BAB IV ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Penyajian dan Analisis Data Dalam melakukan analisis, peneliti akan mengidentifikasi bagaimana penerapan dari PSAK 109 tentang zakat, infak/sedekah
tentang mekanisme pengelolaan hingga
pencatatan dan pelaporan di Bazis Dki apakah sudah sesuai dengan PSAK 109. 1. Keuangan Dalam sisi keuangan peneliti menjelaskan mengenai alur penerimaan dan pengeluaran dana ZIS serta mekanismenya mulai dari metode yang digunakan hingga prosedur dari mulai dana masuk hingga keluar. Selain itu, dalam sisi keuangan juga akan dijelaskan mengenai sumber dana serta alokasi dana yang digunakan dalam kegiatan operasional BAZIS DKI Jakarta. 2. Pengumpulan Dana ZIS Dalam BAZIS DKI Jakarta, perolehan dana ZIS berfokus pada penggalangan dana ZIS yang berasal dari pegawai Pemerintah DKI Jakarta. Dimana Perolehan ZIS yang diterima oleh BAZIS DKI Jakarta sebesar 90% bersumber dari pegawai pemerintah. Dalam hal ini terdapat beberapa instansi pemerintah yang secara langsung memotong Zakat dari gaji pegawai, khususnya pegawai yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS). Sementara 10% sumber dana ZIS didapat dari masyarakat dan bantuan Gubernur.
Pada tahun 2012 BAZIS DKI Jakarta menargetkan perolehan ZIS hingga Rp70 miliar yang bersumber dari internal pegawai Pemerintah provinsi DKI Jakarta dan masyarakat. Untuk memenuhi target tersebut BAZIS DKI Jakarta menerapkan sistem penggunaan Nomor Pokok Wajib Zakat (NPWZ) terutama bagi muzaki yang telah terdaftar di BAZIS DKI Jakarta yakni berjumlah 58.872 muzaki pada tahun 2012. Dalam perhitungan zakat dapat saja terjadi perbedaan pendapat dari berbagai ulama besar, khususnya perbedaan dari segi fikihnya. Untuk menjaga agar tidak terjadi keraguan dalam menghitung zakat, Gubernur KDKI Jakarta telah menetapkan "Pedoman Perhitungan Zakat dalam Wilayah DKI Jakarta". Sehingga dengan pedoman perhitungan tersebut zakat dapat dibayar dengan cara sebagai berikut: a.
Zakat dapat dibayar dalam bentuk innatura, yaitu berupa harta
benda
itu
sendiri, seperti: emas, beras, sapi, domba dan sebagainya. b.
Zakat juga dapat dibayar dalam bentuk uang, sebagai pengganti
harga harta
benda yang bersangkutan. Dari kedua cara tersebut, BAZIS DKI Jakarta menganjurkan untuk menggunakan cara pembayaran kedua, yaitu dibayar dalam bentuk uang. Dalam melakukan pembayaran zakat melalui BAZIS DKI Jakarta, terdapat 2 cara pembayaran yakni : a. Stelsel Aktif Muzaki datang ke petugas amil zakat di Kelurahan, kemudian meminta formulir. Kemudian mengisi formulir dan menyerahkan formulir yang telah diisi dan uang zakat kepada Petugas. Terakhir meminta struk (tanda bukti pembayaran) dari petugas zakat.
b. Stelsel Pasif Meminta formulir Jika ada petugas amil yang datang. Kemudian mengisi formulir kemudian menyerahkan formulir dan uang zakat kepada petugas amil. Terakhir petugas amil akan memberikan struk (tanda terima). Dalam pengumpulan dana ZIS pada BAZIS DKI Jakarta dilakukan dengan cara melalui petugas operasional, melalui bank yang bermitra dengan BAZIS, dan melalui petugas pemungut yang ditunjuk. Untuk penerimaan ZIS melalui bank baru dianggap sah setelah BAZIS menerima buktui setoran bank atau nota kredit dari bank yang bersangkutan.
3. Prosedur Pengumpulan Dana ZIS Setiap pembayaran ZIS yang dibayarkan oleh muzakki, munfiq, dan mutashaddiq harus menggunakan sarana pengumpulan formulir resmi yang telah ditetapkan. Formulir yang digunakan dalam pengumpulan ZIS terdiri dari : a. Formulir F1 : sebagai bukti pembayaran ZIS b. Formulir
F2
:
berbentuk
kupon
dengan
nilai
tertentu
sebagai
bukti
c. Formulir F3 : berbentuk map isian digunakan sebagai bukti penyerahan ZIS
pada
penyerahan infaq atau shadaqah
peristiwa (event) tertentu d. Formulir F4 : untuk membuat rekapitulasi F1, F2, dan F3 oleh Petugas Operasional
e. Formulir F5 : bukti penerimaan setoran F1, F2, dan F3 oleh Pemegang Kas Pelaksana BAZ Kotamadya atau Kabupaten dan Seksi Kas BAZIS
DKI
Jakarta f. Formulir F6 : bukti pembayaran insentif Amil yang dibuat oleh Pemegang Pelaksana BAZ Kotamadya atau Kabupaten dan Seksi
Kas
Kas BAZIS DKI Jakarta
g. Formulir F7 : untuk mencatat pengambilan dan penyetoran F1 sebagai alat kendali yang dibuat oleh Seksi Pengumpulan Pelaksana BAZ
Kotamadya
atau
Kabupaten dan Seksi Bina Muzaki BAZIS DKI Jakarta h. Formulir F8 : untuk mencatat pengambilan dan penyetoran F2 sebagai alat kendali yang dibuat oleh Seksi Pengumpulan Pelaksana BAZ
Kotamadya
atau
Kabupaten dan Seksi Bina Muzaki BAZIS DKI Jakarta i. Formulir F9 : untuk mencatat pengambilan dan penyetoran F3 sebagai alat kendali yang dibuat oleh Seksi Pengumpulan Pelaksana BAZ
Kotamadya
atau
Kabupaten dan Seksi Bina Muzaki BAZIS DKI Jakarta j. Formulir F10 : untuk mencatat penerimaan F1 dan F3 bila ZIS belum
diserahkan
secara langsung k. Formulir L1 : untuk melaporkan hasil pengumpulan ZIS yang dibuat
oleh
petugas operasional l. Formulir L2 : untuk melaporkan hasil penerimaan ZIS yang dibuat oleh pelaksana BAZ Kotamadya atau Kabupaten Dalam prosedurnya, pengumpulan dana ZIS dapat dilakukan dengan cara: a. Langsung
Pengumpulan dana secara langsung dapat dilakukan dengan cara: 1). Penyerahan langsung ke kantor BAZIS DKI Jakarta Menyerahkan Langsung kepada BAZIS DKI Jakarta atau secara langsung ke BAZIS dengan prosedur untuk pengumpulan ZIS yang diserahkan langsung kepada BAZIS DKI Jakarta adalah sebagai berikut: a). Pemberi ZIS menyerahkan ZIS beserta Formulir F1 kepada
Petugas
Operasional BAZIS DKI Jakarta, b). Menyetorkan ZIS beserta formulir F1 kepada Seksi Kas
BAZIS
DKI Jakarta, selanjutnya data diinput c). kemudian membuat print out dan formulir F5 dan F6 beserta formulir F4 dan bukti setoran bank kepada Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta. d). Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta untuk menyiapkan jurnal voucher serta melakukan penjurnalan pada sistem akuntansi. 2). Melalui penyetoran langsung ke rekening BAZIS DKI Jakarta b. Melalui Bank Mitra Prosedur untuk pengumpulan ZIS yang diserahkan Melalui Bank Mitra adalah: 1). Pemberi ZIS membayarkan ZIS melalui setoran tunai, transfer
antar
rekening, atau auto-debet maupun via ATM 2). Seksi Bina Muzaki BAZIS DKI Jakarta menerima rekening Koran dari
bank
mitra setiap bulanya yang kemudian diserahkan kepada Seksi Kas BAZIS DKI Jakarta 3). Seksi Kas BAZIS DKI Jakarta membuat print out, formulir F5 dan F6 diserahkan kepada Seksi Akuntansi beserta rekening
Koran
yang
4). Seksi Akuntansi BAZIS DKI Jakarta untuk menyiapkan jurnal
voucher
serta melakukan penjurnalan pada sistem akuntansi. 4. Penyaluran Dana ZIS Dalam penyaluran dan pendayagunaan hasil pengumpulan ZIS, BAZIS DKI Jakarta melakukan kegiatan-kegiatan perihal penyaluran dengan mengunakan rencana kerja BAZIS sebagai berikut : a. Pada akhir tahun anggaran mengeluarkan pemberitahuan atau agar para mustahik mengusulkan permintaan bantuan
pengumuman,
(santunan) kepada BAZIS
DKI melalui jalur masing-masing, seperti: 1). BAZIS Kelurahan, untuk mustahik taraf Kelurahan
2). BAZIS Kecamatan, untuk mustahik taraf Kecamatan
3). BAZIS Kotamadya, untuk mustahik taraf Kotamadya
b. Menerima usulan-usulan dari BAZIS wilayah
c. Merumuskan kebijaksanaan Gubernur Kepala Daerah dalam dana ZIS, sesuai dengan aspirasi atau usulan dari
mendayagunakan
mustahik
d. Menetapkan rincian penyaluran dan pendayagunaan ZIS sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Gubernur
e. Menyalurkan/membagikan dana ZIS kepada para mustahik
f. Memonitor dan membina pemanfaatan ZIS yang diterima oleh mustahik
g. Mengevaluasi pendayagunaan ZIS, untuk mengetahui apakah mencapai sasaran secara optimal, yaitu meningkatkan
penyaluran
kesejahteraan
telah umat,
khususnya untuk kaum dhuafa
h. Meningkatkan tertib administrasi
5. Prioritas Pendayagunaan ZIS
Pendayagunaan ZIS terhadap Mustahik yang berhasil dikumpulkan oleh BAZIS DKI Jakarta diprioritaskan dalam sektor :
a. Bantuan penunjang biaya pendidikan b. Bantuan berupa santunan kepada kaum dhuafa dan korban bencana
alam
c. Bantuan fisik keagamaan seperti rehabilitasi tempat ibadah d. Bantuan konsumtif kepada muallaf, gharimin, ibnusabil dan dhuafa
lainnya
6. Dana Operasional Amil BAZIS DKI Jakarta berada dibawah naungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta. Sebagian besar kegiatan operasional BAZIS DKI Jakarta berdasarkan pada Surat Keputusan Gubernur. BAZIS DKI Jakarta merupakan badan milik pemerintah yang berfungsi dalam pengelolaan dana ZIS. Karena itu dalam kegiatan operasionalnya mendapatkan dana subsidi dari APBD pemerintah untuk kegiatan rutinitas termasuk penggajian. 7. Dasar Hukum dalam Penentuan Sumber Dana Operasional Berdasarkan syari’at Islam, sebagai pengelola, amil berhak menerima zakat sebesar seperdelapan bagian (atau setara dengan 12,5 %) dari keseluruhan dana zakat yang
diterima. Selanjutnya, di dalam PSAK 109 pragraf 17 disebutkan bahwa amil berhak untuk mengambil bagian dari zakat untuk menutup biaya operasional dalam rangka menjalankan fungsinya sesaui dengan ketentuan. Pernyataan ini juga diperjelas oleh Fatwa MUI No. 8 Tahun 2011 tentang Zakat Poin 5 yang menyebutkan bahwa apabila pemerintah tidak menyediakan biaya operasional pengelolaan zakat, ataupun telah menyediakan tetapi tidak mencukupi, maka biaya operasional tersebut bisa diambil dari dana amil atau bagian dari fi sabilillah. Dalam BAZIS DKI Jakarta dana sebesar seperdelapan (12,5%) tersebut telah disubsidi oleh pemerintah, sehingga dana hak amil tidak lagi dipergunakan untuk pembiayaan kegiatan operasional. Pemerintah mensubsidi dengan memeberikan dana dalam bentuk kas untuk pembiayaan kegiatan operasional BAZIS. Namun kenyataanya pada tahun 2011 terdapat keterbatasan dalam dana APBD yang dialokasikan untuk operasional amil (BAZIS DKI Jakarta). Terdapat penurunan yang cukup signifikan dalam subsidi APBD untuk BAZIS yang sebelumnya meggantikan dana sebesar 12,5% namun pada tahun 2011 dana APBD terbatas hanya menutupi 2,5% sehingga 10% sisanya diambil dari dana ZIS untuk hak operasional amil. Kebijakan ini juga didasari karena meningkatnya penerimaan BAZIS dari tahun ke tahun sehingga beban pemerintah untuk memberikan subsidi dari APBD tidak dapat mencukupi. 8. Akuntansi Dalam menjelaskan penerapan PSAK 109 pada akuntansi BAZIS DKI Jakarta peneliti mengevaluasi proses aktual akuntansi di BAZIS DKI Jakarta dengan ketentuan yang terdapat di PSAK 109. Dimana dalam menjelaskannya akan dibagi dari sisi pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan.
Berikut ilustrasi dari awal prosedur penjurnalan pada Bazis Dki : Untuk dapat melakukan penjumlahan, petugas terlebih dahulu harus menyiapkan journal voucher, baik untuk jurnal umum maupun jurnal memorial. 1. Pada jurnal umum, dasar yang dipakai untuk membuat journal voucher adalah bukti penerimaan (seperti formulir F-1, F-2, F-3 atau formulir
F-5
dan
sebagai bentuk penjumlahan secara kelompok/batch), bukti pengeluaran kwitansi dan Surat Perintah Membayar
F-6 (seperti
Uang/SPMU yang disetujui oleh Seksi
Kas. 2. Pada jurnal memorial, dasar yang dipakai untuk membuat journal adalah hasil-hasil perhitungan yang disetujui oleh Kepala
Bidang
voucher Dana
(seperti
hasil perhitungan, penyusutan, kompensasi hutang-piutang, jurnal penyesuaian dan jurnal penutupan). Petugas pembukuan wajib mengadministrasikan dengan baik bukti-bukti pendukung pembukuan.Kepala Sub Bagian Akuntansi merupakan supervisor yang bertanggung jawab terhadap kebenaran penjumlahan, perubahan kode dan nama akun, serta kedisiplinan dalam pembukuan.Software dirancang sedemikian rupa sehingga saldo-saldo dari setiap akun dapat diketahui dan dicetak setiap saat pada tahun berjalan (tanpa melakukan penutupan buku). Ilustrasi : PROSEDUR PENJURNALAN PADA BAZIS PROVINSI 4-300-00
PENERIMAAN DANA PENGELOLA
1-112-00
BANK
Dari rekening bank mitra BCA Zakat (0353048888) pada awal tahun 2011 diketahui total penerimaan zakat, jasa, giro, pajak, dan biaya administrasi
sebesar Rp.
3,839,500.00,
Rp.
268,743.62
, Rp.
53,748.72
dan Rp
.Transaksi tersebut akan dijurnal sebagai berikut : 3,839,500.00
1-112-23
BCA 0353048888
4-160-09
Penerimaan Dana Zakat
3,839,500.00
Mitra
1-112-23
BCA 0353048888
4-330-02
Penerimaan
Jasa
268,743.62
268,743.62
Giro
Mitra
5-390-02
Beban Pajak
1-112-23
BCA 0353048888
5-390-01
Beban Administrasi Bank
1-112-23
BCA 0353048888
53,748.72
53,748.72
32,500.00
32,500.00
32,500.00
1-112-02
Bank
DKI 8.500.000.000
Pendayagunaan 1-112-01
Bank
DKI
8.500.000.000
Pengumpulan
1-113-00
DEPOSITO
BAZIS memutuskan untuk menyimpan dana pengelola yang belum termanfaatkan sejumlah Rp.
6,000,000,000.00
ke dalam Deposito Dki Syariah
berjangka 3 bulan. Transaksi tersebut dijurnal: 1-113-01
Deposito
1-11236
Bank DKI Pengelola
1-120-00
6,000,000,000.00 6,000,000,000.00
PIUTANG QORDHUL HASAN
1-123-01 Piutang Qordhul Hasan – Pusat Disetujui untuk memberikan bantuan pinjaman Qordhul Hasan kepada Tuan H. Nanang Achmad
dari Jakarta Pusat sejumlah Rp. 25,645,500.00 tunai. Pelunasan
pinjaman dibayar dua kali dengan cara penyetoran bank. Transaksi tersebut dijurnal : 1-123-02
Piutang Qordhul Hasan – 25,645,500.00 Pusat
1-111-01
Kas Pendayagunaan
1-124-00
PIUTANG MUDHARABAH
1-124-13
PIUTANG Mudharabah
25,645,500.00
Disetujui penyaluran dana mudharabah untuk Piutang BMT Fatahillah sebesar Rp. 130,000,000.00. dengan kesepakatan akan diangsur dalam waktu 20 bulan ditambah bagi hasil sebesar 2% dari saldo pinjaman, maka dijurnal : 1-124-13
Piutang Mudharabah – BMT 130,000,000.00 fatahillah
1-112-31
1 – 160-00
Bank DKI Produktif 1
130,000,000.00
BIAYA DIBAYAR DIMUKA Diterima bantuan Sos Zis Bazis Pusat sebesar Rp.5.000.000 dana tersebut
akan dicatat sebagai beban pendayagunaan apabila sudah diterima SPJ , maka dijurnal : 1-161-19
Biaya Dibayar Dimuka
1-112-02
Bank Dki pendayagunaan
5.000.000 5.000.000
Jurnal saat diterima SPJ : 5-230-00
Biaya Dibayar Dimuka
5.000.000
1-112-02
Bank Dki pendayagunaan
1-224-00
PERALATAN KANTOR
1224- 12
Komputer
BAZIS DKI
5.000.000
melakukan pengadaan satu unit
komputer
senilai Rp.
3,050,000.00 secara tunai. Transaksi tersebut akan dijurnal : 5-220-05
Perawatan
Sarana 3,050,000.00
Operasional- komputer 1-112-02
Bank DKI Pendayagunaan
1224-12
Komputer
3-900-00
Penyaluran Terakumulasi
3,050,000.00 3,050,000.00 3,050,000.00
dalam Aktiva- Komputer 1-228-00
AKTIVA TETAP LAIN
Jurnal pada akun-akun ini serupa dengan jurnal pada aktiva tetap lain. 1-229-00
AKUMULASI PENYUSUTAN
1-229-03
Akumulasi Penyusutan Peralatan Kantor
Komputer dibeli pada bulan Juni tahun berjalan dengan nilai Rp. 3,050,000.00 . BAZIS mengikuti ketentuan perpajakan dengan mengambil masa manfaat komputer delapan tahun. Jurnal pada akhir bulan Desember adalah sebagai berikut :
3-900-01
Penyaluran Terakumulasi 190.625.000 dalam
Aktiva-Komputer
(6/12 x 1/8 x 3.050.000) 1-229-03
Akumulasi
Penyusutan
190.625.000
Peralatan Kantor
Pada prinsipnya akun Penerimaan Dana Zakat ini dikredit sejumlah penerimaan bruto dari para muzaki, bukan jumlah yang telah dipotong untuk dana amilin (jika memang ada pemotongan hak amilin). Demikian juga untuk akun Penerimaan Dana Infak dikredit sejumlah penerimaan bruto dari para munfik/mutasadik, bukan jumlah yang telah dipotong untuk dana amilin (jika memang ada pemotongan hak amilin). Pada waktu tutup buku, dibuat jurnal yang mendebet akun Penerimaan Dana Zakat dan akun Penerimaan Dana Infak dengan lawan akun-akun Aktiva Bersih Dana Terikat. B. Pengakuan dan Pengukuran Dalam pengakuan dan pengukuran terdapat perbandingan antara PSAK 109 dan penerapannya dalam BAZIS DKI Jakarta dari sisi penerimaan dan pengeluaran zakat. 1. Penerimaan zakat Tabel 4.1 berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan penerapan PSAK 109 pada Bazis DKI Jakarta.
Tabel 4.1. Penerapan PSAK 109 untuk Penerimaan Zakat Paragraf PSAK 109 BAZIS DKI Jakarta 10 Penerimaan zakat diakui pada saat Megakui pada saat kas kas atau aset non kas diterima diterima, namun dalam BAZIS DKI Jakarta tidak terdapat penerimaan zakat dalam aset non kas 11 Zakat yang diterima dari muzaki Zakat yang diterima dari diakui sebagai penambah dana muzaki zakat sebesar: diakui sebagai penambah dana a. Jumlah yang diterima, jika sebesar Jumlah yang diterima dalam bentuk kas dan tidak terdapat aset non kas b. Nilai wajar, jika dalam bentuk Jurnal : nonkas Kas XXX Pendapatan Zakat XXX 12 Penentuan nilai wajar asset nonkas Tidak terdapat aset non kas yang diterima menggunakan harga pasar, jika tidak tersedia menggunakan metode penentuan lain sesuai SAK yang relevan 13 Jika muzaki menentukan mustahik Tidak mengambil bagian amil yang menerima penyaluran zakat dalam penyaluran dana zakat melalui amil, maka amil tidak bagi mustahik yang telah memiliki bagian atas dana tersebut, ditentukan oleh muzaki melainkan Ujrah 14 Jika terjadi penurunan nilai asset Tidak terdapat aset non kas nonkas, jumlah kerugian diperlakukan sebagai pengurang dana zakat atau pengurang dana amil 15 Penurunan nilai asset zakat diakui Tidak terdapat aset non kas sebagai : a. pengurang dana zakat, jika bukan kelalaian amil
b. kerugian dan pengurang dana amil, jika karena kelalaian amil Sumber : Data Diolah
2. Penyaluran Zakat Tabel 4.2 berikut ini merupakan tabel yang menjelaskan penerapan PSAK 109 pada Bazis DKI Jakarta untuk Penyaluran Zakat. Tabel 4.2. Penerapan PSAK 109 untuk Penyaluran Zakat Paragraf
PSAK 109
BAZIS DKI Jakarta
16
Zakat yang disalurkan kepada Zakat yang disalurkan kepada mustahik, termasuk amil, diakui mustahik, termasuk amil, diakui sebagai pengurang dana zakat sebagai pengurang dana zakat sebesar : sebesar Jumlah yang diserahkan dan berupa kas. Tidak terdapat dana a. Jumlah yang diserahkan (kas) zakat berupa non kas b. Jumlah tercatat (non kas) Jurnal : Beban Zakat XXX Kas
XXX
17
Amil berhak mengambil bagian Tidak mengambil bagian dana dari dari zakat untuk menutup biaya zakat melainkan dari infaq dan operasional sedekah
18
Penentuan mustahik sesuai prinsip Penentuan mustahik kondisional dan syariah, kewajaran, etika, dan didasarkan SK Gubernur peraturan yang berlaku
19
Beban penghimpunan dan Tidak melakukan pinjaman jangka penyaluran zakat harus diambil dari pendek porsi amil, amil dimungkinkan untuk melakukan pinjaman jangka pendek
20
Bagian dana zakat yang disalurkan Tidak mengambil dana dari zakat untuk amil diakui sebagai sebagai penambah dana amil penambah dana amil
21
Zakat telah disalurkan kepada Zakat telah disalurkan kepada mustahik jika telah diterima oleh mustahik jika telah diterima oleh mustahik nonamil tersebut. Zakat mustahik nonamil tersebut. BAZIS
yang disalurkan amil lain dan tidak menyalurkan dana muzaki belum diterima mustahik diakui kepada amil lain. sebagai piutang penyaluran
22
Dana zakat yang diserahkan pada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikan nya kepada amil, belum diakui sebagai penyaluran zakat
Dana zakat yang diserahkan pada mustahik non amil dengan keharusan untuk mengembalikannya kepada amil diakui sebagai piutang qordhul hasan. Jurnal : Piutang Qardhul Hasan XXX Kas
23
XXX
Dana Zakat yang disalurkan dalam Tidak menyalurkan zakat dalam bentuk asset kelolaan diakui bentuk aset kelolaan sebagai : a. penyaluran zakat seluruhnya jika asset tersebut dikelola oleh pihak lain yang tidak dikendalikan amil b. penyaluran zakat secara bertahap jika masih dalam pengelolaan amil atau pihak lain dibawah kendali amil
Sumber : Data Diolah 3. Penyajian Dalam Penyajiannya, BAZIS DKI Jakarta telah menerapkan PSAK 109 yakni dengan meyajikan dana ZIS dan dana Amil secara terpisah dalam Laporan Posisi Keuangan Dana ZIS (Lihat Tabel 4.3)
Tabel 4.3 Laporan Posisi Keuangan Dana ZIS (Parsial) BAZIS Provinsi DKI Jakarta BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN DANA ZIS PER 31 DESEMBER 2011 ASET Catatan ASET LANCAR Kas dan Setara Kas Deposito Hak Amilin Akan Diganti APBD ZIS Belum Disetor
2011
(Lanjutan) Piutang Qodrul Hasan Piutang Mudharabah Biaya Dibayar Dimuka Jumlah Aset Lancar JUMLAH ASET LIABILITAS DAN SALDO DANA LIABILITAS JANGKA PENDEK Liabilitas Amilin Mitra Liabilitas Dana Amilin Liabilitas Lain-Lain Biaya Yang Masih Harus Dibayar Jumlah Liabilitas Jangka Pendek SALDO DANA Saldo Dana Zakat Saldo Dana Infaq dan Shadaqah Saldo Dana Pengelola Saldo Dana JUMLAH LIABILITAS DAN SALDO DANA Sumber : Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta
4. Pengungkapan Dalam pengungkapan hal-hal yang terkait dengan transaksi zakat BAZIS DKI telah mengungkapkan sebagaimana tabel 4.4. sebagai berikut: Tabel 4.4. Penerapan PSAK 109 tentang Pengungkapan Poin A
B
C
D
PSAK 109 Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala prioritas penyaluran zakat dan mustahik non amil Kebijakan penyaluran zakat untuk amil dan mustahik non amil, seperti persentase pembagian, alasan, dan konsistensi kebijakan Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk penerimaan zakat berupa aset non kas Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik
BAZIS DKI Jakarta Kebijakan ini terdapat dalam SK Gubernur. Pada tahun 2011 tertuang dalam peraturan gubernur No 58 Tahun 2011 Kebijakan ini terdapat dalam SK Gubernur. Pada tahun 2011 tertuang dalam peraturan gubernur No 58 Tahun 2011 Tidak terdapat penerimaan zakat berupa aset non kas
Rincian jumlah penyaluran dan zakat untuk masing-masing mustahik terdapat di catatan atas laporan keuangan E Penggunaan dana zakat dalam Tidak terdapat dana zakat dalam bentuk aset kelolaan yang masih bentuk aset kelolaan dikendalikan oleh amil atau pihak lain yang dikendalikan amil, jika ada, dingkapkan jumlah dan persentase terhadap seluruh penyaluran dana zakat serta alasannya F Hubungan pihak-pihak berelasi Pengungkapan hubungan terdapat antara amil dan mustahik di catatan atas laporan keuangan meliputi sifat hubungan, jumlah dan jenis aset yang disalurkan, dan persentase dari setiap aset yang disalurkan tersebut dari total penyaluran zakat selama periode tersebut Sumber: Data diolah Secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa BAZIS DKI Jakarta telah mengikuti aturan yang terdapat di dalam PSAK 109 hal ini ditunjukkan dengan tidak adanya penyimpangan
dari apa yang telah digariskan dalam PSAK 109. Peneliti perlu menekankan bahwa dari segi penerimaan dan penyaluran zakat yang berupa aset non kas belum bisa dinilai karena BAZIS DKI Jakarta sejauh ini belum menerima zakat yang berupa aset non kas. Pada masa yang akan datang bila BAZIS DKI Jakarta menerima aset non kas maka dibutuhkan penelitian yang lebih lanjut mengenai kesesuaian perlakuan akuntansi aset non kas tersebut terhadap PSAK 109. C. Kebijakan Akuntansi Lain Dalam akuntansinya BAZIS memiliki keunikan, karena sebagai entitas pemerintah dalam operasionalnya BAZIS memperoleh dana yang bersumber dari APBD, sekaligus juga mengelola dana masyarakat yang diterima dari kegiatan penerimaan zakat, infak dan sedekah. Selain itu pula terdapat beberapa kebijakan akuntansi yang ditetapkan oleh BAZIS diantaranya mengenai penyusunan Laporan Keuangan, pertanggungjawaban dana APBD, penyajian transaksi lain, serta audit atas laporan keuangan. 1. Laporan Keuangan Laporan Keuangan yang dibuat oleh BAZIS DKI Jakarta adalah : Laporan Posisi Keuangan, Laporan Perubahan Dana ZIS, Laporan Arus Kas Dana ZIS, Laporan Perubahan Aset Kelolaan Dana ZIS, dan Catatan Atas Laporan Keuangan Dana ZIS. 2. Dana APBD Dana APBD yang di berikan oleh pemerintah DKI Jakarta adalah sebagai pengganti Hak Amil, Penentuan jumlah dana APBD yang digunakan untuk mnegganti hak amil adalah berupa presentase dari jumlah seluruh penerimaan ZIS. Dimana sesuai ketentuan yang berlaku adalah sebesar 12.5% Nominal dana APBD yang akan
diterima BAZIS DKI Jakarta untuk mengganti hak amil tertera dalam laporan perubahan dana pada tahun dana ZIS tersebut diterima oleh BAZIS (lihat tabel 4.5).
Tabel 4.5 Laporan Perubahan Dana ZIS (Parsial) BAZIS Provinsi DKI Jakarta BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN POSISI KEUANGAN DANA ZIS PER 31 DESEMBER 2011 DANA ZAKAT Penerimaan : Penerimaan APBD
Catatan
2011
Penerimaan Hasil Pengembangan Penerimaan Jasa Giro (Lanjutan) Penerimaan Jasa Lain-lain Jumlah Penerimaan Penggunaan : Beban Pegawai Beban Amilin Beban Umum dan Adm Beban Penyusutan Beban Penghapusan Piutang Jumlah Penggunaan SURPLUS (DEFISIT) JUMLAH SURPUS (DEFISIT) SALDO AWAL SALDO AKHIR Sumber : Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta
BAZIS DKI Jakarta pada tahun dana tersebut diterima oleh BAZIS, terdapat poin yang menginformasikan bahwa BAZIS
DKI Jakarta telah menghitung dan
menunjukkan jumlah dana APBD yang seharusnya diterima BAZIS sebagai pengganti hak amil. Dan pengungkapan bahwa BAZIS telah meminta kepada pemerintah DKI Jakarta untuk mengganti dana tersebut, yang akan ditagih pada tahun berikutnya setelah dana ZIS diterima. Penggantian hak amil terjadi satu tahun setelah dana ZIS diterima dapat dilihat pada laporan arus kas satu tahun setelah dana ZIS diterima (lihat tabel 4.6),
Tabel 4.6 Laporan Arus Kas BAZIS Provinsi DKI Jakarta BAZIS PROVINSI DKI JAKARTA LAPORAN ARUS KAS PER 31 DESEMBER 2011 ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI Kenaikan Aset Bersih Disesuaikan Untuk : Penyusutan Aset Tetap Jumlah Kas Berasal Dari Operasional Perubahan Dalam Aset Dan Kewajiban Hak Amilin Akan Diganti APBD ZIS Belum Disetor Piutang Qodrul Hasan Piutang Mudharabah Biaya Dibayar Dimuka Kewajiban Amilin ZIS Dibayar Dimuka Kewajiban Qodrul Hasan (Binaan Modal Usaha) Kewajiban Amilin Non Mitra Kewajiban Amilin Kodya dan Propinsi Kewajiban/Aset Lain-lain
Biaya Yang Masih Harus Dibayar Arus Kas Bersih Yang diperoleh Dari (digunakan) Untuk Aktivitas Operasi ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS INVESTASI Pembelian Aset Tetap Investasi Jangka Panjang Arus Kas Bersih yang Digunakan Untuk Aktivitas Investasi ARUS KAS DARI (UNTUK) AKTIVITAS PENDANAAN Deposito Arus Kas Bersih Yang Digunakan Untuk Aktivitas Pendanaan Kenaikan Bersih Kas dan Setara Kas Kas dan Setara Kas Pada Awal Tahun KAS DAN SETARA KAS PADA AKHIR TAHUN Sumber : Laporan Keuangan BAZIS DKI Jakarta
Pada praktiknya, dana yang diganti oleh pemerintah tidak sebesar jumlah yang diungkapkan pada laporan perubahan dana ZIS pada tahun penerimaan ZIS tersebut. hal ini dikarenakan pemerintah kesulitan dalam menanggung penggantian hak amil karena jumlah dana ZIS yang diterima oleh amil semakin membesar dari tahun ke tahun. Dari tahun 2008 hingga 2010 rata-rata pemerintah hanya sanggup mengganti kurang lebih sebesar 2.5% dari total dana ZIS. Karena hal tersebut maka terdapat overstate pendapatan pada dana APBD tersebut, jumlah dana yang cair tidak sesuai dengan yang tercantum dalam piutang dalam hal ini yang dilakukan oleh BAZIS adalah dengan cara melakukan jurnal penyesuaian : Dr. Hak Amil (Beban) Cr.
Piutang APBD
XXX XXX
Wawancara dengan responden mengatakan bahwa di masa yang akan datang kemungkinan BAZIS DKI Jakarta akan berdiri sendiri atau dengan kata lain tidak menggunakan dana APBD sama sekali dalam menutupi biaya operasionalnya. Laporan Keuangan yang disajikan oleh BAZIS DKI Jakarta disusun menggunakan Accrual Basis. Dimana dengan dasar ini pengaruh transaksi dan peristiwa lain diakui saat kejadian dan bukan pada saat kas diterima. Laporan Arus Kas yang disajikan oleh BAZIS DKI Jakarta menggunakan metode tidak langsung. Penerimaan APBD diatur oleh Juklak SK Gubernur DKI No. 53 tahun 1991 menggunakan Accrual Basis pada periode terjadinya. Penerimaan ZIS diakui pada saat terjadinya (Accrual Basis). 5. Penyajian Transaksi Lainnya Kerjasama Operasi dilaksanakan dengan tujuan membantu ekonomi rakyat melalui penyaluran modal usaha kecil oleh BMT kepada pedagang-pedagang kecil, dengan ketentuan jangka waktu pengembalian modal usaha selama 20 bulan yang disajikan sebagai piutang mudharabah (Lihat tabel 4.3).
