Merger & Acquisition

AKUNTANSI BISNIS

Merger & Acquisition Surabaya, 5 Apr 2013

Presented by Bun Sucento, MBA. M.Mgt. Chartered Marketer (CIM-UK)

Agenda

08:30-10:30 Legal Framework of M&A in Indonesia 10:30-10:45 Break 10:45-12:45 Steps in Merger and Acquisition in Indonesia 12:45-13:30 Lunch 13:30-15:30 Take Over Tactics 15:30-15:45 Break 15:45-16:45 Comprehensive Problems on Merger and Acquisition

2

Introduction Today Competition

Introduction Today Competition’s Speed

Introduction Setiap pagi hari di Hutan Afrika, seekor Today Competition’s Zebra bangun dan tahu bahwa ia harus Environment berlari lebih cepat dari seekor singa yang tercepat, atau ia akan terbunuh

Setiap pagi seekor singa bangun dan tahu bahwa ia harus mencari Zebra yang paling lambat, atau ia akan mati kelaparan

Introduction

Being a Difference

Introduction

Is Your Company Up To Speed?

Introduction

The Perception:

Introduction

The Reality:

Introduction

Kill or To Be Killed?

Introduction

A Wake Up Call

Introduction Road to repetition

Choosing the Path

Road to Growth

Introduction

The Global Trend Cheaper Transportation Cost Technology Revolution & Renewable Energy

More Connected World

Cheap SM MU

Revolution Cheaper Communication Cost Merger & Acquisition

Investment go the most competitive advantage marketplace

Smarter and More Demanding Consumer Real Time Media Outsourcing

Productivity Increase

Introduction

Globalization

Introduction

Globalization

Introduction

“It’s not the biggest, the brightest, or the best that will survive, but those that adapt the quickest” Charles Darwin

Introduction

Global M&A • Global M&A volume reached $1.26trillion in 1H 2012, down 16% from 1H 2011 and the lowest semi-annual volume since 1H 2010 • Announced M&A activity of 9,876 transactions in 2Q 2012 was the lowest for any quarter since 3Q 2009 (9,125) although volume of $664.8bn was up from the previous quarter ($596.0bn) • There were 238 $1bn+ deals announced in 1H 2012, down 14% from 1H 2011 and the lowest number of $1bn+ deals announced in the first half since 1H 2010 (229) Source: 2012 The Dealogic Global M&A Review 17

Introduction

Source: 2012 The Dealogic Global M&A Review 18

Introduction

Global M&A Source: 2012 The Dealogic Global M&A Review

19

Introduction


20

Introduction


21

Introduction

Why M & A ? •Quicker way to growth. •Accessing new markets. •Taking on the global competition. •Improving operating margins and efficiencies, and •Acquiring visibility and international brands. •Buying cutting-edge technology rather than importing it •Developing new product mixes

Introduction

Why M & A ? Objective behind M&A Transaction

To improve revenues & profitability Faster growth in scale quicker time to market Acquisition of new technology or competence To eliminate competition & increase market share Tax shields & investment savings Any other reason Source: AT Kearney 2012

Responses (in%)

33% 28% 22% 11% 3% 3%

Introduction

Why M & A ?

Merger and Acquisition strategy DIRECTIONS Corporate Expansion Strategies

T Y P E S

Internal Growth

Strategic Alliances Merger & Acquisitions

Global Trend

Same Business

New Vertically Geographic Integrated Market

C O N S O L I D A T I O N

G L O B A L I Z A T I O N

I N N O V A T I O N

+++

C S O T M R P A E T T E T G I Y V E

++++

-- -- --

Related Business

Unrelated Business

S Y N E R G Y

C O N G L O M E R A T E S +

-- -- --

Merger and Acquisition strategy DIRECTIONS Expansion / Growth Strategies

Internal Growth T Y P E S

Same Business

New Vertically Geographic Integrated Market

+ Profitable + Maintain Control

Related Business

Unrelated Business

- Slow - High Risk - Lack of needed resources / skills

- Competition / Entry Barriers

Strategic Alliances

+ Complementary Strengths + Transition Strategy + Gradual Move

- Share of profits - Problems with Partner - Lose Control - Create a Competitor

Merger & Acquisitions

+ Complementary Strengths + Fast + Full Control

- Pay a premium price - Don’t know what you bought - Problems in Integrating Firms

Merger and Acquisition strategy DIRECTIONS Corporate Expansion Same Strategies Business

T Y P E S

Internal Growth

New Geographic Market

Vertically Integrated

Related Business

Unrelated Business

Toyota: Lexus

Haier in India

Samsung in Electronic

Sony Playstation

TATA Group (India)

GM + Saab

Haier in Private Label in US

Microsoft in X-box

Sony + Ericsson

Siam Cement (Thailand)

Ford + Jaguar

Lenovo + IBM

Viacom + Blockbuster

Sony + Columbia

Vivendi (France)

Strategic Alliances

Merger & Acquisitions

AKUNTANSI BISNIS

Merger & Acquisition

Legal Framework

Legal Framework

Peraturan-peraturan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan 1. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (UU PT) pada Pasal 1, 21, 29, 30, 62, 66, 87, 89, 122 s.d. 137 2. Peraturan Pemerintah RI No 27 Tahun 1998 Tentang Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilalihan Perseroan Terbatas 3. Peraturan Pemerintah RI No 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank

29

Legal Framework

Peraturan-peraturan mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan (Lanjutan) 4. Peraturan Pemerintah RI No 57 Tahun 2010 Tentang Penggabungan Atau Peleburan Badan Usaha dan Pengambilalihan Saham Perusahaan yang Dapat Mengakibatkan Terjadinya Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat 5. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal Nomor KEP-52/PM/1997 Tentang Penggabungan Usaha atau Peleburan Usaha Perusahaan Publik atau Emiten 30

Legal Framework

Definisi dan penggunaan istilah 1. PENGGABUNGAN “Penggabungan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum” Pasal 1 butir 9 UU PT dikenal juga dengan istilah Merger 31

Legal Framework

Definisi dan penggunaan istilah (Lanjutan) 2. PELEBURAN “Peleburan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.” Pasal 1 butir 10 UU PT dikenal juga dengan istilah Konsolidasi 32

Legal Framework

Definisi dan penggunaan istilah (Lanjutan) 3. PENGAMBILALIHAN

4. PEMISAHAN

“Pengambilalihan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut” Pasal 1 butir 11 UU PT, dikenal juga dengan istilah Akuisisi

“Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada dua Perseroan atau lebih atau sebagian aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.” Pasal 1 butir 12 UU PT, dikenal juga dengan istilah spin off 33

Legal Framework

Kepentingan yang harus diperhatikan Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU PT perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: 1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan 2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) UU PT pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan boleh menggunakan haknya untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU PT 34

Legal Framework

Kepentingan yang harus diperhatikan Berdasarkan Pasal 126 ayat (1) UU PT perbuatan hukum Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan wajib memperhatikan kepentingan: 1. Perseroan, pemegang saham minoritas, karyawan Perseroan 2. Kreditor dan mitra usaha lainnya dari Perseroan; dan 3. Masyarakat dan persaingan sehat dalam melakukan usaha Berdasarkan Pasal 126 ayat (2) UU PT pemegang saham yang tidak setuju terhadap keputusan RUPS mengenai Penggabungan, Peleburan, Pengambilalihan dan Pemisahan boleh menggunakan haknya untuk meminta Perseroan agar sahamnya dibeli dengan harga wajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 UU PT 35

Legal Framework

I. Penggabungan Akibat dari perbuatan hukum penggabungan sebagai berikut: 1. Penggabungan mengakibatkan Perseroan yang menggabungkan berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1) 2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2) 3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3): 1. aktiva dan pasiva Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima Penggabungan; 2. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan yang menerima Penggabungan; dan 3. Perseroan yang menggabungkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Penggabungan mulai berlaku.

Legal Framework ILUSTRASI PENGGABUNGAN

A+B=B A+B=B, perseroan A bubar demi hukum tanpa diikuti proses likuidasi. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan A beralih kepada perseroan B. Pemegang saham perseroan A menjadi pemegang saham perseroan B. Segala izin-izin usaha dan operasional perseroan A beralih pada perseroan B, walaupun demikian perlu ada penyesuaian berdasarkan peraturan perundang-undangan. B adalah Perseroan yang menerima Penggabungan/surviving company

Legal Framework

Rancangan Penggabungan Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Penggabungan memuat sekurangkurangnya: 1. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan; 2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan dan persyaratan Penggabungan; 3. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang menggabungkan diri terhadap saham Perseroan yang menerima Penggabungan; 4. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan yang menerima Penggabungan apabila ada; 5. laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Penggabungan;

Legal Framework

Rancangan Penggabungan (Lanjutan) 6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan 7. neraca proforma Perseroan yang menerima Penggabungan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan diri; 9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan menggabungkan diri terhadap pihak ketiga; 10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Penggabungan Perseroan; 11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Penggabungan;

Legal Framework

Rancangan Penggabungan (Lanjutan) 12.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Penggabungan; 13.laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan; 14.kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Penggabungan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan 15.rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Penggabungan.

Legal Framework

Proses Penggabungan 1. Direksi Perseroan yang akan menggabungkan diri dan menerima Penggabungan menyusun rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (1) 2. Rancangan Penggabungan, Pasal 123 ayat (2) 3. Rancangan Penggabungan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masing-masing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123 ayat (3) 4. RUPS di masing-masing Perseroan yang akan Merger sesuai dengan Pasal 127 ayat (1), memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS

Legal Framework

Proses Penggabungan (Lanjutan) 5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Penggabungan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Penggabungan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS. Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Penggabungan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan. Pasal 127 ayat (3)

Legal Framework

Proses Penggabungan (Lanjutan) 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Penggabungan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Penggabungan Pasal 127 ayat (5) 7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6)

Legal Framework

Proses Penggabungan (Lanjutan) 8. Selama penyelesaian belum tercapai, Penggabungan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7) 9. Rancangan Penggabungan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Penggabungan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1)

CONTOH ILUSTRASI JADWAL WAKTU PENGGABUNGAN Nota Kesepahaman Direksi Merging dan Surviving Company membuat draft rencana merger

Dewan Komisaris menyetujui Rencana Merger

•Penandatangan Akta Merger •Penyampaian Perubahan AD Ke Kemenhukham •Batas akhir Pengesahan AD oleh Kemenhukham

Pemanggil an RUPS Psl. 82 (1)

14-30 hari

30 hari

14 hari 31 Desemb er Tutup Buku Laporan Keuanga n utk Laporan Merger

Pengumum an rencana merger +- 1 hari di surat kabar harian & Pengumum an pada karyawan (Psl. 127 (2) UUPT)

Persetujuan Kemenhukham: •Perubahan AD surviving company •Pendaftaran AD surviving company pada Daftar Perseroan •Merger berlaku efektif

Maksimum 60 hari

Keputusan RUPS •Eksekusi Merger; •Perubahan Anggaran Dasar tentang Merger

Maksimum 30 hari

14 hari

14 hari Batas Akhir Kreditur menyamp aikan keberatan atas rencana merger (Psl 127 (4) UUPT)

Pengumuman hasil merger +- 1 hari dalam surat kabar harian (Psl. 133 (1) UUPT)

Aplikasi Izin Usaha Merger ke BKPM dan mendapatkan Izin Usaha atau Izin Prinsip Merger dari BKPM tidak lebih dari 14 hari

Pengumuma n AD pada Tambahan Berita Negara (Psl 30 (2) UUPT)

Legal Framework

II. Peleburan Akibat dari perbuatan hukum Peleburan sebagai berikut: 1. Peleburan mengakibatkan Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum, Pasal 122 ayat (1) 2. Berakhirnya Perseroan terjadi tanpa dilakukan likuidasi terlebih dahulu, Pasal 122 ayat (2) 3. Dalam hal berakhirnya Perseroan, menurut Pasal 122 ayat (3): a. aktiva dan pasiva Perseroan yang meleburkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan hasil Peleburan; b. pemegang saham Perseroan yang menggabungkan diri karena hukum menjadi pemegang saham Perseroan hasil Peleburan; dan c. Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum terhitung sejak tanggal Peleburan mulai berlaku.

Legal Framework

Rancangan Peleburan Pasal 123 ayat (2) mengenai Rancangan Peleburan memuat sekurangkurangnya: 1. nama dan tempat kedudukan dari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan; 2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan melakukan Peleburan dan persyaratan Peleburan; 3. tata cara penilaian dan konversi saham Perseroan yang melakukan Peleburan terhadap saham Perseroan hasil Peleburan; 4. Rancangan anggaran dasar perseroan hasil peleburan apabila ada; 5. laporan keuangan yang meliputi 3 (tiga) tahun buku terakhir dari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan;

Legal Framework

Rancangan Peleburan (Lanjutan) 6. rencana kelanjutan atau pengakhiran kegiatan usaha dari Perseroan yang akan melakukan Peleburan 7. neraca proforma Perseroan hasil Peleburan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 8. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan Perseroan yang akan melakukan Peleburan; 9. cara penyelesaian hak dan kewajiban Perseroan yang akan melakukan Peleburan terhadap pihak ketiga; 10. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Peleburan Perseroan; 11. nama anggota Direksi dan Dewan Komisaris serta gaji, honorarium dan tunjangan bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang menerima Peleburan;

Legal Framework

Rancangan Peleburan (Lanjutan) 12.perkiraan jangka waktu pelaksanaan Peleburan; 13.laporan mengenai keadaan, perkembangan, dan hasil yang dicapai dari setiap Perseroan yang akan melakukan Peleburan; 14.kegiatan utama setiap Perseroan yang melakukan Peleburan dan perubahan yang terjadi selama tahun buku yang sedang berjalan; dan 15.rincian masalah yang timbul selama tahun buku yang sedang berjalan yang mempengaruhi kegiatan Perseroan yang akan melakukan Peleburan.

Legal Framework

Proses Peleburan Pasal 124 UU PT menyatakan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 123 mutatis mutandis berlaku bagi Perseroan yang meleburkan diri maka proses peleburan perseroan sebagai berikut: 1. Direksi Perseroan yang akan meleburkan diri menyusun rancangan Peleburan, Pasal 123 ayat (1) 2. Rancangan Peleburan, Pasal 123 ayat (2) 3. Rancangan Peleburan setelah mendapat persetujuan Dewan Komisaris dari setiap Perseroan diajukan kepada RUPS masingmasing untuk mendapat persetujuan, Pasal 123 ayat (3) 4. RUPS di masing-masing Perseroan yang akan melebur sesuai dengan Pasal 127 ayat (1), memperhatikan ketentuan Pasal 87 ayat (1) dan Pasal 89 terkait sahnya RUPS

Legal Framework

Proses Peleburan (Lanjutan) 5. Direksi Perseroan yang akan melakukan Peleburan wajib mengumumkan ringkasan rancangan paling sedikit dalam 1 (satu) Surat Kabar dan mengumumkan secara tertulis kepada karyawan dari Perseroan yang akan melakukan Peleburan, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum pemanggilan RUPS, Pasal 127 ayat (2). Pengumuman memuat juga pemberitahuan bahwa pihak yang berkepentingan dapat memperoleh rancangan Peleburan di kantor Perseroan terhitung sejak tanggal pengumuman sampai tanggal RUPS diselenggarakan, Pasal 127 ayat (3)

Legal Framework

Proses Peleburan (Lanjutan) 6. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Peleburan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Peleburan Pasal 127 ayat (5) 7. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6) 8. Selama penyelesaian belum tercapai, Peleburan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7) 9. Rancangan Peleburan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Peleburan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1), dimana akta Peleburan tersebut menjadi dasar pembuatan akta pendirian Perseroan hasil Peleburan Pasal 128 ayat (3)

Legal Framework

Proses Peleburan (Lanjutan) 10.Berdasarkan Pasal 130, salinan akta Peleburan dilampirkan pada pengajuan permohonan untuk mendapatkan Keputusan Menteri mengenai pengesahan badan hukum Perseroan hasil Peleburan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4). 11.Berdasarkan Pasal 132, Ketentuan Pasal 29 (mengenai daftar perseroan,) dan Pasal 30 (mengenai Pengumuman di Tambahan Berita Negara, 14 hari setelah diterimanya Akta Pendirian Perseroan) berlaku juga bagi Penggabungan Perseroan. 12.Direksi Perseroan hasil Peleburan wajib mengumumkan hasil Peleburan dalam 1 (satu) Surat Kabar atau lebih dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Peleburan, Pasal 133 ayat (1)

Legal Framework

ILUSTRASI PELEBURAN

A+B=C A+B=C, perseroan A dan B bubar demi hukum tanpa diikuti proses likuidasi dan diikuti membentuk perseroan hasil Peleburan, perseroan C. Semua aktiva dan pasiva yang dimiliki oleh perseroan A dan B beralih kepada perseroan C. Pemegang saham perseroan A dan B menjadi pemegang saham pendiri perseroan C.

Legal Framework

III. Pengambilalihan  Pengambilalihan dilakukan dengan cara Pasal 125 ayat (1):  pengambilalihan saham yang telah dikeluarkan dan/atau akan dikeluarkan oleh Perseroan melalui Direksi Perseroan atau;  langsung dari pemegang saham.  Pengambilalihan dapat dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan, Pasal 125 ayat (2)  Pengambilalihan saham mengakibatkan beralihnya pengendalian terhadap Perseroan tersebut, Pasal 125 ayat (3)

Legal Framework

III. Pengambilalihan (Lanjutan)  Berdasarkan Pasal 125 ayat (4), dalam hal Pengambilalihan dilakukan oleh badan hukum berbentuk Perseroan, Direksi sebelum melakukan perbuatan hukum Pengambilalihan harus berdasarkan keputusan RUPS yang memenuhi kuorum kehadiran dan ketentuan tentang persyaratan pengambilan keputusan RUPS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89.

Legal Framework

Rancangan Pengambilalihan Pasal 125 ayat (6) mengenai Rancangan Pengambilalihan memuat sekurang-kurangnya: 1. nama dan tempat kedudukan dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; 2. alasan serta penjelasan Direksi Perseroan yang akan mengambil alih dan Direksi Perseroan yang akan diambil alih; 3. laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) huruf a UU PT untuk tahun buku terakhir dari Perseroan yang akan mengambil alih dan Perseroan yang akan diambil alih; 4. tata cara penilaian dan konversi saham dari Perseroan yang akan diambil alih terhadap saham penukarnya apabila pembayaran Pengambilalihan dilakukan dengan saham;

Legal Framework

Rancangan Pengambilalihan (Lanjutan) 5. jumlah saham yang akan diambil alih; 6. kesiapan pendanaan; 7. neraca konsolidasi proforma Perseroan yang akan mengambil alih setelah Pengambilalihan yang disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia; 8. cara penyelesaian hak pemegang saham yang tidak setuju terhadap Pengambilalihan; 9. cara penyelesaian status, hak dan kewajiban anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan karyawan dari Perseroan yang akan diambil alih; 10. perkiraan jangka waktu pelaksanaan Pengambilalihan, termasuk jangka waktu pemberian kuasa pengalihan saham dari pemegang saham kepada Direksi Perseroan; 11. rancangan perubahan anggaran dasar Perseroan hasil Pengambilalihan apabila ada.

Legal Framework

Proses Pengambilalihan Prosedur pengalihan saham mengikuti Anggaran Dasar dengan memperhatikan Pasal 57 UU PT yang berbunyi sebagai berikut: 1) Dalam anggaran dasar dapat diatur persyaratan mengenai pemindahan hak atas saham, yaitu: a. keharusan menawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham dengan klasifikasi tertentu atau pemegang saham lainnya; b. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Organ Perseroan; dan/atau c. keharusan mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku dalam hal pemindahan hak atas saham disebabkan peralihan hak karena hukum, kecuali keharusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berkenaan dengan kewarisan

Legal Framework

Proses Pengambilalihan (Lanjutan) 3. Kreditor dapat mengajukan keberatan kepada Perseroan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari setelah pengumuman mengenai Pengambilalihan sesuai dengan rancangan tersebut, Pasal 127 ayat (4). Apabila dalam jangka waktu tersebut kreditor tidak mengajukan keberatan, kreditor dianggap menyetujui Pengambilalihan pada Pasal 127 ayat (5) 4. Dalam hal keberatan kreditor sampai dengan tanggal diselenggarakan RUPS tidak dapat diselesaikan oleh Direksi, keberatan tersebut harus disampaikan dalam RUPS guna mendapat penyelesaian. Pasal 127 ayat (6) 5. Selama penyelesaian belum tercapai, Pengambilalihan tidak dapat dilaksanakan Pasal 127 ayat (7)

Legal Framework

Proses Pengambilalihan (Lanjutan) 6. Rancangan Pengambilalihan yang telah disetujui RUPS dituangkan ke dalam akta Pengambilalihan yang dibuat di hadapan notaris dalam bahasa Indonesia. Pasal 128 ayat (1) 7. Berdasarkan Pasal 131 ayat (1), salinan akta Pengambilalihan dilampirkan pada penyampaian pemberitahuan kepada Menteri tentang perubahan anggaran dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (3). 8. Pasal 133 ayat (2), mewajibkan Direksi Perseroan yang sahamnya diambil alih mengumumkan hasil Pengambilalihan dalam 1 (satu) surat kabar atau lebih, dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal berlakunya Pengambilalihan.

Legal Framework

ATURAN KHUSUS Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Hal-hal yang perlu diperhatikan pada saat Penggabungan, Peleburan dan Pengambilalihan sebagai berikut: 1. Pelaku Usaha dilarang melakukan Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat, pasal 2 ayat (1) PP 57/ 2010, dalam hal ini diduga (pasal 2 ayat (2) PP 57/ 2010: a. perjanjian yang dilarang; b. kegiatan yang dilarang; dan/atau c. penyalahgunaan posisi dominan.

Legal Framework ATURAN KHUSUS Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lanjutan) 2. Komisi memberikan penilaian terhadap Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan yang telah berlaku efektif secara yuridis dan diduga mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat , Pasal 3 ayat (1) PP 57/ 2010 3. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap Pelaku Usaha yang melakukan pelanggaran Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang dapat mengakibatkan terjadinya Praktik Monopoli dan/atau Persaingan Usaha Tidak Sehat sesuai dengan ketentuan dalam UndangUndang, Pasal 4 ayat (1) PP 57/ 2010

Legal Framework ATURAN KHUSUS Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lanjutan) 5. Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan lain yang berakibat nilai aset dan/atau nilai penjualannya melebihi jumlah tertentu wajib diberitahukan secara tertulis kepada Komisi paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sejak tanggal telah berlaku efektif secara yuridis Penggabungan Badan Usaha, Peleburan Badan Usaha, atau Pengambilalihan saham perusahaan. (Pasal 5 ayat (1) PP 57/ 2010)

Legal Framework ATURAN KHUSUS Terkait Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Lanjutan) 6. Apabila Jumlah tertentu tersebut di atas (Pasal 5 ayat (2) dan (3) PP 57/2010) : a. nilai aset sebesar Rp2.500.000.000.000,00 (dua triliun lima ratus miliar rupiah); dan/atau b. nilai penjualan sebesar Rp5.000.000.000.000,00 (lima triliun rupiah. c. Bagi Pelaku Usaha di bidang perbankan berlaku jika nilai aset melebihi Rp20.000.000.000.000,00 (dua puluh triliun rupiah). Sanksi apabila tidak menyampaikan pemberitahuan tertulis berupa denda administratif sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) untuk setiap hari keterlambatan, dengan ketentuan denda administratif secara keseluruhan paling tinggi sebesar Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sebagaimana diatur pada (Pasal 6 PP 57/ 2010), Pengecualian bagi perusahaan yang terafiliasi (Pasal 7 PP 57/ 2010)

Legal Framework

ATURAN KHUSUS Terkait Perbankan Dasar Hukum: Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank (PP 28/ 1999) Bank adalah Bank dan Bank Perkreditan Rakyat Umum (Pasal 1 ayat (1)PP 28/ 1999) 1. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank dapat dilakukan atas (Pasal 3 PP28/ 1999) : a. inisiatif Bank yang bersangkutan; atau b. permintaan Bank Indonesia; atau c. inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. 2. Merger, Konsolidasi dan Akuisisi Bank yang dilakukan atas inisiatif Bank yang bersangkutan, wajib terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia, (Pasal 4 ayat (1) PP 28/ 1999) 3. Kewajiban untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari Pimpinan Bank Indonesia, berlaku pula untuk Merger dan Konsolidasi yang dilakukan atas inisiatif badan khusus yang bersifat sementara dalam rangka penyehatan perbankan. (Pasal 4 ayat (2) PP 28/ 1999)

Legal Framework

ATURAN KHUSUS Terkait Pasar Modal 1. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-52/PM/1997 TENTANG PENGGABUNGAN USAHA ATAU PELEBURAN USAHA PERUSAHAAN PUBLIK ATAU EMITEN (PERATURAN NOMOR IX.G.1) 2. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-412/BL/2009 TENTANG TRANSAKSI AFILIASI DAN BENTURAN KEPENTINGAN TRANSAKSI TERTENTU (PERATURAN NOMOR IX.E.1) 3. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-614/BL/2011 TENTANG TRANSAKSI MATERIAL DAN PERUBAHAN KEGIATAN USAHA UTAMA (PERATURAN NOMOR IX.E.2)

Legal Framework

ATURAN KHUSUS Terkait Pasar Modal (Lanjutan) 1. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-264/BL/2011 TENTANG PENGAMBILALIHAN PERUSAHAAN TERBUKA (PERATURAN NOMOR IX.H.1) 2. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN NOMOR: KEP-263/BL/2011 TENTANG PENAWARAN TENDER SUKARELA (PERATURAN NOMOR IX.F.1) 3. KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PASAR MODAL NOMOR KEP-86/PM/1996 TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI YANG HARUS SEGERA DIUMUMKAN KEPADA PUBLIK (PERATURAN NOMOR X.K.1)

AKUNTANSI BISNIS


Contoh Kasus M&A di Indonesia & Luar Negeri

Contoh Kasus Merger di Indonesia • Rencana merger Esia, produk CDMA PT. Bakrie Telecom Tbk. (BTEL) dan Flexi, produk PT. Telkomsel, anak usaha PT. Telekomunikasi Indonesia Tbk. (TLKM) mengalami kendala yaitu Flexi yang statusnya belum menjadi Perseroan Terbatas (PT). Saat ini telkom sedang mempersiapkan langkah-langkah merger spin off atau pelepasan Telkom Flexi untuk dijadikan sebuah perseroan terbatas. • Merger ini diharapkan menjadi solusi terbaik termasuk urusan frekuensi karena Esia dan Flexi sama-sama mengusung teknologi CDMA. Saat ini, Telkom Flexi diketahui memiliki 15 juta pelanggan sedangkan Esia memilki 10 juta pelanggan. Selain Esia, sudah lebih dari satu operator yang mendekati Telkom untuk menjajaki pembelian Flexi

Contoh Kasus Akusisi di Indonesia

• PT. Bank Rakyat Indonesia Tbk. (BRI) resmi mengakuisisi PT. Bank Agroniaga Tbk. Hal itu ditandai dengan penandatanganan Akta Akuisisi Saham PT. Bank Agroniaga Tbk. antara BRI dengan Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) di Jakarta. PT Bank Agroniaga (Bank Agro) mengganti nama menjadi PT Bank Rakyat Indonesia Agroniaga (BRI Agro). Bank Agro yang khusus bergerak di bidang pertanian ini memang menjadi anak usaha PT BRI Tbk (BRI). Selain itu, BRI Agro juga mengganti logonya.

Contoh Kasus Akusisi Heinz

SEC selidiki insider trading akuisisi Heinz Securities and Exchange Commission (SEC) menggelar investigasi atas dugaan insider trading seputar rencana Berkshire Hathaway Inc dan 3G Capital membeli raksasa makanan HJ Heinz senilai US$ 23 miliar. Pada Jumat lalu (15/2), SEC mengajukan gugatan terhadap beberapa pelaku perdagangan yang diduga kuat meningkatkan hak beli derivatif saham (call option) terkait rencana transaksi itu. "Ada perdagangan yang sangat mencurigakan di call option Heinz sesaat sebelum pengumuman transaksi tanggal 14 Februari 2013," tulis SEC pada Pengadilan Federal Manhattan. Regulator curiga karena para pelaku yang melakukan pembelian lewat rekening di Zurich, Swiss, sebelumnya tidak memiliki sejarah jual-beli saham Heinz, setidaknya dalam enam bulan terakhir.

AKUNTANSI BISNIS


Steps in Merger & Acquisition


Definisi Merger • Merger adalah penggabungan dua perusahaan menjadi satu, dimana perusahaan yang me-merger mengambil/membeli semua aset dan liabilities perusahaan yang di-merger dengan demikian perusahaan yang me-merger memiliki paling tidak 50% saham dan perusahaan yang di-merger berhenti beroperasi dan pemegang sahamnya menerima sejumlah uang tunai atau saham di perusahaan yang baru. (Brealey, Myers, & Marcus, 1999, p.598).


Jenis Merger Related industries - Horizontal Same industry/ Same market - Consolidation

Suppliers -Vertical

Same industry/ Different market (Conglomerate)


Definisi Akusisi • Akuisisi berasal dari sebuah kata dalam bahasa Inggris acquisition yang berarti pengambilalihan. Akuisisi adalah pengambilalihan (takeover) sebuah perusahaan dengan membeli saham atau aset perusahaan tersebut, namun perusahaan yang dibeli tetap ada. (Brealey, Myers, & Marcus, 1999,p.598).


Kelebihan dan Kekurangan Merger • Kelebihan Merger – Pengambilalihan melalui merger lebih sederhana dan lebih murah dibanding pengambilalihan yang lain

• Kekurangan Merger – Dibandingkan akuisisi merger memiliki beberapa kekurangan, yaitu harus ada persetujuan dari para pemegang saham masing-masing perusahaan,sedangkan untuk mendapatkan persetujuan tersebut diperlukan waktu yang lama.


Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi • Kelebihan Akuisisi – Akuisisi Saham tidak memerlukan rapat pemegang saham dan suara pemegang saham. – Dalam Akusisi Saham, perusahaan yang membeli dapat berurusan langsung dengan pemegang saham perusahaan yang dibeli dengan melakukan tender offer sehingga tidak diperlukan persetujuan manajemen perusahaan. – Karena tidak memerlukan persetujuan manajemen dan komisaris perusahaan, akuisisi saham dapat digunakan untuk pengambilalihan perusahaan yang tidak bersahabat (hostile takeover).


Kelebihan dan Kekurangan Akuisisi Kekurangan Akuisisi • Jika cukup banyak pemegang saham minoritas yang tidak menyetujui pengambilalihan tersebut, maka akuisisi akan batal. Pada umumnya anggaran dasar perusahaan menentukan paling sedikit dua per tiga (sekitar 67%) suara setuju pada akuisisi agar akuisisi terjadi. • Apabila perusahaan mengambil alih seluruh saham yang dibeli maka terjadi merger. • Pada dasarnya pembelian setiap aset dalam akuisisi aset harus secara hukum dibalik nama sehingga menimbulkan biaya legal yang tinggi.


• Stage 1: Through the letter of intent • Stage 2: Through the definitive purchase agreement • Stage 3: To the closing • Stage 4: After the closing

Steps in Merger & Acquisition LETTER OF INTENT

Business Deal

Stage 1

Documents

CLOSING

Stage 3

Find Target

Due Diligence

Proxy Statement

Engage Banker

Valuation

Transition Preparation

Financial Analysis

Negotiate Detailed Terms

Closing Preparation

Deal with any problems

Closing Filings Certificates

Preliminary Due Diligence Negotiate Basic Terms

Regulatory

Stage 2

DEFINITIVE AGREEMENT

Complete Transition

Negotiate Ancillary Agreements

Target NDA

Purchase Agreement

Third Party Consents

Banker Engagement Letter

Ancillary Agreements

Closing Certificates

Press Release

Press Release

Regulatory Strategy/ Applications

Regulatory Regulatory Applications/ Approval Approvals

Due Diligence List Regulatory Strategy


Regulatory

Documents

Business Deal

Stage 1

Stage 2

DEFINITIVE AGREEMENT Stage 3

Find Target

Due Diligence

Proxy Statement

Engage Banker



Financial Analysis

Negotiate Ancillary Agreements, e.g., Employment Negotiate Basic Terms Agreements Preliminary Due Diligence

CLOSING

Closing Preparation Final Due Diligence

Complete Transition Deal with any problems

Target NDA

Purchase Agreement





Press Release

Press Release






Stage 1: Through the Letter of Intent Find Target / Screen Candidates 1. Strategic Investor Contoh: Tiger Airways dengan mengakuisisi Mandala. Atau yang terakhir, kegiatan ‘saling akuisisi’ antara Virgin Australia (DJ) dan Singapore Airlines (SIA). DJ mengakuisisi 60% saham Tiger Australia (TT) dari Tiger Airways (TA), sekaligus menjual 10% saham DJ ke SIA. Yang menarik bahwa TA sendiri 49% dimiliki oleh SIA. 83


Stage 1: Through the Letter of Intent Find Target 2. Financial Investor • Contoh: Recapital dan Saratoga. Berbeda dengan strategic investor yang mempunyai bisnis identik untuk memperkuat pasar, maka financial investor lebih pada prinsip investment; buy low & sell high, buy high & sell higher. • Saratoga Capital (SC) masuk ke bisnis Power lewat akuisisi 51% saham Medco Power Indonesia (MPI) dari Medcoenergi (MEI). Kemudian, MPI berencana IPO 2016 untuk mendapat fair market value ketika nanti dilepas kembali oleh SC.


Stage 1: The Letter of Intent (continued)

Menurut Mckinsey, seleksi kandidat menggunakan beberapa parameter seperti dalam gambar di bawah.

Find Target


Choosing Target Firm

Steps in Merger & Acquisition “We Look for Market of Size and Where We Can Win” • The market size should exceed $1 billion  Size is Key • Core market growth should be at least 5% - 7% and without undue cyclicality or volatility  Growth is the Hygiene • Look for fragmented industries with a long tail of participants that have $25 – $100 million in sales, and that can be acquired for their products without necessarily needing their overheads  Healthy acquisition • Try to avoid outstanding competitors such as Toyota or Microsoft  Avoid Red Ocean with Best in Class • The target arena should present a good opportunity for applying the DBS so that we can leverage our Danaher skill sets  Conducive for DBS

Steps in Merger & Acquisition “We Look for Market of Size and Where We Can Win” THE REASONS They SOLD : • Previous five years performance’s growth was less significance • Skeptical mind set • Lack of detailed knowledge about the niche • Interesting bidding

CORPORATE STRATEGY • The market size should exceed $1 billion • Core market growth should be at least 5% - 7% and without undue cyclicality or volatility • Look for fragmented industries with a long tail of participants that have $25 – $100 million in sales, and that can be acquired for their products without necessarily needing their overheads • Try to avoid outstanding competitors such as Toyota or Microsoft • The target arena should present a good opportunity for applying the DBS so that we can leverage our Danaher skill sets • Look for tangible product-centric businesses

THE REASONS We BOUGHT : • World Leader in a $1 Billion global niche market • Not Toyota or Microsoft related product • Unique and innovative products • Potential to implement “Lean Manufacturing” plant


Stage 1: Through the Letter of Intent • Buyer and seller define respective goals in transaction and find one another • Non-disclosure agreement (NDA) is signed • Investment banker is engaged • Buyer undertakes due diligence investigation of seller • Terms of transaction are agreed to by signing a letter of intent 89

Stage 1: The Letter of Intent (continued)

• Describes the most important elements of a transaction: – type of transaction – price and form of consideration, with a clear understanding of business, tax and legal ramifications of transaction – payment terms and key contingencies (such as buyer financing) – Sets fundamental transaction structure and terms 90

Stage 1: The Letter of Intent (continued) • Parties will be unlikely to agree to the modification or amendments to the letter of intent • Exclusivity agreements in which seller agrees not to negotiate a sale with third parties for an agreed period of time • Confidentiality agreements • Expense agreements

91

Stage 1: The Letter of Intent (continued) May require buyer to pay the seller a nonrefundable deposit for: – granting an exclusivity period to the purchaser, during which person the seller will not negotiate with any other potential buyer – the purposes of covering some of the seller’s costs in the transaction if the seller is in a particularly strong bargaining position

Stage 1: Due Diligence • Identify risks material to Buyer’s decision whether or not to do the deal • Identify risks/issues to be addressed in transaction documents • Identify any third-party consents needed • Identify post-closing transition issues

Stage 1: Due Diligence (Continued) Initial Questions for Buyer’s Legal Due Diligence Team • What are client’s basic assumptions about target? – Company profile (scope of business/nature of assets) • Structure of transaction? • Bargain price or premium? • Budget for due diligence? • Timing of transaction/due diligence? • Client’s relative aversion to risk?

Stage 1: Due Diligence (Continued) Initial Issues for Seller’s Legal Team • How much does legal team know about it own client and risks? • What major risks need to be disclosed and how? • Structure of transaction • Level of Client’s organization of documents/information? • Identify appropriate point person(s) • Have all Buyer parties signed NDA? • What type of access should be provided (data room/respond to document requests/provide general access to files)? 95

Stage 1: Due Diligence (Continued) Regulatory Matters • Affirmative

– Require agency approval prior to closing

• Negative – Filing with the relevant agency with closing permitted if the agency does not act to delay or stop the transaction within a specified time period

• Informational – Example: Filing of notices of the issuance of unregistered securities with the Bapepam, MOF, other relevant parties


Business Deal

Stage 1

Due Diligence

Proxy Statement

Engage Banker

Valuation


Financial Analysis


Closing Preparation

Preliminary Due Diligence

Documents

CLOSING

Stage 3

Find Target

Negotiate Basic Terms

Regulatory

Stage 2

DEFINITIVE AGREEMENT

Final Due Diligence


Negotiate Ancillary Agreements

Target NDA

Purchase Agreement





Press Release

Press Release






Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement

• Due Diligence • Valuation • Definitive Agreement • Regulatory Approvals

98


Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement (cont’d)

Due Diligence • • • •

Business Legal Accounting Other key areas of interest (environmental etc)

99



Due Diligence

• Look for the devil in the details • A 360 approach – • external-internal ………. peel the onion! • past-present-future • scenario modeling on synergy assumptions

• Link due diligence with business planning


Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement (cont’d) • • • • • • • • •

Due Diligence

Industry / Markets Customers / Partners Competition Look for the People devils in the details! Suppliers Customer & Vendor Contracts Operations & Support Pricing and discounts Finance, Accounting & Taxes

• Contingent Liabilities • Corporate Controls • Intellectual Properties • Human Resources • Legal • IT – infrastructure & applications • Insurance • Synergy – Assumption Testing!!



Valuation



Valuation

M&A Valuation Summary (Football Field) Bid Range Comparable Companies Comparable Transactions DCF DCF + Synergies LBO Break-Up

Current Price 30-Day Moving Avg. 52-Week High/Low

$34

$36

$38

$40

$42

$44

$46

$48

$50

$52



• No magic formula

• Future cash flow • Earnings estimates • Assumption modeling • Due diligence findings • Synergy

Valuation

• Set limits and stick to financial discipline • Maintain reasonable and realistic expectations X Rationalization: “This deal is strategic – don’t worry, it’s all going to work out in the end no matter what price we pay.”

 Wisdom:

“If you stumble across too many red flags while evaluating a business, walk away!”



The Definitive Agreement • Specific identities of the parties • What is being sold • Price and terms • Lengthy and detailed representations and warranties of the parties • Each party’s agreements as to its conduct up to and beyond the closing

• Conditions that must be filled before either party is obligated to close • Details on the time and mechanics of closing • Indemnities related to breaches of the agreement or the representations and warranties • Dispute resolution provisions • Miscellaneous clauses relating to any other aspects of the sale


Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement (cont’d) Standard Reps and Warranties • Corporate organization • Capitalization • Authority, consents • Regulatory matters • Finances, accounting • Litigation • Taxes • Employee matters • Contracts • Environmental matters • Assets


Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement (cont’d) Ancillary Documents • Signed at closing: – promissory notes – security agreements – bills of sale – non-competition and employment agreements – escrow instructions – officers’ certificates – legal opinions


Stage 2: Through the Definitive Purchase Agreement (cont’d) Regulatory Approvals

• Apply for approvals if process has not yet begun

108


Regulatory

Documents

Business Deal

Stage 1

Stage 2

DEFINITIVE AGREEMENT Stage 3

Find Target

Due Diligence

Proxy Statement

Engage Banker



Financial Analysis

Negotiate Ancillary Agreements, e.g., Employment Negotiate Basic Terms Agreements Preliminary Due Diligence

CLOSING

Closing Preparation Final Due Diligence


Target NDA

Purchase Agreement





Press Release

Press Release






Stage 3: To the Closing • Final due diligence • Verify no change to the representations and warranties – If buyer discovers a material change, the buyer may have an out and refuse to close or threatens to abandon the transaction • Buyer prepares for management transitions by becoming more familiar with operations of company • Final financing arrangements made


Stage 3: The Closing (cont’d)


Stage 3: The Closing (cont’d) The Closing Documentation

• Title documents and officers certificates • Final director and stockholder approval • Any necessary third-party consents


Stage 3: The Closing (cont’d) Regulatory Matters • Need to be finalized before final closing can occur • Push for any needed consent

113

AKUNTANSI BISNIS


Take Over Tactics

Take Over Tactics

Merger

Takeover

Acquisition

Acquisition of Stock

Proxy Contest

Acquisition of Assets

Going Private

Take Over Tactics

Types of Takeovers

How the Deal is Financed Cash Transaction – The receipt of cash for shares by shareholders in the target company.

Share Transaction – The offer by an acquiring company of shares or a combination of cash and shares to the target company’s shareholders.

Going Private Transaction (Issuer bid) – A special form of acquisition where the purchaser already owns a majority stake in the target company.

Take Over Tactics

Friendly Takeovers • Before A bidder makes an offer for another company, • It usually first informs that company's board of directors. • If the board feels that accepting the offer serves shareholders better than rejecting it, it recommends the offer be accepted by the shareholders. • It is characterized by bargaining until agreement is signed.

Take Over Tactics

Hostile Take Over

A takeover is considered "hostile" if the target company's board rejects the offer, but the bidder continues to pursue it, or the bidder makes the offer without informing the target company's board beforehand.

Take Over Tactics

Types of Hostile Takeover • Tender offer: acquiring company makes a public offer at a fixed price above the current market price • Creeping Tender offer: purchasing enough stock on the open market, known as a creeping tender offer, to effect a change in management • Proxy Fight: tries to persuade enough shareholders, usually a simple majority, to replace the management with a new one which will approve the takeover

Take Over Tactics

Tender Offer • The tender offer is a public, open offer or invitation by a prospective acquirer to all shareholders of target company directly , • To sell their stocks at a specified price during a specified time, • The acquirer usually offer price which includes a premium over the current market price of the target company's shares, • Acquirer company may offer Cash or other securities to the target company's shareholders,

Take Over Tactics

Proxy Fight • The famous proxy fight was Hewlett-Packard's takeover of Compaq. The deal was valued at $25 billion, but Hewlett-Packard reportedly spent huge sums on advertising to sway shareholders. • HP wasn't fighting Compaq -- they were fighting a group of investors that included founding members of the company who opposed the merge. About 51 per cent of shareholders voted in favour of the merger. Despite attempts to halt the deal on legal grounds, it went as planned.

Take Over Tactics

Defense Tactics • Shareholder rights plan (poison pill) • White Knight bidder • Management Buyout (MBO) • Delay annual shareholder’s meeting • Trigger acceleration of debt repayment • Litigation

Take Over Tactics

Defense Tactics

• Blank Cheque; target company issues shares to existing promoters and friendly shareholders to increase the control of promoters group.

• Golden Parachute; a contractual guarantee of a fairly large sum of compensation is issued to the top and senior executives of target company whose services are likely to be terminated in case the take over succeeds.

• Green Mail; the promoters of target company accumulate large stock of its shares through friendly investors with a view to raise its market price. But the nexus of investors and promoters if proved then it may be trigger an open offer.

• Shark Repellents; the company changes its MoA & AoA to make take over impossible.

Take Over Tactics

Defense Tactics

• Poison Pill; is used to create negative financial results to the acquirer and leads to value destructions. • Pacman; the target company starts acquiring sizeable holding in the acquirer company to threat them.

• White knight; target company instruct its friend company to buy shares to reduce acquirer holding.

• Buy back

AKUNTANSI BISNIS


Comprehensive Problems on Merger and Acquisition

Case Study: DaimlerChrysler



Case Study: DaimlerChrysler Why the Merger? • For Chrysler-Merger or Perish • For Daimler-Benz-The Perfect Storm • Daimler not able to take advantage of the booming US Economy • High costs for Daimler • Create a much larger globally based enterprise to compete in major markets of the world


The Deal • Announced-6thof May 1998 • Merger of Equals • Market Cap -US $92 Billion • Stock-swap Deal


Highlights of the Deal • • • •

Merger of Equals Largest Industrial Merger ever Horizontal Merger DaimlerChrysler-World Leader in Transportation • Fifth Largest Company • World class products and brands complement each other • No plant closures or lay-offs planned


Synergies • World Leader in Transportation • Revenue Enhancement • Minimum overlap in Markets and Customers • Complete Spectrum of Products • Lower Costs and Higher Productivity • Cheaper Labor • Exchange of Technology • Higher Bargaining Power


Why the Merger was ultimately Failed?

Case Study: AOL Time Warner

AOL Time Warner’s Bitter Sweet Break Up

Case Study: AOL Time Warner  2000: Small fish with big teeth (stock) eats big fish with small teeth Stock:175 Billion

AOL Revenue 5 billion Employees 15,000

Stock:95 Billion

Time Warner Revenue 27 billion Employees 70,000

 2001 – 2009: Small fish gets massive indigestion and big fish isn’t faring too well either  2009: Small fish and big fish decide to go separate ways

Critique: Environment  Strategy Fit

AOL

Time Warner ENVIRONMENT

ENVIRONMENT

Industry - Growth of substitutes

Seeking Cyber Foot Print

Market - Rise of Broadband

Non-Operational Distractions

Economic Conditions - Tech Asset Bubble

Poor Timing Unrealistic Expectations for Growth

STRATEGY

STRATEGY

Partner with top cable provider to use their cable wires to support provide broadband internet

Partner with strong internet provider to distribute content over their platform and reach to millions of subscribers

Perfect E  Sy Fit

Good but not a Perfect E Sy Fit

Case Study: AOL Time Warner Critique: Leadership  Strategy MisFit

LEADERSHIP  Ample Leaders but no Able Leaders: Leadership failed to execute on the strategy to capitalize on the strengths of its two organizations to create an online empire  Control – Accountability: “No one at the top of the company really tried to persuade the people in charge of their brands that they needed to try to make this deal work.”  Lack of Motivation: Steve Case sold a significant block of his shares in AOL prior to the merger, reaping a windfall profit of $161 million  Strategy Drift: Failed to deliver on its promise of distributing TW’s significant film, publishing and music assets to AOL’s massive subscriber base. TW actually came out with internet services of their own, Road Runner.  Personality Conflict: Steve Case remained personally at odds with Time Warner executives which crippled plans to establish an online empire.

Poor Leadership  Strategy Fit

Case Study: AOL Time Warner STRATEGY

AOL

Use TWs cable to provide broadband internet

CULTURE

Time Warner

STRATEGY

Use AOL’s internet & customer base to increase cyber footprint

CULTURE

High Tech

Old-world

Tight on finances/Cost Cutting

Spendthrift

Khakis and cotton shirt

Suit and tie

Small, younger company

Very big, mature (AOL was the size of a small division of TW)

Compensation – Stock Options – Internet Trend Profit sharing – Old School Unitary Culture

Diversified

Management style- Top Down

Improvisational Approach

Generation gap – 20 something’s

Gray beards

Focus on meeting Wall St. Expectations

Focus on organic business growth

Flat Structure

Divisional structure with Emphasis on Heirarchy

STRUCTURE

STRUCTURE

Thank You Good Luck for Your Study & God Bless Us [email protected]

139

Merger & Acquisition

Recommend Documents