BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
4.1 Implementasi SKB CV. MMC Sehubungan dengan PP Nomor 46 Tahun 2013 CV. MMC merupakan perusahaan dalam bidang jasa konsultan bisnis yang berdiri pada tahun 2005. Perusahaan ini merupakan salah satu klien dari Kantor Konsultan Pajak CV. Indo Karya Konsultan. Perusahaan ini mempercayakan semua urusan perpajakannya kepada Kantor Konsultan Pajak CV. Indo Karya Konsultan.
4.1.1 Peredaran Bruto dan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Pada tahun 2015 CV. MMC memiliki peredaran bruto sebesar Rp.1.078.571.974 dari pendapatan yang diperoleh atas jasanya sebagai konsultan. Berikut laporan peredaran bruto CV. MMC selama tahun 2015
Tabel 4.1 Laporan Penghasilan Bruto CV. MMC Tahun 2015 BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH
PENDAPATAN JASA Rp 66.050.000 Rp 66.050.000 Rp 76.050.000 Rp 167.749.424 Rp 137.812.950 Rp 107.859.600 Rp 78.583.333 Rp 66.050.000 Rp 68.016.667 Rp 68.050.000 Rp 68.050.000 Rp 108.250.000 Rp 1.078.571.974 Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan data tabel 4.1 dapat diketahui jumlah penghasilan bruto CV. MMC sebesar Rp 1.078.571.974 kemudian dari peredaran bruto tersebut dikenakan PPh final dengan tarif 1% berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013, berikut perhitungannya: Tabel 4.2 Perhitungan PPh Final (1%) CV. MMC Tahun 2015
BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember JUMLAH
PENDAPATAN JASA Rp 66.050.000 Rp 66.050.000 Rp 76.050.000 Rp 167.749.424 Rp 137.812.950 Rp 107.859.600 Rp 78.583.333 Rp 66.050.000 Rp 68.016.667 Rp 68.050.000 Rp 68.050.000 Rp 108.250.000 Rp 1.078.571.974
TARIF PPh FINAL 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1% 1%
Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp Rp
660.500 660.500 760.500 1.677.494 1.378.130 1.078.596 785.833 660.500 680.167 680.500 680.500 1.082.500 10.785.720
Sumber: Data diolah, 2016
Berdasarkan data pada tabel 4.2 diketahui PPh final pada tahun 2015 CV. MMC yang terutang setiap bulannya. Untuk penyetoran PPh Badan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 bahwa perusahaan menyetor PPh final dibantu oleh KKP CV. Indo Karya Konsultan, dengan menggunakan bukti SSP dan dilaporkan paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya.
4.1.2 Permasalahan Yang Terjadi Pada Perusahaan Pada tanggal 2 Januari 2016 CV. MMC melakukan sebuah kontrak kerja selama satu tahun kedepan dengan perusahaan lawan transaksi bernama CV. XWY yang merupakan Pengusaha Kena Pajak dengan nilai transaksi atas penggunaan jasa konsultannya sebesar Rp. 2.000.000. Dari kegiatan
tersebut
maka
perusahaan
lawan
transaksi
melakukan
pemotongan PPh pasal 23 dengan tarif 2% dari nilai transaksi Rp 2.000.000 sebesar Rp. 40.000 terhadap CV. MMC. Berdasarkan PER32/PJ/2013 yang terbit pada bulan September tahun 2013 tentang perusahaan yang dikenakan PPh final dapat melakukan pembebasan pemotongan dan/ pemungutan PPh yang tidak bersifat final sehingga CV. MMC dapat mengajukan Surat Keterangan Bebas (SKB) sebagai syarat pembebasan pemotongan PPh pasal 23. Namun perusahaan lawan transaksi
tidak
mengetahui
aturan
tersebut
sehingga
terjadi
kesalahpahaman dan enggan melakukan pembayaran. Namun dari pihak CV. MMC tetap ingin mengajukan SKB karena perusahaan merasa bahwa beban pajak yang tertanggung menjadi lebih banyak apabila tidak menggunakan SKB. Dari pihak lawan transaksi dampak yang terjadi apabila pihak lawan transaksi tidak dapat menunjukkan bukti potong ataupun SKB atas pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23 maka perusahaan akan dikenakan sanksi administrasi
sehubungan dengan
penyampaian surat pemberitahuan masa pajak penghasilan oleh KPP Pratama setempat. Merasa kedua belah pihak dirugikan maka CV. MMC mengajukan beberapa persyaratan untuk memperoleh SKB dengan menunjukkan SPT tahun pajak 2015 CV. MMC sebesar Rp 10.855.247, Surat Pernyataan tentang kebenaran atas bruto usaha, Surat Perjanjian Kerja antara CV. MMC dengan perusahaan lawan transaksi, serta surat permohonan keterangan bebas yang diajukan pada tanggal 5 Februari 2016 kepada KPP Pratama Semarang. Pada tanggal 10 Februari 2016 CV. MMC mendapatkan bukti SKB tersebut. Kemudian tanggal 25 Februari CV. MMC melakukan permohonan legalisasi SKB dan pada tanggal 26 Februari 2016 legalisasi tersebut diserahkan kepada perusahaan lawan transaksi sebagai pengganti bukti potong, dengan menyertakan SSP lembar ke-3 sejumlah Rp. 20.000 dari perhitungan nilai transaksi Rp 2.000.000 dikalikan PPh final 1%, menyerahkan SKB yang telah difotokopi sebanyak 3 lembar yang nantinya akan divalidasi oleh KPP
Pratama. Setelah melalui beberapa tahapan tersebut CV. MMC telah terbebas dari pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23.
4.2 Perhitungan Perpajakan CV. MMC Apabila Tidak Menggunakan SKB Perlakuan pemajakan CV. MMC apabila tidak menggunakan SKB maka perusahaan tersebut dapat dikenakan pajak 2x atas PPh final sebesar 1% dan Pajak Pemotongan dan/atau pemungutan sebesar 2% sehingga total pajak menjadi 3% sedangkan perusahaan yang telah dikanakan PPh final tidak perlu dikenakan PPh lainnya jika perusahaan memiliki peredaran bruto tertentu. Sehingga dengan pengenaan pajak 2x tersebut perusahaan merasa dirugikan. Berikut penghitungan pemotongan dan/atau pemungutan PPh pasal 23 CV. MMC terkait kontrak kerja dengan CV. XWY. Tabel 4.3 PPh Pasal 23 CV. MMC BULAN Januari Februari Maret April Mei Juni Juli Agustus September Oktober November Desember Jumlah
DPP TARIF Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp 2.000.000 2% Rp. 24.000.000 Sumber: data diolah, 2016
PPh Pasal 23 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp 40.000 Rp. 480.000
Tabel 4.4 Total Pajak yang Dibayarkan CV. MMC Apabila Tidak Menggunakan SKB
BULAN
PENDAPATAN
PPhFINAL
PPh Pasal 23
TOTAL
JASA
1%
2%
PAJAK
JANUARI
Rp
66.050.000
Rp
660.500
Rp 40.000
Rp
700.500
FEBRUARI
Rp
66.050.000
Rp
660.500
Rp 40.000
Rp
700.500
MARET
Rp
76.050.000
Rp
760.500
Rp 40.000
Rp
800.500
APRIL
Rp 167.749.424
Rp 1.677.494
Rp 40.000
Rp 1.717.494
MEI
Rp 137.812.950
Rp 1.378.130
Rp 40.000
Rp 1.418.130
JUNI
Rp 107.859.600
Rp 1.078.596
Rp 40.000
Rp 1.118.596
JULI
Rp
78.583.333
Rp
785.833
Rp 40.000
Rp
825.833
AGUSTUS
Rp
66.050.000
Rp
660.500
Rp 40.000
Rp
700.500
SEPTEMBER
Rp
68.016.667
Rp
680.167
Rp 40.000
Rp
720.167
OKTOBER
Rp
68.050.000
Rp
680.500
Rp 40.000
Rp
720.500
NOVEMBER
Rp
68.050.000
Rp
680.500
Rp 40.000
Rp
720.500
DESEMBER
Rp 108.250.000
Rp 1.082.500
Rp 40.000
Rp 1.122.500
JUMLAH
Rp 1.078.571.974 Rp 10.785.720
Rp. 480.000
Rp11.265.720
Sumber: Data diolah, 2016 Dapat diketahui berdasarkan tabel diatas total pajak yang harus dibayar CV. MMC setiap bulannya, dalam perhitungan laporan keuangan, perusahaan merasa dirugikan mengingat beban pajak terutang seharusnya hanya sebesar Rp 10.785.720 menjadi sebesar Rp11.265.720 lebih banyak karena ditambah dengan
beban pajak PPh pasal 23 sebesar Rp. 480.000 hal seperti ini dapat saja terjadi apabila CV. MMC tidak mengajukan SKB. Oleh hal itu maka SKB menjadi penting bagi perusahaan saat peredaran bruto dibawah Rp 4.800.000.000