BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN
A. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)
APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Agar penyelenggaraan pemerintahan daerah dapat dilaksanakan sesuai dengan rencana, maka APBD harus ditetapkan paling lambat tanggal 31 Desember sebelum tahun anggaran tersebut dimulai. Untuk penyusunan APBD tahun anggaran 2013 berpedoman pada Permendagri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2013.
Pada tujuh daerah yang diteliti, semuanya telah menetapkan APBD tahun anggaran 2013. Hal tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.
26
27
Tabel 4.1 Daftar Tanggal Penetapan APBD No
Nama Pemda
1 Prov DKI Jakarta 2 Kab Garut 3 Kab Kuningan 4 Kab Purwakarta 5 Kab Subang 6 Kota Bandung 7 Kota Cirebon Sumber: Diolah
Tanggal Penetapan APBD
25/02/2013 16/01/2013 29/01/2013 31/01/2013 11/01/2013 06/02/2013 18/01/2013
B. Penyusunan dan Penetapan APBD
APBD disusun melalui suatu proses yang dimulai dari penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD); penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS); penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penyampaian rancangan peraturan daerah (raperda) APBD; pembahasan rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD di DPRD; sampai dengan evaluasi rancangan peraturan daerah (Raperda) APBD dan rancangan peraturan kepala daerah (Raperkada) penjabaran APBD oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri serta penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD.
Sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, setiap tahapan proses penyusunan APBD mempunyai batas waktu (tanggal penyelesaian). Hal ini dimaksudkan untuk menjamin proses penyusunan APBD berjalan sesuai dengan ketentuan dan dapat ditetapkan secara tepat waktu.
28
Ketepatan waktu penyusunan APBD tidak hanya dilihat dari tahapan akhirnya yaitu penetapan APBD, akan tetapi harus dilihat pada tiap proses yang terjadi dalam tahapan penyusunan APBD, karena keluaran (output) dari tahap sebelumnya menjadi masukan (input) bagi tahap selanjutnya. Batas waktu masing-masing tahapan dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 4.2 Batasan Waktu Proses Penyusunan dan Penetapan APBD No
1 2
3
4
5
Nama Pemda
Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKASKPD) dan penyampaian raperda APBD Pembahasan raperda APBD di DPRD
Evaluasi raperda APBD dan raperkada penjabaran APBD oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri serta penetapan perda APBD dan perkada penjabaran APBD Sumber: Diolah
Tanggal Penetapan APBD
Akhir bulan Mei atau tanggal 31 Mei Akhir bulan Juli atau tanggal 31 Juli Minggu pertama bulan Otober atau tanggal 7 Oktober Satu bulan sebelum tahun anggaran berakhir atau tanggal 30 November 31 Desember
Kondisi penyelesaian masing-masing tahapan pada tujuh daerah yang diteliti adalah seperti yang tercantum dalam tabel berikut.
29
Tabel 4.3 Tanggal Penyelesaian Proses Penyusunan dan Penetapan APBD No
Nama Pemda
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
1 2 3 4 5 6 7
Batas Waktu Prov DKI Jakarta Kab Garut Kab Kuningan Kab Purwakarta Kab Subang Kota Bandung Kota Cirebon
31/5/2012 29/05/2012 01/05/2012 14/05/2012 28/05/2012 14/06/2012 13/06/2012 31/05/2012
31/7/2012 07/12/2012 06/08/2012 31/08/2012 02/11/2012 07/11/2012 26/12/2012 30/07/2012
07/10/2012 20/12/2012 05/10/2012 15/10/2012 13/11/2012 21/11/2012 27/12/2012 15/10/2012
30/11/2012 26/01/2013 18/12/2012 21/12/2012 26/12/2012 10/12/2012 31/12/2012 13/12/2012
31/12/2012 25/02/2013 16/01/2013 29/01/2013 31/01/2013 11/01/2013 06/02/2013 18/01/2013
Sumber: Diolah Keterangan: Tahap 1 : Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahap 2 : Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahap 3 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penyampaian raperda APBD Tahap 4 : Pembahasan raperda APBD di DPRD Tahap 5 : Evaluasi raperda APBD dan raperkada penjabaran APBD oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri
30
Tabel 4.4 Daftar Simpulan Keterlambatan No 1
Nama Pemda
2
Prov DKI Jakarta Kab Garut
3
Kab Kuningan
4
Kab Purwakarta
5 6 7
Kab Subang Kota Bandung Kota Cirebon
Tahap 1
Tahap 2
Tahap 3
Tahap 4
Tahap 5
Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Tidak Terlambat Terlambat Terlambat Tidak Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Tidak Terlambat Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat
Terlambat Terlambat Tidak Terlambat
Terlambat Terlambat Terlambat
Terlambat Terlambat Terlambat
Terlambat Terlambat Terlambat
Sumber: Diolah Keterangan: Tahap 1 : Penyusunan dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahap 2 : Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahap 3 : Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) dan penyampaian raperda APBD Tahap 4 : Pembahasan raperda APBD di DPRD Tahap 5 : Evaluasi raperda APBD dan raperkada penjabaran APBD oleh Gubernur atau Menteri Dalam Negeri Berdasarkan kondisi tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan masing-masing tahapan hampir semuanya terlambat.
C. Kendala-Kendala yang Menyebabkan Keterlambatan
Kendala-kendala yang menyebabkan keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD adalah kelemahan-kelemahan dari unit kerja yang terkait dalam proses penyusunan dan penetapan APBD.
31
Dalam proses penyusunan APBD terdapat pihak-pihak atau unit organisasi yang terlibat didalamnya. Mereka bekerja dan berperan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Namun demikian dalam pelaksanaannya terdapat kendala-kendala yang menyebabkan penyusunan APBD tidak tepat waktu. Pihak-pihak atau unit organisasi yang terlibat dalam proses penyusunan APBD yaitu Kepala Daerah, Sekretariat Daerah (Setda), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD), Gubernur dan Menteri Dalam Negeri (selaku evaluator), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).
Kendala yang menyebabkan keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD tahun 2013 secara rinci pada tujuh daerah yang diteliti dapat dilihat dalam tabel berikut.
Tabel 4.5 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD pada Provinsi DKI Jakarta No
Penyebab Keterlambatan
1
Belum sinkronnya program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), sehingga diperlukan tambahan waktu untuk melakukan sinkronisasi tersebut Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlambat menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) karena adanya proses penyusunan APBD-P tahun berjalan Kepala daerah terlambat menyampaikan rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) kepada panitia
2
3
Pihak yang Terlibat SKPD
TAPD
TAPD
32
No
Penyebab Keterlambatan
anggaran DPRD karena transisi pergantian kepala daerah Kepala daerah terlambat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD karena transisi pergantian kepala daerah 5 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena masih menggunakan cara manual belum menggunakan aplikasi komputer Sumber: Diolah 4
Pihak yang Terlibat KDH
TAPD
Keterlambatan penyusunan APBD di Provinsi DKI Jakarta disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu SKPD, TAPD, dan Kepala Daerah. Proses pengesahan APBD Tahun 2013 Provinsi DKI Jakarta mengalami keterlambatan akibat adanya perombakan pada program pembangunan oleh Gubernur DKI, Jokowi (tempo.co, 2013).
Tabel 4.6 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD Pada Kabupaten Garut No 1
Penyebab Keterlambatan
Realisasi jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan APBD karena banyaknya agenda kegiatan DPRD 2 Penyampaian raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada penjabaran APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlambat Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat DPRD
TAPD
Keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Garut disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu DPRD dan TAPD. Proses
33
penyusunan APBD Tahun 2013 Kabupaten Garut dilakukan di tengah meningkatnya konstelasi politik akibat kasus yang menimpa Bupati Garut, H.M. Aceng Fikri. Tugas DPRD menjadi semakin berat karena dalam waktu yang hampir bersamaan, DPRD Kabupaten Garut juga harus menyelesaikan masalah pelanggaran etika yang diduga dilakukan oleh Bupati H.M. Aceng Fikri (garut-express.com, 2013).
Tabel 4.7 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD Pada Kabupaten Kuningan No 1
Penyebab Keterlambatan
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas 2 Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan (misalnya karena tidak memenuhi kuorum, sedang dalam masa reses) 3 SDM yang kurang memadai pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun rancangan pedoman penyusunan RKA-SKPD, baik secara kualitas maupun kuantitas 4 Proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarutlarut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUAPPAS 5 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan hasil koreksi 6 Penyampaian hasil evaluasi atas raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada Penjabaran APBD terlambat Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat TAPD
DPRD
TAPD
DPRD
TAPD
TAPD
34
Keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Kuningan disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu DPRD dan TAPD. Pada tahapan evaluasi raperda APBD Tahun 2013 Kabupaten Garut, banyak hal yang harus diperbaiki
berdasarkan
hasil
evaluasi
oleh
Gubernur
Provinsi
Jawa
Barat
(kuningannews.com, 2013).
Tabel 4.8 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD pada Kabupaten Purwakarta No 1
Penyebab Keterlambatan
Data terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) selain yang ada dalam RKPD tidak disediakan oleh SKPD dengan cepat/tepat 2 Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) belum menyusun jadwal pembahasan dengan panitia anggaran untuk membahas rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 3 Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan 4 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena terdapat agenda kegiatan yang lain 5 Perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD yang melibatkan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) mengalami kendala karena banyaknya perbaikan 6 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena banyaknya agenda kegiatan DPRD Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat SKPD
TAPD
DPRD
TAPD
TAPD
TAPD
35
Keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Purwakarta disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu SKPD, TAPD, dan DPRD.
Tabel 4.9 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD pada Kabupaten Subang No
Penyebab Keterlambatan
1
SDM yang kurang memadai pada Bappeda untuk menyusun RKPD, baik secara kualitas maupun kuantitas 2 SDM yang kurang memadai pada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), baik secara kualitas maupun kuantitas 3 Penyampaian raperda APBD persetujuan bersama dan raperkada penjabaran APBD oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) terlambat Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat BAPPEDA TAPD
TAPD
Keterlambatan penyusunan APBD di Kabupaten Subang disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu Bappeda dan TAPD.
Tabel 4.10 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD pada Kota Bandung No
Penyebab Keterlambatan
1
Bappeda tidak mentaati jadwal penyusunan RKPD seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas Bappeda tidak mentaati jadwal musrenbang kecamatan seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas
2
Pihak yang Terlibat BAPPEDA
BAPPEDA
36
No
Penyebab Keterlambatan
3
Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan karena antara lain ada agenda kegiatan lain yang lebih prioritas 4 Kurangnya pengawasan dari Sekda selaku koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam rangka proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) 5 Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan 6 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan SKPD mengalami kendala karena banyaknya perbaikan Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat TAPD
SETDA
DPRD
TAPD
Keterlambatan penyusunan APBD di Kota Bandung disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu Bappeda, TAPD, Setda, dan DPRD.
Tabel 4.11 Daftar Kendala Penyusunan dan Penetapan APBD pada Kota Cirebon No
Penyebab Keterlambatan
1
Kepala daerah terlambat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD karena terjadi proses pemilihan kepala daerah (pilkada) Realisasi jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan mengenai penetapan APBD karena banyaknya agenda kegiatan DPRD Proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarutlarut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUAPPAS untuk mengakomodir aspirasi DPRD sehingga
2
3
Pihak yang Terlibat KDH
DPRD
DPRD
37
No
Penyebab Keterlambatan
terjadi tarik ulur dengan pihak eksekutif dalam pembahasan 4 Perbaikan hasil evaluasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang melibatkan DPRD mengalami kendala karena banyaknya agenda kegiatan DPRD Sumber: Diolah
Pihak yang Terlibat
TAPD
Keterlambatan penyusunan APBD di Kota Cirebon disebabkan oleh kelemahan dari pihak-pihak/unit organisasi yang terkait yaitu Kepala Daerah, DPRD dan TAPD.
Berdasarkan hasil analisis data tersebut di atas, diketahui bahwa masing-masing pihak/unit organisasi memberikan peran dalam keterlambatan proses penyusunan dan penetapan APBD. Berbagai kendala yang menjadi penyebab keterlambatan penyusunan dan penetapan APBD tahun 2013 pada tujuh daerah yang diteliti dapat disimpulkan yaitu:
1.
Kelemahan pada unit kerja Bappeda, yaitu berupa SDM yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), tidak mentaati jadwal penyusunan RKPD seperti yang telah ditetapkan, dan tidak mentaati jadwal musrenbang.
2.
Kelemahan pada unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yaitu SKPD memerlukan waktu lama untuk sinkronisasi data program dan kegiatan dalam Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD) dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD); dan tidak menyediakan data
38
terkait penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) secara cepat dan tepat.
3.
Kelemahan pada unit kerja Sekretariat Daerah (Setda) yaitu kurang mengawasi proses penyusunan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS).
4.
Kelemahan pada pihak DPRD, yaitu Panitia anggaran DPRD tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) seperti yang telah ditetapkan, realisasi jadwal sidang pembahasan tidak sesuai dengan ketentuan karena banyaknya agenda kegiatan DPRD, dan proses pembahasan dalam sidang DPRD yang berlarut-larut disebabkan karena DPRD menambahkan substansi ke dalam raperda APBD diluar nota kesepakatan KUA-PPAS.
5.
Kelemahan pada pihak Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), yaitu SDM yang kurang memadai baik secara kualitas maupun kuantitas untuk menyusun rancangan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan rancangan pedoman penyusunan RKA-SKPD, perbaikan hasil evaluasi raperda APBD membutuhkan waktu lama, penyampaian raperda APBD dan atau penyampaian hasil evaluasi atas raperda APBD membutuhkan waktu lama, TAPD terlambat menyusun rancangan KUA dan PPAS karena adanya proses penyusunan APBD-P tahun berjalan, TAPD tidak mentaati jadwal pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas
39
dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), dan perbaikan hasil evaluasi oleh TAPD mengalami kendala.
6.
Kelemahan pada pihak Kepala daerah yaitu terlambat menerbitkan surat edaran mengenai pedoman penyusunan RKA-SKPD.
