BAB III PEMBAHASAN. Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria

perpustakaan.uns.ac.id

digilib.uns.ac.id

BAB III PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Perusahaan a. Sejarah Berdirinya Perusahaan Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp en Spaarbank der Inlandsche Hoofden atau "Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi Purwokerto", suatu lembaga keuangan yang melayani orang-orang berkebangsaan Indonesia (pribumi). Lembaga tersebut berdiri tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan sebagai hari kelahiran BRI.

Pada periode setelah kemerdekaan RI, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 Pasal 1 disebutkan bahwa BRI adalah sebagai Bank Pemerintah pertama di Republik Indonesia. Dalam masa perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan BRI sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru mulai aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan berubah nama menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Pada waktu itu melalui PERPU No. 41 tahun 1960 dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari BRI, Bank Tani Nelayan dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Kemudian berdasarkan Penetapan Presiden commit to user 37


digilib.uns.ac.id

(Penpres) No. 9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan ke dalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia Urusan Koperasi Tani dan Nelayan.

Setelah berjalan selama satu bulan, keluar Penpres No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan Koperasi, Tani dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit II bidang Ekspor Impor (Exim).

Berdasarkan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang Undangundang Pokok Perbankan dan Undang-undang No. 13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, yang intinya mengembalikan fungsi Bank Indonesia sebagai Bank Sentral dan Bank Negara Indonesia Unit II Bidang Rular dan Ekspor Impor dipisahkan masing-masing menjadi dua Bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor Indonesia. Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No. 21 tahun 1968 menetapkan kembali tugas-tugas pokok BRI sebagai bank umum.

Sejak 1 Agustus 1992 berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah RI No. 21 tahun 1992 status BRI berubah menjadi perseroan terbatas. Kepemilikan BRI saat itu masih 100persen di tangan Pemerintah Republik Indonesia. Pada tahun 2003, Pemerintah Indonesia memutuskan untuk menjual 30 persen saham bank commit to user 38


digilib.uns.ac.id

ini, sehingga menjadi perusahaan publik dengan nama resmi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., yang masih digunakan sampai dengan saat ini (BRI, 2012).

b. Visi dan Misi Perusahaan 1) Visi BRI Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah.

2) Misi BRI  Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.  Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional

dan

teknologi

informasi

yang

handal

dengan

melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik.  Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihakpihak yang berkepentingan (stakeholders).

c. Struktur Organisasi, Tugas, dan Wewenangnya Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi dapat dilihat pada halaman lampiran. commit to user 39


digilib.uns.ac.id

Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk beserta tugas dan wewenangnya adalah sebagai berikut : 1.

Pimpinan Cabang Tugas dan wewenang Pimpinan Cabang adalah sebagai berikut : a. Melakukan kegiatan pemasaran baik untuk pengembangan dana maupun kredit. b. Menjaga hubungan baik dengan pihak-pihak terkait yang mendukung perkembangan laba usaha PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk Cabang Solo Slamet Riyadi. c. Mengembangkan kegiatan bisnis perkreditan di Kantor Cabang guna memperoleh keuntungan atau penghasilan yang optimal dan resiko yang dapat di terima. d. Bertanggung jawab terhadap kelancaran operasional dan rencana kerja anggaran serta meningkatkan kualitas aktiva produktif. e. Mewakili direksi dalam hal melakukan perbuatan hukum dan lainlain sesuai dengan batas kewenangan.

2.

Manajer Operasional (MO) Tugas dan wewenang Manajer Operasional adalah sebagai berikut: a. Menjaga agar rata cash ratio sesuai ketetapan kanwil. b. Memastikan

pelimpahan

dan

pelaporan

penerimaan

pajak

dilaksanakan dengan benar dan tepat waktu.

commit to user 40


digilib.uns.ac.id

c. Memastikan saldo maksimal masing – masing Giro NIK sesuai ketentuan. d. Meningkatkan transaksi melalui ATM. e. Memastikan kelengkapan surat berharga. 3.

Asisten Manager Operasional (AMO) Tugas dan wewenang Asisten Manager Operasional : a. Menindaklanjuti temuan audit sesuai batas waktu yang disepakati EC. b. Pengelolan Password. c. Melaksanakan suspense sesuai ketentuan yang berlaku. d. Maintenance password tepat waktu. e. Mengaktifkan dan mengesahkan aplikasi pembukaan rekening.

4.

Supervisor Pelayanan Kas (SPV. Pel.kas) Tugas dan wewenang Supervisor Pelayanan Kas adalah sebagai berikut: a. Memastikan laporan rutin dan non rutin diselesaikan dengan benar dan tepat waktu. b. Memastikan pembukuan dilaksanakan dengan benar. c. Memastikan pelayanan transfer dilaksanakan sesuai ketentuan. d. Melakukan pengawasan administrasi kas dan laporan CIT. e. Memastikan ketersediaan kas ATM.

commit to user 41


5.

digilib.uns.ac.id

Supervisor Pelayanan Interen (SPI) Tujuan dan wewenang Supervisor Pelayan Interen adalah sebagai berikut: a. Mengevaluasi pekerja yang akan diusulkan promosi, pendidikan dan kegiatan pengembangan SDM lainnya. b. Menata kerjakan berkas kepegawa ian dengan tertib dan lengkap. c. Mengupdate data pekerja kedalam SIM Sumber Daya Manusia dengan akurat. d. Pembuatan dan pengiriman laporan. e. Melakukan pengawasan terhadap aktiva tetap.

6.

Supervisor Administrasi Kredit (SPV. ADK) Tugas dan wewenang Supervisor ADK adalah sebagai berikut : a. Kecepatan pelayanan realisasi pinjaman. b. Memastikan data statis pinjaman dientry dengan benar sesuai ketentuan BI. c. Memeriksa kebenaran dokumen/draft akta perjanjian kredit. d. Melakukan pembinaan pekerja di jajaran pelayanan ADK secara rutin. e. Melakukan koordinasi dengan jajaran atau seksi lain dengan baik.

7.

Manager Pemasaran (MP) : Tugas dan wewenang Manager Pemasaran adalah sebagai berikut : commit to user 42


digilib.uns.ac.id

a. Melakukan kegiatan penyusunan rencana strategi pengembangan dan pemasaran pinjaman, simpanan, dan cross selling produk BRI lainnya. b. Menyalurkan dan mengadakan ekspansi kredit sesuai dengan rencana kerja anggaran yang ditetapkan. c. Bertanggung jawab terhadap pengembalian kredit yang telah di berikan. d. Bertanggung jawab terhadap target pencapaian dana yang di tetapkan. e. Melakukan pembinaan, pengawasan, dan monitoring kredit yang menjadi tanggung jawabnya mulai dari pencairan kredit hingga pelunasan kredit. Manajer Pemasaran membawahi dua bagian yang terdiri dari: 1. Account Officer (AO) Tugas dan wewenang Account Officer adalah sebagai berikut: a. Melakukan kegiatan peningkatan kredit ritel komersil. b. Meningkatkan kredit program. c. Melakukan pembinaan, pengawasan dan monitoring kredit. d. Memastikan keaslian dan kebenaran data dokumen- dokumen kredit yang berlaku. e. Meningkatkan kualitas pelayanan internal.

commit to user 43


digilib.uns.ac.id

2. Funding Officer (FO) Tugas dan wewenang Funding Officer adalah sebagai berikut: a.

Meningkatkan kualitas pelayanan kepada nasabah.

b.

Melakukan kegiatan promosi produk dan jasa.

c.

Menjaga hubungan baik dan mempertahankan nasabahnasabah yang telah menyimpan uangnya di BRI.

d.

Menyusun rencana kerja 3 bulanan berdasarkan rencana kerja tahunan yang telah ditetapkan oleh Pimpinan Cabang.

e.

Melaporkan kepada Pimpinan Cabang atas hasil-hasil pencapaiannya.

8.

Asisten Manager Bisnis Mikro (AMBM) Tugas dan wewenang Asisten Manager Bisnis mikro adalah sebagai berikut : a. Melakukan pembinaan ke nasabah. b. Melakukan pembinan ke Kantor Unit. c. Meningkatkan jumlah nasabah pinjaman. d. Melakukan pertemuan dalam rangka pembinaan pekerja dijajaran Kantor Unit.

9.

Penilik Tugas dan wewenang Penilik adalah sebagai berikut:

commit to user 44


digilib.uns.ac.id

a. Melakukan pemeriksaan setiap Kantor Unit minimal 1 (satu) kali dalam sebulan. b. Melakukan kunjungan ke nasabah dengan sampel minimal setiap bulan untuk setiap Kantor Unit. c. Melakukan penilaian dalam aspek manajemen terhadap Kantor Unit binaannya.

10. Supervisor Adm. Unit Tugas dan wewenang Supervisor Adm. Unit adalah sebagai berikut: a. Menjamin kebenaran data kepegawaian dengan tertib dan lengkap. b. Menjamin kebenaran data aktiva tetap di Kantor Unit untuk keperluan SIM SDM. c. Merencanakan dan menyediakan persediaan barang logistik. d. Memastikan kebutuhan kas di Kantor Unit tercukupi. e. Mengelola administrasi kesejahteraan pekerja Kantor Unit.

11. Pengawas Internal Cabang Tugas dan wewenang Pengawas Internal Cabang adalah sebagai berikut: a. Memastikan kegiatan pelayanan kredit berjalan sesuai prosedur. b. Melakukan pemeriksaan penyelesaian titipan ADK. c. Membuat laporan realisasi kegiatan dan hasil pemeriksaan. commit to user 45


digilib.uns.ac.id

d. Memastikan seluruh pengeluaran biaya sudah sesuai ketentuan. e. Memastikan administrasi personalia dan logistik sudah sesuai ketentuan.

12. Teller Tugas dan wewenang Teller adalah sebagai berikut : a. Memastikan setiap transaksi dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. b. Memastikan kebenaran validasi sesuai bukti pembukuan. c. Membuat kuitansi induk dengan benar dan lengkap. d. Memastikan formulir slip setoran dan slip penarikan dilakukan dengan benar. e. Menjaga agar tidak terdapat ketekoran dan kelebihan kas.

B. Pembahasan Masalah 1. Konsep Green Banking dalam pemberian kredit di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Solo Slamet Riyadi Bank dikenal sebagai lembaga intermediary dimana bank sebagai perantara antara pihak yang kelebihan dana dan pihak yang kekurangan dana. Pihak yang kelebihan dana menyimpan uang mereka di bank dengan tujuan salah satunya untuk memperoleh bunga. Pihak yang kekurangan dana meminjam dana ke bank untuk kepentingan usaha mereka (kredit

commit to user 46


digilib.uns.ac.id

modal kerja dan kredit investasi) atau untuk memenuhi kebutuhan mereka (kredit konsumsi). Bank adalah sebuah institusi yang berperan sebagai Agent of Development dimana bank memiliki peran untuk mendorong kemajuan ekonomi sebuah negara melalui fasilitas kredit dan pembayaran serta penarikan dalam proses transaksi keuangan yang dilakukan oleh para pelaku ekonomi. Dalam perannya sebagai Agent of Development bank tidak hanya memaksimalkan profit yang didapat melalui kredit yang disalurkan, tetapi juga harus memperhatikan lingkungan akibat kredit yang telah disalurkan dari usaha debitur. Apakah apabila kredit yang disalurkan maka usaha yang dibiayai akan mengalami pencemaran lingkungan di sekitarnya atau tidak. Hal ini sesuai dengan Pasal 11 ayat 1 Peraturan Bank Indonesia nomor 7/2/PBI/2005 tentang Peraturan Kualitas Aktiva Bank Umum yang berbunyi: Penilaian terhadap prospek usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penilaian terhadap komponen-komponen sebagai berikut: a. potensi pertumbuhan usaha; b. kondisi pasar dan posisi debitur dalam persaingan; c. kualitas manajemen dan permasalahan tenaga kerja; d. dukungan dari grup atau afiliasi; dan e. upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup.

Pasal 11 ayat 1 poin e diatas menjelaskan bahwa dalam penilaian prospek usaha terkait dengan kualitas kredit bank umum adalah salah commit to user 47


digilib.uns.ac.id

satunya dengan memperhatikan upaya yang dilakukan debitur dalam rangka memelihara lingkungan hidup. Dalam Surat Edaran bank Indonesia no 7/3/DPNP yang ditujukan kepada semua bank umum yang melaksanakan kegiatan usaha konvensional di Indonesia perihal Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum dinyatakan bahwa aspek lingkungan dalam hal ini dinilai berdasarkan AMDAL sangatlah penting. AMDAL merupakan salah satu dokumen lingkungan yang berisi kajian mengenai dampak besar dan penting bagi suatu usaha dan atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang

diperlukan

bagi

proses

pengambilan

keputusan

tentang

penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan. Hasil AMDAL diperlukan untuk memastikan kelayakan proyek yang dibiayai dari aspek lingkungan. Kegiatan berdampak penting yang dilakukan tanpa AMDAL dapat membawa dampak yang merugikan di kemudian hari karena tidak adanya perencanaan pengelolaan lingkungan yang memadai oleh debitur sehingga tidak akan diketahui dampak yang mungkin timbul dari kegiatan usaha debitur. Hal ini selanjutnya dapat berdampak kepada kelangsungan usaha dan kemampuan debitur untuk mengembalikan penyediaan dana. PT Bank Rakyat Indonesia,Persero Tbk (BRI) adalah bank BUMN yang juga memiliki peran sebagai Agent of Development dimana BRI memiliki banyak produk baik funding, lending, maupun jasa transaksi keuangan yang lain. Dalam prosedurnya, BRI telah melaksanakan analisis lingkungan terhadap debitur yang dilakukan dalam tahap analisis kredit 5 commit to user 48


digilib.uns.ac.id

C yang diatur dalam Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Bisnis Ritel PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Analisis 5 C Kredit tersebut adalah: a. Analisis Watak (Character) Analisis watak bertujuan untuk mendapatkan gambaran akan kemauan membayar dari pemohon. Hal- hal yang perlu mendapat perhatian antara lain : 1. Untuk mendukung analisis watak ini, maka Pejabat Pemrakarsa harus meneliti perilaku pemohon dari berbagai sumber informasi yang relevan antara lain : a)

Reputasi bisnis/ perusahaan

b) Riwayat perusahaan c) Catatan kriminal d) Riwayat hidup dan atau riwayat pernikahan e) Gaya hidup f)

Tingkat kooperatif selama proses analisis dilakukan

g) Tingkat hubungan/ kerjasama dengan BRI h) Kecenderungan berbisnis selama ini i)

Budaya perusahaan

j)

Legalitas usaha pemohon

k) Akte pendirian badan usaha beserta perubahannya l)

Informasi Bank (BI), rekan bisnis, pesaing, dsb

m) Catatan intern BRI

commit to user 49


digilib.uns.ac.id

2. Pejabat Pemrakarsa agar berhati-hati dalam memproses pemberian kredit kepada pemohon yang diragukan kemauan membayar atau itikad baiknya. b. Analisis Kemampuan (Capacity) Analisis ini bertujuan mengukur tingkat kemampuan membayar dari pemohon. Hal- hal yang perlu diperhatikan: 1. Tingkat kemampuan membayar diperoleh dari hasil usaha obyek yang akan dibiayai oleh BRI. Untuk kredit konsumtif kemampuan membayar diukur dari penghasilan (gaji). 2. Tingkat kemampuan membayar untuk kredit produktif dipengaruhi oleh : a)

Aspek Manajemen Aspek

Manajemen

adalah

kemampuan

pengelolaan

perusahaan, antara lain: 1) Kemampuan menetapkan visi dan misi dalam berusaha. 2) Kemampuan menterjemahkan visi dan misi dalam sasaransasaran spesifik. 3) Kemampuan merumuskan strategi yang diperlukan untuk mencapai sasaran. 4) Kemampuan menerapkan strategi secara efektif dan efisien. 5) Kemampuan melakukan evaluasi dan pengendalian.

b) Aspek Produksi commit to user 50


digilib.uns.ac.id

1) Analisis aspek produksi bertujuan untuk mengetahui kemampuan pemohon, antara lain:  Kemampuan pemohon mem-produksi (untuk industri) atau mengadakan (dalam hal usaha) perdagangan) produk/ barangnya, yang tercermin dari kemampuan daya saing produk yang dihasilkan/ diperdagangkan.  Kemampuan pemohon untuk berproduksi/ berdagang secara berkesinambungan. 2) Hal yang harus diperhatikan antara lain:  Bagaimana proses produksi, kapasitas mesin terpasang dan terpakai, tahun buatan mesin dan peralatan kerja, titik kritis produksi, tingkat teknologi (sederhana, canggih), pengelolaan limbah, kualitas produksi, hubungan

perburuhan,

gudang

penyimpanan,

terjaminnya sumber energi (PLN atau genset sendiri), kecukupan jumlah tenaga ahli/ operator, kemampuan/ kapasitas mesin dan peralatan lainnya.  Bagaimana pengadaan bahan baku.  Lokasi pabrik.  Pengendalian persediaan  Analisis mengenai dampak lingkungan (AMDAL).

c) Aspek Pemasaran commit to user 51


digilib.uns.ac.id

Tujuan analisis terhadap aspek pemasaran adalah untuk menilai kemampuan pemohon dalam memasarkan produknya. Analisis aspek pemasaran dilakukan dengan memperhatikan hal-hal antara lain sebagai berikut: 1) Angka keragaan masa lalu yang dilihat dari data/ statistika penjualan. 2) Tingkat persaingan. 3) Angka proyeksi pemasaran pada masa mendatang yang meliputi perencanaan dan strategi pemasaran yang akan dilakukan.

d) Aspek Personalia Analisis aspek personalia bertujuan untuk menilai kemampuan perusahaan dari sisi kuantitas maupun kualitas tenaga kerja yang mendukung aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan memelihara hubungan baik antara tenaga kerja dengan perusahaan/ pemilik perusahaan. Analisis aspek personalia antara lain meliputi: 1) Jumlah tenaga kerja (harian, tetap) 2) Organisasi kerja (jelas, tidak) 3) Tingkat keahlian manajer dan tenaga pelaksana

commit to user 52


digilib.uns.ac.id

4) Gaya manajemen: agresif, konservatif (bagi perusahaan keluarga: bagaimana hubungan internal keluarga, risiko key prsons: usia, kesehatan, pewarisan).

e) Aspek Finansial Beberapa hal yang perlu diperhatikan Pejabat Pemrakarsa dalam melakukan analisis aspek finansial antara lain adalah sebagai berikut : 1) Laporan keuangan yang diberikan oleh nasabah secara berkala. Analisis dan evaluasi terhadap laporan keuangan harus dimulai dengan mengkaji ulang seluruh komponen yang ada dalam laopran keuangan tersebut (recasting), yaitu kondisi aktiva (lancar/tetap), kondisi hutang (jangka panjang, jangka pendek, hutang dagang), kondisi modal, kondisi penjualan/ pendapatan, kondisi biaya, dan sebagainya. Sehingga dapat disusun/ disajikan kembali dalam laporan yang riil, yaitu yang telah dipastikan bahwa transaksi yang dilaporkan dalam laporan keuangan (neraca dan laba rugi) tersebut hanya yang termasuk mendukung kegiatan nasabah saja. Transaksi keuangan diluar usaha yang akan dibiayai, piutang macet/ ragu-ragu, persediaan

commit to user 53


digilib.uns.ac.id

barang dagangan yang telah usang dan lain-lain harus dikeluarkan dari laporan tersebut. 2) Laporan keuangan yang digunakan sebagai dasar analisis pemberian kredit dapat berupa laporan keuangan yang telah diaudit atau belum diaudit tergantung pada pertimbangan pejabat kredit lini. Dalam hal laporan keuangan telah diaudit, agar disebutkan secara jelas akuntannya, opininya dan hal-hal lain yang mencolok dalam laporan keuangan tersebut. Ketentuan mengenai penggunaan akuntan publik untuk audit laporan keuangan diatur tersediri 3) Laporan keuangan yang dapat digunakan sebagai dasar untuk analisis adalah laporan keuangan minimal 2 (dua) periode terakhir. Laporan keuangan periode terakhir adalah maksimum tiga bulan sebelum bulan pengajuan. 4) Memperhatikan secara cermat seluruh rasio keuangan usaha pemohon selama minimal 2 (dua) periode terakhir, proyeksinya, kaitannya dengan kapasitas produksi yang tersisa dan kondisi pasar. Rasio keuangan yang perlu diperhatikan antara lain meliputi:  Liquidity Ratio, yang membahas mengenai Quick Ratio dan Current Ratio.

commit to user 54


digilib.uns.ac.id

 Leverage Ratio, yang membahas mengenai Debt Equity Ratio dan Debt to Asset Ratio  Rentabilitas, yang membahas mengenai Profit Margin, Return on Equity, Return on Assets, Return on Investment dan Interest Coverage Ratio.  Working Capital Tun Over 5) Memperhatikan

GOFG

(Gross

Operating

Fund

Generation) yang mencerminkan kemampuan membayar pokok pinjamannya. 6) Memperhatikan kebijaksanaan pembiayaan perusahaan melalui laporan sumber daya dan penggunaan dana. 7) Analisis finansial yang lengkap meliputi:  Hasil pengkajian ulang (recasting) terhadap komponen Neraca/ Laba rugi  Analisis aliran kas (Cashflow)  Analisis kebutuhan modal kerja/ investasi  Analisis konsolidasi (untuk grup)  Analisis rasio- rasio perusahaan.

c. Analisis Modal (Capital) Tujuan analisis modal adalah mengukur kemampuan usaha pemohon untuk mendukung pembiayaan dengan modalnya sendiri (own share). Semakin besar kemampuan modal berarti semakin besar porsi commit to user 55


digilib.uns.ac.id

pembiayaan yang didukung oleh modal sendiri atau sebaliknya. Untuk mencapai tujuan tersebut Pejabat Pemrakarsa harus menganalisis secara cermat informasi sebagai berikut: 1. Besar dan komposisi modal sebagaimana dicantumkan dalam akta pendirian perusahaan dan perubahannya. Pelajari secara cermat pasal-pasal yang memuat tentang permodalan. 2. Perkembangan profitabilitas usaha selama minimal 2 (dua) periode terakhir. Tinggi rendahnya profitabilitas mencerminkan tinggi rendahnya kemampuan pemupukan modal sendiri dari laba. 3. Angka DER harus dianalisis lebih lanjut dengan melihat komposisi hutang yang ada, baik hutang jangka pendek atau hutang jangka panjang. Jika porsi hutang jangka pendek semakin besar, berarti kondisi likuiditas usaha pemohon semakin rentan, karena dalam waktu pendek pemohon harus melunasi kewajibannya. Pemrakarsa harus menganalisis “term and conditions” dari seluruh hutang tersebut. Bilamana jumlah hutang relatif besar dengan “term and conditions” yang relatif berat maka pemrakarsa agar meningkatkan kecermatannya dalam menganalisis kelayakan usaha pemohon. 4. Bagi perusahaan yang telah menjual sahamnya di pasar modal (go public), agar diteliti pula perkembangan nilai sahamnya. Naik turunnya

harga

saham

mencerminkan

tingkat

kepercayaan

masyarakat terhadap prospek usaha penerbit saham.

commit to user 56


digilib.uns.ac.id

d. Analisis Kondisi/ Prospek Usaha (Condition) Untuk mengetahui prospektif atau tidaknya suatu usaha yang hendak dibiayai, Pejabat Pemrakarsa harus melakukan analisis terhadap kondisi makro usaha/ industri sejenis. Analisis ini antara lain meliputi: 1.

Pemasok Hal yang harus diperhatikan untuk pemasok antara lain kepastian kontinuitas pasokan bahan baki/ barang dagangan, keberadaan pemasok alternatif, lama menjadi pemasok, term and conditions pembelian, dan frekuensi pasokan.

2.

Pembeli Hal yang harus diperhatikan untuk pembeli antara lain strata pembeli (bawah, menengah, atas), keberadaan pembeli (dominan, tunggal), lama menjadi pelanggan, term and conditions penjualan (jual putus, jual titip, cicilan, diskonto, uang muka), dan daerah asal pembeli.

3.

Persaingan Hal yang harus diperhatikan untuk persaingan antara lain jumlah pesaing produk yang sama, besar pangsa pasar yang dikuasai, kualitas produk, keunggulan/kelemahan dibanding pesaing, lama di pasar, dan bentuk persaingan.

4.

Barang subtitusi

commit to user 57


digilib.uns.ac.id

Hal yang harus diperhatikan untuk barang subtitusi antara lain ketersediaan barang pengganti di pasar, jumlah penjual, dan variasi barang subtitusi. 5.

Potensi calon pesaing Hal yang harus diperhatikan untuk potensi calon pesaing antara lain kemudahan pesaing masuk ke pasar yang dipengaruhi peraturan pemerintah, tingkat keahlian, teknologi, dan modal yang diperlukan.

6.

Peraturan pemerintah Hal yang harus diperhatikan untuk peraturan pemerintah antara lain

peraturan

pemerintah

yang

dapat

mempengaruhi

kelangsungan hidup perusahaan misalnya ketentuan tentang Amdal, Ijin gangguan, UMR, dan lain- lain. 7.

Perdagangan internasional Hal yang perlu diperhatikan untuk perdagangan internasional antara lain kemampuan bersaing produk di pasar Internasional, kerjasama perdagangan internasional, peraturan perdagangan internasional, dan lain- lain.

e. Analisis Agunan Kredit (Collateral) Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam analisis agunan kredit adalah: 1.

Fungsi agunan

commit to user 58


digilib.uns.ac.id

Agunan (collateral) dapat dikatakan sebagai unsur pengaman lapis kedua (the second way out) bagi BRI dalam setiap pemberian kredit. Hal ini perlu diingat karena bagaimanapun baiknya hasil analisis tehadap watak, kemampuan, permodalan, kondisi serta prospek usaha pemohon, apabila kredit menjadi bermasalah maka sumber pembayaran terakhir yang diharapkan oleh BRI adalah dari penjualan agunan. Oleh karena itu penilain terhadap agunan wajib dilakukan sesuai prinsip kehati- hatian dan menggambarkan obyektivitas penilain yang wajar atas agunan kredit yang dimaksud. 2.

Agunan pokok Sesuai dengan penjelasan Pasal 8 UU RI No 7 tahun 1992 tentang perbankan yang diubah dengan UU RI No 10 tahun 1998 tentang perubahan atas undang-undang perbankan, tersirat bahwa agunan pokok, adalah agunan yang pengadaannya bersumber dari dana kredit bank. Agunan ini dapat berupa barang proyek atau hak tagih. Pengertian proyek atau hak tagih harus diartikan sebagai seluruh usaha yang dibiayai dengan kredit sebagai suatu kesatuan yang meliputi asset perusahaan (baik sebagai aktiva lancar maupun sebagai aktiva tetap). Asset tersebut diatas termasuk yang langsung dibiayai dengan kredit maupun yang tidak langsung dibiayai dengan kedit.

commit to user 59


digilib.uns.ac.id

Agunan bank dapat hanya berupa agunan pokok tersebut apabila berdasarkan aspek-aspek lain dari 5C kredit telah diperoleh keyakinan atas kemampuan pemohon untuk mengembalikan hutangnya. 3.

Agunan tambahan Agunan tambahan adalah agunan yang tidak termasuk dalam batasan pengertian proyek atau hak tagih seperti dijelaskan pada agunan pokok diatas. Sebagai contoh agunan tambahan adalah aktiva tetap diluar proyek yang dibiayai, surat berharga, surat rekta, garansi resiko, jaminan pemerintah, lembaga penjamin, dan lain-lain.

Surat

rekta

adalah

dokumen

perniagaan

yang

pemindahtanganannya harus disertai dengan pembuatan akta cessie seperti bilyet deposito dan sebagainya. Agunan tambahan menjadi wajib dipenuhi apabila Pejabat Pemrakarsa dan atau pemutus berdasarkan analisis atas watak, kemampuan, modal, kondisi dan prospek usaha pemohon ditambah dengan agunan pokok yang ada, belum merasa yakin bahwa pemohon akan mampu membayar kredit sesuai yang diperjanjikan. 4.

Agunan kredit konsumtif Mengingat pengembalian kredit konsumtif pada umumnya sulit diharapkan dari hasil penggunaan kredit, maka agunan kredit

commit to user 60


digilib.uns.ac.id

konsumtif diutamakan berasal dari gaji, gaji pensiun, penghasilan lain, maupun aktiva tetap lainnya. 5.

Metode penilaian agunan a)

Metode penilaian agunan adalah suatu cara dalam menilai agunan kredit yang sistematis dan menghasilkan suatu nilai yang paling mendekati kebenaran tentang nilai pasar wajar (nilai ekonomisnya bukan nilai buku) dari agunan yang bersangkutan.

b) Penilaian barang agunan oleh bank dimaksudkan untuk memperoleh niali dari barang barang yang akan diikat sebagai agunan kredit.

2. Izin dari Pemda terkait dengan konsep Green Banking Izin Gangguan (HO) adalah Izin yang diperlukan untuk mendirikan tempat tempat usaha yang dijalankan secara teratur dalam suatu bidang tertentu dengan maksud mencari keuntungan dengan mempergunakan mesin mesin ataupun segala sesuatu yang dapat menimbulkan gangguan alam sosial dan lingkungan. 1. Persyaratan : a. Izin Gangguan (HO) baru : 1. Fotokopi KTP Pemohon 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah

commit to user 61


digilib.uns.ac.id

3. Dokumen Amdal atau UKL/UPL atau SPPL bagi jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki. 4. Fotokopi akte pendirian perusahaan, bagi usaha yang berbadan hukum atau yayasan. 5. Pernyataan pemohon 6. Fotokopi akte pendirian perusahaan, bagi usaha yang berbadan hukum atau yayasan. 7. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat usaha yang dinyatakan dengan tanda tangan. 8. Denah lokasi tempat usaha. 9. Bagan alur proses produksi untuk kegiatan industri. 10. Neraca perusahaan. b. Izin gangguan/ HO Perpanjangan : 1. Fotokopi KTP pemohon. 2. Fotokopi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan tanah. 3. Dokumen Amdal atau UKL/UPL atau SPPL bagi jenis usaha dan/ atau kegiatan yang wajib memiliki. 4. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB) tempat usaha. 5. Pernyataan pemohon. 6. Fotokopi akte pendirian perusahaan, bagi usaha yang berbadan hukum atau yayasan. 7. Persetujuan tetangga yang berbatasan langsung dengan tempat usaha yang dinyatakan dengan tanda tangan. commit to user 62


digilib.uns.ac.id

8. Denah lokasi tempat usaha. 9. Bagan alur proses produksi untuk kegiatan industri. 10. Neraca perusahaan. 11. Surat keputusan Izin Gangguan/HO lama. 2. Waktu penyelesaian : 7 hari 3. Mekanisme pelayanan izin gangguan (HO) di Kabupaten Sukoharjo: a. Pemohon datang ke

Kantor Pelayanan Perizinan

terpadi

Kabupaten Sukoharjo divisi pengajuan perizinan untuk mengambil formulir. b. Formulir diisi dan diserahkan kembali ke petugas dan melengkapi persyaratan. c. Setelah dinyatakan lengkap dalam berkasnya, pejabat melakukan koordinasi dengan tim teknis untuk melakukan pemeriksaan lapangan. d. Setelah melakukan pemeriksaan lapangan, tim teknis menentukan layak atau tidaknya usaha tersebut mendapat sertifikat HO. e. Ketika dinyatakan layak, pejabat menyiapkan naskah perizinan kemudian ditandatangani oleh kepala dinas tersebut. f. Pemohon membayar biaya retribusi. g. Proses perizinan selesai dan sertifikat HO bisa diambil.

Green Banking adalah konsep pembangunan berkelanjutan (Sustainability) dimana bank sebagai Agent of Development turut andil commit to user 63


digilib.uns.ac.id

dalam melestarikan dan penyelamatan lingkungan. Dalam proses mengajukan Izin Gangguan (HO), dalam syaratnya pemohon harus melampirkan dokumen lingkungan

SPPL, UKL/UPL, atau AMDAL

sesuai dengan skala usaha pemohon. Untuk SPPL dan UKL/UPL, pedomannya adalah Peraturan Bupati Sukoharjo no 42 tahun 2011 tentang Jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup. Sedangkan AMDAL berpedoman pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Republik Indonesia nomor 8 tahun 2013 tentang tata laksana penilaian dan pemeriksaan dokumen lingkungan hidup serta penerbitan izin lingkungan. a. Tahap-tahap Pengajuan SPPL (Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk usaha skala kecil: 1. Pemohon

mengisi

blangko

pengajuan

dan

melampirkan

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Fotokopi KTP b. Materai 2. Pihak Badan Lingkungan Hidup (BLH) mengecek usaha yang bersangkutan dan memastikan bahwa pemohon masuk kategori SPPL sesuai dengan kriteria yang tertulis di Peraturan Bupati Sukoharjo No.42 tahun 2011.

commit to user 64


digilib.uns.ac.id

3. Setelah usaha pemohon sesuai dengan kriteria SPPL menurut Peraturan Bupati Sukoharjo No.42 tahun 2011, maka pihak BLH membuatkan SPPL. 4. Pihak BLH dan Pemohon membuhkan tanda tangan diatas materai dalam SPPL yang telah diterbitkan. 5. SPPL kemuadian bisa digunakan untuk permohonan izin gangguan (HO).

b. Tahap-tahap Pengajuan UKL/ UPL (Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup) untuk usaha skala menengah: 1. Pemohon mengisi blangko pengajuan dan melampirkan

persyaratan-persyaratan sebagai berikut: a. Fotokopi KTP b. Materai 2. Pemohon membuat draft UKL/ UPL yang berisi profil usaha dan dampak lingkungan yang mungkin terjadi karena usaha yang didirikannya serta penyelesaiannya. 3. Setelah draft

dibuat dan diserahkan

kepada BLH, BLH

mengadakan rapat pemeriksaan substansi/ isi dari draft tersebut dan pemohon diwajibkan ikut untuk memaparkan isi dari draft tersebut.

commit to user 65


digilib.uns.ac.id

4. Setelah pemeriksaan tim dari BLH selesai, maka apabila ditemukan hal-hal yang perlu dikoreksi oleh pemohon maka draft harus dikoreksi terlebih dahulu. Kemudian diserahkan kembali ke BLH. 5. Apabila tidak ditemukan hal yang perlu dikoreksi, maka BLH menerbitkan Rekomendasi UKL/ UPL yang ditandatangani kepala BLH. 6. Setelah terbit Rekomendasi, Izin Lingkungan di mohonkan ke bupati. Setelah bupati tanda tangan, maka Izin Lingkungan resmi keluar. Izin Lingkungan berbentuk Keputusan Bupati. 7. Setelah

mendapatkan

Izin

Lingkungan,

pemohon

dapat

menggunakannya untuk permohonan izin gangguan (HO).

c. Tahap-tahap Pengajuan AMDAL (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup) untuk usaha skala besar: 1. Pemohon datang ke kantor BLH untuk mengisi blangko permohonan penyusunan Kerangka Acuan. Kerangka Acuan yang selanjutnya disingkat KA adalah ruang lingkup kajian analisis dampak lingkungan hidup yang merupakan hasil pelingkupan. 2. KA yang diajukan disampaikan dalam bentuk cetak (hardcopy) dan file elektronik (softcopy).

commit to user 66


digilib.uns.ac.id

3. Sekretariat Komisi Penilaian AMDAL (KPA) memberikan tanda bukti penerimaan KA kepada pemrakarsa, dilengkapi dengan hari dan tanggal penerimaan KA. 4. Sekretariat KPA melakukan uji administrasi KA berdasarkan panduan uji administrasi KA. 5. Berdasarkan hasil uji administrasi, sekretariat KPA memberikan pernyataan tertulis mengenai kelengkapan atau ketidaklengkapan administrasi KA. 6. Apabila KA belum lengkap, maka diserahkan kepada pemohon untuk dikoreksi kembali. Apabila KA sudah lengkap maka tahap selanjutnya adalah sidang KA. 7. KA akan disidang dan dinilai oleh tim teknis yang ditunjuk oleh komisi penilai AMDAL. 8. Apabila KA lulus dalam persidangan dan dinilai baik maka KA ditandatangani oleh Kepala Badan Lingkungan Hidup selaku ketua komisi AMDAl. 9. Kemudian dibuat Surat Keterangan Persetujuan KA. 10.Tahap selanjutnya yaitu pemohon menyusun dokumen ANDAL dan RKL UPL. 11.Dokumen ANDAL dan RKL UPL tersebut diuji administrasi. 12.Setelah lolos uji administrasi, tim teknis melakukan sidang yang membahas dokumen ANDAL dan RKL UPL serta evaluasinya.

commit to user 67


digilib.uns.ac.id

13.Setelah lulus sidang, tim teknis mengeluarkan surat rekomendasi kepada komisi penilai yang melakukan sidang kembali untuk menentukan layak atau tidaknya dokumen ANDAL dan RKL UPL tersebut. 14.Setelah dinyatakan layak oleh komisi penilai, komisi penilai mengeluarkan surat rekomendasi kelayakan yang ditujukan kepada Bupati yang kemuadian dikeluarkan izin lingkungan. 15.Setelah

mendapatkan

izin

lingkungan,

pemohon

dapat

menggunakannya untuk permohonan izin gangguan (HO).

3. Mekanisme Green Banking dalam pengambilan keputusan Kredit Modal Kerja di PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk cabang Solo Slamet Riyadi Salah satu produk Lending yang ditawarkan oleh PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk adalah Kredit Modal Kerja. Kredit Modal Kerja (KMK) adalah fasilitas kredit yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan – berhubungan dengan : 

Pengadaan atau proses produksi s.d barang tersebut dijual, atau



Sejumlah dana yang tertanam dalam aktiva lancar yang diperlukan untuk menjalankan aktivitas perusahaan atau tambahan modal kerja untuk kas, pengganti piutang, dan persediaan.

commit to user 68


digilib.uns.ac.id

Gambar 3.1 Alur Kredit Modal Kerja a.

Persyaratan Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi: 1. Melampirkan legalitas usaha: a) NPWP b) SIUP c) HO d) SITU, TDP / Surat keterangan usaha.

2. Melampirkan dokumen identitas diri: a) KTP/SIM b) Untuk

badan

usaha

melampirkan

Akte

Pendirian

dan

perubahannya).

commit to user 69


digilib.uns.ac.id

3. Melampirkan copy rekening koran atau rekening tabungan, 3 (tiga) bulan terakhir.

b. Proses Mengajukan Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi. 1. Calon Debitur datang ke Kantor Cabang terdekat dan mengisi formulir. Apabila calon debitur tidak ada waktu untuk berkunjung ke kantor dalam rangka mengajukan kredit, debitur bisa menghubungi Pejabat Pemrakarsa, dalam hal ini adalah AO (Account Officer). 2. Calon debitur melengkapi formulir dan berkas pengajian kredit. 3. Formulir dan berkas calon debitur diteliti kelengkapannya oleh Account Officer. 4. Apabila debitur datang ke kantor dan telah diteliti berkasnya, AO segera melakukan penentuan tanggal untuk melaksanakan OTS (On The Spot).

c.

Proses Analisis Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi. 1. Analisis Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk menggunakan Analisis 5C yaitu (Character, Capacity, Collateral, Capital, Condition).

commit to user 70


digilib.uns.ac.id

2. Setelah dianalisis dan dinyatakan layak menjadi debitur, maka berkas diserahkan ke ADK (Administrasi Kredit) untuk dibuatkan surat kepada pimpinan cabang (Pinca) untuk diperiksa.

d. Proses Pemutusan dan Pencairan Kredit Modal Kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi. 1. Setelah Pimpinan Cabang (Pinca) menyetujui berkas calon debitur, berkas dikembalikan kepada ADK untuk dibuatkan Offering Letter. Offering Letter berisi penawaran kredit yang akan diambil oleh debitur berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh AO. 2. Offering Letter diserahkan kepada debitur untuk dipelajari. 3. Setelah debitur mempelajari Offering Letter dan menyetujui isinya, ADK membuatkan akad (perjanjian) kredit yang melibatkan notaris, ADK, dan debitur. 4. Setelah berkas akad (perjanjian) kredit lengkap dan telah ditandatangani, ADK membuat berkas realisasi kredit. 5. Berkas realisasi diserahkan kepada bagian operasional. Dalam hal ini adalah Teller. 6. Teller menerima berkas realisasi, kemudian Teller mentransfer dana ke rekening debitur.

Salah satu debitur kredit modal kerja PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah peternakan ayam petelur “Anugerah Farm” yang commit to user 71


digilib.uns.ac.id

berlokasi di Desa Polokarto RT 01 RW 10 Kecamatan Polokarto Kabupaten Sukoharjo. Dalam lembar kontrol berkas pinjaman Anugerah Farm memiliki sertifikat HO nomor 503/10/I/2010. Dengan adanya setifikat HO maka Anugerah Farm telah mendapat persetujuan dari lingkungan sekitar dan dinas perizinan Kabupaten Sukoharjo terkait dengan usahanya serta telah berupaya untuk turut serta menjaga dan melestarikan lingkungan.

C. Temuan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk kantor cabang Solo Slamet Riyadi dalam prosedurnya memuat AMDAL sebagai salah satu hal yang harus dianalisis dalam analisis kredit karena menyangkut aspek lingkungan. AMDAL sebagai dokumen lingkungan memuat hal- hal yang kemungkinan terjadi terkait dengan lingkungan yang dikarenakan oleh pendirian usaha apakah usaha tersebut mencemari atau merusak lingkungan ketika kredit yang diberikan bank sudah diberikan. Dalam praktiknya, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk telah melaksanakan prosedur tersebut. Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu Account Officer (AO), analisis AMDAL dilakukan ketika AO melakukan OTS (On The Spot). AO akan melakukan wawancara dengan warga yang tinggal

sekitar debitur apakah

jalannya aktivitas

produksi debitur

mengganggu warga sekitar dan lingkungan. Gangguan dapat berbentuk limbah suara, bau, dan asap. Selain itu, pelaksanaan prosedur analisis

commit to user 72


digilib.uns.ac.id

AMDAL secara administrasi dapat dilihat juga lembar kontrol berkas pinjaman yang memuat dokumen HO. Salah satu debitur PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk adalah Peternakan Ayam Petelur “Anugerah Farm”, cenderung tidak mengganggu warga sekitar dalam menjalankan aktivitas produksinya. Selain itu Peternakan Ayam Petelur “Anugerah Farm” telah memiliki sertifikat HO yang dalam persyaratannya diwajibkan untuk memiliki dokumen lingkungan sehingga dapat digunakan sebagai instrumen persyaratan kredit terkait dengan Green Banking. Namun PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk sebaiknya juga mensyaratkan dokumen lingkungan. Peternakan Ayam Petelur “Anugerah Farm”

yang

memiliki

UKL/UPL

sebagai

dokumen

lingkungannya

berdasarkan analisis Tim Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Sukoharjo berdasarkan Peraturan Bupati Sukoharjo no 42 tahun 2011 tentang jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup sebagai syarat kredit dan bentuk monitoring dalam tahap analisis kredit mengenai konsep Green Banking dan sebagai bentuk andil dalam usaha pelestarian dan penyelamatan lingkungan. Dengan demikian, walaupun peraturan khusus mengenai Green Banking belum ada dan sedang dirumuskan oleh pemerintah, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah berupaya untuk turut serta dalam menjaga dan melestarikan lingkungan.

commit to user 73

BAB III PEMBAHASAN. Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria

Recommend Documents