TUGAS RESUME TENTANG PROSES PERUMUSAN PENGESAHAN PANCASILA, DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA
Dosen Pengaampu : Iwan Hardi Saputro,S.Pd,M.Si
Disusun Oleh : NAMA
: Dyah Ayu Sagita Putri
NIM
: 3601416004
Fakultas
: Ilmu Sosial
Matkul
: Pendidikan Pancasila
Rombel
: 39
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG 2017
Pancasila sebagai dasar dan sumber hukum negara republik Indonesia Pancasila, dalam pengertian ini sering disebut sebagai dasar falsafat negara, philosofische grondslag negara, ideologi, negara, staatsidee. Dalam hal ini, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara. Dengan kata lain, Pancasila digunakan sebagai dasar untuk mengatur untuk penyelenggaraan negara. Pengertian pancasila sebagai dasar negara sebagaimana Dimaksudkan di sini adalah sesuai dengan bunyi pembukaanUUD 1945 yang dengan jelas menyatakan ..‟‟ maka disusunlah kemerdekaan Kebangsaan indonesia itu terbentuk dalam suatu susunan Negara Indonesiaq yang bertkedaulatan Rakyat dengan berdasarkan kepada...”‟ Mengenai Pancasila sebagaia dasar negara ini , Prof.Drs. Notonagoro, S.H mengatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundemental ,asas kerohanian pancasila mempunyai kedudukan istemewa dalam hidup kenegaraan dan
hukum bangsa
indonesia. Di bagian lain beliau mengatakan bahwa pancasila adalah hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap kuat dan tak berubah bagi negara yang di bentuk. Dengan perkataan lain berdasarkan hukum pokok kaidah itu tidak dapat berubah. Berbicara tentang fungsi pancasila yangb perlu mendapatkan perhatian kita ialah apa yang merupakan fungsi pokok pancasila itu. Penentuan mengenai apa yang menjadi fungsi pokok ini sangat penting karena sebagaimana telah diuraikan dimuka ada berbagai penyebutan tentangb pancasila yang sekaligus mengandung pengertian pokoknya. Kaburnya pengertian pokok membawa akibat kaburnya fungsi pokok. Dan akibat selanjutnya pancasila tidak dapat mecapai tujuan untuk apa sebenarnhya pancasila itu dirumuskan. Fungsi pokok pancasila adlah sebagai dasr negara sesuai dengan pembukaan UUD 1945 dan pada hakikatnya adalah sebagai sumber dari segala sumber hukum dikenal juga dengan sebutan pancasila sebagai
sumber
tertib
hukum.
Pancasila
dalam
pengertiannya
dalam
ketentuanMPRS No. XX/MPRS?1966 ( jo. Ketetapan MPRS No. V /MPR/ 1973 dan republik Indonesia adalah pandangan hidup kesadaran dan citacita tersebut meliputi suasana kejiwaan serta watak bangsa indonesia. Selanjutnya dikatakan bahwa cita-cita tersebut meliputi cita-cita mengenai kemerdekaan
individu
kemerdekaan
bangsa
kemerdekaan
perikemanusiaan keadilan, sosial perdamaian nasional dan mundial ,citacita politik mengenai sifat bentuk dan tujuan negara. Pancasila
sebagai
satu-satunya
asas
dalam
kehidupan
bermasyarakat , berbangsa dan bernegara berlaku baik bagi kekuatan sosial politik (UU Nomor 3/ 1985 tentang Partai politik dan golongan karya maupun bagi kehidupan organisasi kemasyarakatan ( UU Nomor 8/ 1985 tentang Keormasan). Tidak lain tujuan adalah untuk mengakhiri pertentangan ideologi dan memanunggalkan semua lapisan.
Sejarah perumusan Pancasila Telah dijelaskan bahwa pancasila sebenarnya telah ada semenjak adanya bangsa indonesia . tetapi yang dimaksudkan ada di sini bukanlah rumusanya , melainkan serpihan-serpihan nilai luhur yang belum dikristalkan menjadi 5 asas atau dasar negara. Pancasila ditetapkan menjadi dasar negara republik indonesia melalui proses yang cukup panjang. Proses itu dapat kita ikuti di bawah ini Sebagai tindak lanjut janjinya, pada tanggal 1 Maret 1945 jepang mengumumkan akan dibentuk Badan penyelidik Usaha-usaha persiapan kemerdekaan indonesia (BPUPKI) atau dalam bahasa Jepang disebut Dokuritsu Junbi Chosakai ( selanjutnya disebut badan penyelidik ). Badan ini kemudian terbentuk pada tanggal 29 April 1945 , tetapi baru dilantik pada tanggal 28 mei 1945 dan baru mulai bekerja pada tanggal 29 Mei 1945. Oleh karena itu peristiwa ini kita jadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa indonesia dalam mencapai cita-citanya.
1) Mr. Muhammad Yamin (29 Mei 1945 ) Pada tanggal 29 mei 1945 itu Badan Penyelidik mengadakan sidang yang pertama peristiwa ini kita jadikan sebagai tonggak sejarah karena pada saat itulah Mr. Muhammad Yamin mendapatkan kesempatan pertama untuk mengemukaan pidatonya di hadapan sidang lengkap Badan penyelidik. Pidato tersebut berisikan lima asas untuk negara indonesia merdeka yang diidam-idamkan itu , yakni : a. Perikebangsaan b. Perikemanusian c. Periketuhanan d. Perikerakyataan e. Kesejahteraan rakyat Setelah berpidato beliau menyampaikan usul tertulis mengenai rancangan undang-undang dasar republik Indonesia . di dalam pembukaan rancanagan itu tercantum rumusan lima asas dasar negara yang berbunyi: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kebangsaan persatuan Indonesia 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab 4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijakan
dalam
perumusawaratan perwakilan 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat indonesia.
Diantara lima asas negara yang dikemukakan oleh Mr. Muh. Yamin secara lisan dan yang dikemukakan secara tertulis terdapat perbedaan baik dari perumusan kata-kata maupun sistematiknya. Kenyataan mengenai isi pidato serta usul tertulis rancangan undangundang dasar yang dikemukakan oleh Mr. Muh . Yamin itu dapat meyakinkan kita bahwa Pancasila tidak lahir pada tanggal 1 Juni 1945 karena pada tanggal 29 Mei itu Mr. Muh Yamin telah mengucapkan pidato serta menyampaikan usul rancangan undang-undang dasar negara republik Indonesia yang berisi lima asas dasar negara bahkan lebih dari
itu perumusan dan sisitematika yang dikemukakan oleh Mr. Muh Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Tiga sila yakni sila pertama , keempat dan kelima sama dengan Pancasila sekarang baik perumusan maupun tempatnya. Perbedaanya ada pada sila kedua dan ketiga yang di dalam sistematika usulan Mr. Muh Yamin berurut terbalik dengan sitematika yang ada pada pancasila sekarang. Selain itu prumusan kedua itu punya sedikit perbedaan yaitu digunakannya kata “ kebangsaan “ pada sila kebangsaaan “ Kebangsaan persatuan Indonesia dan digunakannya pada rasa pada sila “ rasa kemanusian yang adil dan beradap .
2. Ir Soekarno ( 1 Juni 1945 ) Pada tanggal 1 Juni 1945
Ir. Soekarno mengucapkan pidatonya
sidang hari ketiga Badan Penyelidik. Dalam pidato itu diusulkan juga lima hal untuk menjadi dasar negara merdeka yang perumusannya secara sistematiknya tampak sebagai berikut : 1. Kebangsaan Indonesia 2. Internasionalisme atau perikemanusiaan 3. Mufakat atau Demokrasi 4. Kesejahteraan Sosial 5. Ketuhanan yang berkebudayaan
Kelima dasar
negara itu diusulkan pula oleh beliau agar diberi nama
Pancasila dikatakanya bahwa nama ini berasal dari kawan beliau seorang ahli bahasa tetapi tidak dikatakanya siapa namanya. Usulnya mengenai Pancasila ini kemudian diterima oleh sidang.
3. Piagam Jakarta ( 22 Juni 1945 ) Pada tanggal 22 Juni 1945 sembilan tokoh nasional yang juga tokoh Dokuritsu Junbi Choosakai mengadakan
pertemuan untuk membahas
pidato serta usul-usul mengenal dasar negara yang telah dikemukakan dalam
sidang-sidang
Badan
Penyelidik.
Setelah
mengadakan
pembahasan kesembilan tokoh tersebut menyusun sebuah piagam yang kemudian dikenal dengan nama Piagam Jakarta yang di dalamnya terdapat perumusan dan sistematika Pancasila berikut : 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat islam bagi pemeluk-pemeluknya . 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab . 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijakan
dalam
permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
4. Penerimaan Piagam Jakarta oleh Badan Penyelidik
(14 Juli
1945 ) Piagam Jakarta
yang di dalamnya terdapat perumusan dan
sistematika Pancasila sebagaimana diuraikan di atas kemudian diterima oleh Badan Penyelidik dakam sidang keduanya pada tanggal 14- 16 Juli 1945. Sampai disini kita dapat ketahui bahwa bagaimana kronologi sejarah perumusandan sistematika lima dasar negara berturut-turut mulai tanggal 29 Mei 1945 , 1 Juni 1945 22 Juni 1945 dan 14 Juli 1945 . apa yang telah terjadi pada tanggal-tanggal tersebut belumlah keputusan yang final karena perumusan dan sistematika .
5. Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( 9 Agustus 1945 ) Pada
tanggal
9
Agustus1945
terbentuknya
panitia
persiapan
kemerdekaan ( Dokuritsu Junbi Linkai ) yang juga sering disebut Persiapan Kemerdekaan Indonesia ( PPKI ) . Ir. Soekarno diangkat sebagai ketua dan Drs. Moh Hatta sebagai wakil ketuanya, fungsi panitia ini dianggap penting sekali apalagi setelah disempurnakan sesuai proklamasi. Badan yang mula-mula bersifat badan buatan Jepang dan
setelah Proklamasi kemerdekaan negara Republik Indonesia kemudian mempunyai sifat badan nasional Indonesia Badan ini mula-mula bertugas memeriksa hasil-hasil Badan Penyelidik. Akan tetapi menurut sejarah kemudian badan mempunyai kedudukan dan fungsi yang penting sekali yaitu : a. Mewakili seluruh bangsa Indonesia b. Sebagai pembentuk negara ( yang menyusun pemerintahan negara republik Indonesia setelah proklamasi kenerdekaan tanggal ( 17 Agustus 1945 ). c. Menurut teori hukum badan seperti mempunyai wewenang untuk meletakan dasar negara ( pokok kaidah negara yang fundamental )
6. Proklamasi Kemerdekaan ( 17 Agustus 1945 ) Pada tanggal 14 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah kepada sekutu. Pada saat itu terjadilah kekosongan kekuasaan di Indonesia. Inggris yang oleh sekutu diserahi tugas untuk memelihara keamanan di Asia Tenggara, termasuk Indonesia pada saat itu belum datang. Sementara itu, sambil menunggu kedatangan Inggris tugas penjagaan keamanan di Indonesia diserahkan oleh sekutu kepada Jepang yang telah kalah perang itu. Situasi kekosongan kekuasaan itu tidak disia-siakan oleh bangsa Indonesia
Pemimpin-pemimpin bangsa terutama para pemudanya
,
segera menanggapi situasi ini dengan mempersiapkan proklamsi kemerdekaan Indonesia . penyelenggaraan proklamasi kemerdekan ini disiapkan oleh badan yang disebut Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia. Dari kenyataan sejarah itu dapat diketahui bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia bukanlah hadiah dari Jepang, melainkan suatu perjuangan dan hasil perjuangan bangsa indonesia sendiri. Proklamasi Kemerdekaan merupakan titik kulminasi perjuangan bangsa Indonesia
dalam membebaskan dirinya untuk mencapai kemerdekaan negara dan bangsa yang telah berabad-abad dicengkram oleh penjajah . 7. Pengesahan Pembukaan dan Batang Tubuh UUD 1945 Proklamasi
kemerdekaan
melahirkan negara Republik
tanggal
17
Agustus
1945
itu
telah
Indonesia. Untuk melengkapi alat-alat
negara. UUD 1945 yang telah disahkan oleh PPKI itu terdiri dari dua bagian yakni bagian Pembagian dan bagian Batang Tubuh UUD Batang Tubuh ini berisi 16 bab yang terdiri dari 37 pasal 1aturan Peralihan yang terdiri dari 4 pasal 1 Aturan Tambahan yang terdiri dari 2 ayat . dalam Pembukaan yang terdiri dari 4 alinea itu pada alinea keempat tercantum rumusan Pancasila yang berbunyi. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Kemanusiaan yang Adil dan Beradab 3. Persatuan Indonesia 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Rumusan dasar negara Pancasila yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945 inilah yang sah dan benar , karena di samping mempunyai kedudukan konstitusional , juga disahkan oleh suatu badan yang mewakili seluruh bangsa Indonesia ( Panitia Persiapan Kemerdekaan yang berarti disepakati oleh seluruh bangsa Indonesia . a. Dalam konstitusi RIS yang berlaku mulai tanggal 29 Desember 1949 sampai denganm 17 Agustus 1950 rumusan dasar negara Pancasila berbunyi berikut : 1. Ketuhanan Yang Maha Esa 2. Perikemanusiaan 3. Kebangsaan 4. Kerakyataan 5. Keadilan sosial
Dalam Undang-undang Dasar Sementara Republik Indonesia yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950 sampai tanggal 5 Juli 1959, berdasarkan Dekrit Presiden Undang-undang Dsar berlaku kembali rumusan dasar negara Pancasila sama dengan tercantum dalam Konstitusi RIS. ( C.S.T. Kansil, 1994, 31- 37 ) Perumusan Dan Pemantapan Pancasila Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara merupakan hasil kesepakatan bersama yang kemudian disebut sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia, sebagai konsesus .nasional yang di dalamnya terkandung semangat kekeluargaan dan kebersamaan sebagai inti ajaran Pancasila. Dalam memahami semangat kekeluargaan dan kebersamaan untuk mencapai kesepakatan. Secara historis rumusan-rumusan Pancasila itu dapat diuraikan dalam tiga kelompok : 1. Rumusan pancasila dalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha – usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia yang merupakan tahap pengusulan sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia. 2. Rumusan Pancasila yang ditetapkan oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia sebagai Dasar Filsafat Negara Indonesia yang sangat erat hubungannya dengan Proklamasi Kemerdekaan . 3. Beberapa rumusan pancasila dalam perubahan ketatanegaraan Indonesia selama belum berlaku kembali rumusan Pancasila yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945. Dalam tinjauan historis Pancasila ini perlu dibicarakan juga hai-hal yang menyertainya yang erat, sekalai dengan rumusan-rumusan Pancasila yang pernah ada, baik rumusan Pancasila pada masa penetapan, maupun pada masa perubahan setelah Pembukaan UUD 1945 berlaku kembali perlu dibicarakan penegasan kembali rumusan pancasila seterusnya.
sebagai
masa
pemantapan
yang
digunakan
untuk
Setelah uraian tiga kelompok di atas, kemudian ditambahkan satu masa lagi yaitu : 4. Masa keseragamaan Pancasila atau juga dinyatakan masa kesatuan rumusan Pancasila yaitu sejak dikeluarkannya Inpres No. 12 tanggal 13 April 1968. Masa Pengusulan Pancasila Dalam sidang Teikuku Gikoi ( Parlementer Jepang ) pada tanggal 7 september 1944, perdana Jepang Jendral Kuniaki kaiso atsa nama pemerintaha
Jepang mengeluarkan janji kemerdekaan Indonesia yang
akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. Badan Penyelidik Usaha-usaha Pesiapan Kemerdekaan Indonesia ini dilantik pada tanggal 28 Mei 1945 oleh Gunseinkan . Ketua
: Dr. KRT. Radjiman Wedyodingrat
Wakil Ketua
: Itibangase yosio
Wakil Ketua
: R. Panji Soeroso
Anggota
: Sejumlah 60 orang tidak termasuk Ketua dan wakil
Dengan terbentuknya badan Penyelidikan ini bangsa Indonesia dapat secara legal mempersiapkan kemerdekaannya untuk merumuskan syarat-syarat apa yang harus dipenuhi sebagai negara merdeka. Oleh karena itu, peristiwa ini dijadikan suatu tonggak sejarah perjuangan bangsa Indonesia dalam mencapai cita-citanya yang dipimpin oleh Dr. Radjiman Wedyodiningrat. Masa Sidang Pertama BPUPKI Dalam masa sidang pertama yaitu tanggal 29 mei 1945 sampai dengan tangga 1Juni 1945 yang mengajukan usul berhubungan dengan dasar negara adalah usul Muh. Yamin dan Bung Karno dan Soepomo tentang aliran atau paham kenegaraan bukan dasar negara. 1 Usul Muhammad Yamin 29 Mei 1945 2 Usul Soepomo 31 Mei 1945 3 Usul Soekarno 1 Juni 1945
Rapat Panitia Sembilan Setelah selesai masa sidang pertama dengan usulan dasar negara baik dari Muhammad Yamin maupun Bung Karno dan paham negara intergralistik dari Soepomo maka untuk menampung perumusan– perumusan yang bersifat perorangan dibentuklah Panitia kecil. Yang terdiri dari sembilan orang. Pada tanggal 22 Juni 1945 Panitia Sembilan berhasil merumuskan Rancangan Mukaddimah Hukum Dasar yang kemudian dinamkan Jakarta Charter atau Piagam Jakarta karena bertepatan dengan hari jadi kota Jakrta di dalam rancangan Mukaddimah itu termuat pula rumusan Pancasila yang tata urutanya tersususn secara sistematik pada alinea keempat bagian akhir. ( Noor Ms Bakry. 2010 , 26-33 )
Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 (Pancasila ) dan UUD 1945. Proses perumusan dan pengesahan pancasila Dasar Negara tidak dapat dipisahkan dengan proses perumusan dan pengesahan pembukaan UUD 1945,sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945dan Pancasila
merupakan satu kesatuan yang
fundamental. Oleh karena itu kedua-duanya mempunyai hubungan asasi. Untuk studi yang terperinci, di bawah ini akan dibahas terlebih dahulu proses perumusan dan pnegesahan Pembukaan UUD1945 dan Pancasila
Dasar
Negara.
Sejarah
perumusan
dan
pengesahan
Pembukaan UID 1945 dan Pancasila Dasar Negara secara kronologis sebagai berikut : (Sekretariat Negara RI, 1995:3-503). 1. Tanggal 7 September 1994 Proses perumusan pembukaan UUD 1945 dimualai sejak Jepang Masih menguasai tanah air Indonesia yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekkan yang
selanjutnya
disebut
Badan
Penyelidik.Pembukaan
Badan
Penyelidik ini dilatar belakangi oleh : a. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita kekalahan dan mendapatakan tekanan terus –menerus dari serangan –serangan puhak sekutu. Keadaaan ini sangatlah menggembirakan para pemimipin bngsa Indonesia yang telah bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa Indonesia kepada Pemerintahan Balatentara Jepang aagar segera memerdekakan Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan, langkah dan usaha-usaha yang nyata untuk memperisapkan Kemerdekaan Indonesia. Pemerintah Jepang menyadari
bahwa
kedudukanya semakain terdesak, tidak dapat menghindarkan diri dari tuntutan dan desakan tersebut. Walaupun Jepang tetap mengusahakan agar supaya Indonesia yang merdeka itu tetap ada di dalam lingkaran Asia Timur Raya yang dipimpin oleh pemerintah Jepang. Karena peristiwa-peristiwa itu dan untuk menarik simpati dari bangsa Indonesia pada tanggal 7 September 1944 Pemerintah Balatentara Jepang mengeluarkan janji „‟kemerdekaan Indonesia di kemudian hari „‟ yang menurut rencana akan diberikan pada tanggal 24 Agustus 1945. 2. Tanggal 29 April 1945 Sebagai realisasi janji pihak, pada tanggal 29 April 1945 oleh Gunseikan
(
Kepala
Pemerintahan
Balatentara
Jepang
di
jawa)
dibentuknya suatu badan yang dieri nama Dokuritsu Zyunbi Coosakai atai BPUPKi. Badan ini bertugas untuk menyelidiki segala sesuatu mengenai persiapan kemerdekaan Indonesia dan beranggotakan pemuka-pemuka bangsa Indonesiayang berjumlah 60 orang. 3. Tanggal 28 Mei 1945 BPUPKI dilantik oleh Gunseikan dengan susunan sebagai berikut : Ketua
: Dr. Radjiman Widjodiningrat
Ketua Muda : Raden Panji Soeroso Ketua Muda : ichibangase (anggota luar biasa orang jepang ) Anggota
: 60 orang tidak termasuk Ketua dan ketua Muda.
4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945 BPUPK mengadakan dua masa sidang yaitu : a. Masa Sidang I : tanggal 29 Mei s.d 16 Juli 1945 b. Masa Sidang II : tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 Dalam sidang I BPUPK membicarakan atau mempersiapkan “ Rancangan Dasar negara Indonesia Merdeka „‟. Pada kesempatan ini telah tampil tokoh-tokoh bangsa Indonesia untuk mengajukan konsep dasar negara seperti : a. Tanggal 29 Mei 1945, Prof. Mr. Moh Yamin mengajukan usul yang disiapkan secara tertulis berjudul : „‟ Asas Dasar Negara Kebangsaan Republik Indonesia. Lima asas dan dasar itu sebagai berikut : -
Peri Kebangsaan
-
Peri Kemanusiaan
-
Peri Ketuhanan
-
Peri Kerakyatan
-
Kesejahteraan Rakyat
b. Tanggal 31 Mei 1945 : 1. Prof. Dr. Mr. R. Soepomo di gedung Chuoo In berpidato dan menguraikan teori negara secara yuridis,
berdirinya
negara,
bentuk
negara
dan
pemerintahan serta hubungan antara negara dengan agama. 2. Prof. Mr. Moh. Yamin berpidato dan menuraikan tentang
daerah
Negara
Kebangsaan
Indonesia,
ditinjau dari segi yuridis, historis, politis. Sosiologo dan geografis serta secara konstusional meliputi seluruh Nusantara Raya .
3. Pada kesempatan ini, berpidato juga P.F dahlan yang mngurangi
maslah
golongan
bangsa
Indonesia
perananakan Tionghoa, Hindia, Arab, dan Eropa yang telah turun-temurun tinggal di Indonesia. 4. Dib samping itu Drs. Moh. Hatta menguraikan masalah bentuk negara persekutuan, bentuk negara serikat
dan
bentuk
negara
persatuan
.
pada
kesempatan yang sama diurikan juga masalah hubungan antara negara dengan agama serta negara Republik atau Monarchi. 5. Tanggal 1 Juni 1945 a. Ir. Soekarno berpidato dan mengajukan usul tentang Konsepsi Dasar Filsafat Negara IndonesiaMerdeka, yang diberi nama Pancasila dengan urutan sebagai berikut : -
Nasionalisme atau kebangsaan Indonesia
-
Internasionalisme atau Perikemanusian
-
Mufakat atau Demokrasi
-
Kesejahteraan Sosial
-
Keutuhan yang berkebudayaan
b. Tokoh-tokoh bangsa Indonesia yang berpidato pada tanggal 1 Juni 1945 adalah sebagai berikut : 1. Abikoesno Tjokrosoejoso 2. M. Soetarjo Kartohadikoesoemo 3. Ki bagus hadikusumo 4. Liem Koen Hian Pada tanggal 1 Juni 1945 , sidang BPUPK I diakhiri dan dibentuk Panitia Kecil yang terdiri dari delapan orang anggota ( Panitia Delapan ) yaqng diketuai oleh Ir,. Soekarno. Oleh karena itu seluruh
anggota
BPUPK diperintahkan untuk mengajukan usu secara tertulis selambatlambatnya tanggal 20 Juni 1945 harus sudah masuk ke Panitia Delapan . 6. Tanggal 22 Juni 1945
Pada tanggal 22 Juni 1945 bertempat di gedung kantor Besar Jawa Hookoo Kai jam 10.00 diadakan rapat gabungan antara : a. Panitia Delapan b. Sejumlah anggota Tyuuoo Sangi in yang juga merangkap sebagai anggota BPUPK dan c. Sejumlah anggota BPUPK yang tinggal di Jakarta dan tidak menjadi anggota tyuuoo Sangi in. Rapat yang dipimpin oleh ketua panitia delapan membicarakan „‟ usul-usul dari para anggota tentang prosedur yang harus dilalui agara upaya kita lekas mencapai Indonesia Merdeka „‟. Di sini didengar pendirian tiap-tiap anggota rapat mengenai dasar negara. Hasil rapat gabungan ini adalah : a. Supaya selekas-lekasnya Indonesia Merdeka b. Hukum dasar yang akan dirancang supaya diberi semacam preambule c. Menerima usul Ir. Soekarno , agar supaya BPUPK terus bekerja sampai terwujudnya suatu Hukum Dasar. d. Membentuk satu Panitia Kecil Penyelidik
Perumusan Dasar
Negara yang dituangkan dalam Mukadimah .
7.
Tanggal 10 s.d 16 Juli 1945
Pada tanggal 10 s.d 16 Juli 1945 diadakan sidang BPUPK yang kedua dengan acara untuk “ mempersiapkan Rancangan Hukum dasar “ di Jl Pejambon Jakarta. Adapun jalanya persidangan adalah sebagai berikut : a. Pada tanggal 10 Juli 1945 sidang BPUPK II dibuka oleh Ketua dan dilanjukan dengan pengumuman mengenai penambahan anggota baru Badan penyelidik sebanyak 6 orang yaitu : 1. Abdul Fatah Hasan 2. Asikin Natanegara 3. P. Soerjo hamidjojo 4. Mohammd Noor
5. Besar 6. Abdul Kafar b. Tanggal 11 Juli 1945, jam 10.50 setelah sidang mendengarkan pandangan 20 orang anggota maka dibentuklah Panitia Perancang Hukum dasar yang terdiri dari 3 Panitia Kecil. c.
Tanggal 13 juli 1945 dalam sidangnya Panitia Kecil Perancang Hukum Dasar berhasil menghimpun usulan yang penting.
d. Tanggal 14 Juli 1945
pada jam 15.00 – 18.00 sidang
mendengarkan “ laporan hasil kerja Panitia Perancang Hukum dasar yang disampaikan oleh ketuanya dengan menyodorkan Rancangan Indonesia Merdeka dan Pembukaan Hukum Dasar. e. Tanggal 15 dan 16 Juli 1945 pada jam 10.20 sidang dimulai dengan acara pokok membicarakan Rancangan Hukum Dasar , Ir. Soekarno menyampaikan konsep Rancangan
Hukum Dasar
dengan penjelasan dan disampaikan pula Drs. Moh. Hatta tentang hak-hak asasi manusia f. Tanggal 16 Juli 1945 sidang dimulai dengan melanjutkan acara hari sebelumnya. Sidang menyutujui dan menerima Rancangan Hukum Dasar yang diajukan oleh Panitia Perencang Hukum Dasar. 8. Tanggal 9 Agustus 1945 Setelah PPKI dibentuk pada tanggal 9 Agustus 1945, maka dalam tempo yang sangat cepat Jepang telah menyerah kepada Sekutu pada tanggal
14
Agustus
1945.
PPKI
merupakan
Badan
Bentukan
Pemerintahan Balatentara Jepang tetapi bukan alat Pemerintah Jepang sebab : a. PPKI bekerja sesudah Jepang tidak berkuasa lagi. b. PPKI bekerja atas dasar keyakinan, pemikiran dan caranya sendiri untuk mencapai Indonesia Merdeka. c. PPKI
merupakan suatu badan pewujudan/perwakilan rakyat
indonesia.
9.
Tanggal 17 Agustus 1945 Proklamasi Kemerdekaan
Indonesia. 10. Tanggal 18 Agustus 1945 Pada jam 10.30 sidang pleno PPKI dimulai dengan acara pokok untuk membahas naskah Rancangan Hukum Dasar dan pengesahan Undang-undang Dasar atas kemerdekaan yang diucapkan dalam proklamasi sehari sebelumnya.
Pengesahan Pembukaan UUD 1945/ Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang pleno Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia tanggal 18 Agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas Rancangan Hukum Dasar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang Dasar suatu negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Sebelum sidang pleno dimulai atas tanggung jawab ketua PPKI maka badan itu disempurnakan dengan ditambah 6 orang anggota baru untuk
mewakili
golongan-golongan
yang
belum
terwakili
dalam
keanggotaan PPKI yang lama. Sidang pleno PPKI mengambil beberapa keputusan seprti : 1. Mengesahkan UUD Negara Republik Indonesia dengan jalan : a. Menetapkan Piagam Jakarta dengan berbagai perubahan menjadi pembukaan UUD Negara Republik Indonesia. b. Menetapkan Rancangan Hukum Dasar dengan beberapa perubahan menjadi UUD Negara Republik Indonesia yang kemudian dikenal sebagai UUD 1945. 2. Memilih presiden dan wakil presidan Republik Indonesia. 3. Membentuk Komite Nasional Indonesia,yang kemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat. Perkembangan Pancasila sebagai Dasar Negara. Generasi Soekarno-Hatta telah mampu menun jukkan keluasan dan kedalam wawasanya dan dengan ketajaman intelektualnya telah berhasil
merumuskan gagasan – gagasan vital sebagaimana dicantumkan didalam pembukaan UUD 1945 dimasa Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan dalam satu kesatuan integral dan integratif ( Koento Wibisono,2001: 2). Oleh karena itu Profesor Natanegoro menyatakan bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 merupakan sebuah dokumen kemanusiaan yang terbesar dalam sejarah konteporer setelah American Declaration of Independece 1776. Semenjak ditetapkan sebagai Dasar Negara ( oleh PPKI 18 Agustus 1945 ), Pancasila telah mengalami perkembangan sesuai dengan pasang tahapan perkembangan pancasila sebagai dasar negara dalam tiga tahap yaitu : 1. Tahap 1945-1968 sebagai tahap politis. 2. Tahap 1969-1994 sebagai tahap pembangunan ekonomi. 3. Tahap 1995-2020 sebagai tahap repositioning pancasila. Penahapan ini memang tampak berbeda lazimnya para pakar hukum ketatanegaraan melakukan penahapan perkembangan Pancasila Dasar. Berdasarkan
hal tersebut dia tas Koento wibisono ( 2001)
menyarankan perlunya reposisi Pancasila yaitu reposisi pancasila sebagai Dasar negara yang mengandung makna Pancasila harus diletakkan dalam keutuhannya dengan Pembukaan UUD 1945. Reposisi Pancasila sebagai
Dasar
Negara
harus
diarahkan
pada
pembinaan
dan
pengembangan moral sehingga moralitas Pancasila dapat dijadikan dasar dan arah untuk mengatasi kritis dan didintegrasi. Moralitas Pancasila harus disertai penegakan hukum (penegakan spremasi hukum ). ( A.T. Soegito,dkk 2015 hal 53-73 ).
Pancasila sebagai pandangan Hidup Bangsa Pancasila sebagai objek pembahansan ilmiah memiliki ruang lingkup yang sangat luas terutama berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila. Setiap kedudukan dan fungsi Pancasila pada hakikatnya memiliki makna serta dimensi masing-masing yang konsekuensinya aktualisasinyapun
juga memiliki aspek yang berbeda-beda walaupun hakikat dan sumbernya sama. Pancasila sebagai dasar negara memiliki pengertian yang berbeda dengan fungsi Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, demikian pula berkaitan dengan kedudukan dan fungsi Pancasila yang lainnya. Pancasila sebagai Dasar Filsafat Negara Kedudukan pokok pancasila adalah sebagai dasar filsafat Negara Republik Indonesia. Dasar formal kedudukan Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesiatersimpul dalam Pembukaan UUD 1945 alinia IV yang bunyinya sebagai berikut : “ maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesian itu dalam suatu Undang-undang Dasar negara Indonesia,yang terbentuk dalam susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan yang maha Esa kemananusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia dan kerakyataan
yang
dipimpin
oleh
hikmat
kebijakan
dalam
permusyawaratan/perwakilan serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seleruh rakyat Indonesia”. Dengan demikian seluruh aspek penyelenggaraan negara tersebut diliputi dan dijelmakan oleh asas kerohanian pancasila dan dalam pengertian inilah maka kedudukan Pancasila sebagai asas kerohanian dan dasar filsafat negara Indonesia. ( Notonagoro, tanpa tahun : hal 32 ). Dalam pengertian inilah maka pancasila berkedudukan sebagai sumber dari hukum indonesia, atau dengan lain perkataan sebagai sumber tertib hukum Indonesia yang tercantum dalam ketentuan tertib hukum tertinggi yaitu pembukaan UUD 1945, kemudian dijelmakan lebih lanjut dalam pokok-pokok pikiran yang meliputi suasana kebatinan dari UUD 1945. Yang pada hakikatnya perlu dikongkritisasikan dalam UUD 1945 serta hukum positif yang lainnya. Kedudukan Pancasila yang demikian ini dapat dirincikan sebagai berikut : 1. Pancasila adalah merupakan
sumber segala sumber hukum
Indonesia. Sehingga Pancasila merupakan asa ke rokhanian
tertib hukum yang dalam Pembukaan UUD 1945 dijelmakan lebih lanjut ke dalam emapat pokok pikiran. 2. Meliputi suasana kebatinan dari Undang-Undang Dasar. 3. Mewujudkan cira-cita hukum bagi hukum dasar negara (baik hukum dasar maupun tertulis). 4. Mengandung norma yang mengharuskan Undang-undang Dasar mengandung isi yang mewajibkan pemerintahan dan lainlain
penyelenggarakan
negara
(termasuk
pada
penyelenggarakan partai dan golongan Fungsional) untuk memelihara budi pekerti (moral) kemanusiaan yang luhur dan memegang teguh cita-cita moral rakayat yang luhur. 5. Merupakan sumber semangat bagi UUD 1945 bagi para penyelengara negara para pelaksanan pemerintahan ( juga para penyengara partai dan golongan fungsional ).
Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa dan Negara Indonesia. Pengertian ideologi istilah berasal dari kata idea yang berarti gagasan, konsep pengertian dasar,cita-cita dan logos yang berarti‟ ilmu kata bahasa Yunani eidos yang artinya melihat. Pengertian “ideologi” secara umum dapat dikatakan sebagai kumpulan gagasan-gagasan, ideide,
keyakinan-keyakinan,
yang
menyeluruh
dan
sistematis,yang
menyangkut dan mengatur tingkah laku sekelompokmanusia tertentu dalam berbagai kehidupan. Hal ini menyangkut : a. Bidang politik (termasuk di dalamnya bidang pertahanan dan keamanan b. Bidang Sosial c. Bidang kebudayaan d. Bidang keagamaan ( Soemargono, ideologi Pancasila sebagai Penjelmaan
Filsafat
Pancasila
dan
Palaksanaannya
dalam
Masyarakat Kita Dewasa ini. Suatu makalah diskusi dosen Fakultas Filsafat. Hal 8).
deologi Terbuka dan ideologi Tertutup ideologi sebagai suatu sistem pemikiran terbuka. Sedangkan ideologi tertutup itu merupakan suatu sistem pemikiran tertutup.
Proses Pembentukan Kepribadian Pancasila. Bilamana kia rinci pemahaman dan aktualisasi Pancasila sampai pada tingkat mentalitas, kepribadian dan ketahan ideologi adalah sebagai berikut : (1) Proses penghayatan diawali dengan memiliki tentang pengetahuan yang lengkap , dan jelas tentang kebaikan dan kebenaran Pancasila. Kemudian diserapkan dan dihayati sehingga menjadi suatu kesadaran yaitu orang selalu dalam keadaan mengetahui keadaan
diri
sendiri,memahami,serta
memiliki
pengetahuan
Pancasila. (2) Kemudian ditingkatkan ke dalam hati sanubari sampai adanya suatu ketaatan, yaitu sustu kesediaan yang harus senantiasa ada untuk meralisasikan Pancasila. (3) Kemudian disusul dengan adanya kemampuan dan kebiasaan untuk melakukan perbuatan mengaktualisasikan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari baik dalam bidang kenegaraan maupun dalam bidang kemasyarakatan. (4) Kemudian
ditingkatkan
terselenggaranya
kesatuan
menjadi lahir
mentalitas batin
yaitu
kesatuan
akal
selalu ,rasa
kehendak sikap dan perbuatan mentalitas ini melalui. Berdasarkan tingkatan dan proses pembentukan kepribadian tersebut maka memiliki pengetahuan tentang Pancasila menjadi suatu hal yang sangat vital. Oleh karena itu ditenggelamkannya Pancasila dalam reformasi yang berlangsung hampir selama 15 tahun berakibat hilangnya estafet pewarisan nilai-nilai Pancasila pada generasi penerus bangsa. Akibatnya generasi penerus dewasa ini dalam keadaan kekosongan identitas dan pengetahuan tentang nilai-nilai yang dimikinya sendiri
sebagai suatu kepribadian bangsa. Oleh karena itu dewasa ini proses pembentukan
kepribadian
berdasarkan
nilai-nilai
Pancasila
harus
dilakukan secara serius terutama oleh kalangan elit negara. Sosialisasi dan Pembudayaan Pancasila Dalam proses realisasi, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila pertamtama harus diletakkan adalah suatu pemahaman terhadap sistem epistemologi yang benar. Artinya jila kalau kita ingin merealisasikan atau mengamalkan Pancasila harus dipahami terlebih dahulu bahwa Pancasila itu adalah merupakan suatu sistem nilai, dimana kelima sila merupakan suatu kesatuan yang sistemik. Jadi penjabaran, realisasi, maupun sosialisasi tidak mungkin hanya berdasarkan salah satu sila saja terlepas dari esensi sila lainnya. Seluruh sila itu merupakan suatu kesatuan yang sistemik, hierarkhis dan bersifat korelatif. Oleh karena itu setiap sila tidak dapat dipisahkan dengan sila lainnya. Oleh karena itu sistem epistemologi dalam realisasi Pancasila adalah bahwa Pancasila Pancasila sebagaisuatu sistem nilai kemudian dijabarkan dalam norma dasar negara yaitu UUD 1945 yang lazimnya melalui suatu asas. Selain itu Pancasila juga merupakan suatu filsafat bangsa Indonesia dan dalam kapasitas inilah maka Pancasila diistilahkan sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. Secara epistemologis juga memiliki sistem epistemologis yang sama yaitu pancasila merupakan suatu sistem nilai kemudian dijabarkan dalam norma baik norma hukum maupun norma etika kemudian tahap berikutnya direalisasikan dalam suatu kehidupan yang bersifat kongkrit nyata dan empiris. Berdasrkan sitem epistemologis tersebut maka revitalisas, realisasi, sosialisasi dan pembudayaan Pancasila tidak mungkin secara langsung dapat diamalkan sehingga harus melalui transformasi dari sistem nilai, norma,kemudian dijabarkan dalam suatu realisasi yang bersifat praksis. ( Prof. DR. Kaelan,M.S, 2014 : 102-120 )
Pancasila Sebagai Filsafat Bangsa dan Negara Inodnesia. Negara modern yang melakukan pembaharuan dalam menegakkan demokrasi niscaya mengembangkan prinsip konstitusionalisme. Menurut Friderich,
negara
modern
yang
melakukan
proses
pembaharuan
demokrasi, prinsip konstitusionalisme adalah yang sangat efektif,terutama dalam rangka mengatur dan mengatasi pemerintahan negara melalui undang-undang. Basis pokok adalah kesepakatan umum atau persetujuan di anatara mayoritas rakyat, mengenai bangunan yang diidealkan berkenaan dengan negara (Assiddiqie, 2015: 25). Organisasi negara itu diperlukan
oleh
warga
masyarakat
politik
agar
kepentingan
membentukkan dan penggunaan mekanisme yang disebut negara. Dalam hubungan ini sekali lagi kata kuncinya adalah consensus atau general agreement. Bagi bangsa Indonesia consensus itu terjadi tatkala disepakatinya Piagam Jakarta 22 Juni 1945 ( Endang S. Anshori ). Jika kesepakatan itu runtuh, maka runtuh pula legitimasi kekuasaan negara yang bersangkutan dan pada gilirannya akan terjadi suatu perang sipil atau dapay juga suatu revolusi. Hal ini misalnya pernah terjadi pada tiga peristiwa besar dalam sejarah umat manusia, yaitu revolusi Perancis tahun 1789 di Amerika pada tahun 1776 dan di Rusia pada tahun 1917, (Andrews, 1968: 12 ) adapun di indonesia terjadi pada tahun 1965 dan 1998 yaitu gerakan reformasi ( Assiddiqie, 2005:25 ). Konsensus yang menjamin tegaknya konstitusionalisme negara modern pada proses reformasi untuk mewujudkan demokrasi pada umumnya bersandar pada tiga elemen kesepakatan yaitu : 1. Kesepakatan tentang tujuan dan cita-cita bersama . 2. Kesepakatan
tentang
the
rule
of
law
sebagai
landasan
pemerintahan atau penyelenggaraan negara. 3. Kesepakatan tentang bentuk institusi –insttitusi dan prosedur ketatanegaraan (andrews,1968 :12 ).
Kesepakatan pertama yaitu berkenaan dengan cita-cita bersama sangat menentukan tegaknya konstitusi di suatu negara. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya memungkinkan untuk mencerminkan kesamaan-kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup ditengahtengah
pluralisme
atau
kemajemukaan.
Oleh
karena
itu,
dalam
kesepakatan untuk menjamin kebersamaan dalam kerangka kehidupan berneagara diperlukan perumusan tentang tujuan-tujuan atau cita-cita bersama yang bisa juga disebut sebagai filsafat kenegaraan diantara sesama warga masyarakat dalam konteks kehidupan bernegara ( Assiddiqie,2005 : 26) . Kesepakatan
Kedua
adalah
suatu
kesepakatan
bahwa
basis
pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Kesepakatan kedua juga bersifat dasariah, karena menyangkut dasar-dasar dalam kehidupan penyelenggaraan negara. Hal ini akan memberikan landasan bahwa dalam segala hal yang dilakukan dalam penyelenggaraan negara, haruslah didasarkan pada prinsip rule of the game, yang ditentukan secara bersama. Istilah yang biasa digunakan untuk prinsip ini adalah the rule of law *Diecy,1971). Dalam hubungan ini hukum dipandang sebagai suatu kesatuan yang sistematis yang dipuncaknya terdapat suatu pengertian mengenai hukum dasar maupun tidak tertulis atau convensi. Dalam pengertian inilah maka dikenal istilah constitutional state yang merupakan salah satu ciri negara demokrasi moder ( Muhtaj,2005:24 )
Kesepakatan Ketiga, adalah berkenaan dengan (1) bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya, (2) hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain. Serta (3) hubungan anatara organ-organnegara itu dengan warga negara. Dengan adanya kesepakatan itulah maka si konstitusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan dalam kerangka kehidupan negara berkonstitusi. Kesepakatan-kesepakatan itulah yang dirumuskan
karena benar-benar mencerminkan keinginan bersama berkenaan dengan institusi kenegaraan dan mekanisme ketatanegaraan yang hendak dikembangkan
dalam
kerangka
kehidupan
negara
berkonstribusi.
Kesepakatan -kesepakatan itulah yang dirumuskan dalam dokumentasi konstitusi yang diharapkan dijadikan peganganbersama untuk kurun waktu yang cukup lama. Namun demikian kesepakatan untuk mewujudkan suatu bangsa tersebut bagi bangsa Indonesia terjadi dalam kurun waktu yang cukup lama, melalui suatu proses sejarah. Setiap bangsa di dunia termasuk bangsa Indonesia senantiasa memiliki sustu cita-cita serta pandangan hidup yang merupakan suatu kawasan negara bukan terjadi secara kebetulan melainkan ,elalui suatu perkembangan kausalitas, dan hal ini menurut Ernes Renam dan Hans Khons sebagai suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa sehingga suatu proses sejarah terbentuknya suatu bangsa sehingga unsur kesatuan atau nasionalisme suatu bangsa ditentukan juga oleh sejarah terbentuknya bangsa tersebut. Secara historis Pancasila adalah merupakan suatu pandangan hidup bangsa yang nilai-nilanya sudah ada sebelum secara yuridis bangsa Indonesia
membentuk
negara
Bangsa
Indonesia
secara
historis
ditakdirkan oleh Tuhan YME berkembang melalui suatu proses dan menemukan bentuknya sebagai suatu bangsa dengan jati-dirinya sendiri. Menurut M. Yamin bahwa berdirinya negara kebangsaan Indonesia terbentuk melalui tiga tahap yaitu : pertama, zaman Sriwijaya di bawah wangsa
Syailendra
yang
berceritakan
kedatuan,
kedua
negara
kebangsaan zaman Majapahit (1293-1525) yang bercirikan keprabuan. Secara kultural dasar-dasar pemikiran tentang Pancasila dan nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai Pancasila berakar pada nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai kebudayaan dan nilai-nilai religius yang memiliki oleh bangsa Indonesia sendiri sbelum mendirikan negara. Adpaun dalam proses pendirian negara dengan diilhami pandanganpandangan dunia tentang kenegaraan di sintesiskan secara eklektis,
sehingga merupakan suatu localgenius dan sekaligus sebagai suatu local wisdom bangsa indonesia. Nilai-nilai Pancasila sebelum terbentuknya negara dan bangsa Indonesia pada dasarnya terdapat secara sporadis dan fragmentaris dalam kebudayaan bangsa yang tersebar di seluruh kepulauan nusantara baik pada abat kedua puluh maupun sebelumnya, di mana masyarakat Indonesia telah mendapatkan kesempatan untuk berkomunikasi dan berakulturasi dengan kebudayaan lain. Pancasila sebagai ideologi Bangsa dan negara Indonesia Sebagai suatu ideologi bangsa dan negara Indonesia maka Pancasila pada hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seseorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia, namun Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan kebudayaan serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara dengan lain perkataan unsur-unsur yang merupakan materi Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyaraklat Indonesia
sendiri
sehingga
bangsa
hidup
masyarakat
Indonesia
sendiri,sehingga bangsa ini merupakan kausa materialis (asal bahan) Pancasila. ( Prof.DR.H.Kaelan, M.S, 2012 : 29-55 ).
Pancasila Dasar Negara RI Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia Memahami perana Pancasila di era reformasi khususnya dalam konteks sebagai dasar negara dan ideologi nasional, merupakan tuntutan hakiki agar setiap warga negara Indonesia memiliki pemahaman yang sama dan akhirnya memiliki presepsi dan sikap yang sama sama terhadap kedudukan peranan dan fungsi Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Berkenaan dengan itu kajian melalui pendekatan historis konteks akan sngat berguna bagi pemahaman Pancasila sebagai dasar negara sekaligus akan menempatkan Pancasila dalam posisi yang sebenarnya
sehingga tetap akan menjiwai perjuangan bangsa Indonesia dimasa mendatang, khusunya di era reformasi dan pada abad XXI sekarang ini.
Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 ( Pancasila )dan UUD 1945. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat
dipisahkan
dengan
proses
perumusan
dan
pengesahan
Pembukaan UUD 1945, sebab disamping diciptakan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila merupakan satu kesatuan yang fundamental. Oleh karena itu kedua-duanya mempunyai hubungan asasi. Sejarah perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila sebagai berikut : 1. Tanggal 7 September 1944 2. Tanggal 29 April 1945 3. Tanggal 28 Mei 1945 4. Tanggal 29 Mei s.d. 01 Juni 1945 5. Tanggal 1 Juni 1945 6. Tanggal 22 Juni 1945 7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 8. Tanggal 9 Agustus 1945 9. Tanggal 17 Agustus 1945 10. Tanggal 18 Agustus 1945
Pengesahan Pembukaan UUD 1945/ Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia. Sidang pleno PPKI tanggal 18 agustus 1945 dimulai jam 11.30 dengan acara pokok membahas Rancangan Hukum dasar untuk ditetapkan menjadi Undang-undang dasar suatu negara yang telah diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sidang Pleno dimulai atas tanggung jawab ketua PPKI
maka
badan itu disempurnakan dengan ditambah 6 anggota baru untuk mewakili golongan-golongan yang belum terwakili dalam keanggotaan PPKI yang lama. Sidang pleno PPKI mengambil beberapa keputusan sebagai berikut : 1. Mengesahkan UUD negara republik Indonesia dengan jalan: a. Menetapakn piagam Jakarta dengan beberapa perubahan menjadi Pembukaan UUD negara Republik Indonesia. b. Menetapkan
Rancangan
perubahan menjadi UUD
Hukum
Dasar
dengan
beberapa
Negara Republik Indoensia, yang
kemudian dikenal sebagai UUD 1945. 2. Memilih Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia. 3. Memebentuk Komite Nasional Indonesia, yang kemudian dikenal sebagai Badan Musyawarah Darurat. Pengesahan UUD negara didahului dengan pengesahan Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia yang dipimpin langsung oleh Ketua PPKI. Sebagaimana disebutkan di atas bahwa Piagam Jakarta dengan beberapa prubahan ditetapkan menjadi Pembukaan UUD 1945. ( Prof.Dr.H. Ari Tri Soegito,S.H.,M.M dll, 2016 : 58-71)
Proses Perumusan Dan Pengesahan Pancasila Dasar Negara Republik Indonesia
A. Kronologi Perumusan dan Pengesahan Pembukaan UUD 1945 ( Pancasila ) dan Batang Tubuh UUD 1945. Proses perumusan dan pengesahan Pancasila Dasar Negara tidak dapat
dipisahkan
dengan
proses
perumusan
dan
pengesahan
Pembukaan UUD 1945 ,sebab disamping disiptakan untuk menyongsong lahirnya negara Indonesia yang diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945.
Sejarah perumusan dan pengesahan Pembukaan UUD 1945 dan Pancasila Dasar Negara secara kronologi sebagai berikut : ( Sekretariat negara RI. 1995 : 3-503 ). 1. Tanggal 7 September 1944 Proses perumusan Pembukaan UUD 1945 dimulai sejak Jepang masih menguasai tanah air Indonesia yaitu didalam sidang-sidang Badan Penyelidik Usaha-usaha Persiapan Kemerdekaan yang selanjutnya disebut
Badan
Penyelidik
pembentukan
Badan
Penyelidik
ini
dilatarbelakangi oleh : a. Menjelang akhir tahun 1944 bala tentara Jepang menderita kekelahan dan mendapatkan tekanan serangan-serangan menggembirakan
pihak
Sekutu.
terus-menerus dari
Keadaan
ini
sangatlah
para pemimpin bangsa indonesia yang telah
bertahun-tahun memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. b. Adanya tuntutan dan desakan dari para pemimpin bangsa Indonesia kepada Pemerintah Balatentara Jepang agar segera memerdekakan Indonesia atau setidak-tidaknya diambil tindakan langkah dan usaha-usaha yang nyata untuk mempersiapkaqn kemerdekaan indonesia. Karena peristiwa-peristiwa itu dan untuk menarik simpati dari bangsa indonesia pada tanggal 7 September 1944. 2. Tanggal 29 April 1945 3. Tanggal 28 Mei 1945 4. Tanggal 29 Mei s.d 01 Juni 1945 5. Tanggal 1 Juni 1945 6. Tanggal 22 Juni 1945 7. Tanggal 10 s.d. 16 Juli 1945 8. Tanggal 9 Agustus 1945 9. Tanggal 17 Agustus 1945 10. Tanggal 18 Agustus 1945
Itulah gambaran singkat secara kronologi proses perumusan dan pengesahan Pembukaan dan UUD Negara Republik Indonesia (UUD 1945) . (A.T Surgit,dkl, 1995:49-57).
DAFTAR PUSTAKA C.S.T. Kansil .1994. Pendidikan Pancasila Dan Kewarganegaraan.Jakarta: Erlangga. Kaelan. 2012. Problem Epistemologis Empat Pilar Berbangsa dan Bernegara. Yogyakarta: Paradidgma. Kaelan . 2014. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Paradidgma. Noor Ns. Qakry. 2010. Pendidikan Pancasila. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Soegito, Ari Tri dkk . 2016. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press. Soegito, Ari Tri, dkk. 2015. Pendidikan Pancasila. Semarang: Unnes Press. Suyono, Haryono. 2009. Demokrasi Pancasila. Jakarta Trianto. 2007. Falsafah Negara dan Pendidikan Kewarganegaraan.Jakarta:Prestasi Pustaka.
