PROSES PERUMUSAN DAN PENGESAHAN PANCASILA DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Disusun guna memenuhi tugas mata kuliah Pendidikan Pancasila rombel 39 Oleh: Hana‟ Amiroh Yumna (7101416208)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
A. PANCASILA DASAR NEGARA RI a. PANCASILA DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA Memahami peranan Pancasia di era reformasi, khususnya dalam konteks sebagai Dasar Negara dan Ideologi nasional. Berkenaan dengan itu, kajian melalui melalui pendekatan kontektual akan sangat beguna bagi pemahaman Pancasila sebagai dasar Negara, yang sekaligus akan menempatkan Pancasila pada posisi yang sebenarny, sehingga tetap akan menjiwai perjungan bangsa Indonesia di masa mendatang khususnya di era Reformasi. (Pendidikan Pancasila 2016: 58). Menurut Soekarno, pembiacaraan terdahulu belum menyampaikan dasar Indonesia Merdeka. Bahkan Soekarno mengatakan: “Maaf, beribu maaf! Banyak anggota telah berpidato dan dalam meraka itu diutarakan hal-hal yang sebenarnya bukan oermintaan Paduka Tuan Ketua yang muli, yaitu bukan dasarnya Indonesia Merdeka. Menurut anggapan saya yang diminta oleh Paduka Tuan Ketua ygn mulia, dalam Bahasa Belanda: “Philosofische grondlag” daripada Indonesia Merdeka. Philosofische grondlag itulah pundamen, filsafat, pemikiran yang sedalam dalamnya, jiwa, hasrat, yang sedalam dalamnya untuj diatasnya didirikan gedung Indonesia Merdeka yang kekal dan abadi.” (Sekretariat Negara, 1995:63). Pada bagian pidato berikutnya, Soekarno menyatakan, bahwa Philosofische grondlag di aas mana kita mendirikan Negara Indonesia, tidak lain adalah Weltanschauung. Bahkan Soekarno lebih menegaskan lagi Weltanschauung yang kita harapkan tidak lain adalah Pesatuan Philosofische grondlag. (Sekertariat Negara,1995:71). Paparan berikutnya Soekarno menyatakan filosofisch prinscipe yang kedua adalah internasionalisme. Pada saat menegaskan pengertian iternasionalisme, Soekarno menyatakan bahwa internasionalisme bukanlah berarti kosmopolitisme, yang menolak adanya kebangsaan, bahkan beliau menegaskan “internasionalisme tidak dapat hidup subur kalau tidak berakar di dalam buminya nasionalisme. Nasionalisme tidak dapat subur, kalau tidak hidup dalam taman sarinya intenasionalisme”. Soekarno menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah Negara “semua buat semua, satu buat semua, semua buat satu” oleh karenanya “saya yakin bahwa syarat yang mutlak untuk kuatnya Negara Indonesia ialah permusyawaratan-perwakilan”.
Demikian berikut prinsip Dasar yang keempat Soekarno mengusulkan prinsip kesejahteraan ialah prinsip yang tidak akan ada kemiskinan didalam Indonesia Merdeka. Prinsip dasar kelima adalah Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan YME. Marilah kita amalkan, jalankan agama baik Islam, mauoun cara yang berbeda. Mari kita di dalam Indonesia Merdeka yang kita susun susun ini, sesuai dengan itu, menyatakan: bahwa prinsip kelima daripada Negara kta ialah ketuhanan yang berkebudayaan. keTuhanan yang berbudipekerti luhur, keTuhanan yanh hormat-menghormati satu sama lain. Disinilah, dalam pengakuan diatas yang kelima inilah, saudara saudara, segenap agama yang ada di Indonesia sekarang ini akan mendapat tempat yang sebaik-baiknya. Dan Negara kita akan ber-Tuhanan pula1” (sekertariat Negara 1995: 81). Prinsip prinsip filsafati yang dijelaskan oleh Soekarno tersebut diatas merupakan Dasar Negara. Namanya buka Panca Dharma, tetapi saya nemakan ini dengan petunjuk seorang teman kita ahli bahasa-namanya ialah Panca Sila. Sila atrinya asas atau dasar, dan di atas kelima dasar itulah kita mendirikan Negara Indonesia, kekas dan abadi” (Sekertariat Negara 1995: 81). Prinsip prinsip filsafati Pancasila sejal awal kelahirannya diusulkan sebagai Dasar Negara (Philosofische grondslaag, Weltanschauung) Republik Indonesia, yang kemudian diberi status (kedudukan) yang tegas dan jelas 1945 dalam alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945 (18 Agustus 19945 dalam sidang Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia). Hal ini merupakan Dasar Hukum, Dasar Moral, Kaidah Fundamental bagi perikehidupan bernegara di Indonesia dari tingkat pusat sampai ke tingkat daerah. (Notonagoro, tt, Dardjidarmodihardjo, tt, Soegito a.t., 1078: 16; Soegito A.T., 1982: 4). B. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 (Pancasila) dan UUD 1945 a. Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara Proses Perumusan dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945, sebab disamping diciptakannya untuk mwnyongsong lahirnya Negara
Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaam UUD 1945 dan Pancasila merupakan salah satu kesatuan yang fundamental. Oleh karena itu kedua keduanya mempunyai hubungan asasi. Serajah Perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan Pamcasila Dasar Negara secara kronologis sebagai berikut: (Sekretariat Negara RI, 1995:3-503). 1. Tanggal 7 September 1944 Proses perumusan Pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia, yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya disebut Badan Penyelidik. Pembentukan Badan Penyidik dilator belakangi oleh: a. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita Kekalahan dan mendapatkan tekanan terus menerus dari serangan serangan pihak Sekutu. Keadaan ini sangatlah menggembirakan pemimpin bangsa Indonesia yang telah bertahun-tahun mempejuangkan kemerdekaan Indonesia. b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa Indonesia kepada Pemerintah Balatentara Jepng agar segera memerdekakan Indonesia atau setidak tidaknya diambil tindakan, langkah dan usahausaha yang nyata untuk mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Balatentara Jepang yang menghindari diri dari tuntutsn dan desakan tersebut. Walaupun Jepang tetap mengusahakan agar supaya Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkungnnya Asia Timur Raya yang dippimpin oleh pemerintah pusat Jepang. Karena peristiwa itu dan untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia, pada tanggal 7 Sseptember 1944 Pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan janji “Kemerdekaan Indonesia di kemudian hari” yang menuntut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. 2. Tanggal 29 April 1945 Sebagai realisasi janji politik, pada tanggal 29 April 1945 oleh Gunseikan (Kepala Pemerintah Balatentara Jepang di Jawa) dibentuk suatu badan yang diberikan nama Dokoritzu Zyumbi Coosakai atau Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan (BPUPK). Badan ini ertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka Indonesia yang berjumlah 60 orang. 3. Tanggal 28 Mei 1945
BPUPK dilantik oleh Gunseikan dengan susunan sebagai berikut: Ketua : Dr. Rasjiman Widjodiningrat Ketua Muda : Raden Panji Soeroso Ketua Muda : Ichibangase (anggota luar biasa orang Jepang ). Anggota : 60 orang, tidak termasuk Ketua dan Kerua Muda). 4. Tanggal 29 Mei s.d. 01 Juni 1945 BPUPK mengadakan dua masa sidang, yaitu: a. Masa Sidang I: tanggal 29 Mei s.d. 01 Juni 1945 b. Masa Sidang II: tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 Dalam sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan “Rancangan Dasar Negara Indonesia Merdeka”. Pada kesempatan ini telah tampil/ berpidato tokoh tokoh bangsa Indonesia untuk mengajukan konsep dasar Negara seperti: 5. Tanggal 29 Mei 1945, Usulan Prof. Mr. Moh. Yamin mengenai dasar Indonesia merdeka dalam sidang pertama BPUPK, beliau mengatakan: “…mesti rakyat Indonesia mendapat dasar Negara yang berasal daripada peradaban Kebangsaan Indonesia, orang timur pulang kepada kebudayaan timur.” “…kita tidak berniat, lalu akan meniru sesuatu susunan tata Negara negeri haram. Kita bangsa Indonesia masuk yang beradab dan kebudayaan kita beribu ribu tahun umurnya. (Risalah Sidang, halaman 12). - Lima azas dan dasar itu sebagai berikut: Peri Kebangsaan, Peri Kemanusaan, Peri Ketuhanan, Peri Kerakyatan dan Kesejahteraan Rakyat. 6. Tanggal 31 Mei 1945 1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di Gedung Chuoo In berpidato dan menguraikan terori Negara secara yuridis, berdirinya Negara, bentuk Negara dan pmerintahan serta hubungan antara Negara dengan agama. 2. Prof. Mr. Yamin berpidato dan menguraikan tentang daerah Negara Kebangsaan Indonesia, ditinjau dari segi yuridis, historis, politis, sosiolis dan geografis serta secara konstitusional meliputi seluruh Nusantara Raya.
3. Pada kesempatan ini, berpidato juga P.F. Dahlan menguraikan masalah golongan bangsa Indonesia perankan Tionghoa, India, Arab, dan Eropa yang telah turun- menurun tinggal di Indonesia. 4. Di samping itu, Drs. Moh. Hatta menguraikan masalah bentuk Negara persekutuan, bentuk Negara serikat dan bentuk Negara persatuan. Pada kesempatan yang sama diuraikan juga masalah hubungan antaa Negara dengan agama Republik atau Monarchi. 5. Tanggal 1 Juni 1945 a. Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konsepsi Dasar Filsafat Negara Indonesia Merdeka, yang dibeni nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut: Nasionalisme atau Kebangsaan Indonesia ,Internasionalisme atau Perikemanusiaan, Mufakat atau Demokrasi, Kesejahteraan Sosial, Ketuhanan yang berkebudayaan. b. Tokoh tokoh bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut; 1. Abikoesno Tjokrosiejoso 2. M. Soetarjo Kartohandikoesoemo 3. Ki Bagus Handikusumo 4. Liem Koen Hian Pada tanggal 1 Juni 1945, sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang anggota (Panitia Delapan), yang diketuai oleh Ir. Soekarno. Selengkapnya Panitia Delapan ini adalah Ir. Soekarno, Ki Bagus Handikusumo, kh Wachid Hsyim, Mr. Moh. Yamin, Sutardjo, Oto Iskandardinata, Drs. Moh. Hatta, dan A.A. Maramis. Panitia ini bertugas memeriksa usul usul yang masuk, menampung dan melaporkannya kepada sidang Pleno BPUPK yang kedua. Oleh karena itu seluruh anggota BPUPK diperintahkan untuk mengajukan usul secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke Panitia Delapan.
6. Tanggal 22 Juni 1945 Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai (Himpunan Kebangkitan Rakyat Jawa), jam 10.00 rapat gabungan antara: a. Panitia Delapan b. Sejumlah anggota Tyuuoo Sangi In
c. Sejumlah anggota BPUPK yng tinggal di Jakarta dan tidak menjadi anggota Tyuuoo Sangi In. Hasil Rapat gabungan ini adaha: a. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka”. b. Hukum Dasar yang dirancang, supaya BPUPK terus bekerja sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar. c. Menerima usulan Ir. Soekarno, agar supaya BPUPK terus bekerja sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar. d. Membentuk satu Panitia Kecil Penyelidikan Usul-usul/Perumusan Dasar Negara yang dituangkan dalam Makadimah Hukum Dasar yang berangotakan Sembilan orang. Kesembilan tokoh Nasional tersebut adalah Ir. Soekarno, Drs.Moh. Hatta, A.A. Maramis, Abikoeno Tjokrosoejoso, Abdoelkahar Mudzakkir, H. Agus Salim, Mr. Achmad Soebardjo, KH Wachid Hasjim, dan Mr. Moh. Yamin. 7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 Pada tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua dengan cara untuk “mempersiapkan Rancangan Hukum Dasar”, di Jl. Pajaboan Jakarta. Adapun jalannya persidangan adalah sebagai berikut: a. Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang BPUPK II dibuka oleh Ketua dan dilanjutkan dengan pengumuman mengenai penambahan anggota baru Badan Penyelidik sebanyak 6 orang, yaitu: 1. Abdul Fatah Hasan 2. Asikin Natanegara 3. P. Soerjo Hamidjojo 4. Muhammad Noor 5. Besar 6. Abdul Kafar Kemudian Ir. Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil (Panitia Delapan) yang dibentuk pada masa sidang pertama melaporkan hasil pekerjaannya. Di dalam laporannya itu antara lain di kemukakannya bahwa: 1. Ada 40 anggota telah memasukan usul yang terdiri dari 32 macam atau 9 kelompok usul. 2. Pada tanggal 22 Juni 1945 atas inisiatifnya telah diadakan raoat gabungan, diantaranya diputuskanuntuk membentuk Panitia Kecil (Panitia Sembilan).
3. Panitia Sembilan telah berhasil menyusun konsep Rancangan Preambule HUKUM Dasar (Piagam Jakarta). 4. Panitia Kecil ini juga telah mengajukan usul-usul khusus. Keputusan: Sidang mengajukan agar Panitia Delapan meneruskan tugasnya menyusun Rancangan Hukum Dasar. b. Tanggal 11 Juli 1945, jam 10.50, setelah sidang mendengarkan pandangan 20 orang anggota maka dibentuklah Panitia Perancang Hukum Dasar, yang terdiri dari 3 Panitia Kecil ialah sebagai berikut: 1. Panita Perancang Hukum Dasar yang diketuai oleh Ir. Soekarno (merangkap anggota) dengan anggota sebagai berikut: a. R Otto Iskabdardinata, RPH Perbaja, H. Agus Salim, Mr. Achmad Subardjo, Prof. Dr. Mr. Soepomo, Ny. Maria Ulfah Satoso, KH. Wachid Hasyim, Parada Harahab, Mr. A.A MAramis, Mr. J. Latuharhary, Mr. Susanto Tirtoprojo, Mr. Sartono, Mr. Wongsonegoro, KRTH. Woerjaningrat, Mr. RP. Singgih, Mr. Tan Ing Hoa, Prof. Dr. Husein Dj, Dr. Soekiman W. 2. Panitia Perancang Ekonomi dan keuangan yang terdiri 24 anggota, diketuai oleh Drs. Moh. Hatta merangkap anggota. 3. Panitia Perancang Pembela Tanah Air yang diketuai oleh Abikoesno Tjosoejoso c. Tanggal 13 Juli 1945 Dalam sidangnya, Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan yang penting, yaitu: 1. Kedaulatan dilakukan oleh Badan Permusyawaratan Rakyat yang bersidang sekali dalam 5 tahun dan badan ini sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. 2. Tugas sehari hari dilaksanakan oleh Presiden, yang dibantu oleh wakil Presiden, Menteri menteri yang bertanggung jawab kepadanya dan oleh Dewan Pertimbangan Agung. 3. Dalam membentuk Undang-Undang, Presiden harus mufakat dengan Dewan Perwakilan Rakyat. 4. Rancangan Hukum Dasar terdiri dari 15 bab, 42 pasal termasuk 5 pasal aturan Peralihan dan satu pasal Aturan Tambahan 5. Untuk memperbaiki Hukum Dasar tersebut dibentuklan Panitia Penghalus bahasa yang terdiri dari Djajaningrat, Agus Salim, dan Mr. Soepomo d. Tanggal 14 Juli 1945
Pada Jam 15.00 s.d. 18.00 sidang mendengarkan “Laporan hasil kerja Panitia Perancang Hukum Dasar e. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 Pada jam 10.20 sidang dimulai dengan acara pokok membicarakan Rancangan Hukum Dasar. f. Tanggal 16 Juli 1945 sidang menyetujui dan menerima Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia Perancang Hukum Dasar 8. Tanggal 9 Agusts 1945 Setelah PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. PPKI merupakan Badan Bentukan Pemerintah Balatentara Jepang tetapi bukan alat Pemrintahan Jepang, sebab: a. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi b. PPKI bekerjasama atas dasar keyakinan, pemikiran dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia Merdeka c. PPKI merupakan suatu badan perwakilan rakyat Indonesia. 9. Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan Indonesia 10. Tanggal 18 Agustus 1945 Pada jam 10.30, sidang pleno PPKI dimula dengan acara pokok untuk memnahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan UndangUndang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya. Sedikit tentang Pancasila BUNG KARNO „PENYAMBUNG LIDAH RAKYAT INDONESIA‟ “Aku tahu, pemikiran yang akan kusampaikan bukanlah milikku, Engkaulah yang membukakannya kepadaku. Hanya Engkaulah yang Maha Pencipta. Engkaulah yang selalu memberi petunjuk pada setiap nafas hidupku. Ya Allah, berikanlah kembali petunjuk serta ilham-Mu kepadaku” (Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia 2014: 204). Pada pukul Sembilan pagi, seperti biasa, kami bersiap di meja yang memiliki papan nama kami masing masing. Setelah sidang dibuka, kemudian aku bangkit dan melangkah ke podium marmer yang berada di tempat yang lebih tinggi. Di tempat itu, di antara dua pilar tinggi, di mana pernah berdiri GubernurJendral untuk membuka resmi Volksrand, aku mengupas kelima
mutiara berharga: Kebangsaan, Internasionlisme atau Perikemanusiaan, Demokrasi, Keadilan Sosial dan Ketuhanan Yang Maha Esa. Aku menjelaskan, hari depan kami harus berdasar pada Kebangsaan, karena “orng dan tempat tidak dapat dipisahkan! Tidak dapat dipisahkan rakyat dari bumi yang ada di bawah kakinya.” Kemudian aku menguraikan batas bata dari kebangsaan kami. “Allah s.w.t. membuat peta dunia. Seseorang anak kecil pun-jikalau dia melihat peta Asia dan Australia, Bangsa Indonesia, karena itu, meliputi semua orang yang bertempat tinggal di seluruh kepulauan Indonesia dari Sabang sampai Merauke di Papua.” Lalu aku menuju mutiara kedua. Internasionalisme. “Itu bukanlah Indonesia Uber Slles,” kataku tegas. “Indonesia hanya satu bagian kecil saja dari dunia. Ingatlah kata-kata Gandhi, saya seorang nasionalis, tetapi kebangsaan saya adalah perikemanusiaan”. Berpidato tanpa teks akan mengingatkan mereka untuk melawan pandangan yang tidak benar, yang menganggap ada keunggulan dari bangsa Arya yang berambut jagung dan bermata biru. Dan aku menyampaikan kepada sidang, “Nasionalisme tidak dapat hidup subur, kalau tidak dapat hidup dalam taman sarinya Imnternasionalisme”. Mutiara ketiga adalah Demokrasi. “Seperti halnya kita menumbuk dan membersihkan sekam dari padi agar diperoleh beras, biarkan pikiran kita terus-menerus bergosokan satu sama lain”. Tidak terdengar satu suara pun di dalam ruangan sidang itu. Bahkan kipas angin yang tergantung di atas berputar tanpa suara. Air mata belinangan di mata suadara saudaraku anggota Badan Penyelidik itu. Mutiara Keempat adalah bahwa generasi kami lama mengharapkan datangnya Ratu Adil, yang berarti Keadila Sosial. “Apakah kita mau Indonesia Merdeka, yang kaum kapitalisnya merajalela, ataukah yang semua rakyatnya sejahtera, karena meras diayomi oleh Ibu Pertiwi yang cukup memberi sandang pangan kepadanya?” tanyaku. “Kita ingin demokrasi sosial. Dengan demokrasi Ekonomi. Satu dunia baru di dalam nama terdapat kesejahraan bersama”. Yang terakhir adalah Ketuhanan Yang Maha Esa. “Marilah kita menyusun Indonesia Merdeka dengan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha esa”‟tetapi
“Biarkanlah masing-masing orang Indonesia bertuhanan Tuhannya sendiri. Hendaknya tiap tiap orang menjalankan ibadahnya sesuai cara yang dipilihnya. C. Penetapan dan pengesahan UUD 1945/Pancasila sebagai Dasar Negara Republik Indonesia a. Pelaksanaan Proklamasi Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia setelah saat membuat rumusan teks Proklamasi dalam sidangnya pada tanggal 16 Agustus 1945 (jam 12 malam), yang dihadiri pula oleh para pemimpin pemimpin pemuda dan beberapa orang pemimpin pergerakan dan anggota anggotan Tjuo Sangin yang ada di Jakarta, yang berjumlah sekitar 40 atau 50 orang terkemuka, maka jam 03.00 (dini hari), sebelum sidang ditutup oleh ketua, Bung Karno memperingatkan, bahwa hari itu juga tanggal 17 Agustus 1945 jam 10 pagi, Proklamasi Kemerdekaan itu akan dibacakan di muka rakyat di halaman rumahnya di Jalan Pegangsaan Timur No. 56 Jakara oleh Bung Karno. (Romadi. 2014: 23) b.
Penetapan/pengesahan Undang-Undang Dasar 1945
Seperti telah dikemukakan dalam angka 7, untuk menyempurnakan Negara yang kemerdekaannya telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, maka pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia bersidang dan berhasil menetapkan dan mengesahkan Rancangan Undang-Undang Dasar, hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia, dengan beberapa perubhan dan tambahan serta pula berhasil memillih Presiden dan Wakil Presiden, maing-masing Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang bersidang pada tanggal 18 Agustus 1945 ini, walaupun sebagian terbesar anggota-anggotanya adalah melanjutkan anggota-anggota yang dahulu diangkat oleh Pemerintah Jepang, tetapi tidak berarti bahwa Panitia ini bersidang atas kekuatan Pemerintah Jepang. Sidang pada tanggal 18 Agustus 1945 adalah diadakan diatas tanggung jawab Bangsa Indonesia sendiri. Hal ini terbukti bahwa jumlah anggota yang semula jumlahnya 21 orang anggota atas tanggung jawab sendiri berjumlah 27 orang anggota. Ketua dan Wakil Ketua tetap Ir. Soekarno dan Drs. Muhammad Hatta. (Joeniarto 2001: 27). Dalam sidang inilah berhasil ditetapkan dan disahkan Rancangan Undangundang Dasar tersebut di atas menjadi Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan beberapa perubahan dan tambahan.
Semua pembicaraan-pembicaraan, naskah-naskah dan putusan-putusan yang mengenai Undang-Undang Dasar dan Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia dan Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, merupakan bahan yang sangat berharga dalam penafsiran serta penyelidikan Undang-Undang Dasar 1945. Bahkan lebih daripada itu telah dihasilkan sebuah piagam penting yang dikenal dengan “Piagam Jakarta”, tanggal 22 Juni 1945, seperti nanti setelah kita kembali ke Undang-Undang Dasar 1945, oleh Dekrit 5 Juli 1959 sendiri diakui di dalam bagian konsideransnya, bahwa Piagam ini adalah menjawa serta merupakan suatu rangkaian kesatuan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan demikian di atas bahwa perencanaan terjadi sebelum Proklamasi Kemerdekaan, sedangkan Penetapan dan pengesahannya terjadi sehari setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia. a. Undang-undang Dasar 1945 1. Undang-undang Dasar 1945 isinya adalah merupakan usaha dan tambahan Rancangan Undang-Undang Dasar hasil karya Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan Apabila anda ingin mengetahui tentang Perubahan dan tambahan Prof. Mr. H. Muhammad Yamin di dalam bukunya antara lain mengemukakan sebagai berikut: Dalam mengesahkan Rancangan UUD Republik Indonesia, rapat Panitia mengambil rancangan UUD sebagai pola konstitusi yang dirumuskan oleh Panitia Perancang dalam rapatnya pada tanggal 16 Juli 1945 dengan menetapkan beberapa peerubahan dan tambahan yang dianggap perlu oleh rapat Panitia pada tanggal 18 Agustus 1945, yaitu: 1. Mukadimah atau kata Pembukaan UUD ditetaokan seperti berbunyi sekarang ini pada permulaan Konstitusi 1945. Rancanhgan Pernyataan Indonesia serta kata Pembukaan yang lama menurut rancangan tanggal 16 Juli 1945 di hapuskan. 2. Diadakan tambahan dan perubahan dalam beberapa pasal pasal 3. Menambahkan kepada Rancangan Undang-Undang Dasar bertanggal 16 Juli 1945 dan tambahan itu disahkan: a. Bab XVI pasal 37 tentang perubahan Undang-Undang Dasar. b. Aturan Perakihan pasal 1-IV c. Aturan Tambahan ayat 1 dan 2.
Setelah mengadakan perubahan dan tambahan di atas maka UndangUndang Dasar Republik Indonesia disahkan seluruhnya dengan surat bulat dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada pukul 1.45 tanggal 18 bulan Agustus yaitu dalam bulan puasa Ramadhan tahun 1945. b. Undang Undang Dasar terdiri dari tiga bagian Undang-undang Dasar 1945 terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Pembukaan, Bagian Batang Tubuh Undang Undang Dasar dan Bagian Penutup. 1. Bagian Pembuka 2. Bagian Batang Tubuh Undang-undang Dasar 3. Bagian Penutup Bagian Penutup ini terdiri dari Aturan Peralihan dan Aturan Tambahan. a. Aturan Peralihan terdiri dari empat pasal yaitu pasal I s.d. IV. b. Aturan Tambahan terdiri dari dua ayat D.
Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara
a. Generasi Soekarno-Hatta telah mampu menunjukan kekuasaannya dan kedalama wawasannya, dan dengan ketajaman intelektualnya telah berhasil merumuskan gagasan gagasan vital sebagaimana dicantumkan didalam pembukaan UUD 1945, dimana Pancasila sebagai dasar Negara ditegaskan dalan satu kesatuan integral dan integratif (Koento Wibisono, 2001:2). Oleh Karena itu Profesor Notonegoro menyatakan bahwa Pembukaan UndangUndang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah konmporer setelah American Declaration of Independence 1776. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 nyaris sempurna, dengan nilai-nilai luhur yang bersifat universal, oleh karenanya Pancasila merupakan dasa yang kekal dan abadi bagi kehidupan bangsa Indonesia (Notonagoro, tt). Semenjak ditetapkannya Dasar Negara (oleh PPKI 18 Agustus 1945), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang naiknya sejarah bangsa Indonesia. Koento Wibisono (2001) memberikan tahapan perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara dalam tiga tahap yaitu: (1) tahap 1945-1968 sebagai tahap politis, (2) tahap 1969-2020 sebagai tahap repositioning Pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila Dasar Negara yaitu: (1) 1945-1949 masa Undang Undang Dasar 1945 yang
pertama; 1949-1950 masa Konstitusi RIS; (3) 1950-1959 masa UUDS 1945; (4) 1959-1965 masa Orde Lama; (5) 1966-1998 masa Orde baru; dan (6) 1998sekarang masa Reformasi (Soegito A.T., 2001). Hal ini patut dipahami, karena adanya perbedaan pedekatan, yaitu segi politik dan segi hukum. 1. 1945-1968 merupakam tahap politis, dimana orientasi pengembangan Pancasila diarahkan kepada nation and character building. Disisi lain pada masa ini muncul gerakan pengkajian ilmiah terhadap Pancasila sebagai Dasar Negara, misalnya oleh Notonegoro dan Driyarkara. Bahkan Notonegoro menyatakan bahwa Pembukaan UUD 1945 merupakan Staatfundamental Norm yang tidak dpat diubah secara hukum oleh siapapun. 2. 1969-1994 aebagai tahap oembangunan ekonomi yaitu upaya mengisi kemerdekaan melalui program-program ekonomi. Pada tahap ini pembangunan ekonomi menunjukan keberhasilan secara spektakuler. Walaupun bersamaan dengan muncul gejala ketiidak merataan pembagian hasil pembangunan yang juga memunculkan kesenjangan sosial, KKN, dan kroniisme. Oleh karena itu, Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya dihantui oleh subersifatnya komunisme melainkan juga harus berhadaan dengan gelombng aneksasinya kapitalisme, disamping menghadapi tantangan baru yaitu KKN dan Kroniisme. 3. 1995-2020 merupakan tahap repositioning Pancasila. Reformasi telah merombak semua segi kehidupan secara mendasar, maka semakin terasa urgensiny untuk mnjadikan Pancasila sebagai Dasar Negara dakam kerangka mempertahankan jati diri bangsa dan prsatuan dan kesatuan nasional, lebih-lebih kehidupan perpolitikan nasional yang tidak menentu di era reformasi ini. Berdasarkn hal tersebut di atas Koento Wibisono (2001) menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi Pancasila sebagai dasar Negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhan dengn Pembukaan 1945. (Pendidikan pancasila 2016: 80) Kemudian hal itu dieksploitasi pada dimensi dimensi yang melekat padanya, yaitu: 1. Realitasnya bahwa nilai nilai yang terkandung di dalamnya dikonkritisasikan sebagai muatan cerminan kondsi obyektif yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat, suatu rangkaian nilainilai yang bersifat “sein im sollen dan sollen im sein. (A.T. Sugito) 2. Idealitasnya
Bahwa idealisme yang terkandung didalamnya bukanlah sekedar utopi tanpa makna, melainkandiobjektifasikan sebagai kata kerja untuk membangkitkan gairah dan ptimisme para warga masyarakat guna melihat hari depan secara prospektif, menuju hari esok yang lebih baik. 3. Fleksibilitasnya Tanpa kehilangan hakikatnya Pancasila menjadi tetap actual, relevan serta fungsional sebagai tiang-tiang penyangga bagi kehidupan bangsa dan Negara dengan jiwa dan semangat “Bhineka Tunggal Ika”. Reposisi Pancasila sebagai Dasar Negara harus diarahkan pada pembinaan dan pengembangan moral, sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi krisis dan disintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum (penegakan spremasi hukum). (A.T. Soegito 2010: 67). b. Sejarah Pemikiran Tentang Pancasila Perbedaan pendekatan dari segi hukum dan segi politik, ini adalah perkembangan Pancasila dari masa berlakunya UUD 1945 yang pertama, Konstitusi RIS, UUDS 1950, Dekrit Presiden Soekarno Tanggal 5 Juli 1959, sebagai berikut: 1. Perkembangan tentang Pancasila dalam masa berlakunya UUD 1945 yang pertama a. Pancasila menjadi Dasar Negara 1. Pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia dinyatakan merdeka dengan adanya Proklamasi Kemerdekaan. Pada tanggal 18 Agustus 1945 Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mengesahkan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945. Ditinjau dari sejarah pemikiran mengenai Pancasila, ada terjadi perubahan yang sifatnya fundamental. Usul-usul yang mencerminkan pemikiran Ideologi Islam, baik di dalam Pembukaan maupun di dalam Batang Tubuh Undang Undang Dasar dihapuskan. Hatta, yang berada dalam sidang tersebut mengadakan perubahan perubahan itu menjelaskan bahwa hal itu dilakukan karena adanya informasi dari seorang opsir Kaigun yang mengatakan bahwa apabila hal tersebut tidak diubah, maka golongan Kristen di bagian lain dari Indonesia tidak menerimanya. Hatta juga mengatakan bahwa perubahan
itu maha penting, sebab dengan demikian maka persatuan bangsa terjadi.( A.M.W Pranarka: 284-285) b. Status Pancasila Dengan disahkannya Pembukaan Undang Undang Dasar 1945, maka Pancasila, dalam arti lima dasar Negara. Termuat di Alinea keempat Pembukaan Undang Undang Dasar 1945. (Pranarka. A.M.W. : BAB III HAL 284-285) 2. Perkembangan Pemikiran Tentang Pancasila Selama Masa Berlakunya UUDS 1950 a. Negara Kesatuan Republik Indonesia Terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia dirasakan sebagai kemenangan Ideologi Kebangsaan. Perististiwa itu menjadi pembakuan interprestasi bahwa Pancasila sebagai Ideologi Kebangsaan, tidak kompatibel dengan federalisme. Sila kebangsaan diartikan secara kategoris sebagai persatuan Indonesia. b. Status Pancasila Pemikiran tentang lima dasar Negara ada terdapat di dalam Mukadimah UUDS 1950. Pendapa bahwa lima dasar Negara itu adalah Pancasila dalam periode ini sujah menjadi semakin berkembang. Adanya Konstinuitas antara Negara Proklamasi 17 Agustus 1945, Republik Indonesia Serikat dan Negara Kesatuan Republik Indonesia ini disebutkan pula di dalam Konsiderans Undang-Undang No. 7 Tahun 1950 yang memuat Undang-Undang Dasar Sementara 1950 tersebut. 2. Status Pancasila sebagai dasar Negara dan ideology nasional mengalami perkembangan selama periode ini. Hal ini tampak antara lain dengan diterimanya lambing Garuda Pancasila sebagai lambing Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai Ideologi nasional tersebut tampak pula dari rumus “Sumpah Prajurit “ yang dikenal dengan nama Saptamarga. Di samping itu berbagai Partai Politik, yang mendasarkan aspirasinya pada Ideologi Kebangsaan, secara jelas meyebutkan Pancasila sebagai dasarnya. (A.M.W Pranarka : 292-293) 3. Perkembangan Pada Pemikiran Tentang Pancasila Selama Periode Berlakunya Konstitusi RIS a. Dasar Negara di dalam Mukadimah Konstusi Republik Indonesia Serikat
Walaupun dalam rumusan yang berbeda, Pembukaan Konstitusi RIS yang merupakan piagam persetujuan untuk mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat, berikut pernyataannya: “Maka demi ini kami menyusun kemerdekaan kami itu dalam suatu Piagam Negara jang berbentuk republik-federasi, berdasarkan pengakuan ke-Tuhanan Jang Maha Esa, peri-kemansiaan, Kebangsaan, Kerakjatan dan Keadilan sosial”. (A.M.W Pranarka : 298) b. Satatus Pancasila Status Pancasila sebagai Ideologi Kebangsaan, dasar Negara dan sumber hukum tetap bertahan di dalam periode ini. Pancasila sebagai konsep tetap menjadi dasar negra dan tercantum di dalam konstitusi. Dasar Negara itu tetap mencerminkan Ideologi Kebangsaan. Nama Pancasila tidak terdapat di dalam Pembukaan maupun di dalam bagian lain dari Konstitusi tersebut.
4. Perkembangan Pemikiran Tetang Pancasila Sejak Dekrit Presiden Soekarno Tanggal 5 Juli 1959 Periode ini dibagi menjadi dua: pertama, periode Demokrasi Terpimpin; Kedua, periode Orde Baru. a. Periode Dekrit Presiden Soekarno Tanggal 5 Juli 1959. Menghadapi krisis dan kemacetan yang terjadi di dalam Majelis Konstituante, dengan mendapat dukungan dari sebagian partai partai politik, kaum intelektual dan Angkatam Darat, pada tanggal 5 Juli 1959 Presiden soekarno mengeluarkan dekrit, yang isinya adalah: - Membubarkan Konstituante - Menyatakan berlakunya lagi Undang-Undang Dasar 1945, terhitung mulai dari tanggal penetapan dekrit itu - Tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Sementara 1950 - Pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara akan diselenggarakan dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Dengan Dekrit tersebut maka berlakulah kembali Undnag Undang Dasar 1945. 5. Indonesia Reformasi
Selama 17 bulan menjabat sebagi Presiden ke-tiga Indonesia (1998-9), Habibie memperkenalkan reformasi yang menjanjikan suatu masyarakat lebih demokratis, adil, dan terbuka. Tetapi, kebobrokan ekonomi yang terus mendera, kekerasan sosial, krisis politik yang tiada henti, serta keraguan yang meluas menyangkut kejujuran dan letiti,asi pemerintah merongrong harapan reformasi tersebut. Sejka Oktober 1999, Habibie digantikan oleh Abdurrahman Wahid sebagai Presiden keempat Indonesia. Sebagai pemipin, dia menunjukan kecerdasan yang memukau, kehangatan, keterbukaan, komitmen pada pluralisme, dan penetapan terhadap dogmatisme. Namun hal hal positif ini dibarengi oleh kecenderungannya untuk bertindak seenaknya, keanggotaannya untuk mempertahankan kekuasaan apapun bayarannya, dan keterbatasannya yang disebabkan oleh kebutaan dan kondisi kesehatannya secara umum buruk, selain kurangnya pengalaman dalam urusan pemerintahan dan kesulitan untuk menemukan orang jujur sekaligus kompeten untuk bekerja dalam pemerintahannya. Setelah diberhentikan sebagai Presiden oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Abdurrahman Wahid digantika oleh Megawati sukarnoputri sebagai Presiden RI yang kelima, lagi lagi sebagai seorang pemimpin intermin. Tetapi, dalam kaitannya dengan kepemimpinan, Presiden baru ini tidak mampu berbuat banyak. Berbagai persoalan besar bangsa tetap tak terpecahkan. Ketika Habibie melanjutkan masa kepresidennya dari mentornya Soeharto, pada 21 Mei 1998, ada lima iso pokok: 1. Masa depan Reformasi, 2. Masa depan ABRI, 3. Masa depan wilayah-wilayah konflik yang berusaha memisahkan diri dari Negara Republik Indonesia, 4. Masa depan Soeharto, keluarganya, harta kekayaannya serta kroni-kroni mereka, dan 5. Masa depan perekonomian dan kesejahteraan rakyat. Tujuh belas bulan kemudian, isu pertama mengalami perkembangan yang signifikan, isu kesua ditandai dengan pengurangan atau pembatasan peran militer dalam urusan urusan politik, isu ketiga terselesaikannya dalam kasus Timor Timur tetapi tidak dalam kasus lain, isu keempat tak terpecahkan, dan isu kelima pun berkanjang seperti sebelumnya. Habibie mengawali masa kepresidenannya dengansebuah reputasi yang mebuatnya tidak percaya oleh kalangan aktivitas mahasiswa, militer, faksi-faksi politik besar, pemerintah asing, para investor luar negeri dan berbagai badan internasional.
Pertengahan 1998, kondisi ekonomi Indonesia sangat memprihatinkan. Diperkirakan bahwa sekitar 113 juta rakyat Indonesia hidup dibawah ambang kemiskinan. Beberapa perkiraan menyebutkan bahwa 40 juta rakyat Indonesia terancam menderita kelapan. Pada akhir Juni 1998, anggaran dana Negara harus direvisi untuk kali ketiga karena asumsinya kembali meleset. Ditengah tengah krisis ekonomi ini, berbagai teori konspirasi pun mengemuka. Penyelesaian kasus soeharto berjalan lambat. Sikap pemerintah yang setengah hati dalam menyelesaikan kasus Soeharto, kelambanan dalam penyelidikan kasus penghilangan aktivitas politik dan penembakan Trisakti serta kerusuhan Mei 1998, dan kegagalan Habibie untuk secara cepat memperbaiki kondisi perekonomian adalah sebuah pengharapan yang tidak realistic dalam kasus ini. Habibie tidak mendapat banyak dukungan atas kasus Timor timur. Namun demikian, ABRI tampaknya meiliki pemikirsn berbeda. Meskipun bukti bukti yang ada belum ada masih belum padu, dapat ditarik kesimpulan bahwa petinggi ABRI telah memutuskan memisahkan diri. Mereka menegakkan sebuah aksi bumi hangus di Timor Timur. Hal ini mungkin dimaksudkan untuk membalas dendam dan sebagian lagi sebagai peringatan kepada wilayah wilyah lain di Indonesia yang menginginkan otonom yang lebih besar. Krisis dikawasan kawasan terluar negeri terus mengancam persatuan nasional dan dalam kasus Timor Timur bahkan berakhir dengan pemisahan dari wilayah tersebut. (M.C Ricklefs 2008: 694).
DAFTAR PUSTAKA
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9.
Suharmo,dkk. 2016. Pendidikan pancasila. UNNES Press. Semarang Ricklefs , m.c ,dkk. 2008. Sejarah Refolusi Modern. Serambi Romadi. 2014. Buku Ajar Sejarah Revolusi (1945-1949). Semarang Soegito. A.T ,dkk. 2010 Pendidikan Pancasila. UNNES Press Cindy Adams. 2014, Bung Karno Penyambung Lidah Rakyat Indonesia. Media Pressindo S.H.Joeniarto. 2001. Sejarah Ketatanegaraan Republik Indonesia. Bumi Angkasa Pranarka. A.M.W. Salikun,dkk. 2013. Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan. Pusat Perkurikulum dan Perbukuan, Balitbang, Kemdikbud. Sekertariat Negara,1995
