BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS

BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS

Perumusan isu-isu strategis dilakukan dari analisis berbagai fakta dan informasi yang telah diidentifikasi serta hasil telaah terhadap

Visi, Misi dan

Program Kepala Daerah terpilih. Sedangkan sumber lain isu strategis meliputi masyarakat, dunia swasta, perguruan tinggi, dunia riset dan lembaga non-profit berskala regional maupun nasional. Berdasarkan gambaran kondisi daerah yang ada, permasalahan-permasalahan yang menjadi isu strategis pembangunan di Kabupaten Aceh Tamiang diuraikan sebagai berikut :

4.1.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan Pelaksanaan reformasi birokrasi salah satunya ditandai dengan struktur

organisasi yang ideal, dimana perlu didukung

oleh penempatan sumber daya

aparatur yang tepat, memiliki kompetensi dan profesionalisme yang tinggi sesuai dengan tugas dan fungsinya, selanjutnya sistem penilaian dan pengukuran kinerja dalam penerapan reward and punishment. Dalam rangka mendorong terwujudnya reformasi birokrasi tersebut, diperlukan

pengembangan

dan penyempurnaan

fungsi perencanaan dan penganggaran pembangunan yang terintegrasi dengan sistem pengawasan dan evaluasi secara berkala. Belum optimalnya pelaksanaan reformasi birokrasi umumnya disebabkan : (1) Belum optimalnya fungsi organisasi; (2) Belum optimalnya tata laksana dan penempatan sumber daya

manusia

aparatur; dan (3) Belum optimalnya pelayanan publik. Selanjutnya beberapa permasalahan yang perlu dibenahi dalam pelaksanaan program dan kegiatan peningkatan iklim pasar yang kondusif yaitu harmonisasi dan simflikasi berbagai peraturan yang berkaitan investasi; Permasalahan penegakan supremasi hukum dalam pemantapan kestabilan politik, keamanan dan ketertiban adalah : (1) Masih tumpang tindihnya regulasi; (2) belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait; (3) Perbedaan pendekatan

BAB IV Analisis Isu-Isu Strategis

IV-1

dalam pelaksanaan peraturan;

dan (4) Masih adanya kegiatan yang berkaitan

dengan penyakit masyarakat (PEKAT).

4.2.

Infrastruktur Belum optimalnya pelaksanaan pembangunan infrastruktur jalan, jembatan,

dan pengairan yang terintegrasi dan sinergis antar sektor, serta masih adanya jaringan akses wilayah yang belum memadai standar teknis. Akurasi data, pelaporan dan program belum tepat sasaran sehingga tantangan kedepan adalah bagaimana mengelola pembangunan fisik sesuai dengan arahan tata ruang dan masterplan perencanaan daerah. Permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan pencapaian program pembangunan sektor infrastruktur transportasi antara lain : (1) Masih rendahnya tingkat keselamatan pelayanan jasa transportasi; (2) Menurunnya kualitas dan kapasitas sarana dan parasarana transpostasi; (3) Belum optimalnya dukungan infrastruktur

dalam peningkatan daya saing sektor riil; (4) Masih terbatasnya

aksesibilitas pelayanan transportasi

diwilayah hulu; serta (5) Terdapat

permasalahan sosial dalam pembebasan lahan, sehingga pekerjaan fisik menjadi tertunda. Permasalahan terhadap penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat adalah : (1) Terbatasnya akses masyarakat berpenghasilan rendah terhadap penguasaan dan legalitas lahan; (2) Terbatasnya akses masyarakat

terhadap

pembiayaan perumahan; serta (3) Belum optimalnya sarana dan prasarana pendukung pemukiman (sarana ibadah, jalan, drainase, tempat pembuangan sampah dan sebagainya).

4.3.

Kualitas Pendidikan, Kesehatan dan Pemenuhan Kebutuhan Air Bersih serta Sanitasi

Bidang Pendidikan Peningkatan akses, kualitas, dan relevansi pendidikan yang belum tercapai secara optimal masih menjadi tantangan dalam beberapa tahun kedepan, yang diantaranya disebabkan : (1) Belum meratanya akses terhadap pendidikan disemua


IV-2

jenjang; (2) Kemampuan kognitif, karakter, dan sotf-skill lulusan harus ditingkatkan; (3) Belum optimalnya kualitas dan relevansi pendidikan menengah; (4) Perlunya peningkatan kualitas, relevansi dan daya saing lulusan pendidikan tinggi vokasi daerah; dan (5) Belum optimalnya kualitas pendidikan non formal. Tantangan yang dihadapi dalam hal sumber daya manusia/ketenagaan, serta sarana dan prasarana diantaranya : (1) Belum meratanya distribusi guru; (2) Kualifikasi akademik dan profesionalisme guru yang perlu peningkatan; (3) Belum tuntasnya rehabilitasi gedung sekolah dan ruang kelas yang rusak; (4) Belum optimalnya penyediaan buku-buku mata pelajaran, laboratorium, dan perpustakaan berkualitas; (5) Belum

maksimalnya pemanfaatan teknologi informasi dan

komunikasi dalam pendidikan. Untuk permasalahan di bidang perpustakaan dan arsip, yang dominan adalah masih rendahnya minat baca masyarakat.

Bidang Kesehatan Permasalahan yang harus dipecahkan dan diatasi dalam meningkatkan status kesehatan masyarakat antara lain adalah : (1) Masih tingginya angka kematian ibu dan anak, yang ditandai dengan masih rendahnya persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan, masih rendahnya cakupan pelayanan antenatal, masih rendahnya cakupan imunisasi lengkap pada bayi, masih rendahnya cakupan neonatal, dan belum optimal upaya perbaikan status gizi masyarakat; (2) Masih rendahnya kualitas kesehatan lingkungan, yang ditandai dengan rendahnya akses penduduk terhadap sanitasi air minum dan sanitasi layak; (3) Masih rendahnya akses masyarakat terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang berkualitas; dan (4) Masih terbatasnya sumber daya manusia kesehatan, yang ditandai dengan masih rendahnya jumlah, distribusi dan kualitas tenaga kesehatan. Permasalahan yang dihadapi dalam rangka revitalisasi program keluarga berncana (KB), antara lain (1) Rendahnya aksesibilitas dan kualitas pelayanan KB bagi keluarga pasangan usia subur (PUS), terutama PUS miskin; (2) Masih rendahnya pengetahuan PUS mengenai KB dan kesehatan reproduksi; (3) Adanya kekuatiran terhadap efek samping dan komplikasi dari pemakaian alat dan obat kontrasepsi;


IV-3

(4) Masih terbatasnya kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia petugas lini lapangan keluarga berencana. Dalam rangka pengedalian penyakit, angka kesakitan dan kematian akibat penyakit menular (HIV dan AIDS, malaria, diare, dan DBD) masih terjadi. Hal ini disebabkan oleh masih buruknya kondisi kesehatan lingkungan, prilaku masyarakat yang belum mengikuti pola prilaku hidup bersih dan sehat (PHBS), dan belum optimalnya upaya penangulangan penyakit.

Air Bersih dan Sanitasi Guna memenuhi kebutuhan air bersih yang terjamin bagi masyarakat PDAM Tirta Tamiang terus berusaha meningkatan pelayanan sebagai diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 16 tahun 2005 tentang pengembangan Penyediaan Sistim Air Bersih. Akses masyarakat terkait sumber air bersih yang dimiliki sebesar 75,89 %, baru 12,3 % masyarakat Aceh Tamiang memperoleh sumber air bersih yang berasal dari perpipaan (PDAM). Kondisi sumur gali masyarakat di Kabupaten Aceh Tamiang dibeberapa wilayah

mempunyai

tingkat resiko tinggi

untuk

terkontaminasi resiko pencemaran dari air kotor hasil mandi-cuci-kakus (MCK), karena kondisinya seadanya dengan desain kontruksi yang kurang baik.

4.4.

Ketahanan Pangan dan Peningkatan Nilai Tambah Komoditi Pertanian Beberapa kendala Ketahanan pangan terutama terkait lahan, infrastruktur,

penelitian dan pengembangan, investasi dan pembiayaan, pangan dan gizi, serta adanya perubahan iklim. Tingginya tekanan terhadap lahan pertanian pangan menjadi salah satu permasalahan utama dalam pembangunan ketahanan pangan. Alih fungsi dan kompetisi penggunaan lahan pertanian pangan sangat membatasi pencapaian produksi bahan pangan. Pemanfaatan lahan pertanian dan lahan terlantar juga masih menghadapi beberapa kendala, diantaranya yaitu ketersediaan air irigasi. Sarana dan prasarana pertanian dan pedesaan belum sepenuhnya mampu melayani seluruh wilayah produsen pangan. Jaringan irigasi yang ada masih belum berfungsi secara optimal sehingga memerlukan upaya peningkatan dan rehabilitasi


IV-4

terutama didaerah sentra produksi pangan dan wilayah-wilayah irigasi. Sementara itu, produksi

perikanan

keterbatasan akses memadainya

budidaya

berupa adanya

ke input produksi (benih, bibit, dan modal) dan belum

sarana

dan prasarana budidaya

produksi perikanan budidaya Infrastruktur jalan

mengalami kendala

(tambak dan irigasi) sehingga

belum meningkat secara optimal. Kondisi

yang masih terbatas

meningkatkan biaya

transaksi

dan

menurunkan mutu produksi hasil pertanian dan perikanan. Selain itu cakupan infrastruktur dan kualitas penyuluhan pertanian dan perikanan masih rendah. Permasalahan dalam pengembangan diversifikasi pangan diantaranya karena belum optimalnya percepatan penganekaragaman konsumsi masyarakat untuk mengantisipasi peningkatan pertumbuhan dan kualitas permintaan masyarakat terhadap bahan pangan. Penelitian dan pengembangan dalam bidang pertanian

dan perikanan

masih harus dikembangkan. Selain itu masih lemahnya desiminasi teknologi dan pemanfaatan teknologi tersebut kepada masyarakat secara luas menjadi kendala bagi adopsi penerapan teknologi untuk meningkatkan produksi. Perubahan iklim mempengaruhi musim, cuaca, curah hujan, dan bencana. Perubahan tersebut berdampak

terhadap produksi

bahan pangan. Dampak

perubahan iklim tersebut tidak hanya dirasakan pada kegiatan on-farm namun juga dihadapi dalam kegiatan off-farm, seperti pengolahan pasca panen dan pemasaran hasil pertanian dan perikanan. Rendahnya tingkat penguasaan lahan merupakan kendala utama. Selain itu peningkatan produktivitas dan kualitas hasil juga akan menentukan pendapatan petani dan nelayan. Lebih lanjut, peran penyuluhan untuk mendesiminasikan teknologi dalam mengangkat nilai tambah produk juga masih belum berjalan optimal, disebabkan oleh kuantitas dan kualitas penyuluh pertanian lapangan (PPL) yang terbatas, serta sarana dan prasarana penyuluhan yang belum memadai. Berbagai kedala tersebut selama ini mejadi permasalah dalam pencapaian target kesejahteraan masyarakat pertanian, perikanan dan kehutanan.


IV-5

4.5.

Penanggulangan Kemiskinan Penangulangan kemiskinan masih menghadapi sejumlah kendala yaitu : (1)

Belum dikembangkannya perencanaan dan penganggaran yang pro-poor serta masih banyak kegiatan penangulangan kemiskinan yang belum terkoodinasikan dengan baik; (2) Kendala dari implementasi koordinasi kebijakan kelembagaan dan kemitraan yaitu belum terjalinnya kerjasama yang cukup antara pemerintah daerah dan dunia usaha, perguruan tinggi, dan lembaga swadaya masyarakat khususnya pada kecamatan-kecamatan potensial, sehingga perlu dikembangkan kebijakan sinergitas antar pelaku. Selanjutnya permasalahan yang ditemukan dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemberdayaan koperasi dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yaitu kurangnya efektivitas pelaksanaan kegiatan yang disebabkan keterbatasan kapasitas aparat pembina, dan kurang sinergi antar pemangku kepentingan terutama mengingat keragaman sektor dan lokasi usaha koperasi dan UMKM. Koperasi dan UMKM juga menghadapi masalah kurangnya kesempatan usaha, keterbatasan akses kepada sumber daya produktif, dan rendahnya kualitas sumber daya manusia. Hal ini menyebabkan perkembangan sektor ekonomi produktif belum mampu mendorong peningkatan

pendapatan yang berkelanjutan dan

pertumbuhan ekonomi daerah.

4.6.

Lingkungan Hidup dan Pengurangan Resiko Bencana Upaya pengendalian kerusakan lingkungan hidup

dilakukan dengan

mempertahankan pelestarian dan meningkatkan kulitas daya dukung lingkungan. Masalah yang dihadapi adalah : (1) Kecenderungan meningkatnya pencemaran lingkungan; (2) Meningkatnya luas wilayah yang tercemar; (3) Masih rendahnya kapasitas sumber daya manusia dan institusi pengelola; dan (4) Masih kurang optimalnya partisipasi masyarakat dalam menjaga lingkungan. Selain itu dibidang kehutanan masih dihadapi permasalahan adanya pembukaan kawasan yang tidak sah, masih tingginya laju deforestasi dan degradasi yang disebabkan oleh illegal logging. Permasalahan dibidang kelautan dan perikanan antara lain, pemanfaatan sumberdaya laut yang tidak terkendali dan tidak memperhatikan ekosistem alam


IV-6

yang rusaknya ekosistim pesisir dan laut (maggrove), yang dapat menyebabkan menurunnya ketersediaan sumber plasma nutfah serta erosi pantai. Permasalahan terkait pengurangan resiko bencana adalah masih belum memadainya kinerja penanggulangan bencana, terutama Badan Penangulangan Bencana Daerah dan masyarakat yang masih terbatas. Permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Belum seluruhnya organisasi kelembagaan penanggulangan bencana terpenuhi; (2) Keterbatasan alokasi pendanaan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat serta ketergantungan pendanaan pemulihan kepada pemerintah. Kesadaran terhadap resiko bencana dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam mengahadapi bencana juga masih rendah. Terkait dengan pengurangan resiko bencana, permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Belum optimalnya penjabaran kebijakan

pengurangan resiko

bencana kedalam kebijakan daerah; (2) Kurangnya sosialiasi pengurangan resiko bencana kepada seluruh pemangku kepentingan; (3) Kurangnya informasi dan keterbatasan media komunikasi

yang efektif dalam penyebarluasan informasi

pengurangan resiko bencana.

4.7.

Pelaksanaan Dienul Islam, Politik, serta Sosial dan Budaya

Dienul Islam Pelaksanaan nilai-nilai Dienul Islam di Kabupaten Aceh Tamiang belum maksimal, disebabkan oleh berbagai permasalahan yang dihadapi, diantaranya : (1) Masih kurangnya pemahaman, penghayatan dan pengamalan nilai-nilai Dienul Islam dikalangan masyarakat; (2) Masih kurangnya materi dan jam pelajaran agama dibandingkan dengan pelajaran umum di dunia pendidikan; (3) Pengaruh negatif globalisasi yang umumnya tidak sejalan dan dan bertentangan dengan tuntutan Dienul Islam.

Politik Pelaksanaan pembangunan dibidang politik di Kabupaten Aceh Tamiang terkendala oleh berbagai permasalahan, diantaranya akibat : (1) Menurunnya jiwa dan semangat Nasionalisme terhadap pemahaman 4 (empat) pilar kebangsaan,


IV-7

yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI ; (2) Masih rendahnya pendidikan politik masyarakat; dan (3) Belum optimalnya partisipasi masyarakat sebagai fasilitator dan ekselator pembangunan.

Sosial dan Budaya Masyarakat Aceh Tamiang terkenal dengan nilai-nilai sosial kemasyarakatan dan keragamanan budaya yang tinggi, sebagai akibat dari beragamnya etnis dan posisi geografis yang strategis, sehingga bangsa lain mudah mencapai

Aceh

Tamiang. Namun saat ini permasalahan yang dihadapi antara lain : (1) Belum optimalnya penguatan lembaga sosial di kemukiman; (2) Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pranata sosial dan adat istiadat yang sudah berlaku turun temurun di Aceh Tamiang; (3) Pengaruh negatif globalisasi

yang

melunturkan

nilai-nilai sosial dan budaya di masyarakat.

Pengarusutamaan Gender (PUG) dan Perlindungan Anak Pemasalahan

yang dihadapi

terkait pengarusutamaan gender

dan

perlindungan anak, antara lain sebagai berikut : (1) Masih terdapat kesenjangan gender dalam hal akses, manfaat, dan partisifasi dalam pembangunan, serta penguasaan terhadap sumber daya, terutama di bidang politik, jabatan-jabatan publik dan ekonomi; (2) Rendahnya kesiapan perempuan dalam mengantisipasi dampak perubahan iklim, krisisi ekonomi, bencana alam, dan konflik sosial, serta terjadinya penyakit; (3) Belum optimalnya kelembagaan PUG dan pemberdayaan perempuan;

(4) Masih adanya tindak kekerasan

terhadap anak; (5) Masih

rendahnya kapasitas kelembagaan perlindungan anak.

Pemuda dan Olahraga Permasalahan yang masih

dihadapi dalam pencapaian

terkait

pembangunan dan olahraga antara lain sebagai berikut : (1) Belum optimalnya partisipasi dan peran aktif

pemuda dalam berbagai bidang pembagunan,

dikarenakan oleh terbatasnya peran pemuda sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan; (2) Belum optimalnya peningkatan prestasi olahraga,


IV-8

yang disebabkan antara lain oleh rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga, terbatasnya ruang terbuka olahraga, terbatasnya jumlah dan kualitas SDM keolahragaan, belum optimalnya upaya pengkaderan atlit unggulan, serta masih terbatas apresiasi dan penghargaan bagi olahragawan dan tenaga keolahragaan yang berprestasi.

Pariwisata Permasalahan yang dihadapi terkait pembagunan kepariwisataan, antara lain sebagai berikut : (1) Belum optimalnya kesiapan tempat tujuan wisata yang disebabkan karena belum meratanya pembangunan kepariwisataan antar daerah dan kawasan, serta kurang memadaimya sarana dan prasarana menuju lokasi pariwisata; (2) Belum optimalnya sosialisasi, pemasaran pariwisata dan promosi daerah tujuan wisata dari pemerintah maupun pelaku pariwisata lainnya melalui media elektronik, media cetak, maupun yang berbasis teknologi informasi; (3) Belum optimalnya kemitraan antar pelaku pariwisata yang disebabkan terutama oleh kurangnya koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi intra dan antar lembaga dalam peningkatan daya saing sumber daya manusia(SDM) pariwisata.


IV-9

BAB IV ANALISIS ISU- ISU STRATEGIS

Recommend Documents