Tugas Akhir Kuliah Pancasila Pancasila Sebagai Dasar Negara Dosen Pembimbing : Drs. M. Khalis Purwanto, MM
Disusun Oleh : NAMA
: Winda Ristamayanti
NIM
: 11.02.7928
KELOMPOK
:A
JURUSAN
: D III – Manajemen Informatika
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA Jl. Ring Road Utara Condong Catur, Yogyakarta Telp. (0274) 884201 Website : www.amikom.ac.id Email :
[email protected] 2011/2012
KATA PENGANTAR
Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan semua yang kita miliki dan rasakan sampai detik ini. Tugas akhir ini berjudul Pancasila Sebagai Dasar Negara. Sesuai judulnya, tugas akhir ini disusun dengan maksud agar kita menjadi paham tentang Pancasila sebagai Dasar Negara. Sehingga harapan penulis disamping tujuan utama penulisan tugas akhir ini adalah supaya karya tulis ini dapat bermanfaat. Akhirnya, terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang telah membantu terwujudnya tugas ini. Sudah tentu tugas akhir ini memerlukan koreksi dan penyempurnaan, baik dari segi penyajian maupun isinya. Saran dan koreksi dari semua pihak sangat diharapkan.
Yogyakarta, 29 Oktober 2011
Penulis
DAFTAR ISI HALAMAN JUDUL .....................................................................................
i
KATA PENGANTAR ...................................................................................
ii
DAFTAR ISI .................................................................................................
iii
ABSTRAKSI .................................................................................................
iv
BAB I : PENDAHULUAN...........................................................................
1
1. Latar Belakang .........................................................................................
1
2. Rumusan Masalah .....................................................................................
3
BAB II : PEMBAHASAN .............................................................................
4
1. Pembahasan secara Historis .....................................................................
4
2. Pembahasan secara Sosiologis .................................................................
9
3. Pembahasan secara Yuridis .....................................................................
10
BAB III ....................................................................................................
12
1. Kesimpulan ..............................................................................................
12
2. Saran ........................................................................................................
12
BAB IV : PENUTUP ......................................................................................
13
BAB V : REFERENSI ....................................................................................
14
ABSTRAKSI
Pendidikan Pancasila merupakan kajian sistematik dan terstruktur terhadap dasar falsafah dan ideologi Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kajian didasarkan pada nilai historis, filosofis, dan yuridis normatif. Metode yang digunakan adalah metode hermeneutika, yakni melakukan berbagai penafsiran terhadap berbagai peristiwa pada masa lalu, saat ini, dan di masa yang akan datang. Metode hermeneutika dipadukan dengan metode kritis, yang mengkritik berbagai pola pikir yang berkembang akibat pengaruh dari kemajuan ilmu dan teknologi, serta politik. Pendidikan Pancasila
diharapkan
dapat
menumbuhkembangkan
sikap
nasionalisme dalam kehidupan berbangsa dan bernegara bagi mahasiswa/i. Para mahasiswa/i dapat memahami dirinya adalah bangsa Indonesia yang hidup dalam komunitas majemuk dan pluralistik.
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Pancasila dalam tata kehidupan bangsa Indonesia mempunyai peran yang amat luas, sehingga banyak sebutan yang dikaitkan dengan peranan pancasila. Pancasila sebagai sistem ketatanegaraan Republik Indonesia dapat ditegaskan lebih lanjut berdasarkan pernyataan yang dengan jelas tercantum dalam pembukaan UUD 1945 bahwa pancasila adalh Dasar Negara. Dengan demikian pancasila merupakan nilai dasar yang normatif terhadap seluruh penyelenggaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dengan perkataan lain, pancasila merupakan Dasar Filsafat Negara atau Ideologi Negara, karena memuat norma-norma yang paling mendasar untuk mengukur dan menentukan keabsahan bentuk-bentuk penyelenggaraan Negara serta kebijakann-kebijakan penting yang diambill dalam proses pemerintahan.
1.
Pengertian Pancasila Pancasila artinya lima dasar atau lima asas yaitu nama dari dasar
negara kita, Negara Republik Indonesia. Istilah Pancasila telah dikenal sejak zaman Majapahit pada abad XIV yang terdapat dalam buku Nagara Kertagama karangan Mpu Prapanca dan buku Sutasoma karangan Mpu Tantular, dalam buku Sutasoma ini, selain mempunyai arti “Berbatu sendi yang lima” (dari bahasa Sangsekerta) Pancasila juga mempunyai arti “Pelaksanaan kesusilaan yang lima” (Pancasila Krama), yaitu sebagai berikut: 1. Tidak boleh melakukan kekerasan 2. Tidak boleh mencuri 3. Tidak boleh berjiwa dengki
4. Tidak boleh berbohong 5. Tidak boleh mabuk minuman keras / obat-obatan terlarang
2. Pengertian Dasar Negara Dasar berarti landasan atau foundamental. Negara merupakan suatu organisasi kekuasaan yang didalamnya harus ada rakyat, wilayah dan pemerintahan yang berdaulat. Dasar negara bagi bangsa Indonesia adalah Pancasila seperti yang terdapat dalam Pembukaan UUD Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia ditetapkan pada tanggal 18 Agustus 1945. sebagai dasar negara maka nilai-nilai kehidupan bernegara dan pemerintahan sejak saat itu haruslah berdasarkan pada Pancasila, namun berdasrkan kenyataan, nilai-nilai yang ada dalam Pancasila tersebut telah dipraktikan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan kita teruskan sampai sekarang. Rumusan Pancasila yang dijadikan dasar negara Indonesia seperti tercantum dalam pembukaan UUD 1945 adalah: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia Kelima sila tersebut sebagai satu kesatuan nilai kehidupan masyarakat Indonesia oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) dijadikan Dasar Negara Indonesia.
B. Rumusan Masalah Dalam penyusunan Tugas Akhir ini, permasalahan yang ingin dibahas adalah : 1. Bagaimana penjabaran Pancasila sebagai Dasar Negara?
BAB II PEMBAHASAN
1. Pembahasan Historis Sebelum tanggal 17 Agustus bangsa Indonesia belum merdeka. Bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa lain. Banyak bangsa-bangsa lain yang menjajah atau berkuasa di Indonesia, misalnya bangsa Belanda, Portugis, Inggris, dan Jepang. Paling lama menjajah adalah bangsa Belanda. Padahal sebelum kedatangan penjajah bangsa asing tersebut, di wilayah negara RI terdapat kerajaan-kerajaan besar yang merdeka, misalnya Sriwijaya, Majapahit, Demak, Mataram, Ternate, dan Tidore. Terhadap penjajahan tersebut, bangsa Indonesia selalu melakukan perlawanan dalam bentuk perjuangan bersenjata maupun politik. Perjuangan bersenjata bangsa Indonesia dalam mengusir penjajah, dalam hal ini Belanda, sampai dengan tahun 1908 boleh dikatakan selalu mengalami kegagalan. Penjajahan Belanda berakhir pada tahun 1942, tepatnya tanggal 8 Maret. Sejak saat itu Indonesia diduduki oleh bala tentara Jepang. Namun Jepang tidak terlalu lama menduduki Indonesia. Mulai tahun 1944, tentara Jepang mulai kalah dalam melawan tentara Sekutu. Untuk menarik simpati bangsa Indonesia agar bersedia membantu Jepang dalam melawan tentara Sekutu, Jepang memberikan janji kemerdekaan di kelak kemudian hari. Janji ini diucapkan oleh Perdana Menteri Kaiso pada tanggal 7 September 1944. Oleh karena terus menerus terdesak, maka pada tanggal 29 April 1945 Jepang memberikan janji kemerdekaan yang kedua kepada bangsa Indonesia, yaitu janji
kemerdekaan tanpa syarat yang dituangkan dalam Maklumat Gunseikan (Pembesar Tertinggi Sipil dari Pemerintah Militer Jepang di Jawa dan Madura) Dalam maklumat itu sekaligus dimuat dasar pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI). Tugas badan ini adalah menyelidiki dan mengumpulkan usul-usul untuk selanjutnya dikemukakan kepada pemerintah Jepang untuk dapat dipertimbangkan bagi kemerdekaan Indonesia. Keanggotaan badan ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945, dan mengadakan sidang pertama pada tanggal 29 Mei 1945 – 1 Juni 1945. Dalam sidang pertama ini yang dibicarakan khusus mengenai calon dasar negara untuk Indonesia merdeka nanti. Pada sidang pertama itu, banyak anggota yang berbicara, dua di antaranya adalah Muhammad Yamin dan Bung Karno, yang masing-masing mengusulkan calon dasar negara untuk Indonesia merdeka. Muhammad Yamin mengajukan usul mengenai dasar negara secara lisan yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Selain itu Muhammad Yamin juga mengajukan usul secara tertulis yang juga terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Persatuan Indonesia 3. Rasa Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab 4. Kerakyatan yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan
5. Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia Usulan ini diajukan pada tanggal 29 Mei 1945, kemudian pada tanggal 1 Juni 1945, Bung Karno mengajukan usul mengenai calon dasar negara yang terdiri atas lima hal, yaitu: 1. Nasionalisme (Kebangsaan Indonesia) 2. Internasionalisme (Perikemanusiaan) 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Kelima hal ini oleh Bung Karno diberi nama Pancasila. Lebih lanjut Bung Karno mengemukakan bahwa kelima sila tersebut dapat diperas menjadi Trisila, yaitu: 1. Sosio Nasionalisme 2. Sosio Demokrasi 3. Ketuhanan Berikutnya tiga hal ini menurutnya juga dapat diperas menjadi Ekasila yaitu Gotong Royong.
Selesai sidang pertama, pada tanggal 1 Juni 1945 para anggota BPUPKI sepakat untuk membentuk sebuah panitia kecil yang tugasnya adalah menampung usul-usul yang masuk dan memeriksanya serta melaporkan kepada sidang pleno BPUPKI. Tiap-tiap anggota diberi kesempatan mengajukan usul secara tertulis paling lambat sampai dengan tanggal 20 Juni 1945. Adapun anggota panitia kecil ini terdiri atas delapan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Ki Bagus Hadikusumo
3. K.H. Wachid Hasjim 4. Mr. Muh. Yamin 5. M. Sutardjo Kartohadikusumo 6. Mr. A.A. Maramis 7. R. Otto Iskandar Dinata 8. Drs. Muh. Hatta
Pada tanggal 22 Juni 1945 diadakan rapat gabungan antara Panitia Kecil, dengan para anggota BPUPKI yang berdomisili di Jakarta. Hasil yang dicapai antara lain disetujuinya dibentuknya sebuah Panitia Kecil Penyelidik Usul-Usul/Perumus Dasar Negara, yang terdiri atas sembilan orang, yaitu: 1. Ir. Soekarno 2. Drs. Muh. HattaMr. A.A. Maramis 3. K.H. Wachid Hasyim 4. Abdul Kahar Muzakkir 5. Abikusno Tjokrosujoso 6. H. Agus Salim 7. Mr. Ahmad Subardjo 8. Mr. Muh. Yamin Panitia Kecil yang beranggotakan sembilan orang ini pada tanggal itu juga melanjutkan sidang dan berhasil merumuskan calon Mukadimah Hukum Dasar, yang kemudian lebih dikenal dengan sebutan “Piagam Jakarta”. Dalam sidang BPUPKI kedua, tanggal 10-16 juli 1945, hasil yang dicapai adalah merumuskan rancangan Hukum Dasar. Sejarah berjalan terus. Pada tanggal 9 Agustus dibentuk Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI). Pada tanggal 15 Agustus 1945 Jepang menyerah
tanpa syarat kepada Sekutu, dan sejak saat itu Indonesia kosong dari kekuasaan. Keadaan tersebut dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh para pemimpin bangsa Indonesia, yaitu dengan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia, pada tanggal 17 Agustus 1945. Sehari setelah proklamasi kemerdekaan PPKI mengadakan sidang, dengan acara utama (1) mengesahkan rancangan Hukum Dasar dengan preambulnya (Pembukaannya) dan (2) memilih Presiden dan Wakil Presiden. Untuk pengesahan Preambul, terjadi proses yang cukup panjang. Sebelum
mengesahkan
Preambul,
Bung
Hatta
terlebih
dahulu
mengemukakan bahwa pada tanggal 17 Agustus 1945 sore hari, sesaat setelah Proklamasi Kemerdekaan, ada utusan dari Indonesia bagian Timur yang menemuinya. Intinya, rakyat Indonesia bagian Timur mengusulkan agar pada alinea keempat preambul, di belakang kata “ketuhanan” yang berbunyi “dengan
kewajiban
menjalankan
syariat
Islam
bagi
pemeluk-
pemeluknya” dihapus. Jika tidak maka rakyat Indonesia bagian Timur lebih baik memisahkan diri dari negara RI yang baru saja diproklamasikan. Usul ini oleh Muh. Hatta disampaikan kepada sidang pleno PPKI, khususnya kepada para anggota tokoh-tokoh Islam, antara lain kepada Ki Bagus Hadikusumo, KH. Wakhid Hasyim dan Teuku Muh. Hasan. Muh. Hatta berusaha meyakinkan tokoh-tokoh Islam, demi persatuan dan kesatuan bangsa. Oleh karena pendekatan yang terus-menerus dan demi persatuan dan kesatuan, mengingat Indonesia baru saja merdeka, akhirnya tokoh-tokoh Islam itu merelakan dicoretnya “dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya” di belakang kata Ketuhanan dan diganti dengan “Yang Maha Esa”.
2. Pembahasan Sosiologis Pancasila sebagai falsafah negara (philosohische gronslag) dari negara, ideologi negara, dan staatside. Dalam hal ini Pancasila digunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Hal ini sesuai dengan bunyi pembukaan UUD 1945, yang dengan jelas menyatakan “……..maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada…..”
Pancasila sebagai pandangan hidup dan dasar negara Indonesia mempunyai beberapa fungsi pokok, yaitu: 1. Pancasila dasar negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan yang pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum. Hal ini tentang tertuang dalam ketetapan MRP No. XX/MPRS/1966 dan ketetapan MPR No. V/MP/1973 serta ketetapan No. IX/MPR/1978. merupakan pengertian yuridis ketatanegaraan. 2. Pancasila
sebagai
pengatur
hidup
kemasyarakatan
pada
umumnya (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat sosiologis). 3. Pancasila sebagai pengatur tingkah laku pribadi dan cara-cara dalam mencari kebenaran (merupakan pengertian Pancasila yang bersifat etis dan filosofis).
3. Pembahasan Yuridis Pancasila tercantum dalam UUD 1945 dan bahkan menjiwai seluruh isi peraturan dasar tersebut yang berfungsi sebagai dasar negara sebagaimana jelas tercantum dalam alinea IV Pembukaan UUD 1945 tersebut, maka semua peraturan perundang-undangan Republik Indonesia (Ketetapan MPR, Undang-undang, Peraturan Pemerintah
sebagai
pengganti
Pemerintah,
Keputusan
Presiden
Undang-undang, dan
Peraturan
peraturan-peraturan
pelaksanaan lainnya) yang dikeluarkan oleh negara dan pemerintah Republik Indonesia haruslah pula sejiwa dan sejalan dengan Pancasila (dijiwai oleh dasar negara Pancasila). Isi dan tujuan dari peraturan perundang-undangan Republik Indonesia tidak boleh menyimpang dari jiwa Pancasila. Bahkan dalam Ketetapan MPRS No. XX/MPRS/1966 ditegaskan, bahwa Pancasila itu adalah sumber dari segala sumber huum (sumber huum formal, undang-undang, kebiasaan, traktaat, jurisprudensi, hakim, ilmu pengetahuan hukum). Pancasila sebagai dasar negara mempunyai kedudukan sebagai norma obyektif dan norma tertinggi di dalam negara.serta sebagai sumber dari segala sumber hukum dan sumber tertib hukum negara RI hal ini sesuai dengan Tap MPRS No. XX/MPRS/1966 jo Tap MPR No. V/MPR/1973 jo Tap MPR No. IX/MPR/1978, selanjutnya dipertegas lagi mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara berdasarkan Tap. MPR No. XVIII/MPR/1998 yang kemudian dicabut dengan Tap. MPR RI No. III / MPR / 2000. Dalam Tap MPR RI NO. III / MPR/ 2000 Tentang Sumber Hukum disebutkan bahwa Pancasila dan Batang Tubuh UUD 1945 (setelah diamandemen dibaca pasal-pasal) menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional, dan dengan ditetapkannya ketetapan ini maka Pancasila tidak lagi sebagai Sumber dari segala sumber hukum melainkan menjadi Sumber Hukum Dasar Nasional.
Pancasila sebagai dasar negara sebenarnya sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, karena Pancasila selain sebagai dasar negara, juga merupakan pandangan hidup bangsa, jiwa bangsa, kepribadian bangsa, sumber dari segala sumber hukum,(Sumber Hukum Dasar Nasional), perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, falsafah
hidup
yang
mempersatukan
bangsa
Indonesia
BAB III
1. Kesimpulan Pancasila sebagai Dasar Negara sering disebut sebagai Falsafah Negara (Philosofische Grondslag dari negara) atau Idiologi Negara (Staatsidee) dalam pengertian ini, Pancasila dipergunakan sebagai dasar mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara. Pancasila adalah pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia. Pancasila juga merupakan sumber kejiwaan masyarakat dan negara Republik Indonesia. Maka manusia Indonesia menjadikan pengamalan Pancasila sebagai perjuangan utama dalam kehidupan kemasyarakatan
dan
kehidupan
kengaraan.
Oleh
karena
itu
pengalamannya harus dimulai dari setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara yang secara meluas akan berkembang menjadi pengalaman Pancasila oleh setiap lembaga kenegaraan dan lembaga kemasyarakatan, baik dipusat maupun di daerah.
2. Saran Berdasarkan uraian di atas kiranya kita dapat menyadari bahwa Pancasila merupakan falsafah negara kita republik Indonesia, maka kita harus menjunjung tinggi dan mengamalkan sila-sila dari Pancasila tersebut dengan setulus hati dan penuh rasa tanggung jawab.
BAB IV PENUTUP Demikianlah Tugas Akhir ini saya buat, dengan penuh kesadarn akan kekurangan dan keterbatasan dalam isi, mudahmudahan
dapat
menambah
perpustakaan Indonesia. Amin
pengetahuan
dan
memperkaya
BAB V REFERENSI
Kaelan, DR, M.S., 2004 (edisi kedelapan), Pendidikan Pancasila ( edisi reformasi 2004), Paradigma: Yogyakarta Kaelan, DR, M.S., 2002 (edisi keenam), Pendidikan Pancasila (edisi reformasi 2003), Peradigma: Yogyakarta Portofolio Pendidikan Kewarganegaraan, Fak. Sains dan Teknologi UIN SUNAN KALIJAGA, Yogyakarta 2007
