RESUME PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA, KRONOLOGI PANCASILA, PENGESAHAN PANCASILA DAN PERKEMBANGAN PANCASILA
Dosen Pengampu: Puji Lestari, S.Pd.,M.Si Iwan Hardi Saputro, S.Pd,M.Si.
Di susun oleh Nama : NIM : Fakultas : Prodi : Mata Kuliah :
: Indah Yuni k 3601416043 Ilmu Sosial Pendidikan IPS Pendidikan Pancasila
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017
1
PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA SEBAGAI DASAR NEGARA A. Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia Memahami peran pancasila di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai Dasar Negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama, dan akhirnya memiliki persepsi dan sikap yang sama terhadap kedudukan,
peranan,
dan
fungsi
Pancasila
dalam
kehidupan
bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Apalagi perkembangan konstitusional selama lebih dari 55 tahun terakhir dihadapkan pada situasi yang
tidak
kondusif,
sehigga
kredibilitasnya
menjadi
diragukan,
diperdebatkan, baik dalam wacana politiis maupun akademis. Hal ini dipengaruhi oleh dua hal, yaitu penerapan pancasila yang dilepaskan dari prinsip-prinsip dasar filosofinya sebagai dasar negara dan krisis multi dimensional yang melanda bangsa Indonesia sejak 1998 yang diikuti oleh fenomena disentegrasi bangsa. (DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 17; 1999) Pendekatan
historis
kontekstual
akan
sangat
berguna
bagi
pemahaman Pancasila sebagai dasar negara yang sekaligus akan menempatkan Pancasila dalam posisi yang sebenarnya, sehingga tetap akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dimasa yang akan mendatang, khususnya di era reformasi pada abad XXI sekarang ini. Sejak awal kelahirannya yang bertepatan pada tanggal 1 Juni 1945, Panncasila dimaksudkan sebagai dasar falsafah Negara Kesatuan Republik
Indonesia,
atau
lebih
dikenal
sebagai
Dasar
Negara
(philosofische grondslag). Pada saat Soekarno diminta oleh ketua Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai untuk berbicara didepan sedang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia merdeka sesuai
2
dengan permintaan ketua. Menurut Soekarno, pembicara-pembicara terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Soekarno bahkan menyatakan “ Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato, dan dalam pidato mereka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan permintaan paduka Tuan Ketua yang mulia, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh paduka Tuan Ketua yang mulia ialah, dalam bahasa belanda: “Philosofische gronslag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische gronslag itulah pundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam-dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam-dalamnya untuk di atasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi. (seketaris Negara, 1995:63). Pada paparan yang kedua, Soekarno menyatakan filosofisch prinscipe yang selanjutnya internasionalisme.
Pada
internasionalisme,
Soekarno
saat
itu
menyatakan
menegaskan bahwa
pengertian
internasionalisme
bukanlah berarti kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan, bahkan beliau menegaskan:”Internasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya internasionalisme”. Seraya megutip ucapan Gandhi, beliau menegaskan “my nationalisme is humanity”. Pada saat menjelaskan prinsip dasar yang ketiga, Soekarno menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu.” Oleh karena itu, “saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya negara Indonesia ialah permusyawaratan-perwakilan.” Demikianlah berikutnya untuk prinsip dasar yang keempat Soekarno mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsiptidak akan ada kemisinan didalam Indonesia Merdeka. Prinsip yang kelima adalah prinsip Indonesia Merdeka dengan Bertaqwa Tuhan Yang Maha Esa. Prinsip-prinsip filsafat yang dijelaskan oleh Soekarno tersebut merupakan Dasar Negara, Soekarno menyatakan sebagai berikut,: “Saudara-saudar! “Dasar-Dasar Negara” telah saya usulkan. Lima bilangannya, inikah Panca Dharma? Bukan! Nama Panca Dharma tidak tepatt disini. Dharma berarti kewajiban, sedang kita membicarakan dasar. Saya senang kepada simbolik. Simbolik
3
angka pula. Rukun Islam Lima jumlahnya. Jari kita lima setangan. Kita mempunyai Panca Indra. Apa lagi yang lima bilangannya? ( Seorang yang hadir: Paandawa lima). Pandawa Iima orangnya. Sekarang banyaknya prinsip: kebangsaan, internasionalisme, mufakat, kesejahteraan, dan keTuhanan, lima pula bilangannya. Namanya buakn Panca Dharma, tetapi saya namakan ini dengan petunjuk seorang temen kita ahli bahasanamanya ialah Panca Sila. Sila artinya asas atau dasar, dan diatas kelima dasar itulah kita medirikan Negara Indonesia, kekal dan abadi.” (Sekretariat Negaraa 1995:81). Prinsip-prinsip filsafati Pancasila sejak awal kelahirannya diusulkan sebagai Dasar Negara (Philosofische Grondslaag, Weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudiaan diberi status (kedudukan) yang tegas dan jelas dalam alenia keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 (18 Agustus 1945 dalam sidang Panitia
Persiapan
Kemerdekaan
Indonesia).
Hal ini mengandung
konsekuensi dalam bidang hukum negara, bahwa Pancasila merupakan Dasar Hukum, Dasar Moral, Kaidah Fundamental bagi perikehidupan bernegara di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. (Notonagoro, tt, Dardjidarmodihardjo, tt, Soegito A,T.,1978: 16 ; Soegito A,T.,1982:4). Hakikat Pancasila Dasar Falsafah Negara dibagi menjadi dua: 1) Formal Mencangkup proklamasi 1945 tentang pembukaan Undang-Undang 1945 serta pokok kaidah fundamental, dilanjut bersifat tetap tak berubah, Dasar dan Sumber Hukum batang tubuh UUD 1945, dan yang terakhir adalah Dasar Negara Republik Indonesia. 2) Material Dalam hal ini mencangkup tentang inti-inti unsur dalam kehidupan bangsa, inti kesamaan dalam keanekaragaman kebudayaan Agama, dan sebagainya secara hakiki, hubungan hakekat kemanusiaan bangsa Indonesia, bersifat tetap tak berubah, kedudukan dan fungsi mutlak
4
Pemersatuan antara manusia Indonesia disegala lapangan hidup, dan yang terakhir adalah Dasar Negara Republik Indonesia.
Pancasila dalam pengertiannya yang umum, abstrak atau universal, mempunyai hakekat isi yang mutlak, bersifat tetap dan tidak berubah. Oleh karena itu untuk merealisasikan pelaksanakannya memerlukan pengkhususan, dengan cara mentransformasikan pengertian umum, abstrak atau
universal
menjadi pengertian yang umum kolektif dan
khusus konkrit. Adapun proses transformasi itu adalah sebagai Pancasila Dasar Falsaafah Negara, Hakekat isi Umum abstrak atau Universal, Pancasila sebagai Dasar Falsafah Negara Mutlak dan Obyektif, bertransformasi ke Realisasi dalam Bentuk dan Isi, Umum Kolektif, Pancasila sebagai Pedoman Penyelenggaraan Negara atau GBHN, Khusus Kongrit, dan Pancasila sebagai pelaksanaan Politik Negara. (Sumber buku Pendidikan Pancasila, disusun oleh H.A.T. Soegito, S.H.,M.M.,dkk. Tahun 2003<47-67>/ Disusun oleh Prof. Dr.H.Ari Tri Soegito.Tahun 2016
B. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pancasila pancasila sebagai Dasar Falsafat Negara merupakan kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai consensus nasional yang didalamnya terkandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila. Dalam memahami semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai kesepakatan bersama perlu dipelajari sejarah perumusan pancasila itu sendiri. Sejak masa pengusulan Pancasila , masa proklamasi kemerdekaan, sampai dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959,dan selanjutnya bangsa Indonesia akan tetap melestarikan Pancasila sebagai dasar falsafat Negara Indonesia.
5
(DRS. KAELAN,M.S., Pendidikan Pancasila Yuridis Negara: hal 53-55; 1999) Dasar falsafat Negara Indonesia yang diberi nama Pancasila ini secara resmi dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945, walaupun istilah “Pancasila” tidak disebutkan secara eksplisit dalam pembukaan tersebut, namun rumusannya sila demi sila secara jelas dicantumkan didalamnya. Oleh karena itu Pembukaan UUD 1945 disebut sebagai tempat terdapatnya
rumusan
Pancasila.Walaupun
demikian
di
kalangan
masyarakat luas pernah terdapat berbagai rumusan Pancasila yang susunannya juga agak berbeda. Akan tetapi adanya rumusan yang berbeda-beda tentang lima unsur yang diberi nama Pancasila itu tidak berarti membawa bangsa Indonesia kepertentangan-pertentangan, karena tanpa adanya rumusan secara resmipun didalam diri bangsa Indonesia atau dalam adat istiadat bangsa Indonesia sudah ada benih-benih jiwa Pancasila, hanya yang perlu dicari adalah keseragaman perumusan dan tataurutannya. Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat diuraikan dalam tiga kelompok: 1. Rumusan Pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Yang merupakan tahap pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia. 2. Rumusan Pancasila
yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan
Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Falsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan proklamasi kemerdekaan. 3. Beberapa rumusan Pancasila dalam perubahan ketetanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusann Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945 Dalam tinjauan historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hal-hal yang menyertainya yang erat sekali dengan rumusan-rumusan Pancasila yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa Pengusulan, pada masa penetapan, maupun pada masa perubahan setelah pembukaan
6
UUD 1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan Pancasila sebagai masa pemantapan yang digunakan untuk seterusnya. Dari uraian diatas, kemudian ditambah satu masa lagi, yaitu: 1. Masa keseragaman Pancasila ,atau juga dapat dinyatakan masa kesatuan rumusan Pancasila, yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No.12 tanggal 13 April 1968. Keseragaman atau pemantapan, kesatuan rumusan Pancasila ini merupakan titik tolak pengembangan Pancasila, baik dalam pedoman pengalaman maupun dalam pengembangan sistem filsafat Pancasila. (Kaelan.Pendidikan Pancasila: hal 39;2004) Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Pembukaan UUD 1945 dan pancasila merupakan satu kesatuan yang faundamental. Oleh karena itu dua-duanya mempunyai hubungan asasi. Sejarah perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945 dan Pancasila Dasar Negara secara kronologis sebagai berikut: 1. Tanggal 7 September 1944 Dalam sidang Teikuku Gikoi (Parlemen Jepang) pada tanggal 7 September 1944 ini, Perdana Mentri Jepang Jenderal Kuniakai Koiso (Pengganti Perdana Mentri Tojo) atas nama pemerintahan Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945, sebagai janji politik. Sebagai realisasi janji ini, pada tanggal 1 Maret 1945 Jepang mengumumkan akan dibentuknya Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai (selanjutnya disebut Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan). Proses perumusan pembukaan UUD 1945 dimulai sejak jepang mesih menguasai 7
tanah air Indonesia, yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik UsahaUsaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK), yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik. Pembentukan Badan Penyelidik ini dilatar belakangi oleh: a. Menjelang akhir tahun 1944 bela tentara jepang menderita kekalahan dan mendapatkan tekanan terus menerus dari serangan pihak sekutu. Keadaan ini sangatlah menggembirakan para pemimpin bangsa indonesia yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa indonesia kepada pemerintah Balatentara jepang agar segera memerdekakan Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan, langkah dan usahausaha yang nyata untuk mempersiapkan kemerdekaan indonesia. Pemerintah Balatentara jepang yang menyadari bahwa kedudukannya semakin terdesak, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan dan desakan tersebut. Walaupun jepang tetap mengusahakan agar supaya Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungan Asia Timur Raya yang dipimpin oleh pemerintahan pusta jepang. Karena peristiwa-peristiwa itu untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 September 1944. Pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan janji “Kemerdekaan Indonesia di Kemudian Hari” yang menurut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945.
2. Tanggal 29 April 19445 Sebagai realitasi janji politik, pada tanggal 29 April 1945 oleh Gunseikan (kepala peerintahan Balatentara Jepang di Jawa) bebentuk suatu badan yang diberi nama Dokuritsu Zyumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini bertugas
untuk
menyelidik
segala
sesuatu
mengenai
persiapan
kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka bangsa Indonesia yang berjumlah 60 orang.
8
(Drs. H.A.T. Soegito,SH,MM.,dkk. Pendidikan Pancasila: hal 53-53; 2004) 3. Tanggal 28 Mei 1945 Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) dilantik oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Balatentara Jepang di Jawa). Dr. Radjiman Wedyononingrat sebagai ketua dan Raden Panji Soeroso sebagai ketua muda, yang beranggota 60 orang, itupun tidak termasuk ketua dan ketua muda. Dengan terbentuknya Badan Penyelidik ini bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaanya, untuk itu merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai Negara yang merdeka. Oleh karena itu peristiwa ini dijadikan suatu tongkak sejarah pejuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya. (Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:26-33;2010) 4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945 BPUPK mengadakan dua masa sidang yaitu: a. Masa Sidang I : tanggal 29 Mei s.d 011 juni 1945. b. Masa Sidang II: tanggal 10 s.d 16 Juli 1945. Dalam
sidang
I
BPUPK
membicarakan
atau
mempersiapkan
“Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Pada kesempatan ini telah tampil atau berpidato tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengajukan konsep dasar negara seperti: 1) Tanggal 29 Mei 1945 Prof. Mr. Moh. Yamin mengajukan prasaran atau usul yang disiapkan secar tertulis, berjudul: “ Azas dan Dasar Negara kebangsaan Republik Indonesia.”
Lima
Azas
tersebut
adalah
Peri
Kebangsaan,
Peri
Kemanusiaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan, dan Peri Kesejahteraan Rakyat. Setelah berpidato Muhammad Yamin mengusulkan juga secara tertulis lima asas dasar negara bagi Indonesia Merdeka, dalam rancangan
9
Mukhodimah Hukum Dasar, yang rumusannya yaitu yang pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, kedua Kebangsaan Persatuan Indonesia, ketiga Rasa Kemanusiaan yang Adil dan beradap, empat Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, lima Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 2) Tanggal 31 Mei 1945 Pada hari ketiga sidang BPUPKI, Soepomo mengusulkan tentang Dasar pemikiran negara,diawali tentang tiga syarat mutlak adanya negara yaitu pertama harus ada daerah, yaitu meliputi Hindia-Belanda, kedua harus ada rakyat sebagai warga negara yaitu yang mempunyai kebangsaan Indonesia, dan yang ketiga harus ada pemerintahan yaitu pemerintaha berdaulat menurut hukum Internasional. Disamping Soepomo mengusulkan tentang syarat mutlak negara yaitu: daerah,rakyat, dan pemerintahan.
Mengenai
dasar
apa
negara
Indonesia
didirikan,
dikemukakan tiga hal yaitu: pertama Negara Persatuan, Negara Serikat, dan Negara persekutu, dua Hubungan antara negara dan agama, dan yang ketiga adalah Republik atau Monarki. 1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuoo In berpidato dan menguraikan teori negara secara yuridis, historis, politis, sosiologis, dan geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya. 2. Prof. Mr. Moh. Yamin berpidato dan menguraikan tentang daerah negara Kebangsaan Indonesia, ditinju dari segi yuridis, historis, politis, sosiologis, dan geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya. 3. Pada kesempatan itu, berpidato juga P.F. Dahlan yang menguraikan masalah golongan bangsa Indonesia peranakan Tionghoa, India, Arab, dan Eropa yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia. 4. Di samping itu, Drs. Moh. Hatta, menguraikan masalah bentuk negara persekutuan, bentuk negara serikat dan bentuk Negara persatuan.
5. Tanggal 1 Juni 1945
10
Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konsepsi Dasar filsafat Negara Indonesia Merdeka, yang diberi nama Pancasila, dengan urutan sebagai berikut: Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia, Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosil, dan ketuhanan yang Berkebudayaan. Tokoh- tokoh bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal 1 juni 1945 adalah Abikoesno Tjokrosoejoso, M. Soetarjo Kartohadikoesoemo, Ki Bagus Hadikusumo, dan Liem Koen Hian. Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk panitia kecil yang terdiri dari delapan orang anggota (panitia delapan), yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selengkapnya panitia delapan isi yaitu: Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Drs. Moh. Hatta, dan A.A. Maramis. Panitia tersebut bertugas untuk memeriksaa usul-usul yang masuk , menapung dan melaporkannya kepada sidang pleno BPUPK yang kedua. Oelh karena itu seluruh anggota BPUPK diperintahkan untuk mengajukan usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke Panitia Delapan. (Noor Ms BAKRY. Pendidikan Pancasila:37-39;2010) 6. Tanggal 22 Juni 1945 Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa), jam 10.00 diadakan rapat gabungan antara Panitia Delapan, sejumalah anggota Tyuuoo Sangai In ( Badan Penasehat Pemerintah Pusat Balatentara Jepang di Jakarta), dan sejumlah anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta dan tidak menjadi anggota Tyuuoo Sangai In. Rapat yang di lakukan ole panitia delapan membicarakan usul-usul dari para anggota tentang prosedure yang harus dilalui agar upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka. Dalam pertemuaan ini di bentuk satu panitia kecil penyelidik usul-usul atau perumusan Dasar Negara yang dituangkan dalam Mukadhimah Hukum Dasar yang beranggotakan sembilan orang. Kesembilan tokoh tersebut
11
adalah Ir. Soekarno, Drs. Moh. Hatta, Mr. A. A. Maramis, Abikoesno Tjokrosoejoso, KH Wachid Hasyim, dan Mr. Moh. Yamin. Pada waktu itu juga diadakan pertemuan panitia sembilan di pegangsaan Timur 56 Jakarta, tepatnya jam 20.00. dalam pertemuan itu disetujui agar para anggota segera menyusun suatu konsep Rancangan Mukadimah Hukum Dasar yang akan diajukan ke sidang BPUPK yang kedua. Konsep rancangan inilah desebut dengan Piagam Jakarta yang di usulkan oleh Prof. Mr. Moh. Yamin. 7. Tanggal 10 s.d Juli 1945 Pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua dengan acara untuk “mempersiapkan Rancangan Hukum Dasar” di Jl. Pejambon Jakarta. Adapun jalannya persidangan sebagai berikt: a. Pada tanggal 10 Juli 1945 Sidang BPUPKI II dibuka oleh ketua dan dilanjutkan dengan pengumuman mengenai penambahan anggota baru Badan Penyelidik sebanyak 6 orang yaitu: Abdul Fatah Hasan, Asikin Natanegara, Mohammad Noor, Mr. Mohammad Besar, dan Abdul Kafar. Dari keputusan sidang tersebut dianjurkan agar panitia Delapan meneruskan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar. b. Pada tanggal 11 Juli 1945 Jam 10.50 setelah sidang mendengarkan pandangan 20 orang anggota, maka dibentuklah panitia perancang Hukum Dasar, yang terdiri dari 3 panitia kecil ialah sebagai berikut: 1. Panitia Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno. 2. Panitia Perancang Ekonomi dan Keuangan yang terdiri dari 24 anggota, dan diketuai oleh Drs. Moh. Hatta merangkap anggota. 3. Panitia Perancang Pembelaan Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjokrosoejoso. Kecuali itu juga diputuskan mengenai daerah baru. Dari 66 suara, 19 suara yang menyetujui bekas daerah Hindia Belanda, 6 suara menyetuji bekas daerah Hindia Belanda ditambah dengan Malaya, akan tetapi
12
dikurangi Irian Barat dan 39 suara menyetujui Bekas daerah Hindia Belanda ditambah Malaya, Borneo Utara, Irian Timur,Timor Portugis dan pulau-pulau disekitarnya. Pada tnggal itu juga Panita Perancang Hukum Dasar telah mengambil keputusan: 1) Membentuk Panitia Perancang “Declaration of Human Right” yang diketuai oleh Mr. Achmad Soebardjo serta Soekiman dan perada harapan masing-masing sebagai anggota. b) Mengenai isi Preambule bukan hanya kata-kata, semua anggota setuju unitarisme, kecuali 2 anggota. c) Mengenai pemimpin negara, 10 orang setuju ditangan satu orang , 9 orang lainnya tidak setuju. a. Tangggal 13 Juli 1945 Dalam sidangnya, Panitia kecil Perancang Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan yang penting yaitu, kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun dan badan ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tugas sehari-hari dilaksanakan oleh
presiden,
dibanttu
oleh
wakil
presiden,
mentri-mentri
yang
bertanggung jawab kepadanya dan Dewan Pertimbangan Agung, dalam membentuk Undang-Undang presiden harus mufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat, Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal termasuk 5 pasal Aturan Peralihan dan satu pasal Aturan Tambahan, dan unntuk memperbaiki redaksi Rancangan Hukum Dasar tersebut, yang dibentuk dari Panitia Penghalus Bahasa yaitu: Djajadiningrat, Agus Salim, dan Mr. Soepomo. b. Tanggal 14 juli 1945 Pada jam 15.00 s.d 18.00 sidang mendengarkan “laporan hasil kerja panitia perancang hukum dasar yang disampaikan oleh ketuannya dengan menyodorkan rancangan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar.
13
c. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 Pada jam 10.20 sidang dimulai dengan cara pokok membicarakan Rancangan Hukum Dasar. Pada kesempatan ini ketua Panitia Perancang Hukum Dasar Ir. Soekarno menyampaikan konsep Rancangan Hukum Dasar dengan penjelasannya dan disampaikan pula iusul Drs. Moh. Hatta tentang hak-hak asasi manusia. d. Tanggal 16 Juli 1945 Sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari sebelumnya. Sidang meneyetujui dan menerima. Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar. Setelah sidang BPUPK yang kedua ditutup, maka tugas BPUPK dianggap selesai dan kemudian dibubarkan. Dan hasilnya segra dilaporkan kepada pemerintah Jepang di Tokyo, akan tetapi karena keadaan dan posisi jepang semakin memungkinkan
dibubarkan.Kemudian
memburuk, sehinggga tidak dilanjut
tugas-tugas
BPUPK
dibentuk suatu badan yang diberi nama Dokoritzuu Zyumbi Inkai atau Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI).
8. Tanggal 9 Agustus 1945 Setelah PPKI dibentuk tangggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14
Agustus
1945.
PPKI
merupakan
badan
bentukan
pemeritah
Balatentara Jepang, tetapi bukan alat Pemerintahan Jepang, sebab PPKI bekerja sesudah jepang tidak berkuasa lagi, PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran, dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia Merdeka, dan PPKI merupakan suatu badan perwujudan dan perwakilan rakyat Indonesia.
9. Tanggal 17 Agustus 1945 Setelah PPKI bekerja keras tanpa mengenal lelah dan dengan dukungan
seluruh
rakyat
Indonesia
14
khususnya
pemuda-pemuda
Indonesia , yang menghendaki dilaksanakannya proklamasi secepatnya. Kemudian pada hari jumat tanggal 17 Agustua 1945 jam 10.00 dalam rapat terbuka di Gedung Pengangsaan 56 jakarta, Kemerdekaan Indonesia diproklamasikan oleh Bung Karnodan Bung Hatta atas nama bangsa Indonesia dalam pidato proklamasi. Selanjutnya Bung Karno idengan
Khidmat
langsung
membacakan
naskah
Proklamasi
Kemerdekaan kita, yang teksnya berbunyi sebagaimana yang telah disepakati bersama, dan diketik oleh Sayuti Melik dan ditandatangani oleh Soekarno Hatta.
10. Tanggal 18 Agustus 1945 Pada jam 10.30, sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk membahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan UndangUndang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkannya dalam proklamasi sehari sebelumnya. Dan hasilnya sebagai berikut: a.
Mengesahkan
UUD
Negara
Republik
Indonesia
denga
jalan
menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan enjadi Pembukaan
UUD
Negara
Republik
Indonesia.
Dan
menetapkan
Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. b. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. c. Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat. (sumber buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Ptof. Kaelan, M.S. Tahun 2014.
/ Pendidikan Pancasila. Disusun Oleh Noor Ms Bakry. Tahun 2010./ Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Prof. Dr.H.Ari Tri Soegito,dkk.Tahun 2016./ Mengenal Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaanya. Disusun oleh Sunoto. Tahun 1981.)
15
C. Pengesahan Pembukaan UUD 1945 atau Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia Sidang Pleno panitia persiapan kemerdekan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas rancangan hukum dasar termasuk rancangan preambule hukum dasar untuk ditetapkan menjadi UUD suatu Negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sbelum sidang pleno dimulai, atas dasar tanggungjawab ketua PPKI, maka badan itu disempurnakan dengan ditambah 6 orang anggota baru untuk mewakili golongan-golongan yang belumterwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama dengan ditambahnya ke 6 anggota PPKI, maka badan ini dianggap sebagai Badan yang mewakili seluruh daerah atau rakyat Indonesia. Sidang pleno PPKI mengambil beberapa keputusan sebagai berikut: 1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan: a)menetapkan Piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi Pembukaan UUD Negara Indonesia. b) Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD Negara Republik Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. 1.Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia 2.Membentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat. Pengesahan UUD Negara Republik Indonesia didahului dengan pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh ketua PPKI. Sebagaimana disebutkan diatas bahwa Piagam Jakarta dengan
beberapa perubahan ditetapkan menjadi
pembukaan UUD Negara Republik Indonesia, maka untuk mengetahui perubahan-perubahan yang terjadi dapat diikuti proses pengesahannya (seketariat Negara RI 1995:413) sebagai berikut:
16
Ketua sidang (ketua PPKI) membuka sidang: Sidang yang terhormat,. Pada hari ini kita berada pada saat yang mengandung sejarah, pada hari ini kita hendak menyusun UUD Negara Republik Indonesia yang kemarin menurut kehendak rakyat telah dipermaklumkan
dengan
proklamasi yang telah diumumkan pula kepada rakyat kira-kira jam setengah 12.00. Tuan-tuan sekalian tentu mengetahui dan mengaku bahwa kita duduk didalam jaman yang beralih sebagai kilat secepatnya .Maka berhubungan dengan itu saya minta tuan-tuan sekalian, supaya kita pun bertindak didalam sidang sekarang ini dengan kecepatan kilat.Jangan kita terlalu tertarik oleh kehendak yang kecil-kecil, tetapi marilah kita menuruti garis-garis besar saja yang mengandung sejarah. Saya minta lagi kepada tuan-tuan sekalian, supaya misalnya hal Undang-Undang Dasar sedapat mungkin kita mengikuti garis-garis besar yang telah dirancang oleh Dokuritzu Zyunbi Coosakai, dalam sidangnya yang kedua. Urusan yang kecil-kecil hendaknya kita sampaikan agar kita sedapat mungkin pada hari ini pula telah selesai dalam pekerjaan menyusun Undang-Undang Dasar dan memilih Presiden dan Wakil Presiden. Sementara kita berkumpul dikota Jakarta, dimajuaknlah kepada kami oleh beberapa anggota hal-hal penting untuk perubahan-perubahan didalam Undang-Undang Dasar buatan Dokoritzu Zyuinbi Coosakai itu. Sementara itu pihak kami telah mengadakan pembicaraan-pembicaraan dengan beberapa orang anggota dan syukur alhamdulillah terdapatlah sudah beberapa persetujuan yang akan disampaikan oleh paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo kepada tuan-tuan sekalian. Saya mengucapkan syukur alhamdulillah, oleh karena dengan adanya persetujuan-persetujuan itu, pembicara kita nanti batul-betul seperti kilat.
17
Tidak perlu lagi kita mengadakan pembicaraan-pembicaraan yang agak panjang lebar. Sekarang saya persilahkan paduka Tuan Hatta Zimukyokutyo untuk memberitahukan kepada tuan-tuan perubahan-perubahan pembukaan Undang-Undang Dasar. Saya persilahkan Tuan Hatta. Selanjutnya Drs. Moh, selaku wakil ketua PPKI akan melaporkan halhal sebagai berikut: Tuan-tuan yang termulia, sidang yang terhormat: Di antara berbagai-bagai usul, yang termasuk pada Zimukyokutyo ialah: pertama, menghilangkan “Pernyataan Indonesia Merdeka” yang semula “Pembukaan yang lama” dan digantikan dengan “Pembukaan” yang semula dirancang oleh panitia kecil, yang belum ada dimuka tuantuan, baiklah itu nanti kita bacakan disini. Dalam mukhodimah yang lama adapreubahanisikalimat yang nantijugasayabacakan. Dahulu ada panitia kecil yang telah merancang Preambule Hukum Dasar, akan tetapi kemudian sidang Dokuritzu Zyunbi Coosakai merubah Preambule itu dan memecahkannya menjadi dua bagian. Ialah “ pernyataan Indonesia Merdeka” dan “Pembukaan” (yang singkat). Kedua, dengan adanya kekhawatiran yang disampaikan oleh seorang opsir Jepang yang bertugas di Indonesia Timur, Nijizima, maka setelah melalui perdebatan akhirnya saya memenggil tokoh-tokoh seperti : Ki Hajar Dewantara, Haji Agus Salim, dan K.H. Mas Mansjur. Nijizima melaporkan keresahan yang dialami oleh masyarakat Indonesia Timur dan mengancam akan memisahkan diri jika kalimat berbunyi “Ketuhanan,dengan kewajiban menjalankan syari’at Islam bagi pemeluk-pemeluknya” tidak dirubah. Meskipun Drs. Moh. Hatta telah menjelaskan bahwa kalimat itu sudah disetujui oleh orang-orang non-islam seperti Mr. A.A. Maramis, namun Nijizima bersikeras dan khawatir kalau persatuan yang telah dibina dari bawah akan mengalami kehancuran karena “digerogoti” dari dalam. Akhirnya Drs. Moh. Hatta memanggil ketiga tokoh tersebut untuk
18
membicarakan masalah itu. Dalam pembicaraan yang diadakan sebelum sidang
PPKI dimulai itu menghasilkan kesepakatan untuk merubah
kalimat “Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syari’at islam bagi pemeluk-pemeluknya” menjadi “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Berhubungan dengan suasana yang sudah terjadi sampai sekarang ini juga waktu yang bersejarah telah tiba kemarin, maka lebih baik kita kembali kepada Preambule yang lama yang akan saya bacakan sebagai berikut: Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu penjajajhan diatas dunia harus dihapuskan, karena tidak berperi kemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia, yang nerdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa, dan dengan didorong oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia, yang berbentuk dalam suatu susunan Negara Republik Indonesia yang berdaulatan rakyat, dengan berdasar kepada Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan
kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijaksanaan
dalm
permusyawaratan atau perwakilan, serta denagn mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
19
Itulah perubahan-perubahan yang terdapat pada bagian pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. Sedangkan perubahan-perubahan pada bagian pasal-pasalnya akan dibicarakan pada pembahasan pengesahan UUD Negara Republik Indonesia. Dan setelah Drs. Moh. Hatta menjelaskan
perubahan-perubahan
Piagam
Jakarta
maka
sidang
diserahkan kembali kepada ketua sidang dan berbicaralah Ir. Soekarno sebagai berikut: Sidang yang terhormat! Sekarang lebih dahulu agar lebih cepat, maka saya bacakan Preambule, yaitu Mukhadimah atau Pembukaan Undang-Undang Dasar, sebagaimana tadi telah dibicarakan oleh Tuan Zimukyokutyo, pernyataan kemerdekaan yang dirancang oleh Panitia Penyelidik, hendaknya dihapuskan sama sekali. Demikian pula kata Pembuakaan buatan Badan Penyelidik dihapuskan sama sekali, tetapi baiklah kembali pada Mukhodimah, demikian namanya dahulu yang dibuat oleh panitia kecil tempo hari, dengan sedikit perubahan, baiklah sekali lagi saya bacakan dengan perlahan-lahan.
PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur.
20
Atas
berkat
rahmat
Allah
Yang
Maha
Kuasa
dan
dengan
didorongkanoleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah dasarh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang berbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat,
dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa,
menurut dasar kemanusaian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan
yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam
permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sidang yang terhormat! Dengan Pembukaan itu dan sebagaimana telah dikatakan oleh paduka Tuan Zimukyokutyo dan oleh saya sendiri, supaya sedapat mungkin dengan secara kilat kita bisa terima. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo : Saya kita, “menurut dasar kemanusiaan” diganti dengan Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan seterusnya. Ketua: Tuang Ki Bagoes mengusulkan, supaya dipakai “Ketuhanan Yang Maha Esa dan perkataan adab dicoret saja”/ Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo”
21
“Berdasarkan kepada Republik kita itu :”Ketuhanan yang Maha Esa, menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab”, perkataan “menurut dasar” dicoret. Jadi: Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adl dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan, dan seterusnya. Tuan-tuan semua paham, tidak ada lagi? Anggota ki Bagoes Hadikesoemo: Di atas Tuan Ketua : “maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan itu”, apa tidak “maka disusunlah pemerintahan”. Ketua: Kemerdekaan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar. Kita akan lantas membikin Undang-Undang Dasar. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo” Yang disusun disini pemerintahan
bukan kemerdekaan maka
disusunlah pemerintahan. Ketua: Tidak, kemerdekaan, untuk pemerintahan kita susun Undang-Undang Dasar. Anggota Ki Bagoes Hadikoesoemo: Apa tidak bisa diubah menjadi “maka disusunlah pemerintahan itu”/ Ketua : Tidak, pemerintahan itu disusun dalam satu Undang-Undang Dasar. Sudah? Tuan-tuan lain? Anggota Iskandardinata:
22
Kalimat kedua: “pintu gerbang” itu tidak ada. Jadi baiklah diganti dengan kata-kata: ke negara Indonesia. Ketua: Mengantarkan rakyat Indonesia ke negara Indonesia, tidak kepintu derbang! Saya kira tidak keberatan dengan kata pintu gerbang, sebab negara Indonesia belum ada. Rakyat kita, kita antarkan ke muka pintu gerbang saja. Kalau ke negara Indonesia, kita melangkah kepada grong, wet, itu bedanya. Sekarang kita bawa rakyat ke muka “pintu gerbang” saja. Ketua : Tuan Otto telah mufakat Tuan-tuan tidak ada lagi perubahan? Silahkan tuan Gusti. Anggota I Gusti Ketut Pudja: Ayat 3: “Atas berkat rahmat Allah.....” Diganti dengan “Tuhan” saja “Tuhan Yang Maha Esa”. Ketua: Tuan-tuan semua mufakat perkataan “Allah” diganti dengan “Tuhan Yang Maha Esa” Ternyata usul itu tidak mendapat mufakat Ketua : Tidak ada lagi tuan-tuan? Kalau tidak ada, sekali lagi saya bacakan seluruhnya maka kemudian disahkan.
23
PEMBUKAAN Bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu, maka penjajahan dunia harus dihapuskan, karena tidak sesuai dengan perikemanusiaan dan perikeadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerderkaan Indonesia telah sampailah pada saat yang berbahagia dengan selamat sauntausa menghantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur, supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darahh Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang-Undang Dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusaian yang adil dan beradab, persatuan Indonesia
dan kerakyatan
yang
dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Setuju Tuan-tuan? Para anggota : Setuju.
24
Dengan ini sahlah Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Perubahan-perubahan yang diberitahukan Paduka Tuan Zimukyokutyo, Tuan-tuan telah mengetahui.5 (Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T. Soegito.
Tahun
2003
65-67>./
Pendidikan
Pancasila.
Disusun oleh Drs. H.A.T. Soegito. Tahun 2000./ Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016)
D. Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara Genenerasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukan keluasan dan kedalam wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah berhasil merumuskan gagasan-gagasan vital sebagaimanan dicantumkan didalam pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif (Koento Wibisono, 2001:2). Oleh kerena it Profesor Notonegoro menyatakan bahwa Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen kemanusiaan
yang
terbesar
dalam
sejarah
kontemporer
setelah
Amnerican Declaration Of Independent 1776. Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan dasar yang kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia (Notonegoro,tt). Semenjak ditetapkan sebagai dasar negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945). Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Koento Wibisono (2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai dasar negara dalam 3 tahap yaitu : (1) Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, (2)Tahap 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi, dan (3) Tahap 1995-2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan 25
perkembangan Pancasila dasar negara yaitu : (1) 1945-1949 masa Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama (2) 1949-1950) masa konstitusi RIS (3) 1950-1959 masa UUDS 1945 (4) 1959-1965 masa orde lama (5) 1966-1998 masa orde baru (6) 1998-sekarang masa reformasi (Soegito A.T.,2001). Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan pendekatan, yaitu segi politik dan dari segi hukum: 1. 1945-1968 merupakan tahap politis, dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building hal ini sebagai perwujudan keingin bangsa Indonesia untuk survival dari berbagai tantangan yang muncul baik dalam maupun luar negri, sehingga atmosfir politis sebagai penaglima sangat dominan. Disisi lain pada masa ini muncul pergerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai dasar negara, misalnya oleh Notonegoro dan Driyarkara. Kedua ilmuan tersebut menyatakan bahwa Pancasila mampu dijadikan pangkal sudut pandangan dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan Pancasila merupakan suatu paham atau aliran filsafat Indonesia, dan ditegaskan bahwa Pancasila merupakan rumusan ilmiah filsafati tentang manusia dan realitas, sehingga Pancasila tidak lagi dijadikan alternatif melainakn menjadi suatu imperatif dan suatu philosophia consessus dengan komitmen transenden sebagai tali pengikat kesatuan dan persatuan dalam menyongsong kehidupan masa depan bangsa yang Bhineka Tunggal Ika. Bahkan
Notonegoro
menyatakan
bahwa
Pembukaan
UUD
1945
merupakan start fundamental Norm yang tidak dapat diubah secara hukum oleh siapapun. 2. 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi kemerdekaan
melalui
program-program
ekonomi.
Orientasi
pengembangan Pancasila diarahkan pad bidang ekonomi, akibatnya cendenrung menjadikan ekonomi sebagai ideologi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukan keberhasilan secara spektakuler, walaupun bersamaan dengan itu muncul gejala ketidakmerataan dalam
26
pembagian
hasil
pembangunan.
Kesenjangan
sosial
merupakan
fenomena yang dilematis dengan program penataran P4 yang selama itu dilaksanakan oleh pemerintah. Keadaan ini semakin memprihatinkan setelah
terjadinya
gejala
KKN
dan
kroniisme
yang
nyata-nyata
bertentangan dengan nilaiu-nilai Pnacasila itu sendiri. Bersamaan dengan itu perkemabngan perpolitikan dunia, setelah hancurnya negara-negara Komunias, lahirnya 3 rakasasa akpitalisme dunia yaitu Amerika Serikat, Eropa, dan Jepang. Oleh karen itu Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh subersifnya komunisme melainkan juga harus berhadapan dengan gelombang anelsasinya kapitalisme, disamping menghadapai tantangan baru ayitu KKN dan kroniisme. 3. 1995-2020 merupakan tahapan repositioning Pancasila, akrena dunia masa kini sedang dihadapkan kepada gelombang perubahan secara cepat, mendasar, sprektakuler, sebagai implikasi arus globalisasi yang melanda seluruh penjuru dunia, khususnya diabad XXI sekarang ini, bersamaan arus reformasi yang sedang dilakukan oleh Bangsa Indonesia. Reformasi telah merombak semua segi kehdiupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensinya untuk menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dalam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan persatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasioanl yang tidak menentu diera reformasi ini. Berdasarkan
hal
tersebut
diatas
Koento
Wibisono
(2001)
menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakan dalam keutuhannya dengan pembukaan UUD 1945, diekporasikan pada dimensi-dimensi yang melekat padanya, yaitu : 1. Realitasnya Bahwa nilai-nilai yang tekandung didalamnya dikongkritisasikan sebagai muatan cerminan kondisi objektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilai-nilai yang bersifat “sein im sollen dan sollen im sein” 27
2. Idealitasnya Bahwa idealisme yang terkadung didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna melainkan diobjektifasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan optimisme para warga masyarakat guna melihat ahri depan secara prespektif, menuju hari esok yang lebih baik. 3. Fleksibilitasnya Dalam arti bahwa Pancasila bukanlah barang jadi yang sudah selesai dan mandek dalam kebekuan dokmatis dan normatif, melinkan terbuka bagi tafsir-tafris baru untuk memenuhi kebutuhan zaman yang terus menerus berkembang. Dengan demikian tanpa kehilangan nilai hakiki nya Pancasila menjadi tetap aktual, relevan serta fungsional sebagai tiangtiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan negara dengan jiwa dan semangat “Bhineka Tunggal Ika”. Reposisi Pancasila sebagai dasar negara harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan desain disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum ( penegakan spremasi hukum). (Sumer buku: Pendidikan Pancasila. Disusun oleh Drs. H.A.T. Soegito.
Tahun
2003
66-67>./
Pendidikan
Pancasila.
Disusun oleh Dr. H. Ari Tri Soegito. Tahun 2016< halaman 78-80>)
28
Daftar Pustaka Kaelan. 1999. Pendidikan Pancasila Yuridis Kenegaraan. Yogyakarta. Paradigma. Soegito. 2004. Penidikan Pancasila. Semarang. UPT MKU Universitas Negeri Semarang. Kaelan. 2004. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma. Bakry Noor MS. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Pustaka Pelajar. Soegito Ari Tri. 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang. UNNES Press. Dardeso Bambang.1989. Dasar dan Konsep Pendidikan Moral Pancasila. Semarang. CV Aneka Ilmu. Sunoto. 1981. Mengenal Filsafat Pancasila Pendekatan Melalui Sejarah dan Pelaksanaanya. Yogyakarta. PT Hanandita. Kaelan. 2008. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta. Paradigma.
29
