BAB IIPENDEKATAN &METODOLOGI

Peningkatan Pembangunan Sarana Dan Prasarana Pariwisata Kabupaten Buton Tengah : Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tengah Tahun 2015 – 2025

BAB IIPENDEKATAN &METODOLOGI 2.1. Pendekatan Pola Pikir Bahwa

kegiatan

salahsatu

arahan

kepariwisataan penataan

pada

ruang

dasarnya

terkait

merupakan

dengan

kawasan

peruntukan pariwisata dari sasaran pariwisata yang berbasis ketersediaan sumber daya alam dan sumber daya

buatan yang

akan ditawarkan oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Buton Tengah. Oleh karena itu, didalam pengembangan kawasan wisata (wisata alam, wisata budaya/ religi) haruslah memperhatikan hal –hal berikut ini : 1. Memiliki daya tarik atraktif dan iteraktif terhadap para wisatawan

yang

berkunjung

baik

domestik

maupun

mancanegara. 2. Memiliki daya kenang yang tinggi, tidak pernah terlupakan sehingga para wisatawan akan ingin datang berkali-kali untuk menikmatinya, menjadi buah bibir yang akan diceritakan pada keluarga lain, sahabat dan handai taulan, serta kerabat untuk mengunjungi ODTW tersebut. 3. Memilikidaya saing tinggi dan daya jual tinggi dibanding daerah lain. 4. Memiliki keterkaitan dengan ODTW dan serta terintegrasi kedalam Program Pariwisata Provinsi Sulawesi Tenggara, terutama Surga Bawah Laut Wakatobi yang telah mendunia. Mengingat

pembangunan

dan

pengembangan

merupakan salahsatu sektor unggulan secara

pariwisata

nasional, maka

diperlukan : 1.

Dukungan sektor penyangga lainnya,

II-1


2.

Pengaturan aliansi strategis kemitraan,

3.

Penanganaan kelembagaan secara komprehensif dan terpadu,

4.

Dukungan dan peran serta aktif partisipasi masyarakat,

5.

Penataan SIK didalam kegiatan promosi pariwisata.

Obyek Daerah Tujuan Wisata ( ODTW ) yang telah dipaparkan diatas adalah anugerah ALLAH SWT Maha Pencipta yang tiada terkira nilainya akan diuraikan didalam RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah ini yaitu : 1.

Ekosistem Daratan yang terdiri dari relief dan topografi Karts yang berguna dan berdanan alami dan

2.

Ekosistem Perairan,Pantai dan Pesisir yang mengelilingi bagian Timur bagian Selatan, bagian Barat serta pulau – pulau kecil di Talaga Raya.

Keunikan alam tersebut menjadi bagian dari ODTW yang harus mendapatkan sentuhan dan perhatian khusus, sehingga menjadi komoditas sektor pariwisata dalam mendorong pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Buton Tengah. Pengusahaan pariwisata/ekowisata alam (wahana wisata, wisata bahari), dan wisata budaya / sejarah dan wisata religi yang kaya dengan situs –situs peradaban perlu dioptimalkan pengelolaannya sehingga

menjadi

berdaya

guna

dan

berhasil

guna

bagi

pengembangan perekonomian Kabupaten Buton Tengah. Adapun potensi tersebut dapat dikelola dengan baik untuk : 1.

Menjaga perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat,

2.

Meningkatkan PAD (penerimaan asli daerah),

3.

Meningkatkan

penggalian

potensi

SD–Alam

Daerah

khususnya di bidang kepariwisataan,

II-2


4.

Meningkatkan Hayati

dan

dan

mengupayakan

Ekosistemnya

bagi

pelestarian

SD–Alam

kemaslahatan

hidup

masyarakat. Dalam

rangka ikhtiar/upaya untuk memperoleh manfaat yang

optimal dan menghasilkan dari ODTW yang ada di Kabupaten Buton Tengah, maka didalam pemanfaatannya perlu dilakukan pengusahaanya sebagai berikut : 1.

Mengikut sertakan masyarakat secara luas,

2.

Menarik modal usaha dari para investor swasta dan publik dalam pembangunan dan pengembangan ODTW.

3.

Menyesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Terpadu.

4.

Mendukung Kegiatan Ekonomi Kreatif terkait dengan industri pariwisata yang dapat dikembangkan.

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah selaku penanggung jawab pengelolaan danpenerapan RIPPARDA ini, harus mengintegrasikan seluruh program strategi dan program operasional serta rencana tindakannya secara terintegrasi dengan RTRW, RPJPD, RPJMD, dan RKPD Kabupaten Buton Tengah yang telah ditetapkan melalui PERDA yang mengikutkan seluruh stakeholders pembangunan daerah ini. Pengembangan kawasan wisata Kabupaten Buton Tengah sebagai salah satu komoditas yang diunggulkan, harus memenuhi kriteria pengelolaannya sebagai yakni : 1.

Penyiapan aspek legalitas sebagai payung regulasi yang melindungi

seluruh

rangkaian

kegiatan

penyediaan

II-3


penetapan

maupun

pengisian

ruang

dari

kegiatan

kepariwisataan. 2.

Memperhitungkan

aspekpenawaran

dan

permintaan,

sehingga pengembangan kawasan ODTW di Kabupaten Buton Tengah dapat saling menunjang dengan pengembangan kawasan wisatadengan daerah sekitarnya. 3.

Membentuk institusi atau kelembagaan yang kuat dalam menangani

mulai

dari

perencanaan,

pelaksanaan,

pengawasaan, dan pengendalian, serta pemantauan dan evaluasi secara komprehensif sektor

kepariwisataan

terpadu, yang mendorong

menjadi

tulang

punggung

perekonomian Kabupaten Buton Tengah. 4.

Melestarikan norma dan tata nilai sosial budaya yang hidup dan

berkembang

didalam

masyarakat,

sehingga

dapat

diangkat secara nasional sebagai kearifan lokal yang dapat menjadi salahsatu keunggulan yang dapat diandalkan. Uraian tersebut diatas dapat diselaraskan dengan orientasi /wawasan dan asas tujuan penataan ruang nasional sesuai dengan Pasal (3) UU No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang yang AMAN, NYAMAN, PRODUKTIF dan BERKELANJUTAN,seperti tampak pada gambar 2.1 berikut : dengan pemahaman sebagai berikut: 1. AMAN

berarti

aktivitas

;

situasi

kehidupannya

masyarakat dapat

dalam

terlindungi

menjalankan dari

berbagai

ancaman. 2. NYAMAN

berarti

;

keadaan

masyarakat

dapat

mengantikulasikan nilai sosial budaya dan fungsinya dalam suasana yang tenang dan damai.

II-4


3. PRODUKTIFITAS berarti ; proses produksi dan distribusi berjalan

secara

memberikan

nilai

efisien tambah

dan

efektif

ekonomi

sehingga

untuk

mampu

kesejahteraan

masyarakat yang dapat meningkatkan daya saing. 4. BERKELANJUTAN berati ; kondisi kualitas lingkungan tidak dapat dipertahankan bahwa dapat ditingkatkan, termasuk pula antisipasi untuk mengembangkan orientasi ekonomi kawasan setelah habisnya SD –Alam yang tak terbarukan.

II-5


Gambar 2.1 Keseimbangan azas dan tujuan pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Buton Tengah dalam penataan ruang yang selaras dan harmonis.

II-6


2.2. Pendekatan Kegiatan Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka pendekatan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara dapat dirumuskan dalam pertimbangan sebagai berikut : 1. Penggalian potensi Wisata Bahari, Wana Wisata, Wisata Budaya / sejarah, serta Wisata Religi. 2. Kebijaksanaan

dibidang

kepariwisataan

sesuai

dengan

peraturan perundang –undangan . 3. Mempertahankan

konsistensi

jaminan

pembangunan

dan

pengembangan Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah yang tetap berdasarkan pembangunan pariwisata yang konsisten menjaga kelestarian lingkungan dan keseimbangan seperti tampak pada gambar 2.1 diatas. Kegiatan kepariwisataan bersifat multisektor dan multidisiplin, perlu melibatkan SKPD dansemua stakeholders pembangunan seperti terlihat pada gambar 2.2 berikut ini.

Gambar 2.2. Kerangka Berpikir Pendekatan Masalah Penyusunan RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah

II-7


Oleh karena itu, dapat diperjelas melalui kerangka pendekatan dan analisis kawasan Wisata Kabupaten Buton Tengah, seperti tertera pada gambar 2.3 berikutnya.

Gambar : 2.3. Sistem RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah Provinsi Sulawesi Tenggara

II-8


2.3. Pendekatan Cara Pandang dan Analisis Meliputi ; 1. Pendekatan Deduktif,didasarkan pada prediksi atau analis perkiraan keadaan yang bersumber pada data dan informasi yang

telah

ada

sebagai

referensi,

sehingga

dibutuhkan

kekuatan pengalaman empiris dan “professional judgement” dari tenaga ahli yang melakukan kajian sesuai dengan disiplin ilmu pembidangan masing –masing. 2. Pendekatan Induktif , didasarkan pada data dan informasi primer yang ditemukan langsung dilapangan dalam menguji kesahihan hasil pendekatan deduktif tersebut diatas, sehingga dapat diproyeksikan berbagai kemungkinan yang akan terjadi di masa mendatang. 2.4. Langkah dan Tahap Pelaksanaan Kegiatan 2.4.1. Langkah / Tahap Persiapan Awal Mencakup : 1. Persiapan administratif terkait dengan legalitas pelaksanaan kegiatan meliputi ; perizinan, pendataan, pendokumentasian, mobolisasi, dan lain sebagainya. 2. Konsentrasi tim untuk membahas metode dan rencana kerja terhadap Tim Teknis dan Tim Supervisi. 3. Persiapan bahan dan peralatan yang mendukung kegiatan survei lapangan. 4. Studi literatur dan analisis data awal/ data sekunder. 5. Survei orientasi atau survei tinjauan. 6. Diskusi tahap I dengan internal Dinas BUDPAR serta pihak terkait.

II-9


2.4.2. Tahap Pengumpulan dan Pengolahan Data Meliputi : 1. Pengumpulan data ; a) Pengumpulan data sekunder dari intansi terkait, b) Pengumpulan data dari informasi primer dari intansi terkait, masyarakat dan data lapangan yang berbentuk data fisik. 2. Survei lapangan secara detail. 3. Proses

pengolahan

data

dengan

tabulasi

numerikal

/

statistikal, 4. Proses studio pengolahan data dalam bentuk peta –peta tematik. 2.4.3. Tahap Perumusan dan Telaahan Data Meliputi : 1. Analisis karakteristik fisik, sosial ekonomi, dan sosial budaya. 2. Analisis SWOT Demikian sehingga dapat dievaluasi semua permasalahan dan faktor –faktor yang mempengaruhi dalam kegiatan Kepariwisataan di Kabupaten Buton Tengah. 2.4.4. Tahap Pelaporan Mencakup : 1. Laporan pendahuluan yang memuat tentang Latar Belakang, Permasalahan yang dihadapi, Metodologi dijadwal penyelesaian pekerjaan, serta personil tenaga ahli yang dilibatkan. 2. Laporan Antara memuat fakta, data, dan analisis RIPPARDA. 3. Draft Laporan Akhir memuat konsep dan Arahan RIPPARDA, 4. Laporan Akhir Final memuat Konsep, Arahan dan Rancangan PERDA RIPPARDA Kabupaten Buton Tengah.

II-10


5. Ringkasan

Eksekutif

dari

seluruh

Dokumen

RIPPARDA

Kabupaten Buton Tengah. 6. Album Peta –peta Tematik. Demikian langkah dan tahapan penyelesaian rangkaian kegiatan Penyusunan Rencana Induk Pengembangan Pariwisata Daerah Kabupaten Buton Tengah (RIPPARDA) Tahun 2015 – 2035. 2.5.

Identifikasi Masalah

2.5.1. Pengusahaan Pariwisata Berhubungan

dengan

keberadaan

peraturan

perundang

–

undangan yang mengatur pengusahaan pariwisata, baik yang bersifat

alamiah

maupun

hasil

buatan

manusia,

pada

kenyataannya telah menimbulkan berbagai permasalahan yang perlu diantisipasi seperti berikut : 1. Minat Investor untuk menanamkan modalnya pada ODTW yang ada diwilayah ini perlu diberikan berbagai kemudahan. 2. Lembaga Keuangan/ Perbankan belum bertumbuh didaerah ini, sehingga perlu dimotivasi untuk segera menempatkan Kantor Cabangnya khususnya di ibukota Kabupaten Buton Tengah. Sehingga diharapkan agar : a) Izin usaha pariwisata dapat dijadikan sebagai agunan bagi pengusaha untuk mendapatkan pinjaman dari perbankan. b) Menumbuhkan usaha kepariwisataan yang mendapatkan permodalan dari Perbankan. c) Diharapkan

“Rute

or

Return”

berada

dibawah

suku

bungaPerbankan. 3. Perlu kemudahan perizinan dalam sektor pengembangan kepariwisataan.

II-11


4. Perlu deregulasiKeputusan Menhut –RI No.441 / Kpts – II / 1990 yang mengatur hal – hal sebagai berikut : a) Pungutan usaha yang ditetapkan sesuai dengan pembagian rayon, sehingga tidak memberatkan pengusaha pariwisata. b) Iuran usaha pada setiap tahun anggaran sebesar 6 % perlu dievaluasi kembali. 5. Perlu penyeimbangan antara hak yang diberikan dengan kewajiban yang harus dipikul oleh pemegang izin pengusaha pariwisata alam. 6. Perlu pengaturan kembali terhadap pembangunan prasarana dan sarana wisata didalam kawasan pelestarian alam. 7. Menjembatani komunikasi yang ditetapkan sesuai dengan pembagian

rayon,sehingga

tidak

kemudian

memberatkan

pengusaha pariwisataUntuk mengatasi permasalahan tersebut diatas, maka mekanismenya perlu ditata lebih baik lagi dengan menyederhanakan manajemen pengelolaan seperti tampak pada Gambar2.4. berikut : 2.5.2. Identifikasi Faktor Pendukung Kegiatan Pada

tahapan

analisis

kegiatan

lebih

lanjut,

maka

dapat

ditetapkan faktor – faktor yang menjadi pendukung kegiatan penyembangan fisik kawasan pariwisata khususnya wisata alam seperti berikut : 1. Potensi keanekaragam hayati, baik flora maupun fauna. 2. Karakteristik relief dan topografi wilayah, serta keadaan sosial – budaya masyarakat dengan segala kearifan lokalnya untuk menyelamatkan kawasan parawisata yang unik dan perlu diselamatkan. 3. Upaya memperluas kesempatan kerja disekitar pariwisata untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

II-12


4. Menjaga

terpeliharannya

kepribadian

bangsa

dan

keselestarian lingkungan hidup.

Gambar 2.4 Permasalahan yang dihadapi didalam pengelolaan pengusaha pariwisata alam.

2.5.3. Identifikasi Faktor Penghambat Meliputi : 1. Instrumen kebijakan dalam pemanfaatan dan pengembangan fungsi untuk mendukung potensi ODTW. 2. Efektivitas fungsi dan peran ODTW ditinjau dari aspek koordinasi sektoral terkait. 3. Kapasitas

institusi

dan

kemampuan

SD-Manusia

dalam

pengelolah ODTW dikawasan pelestarian alam. 4. Mekanisme peranserta aktif masyarakat dalam pengembangan kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah.

II-13


2.5.4. Identifikasi Faktor Peluang Penyembangan Bahwa kegiatan Kepariwisataan yang akan dibangun di Kabupaten Buton Tengah harus terkait dengan jalur dan pengembangan Kawasan wisata diseluruh Provinsi Sulawesi Tenggara Khususnya dengan ikon Wisata Wakatobi sebagai syurga Bawah Laut dan cagar Biosfir Dunia. Adapun strategi pembangunan dan pengembangan pariwisata Kabupaten Buton Tengah adalah sebagai berikut : 1. Pengembangan

ODTW

mencakup

sistem

perencanaan

kawasan, standarisasi, identifikasi potensi, koordinasi lintas sektoral, pemindahan, dan sistem komunikasi – informasi ODTW. 2. Pengembangan kelembagaan yang mencakup pemanfaatan dan peningkatan kapasitas institusi sebagai mekanisme yang dapat mengatur berbagai kepentingan, pengoperasian, SD-Manusia, penerapan peraturan perundang – undangan, serta penerapan efisiensi tinggi. 3. Prasarana dan sarana yang memiliki kepentingan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata, dengan kondisi lingkungan yang tetap terpelihara, sehingga daya dukung dan daya tampung dapat terjamin. 4. Pembangunan

fungsionalisasi

dan

profesionalisme

jasa

pengelolaan kepariwisataan siap mendukung kesinambungan kegiatan didalam ODTW. 5. Pengusaha

yang

memberi

kesempatan

dan

mengatur

pemanfaatan ODTW secara komersial, dan membuka peluang usaha, dan lapangan kerja bagi masyarakat lokal. 6. Kegiatan pemasaran daya jalan secara multilevel dan secara aliansi kemitraan daya travel wisata dalam dan luar negeri.

II-14


7. Peran

serta

kesempatan

aktif

serta

berusaha,

partisipasi

lapangan

masyarakat

kerja

baru

melalui

akan

turut

membantu peningkatan kesejahteraan masyarakat. 8. Peran LITBANG Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Buton Tengah oleh penataan lingkungan, sosial – ekonomi, sosial – budaya pada kawasan ODTW akan mampu terus mendorong pertumbuhan pariwisata di daerah ini. 2.5.5. Identifikasi Faktor Tantangan Kedepan Hal – hal yang patut menjadi perhatian dalam mempertahankan dan

mengembangkan

nilai

–

nilai

yang

dapat

mendorong

penjualan ODTW adalah sebagai berikut : 1. Perlu diupayakan temu kenali pengembangan ODTW, sehingga segera dilaksanakan investarisasi terhadap potensi ODTW secara

bertahap

sesuai

dengan

skala

prioritas,

dapat

dipersaingkan, kebijaksanaan pengembangan, ketersediaan, dana dan tenaga pendukung. 2. Mengoptimalkan fungsi ODTW, sehingga perlu diupayakan pendidikan kejuruan tenaga kepariwisataan. 3. Menjalin

kerjasama

aliansi

kemitraan

strategi

antara

pemerintah Kabupaten Buton Tengah, swasta / pengusaha / pembisnis, akademisi, dan masyarakat yang terus mendorong percepatan penyembangan kegiatan kepariwisataan. 4. Bagi

ODTW

yang

telah

ditemu

kenali

segera

dibenahi

aksebilitasnya, prasarana dan sarana dasar wilayahnya, dan utilitas / fasilitas pendukungnya. 5. Penyembangan ODTW sebagai subsistem dari pengembangan sektor pariwisata daerah dan pengembangan ruang wilayah dalam mendorong pertumbuhan ekonomi bagi sebesar – besarnya kesejahteraan rakyat Buton Tengah.

II-15


Oleh sebab itu, pemerintah Daerah Kabupaten Buton Tengah harus bekerja keras untuk mengkoordinasikan perencanaan, pelaksanaan, serta pemantaunan dan evaluasi pengendalian kegiatan

pembangunan

dan

pengembangan

pada

sektor

Kepariwisataan Kabupaten Buton Tengah.

II-16

BAB IIPENDEKATAN &METODOLOGI

Recommend Documents