BAB II KERANGKA TEORI. Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum,

BAB II KERANGKA TEORI

2.1

Pelayanan Publik Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum,

masyarakat, negara. Kata “public” sebenarnya sudah diterima menjadi Bahasa Indonesia Baku menjadi “Publik” yang berarti umum, orang banyak dan ramai. Padanan yang tepat digunakan adalah praja yang sebenarnya bermakna rakyat sehingga lahir istilah pamong praja yang berrati pemerintah yang melayani kepentingan seluruh rakyat. Menurut Sinambela, dkk (2006:45). Publik adalah sejumlah manusia yang memiliki kebersamaan berpikir, perasaan, harapan, sikap dan tindakan yang benar dan baik berdasarkan nilai-nilai norma yang merasa memiliki. Oleh karena itu, dapat diartikan bahwa pelayanan publik sebagai setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Pelayanan publik diartikan sebagai pemberian layanan (melayani) keperluan orang atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. Menurut Kepmenpan No. 63/KEP/M.PAN/7/2003, publik adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan

24

Universitas Sumatera Utara

peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) dengan tujuan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ada empat indikator pelayanan publik, yaitu: 1. Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar. 2. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. 3. Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. 4. Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. Empat indikator pelayanan publik di atas merupakan tolak ukur yang dapat dijadikan sebagai gambaran suatu penegasan terhadap penyelesaian suatu urusan yang dipedomani dengan baik oleh aparatur pelayanan yang disebut dengan pelayanan prima (service excellence). Oleh karena itu, standar pelayanan prima ini sedapat mungkin memuaskan masyarakat atau pelanggan.

2.1.1

Variabel dan Prinsip Pelayanan Prima Menurut Boediono dalam buku Pelayanan Prima Perpajakan (2013:11)

mengatakan bahwa untuk mewujudkan pelayanan prima sebagai tolak ukur aparat pelayanan hendaknya memahami variabel pelayanan sebagai berikut: 1. Pemerintah bertugas melayani.

25


2. Masyarakat dilayani oleh masyarakat. 3. Kebijakan yang dijadikan landasan pelayanan publik. 4. Menggunakan sarana pelayanan yang canggih. 5. Sumber daya yang tersedia dikemas dalam bentuk kegiatan pelayanan. 6. Kualitas pelayanan yang memuaskan masyarakat sesuai dengan standar dan asas pelayanan masyarakat. 7. Pelaku yang terlibat dalam pelayanan yaitu pejabat dan masyarakat. Variabel pelayanan prima tersebut tentu dapat diimplementasikan apabila aparatur pelayanan berhasil mendahulukan kepuasan pelanggan sebagai tujuan utama. Di samping itu, cara terbaik dalam mengatasi setiap permasalahan di instansi pemberi jasa layanan adalah dengan cara pemerintah mengeluarkan kebijakan pelayanan umum. Kebijakan untuk mewujudkan pelayanan umum yang terfokus pada kepuasan masyarakat atau pelanggan diformulasikan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam rangka pelaksanaan dari kebijakan di atas aparatur pemerintahan dituntut untuk menguasai berbagai keahlian, baik keahlian manajerial maupun keahlian

keterampilan

teknikal,

serta

kemampuan

kepemimpinan

yang

berorientasi untuk lebih mengutamakan kepentingan masyarakat sebagai kewajiban aparatur pemerintahan itu sendiri. Sebagai penyelenggara pelayanan publik, sudah sepantasnya pemerintah memperbaiki fungsi pelayanan publik dengan berkewajiban melayani warganya untuk memenuhi kebutuhan dasar dalam rangka pelayanan publik, salah satunya dalam mekanisme pasar. Pelayanan dalam pasar yang diberikan oleh aparat pemerintah dapat berupa barang maupun jasa.

26


Bentuk pelayanan yang diberikan oleh aparat pemerintah adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan dan pembangunan dalam pasar.

2.1.2

Hubungan Pelayanan Publik dengan Pasar Peranan pemerintah harus terfokuskan pada upaya meningkatkan

pelayanan kepada masyarakat selain pemberdayaan dan pembangunan. Tugas pokok pemerintahan modern menurut Rasyid (1997: 11) pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat dengan kata lain, ia tidak diadakan untuk melayani dirinya sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan kemampuan dan kreativitasnya demi tercapainya tujuan bersama. Perimbangan utama untuk memberikan kekuasaan kepada mekanisme pasar dalam penyediaan dan pendistribusian kebutuhan masyarakat adalah mekanisme kerjanya sangat efisien. Kekuatan-kekuatan di dalam pasar bekerja dengan sangat efisien karena mereka dirancang oleh profit. Hanya mereka yang bisa bekerja secara efisien akan dapat menikmati profit. Mekanisme kerja pasar yang ditentukan oleh harga sangat berbeda dengan mekanisme kerja birokrasi karena birokrasi bekerja berdasar atas kewenangan dan monopoli. Oleh karena itu, mekanisme birokrasi cenderung tidak efisien. Namun demikian, tidak semua kebutuhan masyarakat dapat disediakan oleh pasar secara efisien. Adakalanya mekanisme pasar secara ekonomis tidak efisien dan secara sosial tidak dapat diterima sebagai sumber pelayanan publik (economic and social market failures). Dalam penyediaan barang-barang kebutuhan umum (public goods and social goods) mekanisme pasar seringkali

27


tidak bekerja secara efisien, karena mekanisme harga tidak bisa bekerja dengan baik atau karena adanya eksternalitas atau karena persyaratan yang dibutuhkan untuk bekerjanya mekanisme pasar tidak terpenuhi.. Kebutuhan manusia yang tidak dapat diperoleh melalui mekanisme pasar antara lain adalah layanan civil yang hanya disediakan oleh pemerintah. layanan civil tersebut diberikan oleh pemerintah atas dasar “civil right” yang dimiliki oleh setiap warga Negara. Dalam situasi seperti ini tentunya menjadi tugas pemerintah untuk mewujudkan pelayanan itu. Dalam hal ini pemerintah adalah lembaga yang memproduksi, mendistribusikan atau memberikan alat pemenuhan kebutuhan rakyat yang berupa pelayanan publik. Dengan demikian secara eksplisit dapat dikatakan bahwa pemberian pelayanan publik merupakan jenis pelayanan yang dimonopoli oleh pemerintah. hal ini dapat dipahami mengingat pelayanan civil merupakan bagian dari fungsi pemerintah yang memberikan pelayanan kepada masyarakat. Sebagai fungsi pemerintah maka pelayanan publik tidak hanya semata bersifat “profit orientied” tetapi lebih beorientasi sosial, yaitu penguatan dan pemberdayaan masyarakat. karena itu penentuan dari proses pelayanan publik tidak bisa dilakukan dengan pendekatan bisnis, tetapi pendekatan yang paling tepat adalah pendekatan sosial (social approach), karena yang paling tahu akan baiknya pelayanan yang diberikan adalah masyarakat. Untuk itu fungsi pemerintah bukan hanya terbatas pada aktivitas pemberian pelayanan kepada masyarakat, tetapi juga harus menjamin bahwa pelayanan yang diberikan kepada masyarakat betul-betul berkualitas. Untuk menentukan pelayanan itu berkualitas atau tidak, dapat diukur melalui indikator pelayanan yang sudah dijelaskan di atas. Dalam mekanisme

28


pasar, pemerintah memiliki wewenang dalam pengelolaan pasar. Pengelolaan pasar ini dilakukan untuk menjaga keseimbangan antara pasar modern dan pasar tradisional dalam penghasilan pedagang, tempat usaha dagang, kenyamanan dan keamanan pasar, serta fasilitas pasar guna mendukung suatu kegiatan dalam pasar melalui pendekatan sosial dan pendekatan bisnis. Akan tetapi, pendekatan yang sering berhasil dalam pasar adalah pendekatan sosial, karena melalui pendekatan ini sektor pasar dapat mengetahui kebutuhan apa saja yang masyarakat butuhkan. Oleh karena itu, untuk mengetahui pengelolaan mekanisme pasar bagaimana yang dikatakan pasar berhasil adalah melalui indikator-indikator pengelolaan pasar yang digunakan sebagai pedoman pemerintah dan masyarakat.

2.1.3 Indikator Pengelolaan Pasar yang Berhasil Menurut Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Mari Elka Pangestu dalam jurnal Penataan Kembali di Kotagede (2007), indikator pengelolaan pasar yang berhasil adalah: 1. Manajemen yang transparan dan profesional Konsekuen dengan peraturan yang ditegakkannya dan tegas dalam menegakkan sanksi jika terjadi pelanggaran. 2. Keamanan Satuan pengamanan pasar bekerja dengan punuh tanggung jawab dan bisa melakukan koordinasi dan kerjasama dengan para penyewa/pedagang. Para penghuni memiliki kesadaran yang tinggi untuk terlihat dalam menjaga keamanan bersama. 3. Sampah

29


Sampah tidak bertebaran di sembarang tempat. Para pedagang membuang sampah pada tempatnya. Tong sampah tersedia di berbagai tempat, sehingga memudahkan bagi pengunjung untuk membuang sampahnya. Pembuangan sampah sementara selalu tidak menumpuk dan tidak membusuk karena selalu diangkut oleh armada pengangkut sampah pembuangan akhir secara berkala. 4. Ketertiban Tercipta ketertiban di dalam pasar. Ini terjadi karena para pedagang telah mematuhi semua aturan main yang ada dan dapat menegakkan disiplin serta bertanggung jawab atas kenyamanan para pengunjung atau pembeli. 5. Pemeliharaan Pemeliharaan bangunan pasar dapat dilakukan oleh pedagang maupun pengelola. Dalam hal ini telah timbul kesadaran yang tinggi dari pedagang untuk membantu managemen pasar memelihara sarana dan prasarana seperti saluran air, ventilasi udara, lantai pasar, kondisi kios dan lain sebagainya. 6. Pasar sebagai sarana/fungsi interaksi sosial Pasar yang merupakan tempat berkumpulnya orang-orang dari berbagai suku di tanah air menjadi sarana yang penting untuk berinteraksi dan berekreasi. Tercipta suasana damai dan harmonis di dalam pasar. 7. Pemeliharaan pelanggan Para penjual memiliki kesadaran tinggi akan pentingnya menjaga agar para pelanggan merasa betah berbelanja dan merasa terpanggil untuk selalu berbelanja di pasar. Tidak terjadi penipuan dalam hal penggunaan

30


timbangan serta alat ukur lainnya. Harga kompetitif sesuai dengan kualitas dan jenis barang yang dijual, serta selalu tersedia sesuai kebutuhan para pelanggan. 8. Produktifitas pasar cukup tinggi Pemanfaatan pasar untuk berbagai kegiatan transaksi menjadi optimal. Terjadi pembagian waktu yang cukup rapi dan tertib: 9. Penyelenggaraan kegiatan (event) Sering diselenggarakan kegiatan peluncuran produk-produk baru dengan membagikan berbagai hadiah menarik kepada pengunjung.Ini dilakukan bekerja sama dengan pihak produsen. 10. Promosi dan “Hari Pelanggan” Daya tarik pasar tercipta dengan adanya karakteristik dan keunikan bagi pelanggan. Daya tarik ini harus dikemas dalam berbagai hal, mulai dari jenis barang dan makanan yang dijual hingga pada berbagai program promosi. Manajemen pasar bekerjasama dengan para pedagangnya menentukan hari-hari tertentu sebagai “Hari Pelanggan”, dimana dalam satu waktu tertentu para pedagang melakukan kegiatan yang unik seperti berpakaian seragam daerah atau menyelenggarakan peragaan pakaian atau makanan daerah tertentu dan lain sebagainya. Indikator pengelolaan pasar di atas diterapkan sebagai ukuran keberhasilan pasar dan cara memecahkan masalah publik yang selama ini terjadi di pasar. Tuntutan gencar yang dilakukan oleh masyarakat kepada pemerintah untuk melaksanakan penyelenggaraan pemerintah, yaitu memberi pelayanan yang efektif untuk meningkatkan daya saing pasar dengan menyediakan bangunan

31


pasar yang layak, memberi jarak antara pasar modern dan pasar tradisional, memberi penyuluhan atau sosialisasi kepada pedagang untuk menciptakan kretivitas, inovatif dan aktif.

Kini harus menyesuaikan dengan tatanan

masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan ini merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintah yang baik (Good Governance). Oleh karena itu, institusi dari governance meliputi tiga domain, yaitu state (negara atau pemerintah), private sector (sektor swasta atau dunia usaha), dan society (masyarakat), yang saling berinteraksi dan menjalankan fungsinya masingmasing. State berfungsi menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif, private sector menciptakan pekerjaan dan pendapatan, sedangkan society berperan positif dalam interaksi sosial, ekonomi dan politik, termasuk mengajak kelompok dalam masyarakat untuk berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi, sosial dan politik.

2.2

Pengertian Good Governance Terselenggaranya good governance merupakan prasyarat utama untuk

mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), sedangkan praktek terbaik disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik). Agar “good governance” dapat menjadi kenyataan dan berjalan dengan baik, maka dibutuhkan komitmen dan keterlibatan

32


semua pihak yaitu pemerintahan dan masyarakat. Good governance yang efektif menuntut adanya “alignment” (koordinasi) yang baik dan integritas, profesional serta etos kerja dan moral yang tinggi. Dengan demikian penerapan konsep “good governance” dalam penyelenggaraan kekuasaan pemerintah negara merupakan tantangan tersendiri. Menurut Sedarmayanti dalam buku “Good Governance dalam Rangka Otonomi Daerah” (2003:34) dalam kajian di atas mengenai penyelenggaraan kekuasaan pemerintah, sasaran dan tujuan yang dicapai harus memiliki kaitan pembiayaan pelayanan publik dan pembangunan, pemerintah mengemban tiga fungsi utama, yaitu : 1. Fungsi alokasi (atas sumber-sumber ekonomi dalam bentuk barang dan jasa pelayanan publik). 2. Fungsi distributif (pendapatan dan kekayaan masyarakat, pemerataan pembangunan). 3. Fungsi stabilitas (pertahanan, keamanan, ekonomi dan moneter).

2.2.1

Konsep Good Governance Kepemerintahan yang baik (good governance) merupakan isu sentral yang

paling mengemuka dalam pengelolaan administrasi publik dewasa ini. Governance mempunyai tiga kaki, yaitu: 1. Economic governance meliputi proses pembuatan keputusan (decision making processes) yang memfasilitasi terhadap equity, poverty dan quality of live. 2. Political governance adalah proses keputusan untuk formulasi kebijakan.

33


3. Administrative governance adalah sistem implementasi proses kebijakan.

Karakteristik good governance, yaitu: 1. Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar kebebasan berasosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif. 2. Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, terutama hukum asasi manusia. 3. Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses lembaga dan informasi. Proses lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dipantau. 4. Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani setiap stakeholders. 5. Consensus orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik dalam hal kebijakan maupun prosedur. 6. Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik mungkin. 7. Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik

34


dan lembaga stakeholders. Akuntabilitas ini bergantung pada organisasi dan sifat keputusan yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau eksternal organisasi. 8. Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai prespektif good governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini. Good governance (pemerintahan yang baik) merupakan salah satu peran pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat khususnya dalam sektor pasar. Dalam hal ini pemerintah memiliki kedudukan untuk membuat suatu kebijakan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Keseluruhan dari aktifitas yang menyangkut hak dan kewajiban yang berhubungan dengan status pada kelompok masyarakat tertentu pada situasi sosial yang khas. Setiap posisi dalam struktur kelompok mempunyai peran yang saling berhubungan antara satu sama lain yang menimbulkan satu proses yang berjalan berkesinambungan antar unsur yang satu dengan unsur yang lain. Oleh karena itu, aparat pemerintah mempunyai peranan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat, cita-cita dan harapan bangsa melalui Good Governance dengan cara mengetahui tugas utama implementor yang membuat suatu kebijakan khususnya dalam sektor pasar.

2.3

Peranan Dinas Pasar

2.3.1

Pengertian Peranan Peranan berasal dari kata “peran”, yang artinya seperangkat tingkat suatu

kewenangan yang

diharapkan dan dimiliki oleh yang berkedudukan di

35


masyarakat. Sedangkan peranan adalah bagian dari tugas utama yang harus dilaksanakan. Apabila seseorang melaksanakan hak-hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan peranan”. Menurut Poerwadarminta (1991:735) memberikan definisi bahwa peranan adalah sesuatu yang jadi bagian atau yang memegang pimpinan terutama sesuatu hal yang terjadi atau peristiwa. Menurut Soekanto (1987:268 dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia) peranan meliputi norma yang dihubungkan dengan posisi seseorang dalam masyarakat sebagai rangkaian peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan sosial. Peranan menyangkut tiga hal diantaranya adalah: 1. Peranan meliputi hal-hal yang berhubungan dengan posisi atau tempat seseorang di dalam masyarakat. 2. Peran merupakan serangkaian peraturan-peraturan yang nantinya akan membimbing seseorang dalam kehidupan masyarakat. 3. Peran dapat dikatakan juga sebagai perilaku yang ada di dalam masyarakat dimana seseorang itu berada.

2.3.2

Dinas Pasar Sesuai dengan Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 688 Tahun 2012

tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, yang menetapkan kedudukan, tugas, pokok, dan fungsi Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang adalah sebagai berikut: 1. Kedudukan a. Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kebupaten Deli Serdang.

36


b. Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang dipimpin oleh seorang kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. 2. Tugas Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang mempunyai tugas melaksanakan kewenangan otonomi daerah di bidang pasar. 3. Fungsi Dalam melaksanakan tugas Dinas Pasar Kabupaten Deli Serdang mempunyai fungsi: a. Perumusan kebijakan teknis pemberian bimbingan dan pembinaan, pengelolaan Pasar dan Pekan Kabupaten Deli Serdang. b. Pemberian perizinan dan pelaksanaan umum. c. Pembinaan terhadap Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Cabang Dinas di bidang Pasar Kabupaten Deli Serdang. d. Pengelolaan urusan ketatausahaan Dinas. Pasar tradisional ini ditujukan untuk pedagang kecil, menengah, swadaya masyarakat atau koperasi dengan usaha skala kecil, modal kecil, dan proses jual beli barang dagangan melalui tawar menawar. Dalam Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 688 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko Modern, pengertian pengelolaan pasar tradisional adalah penataan pasar tradisional yang meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pasar tradisional. Pemerintah merancang suatu perencanaan agar pasar tradisional mampu bersaing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern dan upaya pemerintah daerah melindungi

37


keberadaan pasar tradisional agar mampu berkembang lebih baik, hal ini disebut dengan pemberdayaan pasar tradisional. Adapun tujuan pengelolaan/penataan dan pemberdayaan pasar tradisional meliputi: 1. Menciptakan pasar tradisional yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat; 2. Meningkatkan pelayanan kepada masyarakat; 3. Menjadikan pasar tradisional sebagai penggerak roda perekonomian daerah; dan 4. Menciptakan pasar tradisional yang berdaya saing dengan pusat perbelanjaan dan toko modern. Struktur birokrasi pada di Dinas Pengelolaan Pasar Deli Serdang mencakup aspek-aspek seperti struktur organisasi, pembagian kewenangan serta hubungan antara unit-unit organisasi yang ada. Dalam struktur tersebut terlihat bahwa terdapat pemisah kegiatan antara satu bagian dengan bagian yang lain dan bagaimana hubungan aktivitas dan fungsi dibatasi. Pola koordinasi yang terjalin menempatkan kepala dinas sebagai pejabat tertinggi dimana setiap bagian-bagian organisasi terhubung dengan rantai komando langsung ke kepala dinas. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa peranan dinas pasar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penataan ruang pasar dan pengelolaan pasar yang nyaman dan aman, tertib, penggerak roda perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, memberikan tempat usaha dagang dan melayani urusan pasar khususnya dalam pembuatan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) dagang. Penataan ruang pasar tradisional pada suatu wilayah merupakan bagian dari peran pemerintah dalam rangka

38


menjamin keamanan, kenyamanan, keserasian dan ketertiban dan juga dalam rangka mewujudkan tujuan negara.

2.4

Penataan Pasar Tradisional

2.4.1

Pengertian Penataan Penataan merupakan suatu proses perencanaan dalam upaya meningkatkan

keteraturan, ketertiban, dan keamanan. Penataan menjadi bagian dari suatu proses penyelenggaraan pemerintah dimana dalam proses penataan tersebut dapat menjamin terwujudnya tujuan pembangunan nasional. Penataan dapat dirumuskan sebagai hal cara hasil atau proses menata (Badudu, Zein, 1996:132 dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia). Penataan ini membutuhkan suatu proses yang panjang dimana dalam proses penataan ini perlu ada perencanaan dan pelaksanaan yang lebih teratur demi pencapaian tujuan. Dalam kamus Tata Ruang dikemukakan bahwa: “Penataan merupakan suatu proses perencanaan , pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan untuk semua kepentingan secara terpadu, berdaya guna dan berhasil guna, serasi, selaras, seimbang dan berkelanjutan serta keterbukaan , persamaan keadilan dan perlindungan hukum”. (Kamus Tata Ruang, Edisi I :1997) Proses penataan ini juga mencakup penataan ruang dimana penduduk menempati daerah tertentu. Wilayah penempatan penduduk juga perlu ditata dan diatur agar dapat menciptakan suatu lingkungan masyarakat yang tertib dan teratur dalam rangka mewujudkan pembangunan. Dalam UU RI No. 24

39


tentang penataan ruang dikatakan bahwa penataan ruang adalah wujud struktural dari pola pemanfaatan ruang, baik direncanakan maupun tidak. Penataan ruang adalah proses perencanaan ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Sujarto dalam bukunya Pengantar Planologi mengemukakan bahwa “penataan sebagai proses perencanaan , pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan merupakan satu kesatuan sisem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya. Kebutuhan suatu penataan pada berbagai tingkat wilayah pada dasarnya tidak dapat dilepaskan dari semakin banyaknya permasalahan pembangunan”. (Sujarto, 1998:40) Permasalahan pembangunan ini tidak terlepas dari peran penataan ruang. Penataan ruang menjadi sangat penting karena dengan penataan ruang tersebut dapat menjamin terciptanya keadaan masyarakat yang tertib dan teratur. Keadaan masyarakat yang tertib dan teratur akan mampu mendukung terselenggaranya pembangunan. Pembangunan akan berjalan dengan lancar bila didukung oleh kondisi lingkungan yang aman dan teratur. Di samping itu juga peran partisipatif dari masyarakat akan dapat memberikan dukungan dalam menciptakan keadaan yang lebih terarah pada pencapaian tujuan pembangunan. Dalam rencana kerja tata ruang Pemerintah juga menetapkan strategi pengembangan kawasan perdagangan dan jasa untuk meningkatkan perekonomian daerah serta memperluas kesempatan kerja yang meliputi: 1. Menyediakan prasarana dan sarana yang mendukung fungsi perdagangan dan jasa,

40


2. Memisahkan antara perdagangan dan jasa yang bersifat umum dengan yang bersifat pelayanan permukiman, 3. Mengembangkan kawasan perdagangan dan jasa bersifat umum pada kawasan pusat pelayanan kota serta perdagangan dan jasa bersifat permukiman pada sub pusat pelayanan dan pusat perbelanjaan lingkungan, dan 4. Mendorong pembangunan kawasan perdagangan dan jasa secara vertikal. Dengan demikian, rencana kerja tata ruang Pemerintah dalam kawasan pasar tradisional menitikberatkan pada masalah internal dalam pasar tradisional, yaitu para PKL dan pedagang keliling. Keadaan ini menimbulkan suatu masalah dalam pasar tradisional yang menyebabkan pasar terlihat tidak rapi, kumuh, bau, becek dan macet. Pada kawasan pasar tradisional biasanya terletak di sekitar area jalan lintas umum. Hal ini disebabkan karena agar pembeli atau pengunjung yang melintasi jalan tersebut dapat singgah dan/atau berbelanja di pasar tradisional. Para PKL dan pedagang keliling memanfaatkan situasi berdagang dimana mereka berjualan di badan pasar, trotoar dan jalan masuk pasar tradisional. Hal inilah yang menyebabkan banyak pasar tradisional terkesan buruk seperti pasar tumpah.

2.5

Kebijakan dan Upaya Penertiban Pedagang Kaki Lima Di dalam meningkatkan pelayanan publik, ada suatu kebijakan publik yang

mengatur dan mengarahkan pelayanan tersebut. Sebagai suatu konsep, kebijakan memiliki makna yang luas dan multi interpretasi. James Anderson (2004:34), memberi makna kebijakan sebagai perilaku aktor dalam bidang kegiatan tertentu.

41


Pengertian di atas sangat luas dan bisa diartikan bermacam-macam, misal, sang “aktor” dapat berupa individu atau organisasi, dapat pemerintah maupun non pemerintah yang memiliki bentuk kegiatan luas dan multi interpretasi misalnya dapat berupa pencapaian tujuan, perencanaan, program dan sebagainya. Berpedoman pada Peraturan Daerah yang berlaku, kebijakan dan upaya penertiban pedagang kaki lima: a. Kebijakan penertiban pedagang kaki lima, terdiri dari: 1. Perizinan untuk Berjualan bagi PKL Perizinan merupakan bentuk legalitas yang harus dimiliki oleh PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya. 2. Kewajiban dan Larangan bagi PKL Pada umumnya kebijakan mengenai kewajiban dan larangan ini bertujuan untuk mengatur keberadaan PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya agar tidak mengganggu ketertiban umum. 3. Pembinaan bagi PKL Pembinaan merupakan bentuk usaha pemerintah untuk meningkatkan kualitas PKL dalam menjalankan kegiatan usahanya. 4. Penetapan Lokasi Berjualan bagi PKL Pemerintah menetpkan kebijakan mengenai penetapan lokasi berjualan PKL. Sehingga PKL tidak akan berjualan disembarang tempat dan lebih

paham

mengenai

lokasi-lokasi

mana

saja

yang

boleh

dipergunakan dan yang mana yang tidak boleh.

b. Upaya penertiban PKL, terdiri dari:

42


1. Pendataan PKL yang Akan Ditertibkan Pendataan merupakan sebuah proses awal yang harus dilakukan dalam upaya penertiban PKL. Dari proses pendataan ini maka akan diketahui jumlah keseluruhan pedagang kaki lima yang akan ditertibkan sehingga akan mempermudah pemerintah dalam melaksanakan proses selanjutnya. 2. Relokasi Dalam proses ini, seluruh PKL yang berjualan di area terlarang dan sebelumnya telah didata akan dipindahkan ke lokasi yang baru yang telah ditetapkan oleh pemerintah. 3. Peremajaan Lokasi Berjualan yang Baru Peremajaan merupakan proses dimana pemerintah melakukan sejumlah perbaikan-perbaikan dilokasi berjualan yang baru bagi PKL. 4. Pengawasan Pasca Relokasi Dalam proses ini, pemerintah melalui petugasnya melakukan pemantauan terhadap lokasi eks relokasi. Tujuannya adalah agar dapat langsung menindaklanjuti apabila ada padagang yang kembali berjualan di daerah tersebut. Kebijakan penertiban para PKL yang terjadi di pasar tradisional merupakan peraturan yang diberikan kepada para PKL agar tidak mengganggu ketertiban pasar tradisional. PKL pada umumnya tidak memiliki lapak untuk berjualan di pasar. Dengan demikian, tidak menutup kemungkinan banyak para PKL yang berjualan di sembarang tempat. Akibatnya bagi pedagang tradisional adalah menurunnya pendapatan/penghasilan. Hal ini dikarenakan pembeli/pengunjung

43


enggan berbelanja ke dalam pasar tradisional, becek dan bau. Keuntungan PKL bagi pembeli adalah mudah dan terjangkau.

2.6 Pengertian Pasar Pasar sebagai alat tempat jual beli barang dengan jumlah penjual lebih dari satu yang disebut sebagai pusat perbelanjaan, pasar tradisional, pertokoan, mall, plaza, pusat perdagangan maupun sebutan lainnya. Pasar dalam pengertian ekonomi adalah situasi seseorang atau lebih pembeli (konsumen) dan penjual (produsen dan pedagang) melakukan transaksi setelah kedua pihak telah mengambil kata sepakat tentang harga terhadap sejumlah (kuantitas) barang dengan kualitas tertentu yang menjadi objek transaksi. Kedua pihak pembeli dan penjual mendapat manfaat adanya transaksi dalam pasar. Pihak pembeli mendapat barang yang diinginkan untuk memenuhi dan memuaskan kebutuhannya sedangkan penjual mendapat imbalan pendapatan untuk selanjutnya digunakan untuk membiayai aktivitasnya sebagai pelaku ekonomi produksi atau pedagang. Di dalam pasar proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) dari suatu barang/jasa tertentu, sehingga akhirnya dapat menetapkan harga keseimbangan (harga pasar) dan jumlah yang diperdagangkan. Berdasarkan definisi di atas pasar adalah area tempat jual beli barang/jasa dengan penjual lebih dari satu orang yang didalamnya terjadi proses interaksi antara permintaan (pembeli) dan penawaran (penjual) sehingga menetapkan harga dan jumlah yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Menurut Colebatch dan Larmour (1993:23) dalam buku Public Policy, model organisasi pasar, yaitu:

44


a. banyak pembeli dan penjual b. mereka tahu apa yang mereka inginkan c. mereka mampu membayarnya d. mereka bisa bertindak independen e. mereka bebas untuk keluar dan masuk f. informasi tersedia bebas g. tak ada biaya untuk membuat kesepatan dan menjaga perjanji 2.6.1

Jenis Pasar Tradisional Menurut Hasan (2016:14), pasar tradisional adalah tempat pasar yang

dibangun dan dikelola oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan tempat bertemunya penjual dan pembeli dalam proses transaksi jual beli secara langsung dalam bentuk eceran dengan proses tawar menawar dan bangunannya biasanya terdiri dari kios-kios atau gerai, los, dan dasaran terbuka . Pasar tradisional biasanya ada dalam waktu sementara atau tetap dengan tingkat pelayanan terbatas. a. Menurut lokasi dan kemampuan pelayanannya, pasar digolongkan menjadi lima jenis: 1. Pasar regional Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota bahkan sampai keluar kota, serta barang yang diperjualbelikan

lengkap

dan

dapat

memenuhi

kebutuhan

masyarakatnya. 2. Pasar kota

45


Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjualbelikan lengkap. Melayani 200.000-220.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar induk dan pasar grosir. 3. Pasar wilayah (distrik) Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang cukup strategis dan luas, bangunan permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi seluruh wilayah kota, serta barang yang diperjualbelikan cukup lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran. 4. Pasar lingkungan Yaitu pasar yang terletak di lokasi strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai pelayan meliputi pemukiman saja, serta barang yang diperjualbelikan kurang lengkap. Melayani 10.000-15.000 penduduk saja. Yang termasuk pasar ini adalah pasar eceran. 5. Pasar khusus Yaitu pasar yang terletak di lokasi yang strategis, bangunan permanen/semi permanen, dan mempunyai kemampuan pelayanan meliputi wilayah kota, serta barang yang diperjualbelikan terdiri dari satu macam barang khusus seperti pasar bunga, pasar burung, atau pasar hewan.

2.7

Hasil Penelitian Terdahulu

46


Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan salah satu contoh ekonomi rakyat dan pekerjaan yang paling nyata dikebanyakan kota di negara-negara berkembang. PKL membuat tata ruang menjadi kacau, keberadaan PKL tidak sesuai dengan visi daerah yang mengedepankan aspek kebersihan, keindahan dan kerapian kota. PKL bisa disebut sebagai katup pengaman untuk menutupi sebagian dari masalah pengangguran, namun disisi lain banyak kalangan yang mengeluhkan keberadaan mereka karena dianggap mengganggu ketertiban umum. Seperti yang ada di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau, keberadaannya banyak dikeluhkan warga karena dianggap mengganggu kelancaran lalu lintas dan mengurangi keindahan wajah kota. Melihat permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Berau harus banyak belajar terhadap berbagai kota yang berhasil menata PKL nya. Salah satu daerah yang dianggap berhasil adalah Provinsi DKI Jakarta, karena mampu menata PKL liar yang berada di sejumlah titik di Provinsi DKI Jakarta, seperti di Pasar Tanah Abang. Menertibkan PKL tidak hanya sekedar menggusur pedagang dari badan jalan, tetapi juga harus memberi ruang kepada PKL untuk tetap berjualan di wilayah yang tidak melanggar hukum dan ramai pembeli. Maka dari itu diperlukan kebijakan serta upaya-upaya untuk mengatur dan membina keberadaan mereka, yang pada akhirnya mampu meningkatkan perekonomian masyarakat serta dapat menciptakan ketertiban umum yang diidam-idamkan selama ini.

A.

Perbandingan Kebijakan PKL antara Kabupaten Berau dengan Provinsi DKI Jakarta 1. Perizinan untuk Berjualan bagi PKL Dilihat dari jumlah pedagang kaki lima dan jumlah lokasi berjualan untuk pedagang kaki lima. a. Rumitnya persyaratan yang harus dilengkapi pedagang kaki lima di Provinsi DKI Jakarta karena jumlah PKL yang mendaftar lebih besar dibandingkan dengan jumlah lokasi yang tersedia. b. Berbeda dengan sistem kepengurusan izin berjualan PKL di Kabupaten Berau yang sangat mudah, karena masih banyaknya lahan yang

47


tersedia untuk pedagang kaki lima yang bisa mereka jadikan sebagai tempat berjualan. 2. Kewajiban dan Larangan yang Harus Dipatuhi PKL a.

Kabupaten

Berau,

PKL yang melanggar akan dicabut izin

berjualannya, sedangkan b.

Provinsi DKI Jakarta, pemerintah memberikan ancaman kurungan dan denda bagi pedagang kaki lima yang berani melanggar laranganlarangan yang telah ditetapkan serta masyarakat atau konsumen diberikan sanksi/denda bagi masyarakat yang berani membeli barang dagangan pedagang kaki lima yang berjualan di jalan atau trotoar.

3. Pembinaan terhadap PKL Dalam melaksanakan kegiatan pembinaan, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta lebih kreatif sehingga menarik perhatian banyak pedagang kaki lima untuk berpartisipasi. Sedangkan pelaksanaan pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau secara rutin hanya ditujukan kepada PKL yang memiliki izin saja. 4. Penetapan Lokasi Berjualan Pemerintah DKI memiliki inisiatif untuk memberikan Penzonaan Lahan pada sejumlah wilayah berjualan bagi PKL karena melihat cukup banyak pedagang kaki lima liar yang seharusnya masih dapat dikontrol dan mudah untuk dilakukan penataan.

B.

Perbandingan Upaya Penertiban PKL antara Kabupaten Berau dengan Pasar Tanah Abang Jakarta Pusat

48


1. Pendataan Kegiatan pendataan ini untuk mendapatkan data yang akurat dan terbaru sehingga pelaksanaan relokasi dapat lebih seragam, cepat, dan efisien.. a. Kabupaten Berau hanya perlu melakukan pendataan dalam satu tahap dan dapat selesai dengan cepat, sedangkan b. Provinsi DKI Jakarta melakukan proses pendataan tersebut dilakukan agar mendapatkan jumlah PKL secara pasti sehingga dapat mempermudah pemerintah dalam penyediaan kios baru. 2. Keseluruhan proses relokasi dilakukan oleh Petugas Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibantu oleh aparat lainnya seperti Polisi dan TNI. a. Petugas Satpol PP khususnya Pemerintah di Kabupaten Berau belum cukup berhasil dalam proses relokasi ini. Karena tidak seluruh lapak PKL yang ada disepanjang Jalan Dr. Soetomo berhasil mereka tertibkan. b. Berbanding terbalik dengan yang terjadi di Pasar Tanah Abang. Walaupun jumlah PKL mencapai ratusan orang namun seruluh lapak yang ada dibongkar oleh petugas tanpa pilih kasih. Dan paling penting proses relokasi tersebut berjalan dengan tertib dan aman tanpa disertai dengan kekerasan. 3. Peremajaan dan Pembangunan Fasilitas pada Lokasi Berjualan yang Baru Upaya peremajaan lokasi berjualan merupakan proses yang penting, karena lokasi berjualan bagi PKL akan dilakukan proses perbaikan. a. Hal ini tidak dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Berau, alasannya karena lokasi berjualan PKL yang baru, yaitu Pasar Sanggam Adji

49


Dilayas masih dalam kondisi yang baik. Pasar ini sudah beroperasi selama empat (4) tahun. Kelayakan dilihat dari sarana dan prasarana yang masih bagus dan masih layak digunakan. b. Namun hal di atas tidak sama yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berada di Blog G. Pemerintah bekerja sama dengan PD (Pusat Dagang) Pasar Jaya melakukan peremajaan di Blok G secara total. Hal ini dikarenakan kondisi Blok G yang kurang menarik dan minim fasilitas sehingga membuat pedagang enggan untuk berjualan disana. Untuk itu pemerintah dibantu PD Pasar Jaya melakukan sejumlah perbaikan dibeberapa titik di Blok G. 4. Pengawasan Pasca Relokasi Di Pasar Tanah Abang, petugas yang dikerahkan cukup banyak dibandingkan yang ada di Jalan Dr. Soetomo Kabupaten Berau. Selain itu, cara pengawasannya pun berbeda. a. Di pasar Tanah Abang, petugas disiagakan 24 jam di pos jaga terpadu, sedangkan b. Di Jalan Soetomo Kabupaten Berau proses pengawasan dilakukan oleh petugas dengan hanya mengunjungi area eks relokasi sesekali saja.

2.8

Definisi Konsep Konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan

secara absrak kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial. Tujuannya adalah untuk memudahkan pemahaman dan menghindari

terjadinya

interpretasi

ganda

dari

variabel

yang

diteliti.

50


(Singarimbun, 1995:37). Oleh karena itu, untuk mendapatkan batasan yang jelas dari masing-masing konsep yang akan diteliti, maka penulis mengemukakan definis konsep dari penelitian ini yaitu: 1. Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Empat indikator pelayanan publik, yaitu: a.

Reliability yang ditandai dengan pemberian pelayanan yang tepat dan benar.

b. Tangibles yang ditandai dengan penyediaan yang memadai sumber daya manusia dan sumber daya lainnya. c. Responsiveness, yang ditandai dengan keinginan melayani konsumen dengan cepat. d. Assurance, yang ditandai tingkat perhatian terhadap etika dan moral dalam memberikan pelayanan dan empati, yang ditandai tingkat kemauan untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 2. Good governance merupakan prasyarat utama untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita bangsa dan negara. Good governance adalah proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods and service disebut governance (pemerintah atau kepemerintahan), dan praktek terbaik disebut “good governance” (kepemerintahan yang baik). 3. Peranan dinas pasar adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk penataan ruang pasar dan pengelolaan pasar yang nyaman dan aman, tertib, penggerak roda perekonomian masyarakat, membuka lapangan pekerjaan, memberikan tempat usaha dagang dan melayani

51


urusan pasar khususnya dalam pembuatan SIPTU (Surat Izin Pemakaian Tempat Usaha) dagang. 4. Penataan Pasar Tradisional adalah sebagai proses perencanaan , pemanfaatan,

dan

pengendalian

pemanfaatan

pasar

rakyat

yang

merupakan satu kesatuan sistem yang tidak terpisahkan satu dengan yang lainnya yang memiliki kegunaan untuk memperbaiki ekonomi rakyat dalam perdagangan atau pemasaran dengan pembangunan ke arah yang lebih baik dengan tata ruang yang lebih baik tanpa menghilangkan unsurunsur kebudayaan dalam pasar tradisional tersebut. 5. Indikator penataan pasar yang berhasil adalah manajemen yang transparan dan profesional, keamanan, sampah, ketertiban, pemeliharaan, pasar sebagai

sarana/fungsi

interaksi

sosial,

pemeliharaan

pelanggan,

produktivitas pasar yang cukup tinggi, penyelenggaraan (event), dan promosi hari pelanggan.

52


BAB II KERANGKA TEORI. Istilah publik berasal dari Bahasa Inggris public yang berarti umum,

Recommend Documents