BAB III PROSES PENERIMAAN PANCASILA DAN ALASAN PENERIMAAN PARA PENDIRI NEGARA TERHADAP PANCASILA

BAB III PROSES PENERIMAAN PANCASILA DAN ALASAN PENERIMAAN PARA PENDIRI NEGARA TERHADAP PANCASILA

A. Substansi Pembicaraan dalam Sidang-sidang BPUPKI Pada dua kali masa persidangan paripurna dari Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI), yaitu berturut-turut: pertama, pada tanggal 29 Mei – 1 Juni 1945; dan kedua, pada tanggal 10 Juli – 17 Juli 1945 telah diperbincangkan secara substansial a.l. tentang (1) Dasar Negara, (2) Wilayah Negara, serta (3) Rancangan Undang-undang Dasar.1 Sedangkan pada masa persidangan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) yang berlangsung dari tanggal 18-22 Agustus 1945 telah dilakukan pembahasan substansial a.l. tentang (1) Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus, (2) Pengesahan Pembukaan UUD, (3) Susunan Pemerintahan, serta (4) Pengesahan Batang Tubuh UUD.2 Badan Penyelidik mulai mengadakan persidangan untuk merumuskan Undangundang Dasar yang dimulai dengan persoalan dasar untuk mendirikan suatu negara merdeka. Ketua Badan Penyelidik ini ialah dr. K.R.T. Radjiman Wediodiningrat yang diangkat pada tanggal 29 April 1945.

Pada kata pembukaannya, ketua meminta

pandangan para anggota mengenai dasar negara Indonesia merdeka. Ada empat orang

1

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati (eds.), Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI)-Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI): 28 Mei 1945 – 22 Agustus 1945 (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 1998), 7-386. 2 Ibid., 523-559.

43

yang memenuhi permintaan Ketua, yaitu Mr. Muh. Yamin,3 Ki Bagoes Hadikoesoemo,4 Mr. Soepomo, dan Ir. Soekarno. Rapat persidangan pertama BPUPKI berakhir pada tanggal 1 Juni 1945 yaitu pada pidato Ir. Soekarno. Pidato ini disambut hampir semua anggota dengan tepuktangan yang riuh. Tepuk tangan yang riuh itu dianggap sebagai suatu persetujuan.5 Ir. Soekarno berkesempatan mengucapkan pidatonya yang kemudian dikenal dengan nama “Lahirnya Pancasila.”

Soekarno memberikan pandangan atau usul

mengenai dasar Indonesia Merdeka, yakni Pancasila. Kemudian diperasnya lagi, jika tidak ada yang setuju dengan angka lima, menjadi Trisila. Lalu diperasnya kembali, jika hanya permintaan untuk satu asas, menjadi Ekasila. Lima asas yang dikemukakan oleh Soekarno sebagai berikut:     

Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ke-Tuhanan Yang Maha Esa.

Kemudian diperas menjadi Trisila:     

Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau peri-kemanusiaan, Mufakat atau demokrasi, Kesejahteraan Sosial, dan Ketuhanan

Sosio-nasionalisme

Sosio-demokrasi

Ketuhanan

3

Menurut para editor tersebut di atas, naskah pidato ini tidak ditemukan baik dalam “Koleksi Mr. M. Yamin” maupun “Koleksi Pringgodigdo” yang tersimpan di Arsip Nasional. Ibid., 11-2. 4 Menurut para editor tersebut di atas, naskah pidato ini tidak ditemukan baik dalam buku Mr. Muh. Yamin yang terbit pada tahun 1959 maupun dalam berkas arsip yang diterima dari Negeri Belanda dan yang ditemukan dalam perpustakaan Puri Mangkunegaraan Solo. Risalah ini diterima Sekretariat Negara dari Arsip keluarga Ki Bagoes Hadikosoemo yang diserahkan oleh putra beliau, Kolonel (L) Basmal Hadikoesoemo. Ibid., 33-48. 5 Mohammad Hatta, Untuk Negeriku: Menuju Gerbang Kemerdekaan (Sebuah Otobiografi) (Jakarta: Buku Kompas, Januari 2011), 66.

44

Kemudian diperas lagi menjadi satu: 

G o t o n g – r o y o n g. 6

Pidato ini sebagai jawaban atas pertanyaan Ketua Radjiman: Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bentuk, apa dasarnya?7 Pada awal pidatonya, Soekarno terlebih dahulu mencoba memberikan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud oleh ketua Radjiman yaitu: “Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan Paduka Tuan Ketua Yang Mulia, yaitu bukan d a s a r n y a Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Yang Mulia ialah, dalam bahasa Belanda: “P h i l o s o f i s c h e g r o n d s l a g” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grondslag itulah fundamen, filsafat, pikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.”8 Kemudian mulailah Soekarno memaparkan pandangannya tentang dasar-dasar negara Indonesia Merdeka. Menurut Soekarno, dasar pertama yang baik dijadikan dasar buat negara Indonesia ialah dasar Kebangsaan – Negara Kebangsaan Indonesia. Istilah bangsa sangat erat kaitannya dengan kehendak akan bersatu, yang timbul karena persatuan nasib, persatuan antara orang (masyarakat) dan tempat (Tanah Air). Dalam hal ini Soekarno langsung menegaskan bahwa istilah kebangsaan bukanlah dalam arti sempit. Kebangsaan yang meliputi seluruh kepulauan Indonesia, yang sebagai cetakan alam terkumpul di sana, di khatulistiwa sebagai satu kesatuan. Sumatera, Jawa atau Sunda, atau Kalimantan, Sulawesi, Halmahera, Maluku, dan lain-lain (pulau-pulau kecil). 6

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Ibid. Panitia Lima: Moh. Hatta, A. Subardjo Dj., A.A. Maramis, dkk., Uraian Pancasila (Jakarta: Mutiara, 1980), 29. 8 Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 84. Lih. juga Ign. Gatut Saksono, Pancasila Soekarno: Idiologi Alternatif Terhadap Globalisasi dan Syariat Islam. (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007), 20. 7

45

Soekarno menggunakan dalil-dalil teori Geo-Politik untuk menjelaskan makna persatuan orang dan tempat.9 Selain itu, Soekarno menambahkan makna bangsa ini sendiri bukan makna individualistik dalam keberadaan Indonesia di tengah-tengah negara-negara lainnya, bukan juga chauvinisme yang meremehkan bangsa lain dan menjunjung diri sendiri sebagai yang terbagus dan termulia. Oleh karena itu, bukan saja harus mendirikan Negara Indonesia Merdeka, tetapi juga harus menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa.10 Dasar kedua ialah Internasionalisme atau Perikemanusiaan. Dasar ini sangat berkaitan erat sebagai pernyataan bangsa Indonesia yang turut menuju kepada kekeluargaan bangsa-bangsa. “Internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme. Jadi, dua hal ini, saudara-saudara, prinsip pertama dan prinsip kedua, yang pertama-tama saya usulkan kepada Tuan-tuan sekalian, adalah bergandengan erat satu sama lain.”11 Dasar yang ketiga ialah dasar mufakat, dasar perwakilan, dasar permusyawaratan. Pada dasar inilah muncul salah satu semboyan Soekarno yang terkenal: “satu buat semua, semua buat satu”.

Beliau menegaskan bahwa Negara

Indonesia bukan satu negara untuk satu orang, bukan satu negara untuk satu golongan walaupun golongan kaya, karena kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan, perwakilan. Dasar ketiga ini juga sekaligus, menurut Soekarno, sebagai solusi untuk keberadaan masyarakat mayoritas (Islam) yang ikut andil dalam perjalanan sejarah sebuah bangsa, di mana orang bukan Islam pun ikut ambil bagian di dalamnya.

9

Ibid., 94. Lih. juga Panitia Lima, Uraian .... Ibid., 97. 11 Ibid. 10

46

“Badan perwakilan, inilah tempat kita untuk mengemukakan tuntutan Islam. Di sinilah kita usulkan kepada pemimpinpemimpin rakyat, apa-apa yang perlu kita rasa perlu bagi perbaikan. Jikalau memang kita rakyat Islam, marilah kita bekerja sehebat-hebatnya, agar supaya sebagian yang terbesar daripada kursi-kursi Badan Perwakilan Rakyat yang kita adakan, diduduki oleh utusan-utusan Islam. Jika memang rakyat Indonesia rakyat yang bagian besarnya rakyat Islam, ..., marilah kita pemimpin-pemimpin menggerakkan segenap rakyat itu, agar supaya mengerahkan sebanyak mungkin utusan-utusan Islam ke dalam badan perwakilan ini. Ibaratnya Badan Perwakilan Rakyat 100 orang anggotanya, ..., agar supaya 60, 70, 80, 90 utusan yang duduk dalam perwakilan rakyat ini orang Islam, pemuka-pemuka Islam. Dengan sendirinya hukumhukum yang keluar dari Badan Perwakilan Rakyat itu, hukum Islam pula. Malahan saya yakin, jikalau hal yang demikian itu nyata terjadi, barulah boleh dikatakan bahwa agama Islam benar-benar hidup di dalam jiwa rakyat, sehingga 60%, 70%, 80%, 90% utusan adalah utusan orang Islam, pemuka-pemuka Islam, ulama-ulama Islam.”12 Melalui cara mufakat dalam pemusyawaratan ini Soekarno mengharapkan tidak adanya permasalahan agama. Soekarno menekankan bahwa prinsip ketiga ini ialah tempat yang terbaik untuk memelihara agama, terkhusus pihak Islam. Soekarno sendiri ingin membela Islam dalam permusyawaratan. “Untuk pihak Islam, inilah tempat yang terbaik untuk memelihara agama. Kita, saya pun, adalah orang Islam – maaf beribu-ribu maaf keislaman saya jauh belum sempurna, - tetapi kalau saudara-saudara membuka saya punya dada, dan melihat saya punya hati, Tuan-tuan akan dapati tidak lain tidak bukan hati hati Islam. Dan hati Islam Bung Karno ini, ingin membela Islam dalam mufakat, dalam permusyawaratan. Dengan cara mufakat, kita perbaiki segala hal juga keselamatan agama, yaitu dengan jalan pembicaraan atau permusyawaratan di dalam Badan Perwakilan Rakyat.”13 Kemudian Soekarno juga menjelaskan perjuangan orang Kristen: “Kalau misalnya orang Kristen ingin bahwa tiap-tiap letter di dalam peraturan-peraturan Negara Indonesia harus menurut 12 13

Ibid., 98. Ibid.

47

Bahkan,

Injil, bekerjalah mati-matian, agar supaya sebagian besar daripada utusan-utusan yang masuk Badan Perwakilan Indonesia ialah orang Kristen. Itu adil, – fair play! Tidak ada satu negara boleh dikatakan negara hidup, kalau tidak ada perjuangan di dalamnya.”14 Dasar yang keempat ialah Kesejahteraan.

Inilah permusyawaratan yang

memberi hidup, yakni demokrasi politik ekonomi yang mendatangkan kesejahteraan sosial.

Ini juga yang ada dalam pembicaraan di sidang tentang Ratu-Adil yang

mempunyai paham bahwa rakyat yang tadinya merasa dirinya kurang makan-kurang pakaian, menciptakan dunia baru yang di dalamnya ada keadilan, di bawah pimpinan Ratu-Adil, harus ada persamaan artinya kesejahteraan bersama yang sebaik-baiknya.15 Dasar yang kelima ialah Ketuhanan. Sukarno menegaskan bahwa hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Ketuhanan yang berbudi pekerti luhur, yang hormat-menghormati satu sama lain. “Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia ber-Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya ber-Tuhan. Tuhannya sendiri. Yang Kristen menyembah Tuhan menurut petunjuk Isa al-Masih, yang belum ber-Tuhan menurut petunjuk Nabi Muhammad saw, orang Buddha menjalankan ibadatnya menurut kitab-kitab yang ada padanya. Tetapi marilah kita semuanya ber-Tuhan. Hendaknya Negara Indonesia ialah negara yang tiap-tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara kebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme-agama”. Dan hendaknya Negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan.”16 Soekarno lebih dari dua kali menggunakan kata “hendaknya” daripada kata “harus” dan “wajib”. Apakah di sini Soekarno memberi tempat kepada setiap warga

14

Ibid., 99. Ibid., 100. 16 Ibid., 101. 15

48

negara yang belum ber-Tuhan supaya ber-Tuhan, atau lebih lanjut memberi kesan belum semua orang Indonesia ber-Tuhan. Di sini mengandung arti bahwa keyakinan untuk sampai kepada (adanya) Tuhan tidak dapat dipaksakan. Dengan demikian apabila selanjutnya tetap belum sampai untuk mengakui adanya Tuhan, dan kemudian tentu tidak mempunyai salah satu agama/keyakinan, Negara Indonesia harus tetap melindungi mereka sebagai warga negara yang sah, sejajar dengan warga NKRI yang lain. Bahkan di sisi lain, bisa jadi yang dimaksudkan memberi kebebasan warganya bukan hanya sekadar bebas untuk memeluk agama/keyakinannya, melainkan bebas juga untuk berTuhan dan tidak ber-Tuhan.17 Pernyataan Soekarno atas prinsip Ke-Tuhanan ini menggambarkan begitu besarnya harapan pendiri bangsa meletakkan prinsip ini sebagai salah satu asas atas berdirinya Indonesia Merdeka.

Sebagian besar para pendiri bangsa pada masa

persidangan pertama BPUPKI (29 Mei-1 Juni) mengajukan Ke-Tuhanan sebagai dasar yang penting. Pernyataan pentingnya nilai Ke-Tuhanan ini sebagai dasar kenegaraan a.l. dikemukakan oleh Muh. Yamin, Wiranatakoesoema, Soesantotirtoprodjo, Dasaad, Agoes Salim, Abdoelrachim Pratalykrama, Abdul Kadir, K.H. Sanoesi, Ki Bagoes Hadikoesoemo, Soekarno, Moh. Hatta, dan Soepomo.18 1. Pembentukan Panitia Kecil Selama persidangan berlangsung itu tidak menghasilkan suatu kesimpulan atau perumusan, para angota hanya mendengarkan pemandangan umum dari pembicarapembicara yang mengemukakan usul-usul rumusan dasar negara bagi Indonesia

17

Saksono, Pancasila ..., 66.. Yudi Latif, Negara Paripurna: Historisitas, Rasionalitas, dan Aktualitas Pancasila (Jakarta: Gramedia, cetakan kedua, 2011), 70. 18

49

Merdeka. Setelah persidangan pertama itu selesai, diadakan reses selama satu bulan lebih. Badan penyelidik membentuk suatu panitia kecil di bawah pimpinan Ir. Soekarno dengan anggotanya Drs. Moh. Hatta, Sutardjo Kartohadikusumo, Wachid Hasyim, Ki Bagus Hadikusumo, Oto Iskandardinata, Muh. Yamin, dan Mr. A.A. Maramis sebelum memasuki masa reses.19 Tugas panitia kecil ini menampung saransaran, usul-usul dan konsepsi-konsepsi para anggota, yang oleh Ketua Radjiman telah diminta untuk diserahkan melalui sekretariat. Pada rapat pertama tanggal 10 Juli 1945 setelah masa reses, Ketua Radjiman meminta panitia kecil untuk melaporkan tugastugasnya.20 Ir. Sukarno melaporkan bahwa panitia kecil pada tanggal 22 Juni mengambil prakarsa untuk mengadakan pertemuan dengan anggota-anggota BPUPKI yang pada saat itu ada di Jakarta untuk menghadiri sidang Dewan Penasihat Pusat (DPP / Tyuuoo Sang-In) dan anggota BPUPKI lainnya yang bukan anggota DPP, di mana semua berjumlah 38 orang, di gedung kantor Jawa Hookoo Kai. Pertemuan ini diduga oleh Bahar sebagai pertemuan yang tidak termasuk acara sidang BPUPKI. Motif pertemuan ini ialah untuk menyelesaikan perbedaan pendapat antara Ki Bagus Hadikusumo yang mengusulkan negara Islam dengan Prof. Supomo yang menginginkan negara nasional. 21 Dalam pertemuan itu dibentuk juga sebuah panitia kecil lain yang berjumlah 9 orang, yakni Soekarno, Moh. Hatta, Muh. Yamin, Ahmad Subardjo, A.A. Maramis (golongan Kebangsaan), K.H. Abdul Kahar Moezakir, K.H. Wachid Hasyim, Abikusno 19

Ibid. Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 109. Dalam catatan harian Moh. Hatta, pengangkatan panitia kecil ini juga untuk merumuskan kembali pokok-pokok pidato Sukarno. Oleh karena itu, ada perubahan tata letak urutan konsep Pancasila. Lih. Hatta, Untuk .... Op.cit. 21 Ibid., 110. 20

50

Tjokrosoejoso, dan Haji Agoes Salim (golongan Islam).

Mereka dikenal dengan

sebutan “Panitia Sembilan”. Tugas panitia ini ialah menyusun rumusan dasar negara berdasarkan pandangan-pandangan umum para anggota. Mereka menghasilkan suatu rumusan kolektif yang menggambarkan maksud dan tujuan pembentukan negara Indonesia merdeka, satu modus, satu persetujuan antara golongan Islam dan Kebangsaan.

Mr. Muh. Yamin menyebutkan rumusan kolektif itu dengan nama

“Piagam Jakarta”/Jakarta Charter.22 Rumusan kolektif itu mencerminkan usaha kompromi antara golongan Islam dan Kebangsaan: “Maka oleh karena itu, Panitia Kecil Penyelidik usul-usul berkeyakinan bahwa inilah preambule yang bisa menghubungkan, mempersatukan segenap aliran yang ada di kalangan anggota-anggota Dokuritzu Zyunbi Tyookasai”.23

Ujung

kompromi bermuara pada alinea terakhir yang mengandung rumusan dasar negara berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila yang berbunyi sebagai berikut: 1. Ke-Tuhanan, dengan kewajiban menjalankan Syari’at Islam bagi pemelukpemeluknya; 2. (menurut) dasar kemanusiaan yang adil dan beradab; 3. Persatuan Indonesia; 4. (dan) kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan; 5. (serta dengan mewujudkan suatu) keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.24 Perpindahan urutan sila-sila Pancasila ini merupakan keberatan golongan Islam dengan peletakan prinsip Ke-Tuhanan pada sila terakhir. Hal ini dilakukan karena mereka memandang urutan itu dalam skala prioritas. Menurut pengakuan Soekarno

22

Latif, Negara…, 23. Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 117. 24 Ibid., Lih. juga Muh. Yamin, Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia (JakartaAmsterdam, 1954), 12. 23

51

sendiri dikatakan bahwa ia tidak memandang susunan urutan sila-sila Pancasila sebagai suatu yang prinsipil.25 Dalam rapat ini

Preambule hampir dimufakati oleh para anggota rapat.

Perdebatannya hanya mengacu kepada bentuk negara yang juga ada di dalam preambule itu, yakni “Republik” Indonesia.

Perdebatan dimulai dari Wongsonagoro hingga

diambil keputusan oleh Ketua Radjiman, bahwa bentuk negara Indonesia merdeka adalah Republik.26 “Dalam pada itu, Paduka Tuan Ketua, bilamana kami menerima dan membaca usul panitia itu, janganlah diartikan bahwa kita dapat menyetujui 100%, sebab ada sebuah perkataan di dalamnya yang menurut keyakinan, barangkali dapat bertentangan dengan perasaan rakyat, yaitu perkataan republik”.27

2. Pembentukan Panitia Perancang Undang-undang Dasar Pada tanggal 11 Juli, Ketua Radjiman membentuk tiga kelompok panitia: (1) panitia perancang hukum dasar,28 (2) panitia perancang keuangan,29 (3) panitia perancang pembelaan tanah air.30

25

Untuk membahas isi preambule dan disepakati

Soekarno, Pantja-Sila Sebagai Dasar Negara, Jilid IV-V (Jakarta: Kementrian Penerangan RI,

1958), 3. 26

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 148. Ibid., 124. 28 Anggotanya yaitu: A.A. Maramis, Oto Iskandar, Poeroebojo, A. Salim, Soebardjo, Soepomo, Ny. Maria Ulfah Santoso, Wachid Hasjim, Parada Harahap, Latuharhary, Soesanto, Sartono, Wongsonagoro, Woerjaningrat, Singgih, Tan Eng Hoa, Hoesein Djajadiningrat, Soekiman, Soekarno. Kepanitiaan ini diketuai oleh Soekarno. Lih. Yudi Latif, Negara…, 27. 29 Anggotanya yaitu: Soerachman, Margono, Soetardjo, Sanoesi, Rooseno, Soerjo Amidjojo, Dewantara, Koesoema Atmadja, Dassaad, Oei Tjong Haum, Asikin, Dahler, Besar, Yamin, Baswedan, Hadikoesoemo, Sastromoeljono, Abd. Fatah Hasan, Mansoer, Oei Tiang Tjoe, Wiranatakoesoeman, Soewandi. Kepanitiaan ini diketuai oleh Moh. Hatta. Lih. Ibid. 30 Anggotanya yaitu: Abd. Kadir, Asikin, Bintoro, Hendromartono, Moedzakir, Sanoesi, Moenandar, Sasoedin, Soekardjo Wirjopranoto, Soerio, Abd. Kafar, Maskoer, Abd. Halim, Kolopaking, Soedirman, Aris, Moh.Noor, Pratalykrama, Lim Koen Hian, Boentaran, Roeslan, Ny. R.S.S. Soenarjo Mangoenpoespito. Kepanitian ini diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. Lih. Ibid. 27

52

dengan mengambil dari Piagam Jakarta.31 Melalui kepanitiaan Perancang Hukum Dasar ini dibentuklah Panitia Kecil perancang UUD yang diketuai oleh Prof. Supomo (atas usul Wongsonagoro) dengan anggota-anggotanya Mr. Wongsonagoro, Mr. Ahmad Subardjo, Mr. A.A. Maramis, Mr. R.P. Singgih, H. Agus Salim dan dr. Soekiman.32 Penunjukkan Soepomo mencerminkan kualitasnya sebagai ahli hukum karena ia adalah seorang sarjana yang cemerlang, yang meraih gelar Doktor dari Universitas Leiden dalam bidang hukum pada 1927, dan merupakan orang kedua yang mendapat gelar profesor pada zaman Hindia Belanda (1942). Ia memiliki pengalaman keterlibatan dalam komisi ketatanegaraan yang dibentuk pada 14 September 1940 untuk menanggapi aspirasi kalangan pergerakan yang meminta agar Indonesia berparlemen.33 Ada tiga pokok perdebatan yang timbul, yaitu: (1) Di dalam Republik apakah menjadi unitarisme atau federalisme? ; (2) Keberatan dengan prinsip tentang “KeTuhanan”; (3) Perhatian pada isu Hak Asasi Manusia (HAM). Tiga pokok perdebatan ini akan penulis jelaskan sebagai berikut: Pertama, dengan tidak melalui perdebatan yang sengit, keputusan dilakukan dengan pemungutan suara atas usul Singgih dan hasilnya ialah Negara Indonesia Merdeka mufakat untuk Unitarisme. “Latuharhary: Saya mempertahankan Bondstaat, tetapi berhubung dengan keadaan sekarang ini sudah tentu soal Bondstaat tidak dapat diselidiki dan tidak dapat dipandang dengan seluas-luasnya, bukan saja oleh kita yang duduk dalam Badan Penyelidik, tetapi oleh rakyat seluruhnya. Saya berpendapat bahwa soal unitarisme atau bondsaat adalah hak rakyat untuk menetapkannya. Jadi, saya meminta supaya dalam

31

Marwati Dj. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah Nasional Indonesia VI. (Jakarta: Balai Pustaka Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, edisi keempat, 1993), 72. 32 Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 245. 33 Latif, Negara ..., 28.

53

hukum dasar diadakan satu formule bahwa sesudah aman kembali di tanah air kita, supaya soal ini dimajukan lagi. Ketua Soekarno: kalau sudah aman, semua akan dibicarakan lagi. Siapa mufakat dengan unitarisme, saya minta berdiri. (Kecuali dua anggota yang tinggal duduk, sekalian anggota berdiri)”. 34 Kedua, keberatan ini diajukan oleh Latuharhary, karena hal ini merupakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa macam-macam, dan menimbulkan perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan. Kemudian ditambah lagi dengan terjadinya benturan pada adat-istiadat karena agama Islam dalam menjalankan Syariat Islam harus murni tanpa ada unsur adat-istiadat. “anggota Latuharhary: saya tidak setuju dengan semuanya, yaitu dengan perkataan tentang: “Ke-Tuhanan”. Anggota Latuharhary: Akibatnya akan besar sekali. Umpamanya terhadap pada agama lain. Maka dari itu saya harap supaya dalam hukum dasar, meskipun ini berlaku buat sementara waktu, dalam hal ini tidak boleh diadakan benih-benih atau kemungkinan yang dapat diartikan dalam rupa-rupa macam. Saya usulkan supaya dalam hukum dasar diadakan pasal 1 yang terang supaya tidak ada kemungkinan apa pun juga yang dapat membawa perasaan tidak senang pada golongan-golongan yang bersangkutan. Umpamanya dalam hal ini”… yang mewajibkan syariat Islam pada pemeluk-pemeluknya, yaitu bagiamana mewajibkan untuk menjalankannya? Salah satu anggota mengatakan pada saya bahwa terhadap pada adat-istiadat di Minangkabau, rakyat yang menjalankan agama Islam harus meninggalkan adat-istiadatnya.”35 Perdebatan ini memicu beberapa anggota angkat bicara, seperti: Agus Salim yang menyangkal ketakutan Latuharhary dengan mengatakan bahwa ketakutan itu berlaku pada orang Islam yang umur agamanya masih muda. Orang Minangkabau yang sudah menganut Islam sejak lama tidak lagi kesulitan tentang hal tersebut; “anggota Salim: Orang Minangkabau bukan Islam sejak sekarang, malah orang Minangkabau dapat nama paling Islamnya di Indonesia ini. Berhubung dengan adat Minangkabau dan pertikaian atau sasaran adat Minangkabau dengan hukum 34 35

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 238.. Ibid., 239.

54

Islam bukanlah masalah baru. Hal itu tidak dapat dijalankan dengan paksaan cuma saja percaya bahwa perubahan aliran adat pada kita pihak Islam kepada Syariat Islam, adalah satu perkara yang dengan sengaja harus dijaga oleh kekuasaan pemerintah, sehingga kalau boleh dijalankan dengan jernih dan tegas pertikaian di Minangkabau sudah selesai, bisa ditentukan di mana dasar hukum adat dan di mana dasar hukum agama. Jadi, itu satu perkara yang tidak akan menerbitkan kekacauan sebagaimana disangkakan.”36

Wonsonagoro mengusulkan: “Seandainya tidak diubah tetapi ditambah bagi pemeluk-pemeluk agama lain dengan jalan menurut agamanya masing-masing”; Djajadiningrat mengusulkan: “Apakah ini tidak bisa menimbulkan fanatisme, misalnya memaksa sembahyang, memaksa shalat, dan lain-lain.; dan Wachid Hasjim memberi solusi pada Djajadinigrat kalau hal itu terjadi, akan ada wadah perwakilan rakyat untuk menyelesaikan paksaan-paksaan itu dan menyarankan untuk tidak lagi memperpanjang perdebatan tersebut. “Anggota Wachid Hasjim: “Ini semuanya tergantung kepada jalannya dan oleh karena kita sudah berkali-kali menegaskan di antara kita semua bahwa susunan pemerintahan didasarkan atas perwakilan dan permusyawaratan, jadi kalau ada kejadian paksaan, soal ini dapat dimajukan dan diselesaikan. Dalam hal ini saya perlu memberikan keterangan sedikit. Seperi kemarin telah dikatakan oleh anggota Sanoesi, kalimat ini baginya kurang tajam. Saya sudah mengemukakan ini hasil kompromis yang kita peroleh, dan jika dijadikan lebih tajam, bisa menimbulkan kesukaran. Kita tidak usah khawatir dan saya rasa bagi kita masih banyak daya upaya untuk menjaga jangan sampai kejadian hal-hal yang kita khawatirkan, malah saya yakin tidak akan terjadi apa yang dikhawatirkan. Saya sebagai orang yang banyak sedikitnya mempunyai perhubungan dengan masyarakat Islam dapat mengatakan bahwa jika ada badan perwalian kejadian itu tidak akan terjadi. Saya kemukakan ini supaya soal ini tidak akan menjadi pembicaraan panjang lebar, hingga menimbulkan macam-macam kekhawatiran yang sebenarnya tidak dirasa. 36

Ibid., 239-40.

55

Dan jika masih ada yang kurang puas karena seakan-akan terlalu tajam, saya katakan bahwa masih ada yang berpikir sebaliknya, sampai ada yang menanyakan pada saya apakah dengan ketetapan yang demikian itu orang Islam sudah boleh berjuang menyeburkan jiwanya untuk negara yang kita dirikan ini. Jadi, dengan ini saya minta supaya hal ini jangan diperpanjang.”37 Perdebatan ditutup oleh Soekarno dengan mengatakan bahwa rumusan itu adalah hasil kompromis antara dua golongan dan menegaskan kembali bahwa kompromi itu telah diterima oleh Panitia: “Jadi, manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini”.38 Ketiga, beberapa anggota mengikuti pola “Declaration of Rights” yang ada di luar negeri. Pengalaman terjajah dan keterlibatan para pendiri bangsa dalam pelbagai gerakan anti-kolonialisme dan anti-imperialisme memberi pembelajaran dan kepekaan bagi pembebasan umat manusia, mendasarkan negara pada hukum atas dasar pengakuan akan kemerdekaan manusia. Kesadaran akan pentingnya internasionalisme sebagai wahana saling belajar dan saling membantu dalam kebaikan serta luasnya wawasan internasionalisme para pendiri bangsa tampak pada penyusunan rancangan UUD yang disusun pada semasa persidangan kedua BPUPKI. Internasionalisasi diakomodasi dalam bentuk usaha mewujudkan kedaulatan negara dalam pergaulan internasional serta kedaulatan rakyat dengan menjunjung tinggi HAM.39 Perhatian pada isu HAM ini dikaitkan dengan konsepsi “negara kesatuan”. Soepomo dalam hal ini berpendapat bahwa jangan sekali-kali menyandarkan diri pada

37

Ibid., 240-1. Ibid., 241 39 Latif, Negara., 183. 38

56

perseorangan, tetapi pada aliran kekeluargaan, sehingga tidak perlu lagi adanya Declaration of Rights.40 Pada tanggal 13 Juli kembali dicuatkan tentang kompromis antara golongan kebangsaan dan golongan Islam pada rapat Panitia Perancang Undang-undang. Wachid Hasjim memberikan dua usul, sebagai berikut: a. buat masyarakat Islam penting sekali perhubungan antara pemerintah dan masyarakat. Oleh karena itu, diusulkan pasal 4 ayat (2) ditambah dengan kata-kata: “yang beragama Islam”. Jika presiden orang Islam, maka perintah-perintah berbau Islam, dan akan besar pengaruhnya. b. Diusulkan supaya pasal 29 diubah, sehingga bunyinya kirakira: “agama negara ialah agama Islam”, dengan menjamin kemerdekaan orang-orang yang beragama lain, untuk dsb. Hal ini erat perhubungan dengan pembelaan. Pada umumnya pembelaan yang berdasarkan atas kepercayaan sangat hebat, karena menurut ajaran agama, nayawa hanya boleh diserahkan buat ideologi agama.41 Usulan ini dimentahkan kembali oleh Salim dengan mengatakan: “dengan ini kompromis antara golongan kebangsaan dan Islam mentah lagi; apakah hal ini tidak dapat diserahkan kepada Badan Permusyawaratan Rakyat? Jika presiden harus orang Islam, bagaimana halnya terhadap wakil presiden, duta-duta, dsb. Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?”42

Soekiman mengajukan pendapatnya dengan

mengatakan setuju dengan pendapat Hasjim.

Ia berpendapat bahwa itu akan

memuaskan rakyat dan pada hakikatnya tidak berakibat apa-apa ketika dipraktekkan. Namun, Djajadiningrat menangkis dihadirkannya kalimat tersebut karena sebenarnya dalam praktiknya sudah tentu yang menjadi presiden ialah yang beragama 40

Pernyataan ini persetujuan Soepomo terhadap usul Soekarno tentang suasana kekeluargaan (in de damkring van kekeluargaan). 41 Ibid., 247. 42 Ibid.

57

Islam. Oleh karena itu, lebih baik dihapuskan saja pasal 4 ayat 2, dan ia juga sempat menanyakan apakah hal tersebut sungguh-sungguh tidak terjadi apa-apa jikalau kalimat itu diberlakukan. Usulnya ini disetujui oleh Oto Iskandardinata dan Wongsonagoro.43 Panitia ini berhasil merancang undang-undang dasar dan kemudian Ketua Radjiman membentuk Panitia Penghalus Bahasa yang terdiri dari Hoessein Djajadiningrat, Agus Salim, dan Supomo untuk menyempurnakan dan menyusun kembali rancangan undangundang dasar yang telah dibahas.44 Setelah itu, persidangan dilanjutkan pada tanggal 14 Juli untuk menerima laporan Panitia Perancang Undang-Undang Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Panitia Perancang melaporkan tiga hasil rapat, yaitu berturut-turut: Pernyataan Indonesia Merdeka, Pembukaan Undang-undang Dasar, dan Batang Tubuh Undangundang Dasar. Dalam persidangan ini terjadi perdebatan awal yang diangkat oleh Hadikoesoemo dengan juga mengusung usul Kiai Sanusi yang a.l mengatakan, bahwa perkataan dengan kewajiban umat Allah swt, “bagi pemeluk-pemeluknya”, tidak ada haknya dalam kata-kata Arab, tidak ada artinya, dan justru menambah janggalnya katakata yang, bahkan menjurus kepada pemecahan bangsa Indonesia sendiri itu supaya dihilangkan saja. Hadikoesoemo masih ragu dengan kata-kata tersebut, sebab di Indonesia banyak perpecahan-perpecahan dan pada praktiknya maksudnya sama saja.45 Namun, respon ketua panitia, Ir. Soekarno justru menolak hal tersebut a.l dengan alasan, bahwa kalimat itu seluruhnya berdasar ke-Tuhanan. Itulah hasil kompromis di antara dua pihak, yakni 43

Ibid., 248. Keputusan yang diambil Ketua Panitia Kecil ialah menerima usulan Oto dan Wongsonagoro yang menyetujui pendapat Djajadiningrat. 44 Ibid., 249. Lih. juga Nugroho Notosusanto, “Mengamankan Pancasila Dasar Negara”, Persepsi, I, No. 1, 1979, 12-3; dan lih. juga Muh. Yamin, Naskah Persiapan ..., 250-1. 45 Ibid., 264.

58

pihak Islam dan Kebangsaan.

Sebelum ini dipaparkan ke dalam sidang, kalimat

tersebut telah ditinjau sedalam – dalamnya, di mana ada juga anggota-anggota yang dikenal sebagai pemuka Islam, seperti Wachid Hasjim dan Agus Salim ikut dalam peninjauan tersebut. Inilah kompromis yang baik. Panitia memegang teguh kompromis ini yang oleh Yamin diberi nama “Djakarta Charter” atau ungkapan lain dari Soekiman sebagai gentlemen agreement. Setelah mendengar penjelasan ketua panitia, Hadikoesoemo di tengah-tengah diskusi yang diangkat oleh beberapa anggota lainnya mengajukan keberatannya kembali dengan alasan yang sangat nasionalistik, yaitu alasan “kurang enak” terhadap warga yang bukan umat Islam,

karena ada pengkhususan di salah satu golongan yang

mengakibatkan akan ada dua peraturan yakni satu untuk umat Islam dan satu untuk yang bukan Islam di dalam satu negara.

Oleh karena itu, anak kalimat “dengan

kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu” lebih baik dihapuskan dan ini diajukannya sampai empat kali dengan cara masih memegang teguh pendiriannya. Akhirnya, Abikoesno angkat bicara untuk menerangkan maksud Ketua Panitia a.l., bahwa hasil kompromis itu sudah ada perdamaian di dalamnya.46 “...ialah buah kompromi antara golongan Islam dan golongan kebangsaan. Kalau tiap-tiap daripada kita harus misalnya membentuk kompromi itu, dan kita dari golongan Islam harus menyatakan pendirian, tentu saja kita menyatakan, sebagaimana harapan Tuan Hadikoesoemo. Tetapi kita sudah melakukan kompromi, sudah melakukan perdamaian dan dengan tegas oleh Paduka Tuan Ketua Panitia sudah dinyatakan, bahwa kita harus memberi dan mendapat. Untuk mengadakan persatuan. Janganlah terlihat perbedaan faham tentang soal ini dari steman.... Kita harapkan sungguh-sungguh, kita mendesak kepada segenap golongan yang ada dalam Badan ini, sudilah kiranya kita mengadakan suatu perdamaian.”47

46 47

Ibid., 264-71. Ibid., 271.

59

Di sisi lain, Hadikoesoemo masih belum merasa jelas dengan perdebatan yang dia angkat sehingga pada 15 Juli dia tetap mempertanyakan kejelasan makna dan arti tentang anak kalimat “dengan kewajiban melakukan syari’at Islam bagi pemeluknya” itu. Ketua Radjiman mengakui penjelasan arti anak kalimat itu sulit sekali dan intinya tetap kembali kepada penjelasan Abikoesno (yang sampai saat itu belum dipahami dengan jelas dan terang oleh Hadikoesoemo).48 Kemudian anggota Abd. Pratalykrama kembali mengusulkan tentang presiden ialah orang indonesia asli yang beragama Islam, yang umurnya tidak kurang dari 40 tahun. Soepomo menanggapi usulan ini dengan mengatakan bahwa untuk usia presiden tidak perlu dibatasi karena pertimbangan kepandaian, kebijaksanaan, dan luhur budi bisa dimiliki oleh siapa saja dan tidak terbatas oleh umur, sedangkan mengenai agama presiden, sudah diatur dalam piagam jakarta yang sekali lagi ditekankan sebagai hasil kompromis antara golongan Islam dan kebangsaan. Lalu tambahan usulan datang dari anggota Masjkoer.

Ia mengatakan bahwa ada dua pasal yang akan mendatangkan

permasalahan, yaitu pasal 7 yang berbicara soal Presiden beragama Islam dan pasal 28 soal anak kalimat “dengan kewajiban melakukan syari’at Islam bagi pemeluknya”. Pada, rapat-rapat sebelumnya mengenai Presiden sudah cukup jelas bahwa Presiden akan disumpah menurut agamanya, artinya orang Indonesia asli beragama apa saja boleh menjadi presiden. Namun, pada pasal 28 dikatakan bahwa ada kewajiban menjalankan Syariat Islam untuk pemeluk-pemeluknya. Oleh karena itu, ia berasumsi bahwa apakah keadaan itu dapat dijalankan dengan baik, apakah umumnya golongan Islam dapat menerimanya. Masjkoer mengusulkan bahwa lebih baik ada salah satu

48

Ibid., 291. Dalam rapat itu Hadikoesoemo menegaskan ketika sidang rapat setuju, dia juga setuju. Akan tetapi, itu diterimanya dengan sangat terpaksa (2 kali mengatakan “saya terpaksa”).

60

pasal yang diubah, seperti pasal 7 diubah menjadi Presiden harus orang Islam, atau pada pasal 28 diubah kalimat yang sebelumnya menjadi Agama resmi bagi Republik Indonesia ialah agama Islam. Paham pada pasal 28 ini lebih ringan karena tidak ditulis harus memikul kewajiban, tetapi hanya mengakui sebagai halnya mengakui agama-agama lainnya. Pada sidang itu, akhirnya Ketua Radjiman meminta Soekarno untuk angkat bicara sebagai Ketua Panitia.

Soekarno mengatakan bahwa ketika diadakan pemilihan

presiden, maka mereka (Penyusun Rancangan UUD) berkepercayaan terhadap rakyat Indonesia kalau yang dipilih adalah orang yang bisa menjalankan pasal 28 tersebut. Oleh karena itu, Soekarno kembali menekankan alasannya supaya umat Islam yang mempunyai penduduk 95% berupaya keras di Badan Perwakilan Rakyat. Soekarno mengajak para pendiri bangsa yang beragama Islam untuk menerima apa yang dinamakan fair play. Hasil rancangan UUD itu merupakan perdamaian “kita dengan kita”, yang menghindari perselisihan antara dua pihak yang bertentangan. Itulah gentleagreement.49 Namun, melalui penjelasannya tersebut Soekarno melakukan kompromi lagi dengan usul Masjkoer, yaitu pada pasal 7 tentang Presiden harus bersumpah dan kata “menurut agamanya” itu dihapus karena ditakutkan dalam penafsirannya jadi berbeda dengan yang diharapkan Sokearno melalui “jebakan” kalimat pada pasal 28. Akan tetapi, tiba-tiba anggota Moezakir mengusulkan kompromi (dengan mengatasnamakan “kami wakil-wakil umat Islam”…”Usul saya disetujui oleh semua ulama di sini”) yang lain, yaitu supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di

49

Ibid., 370.

61

dalam UUD itu yang menyebut-nyebut nama Allah atau agama Islam atau apa saja untuk dicoret sama sekali. Usulan ini didukung oleh Soekardjo Wirjopranoto yang mengambil alasan dari pasal 27 yang telah disepakati tentang satu keadilan yang ia percayakan diterima dan dihormati oleh segenap rakyat, apa pun agamanya, keadilan itu tercantum seterangterangnya, seindah-indahnya: “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan. Artinya tiap-tiap warga negara mempunyai hak yang sama di dalam penghidupannya yang sudah tentu diperlindungi oleh hukum dan oleh pemerintah. Pendek kata, di dalam Negara Indonesia tidak akan ada kelaskelas, kelas warga negara. Artinya tidak akan ada warga negara kelas satu, warga negara kelas dua, inilah keadilan. Konsekuensinya daripada keadilan itu ialah, bahwa tiap-tiap putra Indonesia berhak juga untuk menempati kedudukan Presiden Republik Indonesia. Janganlah sebelumnya sudah diadakan suatu pagar, bahwa putera Inodnesia yang bukan beragama Islam, meskipun ia bijaksana, meskipun ia tinggi budinya, meskipun ia pandai, meskipun ia giat, tidak bisa ia akan menduduki kedudukan Presiden Indonesia, hanya oleh karena ia tidak beragama Islam. Ini yang saya khawatirkan, kalau usul Kiai Haji Masjkoer diterima. Saya mengerti, saya menghargai usul atau pikiran Haji Masjkoer, tetapi saya juga harus mempertahankan keadilan yang sudah tentu akan mendapat perlindungan dari agama Islam….”50 Dalam perbincangan ini Ketua Radjiman selalu mengusulkan untuk distem (dijedah/pending) dulu karena baginya persoalan ini sudah cukup jelas diterangkan oleh Ketua Panitia Soekarno. Anggota Sanoesi dengan sangat tegas menolak stem tersebut agar persoalan itu dapat diputuskan kalau tidak menerima usul Masjkoer, berarti menerima Moezakir dan ia menekankan bahwa persoalan ini bukan persoalan yang berbau agama. Oleh karena telalu berat Ketua BPUPKI dan Ketua Panitia berpikir,

50

Ibid., 372.

62

maka ia mengusulkan kompromi lainnya lagi yaitu untuk menghapus kata “nya” pada kata “menurut agamanya”. Melalui usul Sanoesi ini, Soekarno mengambil keputusan untuk menghapus kata “nya” saja, sehingga menjadi “menurut agama”. Alasan Sanoesi melakukan ini karena ia berpendapat bahwa tindakan yang mereka lakukan dalam sidang demi sidang merupakan pertanggungjawaban yang serius terhadap rakyat. Jangan pernah menerima usul secara mentah-mentah, harus disusul oleh alasan-alasannya agar dapat bertukar pikiran terus menerus sampai kepada keadaan yang senyata-nyatanya Indonesia menjadi satu, negara persatuan baru.51 Kemudian mengenai usul Moezakir, Soekarno menyatakan bahwa panitia tidak mufakat dengan usulnya. Lalu Moezakir meminta hal itu untuk dipertimbangkan sekali lagi.

Hadikoesoemo angkat bicara dalam hal ini.

Ia mengatakan bahwa Islam

mengandung ideologi, maka tidak bisa negara dipisahkan dari Islam. Begitu banyak ideologi Islam masuk dalam Perancangan UUD, seperti tentang pembelaan, tentang hal ekonominya, dan segala-galanya.

Artinya, ia menyetujui usul Moezakir, jikalau

ideologi Islam tidak diterima lebih baik memang tidak menerimanya.

Hal ini

menegaskan bahwa negara ini tidak berdiri di atas agama dan negara akan netral. Hasil ini akan menjadi terang, tidak lagi seperti yang selalu dikatakan oleh Soekarno tentang hasil kompromis.

Hendaknya untuk keadilan dan kewajiban seperti ini tidak ada

kompromis.52 Perdebatan tentang anak kalimat yang berdampak pada batang tubuh UUD ini ditangguhkan sementara oleh Soekarno. Ia melakukan perundingan kompromis terhadap 51 52

Ibid., 375. Ibid., 376.

63

beberapa pemuka kebangsaan dan pemuka pihak Islam. Kemudian pada sidang pada 16 Juli, Soekarno meminta untuk pengorbanan besar dari pihak kebangsaan untuk menerima “keyakinan” yang telah ditetapkan karena itu merupakan bagian dari proses sulit dari suatu bangsa: “Sebelum terbentuk sesuatu Undang-undang Dasar daripada sesuatu rakyat, selalu didahului oleh kesukaran-kesukaran yang amat hebat, kesukaran-kesukaran, pertikaian dan perselisihan pendapat, tetapi akhirnya jikalau sesuatu bangsa cukup kekuatan batinnya untuk mengatasi segala kesukaran-kesukaran itu, barulah disusun Undang-undang Dasar itu, oleh karenanya maka Undang-undang Dasar itu menjadi suatu hal yang dikeramatkan…dikeramatkan oleh bangsa yang membuatnya. ... Kepada kaum yang dinamakan kaum kebangsaan Indonesia, saya minta dengan tegas, supaya suka menjalankan sesuatu pengorbanan, menjalankan suatu offer kepada keyakinan itu. Alangkah gilang-gemilang kita kaum kebangsaan, jikalau kita bisa menunjukkan kepada dunia umum, dunia Indonesia khususnya, bahwa kita demi persatuan, demi Indonesia Merdeka yang hendaknya datang selekas-lekasnya, bisa menjalankan suatu offer mengenai keyakinan itu sendiri. Saya berkata, bahwa adalah sifat kebesaran di dalam pengorbanan,... Marilah kita sekarang menjalankan pengorbanan itu, dan pengorbanan yang saya minta kepada saudara-saudara yang tidak sepaham dengan golongan-golongan yang dinamakan golongan Islam ialah supaya saudara-saudara mufakati apa yang saya usulkan ini. Yang saya usulkan, ialah: baiklah kita terima, bahwa di dalam Undang-undang Dasar dituliskan, bahwa “Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia aseli yang beragama Islam.” Saya mengetahui, bahwa buat sebahagian pihak kaum kebangsaan ini berarti sesuatu hal yang berarti pengorbanan mengenai keyakinan. Tetapi apa boleh buat! Karena bagaimana pun kita sekalian yang hadir di sini, dikatakan 100% telah yakin, bahwa justru oleh karena penduduk Indonesia, rakyat Indonesia terdiri dari pada 90 atau 95% orang-orang yang beragama Islam, bagaimana pun, tidak boleh tidak, nanti yang menjadi Presiden Indonesia tentulah orang yang beragama Islam. ... Kemudian artikel 28, yang mengenai urusan agama, tetapi sebagai yang telah kita putuskan, yaitu ayat ke-1 berbunyi: “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluknya”. Ayat ke-2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaan masing-masing.” ... Terutama sekali dari pihak saudara-saudara kaum patriot Latuharhary dan Maramis yang tidak beragama Islam. Saya

64

minta dengan rasa menangis, rasa menangis, supaya sukalah saudara-saudara menjalankan offer ini kepada tanah air dan bangsa kita, pengorbanan untuk keinginan kita, supaya kita bisa lekas menyelesaikan supaya Indonesia Merdeka bisa lekas damai.”53 Keputusan sidang mengenai pertikaian antara pihak Islam dan Kebangsaan pada pasal 4 tentang Presiden dan pasal 28 tentang agama. Pasal 4 tetap berbunyi: “Presiden Republik Indonesia haruslah orang Indonesia asli yang beragama Islam”, dan pasal 28 ayat ke-1: “Negara berdasarkan atas ke-Tuhanan dengan kewajiban menjalankan Syariat Islam bagi pemeluknya”; ayat ke-2: “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing”. Walaupun Soekarno meminta dengan tegas kepada segenap pihak kebangsaan dalam sidang itu, tetap ada tiga orang Tiong Hoa tidak mufakat.54

B. Substansi Pembicaraan dalam Sidang PPKI Pada tanggal 7 Agustus Jepang membentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) sebagai ganti BPUPKI yang diketuai oleh Ir. Soekarno dengan 21 orang anggotanya. Anggotanya diangkat dari dari seluruh Indonesia, sembilan orang dari Jawa dan 12 orang dari daerah-daerah luar Jawa. Mereka itu dipandang sebagai wakil seluruh Indonesia.55

Akan tetapi, kemudian hari ditambah sendiri anggota-

anggotanya oleh pihak Indonesia lepas dari pengendalian Jepang. Dengan demikian 53

Ibid., 380. Soekarno lebih memilih kata “keyakinan” untuk menunjukkan pada pasal-pasal yang akan diputuskannya pada 16Juli ini. 54 Ibid., 383. Ada catatan kaki dari Saafroedin Bahar sendiri. Ia mengatakan bahwa keputusan ini tidak masuk akal baginya mengingat pada hari kemarin judtru para tokoh –tokoh Islam sendiri yang meminta seluruh anak kalimat yang menyebut Islam dan Allah itu dicabut dari rancangan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD. 55 Hatta, Untuk ..., 67.

65

dapat dianggap bahwa PPKI telah diambil-alih oleh rakyat Indonesia dari pihak Jepang. Panitia ini telah ditetapkan dengan kewajiban: Pertama, syarat pertama untuk mencapai kemerdekaan ialah menyelesaikan perang yang sekarang sedang dihadapi oleh bangsa Indonesia; karena itu bangsa Indonesia harus mengerahkan tenaga sebesar-besarnya, dan bersama-sama dengan pemerintahan Jepang meneruskan perjuangan untuk memperoleh kemenangan akhir dalam Perang Asia Timur Raya. Kedua, Negara Indonesia merupakan anggota Lingkungan Kemakmuran Bersama di Asia Timur Raya, maka cita-cita bangsa Indonesia itu harus disesuaikan dengan cita-cita pemerintah Jepang yang bersemangat Hakkō-Iciu (Delapan Benang di bawah satu atap).56 1. Keberatan Masyarakat Indonesia Timur Begitu besar harapan Moh. Hatta, sebagai wakil PPKI, pada saat itu untuk bisa segera diadakan rapat agar Preambule beserta batang tubuh UUD bisa disahkan. Tepatnya setelah pembacaan Proklamasi oleh Ir. Soekarno pada saat itu, sore hari, Moh. Hatta menerima telepon dari Tuan Nishiyama, pembantu Admiral Maeda. Keperluannya adalah mengungkapkan keberatan yang diajukan oleh sebagian masyarakat Indonesia Timur terhadap anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam, bagi pemeluk-pemeluknya” dan “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam”. Keberadaan kalimat-kalimat ini dianggap tidak mengikat mereka karena hanya mengenai rakyat yang beragama Islam, ada diskriminasi di dalamnya yang mengakibatkan adanya golongan minoritas dan mereka lebih suka 56

Marwati Dj. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah ..., 77. Lih. juga Pengumuman Gunseikan Mayor Jenderal Moiciro Yomamoto, Kan Pō, no. 72 (10 Agustus 1945), 12.

66

berdiri di luar Republik Indonesia. Padahal pada saat itu ada juga beberapa anggota yang dapat dikatakan mewakili umat Kristen.57 Keesokan harinya, 18 Agustus,

sebelum sidang Panitia Persiapan mulai,

Sukarno dan Moh. Hatta mendekati tokoh-tokoh Islam, seperti Ki Bagus Hadikoesoemo, Wachid Hasyim, Mr. Kasman Singodimedjo, dan Mr. Teuku Hasan untuk membicarakan permasalahan kalimat itu dan mereka dapat menerima keberatan tersebut.58 “Supaya kita jangan pecah sebagai bangsa, kami mufakat untuk menghilangkan bagian kalimat yang menusuk hati kaum Kristen itu dan menggantinya dengan “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa”. Apabila suatu masalah yang serius dan bisa membahayakan keutuhan negara dapat diatasi dalam sidang kecil yang lamanya kurang dari 15 menit, itu adalah suatu tanda bahwa pemimpinpemimpin tersebut pada waktu itu benar-benar mementingkan nasib dan persatuan bangsa.”59 Alasan di atas adalah alasan yang dikemukakan oleh Hatta. Adapun alasanalasan lain dari pihak Islam yang diajak berdiskusi oleh Hatta. Alasan mereka tersebut dapat disaksikan ketika mereka (Hasan dan Kasman) membujuk Hadikoesoemo Menurut pengakuan Hasan, dia meyakinkan Hadikoesoemo dengan alasan bahwa untuk sementara akan masuk dalam aturan peralihan.

Menurut Kasman, upaya terakhir

dilakukan olehnya dengan mengajukan argumen bahwa dalam situasi krisis, di mana persatuan nasional sangat penting untuk menyelamatkan kemerdekaan Indonesia yang 57

Mohammad Hatta, Untuk ..., 95. Lih. juga catatan kaki pada Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 533. Lih. juga Moh. Hatta, Sekitar Proklamasi 17 Agustus 1945 (Jakarta, 1970), 59. 58 Marwati Dj. Poesponegoro dan Nugroho Notosusanto, Sejarah ..., 77. Lih. juga Moh. Hassan, “Bung Hatta di Sumatera”, dalam Bung Hatta Mengabdi Pada Tjita-Tjita Perdjoangan Bangsa (Jakarta, 1972), 182-3. Lih. juga Ahmad Syafii Maarif, Studi tentang Percaturan dalam Konstituante: Islam dan Masalah Kenegaraan (Jakarta: LP3ES, cetakan ketiga, 1996), 109. Ada beberapa sumber juga mengatakan bahwa Wachid Hasjim sendiri tidak hadir karena pada saat itu sedang pergi ke Surabaya. Lih. Yamin, Naskah Persiapan Undang-undang Dasar 1945, vol. 1 (Jakarta: Prapantja, 1959), 438; A. B. Kusuma, Lahirnya Undang-undang Dasar 1945: Memuat Salinan DokumenOtentik Badan Oentoek Menyelidiki Oesaha2 Persiapan Kemerdekaan (Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2004), 54. 59 Mohammad Hatta, Untuk ..., 97.

67

terancam oleh kedatangan pasukan sekutu, kepentingan golongan Islam harus bisa mengalah. Pada saat itu, Wachid Hasjim tidak hadir karena sedang pergi ke Surabaya.60 Pemikiran Hattta dapat dilihat pada pergulatannya dalam merumuskan pasal UUD 1945.

A.B. Nasution mengungkapkan pendapatnya tentang Hatta dengan

menyoroti kepiawaiannya dalam berdiskusi dengan tokoh-tokoh Islam agar mencabut tujuh kata ini. Bagi Nasution, Hatta memiliki pertimbangan obyektif dan subyektif dalam mengambil tindakan demikian.

Pertimbangan obyektifnya ialah berdasarkan

aspirasi yang berkembang antara lain didukung oleh laporan Tuan Nishiyama tentang keberadaan tujuh kata. Sedangkan pertimbangan subjektifnya ialah penghayatan Hatta yang mendalam mengenai hakikat demokrasi selama tinggal di Eropa, di mana masalah agama merupakan urusan pribadi yang terpisah dari campur tangan negara. Salah satu prasastinya adalah pernah memimpin “Perhimpoenan Indonesia” dan dengan tepat merumuskan nilai-nilai demokrasi yang tidak dapat diganggu gugat, antara lain membuka kran partisipasi yang luas bagi rakyat tanpa membedakan latar belakang suku dan agama. Selain itu, pencantuman kata “Syariat Islam” juga menunjukkan sikap diskriminatif terhadap golongan minoritas yang bukan Islam.61 Kemudian sidang dimulai dan Moh. Hatta membacakan hasil rapat kecil tadi dengan tegas dan hasil tersebut berimplikasi terhadap UUD pasal 6 ayat 1 yang semula “Presiden Republik Indonesia ialah orang Indonesia asli yang beragama Islam” diubah menjadi Presiden ialah orang Indonesia asli. Hal ini dilakukan dengan alasan bahwa oleh karena mungkin dengan adanya 95% jumlahnya di Indonesia ini dengan sendirinya

60

Ada pada catatan kaki Latif, Negara ..., 83-4. Lih. juga Panitia Peringatan 75 Tahun Kasman (Jakarta: Bulan Bintang, 1982), 128-30. Latif mengutarakan bahwa tidak ada seorang pun wakil golongan Islam yang ikut menandatangani Piagam Jakarta pada saat rapat PPKI tanggal 18 Agustus 1945. 61 Rikard Bangun, Bung Hatta (Jakarta: Buku Kompas, 2003), 240.

68

barangkali orang Islam yang akan menjadi Presiden sedangkan dengan membuang ini maka seluruh Hukum UUD dapat diterima oleh daerah-daerah Indonesia yang tidak beragama Islam umpamanya yang pada waktu sekarang diperintah oleh Kaigun. 62 Selain itu, juga berubah pasal 29 ayat 1 (ini juga bersangkutan dengan preambule), yang semula “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa, dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” berubah menjadi “Negara berdasar atas Ke-Tuhanan Yang Maha Esa” saja. Moh. Hatta di dalam sidang mengatakan bahwa inilah perubahan yang maha penting untuk menyatukan segala bangsa.

2. Keberatan Ki Hadikoesoemo Setelah itu, Sukarno membacakan ulang Pembukaan UUD.

Ada beberapa

keberatan lainnya, seperti Hadikoesoemo yang mengusulkan untuk mencoret kata “menurut dasar” dalam “Ke-Tuhanan Yang Maha Esa menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”.

3. Keberatan I Gusti Ktut Pudja I Gusti Ktut Pudja juga mengusulkan perkataan “Allah Yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Kuasa.” “I Gusti Ktut Pudja: Ayat 3 “Atas berkat Rahmat Allah” diganti dengan “Tuhan” saja, “Tuhan Yang Maha Kuasa” Soekarno: Diusulkan, supaya perkataan “Allah Yang Maha Esa” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa”. Tuan-tuan semua mufakau kalau perkataan “Allah” diganti dengan “atas berkat Tuhan Yang Maha Kuasa”. Tidak ada lagi, Tuan-tuan”? Kemudian, Soekarno mengesahkan preambule ini dengan membacakannya sekali lagi.63 62

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah … Op.cit.

69

C. Beberapa Informasi Mengenai Para Pendiri Negara dari Sumber Lain yang Dapat Menjadi Acuan 1. Ir. Soekarno Soekarno memperjelas kedudukan bagi kaum yang tidak beragama ketika dalam pidatonya di muka Sidang Umum PBB XV, 30 September 1960.

Sukarno

memperlihatkan toleransi kepada mereka yang tidak ber-Tuhan dan mereka juga dapat menerima sila Ketuhanan Yang Maha Esa (nantinya dalam perubahan selanjutnya setelah pidato 1 Juni ini) sebagai dasar pertama bagi negara. “Perkenankanlah saya sekarang menguraikan sekedarnya tentang kelima pokok itu: Pertama: Ketuhanan Yang Maha Esa. Bangsa saya meliputi orang-orang yang menganut berbagai macam agama: ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Budha, dan ada yang tidak menganut sesuatu agama. Meskipun demikian untuk delapan puluh lima persen dari sembilan puluh dua juta (di tahun 1960) rakyat kami, bangsa Indonesia terdiri dari para pengikut Islam. Berpangkal kepada kenyataan ini dan mengingat akan berbedabeda tetapi bersatunya bangsa kami, kami menempatkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai yang paling utama dalam filsafat hidup kami. Bahkan mereka yang tidak percaya kepada Tuhan pun, karena toleransinya yang menjadi pembawaan, mengakui bahwa kepercayaan kepada yang Mahakuasa merupakan karakterisktik dari bangsanya, sehingga mereka menerima sila pertama ini.”64 Selain itu, ada sumber lain yang mengatakan bahwa rumusan dasar negara yang diucapkan oleh Soekarno ini merupakan hasil pemikirannya selama ini. Pada masa penjajahan, dalam benak Soekarno selalu mengharapkan adanya harapan akan kemerdekaan. Pola pikir Soekarno sedikit-banyak terpengaruh oleh Mitologi Jawa yang

63

Ibid., 533-8. Bambang Rahardjo dan Syamsuhadi (Peny.), Garuda Emas Pancasila Sakti (Jakarta: Yayasan Pembela Tanah Air (Yapeta) Pusat, 1995), 204. 64

70

tercermin dalam ceritera pewayangan. Ada satu ceritera yang memuat kepercayaan tentang Ratu Adil. Kepercayaan ini mengungkapkan mengenai frustasi, harapan, dan kedatangan juru selamat. Frustasi dialami akibat penindasan, penjajahan, kezaliman dan anganangan yang kuat tentang perubahan zaman yang diidam-idamkan. Perubahan itu akan datang bersamaan dengan kehadiran seroang Ratu Adil yang akan menjadi juru selamat dari segala macam bentuk kesengsaraan dan penderitaan akibat penindasan. Mitos ini memercayai berlakunya semacam perputaran sejarah (cylical movement of history) yang tidak dapat dielakkan oleh suatu bangsa dalam proses perkembangannya.65 Dalam usahanya mempertemukan ide-ide yang berlainan ke dalam sebuah landasan yang sama, Soekarno mengemukakan segi-segi dari suatu ide atau aliran politik yang dimungkinkan diterima oleh ide-ide lain dan ia membuka segi-segi tertentu dari ide-ide itu sendiri untuk ditempatkan ke ide-ide lain untuk saling mengisi, memberi, dan menerima.66 Nyawa pergerakan rakyat di Indonesia ada 3, yaitu: NASIONALISTIS, ISLAMISTIS, dan MARXISTIS. Soekarno mempelajari dan mencari hubungan antara ketiga sifat ini untuk bekerja sama dan menjadi satu gelombang maha kuat dan maha besar dalam persatuan dan kesatuan negara. Menurut Soekarno, NASIONALISME itu ialah suatu itikad, suatu keinsafan rakyat bahwa rakyat itu ada satu golongan, satu bangsa. Nasionalisme ini bersifat anti-penjajah, anti-imperialisme, lalu berkembang menjadi anti unsur-unsur Barat.

Bagi Soekarno, nasionalisme Eropa ialah suatu

65

Ibid., 12. Lih. juga Bernard Dahm, Soekarno and The Struggle For Indonesia Independence (Ithaca: Cornell University Press., 1969), 23-8; Alfian, Pemikiran dan Perubahan Politik Indonesia (Jakarta: Gunung Agung, 1980), 115. 66 Ibid., 55.

71

nasionalisme yang mengejar keperluan sendiri, lebih bersifat komersialisme, kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme. Melalui nasionalisme ini setiap individu hanya dapat menemukan dirinya sendiri dalam kolektivitas nasional.67 ISLAM sebagai agama mendapat kecurigaan besar dari Nasionalis dan Sosialis. Agama tidak boleh dibawa-bawa ke dalam politik. Sebenarnya orang yang berpikir demikian adalah orang-orang yang kusut-paham. Bukan Islam yang salah, melainkan pemeluknyalah yang salah. Rusaknya Islam yang dipandang oleh kaum Nasionalis dan kaum Sosialis bukan karena Islamnya, tetapi karena rusaknya budi pekerti orang-orang yang menjalankannya. Bagi Soekarno, Islam yang sejati tidaklah mengandung asas anti-nasionalis dan anti-sosialis, melainkan sebaliknya. Islam yang sejati ialah sesuai dengan kemajuan zaman. Selain itu Soekarno membedakan dari Islam yang sejati yaitu ada Islam yang kolot. Islam yang kolot ialah Islam yang mempunyai pandangan sempit-budi, fanatik, dan yang tidak suka mengetahui akan wajibnya merapatkan diri dengan gerakan bangsanya yang nasionalistis.68 MARXISME merupakan salah satu paham yang dianut oleh Soekarno untuk mencari dasar perlawanan terhadap penjajah yang termotivasi untuk menyenangkan diri mereka sendiri tanpa lagi memandang hak-hak kemanusiaan yang dijajah.

Segala

wujud kapitalisme, imperialisme, dan kolonialisme ditolak oleh paham ini karena sangat bertentangan dengan paham-paham sosialis. Paham ini begitu dikenal dengan sebutan anti kaum kebangsaan, dan anti kaum keagamaan. Namun, begitu sampai di Asia, terutama tanah Indonesia, paham ini mengalami perubahan. 67

Sukarno, Kepada Bangsaku: Karya-karya Bung Karno Pada Tahun-tahun 1926, 1930, 1933, 1947, dan 1957 (Jakarta: Panitia Pembina Djiwa Revolusi, ), 17. Lih. juga Saksono, Pancasila ..., 60. 68 Ibid., 22.

72

Orientasi untuk menyingkirkan penjajah dengan label borjuasi tetap terus berkumandang, hanya saja upaya menyingkirkan dua kaum di atas tadi tidak tepat untuk dpraktekkan di tanah Indonesia karena sudah berbalik menjadi persahabatan dan penyokongan. Orientasi utama rakyat pada saat itu ialah persatuan Indonesia terhadap gerakan-gerakan yang ada di Indonesia. Oleh karena perubahan taktik seperti ini, segala pergerakan dituntut untuk bekerja bersama-sama karena bukan kekuasaan yang diincar, melainkan perlawanan terhadap para feodalisme. Perlawanan

yang

membutuhkan

otonomi

nasional

untuk

mencapai

kemerdekaan. Namun, Soekarno sangat hati-hati menggunakan paham ini sebab salah satu yang terkenal dari paham ini ialah mengagungkan materialistis dan meniadakan Tuhan untuk urusan segala keadaan yang sedang terjadi. Soekarno memberi akomodasi pada paham seperti ini dengan membuang filsafat materialisme dari Marxisme lalu diberinya Allah.69 Pada tiga aliran inilah sifat tidak mengenal kompromi dari Soekarno terhadap musuh luar atau asing ditunjukkan dalam sikap anti kolonialis dan anti imperialis, sedangkan sikap komprominya terlihat dari usahanya untuk mau bekerja sama dengan mereka yang segolongan dengannya, yaitu sama-sama menentang penjajahan asing. Soekarno sangat menaruh perhatian terhadap kepentingan bersama sebagai hal yang pokok sebagai cita-cita persatuan nasionalnya. Satu-satunya kelebihan yang dimiliki Indonesia dalam berhadapan dengan penjajah adalah kelebihan dalam jumlah penduduk, pemanfaatan ini bergantung pada persatuan nasional.70

69

Ibid., 27-32. Lih. juga Saksono, Pancasila ..., 59. Saksono, Pancasila ..., 61. Lih. juga John Legge, Otobiografi Politik Sukarno (Jakarta: Penerbit SH, 1995), 120-1. Di sisi lain, Sukarno mendapat pertentangan dari kaum Islam Santri yang berkepentingan untuk mempertahankan kemurnian agamanya ketika melihat sikap Sukarno yang 70

73

2. Mohammad Hatta Selain dari mengenai agama dan negara, ada lagi pemikiran Hatta tentang keadilan sosial.

Hatta mencoba untuk mencetuskan idenya tentang koperasi.

Ia

mendapat pengalaman berharga dari masa studinya tentang permasalahan ekonomi di tiga negara, yaitu: Jerman, Inggris, dan Swedia.

Dalam konsep koperasi , Hatta

menekankan pembagian hasil bersama. Artinya, secara tidak langsung Hatta menolak adanya praktek-praktek Kapitalisme, penumpukan modal yang memunculkan konglomerasi. Hal ini dilakukan karena negara harus mampu menjamin kesejahteraan warga negara.71 Hatta memberi kesaksian dalam surat wasiatnya kepada Guntur Sukarno Putra bahwa salah seorang dari BPUPKI yang menjawab pertanyaan itu adalah Soekarno, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam. “Dekat pada akhir bulan Mei 1945 dr. Radjiman, ketua Panitia Penyelidik Usaha-usaha Kemerdekaan Indonesia, membuka sidang Panitia itu dengan mengemukakan pertanyaan kepada rapat: “Negara Indonesia Merdeka yang akan kita bangun itu, apa dasarnya?” Kebanyakan anggota tidak mau menjawab pertanyaan itu, karena takut pertanyaan itu akan menimbulkan persoalan filosofi yang akan berpanjang-panjang. Mereka langsung membicarakan soal Undang-undang Dasar. Salah seorang dari pada anggota menjawab pertanyaan itu ialah Bung Karno, yang mengucapkan pidatonya pada tanggal 1 Juni 1945, yang berjudul Pancasila, lima sila, yang lamanya kira-kira satu jam. Pidato itu menarik perhatian anggota Panitia dan disambut dengan tepuk tangan yang riuh. Sesudah itu sidang mengangkat

menyerukan persatuan nasional termasuk Islam di dalamnya untuk menjadi bagian totalitas Indonesia Merdeka yang dipersatukan. Sukarno menuliskan tulisannya “Nasionalis, Islam dan Marxis” di tahun 1926 karena keadaan yang memungkinkan lahirnya perpecahan di antara kekuatan-kekuatan pergerakan pada waktu itu. Hasil analisisnya terhadap pergerakan-pergerakan pada saat itu yaitu pada tiga kekuatan ini. Tiga kekuatan ini harus bersatu dengan orientasi yang sama, saling menyokong dan mengisi. Kebangkitan kesadaran nasional dan adanya suatu usaha yang mampu memimpinnya merupakan dasar dari kekuatan rakyat. 71 Rikard Bangun, Bung..., 244.

74

suatu Panitia kecil untuk merumuskan kembali Pancasila yang diucapkan Bung Karno itu.”72 Pada lain kesempatan, dalam rangka kontroversi penggali Pancasila, Hatta menulis surat kepada Solichin Salam, seorang penulis buku otobiografi, dengan nada ekstrem yang isinya sangkalan terhadap Yamin sebagai salah satu penggali Pancasila. Hatta menegaskan bahwa dalam pidato Yamin tanggal 29 Mei 1945 itu tidak ada tercantum ide Pancasila. Ide itu hanya ada pada pidato Soekarno pada 1 Juni 1945 yang diterima suara bulat oleh sidang BPUPKI. Memang pada saat Soekarno berpidato, Hatta sedang tidak ada dalam ruang sidang karena ia dalam perjalanan ke Kalimantan. Hatta membaca pidato Soekarno setelah kembali dan tidak ada baginya hubungan antara pidato Soekarno dan pidato Yamin.

Di sinilah terletak rahasianya.

Setelah sidang itu,

dibentuk Panitia Kecil dan dari panitia itu dibentuk Panitia Sembilan. Rapat panitia ini dimulai kira-kira pertengahan Juni.73 Kontroversi ini pun dilanjutkan dengan kesaksian Hatta sendiri yang mengatakan bahwa usai diskusi tentang perumusan kembali Pancasila, Sukarno meminta Yamin untuk membuat suatu Rancangan Pembukaan UUD yang di dalamnya teks Pancasila. Preambule itu dibuat terlalu panjang oleh Yamin sehingga Panitia Sembilan menolaknya. Lalu bersama-sama Yamin, Panitia Sembilan membuat teks yang lebih pendek, seperti yang terdapat sekarang pada UUD Republik Indonesia.

72

Mohammad Hatta, “Wasiat Bung Hatta Kepada Guntur” dalam Frances S. Adeney dan John Titaley (eds.), Social Theory: A Course Reader (Salatiga: Program Pasca Sarjana Agama dan Masyarakat Universitas Kristen Satya Wacana, Januari, 1992), 101. 73 Ign. Gatut Saksono, Pancasila Soekarno: Idiologi Alternatif Terhadap Globalisasi dan Syariat Islam (Yogyakarta: Rumah Belajar Yabinkas, 2007), 13.

75

Yamin kemudian mengambil teks yang panjang itu sebagai pengganti pidato yang diucapkannya dalam sidang BPUPKI, yang kemudian lagi dimasukkannya ke dalam buku pertama yang tiga jilid, yang diterbitkannya dan berjudul Undang-undang Dasar 1945.74 Oleh karena itu, hal ini membuat seolah-olah dialah yang mencetuskan ide Pancasila. Hal ini bagi Hatta termasuk pemalsuan sejarah.75 3. Ahmad Soebardjo Dalam buku Kesadaran Nasional, Soebardjo sendiri menanggapi Pancasila yang awalnya dicetuskan oleh Soekarno sebagai sesuatu yang orisinil dan digali melalui sejarah Indonesia sehingga bukan mengikuti falsafah hidup negara lainnya. “Berkat bhakti Ir. Soekarno, yang telah meletakkan landasan 5 sila – Pancasila – membentuk pandangan filosofis rakyat Indonesia mengenai kehidupan dan dunia. Soekarno menekankan bahwa di dalam merumuskan Pancasila, ia tidak menemukan sesuatu yang baru. Ia hanya menggali norma-norma serta kepercayaan-kepercayaan yang telah ada, yang berlaku dalam masyarakat Indonesia sejak fajar Sejarah Indonesia. Apakah yang dimaksud dengan norma-norma dan kepercayaan tersebut? Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan sila utama kehidupan rata-rata rakyat Indonesia, yang percaya pada suatu Kuasa-ataskehidupan meliputi alam semesta dan setiap ciptaan yang hidup di dunia. Ia percaya adanya Tuhan Yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu yang ada. Empat sila lainnya ialah merupakan perwujudan-perwujudan yang nyata dari sifat-sifat Tuhan, yakni: Kemanusiaan, Keadilan Sosial, Kedaulatan Rakyat (Vox Populi, Vox Dei) serta Kebangsaan yang meliputi persaudaraan di antara yang hidup dalam batas-batas suatu bangsa serta persaudaraan universal.”76 Ada enam peristiwa yang membangkitkan kesadaran nasional Ahmad Soebardjo:

74

Mohammad Hatta, Untuk ..., 67. Saksono, Pancasila ... . Bandingkan bahwa argumen Hatta ini juga terdapat dalam buku Panitia Lima, sekali lagi, “kalau Yamin yang pertama bicara tentang dasar negara, tentu saya ingat karena saya hadir.” Kata Hatta. Lima: Moh. Hatta, dkk., Uraian …, 82. 76 Ahmad Subardjo Djoyoadisuryo, Kesadaran Nasional: Otobiografi (Jakarta: Gunung Agung, 1978), 279. 75

76

a) Peristiwa ketika ia berada di kelas enam. Ia mendengar seorang Kepala Sekolah Belanda mengatakan: “Penduduk asli tak mempunyai kemampuan untuk menerima pendidikan yang lebih tinggi dan mereka tak memerlukannya, mereka hanya baik untuk pekerjaan-pekerjaan rendah dan kasar.”77 b) Pada sekolah lanjutannya ketika ia membaca buku karangan Max Havelaar mengenai perbuatan sewenang-wenang dan pemerasan yang dilakukan oleh penjajah.

Ia mengatakan: “Aku turut merasakan ketidakadilan rakyat yang

dilakukan oleh penguasa-penguasa dari bangsanya sendiri dan Tuan-tuan Besar Belanda. Aku merasa muak setiap aku melihat perlakuan sewenang-wenang dari pemerintah.”78 c) Ada sebuah tulisan di surat kabar dari seorang pembela hukum asal Belanda yang bertugas di Semarang, van Deventer.

Tulisan itu memuat tentang

peningkatan kesejahteraan penduduk asli, baik di bidang rohani maupun di bidang jasmani. Sentralisasi keuangan yang dijalankan oleh pemerintah Belanda di tanah jajahannya membuat daerah jajahannya itu selalu dalam kekurangan uang.

Oleh karena itu, van Deventer mengusulkan desentralisasi keuangan

untuk pelaksanaan rencana memajukan penduduk jajahannya. Politik ini disebut sebagai “opheffingspolitiek” (politik untuk mengangkat). Bagi Soebardjo, ini merupakan pendekatan yang bersifat peri-kemanusiaan terhadap nasib penduduk asli.

Namun, hal ini mendapat kecaman dari orang-orang Belanda fanatik

terhadap penjajahan dan mengatakan bahwa penduduk asli hanya dapat diangkat

77 78

Ibid., 44. Ibid., 47.

77

setinggi tiang gantungan. Melalui ini, Soebardjo semakin yakin bahwa Timur adalah Timur, Barat adalah Barat, keduanya takkan pernah bertemu.79 d) Peristiwa Suwardi Suryaningrat menulis surat sebaran untuk menanggapi rancana pemerintahan Belanda pada tahun 1913 saat itu hendak merayakan 100 tahun hari kemerdekaan Belanda dari kekuasaan Perancis. Suwardi menganggap bahwa rencana itu sebagai tindakan yang menentang rakyat. Ia menganggap demikian karena pada saat itu rasa kebangsaan yang sedang berkembang di kalangan rakyat. Artinya, pemerintah Belanda memandang remeh terhadap rasa kebangsaan yang sedang tumbuh di dalam dada rakyat. Surat sebaran tersebut telah memupuk pertumbuhan rasa kebangsaan Soebardjo. Melalui peristiwa ini, Soebardjo mulai menilai peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian dalam hubungannya dengan jalan sejarah dunia.80 e) Peristiwa pengajaran guru sejarah Soebardjo di kelas. Tuan Both, guru sejarah Soebardjo menceritakan sejarah nasionalisme di Eropa.

Permasalahan

kedaulatan nasional, pembentukan negara nasional, pergerakan-pergerakan, dan partai-partai merupakan bagian dari sejarah.

Tuan Both mengajarkan juga

bahwa sejarah manusia berhubungan sangat erat dengan perkembangan pahampahamnya. Antara manusia dan sesuatu paham selalu ada hubungan yang erat sehingga sejarah manusia merupakan sejarah dari perkembangan paham-paham. Kejadian dan tindakan orang-orang besar dan latar belakang paham-paham yang menguasai pikiran orang-orang dalam suatu keadaan. Pemikiran kritis ini terus tumbuh dalam jiwa Soebardjo hingga ia pun dapat melihat arti pemberontakanpemberontakan tiap-tiap daerah dalam batas kesadaran nasionalis. 79 80

Ibid., 51. Ibid., 52.

78

“Aku temukan dalam buku-buku pelajaran Sejarah Hindia Belanda pernyataan-pernyataan seperti “tindakan yang berkhianat dari Diponegoro” atau “kepala pemberontak”. Sedangkan dilihat dari sudut pandangan bangsa kita Diponegoro adalah seorang pahlawan bangsa yang berjuang untuk keadilan dan kemerdekaan, sedangkan kepala pemberontak atau pemberontak, bagi kita adalah pejuang-pejuang kemerdekaan.”81 f) Peristiwa yang terakhir ialah ketika ia mendengar cerita-cerita sejarah dari sahabat-sahabatnya yang berketurunan Cina. Kiprah Dr. Sun Yat Sen, yang merupakan “actor intellectualis” dari pergolakan di negeri Cina, berhasil mengeluarkan prinsip-prinsip dasar dari negeri Cina Baru, yaitu: pertama, nasionalisme. Demokrasi.

Perjuangan untuk meraih kemerdekaan penuh.

Kedua,

Rakyat Cina sendirilah yang seharusnya memerintah negerinya

sendiri. Ketiga, mata pencaharian taraf hidup rakyat yang layak untuk mendapat nafkah bisa menjadikan rakyat bahagia.82 Satu hal yang perlu diketahui bahwa kalimat pendek proklamasi “kami rakyat Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan kami” merupakan kalimat dari Soebardjo yang masih mengingat Bab Pembukaan UUD ketika ditanyakan oleh Soekarno. Kemerdekaan NKRI adalah sesuatu yang diidamkan oleh Soebardjo selama hidupnya. Ia mengatakan: “Apalagi yang saya ingini? Mimpi Indonesia Merdeka telah menjadi kenyataan. Apa bedanya saya hadir atau tidak? Hal yang paling penting adalah bahwa kita sendiri dan generasi berikutnya dari rakyat telah menjadi warga negara yang bebas dari sebuah Negara Merdeka: REPUBLIK INDONESIA!”83 4. J. Latuharhary

81

Ibid., 56-7. Ibid., 58-9. 83 Ahmad Soebardjo, Lahirnya Republik Indonesia (Bandung: P.T. Kinta, 1977), 114. 82

79

Salah satu pemikiran Mr. J. Latuharhary dapat dilihat pada tulisannya di Harian Asia Raya 9 Mei 1945 dengan judul “Empat Batoe Pengalas Penting Oentoek Gedoeng Negara Indonesia”. Keempat hal itu ialah (1) Persatuan Rakyat; (2) Rumah Tangga Desa; (3) Perguruan); dan (4) Agama. Pendiriannya untuk tetap pada bentuk negara Republik Indonesia yang berasaskan Pancasila tergambar di pernyataannya pada 28 April 1950 sebagai mantan Gubernur Maluku RI menanggapi Republik Maluku Selatan yang diproklasmasikan pada 25 April 1950: “saya yakin bahwa rakyat Maluku Selatan pada umumnya dan di Ambon khususnya tidak menyetujui dan tidak berdiri di belakang proklamasi itu (RMS). Oleh karena bertentangan dengan semangat rakyat yang sudah berpuluh-puluh tahun ditujukan kepada kemerdekaan seluruh bangsa Indonesia.”84 Semangat perjuangan Latuharhary masih terlihat jelas ketika mengatakan “berpuluhpuluh tahun”. 5. Abikoesno Pola pemikiran Abikoesno dapat dilihat pada sumber lain. Abikoesno termasuk dalam salah satu panitia sembilan.

Ia tampil sebagai tokoh dari golongan Islam.

Abikoesno dikenal sebagai orang yang tegas, lugas, dan pemberani. Namun, sayangnya sifat keras yang ia miliki membuatnya dikenal sebagai tokoh pejuang yang penuh kontroversial. Ia tidak dapat menerima perbedaan pendapat dari orang lain dan hal ini terbukti pada masa jabatannya sebagai menteri hanya beberapa bulan saja karena banyak pihak lain yang tidak menyetujui pendapatnya dan pandangannya. Selain itu, pandangan Abikoesno terlihat dalam pembicaraan tentang sumpah jabatan presiden dan

84

Rikard Bangun, Bung Hatta (Jakarta: Buku Kompas, 2003), 15.

80

wakil presiden. Sumpah tersebut ditanggapi oleh Soerjo dan Soekardjo Wirjopranoto, tetapi ia tetap mempertahankan apa yang diusulkannya itu hingga ditentukan oleh pemungutan suara dan ia hanya memperoleh 12 suara.85

6. Ahmad Sanoesi Ahmad Sanoesi merupakan termasuk kelompok kiai tradisional.

Ia dikenal

sebagai tokoh agama yang tidak berkompromi kepada para penguasa yang menindas rakyat, terlebih pada masa penjajahan Hindia Belanda. Ada salah satu fatwanya yang dianggap oleh para penguasa pada saat itu sebagai ancaman ialah mengenai “Abdaka Maoelana” (penyebutan atau mendoakan nama bupati) dalam khotbah Jumat. Menurutnya, hal demikian tidak perlu, apalagi kalau pemimpin itu dikenal lalim. Oleh karena sikap dan pandangannya tersebut, ia mendapat pengawasan ketat dan akhirnya dimasukkan ke dalam penjara.

Namun, keberadaannya di penjara tidak

membuatnya surut, melainkan dia justru mengadakan kontak dengan PNI (Partai Nasional Indonesia) dan PI (Patrtij Indonesia).

Ia mulai ikut dalam pergerakan

nasional. Di sisi lain, ketika dalam sidang BPUPKI, ia mengusulkan untuk konsep negara Republik (“imamat”). Pemikiran tegasnya dapat dilihat pada penolakannya atas usul pemungutan suara tentang perdebatan antara Haji Masjkoer dan usul Moedzakir. Bahkan, keterbukaan pemikiran Sanoesi dapat dilihat ketika dia sendiri mengatakan bahwa tidak keberatan jika usulnya (hanya menggunakan kata “menurut agama”, 85

MPB. Manus, Zulfikar Ghazali, dkk. (Peny.), Tokoh-tokoh Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional Proyek Inventasrisasi dan Dokumentasi Sejarah Nasional, 1993), 65.

81

menerima usul Masjkoer –menjurus ke negara Islam–, atau menerima usul Moezakir – menghapus tulisan yang menyebut-nyebut nama Allah, agama Islam, atau apa saja yang berbau pengeksklusifan agama–, artinya dengan garis besar menjadi negara agama atau tidak sama sekali) ditolak. Namun, ada juga kecenderungan lain bahwa Sanoesi merasa jengkel dengan situasi rapat pada saat itu. Penulis tidak menemukan adanya kalimat atau pernyataan langsung dari Sanoesi ketika perkataan Sanoesi menjadi rujukan bagi Ki Bagoes Hadikoesoemo yang mengatakan bahwa Sanoesi berkeberatan juga dengan tujuh kata tersebut. Akan tetapi, bagi dia yang penting umat Islam harus mempunyai negara yang dimufakati. Oleh karena akhirnya yang disepakati menjadi bukan negara agama, ia juga telah menolak Darul Islam yang diproklamasikan oleh Sekarmadji Maridjan Kartosuwirjo.86 7. K.R.T. Radjiman Wedyodiningrat Ketua Radjiman mempunyai komentar langsung tentang Pancasila dalam buku Lahirnya Pancasila, yang memberikan kesaksian bahwa penggali Pancasila itu Soekarno. “Sebagai “Kaitjoo” (ketua) dari “Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai” (Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan) saya mengikuti dan mendengar sendiri diucapkannya pidato ini oleh Bung Karno, sekarang Presiden Negara kita. Oleh karena itu, sungguh menggembirakan sekali maksud penerbit, untuk mencetak pidato Bung Karno ini, yang berisi “Lahirnya Pancasila”, dalam sebuah buku kecil…. “Lahirnya Pancasila” ini adalah buah “stenografisch verslag” dari pidato Bung Karno yang diucapkan dengan tidak tertulis dahulu (voor de vuist) dalam sidang yang pertama pada tanggal 1 Juni 1945 ketika 86

Bangun, Bung Hatta …, 37.

82

sidang membicarakan “Dasar (Beginsel) Negara kita”, sebagai penjelmaan dari pada angan-angannya. Sudah barang tentu kalimat-kalimat sesuatu pidato yang tidak tertulis dahulu, kurang sempurna tersusunnya. Tetapi yang penting ialah ISINYA!”87 8. Muhammad Yamin Ada kesaksian Yamin mengenai Pancasila. “… Satu Juni 1945 diucapkan pidato yang pertama tentang Pancasila dalam satu rapat di gedung Kementrian Luar negeri yang sekarang ini, tanggal 22 Juni 1945 segala ajaran itu dirumuskan di dalam satu naskah politik yang bernama Piagam Jakarta di gedung Pegangsaan Timur 56 yang di tandatangani oleh 9 orang. Pada 17 Agustus 1945, dimaklumkan Proklamasi Kemerdekaan Indonesia di Pegangsaan Timur 56. Dan pada 18 Agustus 1945 disiarkanlah Konstitusi Republik Indonesia, sehari sesudah permakluman kemerdekaan Indonesia. Dalam konstitusi itu bagian Pembukaan atau Mukadimahnya ditulis hitam di atas putih dengan resmi ajaran Filsafat Pancasila. Konstitusi pertama itu ialah yang diakui sah oleh negara Republik Indonesia.”88 Ada juga sumber lainnya mengenai tanggapan Yamin mengenai Pancasila dalam Seminar Pancasila ke- 1. “Menurut sejarah kenyataannya, maka Pancasila, ialah galian Bung Karno. Semuanya kelima sila itu adalah tersusun dalam suatu perumusan pikiran filsafat yang harmonis. Pancasila sebagai hasil penggalian Bung Karno adalah sesuai pula dengan pemandangan tinjauan hidup Neo-Hegelian.”89 Selain itu, ketika ia memberikan seminar Sejarah Nasional di Universitas Gadjah Mada tentang falsafah Pancasila membentuk sejarah Indonesia. “Filsafah Pancasila membangun negara Republik Indonesia, dan filsafah sejarah membentuk kerangka dan menyusun isi sejarah Indonesia. Filosofi synthesis bagi seluruh kehidupan Bangsa Indonesia kini dan nanti belum dirumuskan. Bahan-bahan unutk

87

Ruslan Abdulgani, Pengembangan Pancasila di Indonesia (Jakarta, Idayu Press., 1977), 51-2. Saksono, Pancasila …, 15. Lih. juga Muhammad Yamin, Sistema Filsafat Pancasila (Jakarta: Kementrian Penerangan, 1978), 7. 89 Seminar Pancasila ke- 1 diadakan di Jogjakarta pada 16 s.d. 20 Februari 1959 (Jogjakarta: Panitia Seminar Pancasila, 1959). 88

83

itu memang sudah sedia, dan dapat dipakai oleh segala tenaga yang hendak berusaha ke jurusan itu.”90 9. Agoes Salim Salim dikenal sebagai orang yang modern dalam mengembangkan Islamnya. Hal ini dapat disimak pada pandangannya yang lain dari teman-teman ulama se-zamannya tentang kedudukan perempuan.

Pernyataan ini ada dalam surat kabar Neratja, 4

September 1917. “Apabila gadis sudah besar dan sudah meninggalkan sekolah, maka pada pendapat orang banyak, ia harus bersuami, yaitu tidak perlu mencari penghidupan seperti orang laki-laki. Oleh sebab itu, perempuan tidak perlu diberi pengajaran sama banyak dengan laki-laki. Akan tetapi, pada pendapat kita pikiran itu sesat semata-mata. Sekalipun kita umpamakan sekalian perempuan mendapat jodoh tidak juga kurang perlu baginya kecerdasan, kepandaian, dan kecakapan. Si suami harus bekerja akan mencari penghidupan bagi anak isterinya, akan tetapi si isterilah yang harus memegang belanja, mengemudikan rumah tangga, dan mendidik serta mengajar anak. Maka, dalam dunia Bumiputera telah kita lihat buktinya, bahwa pada umumnya mencari uang dan membelanjai rumah tangga lebih mudah daripada memegang uang dan mengemudikan rumah tangga itu. Bumi putera yang bergaji atau berperolehan besar sudah banyak sekali, akan tetapi yang tahun menyimpan uang dan mengurus rumah tangga dengan sepertinya masih mahal dicari... Laki-laki dan perempuan harus mengerti sama mengerti, menghargakan sama menghargakan satu dengan lain, dan sekali-kali tidaklah harus masing-masing mengutamakan diri atau pihaknya. Dengan jalan ini lah boleh tercapai kesesuaian dan serasi, yang amat perlu sekali akan jadi alasan penghidupan bersama, menuju, dan mengusahakan maksud yang esa, yang harus kepada tiap-tiap manusia: kecakapan diri harus digunakan untuk mengusahakan kepentingan dan guna umum.”91 Sepuluh tahun kemudian, pada Kongres Jong Islamieten Bond (JIB) Salim menyampaikan pidatonya dengan keras tentang harem dan cadar:

90

William H. Frederick dan Soeri Soeroto, Pemahaman Sejarah Indonesia: Sebelum dan Sesudah Revolusi (Jakarta: LP3ES, Cetakan Pertama, 1982), 53. Lih.juga Muhammad Yamin, “Tjatur-sila Chalduniah”, Seminar Sedjarah Nasional I (Yogyakarta: Universitas Gadjah Mada, 1957), 32. 91 Ibid., 14. Lih.juga Mohammad Roem et al., Jejak Langkah Haji A. Salim (Jakarta: Tintamas, 1954), 28.

84

“Salah satu kecondongan adalah memisahkan laki-laki dan perempuan di rapat-rapat. Orang perempuan disimpan di pojok dengan ditutup kain putih (tabir).” Menurut Salim, kebiasaan semacam ini adalah kebiasaan bangsa Arab, tidak berasal dari perintah Islam. Bahkan mungkin juga berasal dari kepercayaan golongan Yahudi dan Kristen yang memandang posisi perempuan lebih rendah ketimbang laki-laki. Islam sebaliknya “memelopori emansipasi perempuan.”92 Salim mengangkat derajat perempuan untuk setara dengan laki-laki melalui posisi di mana perempuan biasanya di dalam rumah tangga. Dalam posisi tersebut Salim menangkap kelebihan perempuan yang tidak dapat dilakukan oleh orang lain (suami) kebanyakan, bahkan di kalangan isteri pun juga jarang.

Informasi lanjut

mengenai perkataan Salim ini didasari karena masih banyak kaum perempuan yang dipingit dengan konsekuensi buta huruf, hingga tahun 1945 masih 90% rakyat Indonesia yang buta huruf dan sebagian besar adalah perempuan. Tanpa pendidikan yang setara akan menjadi mustahil kemajuan suatu bangsa dapat dicapai.93 Pada lain kesempatan, Hatta, Bahder Djohan, dan Amir menemui Salim pada Februari 1920 untuk berdiskusi mengenai masalah-masalah besar yang dihadapi bersama sebagai bangsa terjajah. Salah satu paham di Asia yang begitu terkenal pada saat itu ialah paham Sosialisme yang selalu digunakan oleh bangsa-bangsa yang terjajah untuk menentang penjajahan karena bagian penjajahan merupakan bagian dari kolonialisme dan kapitalisme. Agus Salim mempunyai pikirannya tentang Islam dan Kapitalisme. Hal ini dikarenakan pada masa kolonial saat itu, selain dari jalur agama yang menolak kolonialisme juga dari sosialisme. Sosialisme yang digunakan ialah sosialisme Karl Marx yang bersifat materialisme, anti-Tuhan.

9292

Ibid., 8. Lih. juga Mohammad Roem, “Memimpin Adalah Menderita : Kesaksian Haji Agus Salim” dalam Taufik Abdullah, Aswab Mahasin, Daniel Dhakidae (ed.), Manusia dalam Kemelut Sejarah (Jakarta: LP3ES, 1978), 126. 93 Ibid., 15.

85

“Nabi Muhammad s.a.w. yang diutus oleh Tuhan mengembangkan Islam di atas dunia ini sudah 12 abad lebih dahulu dari Marx mengajarkan sosialisme. Perkataan sosialisme baru didapat dalam abad ke-19. Sosialisme Marx anti-Tuhan. Tetapi tujuan yang hendak dicapai masyarakat yang berdasarkan sama rasa sama rata yang bebas dari kemiskinan, sudah lebih dahulu dibentangkan dalam Islam, gama Allah yang disampaikan Nabi Muhammad kepada umat manusia. Sayangnya, ulama-ulama kita hanya mengutamakan segi ibadat dan Fiqh dan melupakan segi kemasyarakatan itu daripada Islam. Mengerjakan segi kemasyarakatan itu ialah juga perintah Allah dalam Qur’an. Dari ulama-ulama kita didikan langgar yang pengetahuannya berat sebelah tidak dapat diharapkan bahwa mereka akan sanggup menelaah segi kemasyarakatan itu dalam Islam.”94 Dalam perkataan Salim ini dapat dilihat bahwa pikiran tentang sosialisme sudah ada dalam Islam. Dapat diperkirakan bahwa Salim ingin mengatakan bahwa untuk apa bingung menyesuaikan sosialisme Marx dengan Islam. Sosialisme sudah ada di dalam Islam sehingga tidak lagi bingung untuk Islam berpegang pada paham apa untuk menentang kolonialisme dan kapitalisme. Sumber lain dapat disimak ketika Salim pernah mengutarakan pendapatnya mengenai keragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kalimat ini ia berikan bagi para pemuda Indonesia di Washington ketika ia mampir setelah menjadi dosen tamu di Universitas Cornell 1953. “Begitu pula di Tanah Air kita. Janganlah pemuda-pemuda Indonesia bimbang tentang adanya berbagai-bagai partai. Bukan uniformitas yang mencapaikan tujuan yang tinggi-tinggi, tetapi kesadaran tentang unitas (unity) dalam berlain-lain asas, dalam berlain-lain pendapat, satu bangsa, satu Tanah Air, selamat sama selamat, celaka sama celaka. Bukan satu saja, bukan uniform, tapi gerich of het gemeenschappelij nutt, bertujuan pada keselamatan bersama karena keselamatan masing-masing yang tidak membawa keselamatan bersama tidak akan tercapai.”95

94

Sularto (edt.), Haji Agus Salim (1884-1954): Tentang Perang, Jihad, dan Pluralisme (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), 9. 95 Ibid., 37.

86

Pada kesempatan menjadi dosen tamu itu juga Salim melontarkan pendapatnya ketika ia juga menjadi salah satu pendiri negara yang ikut secara aktif menyusun dasar negara. Haji Agus Salim menempatkan perjuangan kemerdekaan dan pembentukan negara merdeka dalam kerangka pengabdian kepada Tuhan Yang Maha Esa. Hal ini dilakukan olehnya untuk menghindari nasionalisme dan fanatisme pada negara yang berlebihan hingga mendewakan negaranya. Gerakan nasionalisme demi mengusung kemerdekaan supaya tidak salah arah, perlu ditempatkan dalam kerangka kehidupan “bagi Allah SWT”. Dalam pembukaan UUD 1945 yang mengungkapkan “Atas berkat rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa dan dengan didorong oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan

yang

bebas,

maka

rakyat

Indonesia

menyatakan

dengan

ini

kemerdekaannya,” merupakan haluan NKRI yang sudah dipatrikan untuk tidak menjadi negara teokrasi, tidak pula negara yang banyak pada perumusan ayat suci Al-Qur’an atau hadis Rasul dalam batang tubuh undang-undang negara. “I think, that for Indonesia we have overcome that difficulty.”96

D. Pancasila dalam Dokumen-dokumen Sejarah Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia tercantum baik dalam dokumen sejarah maupun dalam perundang-undangan negara Indonesia yang khusus penulis teliti sampai masa proklamasi kemerdekaan, yaitu berturut-turut: (1) dalam pidato 1 Juni 1945; (2) dalam alinea IV naskah politik bersejarah tanggal 22 Juni 1945,

96

Sularto (edt.), Haji Agus Salim ..., 89. Lih. juga Agus Salim “Lecture XIII dan VII”, Cornell University, 1953, Mimeograph 2004.

87

yang kemudian dijadikan naskah Rancangan Pembukaan UUD 1945; (3) dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945.97 Pertama, dalam Pidato 1 Juni 1945. Pidato ini disampaikan oleh Soekarno dalam sidang BPUPKI. Dalam peristiwa 1 Juni 1945 ini Soekarno mengemukakan pemikirannya tentang Pancasila, yaitu nama dari lima dasar negara Indonesia yang diusulkannya berkenaan dengan permasalahan di sekitar dasar negara Indonesia Merdeka. Pranarka mencatat bahwa untuk pertama kalinya inilah pemikiran tentang Pancasila baik dalam pengertian nama maupun dalam pengertian isinya, secara eksplisit dan terurai dicetuskan dan tercatat dalam sejarah.98 Kedua, dalam alinea IV naskah politik yang bersejarah tanggal 22 Juni 1945 (Piagam Jakarta) dan di sini untuk pertama kalinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara dicantumkan dengan rumusan dan tata urutan sebagai berikut: - Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemelukpemeluknya - Kemanusiaan yang adil dan beradab - Persatuan Indonesia - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan - Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.99 Kelima sila ini berada dalam Rancangan Pemmbukaan UUD 1945 yang mencerminkan usaha kompromi antara golongan Islam dan Kebangsaan.

Hasil

komkpromi itu dapat dilihat pada alinea ketiga preambule: “Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keingingnan luhur, supaya 97

Saksono, Pancasila ..., 19. Lih. juga C.S.T. Kansil, Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 (Jakarta: Pradnya Paramita, 1986), 48-56. 98 Ibid., 22. Lih. juga A.M.W. Pranarka, Sejarah Pemikiran tentang Pancasila (Jakarta: Centre for Strategis and International Studies, 1985), 33. 99 Ibid.

88

berkehidupan berkebangsaan

yang bebas….”

Alinea ini menunjukkan pandangan

golongan kebangsaan (yang menitikberatkan kehidupan kebangsaan yang bebas) dan golongan Islam (yang melandaskan perjuangannya atas rahmat Allah Yang Maha Kuasa).100 Kemudian, ujung kompromi itu ada alinea terakhir yang mengandung rumusan dasar negara yang berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila. Islam tidak dijadikan dasar negara dan agama negara.

Akan tetapi, ada perubahan pada tata letak susunan

Pancasila, yaitu prinsip Ketuhanan dipindahkan menjadi sila pertama dan ditambahkan dengan anak kalimat “dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk – pemeluknya”. Ketiga, dalam alinea IV pembukaan UUD 1945 yang disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus. Inilah Pancasila dicantumkan secara resmi dan sah menurut hukum sebagai dasar filsafat negara RI dengan perumusan dan tata urutan sebagai berikut: - Ketuhanan Yang Maha Esa - Kemanusiaan Yang adil dan Beradab - Persatuan Indonesia - Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan - Keadilan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.101 Bagian pembukaan alinea IV ini menentukan adanya Undang-undang Dasar. Secara keseluruhan, Pembukaan UUD 1945 ini mempunyai kedudukan dua macam terhadap tertib hukum Indonesia, yaitu menjadi dasarnya karena Pembukaanlah yang memberikan faktor-faktor mulak bagi adanya tertib hukum Indonesia itu, dan kedua,

100 101

Latif, Negara ..., 24; Kusuma, Lahirnya ..., 284. Ibid., 23.

89

memasukkan diri di dalamnya sebagai ketentuan hukum yang tertinggi, sesuai dengan kedudukannya asli sebagai asas bagi hukum dasar lainnya.102

E. Alasan Penerimaan Para Pendiri Negara Terhadap Pancasila Sesuai dengan penjelasan di atas bahwa Pancasila disepakati dalam tiga tahap. Proses perundingannya telah dijabarkan di bagian atas.

Oleh karena itu, saatnya

sekarang mencari alasan-alasan mereka dalam perundingan hingga mencapai kesepakatan, a.l. sebagai berikut: a. Soekarno. Ia melihat Pancasila di Piagam Jakarta ini sebagai suatu wadah yang siap merangkul seluruh elemen masyarakat Indonesia. Hal ini ia landaskan dan tekankan berkali-kali dalam menangkis alasan-alasan peserta lainnya ketika mempunyai keberatan terhadap Pancasila ini.

Rangkulan yang Soekarno

maksud ialah adanya nada kompromis dalam kesepakatan Piagam Jakarta ini. Kesepakatan baik dari pihak kebangsaan maupun Islam sendiri. Penambahan anak kalimat dalam Preambule itu merupakan keistimewaan umat Islam karena pertimbangan yang masuk ialah pertimbangan jumlah penduduk Islam yang mencapai 90-95%. Rasa kebangsaan Soekarno dalam mempertahankan Piagam Jakarta ini sungguh terlihat ketika ia mengambil keputusan pada 16 Juli untuk mendamaikan dua perseteruan hebat di antara kedua golongan melalui Pembukaan UUD dan beberapa pasal yang mengisyaratkan keistimewaan salah satu agama.

Soekarno tidak menekankan supaya negara ini menjadi Islam

nantinya, dan juga tidak menghendaki negara ini tanpa dukungan Islam (“Jadi

102

Ibid., 24. Lih. juga Notonagoro, Pancasila Dasar Falsafah Negara (Jakarta: Pantjuran Tudjuh, 1974), 38, 45.

90

manakala kalimat ini tidak dimasukkan, saya yakin bahwa pihak Islam tidak bisa menerima preambule ini”). Semangat nasionalisme Soekarno menjadi alasan kuat bahwa ia menjaga keutuhan bangsa ini untuk menjadi suatu negara yang merdeka. b. Agoes Salim. Salim menyetujui Piagam Jakarta ini karena baginya tidak terlalu besar dampak sosial dari prinsip tentang Ke-Tuhanan tersebut ketika ditambahkan dengan anak kalimatnya itu. Ia mengakui bahwa agama tidak dapat dipaksa. Ia menekankan bahwa ketika memeluk agama Islam sudah wajib hukumnya untuk menjalankan syariat Islam. Anak kalimat yang tertera ini bagi Salim hanya mempertegas untuk hak umat Islam (“itu adalah satu hak umat Islam yang dipegangnya”). Selain itu, pemikiran Salim dapat lagi ditelaah ketika ia merespon usul Wachid Hasjim yang meminta ubahan pada pasal-pasal untuk dimasukkan peraturan tentang Islam. Salim menyetujui Piagam Jakarta ini karena dilihat tidak ada maksud untuk mendiskriminasikan penduduk non-Islam. Usul Hasjim ini dinilai oleh Salim sebagai usul yang mendiskriminasikan agama lain (“Apakah artinya janji kita untuk melindungi agama lain?”).

Alasan Salim

menerima Pancasila ini ialah dalam model dasar negara seperti ini terdapat hasil persetujuan yang menjadi jalan tengah antara pihak Islam dan Kebangsaan yang dinilainya mampu membuat negara menjadi seimbang pada aspek sosialnya. Melalui acuan sumber lainnya di atas, Salim memiliki dasar Islamisme yang kuat. Kata “melindungi” dari yang diucapkan Salim menunjukkan bahwa ia memahami Islam sebagai ajaran yang menyejahterakan dan cocok menjadi dasar negara Indonesia.

Namun, ketika proses penerimaan Pancasila

91

dirundingkan lagi pada 18 Agustus 1945, Salim tidak merasa keberatan untuk penghapusan tujuh kata tersebut. Hal ini diyakinkan lagi dengan pidato-pidato Salim selama di Universitas Cornell 1953 yang berkali-kali menekankan bahwa Pancasila yang disepakati pada 18 Agustus merupakan pemecahan masalah dari keutuhan sebuah bangsa.

Dalam perkataannya ia mengucapkan kata

“keselamatan bersama” yang harus dicapai oleh Indonesia Merdeka. Kesadaran berbangsa dan bernegara seperti ini sangat diilhami oleh Salim. c. Wachid Hasjim. Hasjim menyetujui piagam Jakarta ini dengan maksud sesuai dengan ideologi Islam. Hal ini dapat diketahui ketika ia menegaskan bahwa piagam Jakarta ini merupakan hasil kompromis yang diperoleh. Pada awalnya ia tidak berpikir bahwa hal-hal yang dikhawatirkan peserta lainnya akan terjadi. Sikap nasionalisme Hasjim terlihat ketika ia menghimbau untuk mengupayakan penjagaan supaya hal-hal demikian tidak terjadi.

Namun, ada beberapa

usulannya (pengubahan Pasal 4 ayat 2 dan Pasal 29) yang mencerminkan ideologi subjektivitasnya. Alasan Hasjim dalam menerima Pancasila ini ialah alasan politik dan ideologinya tentang Islamisme. d. Hoessein Djajadiningrat. Respons Djajadiningrat mengenai piagam Jakarta ini ialah selalu mempertanyakan akibat atau dampak-dampaknya di masyarakat. Hal ini ditujukannya kepada beberapa pasal dan alinea pembukaan UUD yang berhubungan dengan nilai-nilai ke Islaman. Ia adalah orang yang mengatakan bahwa usul Hasjim mengenai perubahan pada Pasal 4 ayat 2 lebih baik dihapuskan karena ia meyakini dalam prakteknya itu akan mengaplikasikan Pasal 4 ayat 2 tersebut. Artinya jika Pasal 4 ayat 2 ini dicantumkan akan

92

menimbulkan dampak sosial yang tak terduga karena mengarah kepada pengecualian sekelompok di dalam masyarakat. Alasan Dajajadiningrat menerima Pancasila ini ialah karena dalam urusan sosial-agamanya, dasar negara ini mencakup kepentingan bersama. Pada awalnya ia memberi keraguan dengan beberapa pertanyaan sebab adanya pengistimewaan

terhadap

salah

satu

golongan

dikhawatirkan

memicu

kecemburuan sosial, tapi menjadi yakin (diyakinkan) oleh beberapa penjelasan peserta sidang. e. Ki Bagoes Hadikoesoemo. Hadikoesoemo tercatat sebagai orang yang gigih mempertahankan usulannya yang berkeberatan terhadap unsur-unsur Islam di dalam piagam Jakarta. Ada 4 kali dan 2 kali mengucapkan kata “terpaksa” untuk menerima hasil kompromis tersebut.

Ia pernah mengakui bahwa di

Indonesia masih banyak perpecahan-perpecahan pada praktiknya menyangkut hubungan antara agama. Dalam hal ini ia melihat konstitusi (Piagam Jakarta) sebagai konteks normatif yang jadi dasar bagi interaksi-interaksi dalam totalitas yang berelasi antara pribadi.

Artinya setiap orang diharapkan untuk pemenuhan perilaku

terhadap norma yang telah disepakati.

Jikalau dasar dan bentuk negara

disepakati Islam, ya, Islam sekaligus dengan konstitusinya. Akan tetapi, jikalau bukan negara dan dasar Islam yang diusung lebih baik sekalian tidak ada unsurunsur Islamnya di dalamnya karena menurut Hadikoesoemo akan menimbulkan ketidakenakan terhadap golongan lainnya dikarenakan akan ada dua peraturan, satu untuk umat Islam dan yang satu untuk non-Islam sehingga pada praktiknya

93

menimbulkan ketidaknyamanan. Untuk keadilan dan kewajiban tidak ada kompromis, tidak ada. Hadikoesoemo memahami arti pentingnya internalisasi nilai-nilai Piagam Jakarta ini ke dalam sosialisasi masyarakat Indonesia yang bisa mengakibatkan kepada penerimaan yang berujung kepada keharmonisan, atau mengakibatkan kepada penolakan yang berujung kepada perpecahan. Alasan Hadikoesoemo menerima Pancasila ialah karena dasar negara ini dinilainya sebagai permersatu bangsa, walaupun pada perundingan-perundingan sebelum 18 Agustus membuatnya “terpaksa” menerima Pancasila.

Namun, berbalik

keadaan ketika sidang PPKI dimulai dan mengisyaratkan adanya penghapusan tujuh kata tersebut dan berimbas kepada keputusan lainnya yang berbau agama juga diganti. f. Abikoesno. Pada uraiannya menanggapi Piagam Jakarta ini ia menajamkan sikap perdamaian untuk persatuan telah dicapai oleh panitia sembilan. Ketika kompromi ini dibuat lagi maka akan memerlukan proses yang panjang. Terbukanya golongan kebangsaan pada hasil ini pada saat rapat panitia sembilan dianggap sebagai selesainya proses pertikaian dan di masyarakat tentang agama ini. Tidak ada yang keberatan, dan tidak ada yang merasa dirugikan melalui kesepakatan mereka. Abikoesno dalam pandangannya ini terkesan pragmatis. Proses panjang yang ia maksud untuk suatu kompromi lagi menurutnya hanya menghabiskan tenaga. Kesepakatan yang muncul pada panitia sembilan ialah sesuatu yang jangan lagi diganggu. g. Soepomo. Alasan Soepomo untuk menerima Pancasila dalam Piagam Jakarta ini dikarenakan sesuai dengan ide negara integralistiknya (seperti yang ia

94

anjurkan pada rapat sidang pertama BPUPKI 31 Mei 1945). Adanya nada kompromis yang mengacu kepada persatuan bangsa di dalam Piagam Jakarta ini dianggap telah final oleh Soepomo. Ketika kompromitas tersebut dipertanyakan kembali maka nilai-nilai persatuan yang telah disepakati oleh kedua golongan atau pihak dalam panitia sembilan akan goyang karena tentunya akan menjadi keberatan tersendiri bagi pihak Islam. h. Yamin. Yamin memiliki banyak tanggapan kontroversial mengenai perannya dalam sejarah lahirnya Pancasila. Hal ini terbukti adanya beberapa bukti yang penulis temukan. Namun, itu hanya seputar siapa yang menemukan Pancasila. Akan tetapi, dalam kerangka sejauh mana ia menerima Pancasila, pendirian Yamin dapat dilihat melalui tulisan-tulisannya setelah pidatonya pada 29 Mei 1945.103 Yamin mengakui Pancasila merupakan susunan pemikiran filsafat yang harmonis dan turut membentuk sejarah Indonesia dalam kerangka persatuan dan kesatuan nasional. Hanya dalam Pancasila lah hak warga negara dilindungi. Oleh karena itu, ia sangat menekankan untuk memperbincangkan mengenai rumusan ini di hadapan sidang rapat secara sungguh-sungguh. Alasan Yamin menerima Pancasila ini karena di dalam Pancasila terkandung cita-cita ideologi persatuan dan kesatuan nasional. i. Mohammad Hatta.

Pancasila bagi Hatta merupakan wadah yang mampu

membuat rakyat sejahtera.

Nilai-nilai kesejahteraan sosial dan persatuan

membuat Hatta yakin mengenai rumusan tersebut merupakan rumusan yang valid.

Mengenai perdebatan antara kedua golongan, Hatta dengan tegas

menolak didirikannya negara Islam. Hal ini juga berdampak kepada setiap ide103

Pidato Yamin ini juga menuai keraguan oleh editor sejarawan. Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 11.

95

ide yang muncul dalam persidangan tentang penambahan-penambahan kata yang mengakibatkan perpecahan (Hatta: Jadi, yang bisa menimbulkan perasaan kurang senang bagi ini dan itu baik diganti dengan “agamanya masing-masing”, sehingga mengenai segala agama.104) Hatta menerima Pancasila karena ide Pancasila sesuai dengan ideologi Hatta tentang persatuan dan kesatuan nasional. j. Abdul Fatah Hasan. A.F. Hasan tercatat pada tanggal 15 Juli 1945 mengusulkan untuk mengubah pasal 28 karena dalil menyinggung perasaan umat Islam dengan mengindikasikan bahwasannya umat Islam disugesti secara halus untuk pindah ke agama yang lain (Negara menjamin kemedekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama lain, dan seterusnya).

Kalimat diubah, atas usulan

Dahler, dengan pengertian bahwa negara akan menjamin kemerdekaan tiap penduduk untuk memeluk agamanya dan beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya masing-masing.

Ide yang diusung oeh A.F. Hasan

menggambarkan bahwa ia memperjuangkan beberapa kepentingan Islam di dalam rumusan yang akan disepakati. Menurut Hatta, usulan A.F. Hasan ini tidak mengenai semua agama.

Alasan Hasan menerima Pancasila ini ialah

karena alasan ideologi agama yang mendapat tempat dalam konstitusi. k. Pratalykrama. Tokoh ini juga memiliki gaya pemikiran yang sama dengan A.F. Hasan. Ia mengusulkan pasal tentang Presiden agar ditambahi mengenai usia dan harus beragama Islam. Hal ini dibantah mentah-mentah oleh Soepomo karena tidak sesuai dengan hasil kompromis yang telah disepakati. Lebih tajam lagi ketika kita memperhatikan respons dari Pratalykrama ketika Ketua Radjiman mempertanyakan apakah ia sudah menerima apa yang dijelaskan oleh

104

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …,366.

96

Soepomo, dan responnya hanyalah mengatakan: “Sudah mendengarkan.” Respons ini mengisyaratkan bahwa ada dua jawaban “ya”, Ya, ketika ia sudah mendengarkan atau Ya, ketika ia sudah menerima. Dapat disederhanakan lagi seperti demikian: sudah mendengarkan (tetapi belum menerima) atau sudah menerima (sudah tentu dia mendengarkan).

Artinya respons Pratalykrama

“sudah mendengarkan” mengindikasikan secara positif bahwa ia belum menerima apa yang menjadi tanggapan terhadapnya tersebut.

Melalui

pemikirannya tentang keberadaan Islam ini, dapat dikategorikan alasannya menerima Pancasila ialah dasar negara ini menjadi kesempatan memasukkan ideologi Islamnya. l. Masjkoer.

Tindak tanduk pemikiran Masjkoer terlihat ketika ia berbicara

mengenai teknis berjalannya suatu pemerintahan ketika ada peraturan khusus mengenai agama Islam, sehingga ia mengusulkan pengubahan pada dua pasal, 4 dan 28. Logika berpikir Masjkoer ini membawa nuansa berpikir logis yang tidak menajamkan perbedaan di antara kedua pihak golongan yang juga dirasakan oleh masyarakat Indonesia seluruhnya.

Soekarno memperjelas

kekhawatiran Masjkoer mengenai ayat 28 “kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” akan tetap dilaksanakan entah siapa pun yang menduduki jabatan Presiden (non-Islam sekalipun).105 Tidak ada alasan untuk tidak berjalan dengan baik jika itu telah menjadi kesepakatan bersama. Alasannya menerima Pancasila ini ialah karena dasar negara ini memberinya keyakinan berjalannya suatu pemerintahan yang jelas dan tidak pecah yang disebabkan oleh persoalan agama.

105

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 368.

97

m. Moezakir.

Pemikiran Moezakir dalam rapat mulai menandakan adanya

kecenderungan suasana rapat semakin menajam untuk urusan agama. Maksud dari mereka mengangkat perdebatan-perdebatan sebelumnya ialah untuk menegaskan agar tidak terjadi kebingungan sampai pelaksanaannya (lihat pada penjelasan Masjkoer106), kerancuan demi kerancuan dibahas ternyata “lari” menjadi isu agama. Hal ini Moezakir mengatakan: “supaya dari permulaan pernyataan Indonesia Merdeka sampai kepada pasal di dalam Undang-undang Dasar itu yang menyebut-nyebut Allah atau agama Islam atau apa saja, dicoret sama sekali, jangan ada hal-hal itu” (sambil memukul meja). Dan ditambahkan lagi: “Tetap saya usulkan. Usul saya disetujui oleh semua ulama di sini.” Moezakir juga mengulangi usulnya pada kesempatan pembicaraan berikutnya. Penjelasan ini kemudian dipertegas oleh Hadikoesoemo: ”Jadi, nyata negara ini tidak berdiri di atas agama Islam dan negara akan netral. Itu terang-terangan saja, jangan diambil sedikit kompromis ...” Bahkan usul Moezakir ini hampir membawa suasana kepada pemilihan suara siapa yang mufakat negara ini berdasar Islam dan siapa yang tidak. Semua percakapan ini tidak dapat dipisahkah untuk melihat sejauh mana pemikiran Moezakir menyepakati Piagam Jakarta ini. Ketegasan yang diminta oleh Moezakir ialah ketegasan suatu dasar negara terhadap pandangannya terhadap kehidupan sosial yang sejahtera dan adil. Ia pun (bersama para ulama lainnya) tidak berkeberatan jika negara ini disepakati untuk bukan menjadi negara Islam, bahkan mengusulkan untuk meniadakan kata-kata/unsur-unsur yang berbau Islam, artinya benar-benar netral. Hal ini mengindikasikan bahwa

106

Saafroedin Bahar, Nannie Hudawati, Risalah …, 371.

98

Moezakir berpikir tentang kepentingan ideologi persatuan-kesatuan dan politik agar tidak terjadi kerancuan dalam menjalani pemerintahan dan bertangung jawab kepada rakyat dan itu menjadikan alasannya menerima Pancasila. n. Ahmad Sanoesi. Pemikiran Sanoesi sangat tegas. Rasa nasionalismenya yang tinggi membuatnya tidak mau masalah agama menjadi penghalang. Usulnya menentang stem dari Ketua Radjiman sangat berani dan perannya sangat tinggi dalam fokus pembicaraan tersebut. pemungutan suara oleh karenanya.

Rapat tidak jadi didasarkan pada Baginya juga tidak masalah apakah

Indonesia Merdeka mengambil bentuk negara Islam atau tidak.

Baginya

masyarakat Islam harus mempunyai agama yang dimufakati untuk dijalankan bersama. Pemikiran jernih Sanoesi membawa kepada kesepakatan kelak yang dicapai ialah kesepakatan bukan dengan keputusan tergesa-gesa: “Oleh karena itu, saya minta kepada tiap hadirin.... supaya mengikuti dengan tenang, dengan sabar, permusyawaratan. Saya tiada berkeberatan...dengan berlindung kepada Tuhan masing-masing. Islam mempunyai Tuhan, yang bukan Islam mempunyai Tuhan; kita harus minta perlindungan, supaya tenang.”107 Ketika Sanoesi mengatakan ini dapat digambarkan suasana pada saat itu yang begitu tegang.

Pemahaman Sanoesi tentang Islam tidak membuatnya

berpikiran sempit. Hal ini dapat dijadikan rujukan ide yang ia usung ialah ide nasionalis yang tidak menginginkan perpecahan: “supaya negara tetap menjadi suatu negara persatuan baru.”108

107 108

Sidang BPUPKI, hlm. 377. Sidang BPUPKI, hlm. 375.

99

Inilah alasan-alasan para pendiri negara di mana penulis mendalaminya sebagai kajian content analysis melalui teori tindakan komunikatif Habermas.

Penulis

menggolongkannya dengan demikian:

Alasan Nasionalisme

Alasan Islamisme

1. Hoessein Djayadiningrat

1. Wachid Hasjim

2. Soepomo

2. A. F. Hasan

3. M. Yamin

3. Pratalykrama

4. M. Hatta 5. A. Sanoesi

Alasan NasionalismeIslamisme 1. Soekarno

Alasan Pragmatis 1. Abikoesno

2. Agoes Salim 3. Ki Bagoes Hadikoesoemo 4. Masjkoer 5. Moezakir Alasan-alasan ini yang mau tidak mau harus diakui turut membentuk wacanawacana dasar isu-isu sosial, politik ekonomi, agama, dan budaya sebagai dasar mereka berargument mengeluarkan pendapat. Konsistensi pembicaraan selama sidang semakin menjurus ke arah isu agama dan politik karena semakin disadari oleh mereka sendiri pada 16 Juli 1945. Bagaimana alasan-alasan ini turut membentuk dasar negara ini dan sejauh mana daya teori komunikatif tindakan Habermas, kontrak sosial Rousseau, serta nilai-nilai yang ada dalam masyarakat menurut Durkheim dapat membedah pola komunikasi yang mereka bina hingga menjadikan Pancasila sebagai landasan negara bersama? Penulis mengkajinya pada bab berikutnya.

100