BAB IV ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA UNTUK KOPERASI DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

BAB IV ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA UNTUK KOPERASI DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

A. Analisis Manajemen Risiko Pada Pembiayaan Modal Kerja Untuk Koperasi di BNI Syariah Cabang Pekalongan Sesuai dengan prinsip kehati-hatian yang dianut oleh seluruh perbankan syariah, BNI Syariah juga menjalankan prinsip tersebut dalam setiap kegiatannya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk meminimalisasi terjadinya risiko. Prinsip kehati-hatian juga diterapkan dalam proses pengelolaan risiko pembiayaan, karena dalam setiap penempatan dana ataupun

pembiayaan berpeluang terjadinya risiko. Prinsip kehati-hatian

dalam manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan dilakukan dengan menetapkan standar nilai ukur risiko dalam proses pembiayaan tersebut dan juga melakukan verifikasi data secara akurat. Analisis standar nilai ukur risiko pada pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan menggunakan Internal Rating System.

Cara tersebut dilakukan dengan tujuan untuk mengukur

57

58

sejauh mana debitur mengembalikan pinjaman dan seberapa besar kerugian bank jika terjadi wanprestasi36. Pembiayaan modal kerja untuk koperasi itu sendiri merupakan pembiayaan dengan pola linkage program37, dimana calon nasabahnya adalah lembaga keuangan syariah seperti koperasi atau BMT. Tujuan dari pola linkage program ini yaitu dapat memperbesar efektifitas jangkauan pelayanan kepada pasar usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) serta meningkatkan pengalaman dalam pembiayaan terhadap lembaga keuangan syariah. Selain itu juga untuk mengoptimalkan pengembangan pembiayaan produktif atau konsumtif pada pengusaha mikro syariah melalui lembaga keuangan syariah yang diharapkan dapat menjangkau secara optimal (lokasi yang luas) seluruh potensi bisnis mikro syariah. Dalam hal ini pengelolaan risiko pembiayaan modal kerja untuk koperasi sangatlah dibutuhkan, sebab dengan pola linkage program akan banyak pihak yang terkait dalam pembiayaan tersebut dan risiko pun kemungkinan akan bisa terjadi diberbagai pihak. Langkah awal yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Pekalongan dalam pengelolaan risiko ini yaitu: 1.

Memastikan data nasabah atau verifikasi data nasabah dengan benar.

36

Wanprestasi berasal dari bahasa belanda yang artinya prestasi buruk. Wanprestasi adalah suatu keadaan yang dikarenakan kelalaian atau kesalahan, debitur tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian dan bukan dalam keadaan memaksa. 37 Pola Linkage Program adalah suatu pola kerjasama dimana bank sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan kepada lembaga keuangan lain untuk meneruskan pembiayaan kepada nasabah mereka.

http://elc.stain-pekalongan.ac.id/

59

Kegiatan-kegiatan yang dilakukan untuk mengklarifikasi atau membuktikan kebenaran dan akurasi informasi yang disampaikan oleh calon debitur, baik secara langsung ataupun tidak langsung yaitu meliputi: 1.1 Verifikasi data personal, seperti identitas diri, kebenaran domisili dan status. 1.2 Verifikasi data legalitas, meliputi status kepemilikan dan perijinan usaha. 1.3 Verifikasi data keuangan, meliputi omset penjualan produksi / layanan (jasa), biaya-biaya produksi dan operasional, laba (rugi) perusahaan, serta rasio keuangan perusahaan. 1.4 Verifikasi data aktivitas, meliputi karakter dan reputasi, perjalanan aktivitas usaha, bidang usaha, sifat usaha (tetap/ berkala), kepemilikan dan pengurus, key person pengelola usaha, tenaga kerja, fasilitas usaha, pengelolaan administrasi, proses produksi / layanan, jenis produk / layanan, kapasitas produksi / layanan, pangsa dan persaingan pasar secara umum (regional / nasional) dan khusus (di lokasi usaha), strategi pemasaran, jumlah penjualan perbulan / pertahun, daftar pembeli dominan (jumlah, alamat, contact person, dan cara pembayaran), serta pemenuhan bahan baku produksi, jenis dan sifat barang, daftar supplier. 1.5 Verifikasi data kewajiban pada pihak ketiga, yaitu kelancaran pemenuhan kewajiban pihak ketiga.


60

1.6 Verifikasi data Agunan, meliputi status kepemilikan agunan, kondisi agunan, kondisi lingkungan sekitar, harga pasar dan pembanding. 2.

Standar nilai ukur risiko Setelah melakukan verifikasi data secara benar dan akurat, langkah selanjutnya BNI Syariah cabang Pekalongan melakukan proses penilaian pembiayaan dengan standar nilai ukur risiko yang digunakan adalah Internal Rating System, sebab pembiayaan modal kerja untuk koperasi ini termasuk pembiayaan yang bersifat produktif. Proses internal rating system yaitu sebagai berikut: a. Terkait Aspek Bisnis, diantaranya: a.1 Kondisi bisnis, seperti market share (mengenai prospek bisnis kedepannya). a.2

Aspek pemasaran, meliputi strategi pemasaran, distribusi produksi dan promosi.

a.3

Aspek produksi, meliputi kapasitas produksi, sumber daya manusia, mesin dan peralatan, dll.

b. Terkait Aspek Manajemen, diantaranya: b.1

Pengalaman, meliputi kompetensi, lama pengalaman, pengetahuan dan pengelolaan manajemen.

b.2

Integritas atau reputasi, meliputi kejujuran, keterbukaan, dan reputasi usaha.

b.3

Sistem organisasi, meliputi struktur organisasi, administrasi personalia (sudah tersusun secara rapi atau belum).


61

b.4

Kualitas informasi, yaitu mengenai penggunaan informasi dan teknologi.

c. Terkait Aspek Likuiditas Keuangan, diantaranya: c.1 Current ratio dan quick ratio Rasio ini untuk mengetahui kemampuan lembaga keuangan (koperasi/BMT) dalam membiayai kembali kewajibannya kepada para nasabah yang menyimpan dananya dengan aktiva lancar yang lebih liquid yang dimilikinya. c.2

Laverage ratio Rasio Laverage dimaksudkan untuk mengukur sampai berapa jauh aktiva perusahaan (lembaga keuangan) dibiayai dengan utang.

c.3

Debt to equity ratio (DER) DER digunakan untuk melihat kemampuan modal lembaga keuangan (koperasi/BMT) untuk menanggung utang. Semakin besar nilai perhitungan DER maka lembaga keuangan dinilai semakin jelek, sebab memiliki banyak utang.

c.4

Cash flow Proyeksi Cash flow yaitu untuk nenentukan jumlah kebutuhan dana baik kebutuhan jangka pendek (musiman) atau kebutuhan jangka panjang (investasi). Juga untuk menentukan jenis


62

pembiayaan, jangka waktu, prepayment capacity38, tingkat kelayakan suatu usaha yang akan dibiayai, dan untuk mengetahui tingkat likuiditas suatu usaha. c.5 Profitabilitas Rasio profitabilitas merupakan suatu jenis rasio yang digunakan untuk mengukur efektivitas manajemen yang dilihat dari laba yang dihasilkan terhadap penjualan dan investasi lembaga keuangan (koperasi/BMT) tersebut. c.6

Efisiensi ratio (perputaran persediaan dan piutang) Rasio ini digunakan untuk mengukur kinerja suatu usaha apakah telah menggunakan semua faktor produksinya dengan tepat guna dan hasil guna ataukah belum, sehingga dapat di ukur secara kuantitatif tingkat efesiensi yang telah dicapai.

c.7

Rasio pertumbuhan (prospek usaha) Rasio pertumbuhan menjadi penting karena rasio ini dapat mengukur seberapa baik lembaga keuangan (koperasi/BMT) dalam mempertahankan posisi ekonomi dan industrinya. Setelah terkait dengan ketiga aspek di atas dan telah dinilai

sesuai dengan skor dan bobot yang menjadi standarisasi di BNI Syariah,

38

Prepayment capacity adalah kemampuan debitur dalam memenuhi kewajiban pembayaran angsuran.


63

maka akan muncullah nilai unadjusted initial rating39 (nilai yang belum disesuaikan dengan faktor-faktor/ kondisi eksternal). Kemudian nilai dari Unadjusted Initial Rating disesuaikan dengan kondisi khusus, seperti force major, permasalahan hukum dan legalitas, serta bagaimana kesejahteraan karyawan. Dari kondisi khusus tersebut dilihat first way out nya (kemampuan membayar angsuran), dan akan muncullah nilai adjusted initial rating40. Nilai adjusted initial rating (rating-rating yang sudah disesuaikan), disesuaikan lagi dengan adanya kewajiban off balance sheet dan transaksi derivatif (first way out). Sehingga dari dua kondisi penyesuaian tersebut akan muncul nilai initial rating (rata-rata nilai unadjusted initial rating dan nilai adjusted initial rating). Bank akan melihat kondisi nasabahnya, apakah dalam pembiayaan termasuk kategori lancar atau kurang lancar. Nasabah melakukan restrukturisasi atau tidak sehingga akan memunculkan nilai Customer Risk Rating (CRR). Total nilai CRR semakin tinggi semakin bagus. Tahapan kedua setelah penyesuaian first way out, maka selanjutnya second way out. Dilihat dari faktor jaminan akan muncul nilai pertama yaitu nilai rating awal jaminan. Nilai rating awal jaminan disesuaikan dengan empat faktor yaitu:

39

Nilai unadjusted initial rating adalah nilai yang akan muncul dalam standar nilai ukur risiko yang belum disesuaikan dengan faktor-faktor ekternal di atas. Nilai ini dalam bentuk skor/bobot. 40 Nilai adjusted initial rating adalah nilai-nilai yang muncul pada standar nilai ukur risiko yang telah disesuaikan dengan kondisi khusus. Nilai ini dalam bentuk skor/bobot.


64

a. Kesempurnaan pengikatan b. Marketabilitas jaminan c. Permasalahan hukum d. Lamanya taksasi terakhir (kurang dari 6 bulan) Setelah disesuaikan dengan empat faktor di atas akan muncul nilai yang kedua yaitu nilai rating akhir jaminan. Hasil akhir dari proses internal rating system adalah nilai customer credit risk (CCR). Nilai customer credit risk diambil dari rata-rata nilai customer risk rating (CRR) dengan nilai rating akhir jaminan. Nilai ini digunakan untuk mengukur sejauhmana nasabah mengembalikan pinjaman dan seberapa besar kerugian bank jika terjadi wanprestasi. Hal inilah yang dilakukan oleh BNI Syariah dalam mengelola risiko pembiayaan produktif yang terkait dengan koperasi (lembaga keuangan lain), yang merupakan pembiayaan linkage program. Dalam analisis manajemen risiko pada pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan, terdapat suatu analisis pembiayaan modal kerja yang tidak menggunakan pendekatan analisis pembiayaan ataupun prinsip-prinsip dalam analisis pembiayaan. Namun BNI Syariah cabang

Pekalongan

memiliki

suatu cara

tersendiri

dalam

menganalisis pembiayaan modal kerja untuk koperasi yang telah terangkum menjadi satu dengan tehnik pengumpulan data, verifikasi data, analisa laporan keuangan dan aspek-aspek lainnya, penilaian risiko, evaluasi kebutuhan nasabah, dan struktur penyediaan fasilitas. Dengan caranya tersendiri itulah


65

BNI Syariah cabang Pekalongan melakukan verifikasi data nasabah pembiayaannya.

Hal

itulah

yang

dilakukan

dalam

mengelola

dan

mengendalikan risiko yang mungkin terjadi pada pembiayaan modal kerja untuk koperasi.

B. Analisis Kendala-Kendala Pengelolaan Risiko Pembiayaan Modal Kerja Untuk Koperasi di BNI Syariah Pekalongan BNI Syariah merupakan salah satu lembaga intermediary, yakni perantara antara pihak yang kelebihan dana dengan pihak kekurangan dana. Diperlukan manajemen yang baik untuk dapat mengelola dana-dana tersebut. Hal ini dilaksanakan dalam setiap kegiatan usaha bank, yang didalamnya pasti mengandung risiko. Risiko yang diakibatkan pembiayaan yaitu tidak kembalinya dana yang disalurkan oleh bank, sehingga dapat menimbulkan kerugian bagi bank jika tidak dikelola dengan baik. Risiko pembiayaan terjadi karena terlalu mudahnya bank dalam memberikan pinjaman, kurang cermatnya penilaian pembiayaan serta lemahnya antisipasi terhadap kemungkinan terjadinya risiko. Hal ini bisa terjadi karena bank terlalu memanfaatkan kelebihan dana yang ada. Itu dilakukan dengan harapan bank akan memperoleh keuntungan. Namun, tidak jarang bank mendapat kerugian akibat investasi yang dilakukannya. Perlu adanya antisipasi dan solusi dalam rangka meminimalisir risiko yang terjadi akibat pembiayaan modal kerja untuk koperasi (lembaga keuangan lain). Untuk melakukannya diperlukan manajemen risiko terkait


66

pembiayaan yang baik. Caranya yaitu dengan melakukan penyaringan terhadap calon nasabah dan proyek serta penyaluran dana yang akan dibiayai. BNI Syariah cabang Pekalongan harus memahami berbagai macam faktor yang dapat

mempengaruhi risiko pembiayaan modal kerja untuk

koperasi, hambatan-hambatan dalam mengelola pembiayaan tersebut serta solusinya. BNI Syariah harus dapat menganalisis semua hal tersebut, agar diperoleh manajemen risiko pembiayaan yang baik. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan pada bank syariah diantaranya: 41 1. Sistem pencatatan akuntansi nasabah bank syariah dalam bisnis yang dijalankan seperti jual beli, modal kerja, dan lain-lain, tidaklah sekompleks bank-bank yang ada di negara maju. Sehingga kemungkinan risiko pun dapat terjadi, karena kesalahan human error. 2. Tidak diperbolehkannya bank syariah untuk menjadwal ulang (reschedule) utang dengan kesepakatan mark-up yang lebih tinggi. Hal ini menyebabkan nasabah yang tidak kooperatif menjadi benar-benar gagal, sehingga

menimbulkan risiko

pembiayaan

tambahan

bagi

bank.

Seharusnya penyebab kegagalan ini sudah harus diantisipasi sedemikian rupa. Selain itu, karakter dari pembiayaan syariah yang berbasis pada aset mempunyai mekanisme pengamanan yang terdapat pada nilai jaminan yang dapat digunakan untuk mengontrol nilai risikonya. Dalam hal ini,

41

Tariqullah Khan dan M. Umer Chapra, Regulasi dan Pengawasan Bank Syariah, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)


67

pembiayaan syariah sama dengan hipotek berbasis jaminan (collateralbased mortagea), yang berisiko lebih rendah jika dibandingkan dengan pinjaman komersial dengan perbandingan 50% berbanding 100%. Sehingga BNI Syariah cabang Pekalongan harus memiliki solusi dalam mengatasi masalah kemacetan angsuran pembiayaan selain dengan reschedule. 3. Jatuh tempo fasilitas pembiayaan pada bank syariah. Aset dengan jatuh tempo yang panjang memiliki risiko yang lebih tinggi dibandingkan aset yang jatuh temponya pendek. BNI Syariah cabang Pekalongan harus dapat meminimalisir risiko dengan memberikan fasilitas pembiayaan dengan jatuh tempo yang pendek. 4. Bank syariah tidak boleh mengakses kredit derivatif yang dianggap sebagai instrumen yang cukup efektif untuk melindungi risiko kredit. Larangan ini menguatkan pentingnya pengawasan internal pada bank syariah. Sebagai tambahan untuk hal-hal umum dalam menilai risiko pembiayaan pada bank syariah, terkait dengan model pembiayaan syariah yang perlu mendapatkan perhatian dari pihak pengawas bank adalah pada pembiayaan modal kerja atau mudharabah, yaitu terkait business risk (risiko bisnis yang dibiayai) artinya risiko yang terjadi pada first way out yang dipengaruhi oleh industri risk yaitu risiko yang terjadi pada jenis usaha. Faktor negative lainnya yang mempengaruhi risiko pembiayaan mudharabah seperti kondisi group usaha, keadaan force majeure, permasalahan hukum,


68

pemogokan, kewajiban off balance sheet (L/C impor, bank garansi), market risk (forex risk, interest risk, scurity risk), riwayat pembayaran (tunggakan kewajiban) dan restrukturisasi pembiayaan. Selain dari faktor-faktor yang mempengaruhi risiko pembiayaan di atas yang juga berpengaruh pada manajemen risiko pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan, BNI Syariah juga memiliki kendala-kendala dalam pengelolaan risikonya. Seperti diantaranya : dalam hal menentukan karakter nasabah yang datanya harus diteliti dan dianalisis secara benar, maupun dalam memprediksi kondisi usaha nasabah yang selalu fluktuatif serta butuh pengawasan secara terus menerus sampai pembiayaan tersebut usai. Terlebih lagi dalam pembiayaan modal kerja untuk koperasi ini, di mana BNI Syariah cabang Pekalongan juga tetap mengawasi kegiatan usaha dari masing-masing nasabah koperasi/ BMT tersebut. Hal ini perlu dilakukan guna meminimalisir risiko yang mungkin akan muncul dan akan merugikan bank. Dalam

menganalisis

kendala-kendala

pengelolaan

risiko

pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan, BNI Syariah cabang Pekalongan telah memiliki cara atau solusi guna memperlancar sistem pengelolaan risiko pembiayaan modal kerja untuk koperasi yaitu dengan menggunakan verifikasi data secara akurat dan melakukan proses pembiayaan secara independent (tidak ada kepentingan) serta prudent (penuh kehati-hatian). Selain itu, juga menerapkan standar nilai ukur risiko yang menjadi pedoman BNI Syariah dalam mengantisipasi risiko-


69

risiko yang akan terjadi pada pembiayaan modal kerja untuk koperasi di BNI Syariah cabang Pekalongan. BNI Syariah cabang Pekalongan juga melakukan analisis penilaian macam-macam usaha (space available) dan pemantauan serta pengecekan laporan sampling dari pembiayaan koperasi atau BMT tersebut. Berdasarkan paparan di atas dapat dikatakan bahwa apa yang dilakukan oleh BNI Syariah cabang Pekalongan sudah sesuai dengan cara pengelolaan risiko dan penggunaan sistem manajemen risiko, di mana BNI Syariah cabang Pekalongan memiliki strategi dalam menghadapi kendalakendala pengelolaan risiko dengan berbagai solusi yang telah dilaksanakan. Sehingga nantinya BNI Syariah cabang Pekalongan mampu menangani risiko pembiayaan modal kerja untuk koperasi dengan pendekatan pengendalian risiko. BNI Syariah cabang Pekalongan dalam menjalankan mekanisme risiko pembiayaan modal kerja untuk koperasi telah memiliki cara tersendiri Sehingga risiko dapat terorganisir, terkendali, dan teratasi dengan baik. Dari situlah segala macam kegiatan perbankan dapat berjalan dengan lancar, dan kemungkinan terjadinya risiko kerugian pun dapat terkendali dengan baik.


70


BAB IV ANALISIS MEKANISME MANAJEMEN RISIKO PADA PEMBIAYAAN MODAL KERJA UNTUK KOPERASI DI BNI SYARIAH CABANG PEKALONGAN

Recommend Documents