BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

Bab III Sistem Organisasi Dan Manajemen Proyek

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

3.1.

Struktur Organisasi Proyek Struktur organisasi proyek secara umum dapat diartikan dua orang atau lebih yang melaksanakan suatu ruang lingkup pekerjaan secara bersama-sama dengan kemampuan dan keahliannya masing-masing untuk mencapai suatu tujuan bersama yang telah direncanakan. Dengan adanya organisasi proyek yang baik diharapkan akan memberikan hasil efisien, tepat waktu dan berkualitas tinggi. Pada dasarnya industri konstruksi melibatkan tiga pihak utama yaitu pemilik (pemberi tugas/owner), konsultan perencana dan konsultan pegawas,

dan kontraktor (penyedia jasa pelaksanaan konstruksi,

pembangun, general contractor) 3.1.1. Pemilik (Owner)

Pemilik (owner) dalam proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok adalah Kementrian Pekerjaan Umum dengan nama sub satuan kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok seksi E2. Adapun komponen dalam struktur organisasi Owner adalah sebagai berikut: a.

Pejabat Pembuat Komitmen (PKK) Dalam Peraturan Presiden RI no. 54 tahun 2010 tentang pengadaan

barang/jasa

pemerintah,

Pejabat

Pembuat III- 1



Komitmen (PKK) mempunyai tugas pokok dan kewenangan sebagai berikut: 1. Menetapkan rencana pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang meliputi:  Spesifikasi teknis barang/jasa  Harga Perkiraan Sendiri (HPS);dan  Rancangan Kontrak. 2. Menerbitkan surat penunjukan penyedia barang/jasa. 3. Menandatangani kontrak. 4. Melaksanakan kontrak dengan penyedia barang/jasa. 5. Mengendalikan pelaksanaan kontrak. 6. Melaporkan

pelaksanaan/penyelesaian

pengadaan

barang/jasa kepada PA/KPA. 7. Menyerahkan hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa kepada PA/KPA dengan berita acara penyerahan. 8. Melaporkan kemajuan pekerjaan termasuk penyerapan anggaran dan hambatan pelaksanaan pekerjaan kepada PA/KPA setiap triwulan;dan 9. Menyimpan dan menjaga keutuhan seluruh dokumen pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

III- 2


b.


Pengawas Lapangan (Supervisor) Pengawas lapangan (Supervisor) terdiri dari sebuah tim yang diketuai oleh kepala pengawas lapangan (Chief of Supervisor). Anggota pengawas lapangan bertanggung jawab kepada kepala pengawas

lapangan

dan

kepala

pengawas

lapangan

bertanggung jawab kepada Pejabat Pembuat komitmen (PKK). Pengawas lapangan mempunyai tugas dan kewenangan sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengawasan pekerjaan di lapangan sehingga tetap terlaksana dengan baik sesuai dengan rencana kerja. 2. Menampung

segala

persoalan

di

lapangan

dan

menyampaikannya kepada PKK. 3. Melakukan penyelidikan mutu material (Quality Control). 4. Menjaga hubungan baik dengan instansi serta masyarakat setempat yang berhubungan dengan pekerjaan. 5. Meneliti laporan bulanan yang diserahkan oleh kontraktor. Dibawah ini adalah struktur organisasi satuan kerja Pembangunan Jalan Tol Akses Tanjung Priok seksi E2 yang bertindak sebagai Owner dalam proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok.

III- 3



MENTERI WAKIL MENTERI

Inspektoral Jenderal

Sekretariat Jenderal

Inspektoral Wilayah

Biro

Direktorat Jendral

Direktorat Jendral

Direktorat Jendral

Direktorat Jendral

Penataan Ruang

Sumber Daya Air

Bina Marga

Cipta Karya

Badan Pembinaan Konstruksi

Badan Penelitian dan Pengembangan

Sekretariat

Direktorat

Direktorat

Direktorat

Ditjen

Pusat Pembinaan

Pusat Penelitian

Direktorat Bina Program

Direktorat Bina Teknik

Direktorat Bina Pelaksana Wilayah I-III Teknik Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional I-XI

Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok

PPK Cimanggis - Nagrak

PPK NS

PPK E2A

PPK E2

Yonatan Hendrik Parjoko, ST, M.Eng, M.Sc

Ir. Edwin Suratman, M.Eng

Hardy P. Siahaan, ST, M.Sc

Ir. Moody N. Sanger, M.Sc

Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana

PPK Perencanaan dan Pengawasan Amir Sumirat, ST

Kepala Pelaksana Kepala Pelaksana

Kepala Pelaksana/Pengawas Lapangan Asyfak Bismoseno, ST

Supervisor 1 Sarwono

Supervisor 2

Tech & Contract Administration

Asset Management & O&M Officer

General Administration

Fidelto P. Pasambe

Ismia Novianti

Yulia Komalawati

Secretary Oki Mahendra

Yandrie Amfira

Supervisor 3 Jefry A. Mangilaleng

Gambar 3.1. Struktur Organisasi PU-Bina Marga III- 4



3.1.2. Kontraktor/ Penyedia Jasa Pemborongan

Kontraktor dalam proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung

Priok

merupakan

Joint

Operation

Antara

Kajima

Corporation dengan PT Waskita Karya (Persero). Adapun komponen dalam struktur organisasi kontraktor adalah sebagai berikut: a. Kepala Proyek / General Superintendent General Superintendent mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung

jawab

mengkoreksi

terhadap

semua

penyimpangan mutu. 2. Memberikan

pengarahan

dan

pembinaan

kepada

staf

dibawahnya agar proses quality plan dan quality control terlaksana dengan baik. 3. Menjalin kerja sama dengan pihak luar seperti client, perencana atau pihak lain. 4. Meningkatkan efektivitas dan efesiensi kerja dalam rangka mencapai

QCD

(Quality,

Cost,

Delivery)

yang

akan

dipertanggung jawabkan. b.

Deputy General Superintendent Deputy General Superintendent mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Membantu

General

Superintendent

dalam

hal

penyelenggaraaan proyek secara umum seperti pelaksanaan III- 5



kontrak proyek, perencanaan dan laporan biaya, material, man power, kualitas kerja dan procurement. 2. Membuat laporan bulanan serta evaluasinya dengan mengacu kepada laporan harian dan mingguan dari Construction Engineer. 3. Membuat laporan secara berkala mengenai status pemakaian material dan keuntungan proyek. 4. Menolak material dari supplier yang tidak memenuhi standar. c.

Construction Manager Construction Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan penerapan sistim jaminan mutu. 2. Mengkoordinasi Site Manager dalam pelaksanaan pekerjaan fisik. 3. Menyiapkan konsep RBP (Rencana Biaya Pelaksanaan). 4. Bersama Project Manager memeriksa kemajuan pekerjaan dan menyiapkan berita acara kemajuan. 5. Membuat program penyesuaian mutu dan waktu agar hasil kontrak memenuhi syarat kontrak. 6. Menyiapakan dan melengkapi metoda konstruksi bersama Site Manager. 7. Bersama Manager lapangan menyiapkan, menyelesaikan, dan mngumpulkan surat/dokumen pendukung untuk pembuatan III- 6



addendum kontrak baik berhubungan dengan harga, volume, dan waktu pelaksanaan. 8. Membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan pekerjaan kepada project manager. 9. Melaksanakan koordinasi dengan mitra usaha. d.

Site Engineer Manager Site Engineer Manager mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab atas urusan teknis yang ada di lapangan. 2. Memberikan cara-cara penyelesaian atas usul-usul perubahan desain dari lapangan berdasarkan persetujuan pihak pemberi perintah kerja, sedemikian rupa sehingga tidak menghambat kemajuan pelaksanaan di lapangan. 3. Melakukan pengawasan terhadap hasil kerja apakah sesuai dengan dokumen kontrak.

e.

Supervisor Supervisor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Membaca gambar kerja. 2. Menghitung kebutuhan material dan alat harian. 3. Meminta material dan alat sesuai dengan jenis pekerjaan. 4. Mengkoordinasi tenaga kerja.

III- 7



5. Melaksanakan pekerjaan sesuai instruksi kerja. 6. Membuat dan mengajukan opname pekerjaan mandor dan subkontraktor kepada Site Engineer. 7. Membuat laporan harian pelaksanaan kepada Site Engineer (termasuk jumlah, tenaga kerja, cuaca, pemakaian alat dan bahan bakar). 8. Mengecek hasil kerja subkontraktor, dan mandor. 9. Mengetahui lokasi peralatan dan pelaksanaan K3. 10. Menjalankan check list sesuai Instruksi Kerja f.

Quality Control Quality Control mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memahami spesifikasi material, dan Rencana Kerja Syarat dan Syarat Proyek (RKS). 2. Mengadakan contoh material dan contoh hasil pekerjaan untuk diajukan kepada Site Engineer untuk proses approval. 3. Mengontrol

dan

melaporkan

mutu

material

(Quality

Assurance). 4. Membuat dan mengontrol ijin kerja untuk diajukan kepada Site Engineer. 5. Mengontrol dan menyetujui hasil kerja pelaksanaan.

III- 8



6. Melaksanakan dan mengkoordinir pengetesan material dan hasil pekerjaan (misal : CBR, sand cone, kubus test, tes besi, dll). 7. Melaksanakan dan mengkoordinir joint survey dengan Surveyor untuk menentukan BM, Koordinat. 8. Membuat Laporan ketidaksesuaian produk untuk di laporkan kepada Site Engineer. 9. Mengusulkan dan mengkoordinasikan metode kerja kepada Divisi proyek. 10. Membuat internal check list sebelum serah terima pertama. 11. Melakukan

pemeriksaan

persiapan

atas

material

dan

pekerjaan g.

Senior Quantity Engineer Senior Quantity Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bekerja sama dengan logistic atau pengadaan barang untuk memberikan informasi kebutuhan material yang harus didatangkan ke lokasi pekerjaan. 2. Menghitung volume pekerjaan bangunan yang sudah dilaksanakan dan sisa pekerjaan untuk keperluan pembuatan opname mandor/pemborong dan untuk keperluan engineering dalam

membuat

schedule

pekerjaan

pelaksanaan

pembangunan. III- 9



3. Menghitung kebutuhan material untuk setiap item pekerjaan. 4. Mengecek penggunaaan material. 5. Mengecek setiap gambar shop drawing apakah terjadi perubahan atas yang telah dihitung sebelumnya, jika terjadi perubahan maka volume material dan pekerjaan dihitung kembali. h.

HSE (Health, Safety and Environment) HSE (Health, Safety and Environment) mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Memberikan prioritas yang cukup terhadap Keselamatan Kerja di lingkungan kerja di bawah pengawasannya. 2. Memastikan bahwa ia mengerti dan familiar dengan Kebijakan HSE, dan peraturan perundangan terkait lainnya, sehingga ia akan bisa menjadikan contoh terhadap pekerja di bawah pengawasannya. 3. Melakukan observasi HSE, inspeksi secara berkala dan mengambil

tindakan

pencegahan

untuk

mengeliminir

terjadinya kecelakaan kerja. 4. Memastikan bahwa pekerja di bawah pengawasannya telah mendapatkan training yang cukup sehingga ia akan melakukan tugasnya sesuai standar prosedur. 5. Memastikan bahwa fasilitas dan perlengkapan tersedia dalam kondisi layak pakai III- 10



Gambar 3.2. Struktur Organisasi Kontraktor

III- 11



3.1.3. Konsultan Pengawas

Konsultan pengawas dalam proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok adalah Nippon Koei Co.,Ltd. Adapun komponen dalam struktur organisasi Konsultan pengawas adalah sebagai berikut: a. Site Engineer Site Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab kepada pemilik proyek. 2. Mengadakan

penilaian

terhadap

kemajuan

pekerjaan,

memberikan petunjuk-petunjuk atas wewenang yang diberikan pelaksana kegiatan. 3. Mengatur atau menggerakkan kegiatan teknis agar dicapai efisiensi pada setiap kegiatan (pekerjaan yang harus ditangani). 4. Mengecek

dan

menandatangani

dokumen

tentang

pengendalian mutu dan volume pekerjaan. b. Chief Inspector Chief Inspector mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab kepada Site Engineer. 2. Membantu Site Engineer dalam menyiapkan data untuk final payment.

III- 12


3. Memberikan


laporan

kemajuan

pekerjaan

kepada

Site

Engineer. 4. Melaksanakan pengarsipan surat-surat, laporan harian, laporan bulanan, jadwal kemajuan pekerjaan dan lain-lain. 5. Membuat catatan harian tentang pekerjaan yang dilakukan kontraktor. c. Quality Engineer Quality Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab kepada Site Engineer. 2. Menyerahkan kepada Site Engineer himpunan data bulanan pengendalian mutu paling lambat 14 bulan berikutnya. Himpunan data harus mencakup semua tes laboratorium dan lapangan secara jelas dan terperinci. 3. Melakukan semua analisa semua tes, termasuk usulan komposisi campuran (job mix formula) dan justifikasi teknis atas persetujuan dan penolakan usul tersebut. 4. Memerintahkan

kontraktor

untuk

membongkar

dan

memperbaiki kembali pekerjaan yang kualitasnya tidak sesuai dengan ketentuan. 5. Menolak material dan peralatan kontraktor yang tidak memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku.

III- 13



6. Memeriksakan hasil pekerjaan dari kontaktor apakah sesuai mutu dan kualitas yang ditentukan. d. Quantity Engineer Quantity Engineer mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawab kepada Site Engineer. 2. Melakukan pengawasan terhadap pekerjaan kontraktor apakah sesuai dengan kuantitas yang telah ditentukan. 3. Menolak pekerjaan kontraktor yang kuantitasnya tidak sesuai dengan ketentuan. 4. Memberikan laporan tertulis pada pelaksanaan kegiatan atas hal-hal yang menyangkut masakah pengendalian kuantitas. e. Inspector Inspector mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Mengikuti petunjuk Chief Inspector dalam melaksanakan tugasnya. 2. Mengirimkan laporan kepada Site Engineer atau Chief Inspector. 3. Mengadakan pengawasan yang terus menerus di lokasi pekerjaan yang sedang dikerjakan dan memberi laporan kepada Chief Inspector atas pekerjaan yang tidak sesuai

III- 14



dengan dokumen kontrak. Semua hasil pengamatan harus dilaporkan secara tertulis. 4. Menyiapkan catatan harian untuk peralatan, tenaga kerja dan bahan yang digunakan oleh kontraktor untuk menyelesaikan pekerjaan harian. f. Surveyor Surveyor mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Bertanggung jawas langsung kepada Quantity Engineer. 2. Melakukan pengawasan ketelitian pengukuran oleh kontrator terhadap titik-titik penting sehingga tidak terjadi selisih dimensi maupun elevasi. 3. Mengumpulkan semua data pekerjaan yang dilaksanakan di lapangan dan bertanggung jawab atas keteltian yang didapat. g. Lab. Technician Lab. Technician mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut: 1. Melaksanakan pengambilan contoh material/tanah dan melakukan pengujian material/tanah di laboratorium. 2. Mengevaluasi hasil tes tersebuat dan bertanggung jawab terhadap ketelitian dan kebenaran hasil yang diproses.

III- 15



3.1.4. Konsultan Perencana

Konsultan perencana dalam proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok adalah Nippon Koei Co.,Ltd. Adapun tugas Konsultan perencana adalah sebagai berikut: 1. Mengadakan penyesuaian keadaan lapangna dengan keinginan pemilik proyek. 2. Membuat gambar perencanaan. 3. Membuat rencana kerja dan syarat-syarat pelaksanaan bangunan (RKS) sebagai pedoman pelaksanaan. 4. Membuat rencana anggaran biaya. 5. Memproyeksikan keinginan atau ide-ide pemilik ke dalam desain bangunan. 6. Mempertanggungjawabkan desain dan perhitungan struktur jika terjadi kegagalan konstruksi.

III- 16



Gambar 3.3. Struktur Organisasi Konsultan

III- 17


3.2.


Prosedur Pemilihan Kontraktor

3.2.1. Proses Pemilihan Kontraktor Secara Umum

Dalam

menentukan

kontraktor

pelaksana

dalam

suatu

pembangunan proyek, dilakukan proses yang sudah ditentukan untuk mencapai kontrak/perjanjian dan pekerjaan dapat dilakukan. Dimana proses yang dilakukan oleh kontraktor dalam mendapatkan proyek adalah sebagai berikut: a.

Pelelangan Yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media cetak atau pengumuman resmi, sehingga masyarakat luas/dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya, dan nantinya didapat harga penawaran yang kompetitif. Pelelangan itu sendiri terdiri dari dua macam: 1. Pelelangan terbuka. Diikuti oleh semua jasa konstruksi yang berminat dan sesuai dengan bidang dan sub bidang kerja/grade 2. Pelelangan terbatas. Hanya diikuti oleh jasa konstruksi yang diundang dan sesuai dengan bidang dan sub bidang yang dikerjakan.

b. Pemilihan Langsung Yaitu pengadaan barang/jasa yang dilakukan tanpa melalui pelelangan dan hanya diikuti oleh penyedia barang/jasa yang III- 18



memenuhi syarat. Pemilihan langsung dilakukan dengan cara membandingkan penawaran (dimana terdapat tiga penawaran) dan melakukan negosiasi baik teknik maupun harga, sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan. c.

Penunjukan Langsung Yaitu pengadaan barang/jasa dengan cara menunjuk langsung kepada satu penyedia barang/jasa. Penunjukan langsung ini dilakukan bila dalam kondisi bencana alam, hak paten dan bila telah dua kali lelang gagal. Nilainya pun kurang dari 50 juta.

3.2.2. Proses Pemilihan Kontraktor Pelaksana Proyek Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok – Package 2 Section E-2

Pada pelaksanaan Proyek Jalan bebas Hambatan Tanjung Priok (Phase 2), Package 2 Section E-2 Cilincing–Jampea (Sta 3+400~Sta 6+142), dalam pemilihan Kontraktor Utama proses pemilihan dilakukan dengan sistem lelang umum yang diikuti oleh beberapa perusahaan konstruksi dalam maupun luar negeri hal ini dikarenakan pemilihan dilakukan secara terbuka yaitu dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya. Sebelum hal ini berjalan lebih lanjut, penentuan pemenang lelang berdasarkan kualifikasi harus memenuhi langka berikut:

III- 19



1. Pendaftaran dilakukan secara online E-Procurement (Internet) pada website Dep.PU di alamat http://www.pu.go.id 2. Mengikuti syrat-syarat yang ditentukan dalam pelelangan. Metode penilaian kualifikasi pengadaan dilakukan dengan cara prakualifikasi. Menurut perpres 54 tahun 2010, prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum pemasukan penawaran. Pada tahap prakualifikasi pengumuman proyek dilakukan melalui media masa dan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE). Hasil dari data yang telah masuk diketahui jumlah perusahaan yang mendaftarkan diri pada proyek ini sangat banyak namun yang lulus hasil prakualifikasi hanya segelintir perusahaan. Pada tanggal 2 Juli 2010 ditetapkan pemenang berdasarkan hasil evaluasi

administrasi

dan

teknis.

Tanggal

8

Oktober

2010

pemberitahuan berita acara hasil evaluasi penawaran harga, dan pada tanggal 26 November 2010 ditetapkan pemenang pelelangan pekerjaan tersebut pada pokok surat dengan jangka waktu pelaksanaan pekerjaan selama 36 bulan, sumber dana JBIC IP-529 dengan pemenang sebagai berikut : PEMENANG Nama

: Kajima – Waskita Karya (persero) JO

Alamat

: sentral senayan 1 Building, 17th floor Jl. Asia afrika No. 8

Jakarta

III- 20



NPWP

: 01.001.456.1-053.000

Harga

: Rp. 1.144.093.714.934,00 termasuk PPN 10%

PEMENANG CADANGAN I Nama

: SMCC - Hutama Karya JO

Alamat

: Summitmas II, 12th Floor, Jl. Jendral Sudirman Kav 61-62

Jakarta

Selatan 12190, Indonesia

NPWP

: 01.066.471.2-053.000

Harga

: Rp.1.169.520.000.000,00 Termasuk PPN 10 %

PEMENANG CADANGAN II Nama

: Obaysi – Jaya Konstruksi JO

Alamat

: Jln. Pancoran Timur II No.3, Jakarta

NPWP

: 01.000.444.8.053.000

Harga

: Rp.1.176.835.000.001,00 Termasuk PPN 10 %

Dengan Ketentuan : 1. Dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut agar diupayakan seoptimal mungkin menggunakan produk dalam negeri. 2. Wajib bekerja sama dengan penyedia barang atau jasa golongan usaha kecil atau koperasi kecil seperti dimaksud dalam kepres RI No.80 Tahun 2003.

III- 21



3. Harga satuan timpang hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan dalam dokumen lelang. Apabila kuantitas pekerjaan lebih besar dari kuantitas dalam dokumen lelang maka digunakan harga satuan berdasarkan hasil negosiasi. Dalam tahap kualifikasi Unit Layanan Pengadaan (ULP) memilih evaluasi sistem gugur dengan proses sebagai berikut: 1)

Evaluasi Administrasi

2)

Evaluasi Teknis

3)

Evaluasi Harga

Penjelasan dari tahapan tersebut adalah sebagai berikut : 

Evaluasi Administrasi

Penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan adminstrasi apabila : 1. Surat penawaran ditandatangani oleh direktur utama atau pejabat terkait perusahaan penawaran. 2. Jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari waktu ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan dan bertanggal 3. Surat jaminan penawaran diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau perusahaan asuransi yang mempunyai (suretyship) yang sebagaimana ditetapkan oleh menteri keuangan.Jaminan penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. III- 22



4. Nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat penawaran. 5. Besaran nilai jaminan tidak kurang dari nilai jaminan yang ditetapkan Dalam Dokumen pemilihan. 6. Besaran niali jaminan penawaran dicantumkan dalam angka dan huruf. 7. Nama ULP yang menerima jaminan penawaran sama dengan ULP yang mengadakan pelelangan 8. Paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan yang dilelangkan.



Evaluasi Teknis

Panitia pelelangan melakukan evaluasi teknis penawaran terhadap data yang memnuhi persyaratan administrasi, meliputi: 1.

Koreksi Aritmatik

2.

Metode pelaksanaan dana analisa teknis

3.

Jadwal waktu pelaksanaan

4.

Spesifikasi teknis

5.

Jadwal penggunaan tenaga, bahan dan alat

6.

Jenis, kapasitas, komposisi dan jumlah peralatan

7.

Personil inti

8.

Bagian pekerjaan yang disubkontarakkan

9.

Bagan alir kegiatan pokok pekerjaan

10. Bagan organisasi pelaksana pekerjaan III- 23



11. Rencana mutu kontrak (RMK) 12. Rencana program keselamatan dan kesehatan kerja (K3) 13. Syarat teknis lainnya yang ditentukan dalam dokumen lelang.

Penawaran yang dinyatakan tidak gugur selanjutnya dievaluasi teknis oleh Pemilik , pertama-tama yang meneliti adanya kesalahan aritmatik yang dikoreksi adalah : 1. Kesalahan kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga disesuaikan dengan kuantitas yang tercantum dalam dokumen lelang. 2. Koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga dilakukan terhadapa perkalian antara kuantitas dengan harga satuan beserta penjumlahannya, sebagai berikut: 3. Haga satuan yang ditulis dalam daftar kuantitas dan harga tidak boleh dikoreksi. 4. Apabila terdapat kesalahan hasil pengalian anatara kuantitas dengan harga satuan dan penjumlahan, maka dilakukan pembetulan dan yang mengikat adalah hasil koreksi. 5. Mata pembayaran yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah termasuk dalam harga satuan mata pembayaran yang lain, dan harga satuan dalam daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong. 6. Hasil koreksi aritmetik pada daftar kuantitas dan harga tersebut harus diberitahukan kepada penawaran dalam waktu secepatnya.

III- 24



7. Apabila terdapat perbedaan anatara harga satuan pada daftar kuantitas dan harga, dengan harga satuan pada analisa harga satan yang bersangkutan, maka yang mengikat adalah harga satuan pada daftar kuantitas dan harga. 8. Hasil koreksi aritmatik pada daftar kuantitas dan harga digunakan untuk menyusun urutan penawaran. Harga penawaran setelah koreksi aritmatik yang nilainya diatas pagu anggaran tidak dievaluasi. Apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) penawaran yang setelah koreksi aritmatik nilainya di bawah pagu anggaran, tetap dilakukan proses evaluasi selanjutnya. 9. Apabila semua harga penawaran setelah koreksi aritmatik nilainya diatas pagu anggaran, Panitia pengadaan melaporkan kepada pejabat pembuat

komitmen,

memerintahkan

kemudian

kepada

panitia

pejabat

pembuat

komitmen

untuk

melakukan

pengadaan

pelelangan ulang. Dari hasil koreksi aritmatik disusun ranking penawaran dan selanjutnya dilakukan evalusi administrasi. Hasil koreksi aritmatik diberitahukan

secara

tertulis

kepada

para

penawar,

untuk

mendapatkan konfirmasi.

III- 25





Evaluasi Harga

Setelah

dinyatakan

memenuhi

persyaratan

teknis

maka

tahap

selanjutnya adalah evaluasi harga Evaluasi kewajaran harga dilakukan terhadap penawaran yang memenuhi persyaratan teknis, meliputi: 1) Evaluasi harga penawaran Penawaran

dinyatakan

memenuhi

persyaratan

apabila

harga

penawaran setelah dilakukan koreksi aritmatik tidak melebihi pagu anggaran. 2) Evaluasi harga satuan timpang - Melakukan klarifikasi terhadap harga satuan tersebut - Harga satuan timpang hanya berlaku untuk kuantitas pekerjaan yang tercantum dalam dokumen lelang 3) Evaluasi kewajaran harga 1.

Evaluasi indikasi kerugian dan keuntungan terhadap analisa harga satuan

2.

Melakukan klarifikasi terhadap indikasi tersebut diatas

3.

Penambahan nilai jaminan pelaksanaan - Perhitungan preferensi harga sesuai rumus dalam dokumen lelang - Dalam hal penawaran komponen dalam negeri terlalu tinggi, penyedia jasa dikenakan sanksi

III- 26



Oleh panitia kesimpulan hasil evaluasi dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP). Berita acara hasil pelelangan ditandatangani oleh ketua dan peserta panitia yang ada berjumlah 5 orang. Hal-hal yang dibuat dalam BAHP : -

Nama penawar terkoreksi yang lulus evaluasi

-

Metode evaluasi yang digunakan

-

Unsur-unsur yang dievaluasi

-

Keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu seperti resume

berkas pelelangan.

3.2.3.

Pengumuman Pemenang Lelang

Sehubungan dengan pelaksanaan proses pemilihan penyedia jasa konstruksi paket pekerjaan pelaksanaan proyek Jalan bebas Hambatan Tanjung Priok (Phase 2), Paket Nomor 2, Seksi E-2 Cilincing –Jampea (Sta 3+400~Sta 6+142) Kajima Corporation – PT Waskita Karya sebagai pemenang karena memenuhi syarat Administrasi, Teknis dan Harga paket pekerjaan. Mengalahkan kandidat lainnya dan hanya menjadi calon pemenang cadangan I dan II. Dari hasil klarifikasi sebagaimana jawaban pihak kontraktor serta kesimpulan dan catatan dalam lampiran berita acara ini maka panitia menilai bahwa harga yang ditawarkan oleh Kajima Corporation – PT Waskita Karya (Persero) “KAWA Joint Operation” wajar dan dapat dipertanggung jawabkan. III- 27



Kemudian terlaksanalah penyerahan pekerjaan dengan ditandai keluarnya Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada Kajima Corporation – PT Waskita Karya (Persero) “KAWA Joint Operation” selaku Kontraktor yang sebelumnya telah diperintahkan mengurus hal – hal yang wajib dilkukan setelah dinyatakan sebagai pemenang lelang seperti surat perjanjian kontrak, penyerahan

jaminan pelaksanaan

proyek, dan lain – lain. Setelah ditetapkan pemenang dan mendapat persetujuan dari penyedia jasa dalam hal ini PPK, maka kontraktor dan penyedia jasa diharuskan menandatangani dokumen kontrak agar kedua pihak memiliki landasan hukum yang sah, isidari dokumen kontrak tersebut adalah sebagai berikut : a.

Buku I = Informasi Umum (General Information)

b.

Buku II

c.

BukuIII = Detail Gambar Bagian II (The Drawing Part II)

d.

Buku IV = Detail Harga (Detailed Unit Price Analiysis)

e.

Buku V = Data Teknik Bagian I (Technical Data Part I)

f.

Buku VI = Data Teknik Bagian II (Technical Data Part II)

= Detail Gambar Bagian I (The Drawing Part I)

Penjelasan masing-masing komponen adalah sebagai berikut. Buku I Memuat materi pokok rencana persetujuan antara pemilik dan kontraktor. Bila telah ditandatangani, akan menjadi inti dari dokumen kontrak. Masalah Komersial dimuat dalam buku ini yaitu: III- 28



 Persetujuan Kontrak (Contract Agreement);  Lembar Dukungan (The Letter Of Acceptance);  Lembar Penyerahan dari Kementrian Pekerjaan Umum (Letter of Award from Minister of Public Works);  Persetujuan JICA (JICA Concurrence);  The Letter of Bid/Bid Submission Sheet (without Unit Price Analysis);  Laporan Pertemuan sebelum Penyerahan (Minutes of Pre-Award Meeting);  Ringkasan Harga (Price Summary);  Laporan Pertemuan Klarifikasi No.2

(Minutes of Clarification

Meeting No.2);  Laporan Pertemuan Klarifikasi No.1

(Minutes of Clarification

Meeting No.1);  Adendum 4 Dokumen Penawaran (Addendum 4 to Bidding Document);  Adendum 3 Dokumen Penawaran (Addendum 3 to Bidding Document);  Adendum 2 Dokumen Penawaran (Addendum 2 to Bidding Document);  Adendum 1 Dokumen Penawaran (Addendum 1 to Bidding Document);  Kondisi Khusus Kontrak (The Particular Conditions of Contract); III- 29



 Kondisi Umum Kontrak (The General Conditions of Contract);  Spesifikasi Spesial (The Special Specifications);  Spesifikasi Umum (The General Specifications); Buku II Memuat detail gambar dari struktur bawah sampai struktur atas proyek yang sedang dilaksanakan (The Drawing part I). Isi dari buku ini yaitu :  Detail Gambar Proyek Buku III Memuat detail gambar dari struktur bawah sampai struktur atas proyek yang sedang dilaksanakan (The Drwing part II). Isi dari buku ini yaitu :  Detail gambar Proyek Buku IV Memuat uraian perincian harga proyek dan analysis harga proyek secara menyeluruh (Detailed Unit Price Analiysis), termasuk index mata uang luar negeri, pengakuan, dan juga pernyataan dari pihak kontraktor. Komponen yang terdapat buku ini yaitu :  Bill of Quantity;  Detail analisis harga satuan (Detailed Unit Price Analysis);  Index harga untuk Mata Uang Luar Negeri (Price Index Source for

Foreign Currency);

III- 30



 Acknowlegment of Compliance with Guidelines for Procurement

under Japanese ODA Loans;  Pernyataan pihak Kontraktor atas Pemenuhannya sesuai langkah

yang dibutuhkan (The Contractor’s Declaration to Compliance with STEP requirements). Buku V Memuat uraian tentang penawaran, persetujuan Joint Operation, dan juga memuat uraian tentang data-data teknik. Komponen yang terdapat dalam buku ini yaitu :  Teknik Penawaran (Technical Bid);  Joint Operation Agreement;  Integrity Pact;  Data Teknik (Technical Data Part I). Buku VI Memuat uraian data-data teknik Proyek. Komponen yang terdapat dalam buku ini yaitu :  Data Teknik (Technical Data Part II).

3.3. Prosedur dan Hubungan Kerja Konsultan perencana adalah pihak yang ditunjuk oleh pemilik (owner) untuk melaksanakan pekerjaan perencanaan, perencana dapat berupa perorangan atau badan usaha baik swasta maupun pemerintah. Kemudian III- 31



proses pelaksanaannya diserahkan pada konsultan pengawas yang bertugas membantu pemilik/owner dalam mengawasi pelaksanaan pekerjaan. Pada proyek Pembangunan Jalan Bebas Hamabatan Tanjung Priok, konsultan perencana dan pengawas menjalin kontrak dengan PPK bagian perencanaan dan pengawasan. Proyek Pembangunan Jalan Bebas Hambatan Tanjung Priok merupakan proyek dengan menggunakan dana pinjaman dari jepang. Dari pihak pemberi dana memberikan syarat bahwa kontraktor yang menggarap proyek ini harus Joint Operation antara kontarktor asal Jepang dan kontraktor asal Indonesia dan porsi pekerjaan kontraktor Jepang lebih besar dari kontraktor Indonesia. Karena menggunakan dana pinjaman dari luar negeri maka kontrak yang dipakai antara owner dan kontraktor adalah kontrak fidic. Dengan pembagian porsi pekerjaaan antara Kajima Corp. dan PT Waskita Karya Tbk adalah 60 dan 40. Dalam Fidic Contract tidak ada hubungan kerja saat pelaksanaan antara owner dengan kontraktor, kontaktor bertanggung jawab kepada konsultan dan semua permasalahan yang berhubungan dengan pelaksanaan diselesaikan melalui konsultan pengawas, dan owner hanya menerima laporan dari konsultan pengawas. Diagram hubungan antara pemilik (owner), konsultan perencana, konsultan pengawas dan kontraktor dijelaskan sebagai berikut.

III- 32



A OWNER ( PPK E2)

C

B

KONSULTAN PERENCANA (Nippon Koei )

F

KONSULTAN SUPERVISI

(Nippon Koei)

D

E

KONTRAKTOR (Kajima - Waskita JO)

Gambar 3.4 Hubungan Kerja Antara Owner – Konsultan – Kontraktor Sumber : Dokumen Penyusun Keterangan : A

: Owner memberi tugas perencanaan kepada konsultan perencana

B : Konsultan perencana memberikan hasil rencana kepada owner C : Owner memberikan tugas pengawasan pelaksanaan di lapangan kepada Konsultan pengawas D : Konsultan pengawas memberikan (mengarahkan) pekerjaan yang harus dilakukan oleh kontraktor E : Kontraktor memberikan laporan hasil pekerjaan kepada konsultan pengawas III- 33



F : Konsultan pengawas memberikan laporan hasil pengawasan setiap waktu yang ditentukan kepada owner Keterangan Garis :

Garis ini menunjukan perintah suatu pekerjaan dari pihak yang berwenang pertama (Owner) dan berwenang kedua (konsultan)

Garis ini menunjukan pertanggung jawaban dari item pekerjaan yang telah diberikan, ke pihak yang berwenang pertama (Owner)

Garis ini menunjukan petanggung jawaban dari item pekerjaan yang telah diberikan, ke pihak yang berwenang kedua (Konsultan)

3.4. Tender dan Kontrak 3.4.1. STANDAR/SISTIM KONTRAK FIDIC 1987. FIDIC adalah singkatan dari Federation Internationale Des Ingenieurs Counsels atau dalam bahasa Inggris disebut International Federation of Consultant Engineers atau bila diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah Federasi Internasional Konsultan Teknik. FIDIC didirikan pada tahun 1913 oleh 3 (tiga) asosiasi nasional dari Konsultan Teknik independen di Eropa. Tujuan pembentukan dari federasi ini adalah untuk memajukan secara umum kepentingankepentingan profesional dari anggota asosiasi dan menyebarkan III- 34



informasi atau kepentingannya kepada anggota-anggota dari kumpulan asosiasi nasional. Sekarang jumlah keanggotaan FIDIC sudah tersebar di lebih dari 60 (enam puluh) negara di seluruh dunia, mewakili konsultan-konsultan teknik didunia. Kita di Indonesia umumnya sering menjumpai kontrak-kontrak yang menggunakan standar/sistem FIDIC terutama untuk proyekproyek Pemerintah yang menggunakan dana pinjaman (loan) dari luar negeri. Selain itu pihak swasta asing yang beroperasi di Indonesia biasanya juga memakai standar/sistem ini. 3.4.1.1 Definisi dan Interpretasi Dalam pasal ini diberikan definisi kata-kata atau istilah yang mempunyai arti khusus seperti tersebut dalam text, yaitu :

Dengan demikian baik Penyedia Jasa maupun Pengguna Jasa sepakat menggunakan pengertian yang sama mengenai suatu kata atau ungkapan. Hal ini sangat penting untuk menghindari sengketa dikemudian hari. III- 35



3.4.1.2. Pelimpahan Kontrak & Sub Penyedia Jasa Dalam pasal ini ditetapkan bahwa Penyedia Jasa tidak berhak untuk melimpahkan kontrak baik sebagian atau seluruhnya tanpa persetujuan tertulis terlebih dulu dari Pengguna Jasa (Pasal 3 ayat 1). Demikian pula untuk penyerahan pekerjaan kepada subPenyedia Jasa beserta pengaturan untuk pekerjaan-pekerjaan yang akan di subkontrakkan tanpa memerlukan izin tertulis dari Pengguna Jasa (Pasal 4 ayat 1). 3.4.1.3.

Dokumen-Dokumen Kontrak Dalam Pasal ini ditetapkan bahasa kontrak dan undang-undang yang akan diberlakukan untuk kontrak ini. Bila dokumen ini ditulis dalam lebih dari satu bahasa, maka bahasa kontrak yang berlaku harus dipilih. Kedua hal tersebut ditetapkan dalam Syarat-Syarat Khusus Kontrak (Pasal 5 ayat 1). Selain itu ditetapkan pula mengenai prioritas dari dokumen kontrak dalam hal terjadi kerancuan atau kekurangan dengan urutan sebagai berikut : - Kontrak/Perjanjian - Penetapan pemenang tender - Tender - Bagian II dari Syarat-Syarat Kontrak - Bagian I dari Syarat-Syarat Kontrak - Dokumen lain yang membentuk bagian kontrak (Pasal 5 ayat 2)

III- 36


3.4.1.4.


Kewajiban-kewajiban umum Hal-hal yang diatur dalam uraian ini, beberapa yang penting adalah: Di tetapkan bahwa kontrak/Perjanjian disiapkan dan dilengkapi oleh Pengguna Jasa (Employer). Ini beda dengan kebiasaan kita dimana yang harus menyiapkan kontrak adalah Penyedia Jasa (Pasal 9 ayat 1). Di

tetapkan

pula

mengenai

pengamanan

pelaksanaan

(Performance Security) yang harus diserahkan Penyedia Jasa dalam waktu sekian hari sejak menerima Surat Penunjukan (Letter of Acceptance) dalam jumlah sesuai tersebut Lampiran Tender (Appendix to Tender). Bentuk jaminan sesuai kesepakatan dan jaminan harus berlaku sampai seluruh pekerjaan selesai dan cacatcacat diperbaiki. Masa berlaku Pengamanan pelaksanaan adalah sejak saat Pekerjaan dimulai sampai Pekerjaan selesai dan seluruh cacat sudah diperbaiki. Tidak ada klaim sesudah Sertifikat Tanggung Jawab Atas Cacat telah terbit (Pasal 10 ayat 2). Catatan : di Indonesia biasanya hanya sampai serah terima pekerjaan pertama (Pasal 10 ayat 1). Sebelum mengajukan klaim tentang Pengamanan pelaksanaan, Pengguna Jasa harus memberitahu Penyedia Jasa terlebih dahulu. (Pasal 10 ayat 3).

III- 37



Di tetapkan pula mengenai asuransi pekerjaan dan peralatan Penyedia Jasa dengan nilai pertanggungan ditambah 15% untuk menutup biaya tambahan. Asuransi harus mencakup kehilangan dan kerusakan Pengguna Jasa dan Penyedia Jasa dalam bentuk apapun yang timbul sejak pekerjaan dimulai sampai dengan serah terima pekerjaan (Pasal 21 ayat 1). Dalam

hal-hal

tertentu

seperti

perang,

penyerbuan,

pemberontakan, revolusi, perang saudara, sebab-sebab radiasi nuklir/radio aktif dan tekanan gelombang pesawat terbang dengan kecepatan mendekati atau melebihi kecepatan suara, dikecualikan dari asuransi (Pasal 21 ayat 4) Selain itu hak paten dan royalti harus dijamin oleh Penyedia Jasa dalam pengertian membebaskan Pengguna Jasa dari segala tuntutan pemegang paten (Pasal 28 ayat 1 dan 2). Juga diatur dalam pasal ini keharusan Penyedia Jasa memberikan kesempatan kepada Penyedia Jasa lain, orang yang dipekerjakan Pengguna Jasa atau orang dari pihak Pengguna Jasa (Pasal 31 ayat 1). 3.4.1.5.

Penangguhan Pekerjaan Dalam pasal ini ditetapkan ketentuan mengenai penangguhan pelaksanaan pekerjaan atas instruksi Direksi Pekerjaan/Pimpro untuk sementara waktu (Pasal 40 ayat 1). Ditetapkan pula apabila penangguhan tersebut di sebabkan karena ketentuan kontrak, atau perlu karena atas pemutusan kontrak oleh Penyedia Jasa, kondisi

III- 38



cuaca untuk keamanan pekerjaan, maka Penyedia Jasa akan mendapat perpanjangan waktu dan tambahan biaya (Pasal 40 ayat 2). Bila penangguhan telah melampaui 84 hari, Penyedia Jasa boleh minta kepada Direksi Pekerjaan agar pekerjaan dilanjutkan kecuali penangguhan tersebut karena hal-hal tersebut sebelumnya (Pasal 40 ayat 3). 3.4.1.6.

Pelaksanaan & Kelambatan-Kelambatan Dalam pasal ini diatur mengenai cara penyerahan lahan baik sebagiansebagian atau seluruhnya (Pasal 42 ayat 1). Bila Penyedia Jasa terlambat menerima lahan maka Direksi akan menetapkan perpanjangan waktu dan tambahan biaya (Pasal 42 ayat 2). Selain itu ditetapkan pula mengenai ganti rugi atas kelambatan (liquidated damages for delay). Selanjutnya dalam Pasal ini diatur mengenai Tanggung Jawab Penyedia Jasa atas biaya untuk membuat jalan masuk ke lapangan, termasuk fasilitas di luar lapangan (Pasal 42 ayat 3). Juga ditetapkan waktu penyelesaian Pekerjaan dan perpanjangannya

disertai

sebab-sebab

yang

memungkinkan

pemberian perpanjangan waktu (Pasal 43 ayat 1, Pasal 44 ayat 1). Disini dengan tegas dikatakan bahwa ganti rugi atas kelambatan bukanlah denda (Pasal 47 ayat 1) termasuk pengaturan mengenai pengurangan ganti rugi (Pasal 47 ayat 2). Penyerahan pekerjaan bagian per bagian diizinkan dan penyerahan dilakukan bila pekerjaan secara substansial telah selesai (tidak harus mutlak 100%) (Pasal 48 ayat 1, 2 dan 3).

III- 39


3.4.1.7.


Tanggung Jawab Atas Cacat (Defect Liability) Istilah Masa Pemeliharaan (Maintenance Period) yang selama ini kita kenal sudah tidak digunakan lagi dan diganti dengan Masa Tanggung Jawab Atas Cacat. Istilah ini kiranya memang lebih tepat karena bila kita bicara mengenai pemeliharaan/perawatan, maka berarti, pekerjaan itu terus menerus dipelihara tanpa batas akhir selama bangunan tersebut masih berdiri. Tentunya bukan ini yang dimaksud, tetapi tanggung jawab Penyedia Jasa atas pekerjaan-pekerjaan yang cacat dan kurang sempurna dalam suatu periode tertentu setelah pekerjaan selesai. Setelah kewajiban tersebut selesai, perawatan gedung/fasilitas menjadi kewajiban Pengguna Jasa gedung tersebut. Masa tanggung jawab inilah yang disebut Masa Tanggung Jawab atas Cacat (Defect Liability Period). Dalam pasal ini diberikan definisi dari Tanggung Jawab Atas Cacat dan cara menghitung saat mulainya (Pasal 49 ayat 1). Setelah Masa Tanggung Jawab Atas Cacat, Pekerjaan diserahkan kepada Pengguna Jasa dengan kerusakan dan keausan wajar di terima (Pasal 49 ayat 2). Biaya perbaikan cacat adalah tanggungan Penyedia Jasa sesuai kontrak (Pasal 49 ayat 3). Dalam hal Penyedia Jasa tidak segera memperbaiki pekerjaan cacat dengan biaya sendiri dan bila tidak dilakukan, Pengguna Jasa berhak menunjuk pihak lain (Pasal 49 ayat 4).

III- 40


3.4.1.8.


Perubahan-perubahan,penambahan-penambahan dan pengurangan pengurangan Disini ditetapkan bahwa yang dimaksud dengan perubahan adalah perubahan bentuk, mutu dan jumlah pekerjaan atau bagiannya.Yang membuat perubahan adalah Direksi Pekerjaan. Perubahan-perubahan ini yang mengharuskan Penyedia Jasa melakukan salah satu dari hal berikut : - menambah atau mengurangi jumlah pekerjaan dalam kontrak. - menghilangkan sesuatu pekerjaan (tetapi tidak pekerjaan yang dilaksanakan Pengguna Jasa atau Penyedia Jasa lain). - merubah karakter atau mutu atau jenis pekerjaan. - merubah ketinggian, garis, posisi dan dimensi bagian pekerjaan - melaksanakan pekerjaan tambah - merubah urut-urutan pekerjaan atau waktu pelaksanaan dari satu bagian pekerjaan (Pasal 51 ayat 1). Pelaksanaan perubahan pekerjaan hanya dilakukan atas dasar instruksi Direksi Pekerjaan (Pasal 51 ayat 2). Selanjutnya di atur pula tata cara menghitung perubahan Pekerjaan yaitu sejauh terdapat dalam Kontrak menggunakan harga-harga tersebut. Bila tidak ada, dapatkan harga yang disetujui antara Direksi Pekerjaan dan Penyedia Jasa (Pasal 52 ayat 1) yang kemudian diatur pula mengenai perubahan Pekerjaan yang melewati 15% dari nilai kontrak (Pasal 52 ayat 3).

III- 41


3.4.1.9.


Perbaikan-perbaikan (Remedies) Dalam pasal ini diatur ketentuan/hal-hal yang dikategorikan mengenai kesalahan Penyedia Jasa seperti : - kebangkrutan - melanggar kontrak - gagal melaksanakan pekerjaan -gagal meneruskan pekerjaan dalam waktu 28 hari setelah menerima tegoran - gagal melaksanakan instruksi Direksi Pekerjaan -meskipun telah ada tegoran tertulis sebelumnya tetap mengabaikan kewajiban-kewajiban kontrak. - bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 ayat 1. maka Pengguna Jasa setelah memberikan peringatan 14 hari sebelumnya memutuskan kontrak dan berhak menunjuk Penyedia Jasa lain untuk menyelesaikan pekerjaan (Pasal 63 ayat 1). Juga diatur cara penilaian pekerjaan setelah pemutusan kontrak dan cara pembayarannya (Pasal 63 ayat 2 dan Pasal 63 ayat 3).

3.4.1.10. Penyelesaian Perselisihan (Settlement of Disputes) Hal-hal yang diuraikan disini yaitu : mengenai sengketa baik selama pelaksanaan maupun setelah selesai, terlebih dahulu disampaikan secara tertulis kepada Direksi Pekerjaan. Dalam waktu 84 hari Direksi Pekerjaan akan menyampaikan keputusannya (Pasal 67.1).

III- 42



Tidak tertutup kemungkinan penyelesaian secara damai dengan ketentuan kecuali para pihak menetapkan lain, arbitrase boleh dilakukan pada atau setelah 56 hari sejak surat pemberitahuan akan ke arbitrase (Pasal 67 ayat 2). Mengenai Lembaga Arbitrase dipilih yang menggunakan aturan International Chamber of Commerce (Pasal 67 ayat 3).

3.4.2. Jenis Kontrak Pada saat ini kebutuhan proyek konstruksi terdapat beberapa jenis sistem kontrak, antara lain : 1. Kontrak Unit Price

Kontrak jenis ini adalah suatu kontrak yang menitik beratkan biaya per unit volume, per unit panjang ataupun per unit berat. Kontrak ini dipakai jika kualitas dan bentuk dari pekerjaan tersebut secara mendetil dapat dispesifikasikan, tetapi jumlah volume atau panjangnya tidak dapat diketahui dengan tepat. Jumlah pasti dari volume pekerjaan dapat diketahui di akhir pekerjaan. Untuk menentukan kuantitas pekerjaan yang sesungguhnya, dilakukan pengukuran (opname) bersama pemilik dan kontraktor terhadap kuantitas terpasang. Kelemahan dari penggunaan kontrak jenis ini, yaitu pemilik tidak dapat mengetahui secara pasti biaya aktual proyek hingga proyek itu selesai.

III- 43



2. Kontrak Lump Sum Fixed Price

Semua pekerjaan tercantum dalam dokumen kontrak dan dilaksanakan oleh Kontraktor dengan jumlah imbalan tetap. Nilai kontrak tidak dapat diubah oleh sebab apapun, kecuali oleh suatu hal yang diatur dalam pasal kontrak. Tetapi jika pemilik yang menyebabkan perubahan maka dipertimbangkan dalam pekerjaan tambah kurang. 3. Kontrak Biaya Tambah Upah yang Dinegosiasikan (Negotiated

Cost Plus and Fee Contract) Kontraktor menyetujui untuk melaksanakan pekerjaan dengan mendapatkan upah yang tetap ataupun bervariasi yang telah mengandung laba dan biaya-biaya umum perkantorannya dengan mendapatkan penggantian terhadap semua biaya lapangan sesuai dengan biaya nyata. 4. Kontrak Owner Builder

Merupakan jenis kontrak yang pemiliknya sekaligus sebagai Kontraktor, sehingga dapat mengerjakan proyeknya dengan kekuatan sendiri atau dengan mensubkan pekerjaan tertentu pada subkontraktor. 5. Kontrak Design and Build

Pada kontrak jenis ini owner hanya menyampaikan gagasan spesifikasi dan luas lahan. Setelah itu kontraktor merancang dan mengerjakannya. Pada sistem ini perusahaan bertanggung jawab penuh

baik

desain

ataupun

konstruksinya.

Pembayarannya

dilakukan pada saat proyek sudah selesai dan owner hanya tinggal menggunakannya. III- 44

BAB III SISTEM ORGANISASI DAN MANAJEMEN PROYEK

Recommend Documents