BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MERGER. Istilah merger itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu merger, yang berarti

BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MERGER A. Pengertian dan Dasar Hukum Merger Istilah merger itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu merger, yang berarti menggabungkan/memfusikan. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999 tentang Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi, pada Pasal 1 ayat (2) menyebutkan merger adalah; penggabungan dari dua bank atau lebih, dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank, dan membubarkan bank-bank lainnya tanpa melikuidasi terlebih dahulu. Istilah merger menurut Kenneth M. Davidson adalah, “any transaction that forms one economic unit from two or more pervious ones”. 34 Yang berarti, suatu transaksi yang membentuk dua atau lebih perusahaan menjadi satu unit usaha. Menurut Munir Fuady, istilah merger ini dimaksudkan adalah sebagai suatu fusi atau absorpsi dari suatu benda atau hak benda atau hak lainnya. 35 Secara umum dapat dikatakan bahwa dalam hal ini fusi atau absorpsi tersebut dilakukan oleh suatu subjek yang kurang penting dengan subjek lain yang lebih penting, dan subjek yang kurang tersebut kemudian membubarkan diri. Dengan demikian merger perusahaan berarti dua perusahaan melakukan fusi, dimana salah satunya akan lenyap dibubarkan. 36 Menurut A. Zen Purba, makalah merger dan akuisisi di Indonesia, yang dibawakan dalam seminar Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 mengenai merger dan Akuisisi

di

Jakarta

tahun

1991

mengatakan,

“Merger

adalah

34

John M Echols dan Hassan Shadily, Kamus Inggris-Indonesia, Cetakan XIX, Jakarta: PT.Gramedia, 1990, hal 378. 35 Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, Cetakan ke-I, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 1999, hal 2. 36 Munir Fuady, Loc.cit hal 2.

Universitas Sumatera Utara

penggabungan dua atau lebih perusahaan ke dalam salah satu dari mereka dan perusahaan yang bergabung membubarkan diri”. Sedangkan Christian Wibisono, pada seminar yang sama memberikan pandangannya bahwa, “Merger adalah penggabungan dua badan usaha atau lebih yang relatif berimbang kekuatannya, sehingga terjadi kombinasi yang merupakan wadah bersama yang saling memperkuat. 37 Di negara-negara asing terutama di negara-negara Anglo Saxon istilah merger adalah bentuk bangunan kerjasama, sedangkan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 dikenal dengan istilah penggabungan untuk merger. Menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 PP Nomor 27 Tahun 1998 pengertian penggabungan perusahaan adalah: “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh suatu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lainnya yang telah ada dan selanjutnya Perseroan yang menggabungkan dirinya menjadi bubar”. Sedangkan pengertian merger dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998, Pasal 1 ayat 25 menyebutkan “Merger adalah penggabungan dari dua bank atau lebih dengan cara tetap mempertahankan berdirinya salah satu bank dan membubarkan bank-bank lainya dengan atau tanpa melikuidasi. Perjanjian merupakan dokumen yang telah menjadi fondasi dan sekaligus pilar yang menyangga hubungan antara satu oreng (pihak) dan orang (pihak lainnya) 38, sebagaimana diakui dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa ” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini seolah-olah membuat suatu pernyataan yang mengizinkan dibuatnya perjanjian apa saja dan itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Suatu perjanjian merger dalam merger perusahaan 37

Agus Daryanto, Meger Bank Indonesia (Beserta Akibat – akibat Hukumnya), Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hal. 87. 38 Cornelius Simanjuntak, dan Natalie Mulia, Merger Perusahaan Publik, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hal 24.


berbentuk Perseroan Terbatas (PT) sangat esensial dan besar kontribusi (sumbangan) hukumnya sebagai alat bukti. Seperti halnya dengan keberadaan (eksistensi) suatu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dalam proses merger yang mutlak harus ada, merger tidak akan dapat direalisasikan tanpa adanya suatu perjanjian merger. Dalam praktiknya penggabungan dalam dunia perbankan tidak hanya bagi bank yang dinilai tidak sehat saja, akan tetapi bank yang sehatpun dapat pula bergabung dengan bank lainnya sesuai dengan tujuan bank tersebut. Sebagai contoh bank dapat bergabung dengan tujuan untuk menguasai pasar. Namun biasanya penggabungan antar bank yang tidak sehat lebih diutamakan. 39 Pada dasarnya penggabungan perusahaan pun juga harus memperhatikan berbagai faktor, sebagai pertimbangan apakah perusahaan tersebut layak untuk melakukan merger dengan perusahaan lain. Hal ini dapat kita lihat dari berberapa faktor seperti faktor produksi, faktor finansial, faktor pajak, faktor hukum, faktor SDM, dan lain-lain. Banyak perusahaan di Indonesia yang melakukan merger dalam rangka memajukan usahanya. Pada perusahaan yang melakukan merger, maka perusahaan tersebut akan melakukan “ reorganisasi”. Pengertian Reorganisasi perusahaan dalam artian yang luas, ialah perubahan mengenai imbangan atau susunan tertentu, baik yang menyangkut struktur organisasi perusahaan maupun struktur modal dari suatu perusahaan. Pengertian Reorganisasi perusahaan dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu : 1).Reorganisasi Yuridis, yaitu perubahan mengenai bentuk hukum dari suatu perusahaan atau badan usaha. 2). Reorganisasi Intern, yaitu perubahan mengenai bentuk atau struktur organisasi (organisasi intern) dari suatu perusahaan atau badan usaha. 3). Reorganisasi Finansial, ialah perubahan menyeluruh dari keseluruhan struktur modal dalam

39

Canciones de Manuales, Ciri-ciri Bank Sehat, buscar-manuales.com/ciri-ciri-bank-

sehat.html


perusahaan. 40 Kalau tabungan merupakan sumber dana untuk membiayai pembangunan ekonomi, maka tingkat perkembangan ekonomi lebih ditentukan oleh cara bagaimana dana-dana itu digunakan. Wiraswasta yang merupakan kunci memberikau yang mempunyai kegiatan menentukan dalam pembangunan ekonomi. 41 Pelaksanaan penggabungan usaha memiliki ketentuan-ketentuan yang menjadi landasan hukumnya, hal tersebut bertujuan untuk memberikan batasan, pengertian, dan pengaturan yang berkaitan. Bagi kalangan usaha bisnis nonbank, ketentuan yang dipakai untuk mengadakan penggabungan usaha adalah dengan menggunakan asas kebebasan berkontrak, sebagaimana diakui dalam Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata yang mengatakan bahwa ” Semua persetujuan yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.” Pasal ini seolah-olah membuat suatu pernyataan yang mengizinkan dibuatnya perjanjian apa saja dan itu mengikat kedua belah pihak sebagaimana mengikatnya suatu undang-undang. Dapat dikatakan bahwa dalam perjanjian, setiap orang diperbolehkan membuat aturan tersendiri asalkan tidak bertentangan dengan undang-undang kesusilaan, dan ketertiban umum (Pasal 1337 KUHPerdata). Sedangkan untuk kalangan usaha bisnis perbankan, peraturan khusus yang memberikan ruang lingkup dan pendefenisian merger, konsolidasi, dan akuisisi telah ada sejak tahun 1989, dengan dikeluarkannya Keputusan Mentri Keuangan RI Nomor 278/KMK/01/1989 tentang Peleburan Usaha dan Peleburan Usaha Bank. Kepmen ini

40

Bambang Riyanto, Dasar - Dasar Perusahaan, Yogyakarta : Yayasan Badan Penerbit Gadjah Mada, 1989, hal. 240 41

Irawan dan M. Suparmoko, Ekonomi Pembangunan, Yogyakarta : BPFE

Yogyakarta,1992, hal.222.


kemudian diganti dengan produk hukum yang sama tertanggal 26 Febuari 1993 tentang Cara Merger, Akuisisi, dan Konsilidasi Bank. Akhirnya, sejak 7 Maret 1995 pemerintah mensyahkan dan mengundangkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas (UUPT) yang dituangkan ke dalam Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 13 Undang-undang Perseroan Terbatas ini memberikan ruang lingkup tentang pengertian dan pengaturan merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan di Indonesia yang diatur dalam bab VII, pasal 102 sampai dengan 109. Dengan berlakunya undang-undang ini, Kitab Undang-undang Dagang (KUHD) yang sudah berlaku di Indonesia hampir setengah abad sejak berlakunya Wetboek van Koopenhadel tahun 1848 dinyatakan tidak berlaku lagi. Perundang-undangan yang mengatur tentang merger, konsolidasi dan akuisisi perusahaan pada umumnya yang masih berlaku di Indonesia adalah sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas, khususnya bab VII tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan, pasal 102 sampai dengan pasal 109, yang antara lain dari pasal-pasal tersebut berbunyi seperti ini: Pasal 102 (1) Satu perseroan atau lebih dapat menggabungkan diri satu dengan perseroan yang telah ada atau meleburkan diri dengan perseroan lain dan membentuk perseroan baru (2) Rencana penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dituangkan dalam Rancangan Penggabungan atau Peleburan yaang disusun bersama oleh Direksi dari perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan yang sekurang-kurangnya memuat: a. nama perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan


b. alasan serta penjelasan masing-masing Direksi perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan dan persyaratan penggabungan atau peleburan. c. tata cara konversi saham dari masing-masig perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan terhadap saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan. d. rancangan perubahan Anggaran Dasar perseroan hasil penggabungan apabila ada, atau Rancangan Pendirian perseroan baru hasil peleburan. e. neraca, perhitungan laba rugi yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan penggabungan atau peleburan, dan f. hal-hal lain yang perlu diketahui oleh pemegang saham dari masing-masing perseroan (3) Penggabungan atau peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya dapat dilakukan apabila Rancangan Penggabungan atau Peleburan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) disetujui oleh RUPS masing-masing perseroan. Pasal 103 (1) Pengambilalihan perseroan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan (2) Pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan melalui pengambilalihan seluruh atau sebagian besar saham yang dapat mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap perseroan tersebut


(3) Dalam hal pengambilalihan dilakukan oleh perseroan, maka berlaku ketentuan sebagai berikut: a.

Rencana pengambilalihan dituangkan dalam Rancangan Penggabungan yang disusun oleh Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan yang akan diambil alih, yang memuat sekurang-kurangnya: 1.

nama perseroan yang mengambil alih dan yang diambil alih

2.

alasan serta penjelasan Dierksi masing-masing perseroan mengenai persyaratan serta tata cara pengambilalihan saham perseroan yang diambil alih.

b.

Pengambilalihandilakukan dengan persetujuan RUPS masing-masing atas Rancangan pengambilalihan yang diajukan oleh Direksi masing-masing perseroan. Pasal 104

(1) Perbuatan hukum penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan: a.

kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan

b.

kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha.

(2) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahammya dengan harga yang wajar.


Pasal 107 (1) Dalam hal terjadi penggabungan atau peleburan, maka perseroan yang menggabungkan diri atau meleburkan diri menjadi bubar (2) Pembubaran perseroan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan dengan atau tanpa terlebih dahulu melakukan likuidasi (3) Dalam hal pembubaranperseroan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) yang tidak didahului dengan likuidasi, maka: a. aktiva dan pasiva perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada perseroan hasil penggabungan atau peleburan, dan b.

pemegang saham perseroan yang digabungkan atau yang meleburkan diri menjadi pemegang saham perseroan hasil penggabungan atau peleburan

Ketentuan tentang penggabungan, peleburan dan pengambilalihan ini kemudian ditambahkan dengan Pasal 76 mengenai qurom dan voting dalam Rapat Umum Pemegang Saham untuk merger, akuisisi dan konsolidasi. Beberapa alasan yang membuat Undang-undang tentang Perseroan Terbatas dijadikan dasar penggabungan usaha adalah sebagai berikut: 1. Instruksi Presiden Nomor 17 Tahun 1967, butir C-2 dinyatakan ”status hukumnya sebagai badan perdata, yang berbentuk perseroan terbatas”. 2. UU Nomor 9 Tahun 1969, pasal 2 dinyatakan ” Persero adalah perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas seperti diatur dalam ketentuan KUHD (stb. 1847:23 sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah), baik yang sahamsahamnya untuk sebagian maupun seluruhnya dimiliki oleh negara”.


3. PP Nomor 12 Tahun 1969, pasal 1 menyebut bentuk Persero sebagai Perseroan Terbatas. Dalam penjelasan umumnya dinyatakan bahwa Peraturan Pemerintah ini tidaklah dimaksudkan untuk dijadikan suatu peraturan perundang-undangan ”suigeneris”

bagi Persero disamping ketentuan-ketentuan yang berlaku bagi

Perseroan Terbatas sebagaiman termaktub dalam KUHD. 3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan Peleburan dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas. Khususnya yang diatur dalam Pasal 4-6 tentang syarat-syarat merger, konsolidasi, dan akuisisi perusahaan, antara lain berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4 (1) Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan memperhatikan: a.

kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas, dan karyawan perseroan yang bersangkutan

b.

kepentingan masyarakat dan persaigan sehat dalam melakukan usaha

(2) Penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas uuntukmenjual sahamnya dengan harga yang wajar (3) Pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan rapat umum pemegang saham mengenai penggabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat menggunakan haknya agar saham yang dimilikinya dibeli dengan harga yang wajar sesuai dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang perseroan terbatas.


(4) Pelaksanaan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) tidak menghentikan proses pelaksanaan penggabungan, peleburan dan pengambilalihan. Pasal 5 Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan juga harus memperhatikan kepentingan kreditur. Pasal 6 (1) Pengagabungan, peleburan dan pengambilalihan hanya dapat dilakukan dengan persetujuan rapat umum pemegang saham. (2) Pengagabungan, peleburan dan pengambilalihan dilakukan berdasarkan keputusan rapat umum pemegang saham yang dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling sedikit _ (tiga perempat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang disetujui oleh paling sedikit _ (tiga perempat) bagian dari jumlah suara tersebut. (3) Bagi perseroan terbuka, dalam hal persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) tidak tercapai maka syarat kehadiran dan pengambil keputusan ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dibidang pasar modal. 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Pasal dari undang-undang ini yang dapat digunakan sebagai landasan hukum penggabungan usaha adalah pasal 28 (1) dan (2), yang berbunyi sebagai berikut:


Pasal 28 a. Merger, konsolidasi, dan akuisisi wajib terlebih dahulu mendapatkan izin pimpinan Bank Indonesia b. Ketentuan mengenai merger, konsolidasi, dan akuisisi ditetapkan dengan peraturan pemerintah 4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1999, tanggal 7 Mei 1999, Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank Pasal 5 Merger, Konsolidasi, dan Akuisisi bank dilakukan dengan memperhatikan: a. Kepentingan bank, kreditor, dan pemegang saham minoritas dan karyawan bank b. kepentingan rakyat banyak dan persaingan yang sehat dalam melakukan usaha bank 5. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/ 51/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank Umum 6. Surat Keputusan Bank Indonesia No. 32/ 51/ KEP/ DIR tanggal 14 Mei 1999, tentang Persyaratan dan Tata Cara Merger, Konsolidasi dan Akuisis Bank Perkreditan Rakyat. Dan sesuai dengan Pasal 104 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas jo Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1998 tentang penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan Perseroan Terbatas jo Pasal 5 Peraturan


Pemerintah No. 28 Tahun1999 tentang merger, konsolidasi dan akuisisi bank, mengatakan bahwa: 42 “ Merger, konsolidasi, dan akuisisi dilakukan harus dengan memperhatikan: a. Kepentingan bank, kreditor, pemegang saham minoritas dan karyawan bank, dan b. Kepentingan rakyat banyak dan persaingan sehat dalam melakukan usaha bank

Merger bukanlah akhir dari suatu tujuan, tapi merupakan suatu permulaan. Keberhasilan merger adalah apabila diikuti dengan keberhasilan dalam penyaluran kredit yang produktif sehingga dapat menciptakan lapangan kerja dan bermanfaat bagi perekonomian dan tetap bersandar pada ketentuan dan peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia. B. Tujuan, Keuntungan, Kelemahan, dan Target Merger Merger sebagai salah satu pilihan atau sarana dalam melaksanakan restrukturisasi perusahaan pada dasarnya memiliki pengertian atau batasan. Pengertian atau batasan merger itu sendiri terdapat di dalam literatur-literatur asing dan terdapat pula di dalam berbagai ketentuan Peraturan Perundang-undangan Indonesia yang masih berlaku saat ini. Pelaksanaan merger itu sendiri harus dilaksanakan atas dasar pertimbangan dan perhatian yang cermat, guna mencapai tujuan ekonomi dan managerial. Pada hakikatnya pengusaha atau kelompok usaha melaksanakan penggabungan (merger) perusahaan adalah bertujuan untuk menyelamatkan perusahaan dari berbagai

42

Gunawan Widjaja, Merger Dalam Perspektif Monopoli, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002, hal 55.


persoalan-persoalan yang menghimpit perusahaan, namun di sisi lain seiring pesatnya perkembangan dunia usaha dan perniagaan, maka tujuan merger tidak sekadar mengatasi persoalan-persoalan intern perusahaan tetapi merger dapat dimanfaatkan pula untuk memperluas jaringan usaha dan mengembangkan perusahaan. Merger dan akuisisi juga dianggap dapat menciptakan sinergi, yaitu nilai keseluruhan perusahaaan setelah merger dan akuisisi yang lebih besar daripada penjumlahan nilai masing-masing perusahaan sebelum merger dan akuisisi. Selain itu merger dan akuisisi dapat memberikan banyak keuntungan bagi perusahaan antara lain peningkatan kemampuan dalam pemasaran, riset, skill manajerial, transfer teknologi, dan efisiensi berupa penurunan biaya produksi. Secara umum merger atau penggabungan ini bertujuan untuk mencapai hal-hal sebagai berikut: a. Memperbesar jumlah modal; b. Menyelamatkan kelangsungan produksi; c. Mengamankan jalur distribusi; d. Memperbesar sinergi perusahaan; dan e. Mengurangi persaingan Sehingga dengan kata lain diadakannya penggabungan perusahaan itu tidak lain adalah untuk memperluas usaha secara optimal, memperkokoh keadaan pasar baik untuk pembelian maupun penjualan dan memperoleh kedudukan keuangan yang lebih kuat. Jika dirangkum secara umum, adapun alasan-alasan umum perusahaan melakukan merger adalah sebagai berikut 43:

43

jurnal-sdm.blogspot.com/.../merger-dan-akuisisi-pengertian-jenis.html, diunggah pada tanggal 28 September, pukul 03.00 WIB


a. Pertumbuhan atau diversifikasi Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi usaha dapat melakukan merger maupun akuisisi. Perusahaan tidak memiliki resiko adanya produk baru. Selain itu, jika melakukan ekspansi dengan merger dan akuisisi, maka perusahaan dapat mengurangi perusahaan pesaing atau mengurangi persaingan. b. Sinergi Sinergi dapat tercapai ketika merger menghasilkan tingkat skala ekonomi (economies of scale). Tingkat skala ekonomi terjadi karena perpaduan biaya overhead meningkatkan pendapatan yang lebih besar daripada jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak merger. Sinergi tampak jelas ketika perusahaan yang melakukan merger berada dalam bisnis yang sama karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. c. Meningkatkan dana Banyak perusahaan tidak dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi internal, tetapi dapat memperoleh dana untuk melakukan ekspansi eksternal. Perusahaan tersebut menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki likuiditas tinggi sehingga menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan. Hal ini memungkinkan meningkatnya dana dengan biaya rendah. d. Menambah ketrampilan manajemen atau teknologi Beberapa perusahaan tidak dapat berkembang dengan baik karena tidak adanya efisiensi pada manajemennya atau kurangnya teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya dan tidak dapat membayar untuk mengembangkan


teknologinya, dapat menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen atau teknologi yang ahli. e. Pertimbangan pajak Perusahaan dapat membawa kerugian pajak sampai lebih 20 tahun ke depan atau sampai kerugian pajak dapat tertutupi. Perusahaan yang memiliki kerugian pajak dapat melakukan akuisisi dengan perusahaan yang menghasilkan laba untuk memanfaatkan kerugian pajak. Pada kasus ini perusahaan yang mengakuisisi akan menaikkan kombinasi pendapatan setelah pajak dengan mengurangkan pendapatan sebelum pajak dari perusahaan yang diakuisisi. Bagaimanapun merger tidak hanya dikarenakan keuntungan dari pajak, tetapi berdasarkan dari tujuan memaksimisasi kesejahteraan pemilik. f. Meningkatkan likuiditas pemilik Merger antar perusahaan memungkinkan perusahaan memiliki likuiditas yang lebih besar. Jika perusahaan lebih besar, maka pasar saham akan lebih luas dan saham lebih mudah diperoleh sehingga lebih likuid dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil. g. Melindungi diri dari pengambilalihan Hal ini terjadi ketika sebuah perusahaan menjadi incaran pengambilalihan yang tidak bersahabat. Target firm mengakuisisi perusahaan lain, dan membiayai pengambilalihannya dengan hutang, karena beban hutang ini, kewajiban perusahaan menjadi terlalu tinggi untuk ditanggung oleh bidding firm yang berminat (Gitman, 2003, p.714-716). Oleh karena adanya nilai positif inilah maka merger dapat merupakan salah satu metode untuk menyembuhkan perusahaan yang sedang sakit dalam waktu sekejap. Sehinggan dengan alasan itu pula perusahaan yang memerlukan waktu penyembuhan


segera, seperti bank misalnya, sangat dianjurkan untuk melakukan merger jika bank-bank tersebut dalam keadaan sakit, ataupun setidak-tidaknya ingin cepat menjadi besar. 44 Merger juga dimaksudkan untuk mengarahkan perusahaan beroperasi secara efisien. Motif ini sering dijadikan sebagai indikator utama dari sebuah kebijakan merger. Beberapa praktisi bisnis berpendapat bahwa kebijaksanaan merger dapat dikatakan berhasil apabila merger tersebut dapat paling sedikit mengahasilkan apa yang disebut signitik baru, dalam arti penggabungan dua perusahaan atau lebih tersebut, bukan hanya menghasilkan suatu matematika baru, dimana laba yang dicapai akan jauh lebih besar dibanding laba yang dicapai secara sendiri-sendiri ketika sebelum melakukan merger. Kondisi ini tentu akan menaikkan tingkat efisiensi, karena pada dasarnya sinergi operasi dapat meningkatkan skala ekonomis, sehingga berbagai sumber daya yang ada dapat saling melengkapi dan koordinasi yang lebih baik antar berbagai tahap produksi. 45 Proses pelaksanaan merger dilakukan karena membawa dampak yang positif bagi perusahaan serta membantu agar kestabilan perusahaan tetap terjaga bahkan terselamatkan, hal ini karena kelebihan-kelebihan yang di miliki merger yaitu pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan yang lain, mendapatkan cashflow dengan cepat karena produk dan pasar sudah jelas, memperoleh kemudahan dana/pembiayaan karena kreditor lebih percaya dengan perusahaan yang telah berdiri dan mapan, memperoleh karyawan yang telah berpengalaman, mendapatkan pelanggan/nasabah tanpa harus merintis dari awal sehingga mengurangi resiko kegagalan, memperoleh sistem operasional dan administratif yang

44

Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 52.

45

Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan perpajakan), PT Elex Media Komputindo, Jakarta: 2009, hal 10.


mapan, menghemat waktu untuk memasuki untuk memasuki bisnis baru, memperoleh infrastruktur untuk mencapai pertumbuhan yang lebih cepat. 46 Adakalanya di setiap usaha yang tampak sempurna, diperoleh suatu hal yang menjadi kekurangannya, begitupun dalam merger yang dianggap sebagai cara yang paling efektif dan efisien dalam hal menciptakan perusahaan yang lebih sehat ataupun untuk memperkuat perusahaan tersebut, seperti halnya harus adanya persetujuan yang diperoleh dari para pemegang saham masing-masing perusahaan, sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama. Selain itu kelemahan yang dapat ditemui dalam pelaksanaan merger, adalah seperti: 47 a. Poses integrasi yang tidak mudah b. Kesulitan dalam menentukan nilai perusahaan target secara akurat c. Biaya konsultan yang mahal d. Meningkatnya kompleksitas birokrasi e. Biaya koordinasi yang mahal f.

Seringkali merger juga berdampak pada turunnya moral organisasi

g. Tidak menjamin peningkatan nilai perusahaan h. Tidak menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham

Merger diharapkan dapat memberikan kontribusi positif berupa efisiensi dan peningkatan produktifitas bagi perusahaan yang melaksanakannya, bahkan dapat menjadi jalan keluar dari berbagai permasalahan yang dihadapi perusahaan, seperti untuk

46

rac.uii.ac.id/server/.../2008012810261003311088.pdf, diunggah pada tanggal 28 September, pukul 05.00 WIB 47

Opcit, Hal 10-11


mengatasi kesulitan keuangan atau bahkan sudah terancam bangkrut. Beberapa target umum sehingga dilakukannya suatu merger, yaitu sebagai berikut: 48 a. Untuk meningkatkan konsentrasi pasar b. Untuk meningkatkan efisiensi c. Untuk mengembangkan inovasi baru d. Sebagai alat investasi e. Sebagai sarana alih teknologi f.

Mendapatkan akses internasional

g. Untuk meningkatkan daya saing h. Memaksimalkan sumber daya i.

Menjamin pasokan bahan baku

Perusahaan dapat lebih efisien dengan merger karena merger dapat lebih meningkatkan utilisasi kapasitas berlebih, menekan biaya transportasi, mengganti manajer yang berkinerja buruk dengan manager yang lebih baik dan tidak tersedia secara internal. Selain itu merger akan membuka akses modal secara internal, dan juga bermanfaat dalam pengembangan dan riset karena dapat melayani jumlah unit yang lebih besar, sehingga perusahaan dapat mengembangkan inovasi dan teknologi. C. Beberapa Faktor Yang Harus Dipertimbangkan Dalam Merger Semua pelaksanaan praktik merger bank akan menimbulkan akibat hukum sebagai berikut:

1. Bank yang digabungkan akan berakhir eksistensinya karena telah dilikuidasi (bubar demi hukum), sebab telah masuk ke dalam perusahaan penerima penggabungan. 48

Munir Fuadi, Hukum Tentang Merger, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 57.


2. Semua pemegang saham perusahaan bank yang digabungkan beralih menjadi pemegang saham penerima penggabungan kecuali jika mereka menerima kompensasi dalam bentuk uang tunai. 3. Segala hal yang berkaitan dengan usaha bank seperti harta, perizinan, kegiatan usaha, hak dan kewajiban serta operasi perusahaan yang digabungkan beralih kepada perusahaan penerima penggabungan. Di Belanda, perusahaan yang digabungkan berakhir eksistensinya tanpa perlu dilikuidasi melalui proses tersendiri. Begitu juga mengenai hak dan kewajiban beralih dengan sendirinya dari perusahaan yang digabungkan kepada perusahaan penerima penggabungan pada saat ditandatanganinya perjanjian merger di muka notaris. Demikian juga di Amerika Serikat, tentang pengalihan harta, kegiatan usaha, hak, dan kewajiban serta hal-hal lain dari perusahaan yang digabungkan akan terjadi dengan spontanitas. Tentang pengalihan tersebut, dibawah ini akan dijelaskan pengalihan 49, pertama, pengalihan perjanjian. Apabila perusahaan yang digabungkan masih terikat dalam perjanjian-perjanjian dengan pihak ketiga pada saat pelaksanaan merger, maka masih diperlukan lagi suatu tindakan hukum yang dinamakan novasi yakni perundingan segitiga antara perusahaan yang digabungkan, perusahaan penerima penggabungan, dan pihak lain yang berkepentingan. Kedua, Pengalihan Harta. Harta milik perusahaan yang digabungkan adalah setiap barang atau hak yang dimilikinya sebagaimana yang dimaksudkan yang dimaksudkan sebagai pengertian kebendaan menurut Buku Kedua Kitab Undang-undang Hukum Perdata (KUH Perdata). Harta perusahaan yang digabungkan dapat berupa:

49

www. Wikipedia.com/.../merger.php. diunggah tanggal 28 September 2010, pukul

21.00 WIB.


a. Benda Bergerak, yang terklasifikasi pada dua jenis; 1) Benda bergerak yang konkret, misalnya perlengkapan kantor dan barang-barang lain, juga mobil beserta kendaaraan lainnya, 2) Barang bergerak yang abstrak, misalnya saham, obligasi, sero dan piutang. b. Benda tak bergerak, dapat dibagi atas; 1) Benda konkret yang tak bergerak, misalnya tanah dan gedung, 2) Benda abstrak yang tak bergerak yakni hal-hal yang melekat pada benda abstrak yang tak bergerak, misalnya hak pakai atau hak sewa atas tanah maupun gedung. Pengalihan benda-benda yang tidak bergerak, baik konkret dan abstrak baru dilakukan dengan akta autentik. Khusus dalam pengalihan hak atas tanah harus dibuat oleh Pejabat Akta Tanah, untuk kemudian didaftarkan ke Kantor Badan Pertanahan Nasional. Pengalihan kepemilikan benda-benda konkret yang bergerak dilakukan melalui penyerahan benda yang bersangkutan secara fisik. Begitu pula pengalihan benda abstrak yang bergerak seperti hak piutang dilakukan menurut jenis piutang. Surat piutang atas bawa (atas tunjuk) dialihkan dengan cara penyerahan surat piutang tersebut secara langsung, sedangkan surat piutang atau perintah dialihkan dengan cara menyerahkan secara langsung dengan disertai endosemen yakni menuliskan di balik surat piutang tersebut kepada siapa piutang dialihkan. Piutang atas nama hanya dapat dialihkan dengan acta van cessie (akta autentik) atau dengan perjanjian dibawah tangan yang menyatakan bahwa piutang itu telah dipindahkan dari kreditor lama ke kreditor yang baru. Ketiga, Pengalihan Karyawan. Untuk mengalihkan status karyawan dimana sebelumanya karayawan tersebut merupakan bagian dari perusahaan yang digabungkan


lalu dialihkan statusnya menjadi karyawan penerima penggabungan diperlukan izin dari Departemen Tenaga Kerja. Apabila di perusahaan yang digabungkan terdapat serikat pekerja, maka diperlukan konsultasi dan negoisasi terlebih dahulu dengan serikat pekerja tersebut guna penyesuaian peraturan dan kondisi kerja. Pada prinsipnya karyawan bekas perusahaan yang digabungkan harus menerima aturan dari perusahaab tempat ia bekerja terakhir. Keempat, Pengalihan Hak dan Kewajiban. Pasal 17 (huruf d) PP No. 70 tahun 1992 tentang Bank Umum menjelaskan bahwa segala hak dan kewajiban bank yang melakukan merger beralih menjadi tanggungjawab bank hasil merger. Dengan pengalihan tersebut, aset dari perseroan yang digabungkan harus dibaliknamakan atas nama perseroan hasil merger. Jika sebuah perusahaan ingin melakukan merger dengan perusahaan lain, maka sebelum merger dilakukan, ada beberapa factor minimal yang mesti dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, sebagai berikut. 50

a. Factor Produksi Sebagaimana diketahui bahwa faktor produksi merupakan salah satu faktor penting yang dipertimbangkan jika suatu merger akan dilakukan. Sebab dengan merger, akan terjadi perpaduan antara dua sumber produksi, baik produksi yang sama, produksi produk satu jalur, ataupun produksi dua produk yang berbeda. Akan tetapi, dengan adanya penggabungan produksi tersebut, sejauh mana akan membawa suatu sinergi mesti

50

Bengston, Ann Mc Donagh, Management of Mergers and Acquisitions, Jakarta, Pustaka Binaman Perssindo, 1994, hal 240-244. Terjemahan Fauzi Bustami.


diperhitungkan. Karena itu, dalam suatu merger, dalam hubungan dengan produksi ini, hal-hal yang harus diperhitungkan adalah sebagai berikut. 1) Sejauh mana merger dapat menghemat biaya produksi. 2) Sejauh mana riset dan pengembangan terhadap produk dapat digabung. 3) Standar

produk

yang

bagaimana

yang

diinginkan

dalam

mempersatukan dua produk yang mungkin standarnya berbeda. 4) Bagaimana know-know dapat ditingkatkan

dalam bidang produksi

dengan merger tersebut. 5) Beberapa besar biaya yang diperlukan dalam hal tempat produksinya ditempat yang berbeda. Juga hal yang harus dipertimbangkan adalah mengenai transportasi, waktu, dan sebagainya. 6) Bagaimana penyatuan pabrik-pabrik dan peralatan jika diperlukan. Apakah diperlukan biaya ekstra untuk itu. 7) Apakah ada masalah-masalah yang tidak kelihatan, misalnya produk yang telah dihasilkan berkualitas rendah sehingga ada ancaman pengembalian produk atau bahkan menimbulkan gugatan hukum di pengadilan. b. Faktor finansial Tentu saja factor finansial juga merupakan factor penting yang harus dipertimbangkan dalam suatu merger. Beberapa masalah finansial dari perusahaan mesti diperhatikan dalam merger ini adalah sebagai berikut:

1) Kewajiban perusahaan. Baik kewajiban yan tercatat, maupun yang tidak tercatat di dalam pembukuan (unrecorded contigent liabilities).


2) Finansial Statement. Analisis terhadap

Finansial Statement, termasuk

proyeksi untuk kedepan. 3) Inventories. Dalam hal ini perlu dicermati taksiran harga dari inventories perusahaan. Inventories biasanya biasanya dibagi dalam beberapa kategori sebagai berikut: a. Kategori bahan mentah (raw in materials) b. Kategori pekerjaan yang sedang diselesaikan (work in progress) c. Kategori barang yang sudah jadi (finished goods). 4) Laporan kredit dari bank. Hal ini penting untuk diketahui. 5) Harga dari property, pabrik, dan peralatan-peralatan lain (equipment). Dalam hal ini termasuk juga nilai depresinya. 6) Hak Milik Intelektual. Harus diperhatikan nilai dari hak milik intelektual termasuk royaltinya. Misalnya terhadap hak merek, hak paten, hak cipta, desain industry, dan lain-lain. 7) Account Receivales (Tagihan) Account Recivales dan juga notes harus termasuk dalam fokus perhatian bagi perusahaan yang akan melangsungkan merger. Adalah perlu untuk mengamati bagaimanakah kolektibitas dari Accoun Recivales tersebut, apakah termasuk dalam kategori gampang atau sulit untuk ditagih. Baik yang merupakan trade recivales (tagihan dagang) maupun non trade recivales. Disamping itu juga harus memperhatikan bad debt yang dibenarkan oleh hukum untuk jenis utang tersebut. Misalnya ada eksekusi cepat misalya Fiat Executif, yaitu eksekutif pengadilan secara pintas tanpa


memerlukan prosedur biasa. Maka daripada itu dibutuhkanlah jasa konsultan hukum yang harus berbicara dan memberikan penilaian. 8) Lialibilitas (Kewajiban) Bagian lialibilitas dalam rencana juga harus diperhatikan oleh perusahaan yang akan melakukan merger. Selain itu juga perlu dilakukan penelitian apakah kewajiban yang tidak tercatat. Dalam mempertimbangkan dilakukannya merger, maka ada pendekatan yang disebut Chop Shop. Yang dimksud pendekatan ini adalah pendekatan yang mendasarkan pemikiran kepada fenomena bahwa nilai pembelian/penjualan suatu perusahaan bagian per bagian, sehingga apabilan dijumlahkan secara keseluruhan maka jumlahnya menjadi lebih besar daripada harga perusahaan seccara utuh. Pendekatan chop shop

dalam

menilai harga dari suatu perusahaan ini pertama kali diintrodusir oleh Dean Lebaron dan Lawrence Spedell dari Hatterymarch Financial Management. 51 Secara teknik, pendekatan chop shop dilakukan lewat suatu proses yang terdiri dari tiga tahap sebagai berikut: (1) Mengindentifikasikan berbagai segmen usaha dan kapitulasi rata-rata perusahaan di masing-masing segmen yang bersangkutan (2) Kalkulasi atas nilai pasar secara teoritis berdasarkan masing-masing ratio kapitalisasi rata-rata (3) Perata-rataan nilai pasar teoritis untuk mengetahui nilai chop shop perusahaan tadi.

51

Munir Fuadi, Hukum Tentang Merger, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal 41.


BAB IV ANALISIS PELAKSANAAN MERGER PADA PT CIMB NIAGA A. Prosedur Pelaksanaan Merger Pada PT CIMB Niaga Apabila suatu perusahaan melakukan merger dengan perusahaan lain sebaiknya memperhatikan beberapa faktor minimal yang perlu dipertimbangkan dan diinvestigasi terlebih dahulu, yaitu faktor produksi, faktor akuntansi dan finansial, faktor pajak, faktor hukum, faktor pemasaran, faktor sumber daya manusia, dan beberapa faktor lainnya. Berdasarkan Undang-undang Perusahaan Terbatas (UU PT) Nomor 28 Tahun 2007 dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1998 tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas tata cara merger perusahaan di atur sebagai berikut: 52

a. Direksi masing-masing perseroan, setelah memperoleh persetujuan komisaris, wajib menjajaki kelayakan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang antara lain meliputi kegiatan penelaahan atas: 1. Keadaan usaha perseroan serta perkembangan hasil usaha perseroan,

dengan

memperhatikan

pula

laporan

keuangan

perseroan yang telah mengalamui proses audit terlebih dahulu oleh akuyntan yang terdaftar di Bapepam selama 3 (tiga) tahun terakhir; 2. Hasil analisis pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan aktiva tetap perseroan serta aspek hukum penggabungan usaha atau peleburan usaha;

52

Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan), PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal 24-29.


3. Metode dan tata cara kovensi saham yang akan digunakan, didukung oleh keterangan dari pihak independen.mengenai hal tersebut; 4. Cara penyelesaian kewajiban perseroan terhadap pihak ketiga; 5. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha; 6. Struktur

organisasi

dan

sumber

daya

manusia

setelah

perseroan

setelah

bersama-sama

wajib

penggabungan usaha atau peleburan usaha; 7. Analisis

manajemen

terhadap

kondisi

penggabungan usaha atau peleburan usaha. b. Direksi

masing-masing

perseroan

secara

menyusun Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang telah disetujui komisaris yang sekurang-kurangnya wajib memuat hal-hal sebagai berikut: 1. Nama dan tempat kedudukan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha; 2. Alasan serta penjelasan dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha; 3. Tata cara konvensi saham dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha; 4. Rancangan

perubahan

anggaran

dasar

perseroan

hasil

penggabungan usaha (jika ada) atau rancangan akta pendirian perseroan baru hasil peleburan usaha;


5. Laporan keuangan yang telah diaudit oelh akuntan dan terdaftar di Bapepam dari masing-masing perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha yang meliputi 3(tiga) tahun buku terakhir; 6. Dalam hal efektif Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha melebihi 180 (seratus delapan puluh) hari dari pelaboran keuangan tahunan terakhir, maka laporan keuangan tersebut harus di lengkapi dengan laporan keuangan interim yang telah diaudit, sehingga jangka waktu antara tanggal efektifnya Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha dan tanggal laporan keuangan interimtidak melebihi 180 (sertus delapan puluh) hari; 7. Laporan keuangan proforma perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum; 8. Nama dan tempat kedudukan perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha; 9. Hasil penilaian pihak independen mengenai kewajaran nilai saham dan kekayaan perseroan; 10. Hasil penilaian tenaga ahli mengenai aspek tertentu dari penggabungan usaha atau peleburan usaha (jika diperlukan); 11. Pendapatan akuntan yang terdaftar di Bapepam mengenai metode dan tata carakonvensi saham sebagaimana termuat dalam Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha;


12. Pendapat hukum dari konsultan hokum independen yang terdaftar di Bapepam mengenai aspek hokum dari penggabungan usaha atau peleburan usaha; 13. Cara penyelesaian status karyawan perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha; 14. Cara penyelesaian hak dan kewajiban perseroan yang akan melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha terhadap pihak ketiga; 15. Cara penyelesaian hak-hak pemegang saham minoritas yang tidak setuju terhadap penggabungan usaha atau peleburan usaha; 16. Susunan direksi dan komisaris perseroan hasil penggabungan usaha atau peleburan usaha; 17. Perkiraan mengenai hal-hal yang berkaitan dengan manfaat dan kerugian serta masa depan perseroan yang diperoleh dari penggabungan usaha atau peleburan usaha; 18. Perkiraan saat pelaksanaan penggabungan usaha atau peleburan usaha. c. Dalam hal penggabungan penggabungan usaha atau peleburan usaha sebagaimana tersebut diatas akan mengakibatkan perubahan yang material terhadap sifat perseroan, kondisi keuangan atau hal-hal lain yang mempengaruhi perseroan, maka keseluruhan dampak dari perubahan tersebut harus dicakup dalam dokumen sebagaimana dimaksud dalam huruf b peraturan ini.


d. Pernyataan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha yang berisi Rancangan Penggabungan Usaha atau Pelebura Usaha beserta dokumen pendukung secara lengkap wajib di sampaikan kepada Bapepam paling lambat akhir hari ke-2 (dua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris. e. Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha wajib diumumkan ringkasannya kepada masyarakat dalam 2(dua) surat kabar harian berbahasa Indonesia satu di antaranya berpendaran nasional paling lambat akhir hari ke-2 (kedua) setelah diperolehnya persetujuan komisaris.

Pengumuman

dimaksud

memuat

informasi

bahwa

Rancangan Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha tersebut belum mendapat efektif dari Bapepam dan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham. f. Dalam hal Bapepam tidak meminta perusahaan publik atau emitem untuk mengajukan perubahan dan tambahan informasi dalam jangka waktu 20 (dua puluh) hari setelah pengajuan pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha, maka pernyataan penggabungan usaha atau peleburan usaha dianggap telah diajukan secara lengkap dan memenuhi persyaratan serta tata cara yang ditetapkan pada tanggal pengajuan. g. Dalam hal informasi mengenai usaha penggabungan usaha atau peleburan usaha telah diketahui pihak luar, maka perseroan yang akan melakukan

penggabungan usaha

atau

peleburan usaha

harus

memberikan tanggapan kepada Bapepam dan mengumumkan hal


tersebut kepada masyrakat paling lambat akhir hari kerja berikutnya setelah rencana tersebut diketahui pihak luar. h. Dalam hal perseroan yang melakukan penggabungan usaha atau peleburan usaha merupakan perseroan yang sahamnya tercatat di bursa efek, maka perseroan tersebut wajib mengikuti peraturan bursa efek dimana saham perseroan tersebut dicatatkan. Peraturan tentang persyaratan dan tata cara pencacatan saham perusahaan publik (tercatat) diterbitkan oleh bursa efek dan bukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam), dan kenyataan ini mendapatkan pembenaran karena Bapepam bukanlah institusi tempat pencatatan ataupun perdagangan produk-produk pasar modal, seperti efek termasuk, obligasi dan produk lainnya, melainkan bursa efek. Oleh karenanya, pengaturan mekanisme pencatatan dan perdagangan efek termasuk pemberian sanksi (hukuman) bagi pelanggar peraturan bursa ditata kelola oleh bursa. 53 Persyaratan mendasar dari pencatatan di bursa adalah bahwa jenis perusahaan yang diizinkan untuk melakukan pencatatan saham di bursa adalah perusahaan yang berbentuk Perseroan Terbatas dan telah mendapatkan status sebagai badan hukum. Dalam proses pelaksanaan mergernya, PT CIMB Niaga telah mengajukan Pernyataan Pendaftaraan dalam rangka penggabungan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepamd & LK), dan telah memperoleh Surat Pernyataaan tertanggal 30-6-2008 (tigapuluh juni duaribu delapan) nomor : S-4217/BL/2008. 54 Dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas pasal 102 (2) dijelaskan dalam menggabungkan perusahaan terlebih dahulu harus dibuat rancangan penggabungan yang dibuat bersama oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang 53

Cornelius Simanjuntak, Merger Perusahaan Publik ( Suatu Kajian Hukum Koorporasi), PT Citra Aditya Bakti, Bandung: 2006, hal 71. 54 Hasil wawacancara dengan Asisiten Manager Bidang Legal, Bapak Jon Bert pada CIMB Niaga, tanggal 05 Oktober 2010.


akan melakukan merger. Dimana dalam rancangan tersebut harus memuat : Nama-nama perusahaan yang akan melakukan merger, alasan diadakannya merger, tata cara pengaturan saham, rancangan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan neraca perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan merger. Hal ini dilaksanakan untuk kesepakatan usulan rencana penggabungan yang kemudian disampaikan kepada para kreditur yang merupakan pihak yang tergolong penting dan menentukan keberhasilan merger. Dan penggabungan perusahaan akan dapat dilakukan setelah Rancangan Penggabungan Perusahaan ini disetujui oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) masing-masing perusahaan. Tahap ini merupakan tahap yang sangat menentukan apakah dapat dilaksanakan merger atau tidak, karena jika ada keberatan dari kreditur, maka merger tidak dapat dilakukan. Dalam pelaksanaan persiapan merger Rapat Umum Pemegang Saham memegang peranan sangat penting, tidak ada merger tanpa keputusan RUPS. Ini merupakan keputusan tertinggi dalam rapat, dimana pemegang saham yang hadir harus 2/3 dari jumlah pemegang saham. Setelah persiapan - persiapan tersebut diatas dilaksanakan, barulah

merger

dapat

dilaksanakan.

Keputusan

melaksanakan

merger

harus

dipertimbangkan, karena dampak merger tersebut dapat terjadi pada aspek strategi, aspek keuangan, aspek operasional, aspek kemanusiaan, dan kultur organisasi perseroan disamping dampak sosial dan politik. Untuk menghindari dampak yang dapat merugikan berbagai pihak dalam pelaksanaan merger ini, maka dibutuhkan pengawasan serta pendampingan dari pemerintah dalam pelaksanaannya. Tentunya dalam hal ini pelaksanaan merger harus sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia, dan juga ketentuan dalam peraturan lainnya yang mengaturnya. Dimana pengawasan dan pendampingan ini perlu dilakukan dari awal proses yaitu persiapan-persiapan merger hingga pelaksanaan merger tersebut.


Dengan adanya pengaturan mengenai merger perusahaan, sedikit banyak akan menjadi suatu arahan dan rambu-rambu dalam menjalankan dan mengemudikan bisnis perusahaan. Sehingga pada persiapan maupun pelaksanaan merger perusahaan dapat menghindari hal-hal yang dapat merugikan perusahaan baik pada perusahaan yang akan melakukan merger maupun merugikan pihak lain, karena memiliki arahan yang jelas. Pada 1 November 2008, Bank CIMB Niaga (dahulu Bank Niaga) dan Bank Lippo, dua entitas bank terkemuka di Indonesia, telah bergabung menjadi Bank CIMB Niaga. Penggabungan kedua bank tersebut berdasarkan metode kepemilikan (pooling of interest) sesuai dengan prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia. Yaitu kepemilikan dari perusahaan-perusahaan yang bergabung disatukan dan relatif tidak mengalami perubahan pada perusahaan gabungan. Dalam hal ini, para pemegang saham secara bersama-sama mengendalikan seluruh (atau secara efektif seluruh) aktiva neto dan operasional dan manajemen perusahaan penggabungan. 55 Dan penggabungan ini merupakan opsi terbaik bagi seluruh pemangku kepentingan (stakeholder) yang diambil oleh Pemegang Saham dalam rangka mematuhi kebijakan Bank Indonesia (BI) khususnya mengenai Kebijakan Kepemilikan Tunggal atau Single Present Policy (SPP) yang diciptakan untuk mewujudkan struktur perbankan Indonesia yang sehat dan kuat. Setelah Pemegang Saham kedua bank menyetujui rencana penggabungan merger sesuai hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008, Bank CIMB Niaga dan Bank Lippo memasuki tahap meliputi berbagai aspek legal, operasional dan organisasi, diantaranya termasuk Produk dan Layanan, Business Unit, Sales and Distribution, Human Resources, IT and Operations, dan Corporate Office. 56 Adapun merger yang dilakukan oleh PT. CIMB ini berawal dari kebijakan BI mengenai kepemilikan tunggal di Indonesia, dimana pemegang saham mayoritas dari 55

Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Merger dan Akuisisi (Tinjauan Dari Sudut Akuntansi dan Perpajakan), PT Elex Media Komputindo, Jakarta, 2009, hal 35. 56 www.cimb.com, diakses tanggal 4 Oktober 2010, pukul 10.00


Bank Niaga maupun Bank Lippo memilih merger sebagai opsi terbaik demi kepentingan seluruh pemilik saham. Target struktur organisasi makro yang akan berlaku pada Legal Day 1 telah dimintakan persetujuan dalam RUPSLB pada 18 Juli 2008 sesuai ketentuan regulasi merger di Indonesia. Tujuan merger untuk diversifikasi dimaksudkan untuk meminimalkan risiko. Apabila dua atau lebih perusahaan yang berada dalam suatu jalur yang sama melakukan merger, maka sebuah perusahaan baru hasil merger tersebut akan memiliki aneka ragam produk. Mekanisme diversifikasi ini berarti juga membagi risiko perusahaan untuk dipikul oleh jenis produk yang lebih banyak, jadi dapat meminimumkan risiko. 57 Dengan demikian, penghasilan yang diharapkan bisa lebih besar. Pada PT CIMB Niaga pelaksanaan merger sendiri dilakukan dengan tahapan-tahapan yang terprogram dalam Integration Program Office (IPO), yakni meliputi: 58

a. Menjaga keseimbangan antara kompleksitas dan jadwal waktu proses merger yang ketat serta kemampuan para

staf untuk melaksanakan

aktivitas normal sehari-hari dan menyelesaikan proses merger secara tepat waktu, yaitu: IPO telah merumuskan strategi implementasi merger yang membedakan antara komponen vital yang perlu segera dilakukan dan komponen non-vital yang dapat ditunda kemudian. b. Menjaga terhadap kemungkinan terganggunya kelancaran proses akibat faktor ketergantungan (dependency), yaitu: IPO menerapkan fungsi manajemen program untuk mengidentifikasi dan memonitor faktor

57

Lani Dharmasetya dan Vonny Sulaimin, Op.cit, hal 24-29.

58

Hasil wawacancara dengan Asisiten Manager Bidang Legal, Bapak Jon Bert pada CIMB Niaga, tanggal 7 Oktober 2010.


ketergantungan yang kritikal serta penyelesaian permasalahan yang diperlukan. c. Memastikan berlangsungnya proses alih-pengetahuan sesuai jadwal, yaitu: IPO telah mengembangkan program pelatihan yang komprehensif. d. Pengambilan keputusan tepat-waktu untuk menghindari penundaan, yaitu: IPO telah menyusun agenda proyek untuk prosesproses kritikal sehingga ISC dapat membuat keputusan yang diperlukan pada saat diperlukan. e. Komunikasi yang efektif, yaitu: Menggunakan jalur komunikasi terpadu untuk teamteam ITF, komunikasi antara manajemen puncak dan unit bisnis serta cabang, dan portal intranet Neptune. f. Pra-perencanaan serta pembentukan team: Team-team ITF beserta personilnya dibentuk di kedua organisasi dalam pelaksanaan transaksi merger untuk menangani masalah-masalah terkait dengan masing-masing bidang fungsional maupun operasional yang utama. Team-team ITF antarorganisasi mulai bekerja segera setelah pengumuman transaksi merger. g. Integrasi sekitar 655 kantor cabang yang tersebar di wilayah geografis yang luas, yang semakin dipersulit karena adanya perbedaan besar dalam infrastruktur cabang antara Bank Niaga dan Bank Lippo, yaitu: IPO telah meningkatkan upaya yang dilakukan dalam perencanaan dan pelaksanaan integrasi jaringan kantor cabang. h. Peningkatan kapasitas (sistem, jalur distribusi, operasional) hampir dua kali lipat akibat penggabungan dua bank yang berukuran sama, yaitu: IPO melakukan perencanaan, pengukuran dan pengujian yang ekstensif untuk


memastikan kelancaran proses cut-over pada SPD1 (Single Platform Day – One). Merger ini membentuk bank keenam terbesar di Indonesia berdasarkan asset berdasarkan Surat Keputusan Gubernur BI Nomor 10/ 66 /KEP.GBI/ 2008 Tanggal 15 Oktober 2008, sehingga dikeluarkanlah Surat BI Nomor 10/ 1091/ DPIP/ Prz perihal pemberian izin penggabungan usaha (merger), serta Surat MenkumHam AHU-009427. AH. 01.09 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008 perihal

penerimaan

pemberitahuan

penggabungan

perseroan.

Perpaduan

keunggulan kedua bank menciptakan sebuah bank yang lebih baik dan bersaing serta tumbuh di tengah makin ketatnya persaingan sektor perbankan Indonesia. B. Perlindungan Hukum Terhadap Kepentingan Para Pihak Pada umumnya penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan merupakan urusan pribadi masing-masing perseroan yang melakukan penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan, walaupun demikian Undang-undang Peseroan Terbatas

memberikan

batasan-batasan

dalam

rangka

pelaksanaan

kegiatan

penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perseroan terbatas. Pasal 104 Undang-undang

Perseroan

Terbatas

menyatakan

bahwa

perbuatan

hukum

penggabungan, peleburan maupun pengambilalihan perseroan terbatas harus memperhatikan: 59 a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan, b. kepentingan

masyarakat

dan

persaingan

sehat

dalam

melakukan usaha.

59

Gunawan Widjaja, Merger Dalam Perspektif Monopoli, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hal 55


Dengan adanya tindakan merger dan akuisisi, ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Karena

itu, adalah

menjadi tugas sektor hukum untuk menjaga keadilan/kesebandingan, dengan melindungi pihak yang lemah tersebut. Adapun pihak lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi merger tersebut antara lain mereka yang lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi. 60 1. Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Struktural Dalam hal ini dimaksudkan bahwa kedudukan pihak tersebut dalam struktur pembagian wewenang dari suatu perusahaan sangat lemah dibandingkan dengan kedudukan pihak lainnya. Sebagai contoh, menurut sistem hukum positif kita, dari segi Corporate Law, kedudukan pihak lain seperti pemegang saham, direktur atau komisaris. Para pekerja sama sekali dilibatkan dalam hal penentuan policy maupun operasional perusahaan. Para pekerja dalam perusahaan yang akan merger merupakan salah satu pihak yang mesti sangat diperhatikan dan dipertimbangkan sebelum merger dilakukan. Beberapa hal yang harus diperhatikan sehubungan dengan para pekerja ini dalam hubungan dengan merger adalah sebagai berikut : 1. Prinsip-prinsip umum mengenai kebijaksanaan kesejahteraan sosial yang akan diterapkan setelah merger 2. Waktu yang pantas untuk berkonsultasi dengan organisasi pekerja 3. Cara dan saat untuk menginformasikan merger kepada pekerja

60

Munir Fuady, Hukum Tentang Merger, PT Citra Aditya Bakti , Bandung, 1999, hal 127-

135.


4. Cara-cara untuk mencegah atau setidak-tidaknya mengeliminir kemungkinan kerugian materiil kepada pihak pekerja, termasuk memberikan kompensasi yang bersifat materil 5. Aktivitas khusus dari organisasi pekerja dalam perusahaan 6. Suatu garansi terhadap keamanan dan ketersediaan pekerjaan setelah merger. Dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian pekerja diputuskan untuk di PHK. Pihak pekerja menurut sistem hukum kita hampir-hampir tidak punya upaya hukum apapun menolak PHK tersebut. Karena itu, asalkan PHK tersebut dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka PHK tersebut sudah sah. Namun dalam pelaksanaan merger yang dilakukan oleh CIMB Niaga tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan kerja dan oleh karenanya tidak akan memberikan paket pesangon, namun tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mengenai kompensasi dalam hal ada karyawan yang ingin mengundurkan diri, dengan sebelumnya meminta untuk menandatangani surat pengunduran diri bagi pihak karyawan yang tidak ingin bergabung, yang dibuat sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan. 61 Sungguhpun Undang-undang tentang Perseroan Terbatas mengisyaratkan perlindungan terhadap pihak karyawan perusahaan, disamping perlindungan pihakpihak lainnya, dalam hal terjadinya merger, akuisisi dan konsolidasi. Untuk hal tersebut, Pasal 104 dari Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas selengkapnya berbunyi :

61



Perbuatan hukum penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan perseroan harus memperhatikan : a. Kepentingan perseroan, pemegang saham minoritas dan karyawan perseroan b. Kepentingan masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha Penggabungan, peleburan dan pengambilalihan perseroan tidak mengurangi hak pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar. Dan bagi pihak CIMB, pelaksanaan merger memiliki akibat yang mana seluruh karyawan Lippo Bank menjadi karyawan CIMB Niaga dan masa kerjanya secara tidak terputus. Selain itu, nilai upah dan manfaat yang diterima karyawan akan tetap sama seperti sebelum penggabungan, hingga diselesaikannya proses dan tahapan harmonisasi yang tergetkan pada bulan Desember 2008 dan untuk diimplementasikan pada tanggal 1-1-2009 (satu Januari duaribu sembilan), yang mana jumlahnya tidak akan lebih rendah dari keseluruhan upah dan manfaat yang diterima karyawan CIMB Niaga dan Lippo Bank sebelum penggabungan. 62 Benar ada peraturan di negara tertentu yang mensyaratkan beralihnya setiap kontrak kerja atas atau kesepakatan kerja bersama dari perusahaan yang dilebur kepada perusahaan yang melakukan merger by the operation of law (demi hukum). Dua hal tersebut berlaku secara otomatis, sungguhpun tidak disebut-sebut dalam perjanjian merger dan akuisisi. Di Indonesia kita belum mempunyai aturan seperti itu. Bahkan ketentuan perburuhan kita memperbolehkan pemutusan hubungan kerja terhadap para pekerja, asal dilakukan dengan prosedur dan syarat-syarat yang sesuai

62



dengan hukum yang berlaku. Alasannya bisa saja misalnya untuk meningkatkan efisiensi perusahaan. Selain itu, juga benar di negara-negara tertentu diperkenankan partisipasi serikat kerja di perusahaan yang bersangkutan dalam

proses merger dan akuisisi.

Dan itu sudah selangkah lebih maju. Namun demikian, keputusan akhir tentu tetap berada pada pihak pemegang saham, sebagai pemegang kekuasaan tertinggi 2. Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Finansial Ada juga pihak tertentu yang sebenarnya dalam struktur kedudukannya kuat secara yuridis, misalnya para pemegang saham. Tetapi karena ikatan finansial yang lemah antara yang bersangkutan dengan perusahaan, misalnya karena sahamnya minoritas, maka konsekuensinya posisi yang bersangkutan juga akhirnya menjadi lemah. Dalam hal ini kembali sektor hukum dimintakan perannya untuk menjaga keadilan dan kesebandingan hukum dengan memberi perlindungan kepada pemegang saham minoritas sampai batas-batas tertentu. Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, di samping perlindungan pihak-pihak lainnya seperti pihak karyawan perusahaan. Dalam merger Code Belanda misalnya, bahkan di dalamnya diatur tiga pokok permasalahan sebagai berikut : Bab I

: Mengatur tentang perlindungan pemegang saham (berlaku khusus untuk penawaran umu m saham)

Bab II : Mengatur perusahaan

tentang yang

perlindungan mempunyai

karyawan.

minimal

100

Bahkan

untuk

(seratus)

orang

karyawan, usaha untuk mer ger haruslah berkonsultasi dengan trade union


Bab III : Mengatur tentang infor masi (tentang mer ger) yang diperlukan oleh Menteri Ekonomi di sana. Sistem

pengaturan

Undang-Undang

No.

4

Tahun

1971,

yang

mengubah Pasal 54 KUHD, memberlakukan prinsip one share one vote, suatu prinsip yang menempatkan pihak pemegang saham minoritas sebagai pihak yang rawan eksploitasi. Hanya dalam hal-hal tertentu saja, yakni dala m hal-hal yang ter masuk ke dalam dangerous area, diberikan perhatian khusus oleh

hukum

untuk

melindungi

pihak

pemegang

saham

minor itas.

Perlindungan pemegang saham minoritas dalam hal seperti ini dilakukan dengan memper kenalkan prinsip

special vote, yang operasionalisasinya

minimal dilakukan dengan dua cara sebagai berikut : (1)

Prinsip Silent Majority Dalam hal ini pemegang saham mayoritas diwajibkan abstain dalam voting. Salah satu versi dari prinsip silent majority ini adalah “sistem pemilihan berlapis”, yang misalnya diper kenalkan oleh Keputusan Ketua Bapepa m No. Kep-01/PM/1993, tanggal 29 Januari 1993, yang telah diganti dengan Peraturan Bapepam No. 04/PM/1994, tanggal Prinsip

pemilihan

berlapis

ini

7 Januari 1994.

dioperasionalisasikan

dengan

cara

pelaksanaan dua kali voting. Pada voting pertama hanya pemegang saham tidak berbenturan kepentingan/pemegang saham minoritas yang boleh

melakukan

voting,

sementara

pemegang

yang

berbenturan

kepentingan/pemegang saham mayoritas hanya boleh meneruskan rapat jika

keputusan

kepentingan/pemegang

pemegang saham

saham minor itas

tidak menerima

berbenturan usulan

yang


bersangkutan yaitu usulan untuk melakukan transaksi yang berbenturan kepentingan. Contoh dari transaksi yang berbenturan kepentingan adalah apa yang populer dengan istilah “akuisisi internal”.

(2)

Prinsip Super Majority Dalam hal ini voting yang dilakukan dalam Rapat Umu m Pemegang Saham mensyaratkan lebih dari sekadar simple majority (51%) untuk dapat memenangkan voting. Misalnya pemberlakuan prinsip super majority ini mensyaratkan voting dua pertiga suara, 75%, bahkan persentasenya bisa lebih dari itu. Keputusan dari rapat tidak dapat diambil jika suara yang setuju kurang dari jumlah persentase tersebut. Dalam praktek, Anggaran dasar Perseroan Terbatas yang standar umu mnya memberlakukan prinsip super majority dalam hal-hal tertentu yang mungkin menjadi krusial bagi seluruh pemegang saham, ter masuk yang minoritas.

Undang-Undang tentang Perser oan Terbatas

member lakukan prinsip super majority, baik terhadap hal-hal yang ditentukan sendiri dalam anggaran dasar perseroan (Pasal 74 ayat (2)), ataupun terhadap kegiatan-kegiatan yang telah ditentukan oleh undang-undang, misalnya jika perseroan

sendir i

melakukan perubahan

anggaran dasar (Pasal 75), mer ger, akuisisi, konsolidasi, kepailitan, likuidasi (Pasal 76), atau pembelian kembali saham (Pasal 31). Di samping perlindungan pemegang saham minoritas dalam hubungan dengan pranata mer ger dan akuisisi, yaitu berupa pember lakuan prinsip special vote dan prinsip super majority, masih ada usaha-usaha lain dala m ilmu huku m perusahaan untuk melindungi pemegang saham minoritas,


misalnya apa yang disebut dengan hak appraisal, derivative suit, fair dealing, dan sebagainya. Pada CIMB Niaga, dilakukan penerapan appraisal right, yaitu adalah hak dari pemegang saham minoritas yang tidak setuju ter hadap mer ger (tetapi dia kalah suara) atau terhadap tindakan-tindakan korporat lainnya, untuk menjual saham yang dipegangnya itu kepada perusahaan yang bersangkutan, di mana pihak perusahaan yang mengisukan saham tersebut wajib membeli kembali saham-sahamnya itu dengan harga yang pantas. Dalam pengaplikasiannya, pihak CIMB menghitung nilai konversi saha m Lippo Bank dengan hasil penilaian atas nilai pasar yang wajar yang dibuat oleh penilai independen. 63 Hal tersebut sesuai dengan Undang-undang tentang Perseroan Terbatas yang memberikan hak kepada pemegang saham minoritas untuk menjual sahamnya dengan harga yang wajar jika terjadi mer ger, akuisisi dan konsolidasi (Pasal 104 ayat (2) jo. Pasal 55 ayat (1)). Di samping itu, pemegang saham minor itas dapat juga mengajukan ke pengadilan pihak perseroan (Pasal 54 ayat (2)), anggota dir eksi (Pasal 85 ayat (3)), dan komisaris (Pasal 98 ayat (1)), atau meminta pengadilan untuk melakukan pemeriksaan ke dalam perseroan (Pasal 110, 111 dan 112). 3. Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Lokalisasi Ada juga para pihak yang tersangkut dengan perusahaan tetapi mempunyai kedudukan yang lemah secara lokalisasi. Maksudnya, pihak tersebut berada jauh dari perusahaan atau bahkan orang luar perusahaan itu sendiri, tetapi mempunyai hubungan dengan perusahaan. Hubungan tersebut dapat berupa : 63



(1)

Hubungan Kontraktual, misalnya antara kreditur dengan perusahaan yang bersangkutan.

(2)

Hubungan non kontraktual, misalnya dengan si tersaing secara tidak fair. Jadi, kreditur merupakan salah satu dangerous party yang mesti

selalu waspada jika suatu perusahaan melakukan mer ger dan akuisisi. Akan lebih aman bagi kr editur dari suatu perusahaan publik,

mengingat adanya

kewajiban melaporkan kepada Bapepam dan mengu mu mkan kepada publik terhadap transaksi-transaksi spesial seperti merger dan akuisisi ini. Karena itu pula, demi melindungi semua pihak, terutama pihak kreditur, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa seberapa dapat membuat pengu muman kepada publik jika akan dilakukan mer ger dan akuisisi, dan CIMB Niaga telah melakukan pengu muman terlebih dahulu

melalui

surat

kabar

dan

penempatan

pamflet

yang

terletak

dipersimpangan jalan Jamin Ginting. 64 Kruisalnya kedudukan pihak kreditur, karena dengan mer ger da n akuisisi antara lain dapat terjadi dua hal sebagai berikut : (1) Peralihan Aset Jika terjadi peralihan aset perusahaan yang melakukan mer ger, yang dalam hal mempunyai kedudukan sebagai debitur, maka hutangnya kepada debitur dapat menjadi hutang tanpa dukungan aset yang merupakan jaminan pelunasan hutang. (2) Non Eksistensi Legal Entity

64



Jika ekistensi dari debitur justru bubar setelah melakukan mer ger, lalu siapa yang harus bertanggung jawab terhadap hutang-hutangnya kepada kr editur? Dalam hal peralihan aset karena mer ger dan akuisisi, upaya hukum bagi kr editur hanya ada terhadap special case saja. Upaya hukum tersebut dapat berupa : (a) Actio Pauliana Jika debitur melakukan pengalihan aset untuk mengelak pembayaran hutang-hutangnya, maka jika terpenuhi syarat-syarat tertentu seperti tersebut dalam Pasal 1341 KUHPerdata, pengalihan aset tersebut dapat dibatalkan lewat konstruksi hukum yang populer dengan sebutan actio pauliana.

Transaksi mer ger dapat

dipandang sebagai transaksi objek pranata actio pauliana, kar ena dengan mer ger ada aset perusahaan yang beralih. Sedangkan dengan transaksi akuisisi, saham yang dialihka n tersebut merupakan asetnya pihak

pemegang

saham,

karena

itu

actio

pauliana

dapat

diberlakukan. (b) Negative Convenant Jika ada Negative Convenant dalam perjanjian kr edit yang melarang atau harus minta izin kreditur jika aset ingin dialihkan. Dalam hal ini pun, jika dilanggar oleh debitur, hanya menyebabkan debitur default ter hadap perjanjian kr edit yang bersangkutan. Jadi tidak sampai batalnya transaksi pengalihan aset,

yang

kemungkinan telah sah dilakukan oleh debitur dengan pihak ketiga. Kecuali pihak ketiga beritikad tidak baik

untuk itu.


Jika sebagai akibat dari mer ger, para debitur kemudian membubar kan diri, berbagai kemungkinan dapat terjadi ter hadap kedudukan kr editurnya, yaitu sebagai berikut : (a) Perusahaan yang masih exist akan menanggung hutang-hutang lewat konstruksi hukum novasi vide Pasal 1417 KUHPer data. Ini tentunya dapat dilakukan jika : (i)

ada izin dari kr editur,

(ii)

didisclose hutang tersebut kepada calon debitur baru,

(iii)

calon debitur baru “mengasumsi” (menerima) pengalihan tanggung jawab hukum yang bersangkutan.

(b) Jika pihak debitur perusahaan yang telah lenyap tidak aware akan adanya hutang tersebut sehingga tidak didisclose,

maka

kemungkinan yang terjadi adalah sebagai berikut : (i)

Di

negara-negara

Common

Law,

dir ektur

pribadi

bertanggung jawab, karena dia telah melakukan terhadap fiduciary duty (duty of Care)

akan breach

terhadap

perusahaannya. Undang-undang tentang Perseroan Terbatas juga mengintrodusir semacam direksi (Pasal 85 ayat (1))

tugas fiduciar y terhadap dan terhadap komisaris (Pasal

98 ayat (1)). (ii)

Ada negara-negara yang langsung membebankan tanggung jawab atas hutang tersebut by the operation

of law (demi

hukum) kepada perusahaan yang exist setelah mer ger. Hal yang demikian juga dianut oleh Undang-undang tentang Perseroan Terbatas lewat

Pasal 107 ayat (3a).


(iii)

Seperti yang berlaku di Indonesia, jika direkturnya tida k dalam keadaan “lalai” atau mendisclosenya, maka tidak ada ketentuan huku m yang membebankan tanggung jawab hutang tersebut

kepada

pihak

tertentu.

Sehingga,

hal tersebut

menjadi tanggung jawab kr editur sendiri. (iv)

Seperti yang berlaku di Indonesia, jika direkturnya dianggap dalam keadaan “lalai”, sehingga tidak mendisclose hutang kepada

pihak

yang

melakukan

“keteledoran” direktur sendiri,

mer ger

merupakan

maka dalam hal ini direktur

sendirilah secara pribadi yang bertanggung jawab. Satu dan lain hal dikar enakan direktur telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum, yang seharsunya selaku direktur tidak boleh dilakukannya. Contoh lain dari pihak yang kedudukannya krusial secara lokalisasi tetapi hanya mempunyai hubungan non kontraktural terhadap perusahaan yang melakukan mer ger, adalah pihak yang tersaing secara curang. Memang sering dipersoalkan di mana-mana, bahwa dengan mer ger, dapat berarti pangsa pasar semakin bertambah besar dan/atau mata rantai produksi semakin panjang (dari hulu ke hilir). Ini akan menyebabkan timbulnya praktek bisnis tidak sehat dan tidak fair terhadap si tersaing, yang sering disebut dengan “persaingan curang”. Konsekuensinya, pasar tidak akan berfungsi dengan baik. Di beberapa negara, sektor huku m dalam kasus persaingan curang karena mer ger tersebut akan turut ikut campur, yakni dengan cara melarang mer ger yang mengakibatkan penguasaan pangsa pasar secara berlebihan, karena dalam hal ini telah menjadi monopoli yang illegal. Sementara mer ger


yang tidak menyebabkan monopoli, tidak dilarang oleh hukum. UndangUndang tentang Perseroan Terbatas dengan tegas melarang mer ger akuisisi dan konsolidasi yang mer ugika n kepentingan perseroan, pemegang saha m minor itas, para karyawan, kepentingan masyarakat dan persaingan sehat (Pasal 104 ayat (1)). C. Pembagian Kewenangan Setelah Penggabungan Berdasarkan ensiklopedia ekonomi, merger dikatakan sebagai kombinasi dua perusahaaan, yang umumnya melalui pertukaran saham dan penggabungan dua atau lebih perusahaan sejenis atau lebih menjadi perusahaan tunggal melalui cara yang sedemikian rupa, sehingga yang satu menyerap atau menampung lainnya. 65 Dalam melakukan merger akan diadakan proses integrasi atau proses harmonisasi dari kedua belah pihak melalui pembagian tugas dan wewenang dan tanggungjawab beserta haknya. Dalam pembagian kewenangan haruslah memandang kepentingan-kepentingan para pihak, baik para pemegang saham, karyawan, kreditur, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam menentukan kepengurusan haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan untuk kemudian dimintakan uji kelayakannya (fit and pofer test) kepada Bank Indonesia, begitupun dalam pemutusan Direksi dan Komisaris harus juga menjalani program yang sama dengan kriteria tertentu. Pada CIMB proses integrasi dari divisi-divisi yang ada akan berlangsung menurut suatu urutan prioritas yang didasarkan kepada fungsi divisi yang bersangkutan, kompleksitas proses integrasi, dan faktor ketergantungan kepada divisi-divisi lain melalui perpaduan karyawan dari kedua belah pihak yaitu Ex Niaga dan Ex Lippo.

65

Agus Budianto, Merger Bank Di Indonesia Beserta Akibat-Akibat Hukumnnya, Ghalia Indonesia, Bogor Selatan, 2004, hal 88.


Gambaran struktur organisasi pada CIMB Niaga. Komite pemantau Resiko

Dewan Komisaris

Komite Audit

Preside Direktur

Komite Remunerasi & Nominasi

Internal Audit

Direktur Perbankan bisnis

Direktur Perbankan ritel

Kredit Individu Pengelolaan dana pihak ketiga & investigasi nasabah individu (consumer liabilities & wealth management) Kredit tanpa agunan & kartu kredit & merchant bisnis Jaringan perbankan alternatif Telesales

*)

Usaha ritel dan usaha kecil Usaha mikro * termasuk program paket pinjaman / lending program

Wakil Presiden direktur

Direktur Perbankan Korporasi

Pembayaran terstruktur (structured finance) Penasehat keuangan dan Sindikasi Pembiayaan proyek Pinjaman bilateral

Direktur Treasury

Perdagangan antar pasar uang (cross market trading) Pasar uang money market) Manajemen aktiva / pasiva (asset & liabilities management, termasuk syariah) Penjualan global Produk terstruktur Pasar modal Lembaga Keuangan & Perbankan Internasional

Direktur Kredit dan Pengendalian resiko

*)

Direktur Teknologi Informasi dan operasi

Proses Persetujuan kredit * Manajemen Resiko * segmen individu, ritel, bisnis dan korporasi termasuk syariah

Direktur Keuangan dan perencanaan

Teknologi informasi dan sistem Operasi Kebijakan dan kontrol Prosedur operasional

Direktur Perbankan Ritel

Manajemen sumber daya manusia Manajemen pelatihan Kepatuhan

Laporan keuangan Dukungan keuangan Makro ekonomi & penelitian Strategi dan perencanaan Manajemen anggaran dan biaya Sistem informasi manajemen dan kinerja manajemen Administrasi umum dan pembelian

Wakil Presiden Direktur - grup penjualan dan Distribusi - grup transaksi dan perbankan - Grup Penyelesaian kredit bermasalah - grup hukum sekertaris, Korporat komunikasi komunikasi - grup Perbankan syariah Grup privste

Manajemen Tingkat Regional

Struktur organisasi tersebut dibuat untuk memastikan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang jelas dan pertanggungjawaban atas hasil kerja organisasi. Pada CIMB Niaga pengaturan mengenai tugas dan kewenangan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut: 1. Dewan komisaris wajib memastikan terselenggaranya pelaksanaa Good Coorperate Goverments dalam setiap kegiatan usaha bank pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi yang setidaknya diwujudkan dalam: a. pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi b. kelengakapan dan pelaksanaan tugas Komite-komite dan satuan kerja yang menjalankan fungsi pengendalian intern bank


c. penerapan fungsi kepatuhan, auditor intern dan auditor ekstern d. penerapan manajemen risiko, termasuk sistem pengendalian intern e. penyediaan dana kepada pihak terkait danpenyediaan dana besar f. rencana strategis bank g. transparansi kondisi keuangan dan non keuangan bank 2. Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis bank 3. Dewan Komisaris dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional bank, kecuali; a. penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang Batas Maksimum Pemberian Kredit Bank Umum; b. hal-hal lain yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar Bank atau peraturan perundangan yang berlaku. 4. Pengambilan keputusan oleh Dewan Komisaris merupakan bagian dari tugas pengawasan oleh Dewan Komisaris sehingga tidak meniadakan tanggungjawab Direksi atas pelaksanaan kepengurusan bank. 5. Dewan Komisaris wajib memastikan bahwa Direksi telah menindaklanjuti temuan audit intern audit dan rekomendasi dari satuan kerja audit intern bank, auditor ekstern, hasil pengawasan oleh Bank Indonesia dan atau hasil pengawasan otoritas lain. 6. Dewan Komisaris wajib memberitahukan kepada Bank Indonesia

paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak ditemukannya: a. pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan; dan


b. keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha bank 7. Dewan Komisaris wajib membentuk paling kurang: a. Komite Audit b. Komiete Pemantau Resiko c. Komite Remunerasi dan Nominasi dan memastikan Komite telah melaksanakan tugas secara efektif 8. Pengangkatan anggota Komite sebagaimana dimaksud pada butir (7) dilakukan oleh Direksi berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris. Selain daripada tugas yang tercakup tersebut Komisaris juga memperoleh kewenangan, antara lain: 1. Dalam melaksanakan tugasnya Dewan Komisaris berhak meminta bantuan tenaga ahli dalam jangka waktu terbatas 2. Dewan Komisaris berdasarkan keputusan Rapat Dewan Komisaris berhak memberhentikan untuk sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Pasal 106 ayat (1) UUPT, yaitu anggota Direksi dapat diberhentikan untuk sementara oleh Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya. Untuk selanjutnya, mengacu pada Pasal 106 ayat (4), yaitu: dalam jangka waktu paling lambat 30 hari setelah tanggal pemberhentian sementara harus diselenggarakan RUPS, dan sesuai Pasal 106 ayat (6) bahwa RUPS mencabut atau menguatkan keputusan pemberhentian sementara tersebut. 3. Dalam hal Dewan Komisaris melakukan tindakan pengurusan bank dalam keadaan tertentu dan untuk jangka waktu tertentu, berlaku ketentuan Pasal 118 (2) UUPT yaitu: Dewan Komisaris dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu


tertentu melakukan tindakan pengurusan, berlaku semua ketentuan mengenai hak, wewenang, dan kewajiban Direksi terhadap bank dan pihak ketiga. 4. Dalam hal hanya ada seorang anggota Dewan Komisaris karena anggota lainnya berhalangan, segala tugas dan wewenang yang diberikan kepada Presiden Komisaris atau anggota Dewan Komisaris laiinya dalam Anggaran Dasar berlaku pula baginya. 5. Sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar Perusahaan pasal 15.3, bahwa tindakan Direksi yang tersebut pada butir (i) dan (ii) dibawah ini yang mempunyai nilai melebihi suatu jumlah yang ditetapkan dalam kebijakan bank yang dari waktu ke waktu wajib disetujui oleh Dewan Komisaris, sebagai berikut: (i)

Tindakan diluar kegiatan pokok./inti bank sebagai lembaga keuangan perbankan, yaitu: a. Membeli atau dengan cara lainnya memperoleh/mendapatkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah/dan atau bangunan); b. Menjual atau dengan cara lainnya memindahkan barang tidak bergerak (termasuk hak atas tanah/dan atau bangunan); c. Mengambil bagian atau ikut serta atau melepaskan hak baik sebagian atau seluruhnya dalam suatu bank atau badan lain termasuk tetapi tidak terbatas untuk mendirikan perusahaan baru atau membubarkan Anak Perusahaan.

(ii)

Tindakan kegiatan usaha bank sebagai lembaga keuangan perbankan yang bukan merupaka tindakan sehari-hari dengan pertimbangan antara lain frekuensi yang tinggi, cenderung bersifat rutin, dan jumlah transaksi diatas nominal tertentu, yaitu: a. Meminjam uang atau menerbitkan surat utang yang tidak termasuk dalam kegiatan usaha sehari-hari bank


b. Melakukan hapus buku dan atau hapus tagih c. Melakukan penyertaan modal sementara dan/ atau pembelian aset debitur dalam rangka tindakan penyelamatan kredit 6. Dewan Komisaris berwewnang untuk menyetujui beberapa kebijakan bank, mengacu pada ketetapan otoritas yang berwenang 7. Dewan Komisaris berwenang dan bertanggung jawab dalam manajemen resiko bank.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1.

Pelaksanaan proses merger yang dilakukan oleh Bank Niaga dan Lippo Bank terlebih dahulu diawali dengan membuat rancangan penggabungan yang dibuat bersama oleh Direksi dari masing-masing perusahaan yang akan melakukan merger. Dimana dalam rancangan tersebut harus memuat : Nama-nama perusahaan yang akan melakukan merger, alasan diadakannya merger, tata cara pengaturan saham, rancangan perubahan Anggaran Dasar Perusahaan, dan neraca perhitungan laba rugi yang meliputi tiga tahun buku terakhir dari semua perseroan yang akan melakukan merger. Yang mana rancangan tersebut dibicarakan kembali dan harus mendapat persetujuan dalam Rapat Umum Pemegang Saham dan kemudian disetujui kembali pada Rapat Umum Pemgang Saham Luar Biasa tanggal 18 Juli 2008 berdasarkan metode kepemilikan (pooling of interest). Dalam proses penggabungannya CIMB Niaga telah mendapatkan Pernyataan Pendaftaraan dalam rangka penggabungan kepada Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepamd & LK), tertanggal 30-6-2008 (tigapuluh juni duaribu delapan) nomor : S-4217/BL/2008, Surat Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 10/ 66/ KEP. GBI/ 2008 Tanggal 15 Oktober 2008 yang disusul dengan keluarnya Surat Bank Indonesia Nomor 10/ 1091/ DPIP/ Prz,


dan Surat MenkumHam AHU-009427. AH. 01. 09 Tahun 2008 Tanggal 22 Oktober 2008.


2.

Dengan adanya tindakan merger dan akuisisi, ada pihak-pihak tertentu yang tergolong lemah/kecil yang kedudukannya menjadi riskan. Karena itu,

adalah

menjadi

tugas

keadilan/kesebandingan, dengan

sektor

hukum

melindungi

untuk

menjaga

pihak yang lemah

tersebut. Adapun pihak lemah yang kedudukannya krusial jika terjadi merger tersebut antara lain mereka yang lemah secara struktural, finansial dan lokalisasi. Perlindungan hukum bagi para pihak yang terjadi di dalam proses merger yang dilakukan oleh CIMB Niaga adalah: a.

Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Struktural: Dalam kasus-kasus merger dan akuisisi, seringkali dengan alasan peningkatan efisiensi dan perampingan usaha, setelah merger dan akuisisi sebagian pekerja diputuskan untuk di PHK. Dalam pelaksanaan merger yang dilakukan oleh CIMB Niaga tidak bermaksud untuk melakukan pemutusan kerja dan oleh karenanya tidak

akan

memberikan

paket

pesangon,

namun

tetap

memperhatikan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan mengenai kompensasi dalam hal ada karyawan yang ingin mengundurkan

diri,

dengan

sebelumnya

meminta

untuk

menandatangani surat pengunduran diri bagi pihak karyawan yang tidak ingin bergabung, yang dibuat sama dengan Tanggal Efektif Penggabungan. b. Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Finansial: Perlindungan terhadap pemegang saham, terutama pemegang saham minoritas sangat penting dalam hukum merger, di samping


perlindungan

pihak-pihak

perusahaan.

Dalam

lainnya

seperti

pengaplikasiannya,

pihak pihak

karyawan CIMB

menghitung nilai konversi saham Lippo Bank dengan hasil penilaian atas nilai pasar yang wajar yang dibuat oleh penilai independen. c. Perlindungan Pihak Yang Lemah Secara Lokalisasi: Karena itu pula, demi melindungi semua pihak, terutama pihak kreditur, mestinya terhadap perusahaan non publik pun melakukan hal yang sama, berupa seberapa dapat membuat pengumuman kepada publik jika akan dilakukan merger dan akuisisi, dan CIMB Niaga telah melakukan pengumuman terlebih dahulu melalui surat kabar dan penempatan pamflet yang terletak dipersimpangan jalan Jamin Ginting. 3. Dalam melakukan merger akan diadakan proses integrasi atau proses harmonisasi dari kedua belah pihak melalui pembagian tugas dan wewenang dan tanggungjawab beserta haknya. Dalam pembagian kewenangan haruslah memandang kepentingan-kepentingan para pihak, baik para pemegang saham, karyawan, kreditur, dan pihak-pihak lain yang terkait. Dalam menentukan kepengurusan haruslah melalui Rapat Umum Pemegang Saham, dan untuk kemudian dimintakan uji kelayakannya (fit and pofer test) kepada Bank Indonesia, begitupun dalam pemutusan Direksi dan Komisaris harus juga menjalani program yang sama dengan kriteria tertentu. Pada CIMB proses integrasi dari divisi-divisi yang ada akan berlangsung menurut suatu urutan prioritas yang didasarkan kepada fungsi divisi yang bersangkutan,


kompleksitas proses integrasi, dan faktor ketergantungan kepada divisi-divisi lain melalui perpaduan karyawan dari kedua belah pihak yaitu Ex Niaga dan Ex Lippo.

B.

Saran

Dengan adanya perkembangan perekonomian yang semakin maju, yang di dukung dengan banyaknya jenis permintaan akan kebutuhan masyarakat, maka diperlukan perhatian dari pemerintah dan para pelaku usaha untuk mengefisiensikan cara, guna memperoleh laba yang lebih besar, yang mana akan berujung pada penambahan devisa negara. Menilik pada perkembangan perekonomian, bank sebagai lembaga keuangan yang berfungsi menyimpa dan mnyalurkan dana dalam masyarakat, membutuhkan kepercayaan yang tinggi dari masyarakatnya itu sendiri, maka dihimbau bagi dunia perbankan untuk melakukan penggabungan usaha (merger), konsolidasi, dan akuisisi sehingga didapatkan kesatuan usaha yang kokoh. Hal ini didukung dengan keluarnya Peraturan Bank Indonesia Tentang Kepemilikan Tunggal. Dalam pelaksanaan ini sebaiknya pemerintah lebih benar-benar meninjau proses penggabungan usaha, terkhusus pada perbankan untuk menjamin adanya perlindungan terhadap para pihak yang terkait, seperti pemegang saham minoritas dan jaminan pekerjaan bagi para karyawan agar tidak menimbulkan pengangguran dan berkurangnya kepercayaan masyarakat guna meningkatkan hajat hidup orangbanyak.


BAB III TINJAUAN UMUM MENGENAI MERGER. Istilah merger itu sendiri berasal dari bahasa Inggris, yaitu merger, yang berarti

Recommend Documents