TUGAS AKHIR MATA KULIAH PANCASILA “ Perilaku Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Pancasila”
Dosen : Drs. Tahajudin Sudibyo
Disusun Oleh :
Wicaksono Dwi Utomo 11.11.4716 / S1 TI – 02 Kelompok C
STMIK AMIKOM YOGYAKARTA 2011
KATA PENGANTAR Puji dan syukur saya sebagai penulis panajatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena berkat limpahan rahmat serta hidayah-Nya saya dapat menyusun tugas akhir atau paper pancasila ini yang berjudul “Perilaku Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Pancasila” tepat pada wktu pengumpulannya. Saya menyadari jika dalam penyelesaian tugask akhir pancasila ini berkat bantuan Tuhan yang Maha Esa serta berbagai pihak yang tidak bisa saya sebutkan satu-persatu disini. Dan pada kesempatan ini saya mengucapkan banyak terimakasih kepada orang-orang yang berada disekitar saya yang telah membantu dalam penyelesaian tugas ini. Saya sebagai penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyelesaian tugas ini, baik dalam penyusunan materi maupun dalam merangkai kata-kata yang berada di dalam tugas ini. Saya berharap semoga tugas akhir pancasila yang dibuat ini dapat memberikan tambahan ilmu serta pengetahuan yang lebih terhadap perkembangan Hak Asasi Manusia di Indonesia. Semoga para pembaca dapat membeikan kritik dan saran kepada saya jika masih terdapat kekeliruan dalam tugas ini. Sehingga tugas ini dapat menjadi lebih baik di masa yang akan datang.
Yogyakarta, 29 Oktober 2011
Penulis
JUDUL DAN ABSTRAK
A. JUDUL Judul dari pembuatan tugas akhir / paper untuk mata kuliah pancasila ini adalah :
“ Perilaku Dan Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) Di Indonesia Dan Hubungannya Dengan Pancasila”
B. ABSTRAK Abstrak atau intisari-intisari dari setiap bab yang di uraikan dari paper pancasila ini adalah : 1. Pancasila merupakan dasar negara dan dasar hukum yang tidak dapat di pisahkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). 2. Sebelum munculnya Pancasila, banyak perumusan tentang dasar negara dari para tokoh nasional. Dan akhirnya lahir lah Pancasila dari peumusanperumusan tersebut. Serta beberapa perumusan masalah. 3. Mengupas sebagian kecil dari permasalahan Hak Asasi Manusia ( HAM ) yang berkaitan dengan pengamalan Pancasila sebagai dasar egara dan dasar hukum di Indonesia dalam menyelesaikan hal tersebut. 4. Bahwa sesungguhnya Hak Asasi Manusia ( HAM ) itu berasal dan bermuara di Pancasila
BAB I A. Latar Belakang Masalah Pancasila adalah dasar filsafat negara Replubik Indonesia yang secara resmi tercantum dalam pembukaan UUD 1945 dan di tetapkan oleh PPKI pada tanggal 18 agustus 1945 bersama-sama dengan UUD 1945. Pancasila merupakan dasar negara dan dasar hukum sehingga tidak ada lagi kekusaan yang dapat memisahakan Pancasila dari Indonesia. Termasuk masalah tentang hak asasi manusia yang tidak dapat dipisahakan dari nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila dan kehidupan di Indonesia Bahkan dunia Internasional. Dalam era reformasi seperti ini HAM lebih dijunjung tinggi dan diperhatikan oleh seluruh kalangan manusia. Namun yang terjadi di Indonesia masalah tentang HAM sepertinya sudah tidak menjadi perhatian utama bagi para pemimpin di negeri. Banyak pelanggaran HAM yang terjadi di negeri ini tapi banyak pula dari kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut yang tidak diusut ke masyarakat luas ataupun diselesaikan secara tuntas. Para petinggi pemerintahan di Indonesia pun selalu berfikir mengenai hak yang seharusnya mereka dapati atau nikmati tanpa memikirkan kewajibannya dan bertangguang jawab kepada seluruh masyarakat yang telah memilihnya menjadi pemimpin negara ini. Ketidakseimbangan antara hak dan kewajiban ini yang membuat para pejabat menggunakan haknya sewenang-wenang dengan salah satu caranya yaitu korupsi. Namun hukuman yang di berikan kepada koruptor tersebut tidak setimpal dengan perbuatannya yang telah mencuri jutaan milyar uang rakyat Indonesia. Beda dengan jika rakyat kecil yang mencuri beberapa biji coklat, ia pun langsung di beri hukuman yang tegas oleh pihak yang berwajib. Harusnya pihak pihak yang terkait tersebut harus lebih bijak dan adil dalam mengadili sebuah perkara. Agar tidak terjadi “ berat sebelah “ dala memberikan hukuman. Ini juga pun merupakan pelanggaran Hak Asasi Manusia yang seharusnya setiap warga masyarakat mempunyai hak untuk di lindungi oleh hukum. Jika yang terjadi Indonesia terus seperti itu dan tidak ada arah untuk menuju ke perubahan HAM yang lebih baik sesungguhnya kita sebagai rakyat Indonsia sudah sangat bertentangan dengan Pancasila yang kita akui sebagai dasar negara dan dasar hukum dari segala hukum di inonesia yang mempunyai nilai-nilai sila yang sangat menjujung tinggi hakhak asasi manusia. Maka dari itu setiap warga negara perlu dan seharusnya mempelajari, mendalami, menghayati dan selanjutnya diamalkan dalam rangka bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Terutama dari usia dini melalui keluarga serta dari lingkungan sekitar. Agar terjadi keseimbangan anatara hak dan kewajiban agar tidak terjadi lagi pelanggaran-pelanggaran HAM di Indonesia.
B. Rumusan Masalah 1. Apa yang dimaksud dengan Pancasila ? 2. Apa yang dimaksud dengan hak Asasi Manusia ? 3. Apa yang dimaksud dengan HAM di dalam Pancasila ? 4. Apa saja pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia ?
BAB II
A. Pendekatan Secara Historis Pada waktu permulaan sidang BPUPKI, ketua dari BPUPKI Dokter K.R.T Radjiman Wedyodiningrat, mengajukan suatu masalah khusus yang akan dibahas dalam sidang tersebut. Masalah yang dimaksudkan adalah suatu calon rumusan Dasar Negara Indonesia yang akan dibentuk. Kemudian tampil lah tiga orang pembicara yaitu Muhammad Yamin, Soepomo dan Soekarno. Pada tanggal 1 Juni 1945 di dalam sidag tersebut Ir. Soekarno berpidato secara lisan mengenai calon rumusan Dasar Negara Indonesia. Kemudian untuk memberi nama lima asas/Dasar negara tersebut Ir. Soekarno memberikan nama dengan istilah “ Pancasila “ yang artinya lima dasar. Hal ini menurut beliau atas saran dari seorang teman ahli bahasa yang duduk disamping beliau yaitu Mr. Muhammad Yamin. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia merdeka dan keesokan harinya tanggal 18 Agustus 1945 disahkanlah Undang-Undang Dasar Replubik Indonesia 1945, termasuk pembukaan UUD 1945 di mana di dalamnya memuat isi rumusan Lima Prinsip Dasar Negara Indonesia yang dibei nama Pancasila. Sejak saat itulah perkataam Pancasila menjadi bahasa Indonesia dan sudah merupakan istilah yang umum bagi seluruh rakyat Indonesia. Walaupun di dalam alinea ke-empat Pembukaan UUD 1945 tidak memuat istilah Pancasila namun yang dimaksudkan Dasar Negara Replubik Indonesia adalah disebut dengan istilah Pancasila. Hal ini didasarkan atas interpretasi historis terutama dalam rangka pembentukan calon rumusan Dasar Negara, yang kemudian pada tanggal 1 Juni 1945 oleh Ir. Soekarno diberi nama dengan istilah “ Pancasila “ yang secara spontan diterima oleh para peserta sidang. Sebelum ada lima Dasar Negara yang kita sebut Pancasila ini, Mulanya di rumuskan atau di usulkan secara lisan oleh Mr. Muhammad Yamin pada saat Badan Penyelidik mengadakan sidangnya yang pertama pada tanggal 29 Mei 1945, yang isinya :
1. Peri Kebangsaan 2. Peri Kemanusiaan 3. Peri Ketuhanan 4. Peri Kerakyatan 5. Kesejahteraan Rakyat Kemudian pada sidang ketiga Badan Penyelidik yang dilaksanakan pada tanggal 1 Juni 1945 Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya, dalam pidato itu diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar-dasar negara merdeka, yang perumusan serta sistematikanya sebagai berikut : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Perikemanusiaan 3. Mufakat 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang Berkebudayaan Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional mengadakan pertemuan untuk membahas usulan-usulan yang telah di kemukakan dalam sidang-sidang Badan Penyelidik. Adapun Sembilan Tokoh Nasional itu adalah : 1. Ir. Soekarno, 2. Drs. Moh. Hatta, 3. Mr. A.A. Maramis, 4. Abikoesno Tjokrosoejoso 5. Abdoelkahar Muzakir 6. Haji Agus Salim 7. Mr. Achmad Soebardjo, 8. K.H Wachid Hasjim 9. Mr. Muhammad Yamin Setelah mengadakan pembahasan, oleh sembilan tokoh nasional disusunlah sebuah piagam yang lebih di kenal sebagai “ Piagam Jakarta” yang dalamya terdapat perumusan Pancasila, Isi Piagam Jakarta sebagai berikut :
1. Ketuhanan, dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemelukpemeluknya. 2. Kemnusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seleruh rakyat Indonesia. Dan Pancasila disempurnakan dan disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945 oleh PPKI. Demikianlah riwayat singkat Pancasila, yang semula berasal dari bahasa Sansekerta kemudian menjadi bahasa Jawa-kuno yang semula menjadi istilah ajaran moral Buddha akhirnya menjadi Bahasa Indonesia dipakai istilah nama Dasar Filsafat Negara Replubik Indonesia hingga sekarang ini.
BAB III A. Pembahasan Masalah 1. Pengertian Pancasila Pancasila adalah dasar dari segala dasar negara di Indonesia. Dalam Semua kegiatan yang di lakukan oleh seluruh rakyat Indonesia didasarkan dan di jiwai oleh Pancasila. Maka dar itu sungguh tidak etis apabila kita berperilaku dan bersikap menyimpang dari Pancasila. Sebab Pancasila adalah cermin dari kepribadian bangsa Indonesia ini. Serta Pancasila adalah Jiwa bangsa ini yang memberikan kekutatan hidup kepada Indonesia untuk menjadi lebih baik. Hal ini di perkuat oleh Prof. Mr. A.G Pringgodigdo dalam tulisan beliau “Sekitar Pancasila”. Beliau mengatakan, bahwa tanggal 1 Juni 1945 adalah hari lahir istilah Pancasila, sedang Pancasila itu sendiri telah ada sejak dahulu kala bersamaan dengan adanya Bangsa Indonesia. Sifat dari Pancasila adalah memaksa, maka siapasaja yang berada pada wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia wajib mentaati pancasila dan mengamalkan dengan tanpa syarat karena Pancasila merupakn pandangan hidup negeri ini untuk menjadi negara yang makmur, adil, dan sejahtera dalam setiap kegiatan kemasyrakatannya agar menjadi negara yang lebih baik di masa yang akan datang.
2. Pengertian dari HAM
Dalam teori ilmu Hukum segala hak yang dimiliki manusia akan selalu bergandengan dengan kewajiban. Demikian pula mengenai “Hak-hak asasi” harus pula bergandengan dengan kewjiban asasi, yang dalam hidup kemasyarakatan kita seharusnya lebih didahulukan. Artinya memenuhi kewajiban terlebih dahulu, baru kemudian menuntut hak. Batasan tentang hak asasi atau hak dasar ialah hak-hak yang pokok atau dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sebagai pembawaan sejak ia lahir, yang sangat berkaitan dengan martabat dan harkat manusia tersebut. Hak-hak kemanusiaan (Human Rights) yang tidak boleh dilanggar oleh siapapun juga. Dengan demikian dapatlah kita peroleh apakah sesungguhnya hak-hak asasi manusia itu. Hak-hak asasi manusia adalah hak-hak dasar atau hak-hak pokok yang dibawa manusia sejak lahir, sebagai anugerah atau karunia dari Allah yang Maha Kuasa. Seperti misalnya hak hidup dengan selamat, hak kebebasan dan kesamaan, yang sifatnya tidak boleh dilanggar oleh siapapun. Adapun “Kewajiban-kewajiban asasi” menurut Kartasapoetra RG, SH (1978:246) ialah kewajiban-kewajiban dasar yang pokok yang harus dijalankan oleh manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Seperti kewajiban untuk tunduk kepada peraturan / perundangundangan dalam masyarakat, kewajiban untuk saling membantu, kewajiban untuk saling hidup rukun, kewajiban untuk bekerja sehubungan dengan kelangsungan hidupnya. Dengan demikian apabila orang menuntut agar hak-hak asasinya mendapat perlindungan yang baik, maka pada saat yang sama pula terdapat tuntutan agar orang tersebut melaksanakan kewajiban asasinya, misalnya tunduk dan patuh kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Seseorang tidak boleh tidak boleh terlalu mementingkan dirinya sendiri, tanpa ingat kewajiban untuk membantu sesama masyarakat lainnya, harga-mengahragai, dan sebagainya. Dari contoh-contoh tersebut dapat kita simpulkan bahwa tuntutan atas hak-hak asasi harus diimbangi dengan pelaksanaan kewajiban-kewajiban asasi. Selanjutnya pengertian tentang HAM juga terdapat dalam UU Nomor 39 Tahun 1999 pasal 1 angka 1 yang ditegaskan bahwa Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakekat dan keberadaan manusia sebagai mahluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah Nya, yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh Negara, hukum dan pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.
3. HAM di dalam Pancasila
Hak-hak asasi manusia indonesia, bersumber dan juga bermuara dari Pancasila. Bersumber, karena hak-hak asasi itu memang terdapat dalam Pancasila. Hal ini ternyata bahwa apabila lebih dalam kita meninjau isi dari masing-masing sila pada Pancasila maka secara nyata masing-masing sila itu mengandung hak-hak asasi manusia. Untuk memudahkan pengertian tentang hak-hak asasi manusia dalam pancasila, maka pembahasan akan kita lakukan sila demi sila. Menurut Sila Pertama : Sila Ketuhanan Yang Maha Esa mengandung pengakuan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Sila ini sebagai realisasi adanya perlindungan dan jaminan setiap orang untuk melakukan ibadah menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Dengan Sila ini dijamin kemerdekaan setiap warga negara untuk bebas memilih dan menjalankan agamanya masing-masing. Tetapi manusia Indonesia dengan sila Ketuhanan ini dibatasi untuk memaksa orang lain untuk masuk ke agama pemaksa dan tak ada hak untuk berpropaganda anti agama. Disinilah letak perbedaan hak asasi manusia di Indonesia dengan hak asasi di dunia barat dan Komunis. Menurut ajaran Liberalisme, hak asasi boleh saja untuk menyebarkan kepercayaan yang sama sekali bertentangan dengan keyakinan agama. Sebaliknya di dunia Komunis kita tidak menemukan perlindungan terhadap hak-hak untuk beragama dan beribadah, bahkan negara mempelopori propaganda anti agama. Menurut Sila Kedua : Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab adalah penonjolan dari hak asasi itu, harus didasari oleh sikap dan corak yang beradab dan adil. Beradab maksudnya, dalam menjalankan hak-hak kita sebagai manusia Indonesia harus sesuai dengan adab. Tidaklah dapat dibenarkan seseorang dengan leluasa menggunakan hakhaknya sehingga menyinggung perasaan orang lain. Seperti tetangga, lingkungan, dan lain sebagainya. Karena hal seperti itu bukanlah adab dari bangsa Indonesia. Disini berarti kemanusiaan yang adil dan beradab adalah sikap yang menghendaki terlaksananya pengakuan martabat manusia. Tiap-tiap orang harus diperlakukan dengan pantas, tidak boleh disiksa, dihina, dan diperlakukan secara melampaui batas. Kemanusiaan mengakui seluruh manusia sama-sama makhluk Tuhan dan dengan demikian segala suku dan bangsa dihadapan Tuhan adalah sama. Menurut Sila Ketiga : Sila Persatuan Indonesia memberikan pembatasan dalam penggunaan hak-hak asasi, karena persatuan indonesia adalah perwujudan dari sikap yang
mengutamakan kepentingan bangsa diatas kepentingan suku, golongan, partai, pribadi, dan lain lain. Tidak dapat dibenarkan dari aspek persatuan ini apabila seseorang menggunakan hak-haknya yang dapat merugikan dan merendahkan martabat bangsa. Namun yang terjadi saat ini para petinggi di Negeri ini dapat menggunkan haknya secara sewenang-wenang tanpa memikirkan rakyatnya yang ikut terkena dampak dari perbuatannya tersebut. Menurut Sila Keempat : Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan / perwakilan mengandung suatu pengertian adanya perlindungan, terhadap hak-hak politik yang berwujud dalam bentuk hak mengeluarkan pendapat, hak berkumpul dan berapat, hak dipilih dan memilih, hak ikut serta dalam pemerintahan, kemerdekaan pers, dll. Namun perlu diingatkan, penggunaan hak-hak asasi tersebut harus didasari kepentingan kerakyatan, dan hendaknya bersifat musyawarah dan mufakat. Menurut Sila Kelima : Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia berkehendak untuk mewujudkan kesejahteraan umum bagi seluruh masyarakat Indonesia. Sila keadilan sosial mengandung konsekuensi bahwa setiap warga negara harus diperlakukan secara adil tanpa ada perkecualian baik dimata hukum maupun pemerintah. Dengan demikian sila keadilan sosial didalamnya terkandug hak-hak warga negara untuk hidup secara layak, hak atas pekerjaan, hak yang menjamin kesehatan, dan lain lain. Dengan memperhatikan konsep hak-hak asasi manusia baik dalam pancasila maupun dalam UUD 1945, maka dapatlah kita simpulkan bahwa hak-hak asasi tersebut dalam pelaksanaannya didalam Negara Hukum Indonesia tidaka dapat dituntut secara mutlak, karena bila demikian berarti juga akan melanggar hak-hak asasi orang lain. Pancasila dan UUD 1945 menggariskan bahwa setiap hak asasi bergandengan kewajiban dan tanggung jawab. Oleh kareana itu pelaksanaan hak-hak asasi manusia harus dalam rangka pelaksanaan hak-hak serta kewajiban warga negara. Sesuai dengan prinsip hukum yang kita anut, maka untuk mengatur pelaksanaan hak-hak asasi sebagaimana yang terkandung di dalam Pancasila dan UUD 1945 diperlukan Undang-Undang dengan maksud agar mempunyai kekuatan yularidis. UUD 1945 telah memberi isyarat tentang hal ini. Pasal-pasal tentang hak-hak asasi dalam UUD 1945 mengisyaratkan diatur dengan Undang-Undang.
4. Pelanggaran HAM di Indonesia Abad ke-20 merupakan abad terjadinya pelanggaran hak asasi manusia (HAM) yang sangat berat. Terutama peristiwa Perang Dunia II, disusul oleh berbagai rezim diseluruh dunia. Kita dapat mempelajari suatu pola kejahatan negara, yaitu praktek pembunuhan manusia atas nama „ras‟ atau atas nama ideologi. Di situ negara, baik langsung atau bahkan secara tidak langsung sudah terlibatdi dalam pelanggaran HAM. Berbagai kasus yang pernah terjadi di atas hampir serupa yang pernah terjadi di Indonesia. Dari sekian banyak kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia mungkin hanya sedikit dar i sekian banyak kasus yang dapat terselesaikan masalahnya. Contohnya pada peristiwa kasus Tanjung Priok 1984 yang dalam melakukan penyelesaian kasusnya selalu mendapat hambatan ini terjadi karena pemerintah tidak berani dalam mengambil prakarsa menyelesaikan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu meskipun dalam penyelesaiannya tersebut pemerintah telah mendapatkan dukungan dari DPR. Oleh sebab itu, penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM berat dimasa lalu sangat ditentukan oleh interaksi korban, keluarga korban dan para pendukungnya (aktivis HAM) yang secara kontinu menyuarakan agar kasus-kasus pelanggaran HAM dapat ditindaklanjuti dan di proses secara hukum, sekalipun para korban harus berhadapan dengan petinggi militer / polri. Tetapi sebenarnya para korban-korban kekekarasan HAM yang masalahnya belum terselesaikan tersebut dapat melaporkan kasusnya tersebut kepada Komnas HAM selaku badan negara yang mengawasi, melindungi, mengurus, dam menyelesaikan masalah tentang HAM. Karena setiap warga negara mempunyai hak untuk mendapat jaminan dan perlindungan hukum yang telah diatur di dalam perundang-undang.
BAB IV A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab permasalahan di atas dapat disimpulkan bahwa pancasila yang merupakan dasar negara dan dasar hukum dari segala hukum di Indoesia. Kita sebagai rakyat Indonesia harus senantiasa berperilaku dan bersikap agar tidak terjadi penyimpangan antara hak dan kewajiban sehingga tidak terjadi pelangaran Hak Asasi Manusia (HAM) seperti kejadian yang sudah-sudah, karena sesunggahnya Pancasila merupakan cerminan kepribadian dari Indonesia dan Hak Asasi Manusia pun berawal dari Pancasila dan bermuara ke Pancasila juga. B. Saran Dengan demikian, kita sebagai rakyat Indonesia dalam setiap penyelenggaran dan pelaksanaan negara, moral dan para perilaku pemimpin negara, perilaku warga negara antar sesama, peradilan hukum, peraturan perundang-undangan, serta hak asasi dan kewajiban setiap individu harus berjalan seimbang dan dijiwai oleh nilai-nilai dari silasila Pancasila agar tercipta kehidupan yang adil, aman, dan sejahtera.
Daftar Pustaka
Kaelan, Drs. Pancasila Yuridis Kenegaraa, Edisi Pertama. Yogyakarta.1987
Thaib, Dahlan SH, Msi. Pancasila Yuridis Ketatanegaraan, Edisi Revisi. Yogyakarta : UPP AMP YKP, 1994
Gultom, Binsar, Dr, SH, SE, MH. Pelanggaran HAM Dalam Hukum Keadaan Darurat di Indonesia. Jakarta : PT Gramedia Pustaka Utama, 2010
