BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

IV.I Lingkup Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Semakin beratnya beban pemerintah dalam pembiayaan negara mengharuskan pemerintah berusaha meningkatkan penerimaan. Dalam meningkatkan penerimaan pajak perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat dalam pengoptimalan potensi pajak. Dalam rangka menggali potensi pajak yang dimiliki oleh wilayah kerja masing-masing Kantor Pelayanan Pajak (KPP) berusaha mencari langkah-langkah yang tepat untuk meningkatkan penerimaan pajak melalui peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar. Salah satunya adalah dengan melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan untuk meningkatkan jumlah Wajib Pajak yang belum terdaftar dan belum memiliki NPWP agar segera mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Ekstensifikasi merupakan salah satu upaya dalam menggali sumber-sumber pajak baru dan mengoptimalkan penggalian potensi pajak yang memiliki sasaran yaitu: a.

Usaha untuk menambah Wajib Pajak baru, namun usaha ini sangat tergantung pada usaha Direktorat Jenderal Pajak untuk menjaring Wajib Pajak yang belum terdaftar.

b.

Usaha untuk menambah Objek Pajak baru, diantaranya telah ditempuh usaha untuk memperluas Objek Pajak Penghasilan Orang Pribadi, PPnBM, PPN atas penjualan pedagang eceran dan lainnya. Pengertian ekstensifikasi Wajib Pajak menurut Surat Edaran Direktorat Jenderal

Pajak Nomor SE-06/PJ.9/2001 adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan

55

jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan perluasan Objek Pajak dalam administrasi Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Kebijakan DJP untuk melakukan kegiatan ekstensifikasi dalam menjaring Wajib Pajak baru sebagai sumber penerimaan pajak yang potensial dilakukan oleh seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia sejak dikeluarkannya Surat Edaran Nomor SE-06/PJ.9/2001 tentang Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak dan Intensifikasi Pajak yaitu Tanggal 11 Juli 2001. Pada dasarnya pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi di seluruh KPP sama, namun kali ini penulis diberi kesempatan untuk meneliti kegiatan ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan kegiatan ekstensifikasi sejak tahun berdirinya yaitu tahun 2003. Berdasarkan wilayah kerjanya KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berada dalam wilayah strategis untuk bisnis di jantung Kota Jakarta, dimana kawasan ini merupakan salah satu sentra usaha di Jakarta terutama dalam bidang perdagangan dan jasa apartemen, perbankan dan perkantoran tentunya masih banyak potensi pajak yang masih harus digali untuk dijadikan sumbersumber penerimaan pajak terutama dari Wajib Pajak Orang Pribadi. Dengan pertimbangan tersebut KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua lebih memfokuskan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak pada para karyawan yang bekerja di perusahaan dalam wilayah kerjanya dan pedagang eceran yang berada Pusat Grosir Metro Tanah Abang serta menjaring calon Wajib Pajak sesuai dengan KEP-171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002. KEP-171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 merupakan produk yang dihasilkan oleh Dirjen Pajak (DJP) berisi tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu. Berdasarkan ketentuan tersebut KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua memfokuskan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib 56

Pajak dengan pemberian NPWP Domisili kepada calon Wajib Pajak yang bertempat tinggal di kawasan Wilayah Kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dan pemberian NPWP Lokasi dimana Wajib Pajak tersebut mempunyai usaha atau gerai (outlet) di wilayah kerja KPP tapi bukan merupakan penduduk dari wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Selanjutnya Penulis akan membahas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua ke dalam bab analisis dan pembahasan berikut.

IV.1.1 Program-Program Ekstensifikasi Dalam Upaya Menambah Jumlah Wajib Pajak Terdaftar Di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Sesuai dengan tujuan kegiatan ektensifikasi Wajib Pajak yaitu untuk menambah jumlah Wajib Pajak, maka prioritas utama kegiatan ekstensifikasi ditujukan untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar. Produk hukum terbaru Direktorat Jenderal Pajak (DJP) untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah diterbitkannya Program PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak Dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dan/atau Memiliki Tempat Usaha Di Pusat Perdagangan dan/atau Pertokoan dan Program PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik Dan Pegawai Melalui Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Sasaran utama kedua Peraturan Direktorat Jenderal Pajak ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang berstatus sebagai karyawan dan non karyawan (pengusaha dan pemilik tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan) mengenai kewajiban memiliki NPWP. Peraturan-peraturan tersebut dibuat untuk memberikan kemudahan 57

bagi Wajib Pajak dalam memperoleh NPWP tanpa harus merasa kesulitan datang ke KPP Domisili tempat tinggal sesuai KTP namun hanya dengan menyerahkan KTP kepada petugas ekstensifikasi KPP Lokasi Wajib Pajak berusaha. Untuk itu dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi diperlukan langkah-langkah strategis untuk menunjang kegiatan ekstensifikasi tersebut. Langkah-langkah yang telah dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Jakarta Tanah Abang Dua khususnya pada para pedagang eceran pada Pusat Grosir Metro Tanah Abang untuk menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar adalah sebagai berikut : 1.

Penentuan lokasi yaitu Pasar Metro Blok A dan Pusat Grosir Metro Tanah Abang

2.

Pembentukan Tim Ekstensifikasi yang beranggotakan Seksi Ekstensifikasi dan seluruh Account Representative dan beberapa Pelaksana. Didukung pula oleh semua Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Pemeriksaan, dan Kepala Seksi Pelayanan.

3.

Melakukan penyisiran (canvassing), yaitu dengan terjun langsung ke lapangan tempat pedagang di Pusat Grosir Tanah Abang.

4.

Pengumpulan data calon Wajib Pajak, termasuk persiapan data yang didapat dari pengelola pasar yaitu PT. Priamanaya (pengelola Pasar Tanah Abang Blok A) dan PT. Rionta (pengelola Pusat Grosir Metro Tanah Abang).

5.

Menerbitkan Surat Himbauan; -

Penyebaran Surat Himbauan oleh tim kepada sejumlah Wajib Pajak yang belum

ber-NPWP

yang

terdapat

dalam

Daftar

Nominatif

dengan

menggunakan formulir yang telah ditentukan.

58

-

Menginventarisir Surat Himbauan yang kembali pos (kempos), tidak direspon oleh Wajib Pajak dengan tidak mau ber-NPWP atau sudah berNPWP di Kantor Pelayanan Pajak lain.

6.

Melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL); -

Melakukan pemeriksaan untuk pemberian NPWP secara jabatan terhadap pedagang yang memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) tapi tidak kooperatif yaitu tidak mau mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak sesuai dengan petunjuk SE-07/PJ.7/2005 tanggal 22 Juni 2005 tentang Kebijakan Pemeriksaan Untuk Tujuan Lain.

-

Pemberian NPWP berdasarkan permohonan oleh pedagang atau melalui penetapan jabatan.

-

Pemasangan stiker sebagai tanda telah dilakukan canvassing.

Berikut ini penulis akan menjelaskan program-program ekstensifikasi yang telah dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi.

IV.1.1.1 Program Kegiatan PER-175/PJ./2006 Mengingat dalam perkembangannya wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua merupakan wilayah perdagangan yang berkembang dan sangat banyak potensi pajak yang masih harus digali terutama dari para pedagang grosir dan eceran yang melakukan kegiatan usaha di wilayah ini, maka KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua berusaha keras untuk meningkatkan penerimaan pajaknya. Pada akhir tahun 2006 Direktur Jenderal Pajak mengeluarkan peraturan baru yang mengatur tentang ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai pedagang grosir dan 59

eceran adalah PER-175/PJ./2006 tanggal 19 Desember 2006 Tentang Tata Cara Pemutakhiran Data Objek Pajak dan Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan dan atau Memiliki Tempat Usaha di Pusat Perdagangan dan atau Pertokoan. Peraturan ini kemudian diperjelas dengan SE-13/PJ./2007 tanggal 3 April 2007 Tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak No: PER-175/PJ./2006. Kedua peraturan inilah yang menjadi pedoman bagi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam melakukan ekstensifikasi terhadap WP sebagai pedagang grosir dan eceran. Produk akhir yang diharapkan dari kegiatan PER-175/PJ./2006 ini adalah : -

NPWP Domisili baik bagi pemilik kios maupun pedagang,

-

NPWP Lokasi (Cabang/OPPT) bagi pedagang, dan

-

Data PBB yang mutakhir atas kios-kios di pusat perdagangan dan atau pertokoan tersebut. Pelaksanaan program kegiatan ini dimulai pada tanggal 1 Maret 2007, serentak di

seluruh Jakarta dengan diserukannya kewajiban melakukan penyisiran lapangan (canvassing) oleh Direktorat Ekstensifikasi dan penilaian pada hari yang sama. Canvassing merupakan kegiatan penyisiran lapangan yang dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi KPP untuk menjaring dan menghimbau secara lisan Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP agar segera mendaftarkan dirinya ke Kantor Pelayanan Pajak yang terdapat di lokasi dimana mereka tinggal dan atau berusaha untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan canvassing di lokasi Pasar Tanah Abang Blok A, Blok F lama, Blok F1 dan Blok F2. Jumlah kios yang buka di kawasan tersebut diperkirakan mencapai lebih dari 4.000 (empat ribu) kios. Berikut ini penulis akan menguraikan langkah-langkah pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan PER-175/PJ./2006. 60

1. Tahap Persiapan Tahap persiapan yang dimaksud dalam PER-175/PJ./2006 merupakan tahap persiapan yang dilakukan oleh KPP Lokasi sebelum melakukan kegiatan ekstensifikasi bekerja sama dengan Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan dengan membuat rencana kerja yang meliputi pembentukan Tim Ekstensifikasi, penentuan lokasi ekstensifikasi dengan satuan kelurahan atau satuan mall/pusat perdagangan, penentuan jumlah Objek Pajak, jadual kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak dan persiapan administrasi. Rencana kerja ini kemudian disetujui oleh Kepala Kantor Pelayanan Pajak Bumi Bangunan, Kepala KPP Lokasi dan Kepala Kantor Wilayah. Dalam praktiknya tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diawali dengan pembuatan rencana kerja yang menentukan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi yang terdiri dari seluruh anggota Seksi Ekstensifikasi dan seluruh Account Representative. Setelah pembentukan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi dilakukan pembagian tugas bagi masing-masing tim yang meliputi lokasi yang akan diekstensifikasi, penentuan jumlah Objek Pajak dan jadual pelaksanaan ekstensifikasi. Penentuan lokasi ekstensifikasi dan jumlah Objek Pajak yang akan diekstensifikasi dilakukan melalui penentuan berdasarkan Property Base yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Selanjutnya pembuatan jadual pekerjaan dan persiapan administrasi. Untuk menjaring Wajib Pajak di wilayah kerjanya, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak lain yang dapat membantu kelancaran kegiatan ekstensifikasi diantaranya yaitu Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati), Polda (Polisi Daerah) Tanah Abang, Departemen Perindustrian dan Departemen 61

Perdagangan, Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan organisasi lain terkait dengan persatuan pedagang. 2. Tahap Pelaksanaan Setelah melakukan persiapan, kegiatan ekstensifikasi dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Pelaksanaan ekstensifikasi oleh Tim Ekstensifikasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) diawali dengan melakukan sosialisasi kepada Lurah, RW dan RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gedung, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang, kepala lingkungan dan para pengusaha atau pedagang mengenai pajak, fungsi pajak, pentingnya peran serta masyarakat bagi pembagunan salah satunya dengan membayar pajak serta kemudahan yang diberikan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu hanya dengan menyerahkan fotokopi KTP kepada petugas . Selain melakukan sosialisasi, petugas ekstensifikasi juga menyampaikan formulir SPOP, LSPOP dan LPDOP kepada Lurah, RW dan RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gedung, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang, kepala lingkungan dan para pengusaha atau pedagang. Pengisian SPOP, LSPOP dan LPDOP dilakukan berdasarkan informasi dari Wajib Pajak. Selain itu petugas lapangan juga membuat foto atas Objek Pajak yang didata dan mencatat nama toko atau Wajib Pajak pada peta blok. Setelah melakukan sosialisasi dan pengisian data Wajib Pajak tahap selanjutnya yaitu tahap administrasi yang meliputi proses pemutakhiran data dan proses pemberian, mencetak dan menyampaikan Kartu NPWP kepada Wajib Pajak.

62

3. Tahap Pelaporan dan Pengawasan Dalam PER-175/PJ./2006 tahap pelaporan dan pengawasan terdiri dari pelaporan hasil kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh petugas lapangan. Laporan ini disampaikan baik kepada Ketua Tim Ekstensifikasi, Kepala KPP, Kanwil dan Dirjen Pajak. Tahap pengawasan meliputi pembuatan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan yang dilaporkan kepada Ketua Tim Pendataan dan Ketua Tim Pemutakhiran Data dan Ekstensifikasi, sedangkan Laporan Kegiatan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP dilaporkan kepada Ketua Tim Penerbitan NPWP. Dalam hal pengawasan Ketua Tim Kegiatan Pendataan dan Ekstensifikasi melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dalam bentuk Laporan Bulanan dan Kepada Kantor Pusat DJP dalam bentuk Laporan Triwulan.

IV.1.1.2 Program Kegiatan PER-16/PJ./2007 Produk hukum terbaru Direktur Jenderal Pajak dalam upaya menjaring Wajib Pajak baru yang belum memiliki NPWP adalah PER-16/PJ./2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Pemberian NPWP Orang Pribadi Yang Berstatus Sebagai Pengurus, Komisaris,

Pemegang

Saham/Pemilik

Dan

Pegawai

Melalui

Pemberi

Kerja/Bendaharawan Pemerintah. Sasaran utama kegiatan PER-16/PJ./2007 ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP berstatus sebagai karyawan, pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Tujuan akhir yang ingin dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dari kegiatan ini adalah agar semua karyawan, pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik yang penghasilannya melebihi PTKP 63

akan memiliki NPWP secara mudah dan cepat di KPP Domisili sesuai KTP-nya melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Sehingga para karyawan tidak perlu menyita waktu, tenaga dan biaya untuk mendatangi KPP Domisili sesuai KTP nya untuk memperoleh NPWP. Seperti halnya PER-175/PJ./2006, PER-16/PJ./2007 juga mengatur prosedur pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan, komisaris, pengurus, dan pemegang saham/pemilik, yang terdiri dari beberapa tahap, yaitu : 1. Tahap Persiapan Tahap persiapan yang diatur dalam PER-16/PJ./2007 dilakukan oleh KPP Lokasi yaitu dengan melakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala KPP dengan menjelaskan tentang latar belakang dan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadual waktu, sarana kerja, pembagian tanggung jawab dan lainlain yang diperlukan. Dalam tahap persiapan Kepala KPP juga mengikutsertakan beberapa Kepala Seksi, diantaranya Kepala Seksi PDI, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Kepala Seksi Pelayanan. Sebelum melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sebagai KPP Lokasi melakukan persiapan untuk menentukan halhal penting yang menjadi prioritas kegiatan. Kepala KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua bersama dengan beberapa Kepala Seksi mengadakan rapat persiapan untuk membahas dan menentukan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup kegiatan, sasaran, jadual waktu, sarana kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab. Ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi yaitu pemberian NPWP kepada Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai karyawan, komisaris, pengurus dan pemegang 64

saham/pemilik melalui pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Sasaran utama kegiatan PER-16/PJ./2007 ini adalah Wajib Pajak Orang Pribadi yang belum memiliki NPWP berstatus sebagai karyawan, pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik yang penghasilannya melebihi Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Sarana pokok yang digunakan yaitu data-data perusahaan yang terdapat di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tahan Abang Dua, Formulir Daftar Nominatif, dan dokumen pendukung lainnya. 2. Tahap Pelaksanaan Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang diatur dalam PER-16/PJ./2007 terdiri dari empat tahap yaitu penyiapan data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah, sosialisasi dan pendataan Wajib Pajak, pemberian NPWP dan pengawasan pemberian NPWP. Pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi PER-16/PJ./2007 yang dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diawali dengan penyiapan data pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Data pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah ini disiapkan oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi melalui data intern yang dimiliki oleh KPP dan data lain yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu dari Departemen Perdagangan berupa daftar perusahaan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Setelah menyiapkan data pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah, Petugas Pelaksana Ekstensifikasi melakukan kegiatan sosialisasi yang dilakukan dengan cara meminta para pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk datang ke KPP untuk diberikan penjelasan mengenai peraturan baru Dirjen Pajak PER-16/PJ./2007 yang meliputi latar belakang pelaksanaan ekstensifikasi, brosur mengenai NPWP, dan tata 65

cara pengisian e-NPWP. Disamping itu juga dilakukan sosialisasi mengenai kemudahan dalam memperoleh NPWP bagi para karyawan, komisaris, pengurus dan pemegang saham/pemilik. Pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah membuat dan menyerahkan Data Daftar Nominatif yang telah disediakan oleh Tim Ekstensifikasi, mengumpulkan fotokopi KTP atau identitas diri pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang memenuhi syarat untuk diterbitkan NPWP dan fotokopi kartu NPWP bagi yang telah memiliki NPWP. Petugas ekstensifikasi juga mengharapkan

kerjasama

pemberi

kerja/Bendaharawan

Pemerintah

untuk

melakukan sosialisasi dengan menyebarluaskan informasi yang telah diberikan petugas ekstensifikasi kepada pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik, dan pegawai serta mengingatkan tentang jangka waktu penyampaian data kepada pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Selanjutnya petugas ekstensifikasi meminta jatah NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan dengan dua digit terdepan yaitu 47, 48,49. Setelah menerima data dari Pemberi Kerja/Bendaharawan yang berupa data isian e-NPWP, petugas meng-upload data isian e-NPWP pada Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak Massal (PWPM) yang dilanjutkan dengan pencetakan kartu NPWP, rekapitulasi dan tanda terima NPWP. Setelah mendapatkan persetujuan dari Kepala KPP Petugas pencetak NPWP menyerahkan Kartu NPWP, rekapitulasi, dan tanda terima NPWP ke seksi yang melakukan pendataan untuk kemudian diserahkan kepada pemberi kerja/Bendaharawan.

66

3. Tahap Pengawasan Setiap petugas pelaksana yang telah menerbitkan NPWP bagi Wajib Pajak baru wajib membuat Laporan Penggunaan Jatah NPWP ke Master File Nasional melalui Aplikasi PWPM. Selain itu petugas juga membuat Daftar Penerbitan NPWP per KPP Domisili dan menyampaikannya ke KPP Domisili. Hal ini dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak NPWP yang diterbitkan terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi baru selain itu juga dapat memantau seberapa efektif kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan.

IV.1.2 Hambatan-Hambatan Yang Dihadapi Sampai saat ini kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi khususnya program PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berjalan dengan baik, akan tetapi bukan berarti kegiatan tersebut tidak memiliki masalah atau hambatan yang menghalangi pencapaian hasil yang lebih optimal. Berdasarkan pengamatan langsung yang dilakukan penulis, hambatan yang dihadapi oleh Seksi Ekstensifikasi Parpajakan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yang melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak baru dan penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi adalah sebagai berikut : a. Terbatasnya sumber daya manusia b. Kurangnya kerjasama dengan pihak terkait c. Kurangnya data d. Rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak e. Kurang kondusifnya situasi

67

IV.2 Evaluasi Atas Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua IV.2.1 Evaluasi Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Berdasarkan penelitian, KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berhasil dalam melaksanakan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Keberhasilan tersebut dapat dilihat dari peningkatan jumlah Wajib Pajak terdaftar antara tahun 2006 dan 2007 dimana jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun dilakukannya canvassing atau penyisiran lapangan berdasarkan PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 terutama atas Wajib Pajak Orang Pribadi. Namun tentunya dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi ini perlu dilakukan peninjauan ulang atau evaluasi untuk mengetahui tingkat efektifitas dan mencari kelemahan dalam pelaksanaan ekstensifikasi. 1. Tinjauan Secara Struktural Organisasi Berdasarkan hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan penulis, maka dapat dijelaskan bahwa secara struktural dalam organisasi di Kantor Pelayanan Pajak, kegiatan ekstensifikasi menjadi tanggung jawab sebuah seksi, yaitu Seksi Ekstensifikasi. Jadi upaya penambahan jumlah Wajib Pajak maupun Objek Pajak sudah disadari sedemikian pentingnya sehingga dengan tegas diwujudkan dalam pembentukan seksi tersendiri. Dengan demikian seharusnya tidak lagi menjadi persoalan bagaimana pelaksanaan ekstensifikasi karena sudah ada penanggung jawab yang memikirkan dan melaksanakan segala upaya ekstensifikasi. Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi Seksi Ekstensifikasi tidak bekerja sendirian. Dalam melakukan kegiatan ekstensifikasi terutama dalam hal canvassing atau penyisiran lapangan, Seksi Ekstensifikasi dibantu oleh sejumlah Account Representative yang merupakan anggota dari Seksi Pengawasan dan Konsultasi dan 68

Seksi Pelayanan. Dalam melakukan canvassing terutama di pusat grosir Metro Tanah Abang petugas ekstensifikasi mengikutsertakan Account Representative untuk memberikan berbagai penjelasan yang dibutuhkan oleh Wajib Pajak sehingga mereka memahami tujuan dari pemberian NPWP. Seksi Pelayanan yang merupakan seksi yang berada di garis pertama dalam pendaftaran Wajib Pajak artinya seksi yang memberikan pelayanan pendaftaran sebagai Wajib Pajak yang akan memperoleh NPWP/NPPKP. Ciri khas pelayanan ini adalah bahwa pada saat diproduksi bersamaan dengan saat dikonsumsi oleh konsumen sehingga situasi dan kondisi penyedia jasa saat memberikan pelayanan sangat mempengaruhi kepuasan konsumen karena tidak ada beda waktu antara saat diproduksi dan saat dikonsumsi. Oleh karena itu diperlukan personil yang cakap dan simpatik untuk memberikan penjelasan kepada Wajib Pajak. Kecakapan yang harus dimiliki paling tidak mengenai materi hak dan kewajiban perpajakan bagi Wajib Pajak sehingga mampu memberikan penjelasan yang baik dan tepat. Selain itu diperlukan kerjasama yang baik antar seksi dalam melaksanakan ekstensifikasi. Data yang diolah oleh Seksi Pengolahan Data dan Informasi (Seksi PDI) didistribusikan kepada seksi teknis untuk digali potensinya, selanjutnya Sub Seksi Pendaftaran Wajib Pajak harus melayani para Wajib Pajak yang terjaring dalam ekstensifikasi. Sehingga merupakan suatu tim kerja yang saling membutuhkan dan mempengaruhi satu sama lain.

69

2. Evaluasi Pelaksanaan PER-175/PJ./2006 a. Tahap Persiapan Tahap persiapan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sesungguhnya bertujuan agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang akan dilakukan dapat terorganisir sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Bahwa perencanaan yang baik akan memudahkan pelaksanaan dan sekaligus memberi arahan agar kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak berjalan sesuai dengan sasaran yang ditetapkan. Dalam PER-175/PJ./2006 tahap persiapan diawali dengan pembuatan rencana kerja yang akan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak untuk mendapatkan persetujuan meliputi penentuan lokasi ekstensifikasi, dengan satuan kelurahan utuh atau satuan mall/pusat perdagangan, penentuan jumlah Objek Pajak, pembuatan jadual pekerjaan dan persiapan administrasi yang meliputi penyediaan SPOP, Lampiran SPOP, Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP), Peta Blok, Blanko Kartu NPWP dan dokumen lain yang diperlukan. 1) Perencanaan Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan Petugas Ekstensifikasi,

dapat

disimpulkan

bahwa

tahap

perencanaan

kegiatan

ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program kerja Tim Ekstensifikasi yang dibuat sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan penyisiran lapangan yang dilakukan serentak seJakarta tanggal 1 Maret 2007. Dalam program kerja yang disusun pada awal tahun 2007, ditegaskan bahwa Seksi Ekstensifikasi akan melakukan kegiatan ekstensifikasi atas PER70

175/PJ./2006 mulai 1 Maret 2007 dan kegiatan ini dilakukan secara terusmenerus dan berkelanjutan. Dalam program kerja ditetapkan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi yang terdiri dari seluruh anggota Seksi Ekstensifikasi, seluruh Account Representative dan beberapa orang dari seksi lain yang diperbantukan dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi. Setelah pembentukan beberapa Tim Pelaksana Ekstensifikasi dilakukan pembagian tugas bagi masing-masing tim yang meliputi lokasi yang akan diekstensifikasi, penentuan jumlah Objek Pajak dan jadual pelaksanaan ekstensifikasi. Dalam program kerja tersebut juga menetapkan target 4.000 (empat ribu) kios akan dilakukan penyisiran. Dengan target ini menyebabkan para petugas termotivasi dalam menjalankan tugasnya. 2) Identifikasi Data Setelah dikeluarkannya PER-175/PJ./2006, pada awal tahun 2007 Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang akan diekstensifikasi. Identifikasi data ini bertujuan untuk menentukan lokasi ekstensifikasi dan jumlah Objek Pajak yang akan diekstensifikasi. Penentuan lokasi ekstensifikasi dan jumlah Objek Pajak berdasarkan property base yaitu penentuan lokasi dan Objek Pajak berdasarkan data Pajak Bumi dan Bangunan gedung pusat perdagangan dan atau pertokoan di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Dalam data tersebut yang menjadi sasaran ekstensifikasi adalah pemilik gedung perdagangan dan atau pertokoan yang melakukan kegiatan atau usaha perdagangan maupun penyewa gedung yang

71

melakukan kegiatan atau usaha di gedung tersebut. Data property base berasal dari pihak ekstern dan data intern yang telah dimiliki KPP Data-data sumber berasal dari pihak luar dan dari data-data yang telah dimiliki oleh KPP. Data dari pihak luar diantaranya yaitu: Data Transaksi Jual Beli Tanah dan atau Bangunan dari notaris dan atau Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT), Data Para Pengguna atau Penyewa Kios dari para pengelola gedung pertokoan atau pusat perdagangan, seperti PT. Priamanaya (pengelola Pasar Tanah Abang Blok A) dan PT. Rionta (pengelola Pusat Grosir Metro Tanah Abang). Data tersebut kemudian dicocokkan dengan data yang ada pada MFL. Proses pencocokkan tersebut yaitu dengan mencari apakah data yang diperoleh tersebut telah terdaftar sebagai Wajib Pajak pada MFL. Apabila nama dan alamat yang ada ternyata telah terdaftar sebagai Wajib Pajak maka perlu dilakukan pemeriksaan langsung untuk mengetahui apakah data tersebut merupakan data yang telah mutakhir atau merupakan data lama. Sedangkan yang tidak ada di MFL dianggap belum mempunyai NPWP sehingga dimasukkan kedalam target ekstensifikasi. Sedangkan data intern berasal dari data PBB, SSP (Surat Setoran Pajak) PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu PPh Final yang dikenakan atas penghasilan dari transaksi pengalihan hak atas tanah dan bangunan dan SSB (Surat Setoran Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan) yang telah dimiliki oleh KPP. Proses identifikasi data tersebut banyak menemui kesulitan yang disebabkan oleh kurang lengkapnya data nama dan alamat baik yang bersumber dari pihak luar maupun data Wajib Pajak yang sudah terdaftar dalam MFL. Oleh karena itu tim ekstensifikasi melakukan penyisiran ke lokasi untuk memeriksa kebenaran data 72

yang dimiliki. Untuk Data Nama Pemilik dan atau Pengguna atau Penyewa Gedung Perkantoran dan Perdagangan belum memiliki NPWP dimasukkan ke dalam target yang akan diberi NPWP sedangkan data yang salah atau tidak lengkap namun sudah memiliki NPWP maka dikategorikan sebagai target pemutakhiran data. 3) Persiapan Sarana dan Prasarana Administrasi Setelah memperoleh kepastian lokasi dan Objek Pajak yang akan diekstensifikasi yang diperoleh setelah identifikasi data property base perencanaan selanjutnya adalah pembuatan jadual pekerjaan dan persiapan administrasi. Persiapan administrasi yang dimaksud meliputi penyediaan dokumen-dokumen yang dibutuhkan dalam kegiatan ekstensifikasi diantaranya yaitu Surat Pemberitahuan Objek Pajak (SPOP), Lampiran Surat Pemberitahuan Objek Pajak (LSPOP), Lampiran Pemutakhiran Data Objek Pajak (LPDOP), Peta Blok, Blanko Kartu NPWP dan dokumen lain yang diperlukan. 4) Koordinasi Dengan Pihak Lain Sesuai prosedur PER-175/PJ./2006 tahap persiapan selanjutnya adalah melakukan kerjasama dan koordinasi dengan instansi atau pihak-pihak lain yang dapat membantu kelancaran kegiatan ekstensifikasi. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan Petugas Ektensifikasi, kerjasama yang dilakukan dengan instansi dan pihak-pihak lain tersebut berkaitan dengan permintaan datadata Wajib Pajak dari pihak ketiga sesuai dengan SE-13/PJ./2007 tentang Penjelasan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor : PER-175/PJ./2006. Pihak ketiga yang dimaksud yaitu Pemerintah Daerah (Walikota/Bupati), Polda Tanah Abang, Departemen Perindustrian dan Departemen Perdagangan, Pejabat 73

Pembuat Akta Tanah (PPAT) dan organisasi lain terkait dengan persatuan pedagang. Secara umum koordinasi yang telah dilakukan pihak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dengan pihak yang terkait dengan pelaksanaan ekstensifikasi PER-175/PJ./2006 telah dilakukan dengan baik, diharapkan dengan adanya kerja sama yang tersebut dapat meningkatkan jumlah Wajib Pajak di wilayah kerja KPP. Namun masih ada kerjasama dengan pihak lain yang belum dilakukan secara maksimal kerjasama dengan pihak atau instansi yang menjadi sumber data seperti PLN. 5) Penentuan Prioritas Dalam tahap persiapan tentunya perlu diperjelas sasaran yang menjadi prioritas kegiatan ekstensifikasi PER-175/PJ./2006 yaitu para pemilik dan atau pengelola gedung perkantoran atau pusat perdagangan yang belum memiliki NPWP berdasarkan data property base dan penyisiran lapangan. Namun sasaran utama kegiatan ekstensifikasi PER-175/PJ./2006 adalah para pengusaha atau pedagang sebagai Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha dan atau memiliki tempat usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan yang belum memiliki NPWP untuk diberikan NPWP. Dengan prioritas tersebut dapat dijadikan pedoman pihak mana yang akan diutamakan untuk dilakukan ekstensifikasi. b. Tahap Pelaksanaan 1) Sosialisasi Setelah melakukan perencanaan yang matang, kegiatan ekstensifikasi dilanjutkan pada tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan ini merupakan ujung 74

tombak dalam upaya menjaring Wajib Pajak Orang Pribadi baru. Diperlukan kerja keras lebih dari para petugas karena dalam tahap ini para petugas dihadapkan langsung dengan para Wajib Pajak yang umumnya adalah pedagang. Pelaksanaan ekstensifikasi dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi bekerja sama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) diawali dengan melakukan sosialisasi kepada Lurah, RW dan RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gedung, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang, kepala lingkungan dan para pengusaha atau pedagang mengenai pajak, fungsi pajak, pentingnya peran serta masyarakat bagi pembagunan salah satunya dengan membayar pajak serta kemudahan yang diberikan bagi Wajib Pajak baru untuk memperoleh Nomor Pokok Wajib Pajak. Selain melakukan sosialisasi Petugas Ekstensifikasi juga menyampaikan Formulir SPOP, LSPOP dan LPDOP kepada Lurah, RW dan RT, pengelola pasar, pengembang, pengelola gedung, pengurus koperasi pedagang, perwakilan pedagang, kepala lingkungan dan para pengusaha atau pedagang dan mengumpulkannya kembali setelah formulir-formulir tersebut diisi lengkap. Pengisian SPOP, LSPOP dan LPDOP dilakukan berdasarkan informasi dari Wajib Pajak. Namun terdapat pengecualian yaitu apabila pada saat pendataan Wajib Pajak tidak berada di tempat maka formulir-formulir tersebut dapat diberikan kepada orang yang memiliki keterkaitan dengan Wajib Pajak yang berada di lokasi pendataan agar disampaikan kepada Wajib Pajak. Selain itu petugas lapangan juga membuat foto atas Objek Pajak yang didata dan mencatat nama toko atau Wajib Pajak pada peta blok agar tidak terjadi kekeliruan foto dengan data Objek Pajak 75

Dalam sosialisasi yang dilakukan, informasi penting yang perlu disampaikan secara jelas adalah mengenai tata cara memperoleh NPWP. Petugas memberikan penjelasan mengenai kemudahan bagi Wajib Pajak Orang Pribadi baru dalam memperoleh NPWP seperti yang diatur dalam PER-175/PJ./2006 ini. PER175/PJ./2006 ini memberikan kemudahan bagi pengusaha sebagai Wajib Pajak baru yaitu hanya dengan menyerahkan salinan KTP kepada petugas pajak. Selain itu NPWP dapat diperoleh secara gratis tanpa pungutan apapun yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sehingga hanya diperlukan kesediaan Wajib Pajak untuk mengisi Formulir Pendaftaran Perolehan NPWP dan melampirkan fotocopy KTP serta menyerahkannya kepada petugas lapangan. Pada umumnya sosialisasi yang dilakukan berjalan dengan baik, namun tetap mengalami beberapa kelemahan dan kesulitan dalam upaya sosialisasi. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, kesulitan datang dari para calon Wajib Pajak. Umumnya mereka adalah pedagang yang masih awam, artinya kurang begitu mengerti tentang perpajakan. Mereka menganggap bahwa pajak bukan merupakan satu keharusan. Pendapat ini muncul karena mereka tidak mengenal pajak dan mengetahui fungsi serta peranan pajak sehingga terdapat keengganan untuk membayar pajak karena mereka menganggap pajak hanya akan mengurangi penghasilan mereka. Selain itu ada beberapa informasi negatif yang membuat mereka berpikir dua kali untuk membayar pajak, salah satunya adalah tingkat korupsi yang terdapat pada instansi pemerintahan ini juga mempengaruhi keinginan mereka untuk membayar pajak. Mereka takut bahwa pajak yang mereka setorkan malah akan dikorupsi. Kekurangpahaman mereka mengakibatkan kengganan untuk memenuhi kewajiban perpajakan termasuk 76

memiliki NPWP. Hal ini mengakibatkan pemberian NPWP secara jabatan kepada para pedagang yang tidak kooperatif namun memiliki penghasilan melebihi PTKP. Disinilah tantangan besar yang dihadapi para petugas karena mereka dihadapkan dengan berbagai karakter pedagang yang pada umumnya pengetahuan mengenai pajak masih terbatas. Petugas diharapkan memberikan penjelasan yang rinci namun sederhana sehingga mudah dipahami. Selain itu petugas diharapkan juga dapat menumbuhkan kepercayaan Wajib Pajak bahwa pajak yang mereka setorkan melalui KPP lokasi tidak akan digelapkan oleh pejabat pajak hanya untuk kepentigan pribadi mereka, pajak yang mereka setorkan digunakan semata-mata hanya untuk membiayai pembangunan dan keperluan negara yang diatur oleh Departemen Keuangan. 2) Proses Administrasi Setelah melakukan sosialisasi dan pengisian data Wajib Pajak tahap selanjutnya yaitu tahap administrasi yang meliputi proses pemutakhiran data dan proses pemberian, pencetakan dan penyampaian Kartu NPWP kepada Wajib Pajak. Proses pemutakhiran data berdasarkan SPOP, LDPOP, dan LSPOP yang dilakukan oleh petugas administrasi untuk memperbaharui data-data lama Wajib Pajak dengan data dan informasi baru tentang Wajib Pajak yang nantinya berguna untuk menggali kembali potensi pajak yang masih tersimpan. Koordinator Lapangan menerima dan meneliti kelengkapan SPOP, LSPOP dan LPDOP dari petugas lapangan. Berdasarkan LPDOP, dalam hal ditemukannya Wajib Pajak yang belum memiliki NPWP, petugas NPWP merekam LPDOP dan mencetak kartu NPWP dengan menggunakan Aplikasi Pendaftaran Wajib Pajak 77

Massal (PWPM).

Selanjutnya Kartu NPWP yang telah dicetak kemudian

disampaikan kepada Wajib Pajak. Seluruh dokumen LPD, LPDOP, tanda terima NPWP dan dokumen lainnya kemudian disimpan untuk diarsipkan. 3) Perlakuan Atas Status Keberadaan Wajib Pajak Terhadap Pemberian NPWP Dalam pemberian NPWP terdapat beberapa fakta berkaitan dengan status keberadaan para calon Wajib Pajak di tempat penyisiran lapangan di pusat perdagangan dan atau pertokoan yang mengakibatkan perbedaan perlakuan pemberian NPWP sebagaimana diatur dalam KEP-171/PJ./2002, kemungkinan tersebut diantaranya : a) Bagi Wajib Pajak yang memiliki satu kegiatan usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan dalam wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dan berdomisili di wilayah yang sama namun belum memiliki NPWP, maka kepadanya akan diberikan NPWP Domisili atas nama Wajib Pajak dengan kode angka KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua 072 dan kode angka digit terakhir 000 dan NPWP Lokasi atas tempat usaha atau gerai dengan kode angka digit terakhir 001. b) Bagi Wajib Pajak yang memiliki satu kegiatan usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan dalam wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua namun berdomisili di wilayah lain dan memiliki NPWP Domisili, maka terhadapnya akan diberikan NPWP Lokasi atas tempat usaha atau gerai dengan kode angka digit terakhir 001, dan terhadapnya dibuatkan berita acara yang menyatakan bahwa ia telah memiliki NPWP Domisili disertai dengan pembuktian.

78

c) Bagi Wajib Pajak yang memiliki satu kegiatan usaha di pusat perdagangan dan atau pertokoan dalam wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua namun berdomisili di wilayah lain dan belum memiliki NPWP Domisili, maka terhadapnya diberikan NPWP Domisili dengan Kode KPP lain tempat Wajib Pajak berdomisili dan terhadap tempat usaha atau gerai juga diberikan NPWP Lokasi dengan kode angka digit terakhir 001. d) Bagi Wajib Pajak yang memiliki lebih dari dua tempat usaha atau gerai yang merupakan cabang, terhadap masing-masing gerai diberikan NPWP Lokasi dengan Kode angka digit terakhir 001, 002, dan seterusya. c. Tahap Pelaporan dan Pengawasan Dalam PER-175/PJ./2006 tahap pelaporan dan pengawasan terdiri dari pelaporan hasil kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh petugas lapangan. Laporan ini disampaikan baik kepada Ketua Tim Ekstensifikasi, Kepala KPP, Kanwil dan Dirjen Pajak. Berdasarkan wawancara yang dilakukan penulis dengan petugas, tahap pelaporan dan pengawasan kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh petugas KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berjalan sesuai dengan Ketentuan PER175/PJ./2006. Tahap pengawasan meliputi pembuatan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan yang dilaporkan kepada Ketua Tim Pendataan dalam bentuk Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan. Ketua Tim Pendataan menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Pendataan kepada Ketua Tim Pemutakhiran Data dan Ekstensifikasi. Koordinator Administrasi NPWP menyampaikan Laporan Mingguan Kegiatan Penerbitan NPWP kepada Ketua Tim Penerbitan NPWP. Dalam hal pengawasan Ketua Tim Kegiatan Pendataan dan Ekstensifikasi melaporkan hasil 79

kegiatan pendataan dan ekstensifikasi kepada Kepala Kantor Wilayah DJP dalam bentuk Laporan Bulanan dan Kepada Kantor Pusat DJP dalam bentuk Laporan Triwulan. Kegiatan pengawasan ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektifitas kegiatan ekstensifikasi

Wajib

Pajak

yang

telah

dilakukan

serta

bertujuan

untuk

mengidentifikasi kelemahan pelaksanaan yang dilakukan sehingga dapat diambil tindakan cepat untuk memperbaiki kelemahan tersebut.

3. Evaluasi Pelaksanaan PER-16/PJ./2007 a. Tahap Persiapan Seperti

halnya

pelaksanaan

kegiatan

ekstensifikasi

PER-175/PJ./2006,

pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi PER-16/PJ./2007 juga melalui tahap persiapan yang bertujuan agar pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi yang akan dilakukan dapat terorganisir sesuai dengan prosedur yang telah ditentukan. Tahap persiapan yang diatur dalam PER-16/PJ./2007 dilakukan oleh KPP Lokasi yaitu dengan melakukan rapat persiapan yang dipimpin oleh Kepala KPP dengan menjelaskan tentang latar belakang dan rencana ekstensifikasi, ruang lingkup pekerjaan, sasaran, jadual waktu, sarana kerja, pembagian tanggung jawab dan lain-lain yang diperlukan. Dalam tahap persiapan Kepala KPP juga mengikutsertakan beberapa Kepala Seksi, diantaranya Kepala Seksi PDI, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi, Kepala Seksi Ekstensifikasi dan Kepala Seksi Pelayanan. Dalam rapat juga ditentukan prioritas kegiatan, rencana ekstensifikasi, ruang lingkup kegiatan ekstensifikasi, sasaran, jadual dan sarana kerja serta pembagian tugas dan tanggung jawab.

80

1) Perencanaan Berdasarkan pengamatan dan hasil wawancara penulis dengan Petugas Ekstensifikasi,

dapat

disimpulkan

bahwa

tahap

perencanaan

kegiatan

ekstensifikasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah dilakukan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari program kerja Tim Ekstensifikasi yang dibuat sebelum dilakukannya pelaksanaan kegiatan sosialisasi kepada para Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah yang dilakukan pada tanggal 23 April 2007. Dalam program kerja yang disusun pada awal tahun 2007, ditegaskan bahwa Seksi Ekstensifikasi akan melakukan kegiatan ekstensifikasi atas PER-16/PJ./2007 mulai 23 April 2007 dan kegiatan ini dilakukan secara berkelanjutan. Program kerja disusun secara sederhana yang mencakup hal-hal penting seperti sumber daya manusia, pemanfaatan data, persiapan prasarana serta jadual kerja. Hal tersebut diikuti dengan penetapan target jumlah NPWP karyawan yang harus dicapai oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tahun 2007 yaitu sebanyak 3.585 NPWP. Dengan target ini membuat para petugas termotivasi dalam menjalankan tugasnya. 2) Persiapan Sarana Admistratif Setelah dikeluarkannya PER-16/PJ./2007, pada awal tahun 2007 Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mulai mengumpulkan data-data yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi Wajib Pajak yang akan diekstensifikasi yang berupa: •

Data Pemberi Kerja/Bendaharaan Pemerintah yang berlokasi di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

81

•

Formulir Daftar Nominatif berisi daftar nama dan identitas pengurus, komisaris, pemegang saham/pemilik dan pegawai yang diisi oleh emberi kerja/Bendaharawan

Pemerintah

dan

dikelompokkan

berdasarkan

penghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP, penghasilan di atas PTKP dan sudah ber-NPWP dan penghasilan di bawah PTKP. •

e-NPWP (Elektronik NPWP) merupakan program aplikasi yang diberikan oleh Dirjen Pajak kepada pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk merekam nama dan identitas Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai yang berpenghasilan di atas PTKP dan belum ber-NPWP.

•

Surat Pemberitahuan untuk melakukan pendataan

3) Koordinasi dengan Instansi Lain Berdasarkan pengamatan penulis koordinasi yang dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi dengan pihak lain cukup baik terutama kerjasama dengan Departemen Perdagangan terkait dengan permintaan data perusahaan yang berdiri dan berusaha di wilayah kerja KPP. Namun kerjasama yang dilakukan dengan para Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah terkait dengan permintaan data Pengurus, Komisaris, Pemegang Saham/Pemilik dan Pegawai masih mengalami

kendala.

Hal

ini

didasarkan

pada

data

target

Pemberi

Kerja/Bendaharawan yang tidak tercapai. b. Tahap Pelaksanaan 1) Penyiapan Data Pemberi Kerja/Bendaharawan Pemerintah Berdasarkan hasil pengamatan dan wawancara dengan petugas pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi PER-16/PJ./2007 yang dilakukan oleh Tim Ekstensifikasi

82

KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah dilakukan dengan baik sesuai dengan prosedur PER-16/PJ./2007, diawali dengan penyiapan data pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah yang disiapkan oleh Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi melalui data intern yang dimiliki oleh KPP dan data lain yang diperoleh dari pihak ketiga yaitu dari Departemen Perdagangan berupa daftar perusahaan yang berada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. 2) Sosialisasi Sama halnya dengan ekstensifikasi PER-175/PJ./2006, proses sosialisasi atas PER-16/PJ./2007 yang merupakan bagian terpenting dalam upaya ekstensifikasi Wajib Pajak sebagai Komisaris, pengurus, pemegang saham/pemilik dan pegawai juga telah berjalan dengan baik. Berdasarkan pengamatan yang telah dilakukan penulis, proses sosialisasi atas Wajib Pajak tersebut tidak sesulit proses sosialisasi terhadap para pedagang karena petugas ekstensifikasi hanya meminta kesediaan para pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah untuk diberikan penyuluhan tentang kemudahan pemenuhan kewajiban perpajakan. Namun petugas ekstensifikasi harus membuat mereka mengerti dan merasa tidak dipersulit dengan pekerjaan tambahan yang harus mereka lakukan terkait dengan upaya pemenuhan kewajiban perpajakan. Hal-hal yang dilakukan pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah yaitu: •

Membuat Daftar Nominatif yang terinci mengenai pegawai berpenghasilan diatas PTKP tapi belum ber-NPWP (Kelompok I), pegawai berpenghasilan diatas

PTKP

dan

telah

ber-NPWP (Kelompok

II),

dan

pegawai

berpenghasilan dibawah PTKP (Kelompok III). 83

•

Mengumpulkan fotokopi KTP/Identitas diri sesuai Daftar Nominatif Kelompok I termasuk karyawati kawin tidak pisah harta dalam hal suami belum memiliki NPWP

•

Mengumpulkan fotokopi NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok II termasuk fotokopi NPWP suami untuk karyawati kawin tidak pisah harta dalam hal suaminya telah memiliki NPWP

•

Mengisi e-NPWP sesuai Daftar Nominatif Kelompok I dan data KTP

•

Menyampaikan Daftar Nominatif dan data isian e-NPWP dalam bentuk media (disket atau CD) beserta fotokopi KTP/identitas diri dan NPWP kepada KPP Lokasi

•

Meneruskan Kartu NPWP yang diterima dari KPP Lokasi kepada masingmasing Wajib Pajak Orang Pribadi dilengkapi rekapitulasi dan tanda terima NPWP

•

Mengembalikan Tanda Terima NPWP yang telah ditandatangani oleh Wajib Pajak Orang Pribadi ke KPP Lokasi

•

Memberikan keterangan, data, dan dokumen lain yang diperlukan kepada Petugas Ekstensifikasi dalam hal pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak merespon surat permintaan data dalam jangka waktu tertentu.

3) Proses Administrasi Sebelum memberikan NPWP, Petugas Ekstensifikasi harus meminta jatah NPWP kepada Direktorat Teknologi Informasi Perpajakan melalui aplikasi PWPM. Proses administrasi ini lebih mudah karena dokumen yang menjadi dasar pengisian Formulir Permohonan NPWP hanya berupa data yang diperoleh dari

84

para pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. Jika pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah tidak menyampaikan data isian e-NPWP, petugas menginput data dari Daftar Nominatif Kelompok I dan fotokopi KTP ke dalam PWPM. Jika pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah menyampaikan data isian e-NPWP, petugas mengupload data isian e-NPWP pada aplikasi PWPM. Berdasarkan dokumen-dokumen

diatas

petugas

kemudian

mencetak

Kartu

NPWP,

rekapitulasi dan tanda terimanya dan memberikanya kepada pemberi kerja/Bendaharawan Pemerintah. c. Tahap Pengawasan Berdasarkan pengamatan dan wawancara penulis, tahap pengawasan yang dilakukan dimulai dari unit inti pelaksanaan ekstensifikasi hingga ke kantor pusat telah dilakukan dengan baik. Terlihat dari Laporan Bulanan yang dibuat dari tingkat pelaksana sampai ke tingkat Kepala KPP yang menyampaikan laporan ke tingkat Kantor Wilayah. Hal ini dilakukan untuk memantau penerbitan NPWP baru melalui Aplikasi PWPM. Selain pengawasan bertingkat dari unit pelaksana hingga ke Kepala KPP, Kantor Wilayah dan Kantor Pajak Pusat, pengawasan juga dilakukan oleh KPP Domisili. Selain mengawasi penggunaan NPWP baru, KPP Domisili juga berperan dalam mencetak Surat Penghapusan NPWP.

IV.2.2 Evaluasi Atas Hambatan-hambatan Yang Dihadapi Seperti yang telah disebutkan bahwa walaupun dalam pelaksanaannya kegiatan ekstensifikasi yang dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua cukup berhasil, namun tetap mengalami beberapa kendala yang mengakibatkan pencapaian hasil kurang optimal. Hambatan tesebut diantaranya: 85

1. Terbatasnya Sumber Daya Manusia Masalah klasik yang dihadapi kebanyakan KPP yaitu terbatasnya sumber daya manusia. Jumlah pegawai Seksi Ekstensifikasi di Kanwil Jakarta Pusat rata-rata 6 orang yang terdiri dari Kepala Seksi, Pegawai Fungsional PBB dan pelaksana. Dengan perbandingan pegawai yang hanya berjumlah 6 (enam) orang sedangkan jumlah Wajib Pajak yang ditangani pada kawasan Pusat Grosir Metro Tanah Abang berjumlah 4.866 Wajib Pajak, selain itu cakupan wilayah kerjanya juga mencapai 3,6 Km2. Jika dilihat perbandingan tersebut rasanya jumlah tersebut kurang seimbang, sedangkan dapat dikatakan mereka inilah yang menjadi ujung tombak di lapangan dalam menjaring Wajib Pajak baru. Mereka mengemban tugas berat selain mengerjakan seluruh tugas lapangan, menyisiri seluruh wilayah kerja KPP, mereka juga melaksanakan tugas-tugas admistratif. Ini merupakan kelemahan dari KPP dalam melaksanakan ekstensifikasi Wajib Pajak. Namun jika dilihat dari tinjauan organisasi, pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak oleh Seksi Ekstensifikasi Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua tidak dilakukan sendiri namun dibantu oleh Account Representative dan Seksi-seksi lainnya, ini merupakan suatu peluang dan kesempatan yang harus dimanfaatkan oleh Seksi Ekstensifikasi dalam memaksimalkan upaya ekstensifikasi. 2. Kurangnya Kerjasama Dengan Pihak Terkait KPP sebagai unit terkecil dari Direktorat Jenderal Pajak yang secara langsung berhadapan dengan Wajib Pajak. Selain memerlukan dukungan dan program yang terarah dari kantor pusat, KPP juga memerlukan kerjasama dengan instansi maupun organisasi lain yang terkait. Hal itu harus dilakukan karena sebagian Wajib Pajak yang tidak terjaring secara langsung oleh data yang ada di KPP biasanya memiliki 86

keterkaitan dengan instansi lain. Berdasarkan pengamatan dan wawancara dengan petugas, penulis menyimpulkan pada dasarnya KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah mengupayakan kerjasama dengan pihak lain, namun masih ada organisasi lain yang belum dapat dilakukan kerjasama padahal organisasi ini penting terutama dalam pelaksanaan sosialisasi kepada Wajib Pajak. Peluang kerjasama terbesar yang belum dimanfaatkan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua adalah dengan organisasi profesi atau persatuan kalangan pedagang, misalnya organisasi atau persatuan pedagang tekstil, biasanya memiliki pengaruh yang kuat dalam menghimpun anggotanya. Petugas pajak dapat merangkul pengurus organisasi tersebut untuk meminta bantuan sosialisasi perpajakan kepada para pedagang karena tidak menutup kemungkinan melalui organisasi tersebut pedagang yang awalnya tidak kooperatif dapat lebih memahami maksud dan tujuan sosialisasi perpajakan yang dilakukan. 3. Data Yang Kurang Akurat Data intern yang dimiliki KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua diperoleh dari banyak sumber, misalnya SPT yang diisi oleh Wajib Pajak, dari media massa, data yang diperoleh dari instansi lain seperti dari Pemda setempat dan Laporan Bulanan PPAT. Namun terdapat berbagai hambatan yang menjadi ancaman sekaligus tantangan dalam optimalisasi kegiatan ekstensifikasi melalui pemanfaatan data. Seringkali data-data yang terdapat di dalamnya tidak lengkap atau tidak menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Selain itu terkait dengan kerjasama dengan pihak lain, data yang diminta oleh KPP kepada instansi lain tidak dapat diberikan karena berbenturan dengan data rahasia perusahaan atau instansi dan KPP tidak bisa memaksakan permintaan data karena menjaga kode etik antar instansi. 87

Kesulitan yang dihadapi Fiskus pada pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak terkait dengan data yang diperoleh adalah sebagai berikut: a. Kurang akuratnya data yang diperoleh dari Pemda setempat (kecamatan atau kelurahan) mengenai data kependudukan, misalnya alamat yang kurang jelas atau tidak lengkap atau adanya mutasi penduduk yang tidak segera diperbaharui datanya sehingga menyulitkan Fiskus untuk menyampaikan Surat Himbauan. b. Data yang kurang lengkap pada Laporan Bulanan PPAT ke KPP, seperti nama dan alamat pelaku-pelaku transaksi tanah dan atau bangunan yang dilaporkan oleh PPAT tersebut. c. Meskipun telah ada kerjasama untuk saling mendukung untuk melaksanakan kegiatan ekstensifikasi termasuk memberikan perubahan data secara periodik, namun instansi terkait umumnya tidak segera memberikan perubahan data, misalnya perubahan/pertambahan data pelanggan PLN. 4. Rendahnya Tingkat Kesadaran Wajib Pajak Tingkat kesadaran dan pemahaman Wajib Pajak tentang pajak masih sangat rendah, hal itu terlihat dari ketidakmengertian mereka tentang alasan mengapa harus membayar pajak, untuk apa pajak yang telah dibayar dan terlebih lagi UndangUndang Perpajakan yang ada relatif tidak dipahami oleh Wajib Pajak. Begitu pula yang terjadi di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, tingkat kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban perpajakannya masih rendah. Sebagai gambaran, dari jumlah penduduk yang ada di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua per 1 Januari 2007 sebesar 85.573 jiwa, dengan jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 22.821, namun yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Orang Pribadi pada tahun 2006 hanya sebanyak 9.566 Wajib Pajak. Dari jumlah 88

Kepala Keluarga tersebut hanya 41,91 % yang terdaftar sebagai Wajib Pajak PPh Orang Pribadi. Dengan jumlah penduduk yang sebanyak itu, seharusnya ini menjadi peluang bagi KPP dalam meningkatkan jumlah WP terdaftar. Namun pemanfaatan peluang peluang ini masih mengalami kendala, salah satunya adalah adanya kekhawatiran para pedagang yang telah memiliki NPWP Domisili akan membayar PPh Pasal 25 dobel baik di KPP Domisili dan di KPP Lokasi dengan diterbitkannya NPWP Lokasi berdasarkan PER-175/PJ./2006. Selain itu rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya juga tergambar pada jumlah SPT Tahunan PPh yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua dalam dua tahun terakhir yang juga mengalamai penurunan. Berikut ini pada tabel 4.1. akan diperlihatkan perbandingan antara jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan terdaftar dengan jumlah SPT Tahunan yang diterima oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua: Tabel 4.1. Data Wajib Pajak Terdaftar dan SPT yang Diterima Pada KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Tahun 2006-2007 Tahun

WP Terdafar

SPT yang Diterima

Prosentase

2006

15.983

4.239

26,52 %

2007

22.735

3.099

13,63 %

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, diolah.

Berdasarkan tabel 4.1. diatas, terlihat bahwa meskipun jumlah Wajib Pajak yang terdaftar pada tahun 2007 meningkat dari tahun 2006, namun tidak diikuti dengan SPT Tahunan yang diterima. SPT Tahunan yang diterima tahun 2007 mengalami 89

penurunan dibandingkan dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 SPT Tahunan yang diterima hanya sebanyak 3.099, jumlah ini menurun sebesar 26,89 % dibandingkan dengan SPT Tahunan yang diterima tahun 2006 sebanyak 4.239. Jika dilihat dari prosentase perbandingan antara jumlah SPT Tahunan yang diterima dengan jumlah Wajib Pajak terdaftar pada tahun 2007 juga mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun 2006. Berdasarkan data tersebut diatas, pada tahun 2006 jumlah Wajib Pajak terdaftar berjumlah 15.983 Wajib Pajak, sedangkan SPT Tahunan yang diterima berjumlah 4.239 SPT dengan tigkat kepatuhan sebesar 26,52 %. Dan pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak terdaftar sebanyak 22.735 Wajib Pajak dengan SPT Tahunan yang diterima hanya sebanyak 3.099 dengan tingkat kepatuhan sebesar 13,63 %. Dari ilustrasi tersebut terlihat bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam menyampaikan SPT tahun 2007 mengalami penurunan sebesar 12,89 % dari tahun 2006. 5. Kurang Kodusifnya Situasi Kondisi Negara Indonesia saat ini di segala aspek kehidupan terutama di bidang ekonomi

memang

kurang

menguntungkan.

Dengan

menurunnya

kondisi

perekonomian negara terutama setelah terjadinya kenaikan harga BBM yang diikuti dengan kenaikan harga berbagai kebutuhan mengakibatkan kemampuan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga menurun. Dengan menurunnya penghasilan masyarakat yang diikuti dengan menurunnya kemampuan ekonomi, masyarakat akan berusaha untuk tidak mengeluarkan banyak uang lagi termasuk untuk membayar pajak. Walaupun sebenarnya tujuan dari pemungutan pajak adalah untuk membiayai pembangunan tetapi karena faktor tersebut dan masih rendahnya 90

kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah menyebabkan penolakan dan penghindaran pembayaran pajak tetap terjadi. Ini merupakan satu ancaman eksternal yang dapat menghambat pencapaian target penerimaan pajak KPP. Agar kondisi perekonomian ini tidak terlalu mempengaruhi penerimaan pajak, KPP harus dapat mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan yang jelas dapat digali, seperti penerimaan dari sektor usaha yang sedang berkembang seperti bisnis pembangunan perumahan dan real estate.

IV.2.3 Upaya-Upaya yang Dilakukan Untuk Mengatasi Hambatan Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Masalah yang ada tentunya akan sangat mengganggu kelangsungan dan keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, padahal begitu pentingnya ekstensifikasi Wajib Pajak tersebut dalam upaya untuk menambah jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar yang pada akhirnya diharapkan akan meningkatkan jumlah penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi. Oleh karena itu harus dicari jalan keluar yang efektif guna mengatasi masalah tersebut. Berikut solusi yang perlu dilakukan:

1. Meningkatkan Penyuluhan Perpajakan dan Sosialisasi Dalam rangka menghadapi rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak, maka KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua melakukan upaya penyuluhan dan sosialisasi perpajakan. Ini dilakukan untuk meningkatkan pemahaman Wajib Pajak tentang hak dan kewajiban perpajakan yang harus mereka penuhi dan meningkatkan pemahaman masyarakat akan pajak dan manfaatnya dalam pembangunan. Penyuluhan dan sosialisasi yang telah dilakukan oleh pihak KPP yaitu melalui kegiatan penyisiran 91

lapangan (canvassing) pada tanggal 1 Maret 2007. Dalam kegiatan tersebut tidak hanya bertujuan untuk menjaring Wajib Pajak baru tetapi lebih bertujuan untuk membuka wawasan dan membangkitkan kesadaran akan kewajiban ber-NPWP dan membayar pajak. Untuk mengatasi kekhawatiran para pedagang yang telah memiliki NPWP Domisili akan membayar PPh Pasal 25 dobel baik di KPP Domisili dan di KPP Lokasi dengan diterbitkannya NPWP Lokasi atas kegiatan usahanya berdasarkan PER-175/PJ./2006, perlu dilakukan sosialisasi Undang-Undang, Peraturan dan Kebijakan Perpajakan. Pihak KPP juga perlu meluruskan persepsi Wajib Pajak tersebut dengan menerangkan bahwa kewajiban mereka untuk membayar pajak sesungguhnya tidak dobel. Mereka hanya akan dikenakan pajak di satu tempat. Dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-171/PJ./2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang Pelaksanaan Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 25 Bagi Wajib Pajak Orang Pribadi Pengusaha Tertentu, disebutkan bahwa mereka yang telah memiliki NPWP Domisili dan diberikan NPWP Lokasi atas tempat usaha/gerai (outlet) diharuskan menyetor PPh Pasal 25 sebesar 2 % dari jumlah peredaran bruto berdasarkan pembukuan atau pencatatan setiap bulan, yang dibayarkan atas nama dan NPWP masing-masing tempat usaha/gerai (outlet). Bagi Wajib Pajak yang memiliki 1(satu) gerai dan telah memiliki NPWP Domisili yang kemudian diterbitkan NPWP Lokasi atas gerainya tersebut dapat membayar PPh Pasal 25 di satu KPP, bisa di KPP Domisili atau di KPP Lokasi. Mereka dapat mengajukan surat permohonan pencabutan kewajiban penyetoran angsuran PPh Pasal 25 sebesar 2 % dari omzet di salah satu KPP, bisa di KPP Domisili atau di KPP Lokasi, dan menjelaskan bahwa mereka telah membayarkan angsuran PPh Pasal 25 tersebut di salah satu KPP dan 92

disertai pembuktian bahwa mereka hanya memiliki 1 (satu) gerai dengan melakukan pemeriksaan sesuai dengan SE-14/PJ./2002 tanggal 7 Agustus 2002. Sedangkan bagi Wajib Pajak yang memiliki 2 (dua) gerai atau lebih dan telah memiliki NPWP Domisili dan NPWP Lokasi dapat membayar PPh Pasal 25 sebesar 2 % dari omzet di masing-masing KPP Lokasi tempat usaha/gerai tersebut berada dan melaporkan SPT Nihil di KPP Domisili. Mengadakan sosialisasi yang terkoordinir, dari level Kantor Pusat DJP sampai ke unit KPP secara berkesinambungan. Penyuluhan pajak dapat dilakukan dengan mendatangi langsung lokasi-lokasi tempat tinggal penduduk yang dinilai potensial seperti lokasi perumahan menengah hingga mewah maupun penghuni apartemen dengan penghasilan melebihi PTKP. Adanya para Account Representative di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua sangat membantu untuk menyadarkan masyarakat bahwa urusan pajak bukanlah urusan yang sulit. Bagi Wajib Pajak yang memiliki keterbatasan waktu dan pengetahuan perpajakan perlu dibantu dengan memberikan berbagai informasi seperti cara pembayaran dan pelaporan pajak yang praktis, cara pengisian SPT dan informasi pajak lain. Sosialisasi dapat juga dilakukan melalui artikel-artikel di media massa dan membuat rubrik pajak pada media cetak dan media elektronik seperti internet yang berisi berbagai informasi perpajakan dan konsultasi dan tanya jawab seputar masalah-masalah perpajakan. Adanya iklan layanan masyarakat yang ditayangkan di berbagai media elektronik agar dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat akan pentingnya membayar pajak.

93

2. Meningkatkan Kerjasama dengan Instansi atau Pihak-Pihak Terkait Sejauh ini KPP Pratama Jakarta Tanah Abang dua telah melakukan kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak lain. Kerjasama yang telah dilakukan antara lain dengan Lingkungan DJP, PPAT dan atau Notaris, Kerjasama dengan pihak pengelola gedung, PD. Pasar Jaya Wilayah Tanah Abang, kelurahan, pemberi kerja dan Bendaharawan Pemerintah menghasilkan perolehan data Wajib Pajak, dan penyediaan petugas pendamping saat melakukan penyisiran lapangan, dan penyediaan tempat untuk mendirikan pojok pajak. Kerjasama dengan Pemda, dalam hal ini pihak kecamatan dan kelurahan melalui Nota Kesepahaman. Nota Kesepahaman ini menjadi

fasilitas yang dapat dijadikan peluang dalam upaya

permintaan data kependudukan terbaru dan kemudahan izin dan akses untuk masuk ke lingkungan pemukiman penduduk atau pusat-pusat perbelanjaan dalam penyampaian Surat Himbauan dan pelaksanaan penyuluhan perpajakan dalam upaya memaksimalkan kegiatan ekstensifikasi. Selain itu KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua juga perlu meningkatkan intensitas kerjasama dengan pihak lain yang selama ini belum berlangsung dengan baik diantaranya PLN, bank-bank, baik Bank Nasional maupun swasta, persatuan profesi, dan instansi atau organisasi lain yang dinilai dapat membantu meningkatkan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah melalui pendekatan secara langsung dengan para pejabat berwenang yang dapat dimintai kerjasama dengan memberikan jaminan bahwa kerahasiaan perusahaan akan tetap terjaga.

94

3. Pemanfaatan Data Internal Untuk mengatasi hambatan dalam perolehan data dari pihak eksternal, KPP dapat memanfaatkan data-data yang telah ada. Sesungguhnya pemanfaatan data yang paling efektif dan efisien yaitu dengan menggunakan data intern yang telah diperoleh KPP melalui SPT dan data PBB yang dimasukkan oleh Wajib Pajak. Data yang terdapat di dalam SPT tersebut diolah di Seksi Pengolahan Data dan Informasi yang kemudian diteliti kembali untuk dicari apakah masih ada nama-nama yang telah memenuhi syarat dan potensial untuk dikenakan pajak namun belum memiliki NPWP. Selain itu untuk lebih mengoptimalkan penggunaan data internal perlu dilakukan up-dating atau pembaruan data sesuai dengan data dan alamat terakhir sehingga data yang terekam dalam MFL menjadi benar-benar akurat. 4. Pelaksanaan Kegiatan Intensifikasi Pajak Tindak lanjut setelah pengukuhan NPWP dan atau PKP merupakan hal yang sangat penting untuk memberikan ketegasan (law enforcement) kepada Wajib Pajak bahwa mereka mempunyai kewajiban yang harus dilakukan setelah memiliki NPWP dan atau NPPKP. Oleh karena itu perlu dilakukan pemeriksaan atau intensifikasi untuk menghitung besarnya PPh yang dikenakan atas penghasilan yang mereka dapatkan. Intensifikasi pajak pada dasarnya dilakukan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak dari Wajib Pajak yang telah terdaftar. Sehingga intensifikasi pajak merupakan kegiatan yang dilakukan oleh KPP sebagai tindak lanjut dari pelaksanaan ekstensifikasi untuk mengoptimalkan penggalian penerimaan pajak terhadap Objek Pajak, Subjek Pajak yang telah terdaftar dalam administrasi DJP dan hasil pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak sesuai dengan Surat Edaran DJP No.SE-

95

8/PJ./2008 tanggal 28 Februari 2008 tentang Tindak Lanjut Hasil Ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi. Berdasarkan wawancara yang telah dilakukan dengan Account Representative, tindak lanjut yang dilakukan kepada Wajib Pajak terdaftar dari hasil ekstensifikasi atas PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 berupa: d. Mengirimkan Surat Himbauan kepada para Wajib Pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya berupa pembayaran pajak terutang atas penghasilan yang diperoleh, e. Himbauan kepada Wajib Pajak untuk mengisi SPT Tahunan dengan menggunakan formulir sesuai dengan ketentuan yang berlaku, f. Himbauan kepada Wajib Pajak karyawan swasta maupun Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh penghasilan hanya dari 1 (satu) pemberi kerja dengan penghasilan bruto dari pekerjaan tidak melebihi Rp.30 juta setahun dan tidak memperoleh penghasilan lainnya kecuali bunga bank dan atau bunga koperasi, mengisi SPT formulir 1770 SS. Berikut data Surat Himbauan yang telah dikirimkan Seksi Pengawasan dan Konsultasi (Seksi Waskon) sampai bulan April 2008: Tabel 4.2. Data Surat Himbauan Yang Dikirim Ke Wajib Pajak April 2008 Surat Himbauan

Jumlah

Yang Diterbitkan

3118

Yang Direspon

707

Sumber: Seksi Waskon KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

96

5. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia (SDM) Untuk mengatasi masalah kekurangan SDM yang dialami oleh kebanyakan Seksi Ekstensifikasi di KPP termasuk Seksi Ekstensifikasi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua, penulis memberikan saran agar dilakukan pelatihan bagi semua level pegawai yang berupa pemberian pengetahuan mengenai prosedur, tugas, fungsi dan teknis pelaksanaan tugas berbagai unit kerja yang ada di KPP agar semua fungsi yang ada dapat dijalankan walaupun jumlah SDM yang ada terbatas. Selain pimpinan KPP harus memberikan dorongan dan motivasi agar membangkitkan semangat pegawai untuk melaksanakan tugas dengan maksimal sehingga target kerja dapat tercapai. Dari sisi lingkungan DJP diperlukan penambahan jumlah pegawai yang ada di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua khususnya bagi Seksi Ekstensifikasi. Terkait dengan hambatan kurang kondusifnya situasi yang memberikan pengaruh kepada Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakan, diperlukan upaya persuasif dari KPP berupa pemberian pelayanan oleh pegawai yang dibangun dengan mental komunikatif, cakap dan tangguh bagi para pegawai KPP terutama bagi pegawai yang berhubungan langsung dengan Wajib Pajak. Dengan membangun sikap-sikap tersebut diharapkan para pegawai dapat memberikan pelayanan yang lebih baik agar menarik perhatian Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakan. Selain itu pemberdayaan SDM dapat menjadi kekuatan dan keunggulan dalam optimalisasi kinerja karyawan KPP dalam menjalani berbagai tugasnya.

97

IV.3

Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak IV.3.1 Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Hasil pelaksanaan ekstensifikasi yang telah dilakukan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua meliputi : 1. Perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar 2. Perkembangan penerimaan pajak Berikut ini akan dijelaskan masing-masing hasil pelaksanaan ekstensifikasi yang telah dilakukan.

1. Pertumbuhan Wajib Pajak Terdaftar Tabel 4.3. Rencana dan Realisasi Hasil Pelaksanaan Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Peningkatan Jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi Per 31 Desember Uraian

2006

2007

1. Rencana Penambahan Jumlah WP Baru

1.020

8.790

2. Realisasi penambahan Jumlah WP baru,

1.107

10.256

- Non Karyawan Kode 072

-

3.320

- Non Karyawan Kode selain 072

-

3.449

- Karyawan

-

3.487

108 %

116,6 %

Terdiri dari :

3. Realisasi Terhadap Rencana

Sumber : Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Setelah dikeluarkannya Surat Edaran SE-06/PJ.09/2001 tentang instruksi Direktur Jenderal Pajak untuk melakukan ekstensifikasi Wajib Pajak dan intensifikasi pajak yang kemudian dikeluarkan kembali Peraturan Direktur Jenderal

98

Pajak PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007 yang merupakan peraturan yang lebih merinci mengenai ekstensifikasi Wajib Pajak Orang Pribadi terlihat hasil yang diperoleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua membuahkan hasil yang cukup memuaskan seperti yang terangkum dalam tabel 4.3 diatas. Dalam tabel 4.3 terlihat bahwa program pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak telah berhasil dijalankan, terlihat dari tercapainya target penambahan jumlah Wajib Pajak bahkan jauh melebihi target. Pada tahun 2006 sebelum melakukan kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru memang melebihi target yang direncanakan yaitu sebesar 108 %, sedangkan pada tahun 2007 penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi melebihi tahun 2006 yaitu sebesar 116,6 %, jauh lebih besar dari tahun 2006. Pada tahun 2007 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua mengalami peningkatan sebanyak 6.807 Wajib Pajak yang terdiri dari Wajib Pajak Orang Pribadi baru dari non karyawan dengan kode 072 sebanyak 3.320 Wajib Pajak dengan Wajib Pajak Orang Pribadi karyawan sebanyak 3.487 Wajib Pajak. Selain itu dalam pelaksanaan kegiatan ekstensifikasi PER-175/PJ./2006 terjaring pula Wajib Pajak yang diberikan NPWP dengan kode selain 072 sebanyak 3.449 Wajib Pajak, artinya bagi mereka akan diberikan NPWP sesuai dengan kode KPP domisili mereka. Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilaksanakan oleh KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah menghasilkan pertambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi terutama di tahun 2007. Peningkatan jumlah Wajib Pajak orang pribadi yang terdaftar dalam MFL DJP. Selain Wajib Pajak Orang Pribadi, kegiatan ekstensifikasi yang telah dilakukan 99

juga menghasilkan pertambahan jumlah Wajib Pajak Badan. Berikut disajikan data statistik Wajib Pajak terdaftar di MFL dalam tabel 4.4

Tabel 4.4 Statistik Wajib Pajak Terdaftar Master File Wajib Pajak Jenis Pajak

- PPh OP

8.659

Penambahan dari Tahun Lalu (%) 9.566 10,47

-PPh Badan

6.165

6.417

4,09

6.841

14.824

15.983

7,81

23.214

Jumlah

Per 31 Des 2005

Per 31 Des 2006

Per 31 Des 2007

Penambahan dari Tahun Lalu (%) 16.373 71,158 6,607 45,24

Sumber : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua

Berdasarkan tabel 4.4 diatas terlihat bahwa perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya meningkat secara signifikan. Sebelumnya berikut akan dijelaskan perbedaan pertambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil ekstensifikasi antara tabel 4.3 dan tabel 4.4. Dalam tabel 4.3 realisasi penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru hasil ekstensifikasi lebih besar dari penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi pada tabel 4.4. Perbedaan ini terjadi karena pada tabel 4.3 jumlah pertambahan Wajib Pajak Orang Pribadi tersebut mencakup seluruh Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjaring dari kegiatan ekstensifikasi dan diberikan NPWP walaupun berasal dari domisili lain atau NPWP kode selain 072. Sedangkan tabel 4.4. jumlah pertambahan Wajib Pajak Orang Pribadi terdaftar lebih sedikit dibandingkan realisasi karena pada data statistik jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar hanya menambah jumlah Wajib Pajak dari NPWP dengan kode KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua yaitu 072.

100

Sebagai bahan pertimbangan, perkembangan jumlah Wajib Pajak pada tahun 2006 sebanyak 15.983 Wajib Pajak dimana jumlah ini mengalami peningkatan sebesar 7,81 % dari jumlah Wajib Pajak pada tahun 2005 yang hanya sebanyak 14.824 Wajib Pajak atau naik 1.159 Wajib Pajak, terdiri dari penambahan jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi sbesar 10,47 % atau sebanyak 907 Wajib Pajak dan Wajib Pajak Badan sebesar 4,09 % atau sebanyak 252 Wajib Pajak Badan. Kenaikan juga terjadi pada tahun 2007 dimana perkembangan jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami peningkatan yang cukup besar yaitu sebanyak 23.214 Wajib Pajak, 45,24 % atau 7.231 Wajib Pajak lebih besar dari tahun 2006. Peningkatan yang cukup besar di tahun 2007 ini khususnya terjadi pada Wajib Pajak Orang Pribadi yang mengalami kenaikan sebesar 71,158 % yaitu sebanyak 6.807 dari tahun 2006. Selain itu peningkatan juga terjadi pada jumlah Wajib Pajak Badan yaitu sebesar 6,607 % atau sebanyak 424 Wajib Pajak dari tahun 2006. Ini merupakan cermin dari keberhasilan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak khususnya pada Wajib Pajak orang pribadi setelah pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak berdasarkan PER-175/PJ./2006 dan PER-16/PJ./2007.

101

2. Perkembangan Penerimaan Pajak Tabel 4.5 Perkembangan Penerimaan Pajak Dari Hasil Kegiatan Ekstensifikasi WP KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua No

Uraian

2005

1.

Penerimaan Pajak (Rp)

2.

Penerimaan dr WP Baru (Rp)

2006

246.415.228.064 7.886.429.363

2007

393.565.952.523 611.373.591.671 34.663.401.253

12.195.484.781

Sumber Data : Seksi PDI KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Berdasarkan data tersebut diatas terlihat bahwa perkembangan penerimaan pajak dari tahun 2005 hingga tahun 2007 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun tidak begitu halnya dengan penerimaan pajak yang berasal dari Wajib Pajak baru yang mengalami perubahan yang fluktuatif setiap tahunnya. Pada tahun 2005 penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru hanya sebesar Rp.7.886.429.363, jumlah ini lebih kecil dibandingkan dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru di tahun 2006 sebesar Rp.34.663.401.253. Hal tersebut juga terjadi pada tahun 2007 dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru sebesar Rp.12.195.484.781, dimana jumlah ini juga lebih kecil dari tahun 2006. Berdasarkan hasil pengamatan, fluktuasi penerimaan pajak dari Wajib Pajak baru dipengaruhi beberapa faktor. Pada tahun 2005 Seksi Ekstensifikasi KPP berhasil menjaring Wajib Pajak baru dengan jumlah yang cukup banyak yaitu 1.163 Wajib Pajak namun kondisi perekonomian Indonesia saat itu sedang memburuk akibat kebijakan

menaikkan

harga

BBM

oleh

Pemerintah

yang

mengakibatkan

meningkatnya biaya yang dikeluarkan Wajib Pajak terutama Wajib Pajak Orang

102

Pribadi sehingga penghasilan yang diperoleh Wajib Pajak menurun yang mengakibatkan jumlah pajak yang disetorkan juga sedikit. Pada tahun 2006 Seksi Ekstensifikasi hanya berhasil menjaring sebanyak 1.107 Wajib Pajak namun kondisi perekonomian Indonesia tahun 2006 membaik ditandai dengan meningkatnya penghasilan Wajib Pajak baik WP Badan baru maupun WP Orang Pribadi baru sehingga pajak yang disetorkan juga meningkat. Pada tahun 2007 Seksi Ekstensifikasi berhasil menjaring sebanyak 6.087 WP Orang Pribadi dan 424 WP Badan dimana sebagian besar WP Orang Pribadi yang berasal dari kalangan pedagang grosir atau pengusaha kecil dengan setoran pajak yang juga kecil karena menurunnya omzet yang mereka dapatkan akibat menurunnya daya beli konsumen seiring dengan kenaikan harga. Selain itu sebagian Wajib Pajak Orang Pribadi yang terjaring dari tempat pusat perdagangan sebagian besar belum memenuhi kewajiban perpajakan terutama dalam hal membayar pajak.

103

IV.3.2 Kontribusi Hasil Pelaksanaan Ekstensifikasi Wajib Pajak Terhadap Penerimaan PPh Orang Pribadi Tabel 4.6. Rencana dan Realisasi Penerimaan Pajak Hasil Kegiatan Ekstensifikasi Wajib Pajak KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua No

Uraian

2005

2006

2007

1.

Rencana Penerimaan (Rp)

245.932.520.000

374.840.620.000

609.506.610.000

2.

Realisasi Penerimaan (Rp)

246.415.228.064

393.565.952.523

611.373.591.671

3.

% Realisasi Thd Rencana

100,2

104,9

100,31

4.

PPh Orang Pribadi

2.674.849.868

4.755.701.971

8.797.983.683

5.

Penerimaan dr WP Baru (Rp)

7.886.429.363

34.663.401.253

12.195.484.781

118.296.440

290.160.281

148.902.951

7.768.132.923

34.373.240.970

12.046.581.830

- Orang Pribadi

867

907

6.807

- Badan

296

252

424

- PPh Orang Pribadi

185

185

904

- PPh Badan

140

94

159

-PPh Pasal 21

146

97

186

- WP Orang Pribadi - WP Badan Jumlah WP Baru

6.

WP Baru melapor SPT Tahunan

Sumber Data : KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua Peningkatan penerimaan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhinya seperti kondisi perekonomian negara, tingkat pendapatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, 104

dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, penulis mencoba menganalisa dengan sederhana hubungan yang terjadi antara hasil ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Untuk itu dalam tabel 4.6. disajikan data rencana dan realisasi penerimaan pajak hasil kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak tahun 2005-2007. Peningkatan penerimaan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar, namun banyak faktor yang bisa mempengaruhinya seperti kondisi perekonomian negara, tingkat pendapatan, tingkat kepatuhan Wajib Pajak, tarif pajak, dan lain-lain. Dalam hubungannya dengan pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak, penulis mencoba menganalisa dengan sederhana hubungan yang terjadi antara hasil ekstensifikasi Wajib Pajak terhadap penerimaan pajak penghasilan khususnya PPh Orang Pribadi di KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua. Dari tabel 4.6. dapat diketahui bahwa pertumbuhan pada tahun 2006 meningkat baik dari jumlah Wajib Pajak terdaftar terutama pada Wajib Pajak Orang Pribadi maupun dari penerimaan pajak baik dari Wajib Pajak Orang Pribadi baru maupun dari Wajib Pajak Badan yaitu pada Orang Pribadi sebanyak 907 WP Orang Pribadi dengan penerimaan PPh sebesar Rp.290.160.281 atau meningkat drastis 145,3 % dibanding penerimaan tahun 2005, sedangkan kenaikan penerimaan PPh yang sangat besar juga terjadi pada Wajib Pajak Badan yaitu sebesar Rp.34.373.240.970 atau meningkat 342,5% meskipun jumlah Wajib Pajak Badan baru mengalami sedikit penurunan yaitu 252 WP. Namun pada tahun 2007 penerimaan pajak dari WP Baru baik WP Orang Pribadi maupun WP Badan mengalami penurunan yang besar meskipun jumlah Wajib Pajak terdaftar mengalami penambah yang besar. Penambahan jumlah WP Orang 105

Pribadi baru sebanyak 6.807 Wajib Pajak meningkat dari tahun 2006 sebanyak 5.900 WP Orang Pribadi namun penerimaan PPh hanya sebesar Rp.148.902.951 atau menurun 48,7 % dari tahun 2006, sedangkan jumlah WP Badan baru pada tahun 2007 sebanyak 424 WP, meningkat sebesar 172 WP atau sebesar 68,2 % dari tahun 2006. Pada tabel 4.6 tersebut juga digambarkan seberapa besar tingkat kesadaran Wajib Pajak baru dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Mengacu pada peningkatan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar, seharusnya nilai penerimaan pajak juga meningkat. Namun kenyataannya tidak demikian di tahun 2007. Tahun 2007 jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi baru mengalami peningkatan yang sangat besar namun penerimaan PPh Orang Pribadi menurun. Begitu pula jika dilihat dari jumlah SPT yang diterima oleh KPP dari WP Orang Pribadi baru hasil ekstensifikasi. Jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan setiap tahunnya juga jauh lebih sedikit dibandingkan dengan WP Orang Pribadi baru yang terdaftar. Pada tahun 2005 jumlah WP Orang Pribadi baru yang melaporkan SPT hanya sebesar 21,34 % dari WP Orang Pribadi yang terdaftar. Tahun 2006 jumlah WP Orang Pribadi yang melaporkan SPT Tahunannya menurun yaitu hanya sebesar 20,40 % dari WP Orang Pribadi yang terdaftar. Dan tahun 2007 tingkat kepatuhan WP Orang Pribadi yang melapor SPT Tahunan hanya sebesar 13,28 % dari WP Orang Pribadi baru terdaftar, jauh lebih kecil dari tahun-tahun lalu. Berdasarkan penjelasan tersebut sangat jelas bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak khususnya Orang Pribadi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya setelah memiliki NPWP masih rendah. Kontribusi yang diberikan WP Orang Pribadi baru pada tahun 2006 sebesar 6,10 % dari total penerimaan PPh Orang Pribadi sebesar Rp. 4.755.701.971. Jumlah ini meningkat dibandingkan tahun 2005 dimana kontribusi yang diberikan oleh WP Orang 106

Pribadi baru terhadap penerimaan PPh Orang Pribadi hanya sebesar 4,42 %. Sedangkan kontribusi yang diberikan WP Orang Pribadi baru pada tahun 2007 mengalami penurunan dimana penerimaan PPh dari WP Orang Pribadi baru hanya sebesar 1,69 % dari total penerimaan PPh Orang Pribadi. Dari angka prosentase tersebut sangat jelas bahwa pada tahun 2007 kontribusi yang diberikan WP Orang Pribadi baru masih rendah bahkan mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya yang disebabkan oleh beberapa faktor salah satunya yaitu yaitu rendahnya tingkat kesadaran Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya terutama dalam membayar pajak terhutang dan menyampaikan SPT . Pelaksanaan ekstensifikasi Wajib Pajak yang dilakukan oleh Seksi Ekstensifikasi KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua telah berhasil menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar setiap tahunnya, terlebih lagi pada tahun 2007 setelah dilakukan canvassing ke lokasi pusat perdagangan telah berhasil menambah jumlah Wajib Pajak terdaftar khususnya Wajib Pajak Orang Pribadi dalam jumlah yang sangat besar, namun pada tahun ini penambahan jumlah Wajib Pajak terdaftar tidak diikuti dengan penerimaan pajak. Dalam hal ini penerimaan pajak tidak semata-mata dipengaruhi oleh jumlah Wajib Pajak terdaftar namun ada faktor lain yang mempengaruhinya, antara lain rendahnya tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Ini dapat dilihat dari sedikitnya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan dibanding dengan jumlah Wajib Pajak baru yang terdaftar. Selain itu kondisi perekonomian Indonesia

sedang

mengalami

kemunduran

yang

mengakibatkan

menurunnya

pengahasilan Wajib Pajak sehingga pajak yang dibayarkan juga menurun. Berdasarkan penjelasan tersebut diatas dapat diketahui bahwa kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak yang telah dilaksanakan merupakan langkah awal yang baik 107

untuk meningkatkan penerimaan pajak dan setidaknya telah memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Walaupun jumlahnya masih kecil jika dibandingkan dengan penerimaan pajak dari Wajib Pajak Badan, namun Wajib Pajak Orang Pribadi telah turut serta meningkatkan penerimaan pajak. Meskipun hanya menyumbang sedikit bagi penerimaan negara, namun Wajib Pajak Orang Pribadi memiliki potensi yang besar yang masih bisa digali. Oleh karena itu KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua perlu bekerja keras untuk menggali potensi yang masih tersimpan dalam Wajib Pajak Orang Pribadi, diantaranya dengan melakukan kegiatan intensifikasi yang bertujuan untuk menggali potensi pajak yang masih tersimpan. Selain itu perlu dilakukan peningkatan kegiatan sosialisasi

untuk

meningkatkan

kesadaran

Wajib

Pajak

tentang

kewajiban

perpajakannya. KPP Pratama Jakarta Tanah Abang Dua juga perlu meningkatkan pelayanan agar Wajib Pajak memperoleh kepuasan atas hak yang dimilikinya. Penegakan hukum (law enforcement) yang tegas dan konsisten juga sangat diperlukan untuk menciptakan Wajib Pajak yang lebih patuh dengan cara pemberian sanksi tegas baik berupa denda maupun sanksi kurungan atau penjara bagi Wajib Pajak yang tidak kooperatif dan dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakannya.

108