Dalam melaksanakan tugas Sekretaris Dinas Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah menyelenggarakan fungsi: (1) Mengkoordinasikan tugas dengan Kepala-kepala Bidang melalui rapat/pertemuan untuk penyatuan pendapat, (2) Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai job untuk tertibnya pelaksanaan tugas, (3) Menyusun laporan pelaksanaan tugas secara berkala sebagai bahan evaluasi.
20
Sekretaris Dinas Membawahi: 1. Sub Bagian Program dan Keuangan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas penyusunan program dan pengelolaan keuangan berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. 2. Sub Bagian
Kepegawaian,
mempunyai
tugas:
Melaksanakan tugas
pengelolaan administrasi kepegawaian sesuai Juklak/Juknis untuk tertibnya administrasi kepegawaian. 3. Sub Bagian Umum dan Kearsipan, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas Pengelolaan perlngkapan dan kearsipan berdasarkan pedoman untuk kelancaran pelaksanaan tugas unit. C. Bidang Pendapatan mempunyai tugas: Melaksanakan tugas Pengelolaan Pendapatan Daerah berdasarkan peraturan Perundang-undangan untuk optimalisasi Pendapatan Asli Daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Pendapatan menyelenggarakan fungsi: (1) Menghimpun kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas, (2) Menyusun kebijakan teknis pengelolaan Pendapatan Daerah sesuai kebutuhan sebagai pedoman pelaksanaan tugas, (3) Menyusun rencana program dibidang Pendapatan Daerah sesuai kebutuhan sebagai dasar pelaksanaan tugas. Bidang Pendapatan terdiri dari: 1. Seksi Pendataan dan Penetapan mempunyai tugas: Melaksanakan tugas Pendataan
dan
Penetapan
Retribusi
Daerah
berdasarkan
Petunjuk
Pelaksanaan/Petunjuk Teknis untuk tertibnya adminitrasi pendapatan daerah.
21
2. Seksi Penagihan dan Pengendalian, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas penagihan dan pengendalian Pajak dan Retribusi Daerah berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk optimalisasi Pendapatan Daerah. 3. Seksi Penerimaan lain-lain, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengelolaan
Penerimaan
Lain-lain
berdasarkan
petunjuk
pelaksanaan/petunjuk teknis untuk pembiyaan daerah. D. Bidang Anggaran dan Perbendaharawan mempunyai tugas: Melaksanakan tugas dibidang Anggaran, Perbendaharaan, dan Verifikasi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk efektifitas dan efisiensi anggaran. Dalam
melaksanakan tugas
Bidang
Anggaran dan Perbendaharaan
menyelenggarakan fungsi: (1) Mengelola dan meganalisa data perencanaan anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan skala prioritas untuk pengalokasian anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), (2) Melakukan penelitian Dokumen Penggunaan Anggaran (DPA) setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) berdasarkan ketentuan untuk tertibnya administrasi keuangan, (3) Melakukan Verifikasi Surat Pertanggungjawaban (SPJ) pengeluaran berdasarkan pengajuan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) untuk kesesuai penggunaan anggaran. Bidang Anggaran dan Perbendaharaan terdiri dari: 1. Seksi Anggaran dan Verifikasi, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas dibidang anggaran dan verifikasi berdasarkan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk efektifitas dan efisiensi anggaran.
22
2. Seksi Perbendaharaan, mempunyai tugas: Melakukan tugas perbendaharaan berdasarkan
petunjuk
pelaksanaan/petunjuk
teknis
untuk
tertibnya
administrasi keuangan daerah. 3. Seksi Adminitrasi Bendahara Umum Daerah, mempunyai tugas: Melakukan tugas pengelolaan administrasi bendahara umum daerah sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya administrasi keuangan daerah. E.
Bidang Akuntansi mempunyai tugas: Melaksanakan dibidang akuntansi berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk peningkatan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Akuntansi menyelenggarakan fungsi: (1) Menghimpun data keuangan berdasarkan Laporan Realisasi Keuangan SKPD sebagai bahan penyusunan rancangan pertanggungjawaban kepala daerah, (2) Mengembangkan Sistem Akuntansi Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk tertibnya pengelolaan administrasi keuangan, (3) Menyusun Lapran Realisasi Anggaran (LRA) SKPD berdasarkan laporan dari setiap SKPD sebagai bahan penyusunan Laporan Keuangan dan Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
Bidang Akuntansi terdiri dari: 1.
Seksi Pengelolaan Data, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengelolaan data sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk keakuratan data keuangan.
23
2.
Seksi Pengembangan Akuntansi, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengembangan akuntansi sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peningkatan sistem pengelolaan keuangan daerah.
3.
Seksi Pelaporan dan Pertanggungjawaban, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas penyusunan laporan keuangan dan pertanggungjawaban secara periodik dan tepat waktu untuk beroleh laporan keuangan yang akuntabel.
F.
Bidang Aset mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengelolaan aset daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan untuk tertibnya kekayaan daerah. Dalam melaksanakan tugas Bidang Aset, menyelenggarakan tugas: (1) Mengelola aset daerah sesuai fungsinya untuk dimanfaatkan secara berdaya guna dan berhasil guna, (2) Melakukan penghapusan barang milik daerah sesuai ketentuan yang berlaku untuk dibebaskan dari daftar inventaris kekayaan daerah, (3) Menyusun rencana perencanaan modal/investasi daerah sesuai kebutuhan untuk peningkatan pendapatan daerah.
Bidang Aset terdiri dari: 1. Seksi Pengendalian Kekayaan Daerah, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengendalian kekayaan daerah sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk tertibnya pemanfaatan kekayaan daerah. 2. Seksi Investasi, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas pengelolaan investasi sesuai Juklak/Juknis untuk peningkatan pendapatan daerah. 3. Seksi Bina Badan Layanan Umum dan Badan Usaha Milik Daerah, mempunyai tugas: Melaksanakan tugas Bina Badan Layanan Umum dan
24
Badan Usaha Milik Daerah sesuai petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis untuk peningkatan pola usaha kemitraan. 1.4 Hasil Penelitian 1.4.1 Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Hasil analisis rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 14: Hasil Analisis Rasio Kemandirian Keuangan Derah Tahun 2008
Pendapatan Asli Daaerah (PAD) Bantuan Pemerintah Pusat/Provinsi + Pinjaman
Rasio
Rp 43.125.193.544 Rp 330.822.250.641 + Rp 2.500.000 13,04 % Rp 43.125.193.544 = 0,130 x 100 % = 13,04 Rp 330.824.750.641
2009
Rp 53.590.516.884 Rp 363.975.280.809 + Rp 8.101.000.000 Rp 53.590.516.884 = 0,144 x 100 % = 14,40 Rp 372.076.280.809
2010
Rp 25.284.895.758 Rp 357.458.301.137 + 0 Rp 25.284.895.758 Rp 357.458.301.137
2011
14,40 % 07,07 %
= 0,070 x 100 % = 07,07
Rp 31.636.441.135 Rp 419.015.201.977 + Rp 9.050.549.381
07,40 %
Rp 31.636.441.135 = 0,074 x 100 % = 07,40 Rp 428.065.751.358 Sumber: Data yang diolah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo.
25
Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakkan rasio kemandirian adalah sebagai berikut: 20 14,40%
15 13,06%
10
07,07%
5
07,40%
Series 1
0 2008
2009
2010
2011
Gambar 7: Grafik Pergerakan Rasio Kemandirian Pemkot Gorontalo
1.4.2 Analisis Rasio Efektifitas PAD Hasil analisis rasio efektifitas PAD ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 15: Hasil Analisis Rasio Efektifitas PAD Realisasi penerimaan PAD Target Penerimaan PAD
Tahun
Rasio
2008
Rp 43.125.193.544 = 0,929 x 100 = 92,91 Rp 46.414.966.400
92,91 %
2009
Rp 53.590.516.884 = 0,575 x 100 = 57,53 Rp 93.156.031.629
57,53 %
2010
Rp 25.284.895.758 = 0,326x 100 = 32,62 Rp 77.522.101.726
32,62 %
2011
Rp 31.636.441.135 = 0,267 x 100 = 26,67 Rp 118.546.657.588
26,67 %
Sumber: Data yang diolah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo
Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakkan rasio efektifitas PAD adalah sebagai berikut:
26
100 92,91%
80 60
57,53%
40
Series 1 32,62%
20
26,67%
0 2008
2009
2010
2011
Gambar 8: Grafik Pergerakan Rasio Efektifitas PAD Pemkot Gorontalo
1.4.3 Analisis Rasio Efisiensi PAD Hasil analisis rasio Efisiensi PAD ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 16: Hasil Analisis Rasio Efesiensi PAD Tahun
Biaya Yang Dikeluarkan Untuk Memungut PAD Realisasi Penerimaan PAD
Rasio
2008
Rp 300.000.000 = 0,007 x 100 = 0,70 Rp 43.125.193.544
0,70 %
2009
Rp 300.000.000 = 0,006 x 100 = 0,56 Rp 53.590.516.884
0,56 %
2010
Rp 300.000.000 = 0,012x 100 = 1,19 Rp 25.284.895.758
1,19 %
2011
Rp 300.000.000 Rp 31.636.441.135
0,95 %
= 0,009 x 100 = 0,95
Sumber: Data yang diolah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo
Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakkan rasio efesiensi PAD adalah sebagai berikut:
27
1,4 1,2 1 0,8 0,6 0,4 0,2 0
1,19% 0,95% 0,70%
2008
Series 1 0,56%
2009
2010
2011
Gambar 9: Grafik Pergerakan Rasio Efesiensi PAD Pemkot Gorontalo
1.4.4 Analisis Rasio Aktivitas Hasil analisis rasio aktivitas keuangan daerah adalah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 17: Hasil Analisis Rasio Aktivitas Keuangan Daerah
Tahun 2008
Total Belanja Rutin Total APBD Total Belanja Pembangunan Total APBD Rp 324.859.400.078 = 0,393 x 100 = 39,26 Rp 827.494.186.952 Rp 81.204.142.262 Rp 827.494.186.952
2009
2010
2011
= 0,098 x 100 = 09,81
Rasio 39,26 % 09,81%
Rp 328.996.477.827 Rp 880.945.355.302
= 0,373 x 100 = 37,35
37,35 %
Rp 111.013.078.790 Rp 880.945.355.302
= 0,126 x 100 = 12,60
12,60%
Rp 362.556.788.193 Rp 900.698.395.767
= 0,402 x 100 = 40,25
40,25 %
Rp 85.020.140.699 Rp 900.698.395.767
= 0,094 x 100 = 09,44
09,44 %
Rp 413.920.772.975 Rp 1.057.507.548.445
= 0,391 x 100 = 39,14
39,14 %
28
Rp 113.012.585.600 Rp 1.057.507.548.445
= 0,107 x 100 = 10,69
10,69%
Sumber: Data yang diolah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Pemerintah Kota Gorontalo
Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakkan rasio aktivitas keuangan daerah adalah sebagai berikut: 50 39,26%
40
39,14%
40,25%
37,35%
30
Belanja Rutin
20 10,69%
09,44%
10
12,60%
Belanja Pembangunan
09,81%
0
2008
2009
2010
2011
Gambar 10: Grafik Pergerakan Rasio Aktivitas Keuangan Daerah Pemkot Gorontalo
1.4.5 Analisis Rasio DSCR Hasil analisis rasio DSCR adalah ditunjukkan pada tabel sebagai berikut: Tabel 18: Hasil Analisis Rasio DSCR Total (PAD + BD + DAU) - BW Total (Pokok Angsuran + Bunga + Biaya Pinjaman
Tahun
2008 Rp 43.125.193.544+21.690.603.867+256.963.927.000 – 259.980.167.703
Rasio 617,99
100.000.000 + 0 + 0 = 321.779.723.411 – 259.980.167.703 = 617,99 100.000.000
2009
DSCR Pada Tahun ini tidak ada karena bunga tidak terealisasikan dan
0
angsuran pokok tidak ada
2010 Rp 25.284.895.758+21.670.160.342+264.392.757.000 – 311.223.247.237 16.372.865.946 + 594.444.371 + 0 =
311.347.813.100 – 311.223.247.237
16.967.310.317
= 0,007
0,007
29
2011 Rp 31.636.441.135+19.773.258.791+296.472.833.000 – 350.393.983.541
-0,182
13.232.947.678 + 579.950.000 + 0 = 347.882.532.926 – 350.393.983.541 = - 0,182
13.812.897.678 Sumber: Data yang diolah bersumber dari Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Neraca Pemerintah Kota Gorontalo
Apabila digambarkan dalam grafik, pergerakkan rasio DSCR adalah sebagai berikut: 700 600 500 400 300 200 100 0 -100
617,99
Series 1 0
2008
2009
0,007
--0,182
2010
2011
Gambar 11: Grafik Pergerakan Rasio DSCR Pemkot Gorontalo
Secara keseluruhan jika digambarkan dalam tabel dan grafik yakni sebagai berikut: Tabel 19: Hasil Perhitungan Keseluruhan Rasio Keuangan Daerah Pemerintah Kota Gorontalo RASIO KEUANGAN TAHUN
KEMANDIRIAN
EFEKTIVITAS
EFESIENSI
PAD
PAD
AKTIVITAS BELANJA
BELANJA
RUTIN
PEMBANGUNAN
DSCR
2008
13,03 %
92,91 %
0,70 %
39,26 %
09,81 %
617,99
2009
14,40 %
57,53 %
0,56 %
37,35 %
12,60 %
0
2010
07.07 %
32,62 %
1,19 %
40,25 %
09,44 %
0,007
2011
07,40 %
26,67 %
0,95 %
39,50 %
10,26 %
-0,182
Sumber: Data Diolah 2012
30
Apabila digambarkan dengan grafik tabel di atas maka sebagai berikut: 700 R. Kemandirian 600 500
R. Efektivitas PAD
400
R. Efesiensi PAD
300
R. Aktivitas (B. Rutin)
200 R. Aktvitas (B.Pembangunan)
100
DSCR
0 -100
2008
2009
2010
2011
Gambar 12: Grafik Pergerakan Rasio Keuangan Daerah Pemkot Gorontalo 1.5
Pembahasan
1.5.1 Pembahasan Atas Rasio Kemandirian Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaaan APBD Pemerintah Kota Gorontalo Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah
dalam
membiayai
sendiri
kegiatan
pemerintah,
dan
kegiatan
pembangunan. Rasio kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat kemandirian juga semakin tinggi. Rasio kemandirian juga menggambarkan tingkat partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Semakin tinggi rasio kemandirian, semakin tinggi partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama pendapatan asli daerah yang berarti tingkat kesejahteraan masyarakat semakin tinggi.
31
Dilihat
dari tahun 2008-2011
kemandirian
mengalami penurunan.
Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2008 adalah sebesar 13,03%
dimana realisasi PAD nya dapat memberikan konstribusi
terhadap pendapatan daerah sebesar Rp 43.125.193.544,- atau 11,12% (43.125.193.544 / 387.947.444.185). Sedangkan dana perimbangan atau transfer pemerintah
pusat
dan
provinsi
memberikan
kontribusi
sebesar
Rp
330.822.250.641,- atau 85,27% (330.822.250.641 / 387.947.444.185) dari total pendapatan dan sisanya berasal dari pinjaman yaitu sebesar 0,25%. Jadi dilihat prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo masih belum mandiri, karena dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat Pemerintah Kota Gorontalo masih tergantung dengan dana dari pihak ekternal. Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2009 adalah sebesar 14,40%. PAD nya mengalami kenaikan daripada tahun sebelumnya, dan memberikan konstribusi sebesar 12,83% (53.590.516.884 / 417.715.697.693) terhadap pendapatan daerah jadi mengalami kenaikan. Sedangkan dana perimbangan atau transfer dari pemerintah pusat ataupun provinsi memberikan kontribusi sebesar 87,13% (naik) (363.975.280.809 / 417.715.697.693) dari total pendapatan dan sisanya berasal dari pinjaman yaitu sebesar 46,32%. Jadi dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo masih belum mandiri tetapi kemandirian keuangannya mengalami kenaikan.
32
Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2010 adalah mengalami penurunan PAD yang sangat drastis yakni sebesar 07,07%, realisasi PAD nya hanya dapat memberikan kontribusi sebesar 05,42% (25.284.895.758 / 466.532.357.752) terhadap pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat ataupun provinsi memberikan kontribusi sebesar 76,62% (turun) (357.458.301.137 / 466.532.357.752). Jadi dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo masih tetap belum mandiri bahkan kemandirian keuangannya mengalami penurunan lagi yang drastis. Kemandirian keuangan Pemerintah Kota Gorontalo pada tahun 2011 adalah sebesar 07,40%. Meskipun PAD nya mengalami sedikit kenaikan, tetapi realisasi PAD nya dapat memberikan kontribusi sebesar 05,96% (31.636.441.135 / 530.559.291.303) terhadap pendapatan daerah. Sedangkan dana perimbangan atau transfer pemerintah pusat ataupun provinsi memberikan kontribusi sebesar 78,98% (naik) (419.015.201.977 / 530.559.291.303) dan sisanya berasal dari pinjaman yakni sebesar 81,54%. Jadi dilihat dari prosentase kontribusi PAD terhadap pendapatan, kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo tetap belum dapat mandiri dan kemandirian keuangannya mengalami sedikit kenaikan. Dari pemaparan diatas, kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dari segi kemandirian keuangan belum tercapai selama 4 tahun tersebut. Apabila dilihat dari trend prosentase rasio kemandirian keuangan daerah tertinggi ditunjukkan pada tahun 2009 yaitu sebesar 14,40%, yang dikarenakan realisasi PAD nya besar dibandingkan dengan tahun-tahun lainnya. Jadi prosentase pada
33
tahun 2009 ini menunjukkan kinerja keuangan dari sisi kemandirian keuangan daerah baik meskipun pada penilaian kriteria kemandiriannya dinilai rendah sekali atau Pemerintahan Kota Goronralo belum bisa mandiri. Dilihat dari prosentase rasio yang cenderung mengalami penurunan kecuali tahun 2009, diharapkan Pemerintah Kota Gorontalo dapat menerapkan kebijakankebijakan yang berhubungan dengan keuangan yang ada pada tahun 2009 agar supaya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan perolehan sumber-sumber PAD serta peningkatan SDM aparat yang terkait dengan perolehan PAD dan juga Pemerintah Kota Gorontalo harus dapat bertindak sekaligus bersikap efesien dan efektif serta berprinsip melakukan partnership dengan kelompok-kelompok masyarakat yang potensial. Dengan demikian peran investasi swasta dan perusahaan milik daerah sangat diharapkan sebagai pemacu untuk lebih merealisasikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah. Daerah juga diharapkan mampu menarik investor untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta menimbulkan efek multiplier yang besar. 1.5.2 Pembahasan Atas Rasio Efektifitas PAD Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Kota Gorontalo Rasio Efektifitas PAD merupakan kemampuan untuk merealisasikan yang telah direncanakan, dalam hal ini seberapa besar kemampuan Pemda dalam merealisasikan PAD sesuai yang ditargetkan, dikatakan efektif apabila rasio yang dicapai lebih dari 100% atau semakin tinggi rasio efektifitas, menggambarkan kemampuan daerah semakin baik. Pada tahun 2008 PAD Kota Gorontalo dapat terealisasi sebesar 92,91% artinya kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo
34
dikategorikan efektif, kemudian tahun 2009 turun ke prosentase menjadi 57,53%. Realisasi dan anggarannya pada tahun ini sebenarnya naik, tapi pencapaian untuk memenuhi target menurun hal ini disebabkan elemen-elemen dari PAD tidak mencapai target, contohnya pada elemen pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan hanya sebesar 54,92% dan pada elemen lain-lain pendapatan asli daerah yang sah hanya sebesar 39,22%. Jadi kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dalam hal efektifitas PAD dinilai tidak efektif dalam merealisasikan PAD nya. Tahun 2010 PAD Kota Gorontalo turun sebesar 32,62% artinya di tahun 2010 ini kinerja keuangan dalam hal mnegefektifkan PAD Pemerintah Kota Gorontalo dinilai tidak efektif di bandingkan pada tahun-tahun sebelumnya. Pada Tahun 2011 PAD Kota Gorontalo kembali menurun sebesar 26,67% yang artinya kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dinilai tidak efektif dalam merealisasikan PAD nya, hal ini disebabkan menurunnya realisasi elemen-elemen PAD terhadap penetapan target atau anggaran PAD yang ditetapkan. Dari pergerakkan rasio dari tahun ke tahun mengalami penurunan efektifitas PAD Pemerintah Kota Gorontalo harus dapat melihat sebab penurunannya, mungkin ketidakmampuan dalam pencapaian terhadap targetnya ataupun penurunan
perolehan
dari
salah
satu
elemen
PAD
kemudian
dapat
mengoptimalkan perolehan PAD dengan memberdayakan elemen PAD yang paling sesuai untuk lebih diberdayakan dengan cara lebih efektif agar dapat memenuhi keinginan yang ingin dicapai dan juga tidak ada pihak yang dirugikan.
35
1.5.3 Pembahasan Atas Rasio Efisiensi PAD Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Kota Gorontalo Kinerja Pemerintah Daerah dalam melakukan pemungutan pendapatan dikatagorikan efisien apabila rasio yang dicapai kurang dari 1 (satu) atau dibawah 100 persen. Semakin kecil rasio efisiensi berarti kinerja keuangan daerah semakin baik, sebaliknya semakin besar rasio efisiensi berarti kinerja keuangan daerah semakin memburuk/tidak baik. Dari
grafik
pergerakkan
rasio
menggambarkan
kinerja
keuangan
Pemerintah Kota Gorontalo dari tahun 2008-2011 dalam hal mengefisiensi PAD mengalami fluktuatif tetapi kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo dari 4 tahun tersebut sangat baik bagi pemerintah daerah karena kinerja keuangan pemerintah Kota Gorontalo dikategorikan sangat efisien dalam memungut PAD dan dapat menekan biaya pemungutan PAD nya meskipun Pemerintah Kota Gorontalo tidak bisa meningkatkan PAD nya dari tahun ke tahun. Kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo menunjukkan bahwa Pemda sangat efisien dalam menggunakan biaya pemungutan PAD untuk dapat merealisasikan PAD yang diterimanya, terlihat bahwa tingkat efisiensi PAD dari tahun 2008-2011 adalah 0,70%, 0,56%, 1,19%, 0,95%. Jadi kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dikategorikan sangat efisien. 1.5.4 Pembahasan
Atas
Rasio
Aktivitas
Kinerja
Keuangan
Dalam
pemerintah
daerah
Pengelolaan APBD Pemerintah Kota Gorontalo Rasio
aktivitas
menggambarkan
bagaimana
memprioritaskan alokasi dananya pada belanja rutin dan belanja pembangunan
36
secara optimal. Semakin tinggi prosentase dana yang dialokasikan untuk belanja rutin/belanja operasi berarti prosentase belanja investasi (belanja pembangunan) yang digunakan sarana dan prasarana ekonomi dan masyarakat cenderung semakin kecil. Pada tahun 2008 alokasi terbanyak untuk belanja operasi adalah dialokasikan pada belanja pegawai yaitu 67,67% dari total belanja operasi. Tahun 2009 alokasi terbanyak masih pada belanja pegawai yakni sebesar 76,23%. Untuk tahun 2010 dan 2011 alokasi terbanyak untuk belanja operasi adalah belanja pegawai. Masing-masing sebesar 78,32% dan 77,72%. Dilihat dari prosentase selama 4 tahun terakhir kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo mengalami pergerakkan yang fluktuatif dalam hal pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi. Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Gorontalo secara umum dinilai rendah artinya pengeluaran untuk belanja rutin/belanja operasi dinilai ekonomis karena dari tahun 2008-2011 realisasi belanja tidak ada yang melebihi dari yang dianggarkan dimana prosentasenya berturut-turut dari tahun 2008-2011 yaitu sebesar 39,26%, 37,25%, 40,25%, dan 39,14%. Pengeluaran belanja modal/belanja pembangunan yang dilakukan saat ini akan memberikan manfaat jangka menengah dan panjang. Dilihat dari gambar pergerakan rasio untuk belanja pembangunan kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo selama 4 tahun terakhir rata-rata sebesar 10,63% atau dikatagorikan masih rendah sekali, itu artinya pengalokasian belanja pembangunan/belanja modal belum baik karena pengalokasian belanja masih mendominasi belanja operasi/rutin.
37
Dilihat dari perhitungan rasio ini setiap tahun, dari tahun 2008-2011 lebih banyak dialokasikan kepada belanja operasi. Dilihat dari perkembangan rasio ini sebaiknya Pemerintah Kota Gorontalo lebih mengoptimalkan dana yang ada untuk mengadakan belanja pembangunan yang mempunyai sifat lebih produktif dari pada belanja rutin. 1.5.5 Pembahasan Atas Rasio DSCR Kinerja Keuangan Dalam Pengelolaan APBD Pemerintah Kota Gorontalo DSCR sangat diperlukan apabila Pemerintah Daerah berencana untuk mengadakan hutang jangka panjang. Dan rasio ini mengukur kemampuan pemerintah membayar kembali pinjaman daerah. Dilihat dari grafik pergerakan rasio DSCR kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo cenderung mengalami penurunan dan bahkan pada tahun 2011 mencapai minus, hal itu artinya kemampuan pemerintah dalam membayar kembali pinjaman daerah juga menurun. Setelah diketahui besarnya nilai DSCR maka dapat dihitung maksimal anguran pokok pinjaman dengan cara mengalikan DSCR dengan total pokok utang yang kemudian dibagi dengan DSCR minimal yaitu 2,5, perhitungannya adalah: Tahun 2008 = 617,99 x Rp 100.000.000,- = Rp 61.799.000.000,- / 2,5 = Rp 24.719.600.000,Tahun 2009 = Total angsuran pokok pada tahun ini tidak dapat dihitung karena DSCR nya tidak diketahui.
38
Tahun 2010 = Total angsuran pokok pada tahun ini tidak dapat dihitung karena DSCR nya kurang dari 2,5 dan tidak dapat meminjam lagi. DSCR yang kecil pada tahun ini disebabkan oleh pokok utang yang tinggi. Tahun 2011 = Demikian pula pada tahun 2011 total angsuran pokok pada tahun ini tidak dapat dihitung karena DSCR nya kurang dari 2,5 dan tidak dapat meminjam lagi. DSCR yang bernilai minus di tahun ini disebabkan oleh Belanja Wajib yang tinggi dibandingkan dengan Perolehan Pendapatan. Jadi dapat diketahui bahwa maksimal angsuran pokok pinjaman pada tahun 2008 yakni sebesar Rp 24.719.600.000,-. Batas maksimal angsuran pokok tertinggi adalah tahun 2008, dan dari perhitungan maksimal total angsuran pokok diatas, dapat disimpulkan bahwa semakin besar DSCR semakin besar pula tingkat maksimum total angsuran pokok (Lutfiah, 2011). Mahmudi (2010: 132) dalam Lutfiah (2011) mengatakan jika nilai DSCR kurang dari 1, maka hal itu mengindikasikan terjadinya arus kas negative yang berarti pendapatan tidak cukup untuk menutup seluruh beban hutang. Dari perhitungan DSCR di atas pada tahun 2008 kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dilihat dari kemampuan keuangannya layak untuk mendapatkan pinjaman karena masih memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Pada tahun 2010 s/d 2011 kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo dari kemampuan keuangannya belum layak untuk mengadakan pinjaman karena
39
kinerja keuangan Pemerintah Kota Gorontalo masih belum memiliki kemampuan yang cukup untuk mengembalikan pokok pinjaman beserta bunganya. Dalam melakukan pinjaman atau hutang kepada pihak eksternal, hendaknya Pemerinah Kota Gorontalo dapat memprediksi dengan baik, jangan sampai hutang tersebut membebankan pihak Pemerintah Daerah itu sendiri.
