BAB II PROFIL PERUSAHAAN
A. Sejarah Singkat Perusahaan Pada awalnya Bank Rakyat Indonesia didirikan di Purwokerto, Jawa tengah oleh Raden Aria Wirjaatmadja dengan nama De Poerwokertosche Hulp enspaarbank der Inlandsche Hoofdeen atau Bank Bantuan dan Simpanan Milik Kaum Priyayi yang berkebangsaan Indonesia (Pribumi). Bank ini didirikan pada tanggal 16 Desember 1895, yang kemudian dijadikan hari kelahiran Bank Rakyat Indonesia. Setelah kemerdekaan Indonesia, berdasarkan peraturan Pemerintah No. 1 tahun 1946 pasal 1 disebutkan bahwa Bank Rakyat Indonesia adalah Bank pemerintah pertama di Indonesia. Dengan adanya perang mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, kegiatan Bank Rakyat Indonesia sempat terhenti untuk sementara waktu dan baru aktif kembali setelah perjanjian Renville pada tahun 1949 dengan mengubah namanya menjadi Bank Rakyat Indonesia Serikat. Dengan PERPU No.14 tahun 1960, dibentuklah Bank Koperasi Tani dan Nelayan (BKTN) yang merupakan peleburan dari Bank Rakyat Indonesia, Bank Tani nelayan, dan Nederlandsche Maatschappij (NHM). Berdasarkan penetapan Presiden (Penpres) No.9 tahun 1965, BKTN diintegrasikan kedalam Bank Indonesia dengan nama Bank Indonesia urusan koperasi Tani dan Nelayan. Setelah berjalan selama satu bulan, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 17 tahun 1965 tentang pembentukan bank tunggal dengan nama Bank Negara Indonesia. Dalam ketentuan baru itu, Bank Indonesia Urusan
5
6
Koperasi, Tani, dan Nelayan (eks BKTN) diintegrasikan dengan nama Bank Negara Indonesia unit II bidang Rural, sedangkan NHM menjadi Bank Negara Indonesia unit III bidang Ekspor Impor (Exim). Berdasarkan Undang-undang No.14 tahun 1967 tentang Undang-undang pokok perbankan dan Undang-undang No.13 tahun 1968 tentang Undang-undang Bank Sentral, dan Bank Negara Indonesia Unit II bidang Rural dan Ekspor Impor di pisahkan masing-masing menjadi (2) bank yaitu Bank Rakyat Indonesia dan Bank Ekspor Impor . Selanjutnya berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1968, tugas-tugas pokok Bank Rakyat Indonesia sebagai bank umum yang di tetapkan kembali. Mengingat Bank Rakyat Indonesia didirikan berdasarkan Undang-undang No.21 tahun 1968, maka berdasarkan Pasal 45 Undang-undang No.14 tahun 1967 tanggal 30 Desember 1967 tentang perbankan jo. Pasal 55 Undang-undang No.7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.10 tahun 1998 tentang perrbankan, Bank Rakyat Indonesia dapat menjalankan kegiatan usahanya di bidang perbankan. Sejak 1 agustus 1992 berdasarkan Undang-undang perbankan No.7 tahun 1992 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.21 tahun 1992, status Bank Rakyat Indonesia berubah menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) dan kepemilikannya 100% ditangan pemerintah. Perubahan Bank Rakyat Indonesia menjadi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, tersebut dituangkan dalam Akta pendirian No.113 tanggal 31 juli 1992, yang dibuat dihadapan Muhadi Salin, SH, Notaris di Jakarta dan telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam
7
Surat Keputusan No. C2-6584, HT.01.01TH.92 tanggal 12 Agustus 1992 dan telah di daftarkan dalam buku Register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di bawah No. 2155/1992 pada tanggal 15 Agustus 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 73, tambahan No. 3A tanggal 11 September 1992. Anggaran dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, telah mengalami beberapa kali perubahan, antara lain berdasarkan : 1.
Akta berita acara rapat Bank Rakyat Indonesia No.78 tanggal 19 September 1992, dan akta pembetulan No.6 tanggal 1 Oktober 1992, keduanya dibuat oleh Muhadi Salim, SH, Notaris di Jakarta antara lain sehubungan dengan perubahan pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, dan pasal 24. Akta ini telah di setujui oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C2-8227.HT.0104.TH.92 tanggal 3 Oktober 1992 dan telah di daftarkan dalam buku register pada Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 2628/1992 dan 2629/1992 pada tanggal
5
Oktober 1992, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 84, tambahan No. 010A tanggal 20 Oktober 1992. 2.
Akta perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 7 tanggal 4 September 1998, dibuat dihadapan Imas Fatimah, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan perubahan pasal 1, pasal 2, pasal 3, dan pasal 4 sampai dengan pasal 33, Akta tersebut telah disetujui olah Menteri Kehakiman Republik Indonesia dalam surat keputusan No. C224930.HT.01.04.TH.98 tanggal 13 November 1998.
8
3.
Akta keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No.25 tanggal 25 Juli 2001, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris Jakarta, sehubungan dengan penambahan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 3 ayat 2.
4.
Akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 26 tanggal 25Juli 2001, dibuat dihadapan Fathiah Helmi, SH, Notaris di Jakarta, sehubungan dengan penambahan pasal mengenai Dewan Pengawas Syariah pada pasal 18, menambah ayat 5, 6, dan pasal 7 pasal 26.
5.
Akta perubahan Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk No. 7 tanggal 3 Oktober 2003, dibuat dihadapan Imas Fatimah, GH, Notaris di Jakarta, yang memuat perubahan Anggaran Dasar PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ternasuk perubahan status Bank menjadi perusahaan terbuka dan peningkatan modal ditempatkan dan disetor. PT. BRI (Persero) yang didirikan sejak tahun 1895 didasarkan pada
pelayanan masyarakat kecil yang sampai sekarang tetap konsisten, yaitu dengan fokus pemberian fasilitas kredit kepada golongan pengusaha kecil. Hal ini antara lain tercermin pada perkembangan penyaluran KUK pada tahun 1994 sebesar Rp. 6.419,8 milyar yang meningkat menjadi Rp. 8.231,1 milyar pada tahun 1995 dan pada tahun 1999 sampai dengan bulan September sebesar Rp. 20.466 milyar. Seiring dengan perkembangan dunia perbankan yang semakin pesat maka sampai saat ini PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk mempunyai unit kerja yang berjumlah 4.4447 buah, yang berdiri dari 1 Kntor Pusat BRI, 12 Kantor Inspeksi/SPI, 170 Kantor Cabang (Dalam Negeri), 145 Kantor Cabang Pembantu,
9
1 Kantor Cabang Khusus, 1 New York Agency, 1 Caymand Island Agency, 1 Kantor Perwakilan Hongkong, 40 Kantor Kas Bayar, 6 Kantor Mobil Bank, 193 P.Point, 3.931 BRI UNIT dan 357 Pos Pelayanan Desa.
B. Struktur Organisasi Perusahaan Secara umum pengertian dari struktur organisasi adalah suatu susunan pekerjaan dari masing-masing pekerjaan yang terdapat dalam suatu perusahaan. Mulai dari tingkat yang paling atas sampai dengan tingkat yang paling bawah, yang tersusun sedemikian rupa dalam suatu perusahaan. Organisasi merupakan hal yang penting dalam menentukan tujuan perusahaan, atas dasar kerja sama yang mempunyai bentuk dan susunan yang jelas dalam merumuskan tugas setiap unsur antara yang satu dengan lainnya dalam hubungan kerja. Selain itu juga untuk memperlancar dan
mempermudah pimpinan untuk mengadakan
pengawasan terhadap tugasnya. Struktur organisasi pada PT. Bank Rakyat Indonesia ( Persero) Tbk Cabang Gajah Mada Medan adalah struktur organisasi garis dan staf, dalam hal ini setiap atasan mempunyai beberapa bawahan dan seorang bawahan hanya mempunyai seorang atasan. Struktur organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Cabang Gajah Mada Medan dapat dilihat pada Gambar 2.1
10
Gambar 2.1 Struktur Organisasi PT Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah Mada Medan
Sumber : PT Bank Rakyat Indonesia KCP Gajah Mada Medan
C. Job Description (Uraian Pekerjaan) Berikut ini akan diuraikan tugas, dan wewenang dari masing-masing bagian berdasarkan struktur organisasi sebagai berikut : 1. Pimpinan Cabang a.
Mengelola seluruh kegiatan kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia dan Unit wilayahnya.
b.
Mengetahui dan memelihara arsip yang ada yang mencakup seluruh kebijakan, peraturan dan ketentuan yang berhubungan dengan pinjaman, perkiraan kas, dan operasi luar negeri.
11
c.
Mengikuti perubahan yang terjadi di bidang perekonomian dan kondisi kerja yang mempengaruhi kegiatan di cabang.
d.
Memeriksa dan menganalisa secara berkala kondisi keuangan dan bagian-bagian untuk menentukan perlu atau tidaknya perbaikan dan pencegahan.
e.
Menglola rencana pengembangan bisnis, mengadakan hubungan dan kerjasama yang baik dengan unit/sub unit PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Cabang Gajah Mada
2. Manajer Operasional Wakil pimpinan cabang Bank Rakyat Indonesia bertanggung jawab untuk seluruh bidang khususnya operasional. 3. Account Officer a.
Mengelola, merencanakan, mengorganisasikan dan mengawasi aktivitas bisnis kantor cabang (kredit, pengerahan dana dan produk atau jasa lainnya). Serta kualitas portofolio kredit untuk memaksimumkan pendapatan cabang sesuai dengan anggaran.
b.
Mencari dan menetapkan pasar sasaran, toleransi dan batas resiko untuk kantor cabang sesuai dengan petunjuk atau teknis.
4. AMPB ( Asisten Manajer Perkreditan Bisnis) a.
Mengelola dan mengkoordinasikan proses pelayanan nasabah di kantor cabang secara efektif dan efisien.
b.
Mengawasi seluruh proses kegiatan operasional perkreditan dan mempersiapkan pembayaran atau realisasi kredit ataupun pembayaran gaji pegawai kantor cabang.
12
5. Supervisior Administrasi Kredit a.
Menjamin berjalannya kebijakan dan prosedur perkrditan di kantor cabang.
b.
Mengadakan konsultasi dengan Account Officer untuk kredit yang baru, perubahan kredit dan masalah lain bila di perlukan.
c.
Mengelola kelengkapan dari pekerjaan Financial Analsysis.
6. Koordinator Akuntansi dan Laporan a.
Mengelola dan mengkoordinasikan seluruh kegiatan dan proses akuntansi di kantor cabang untuk menjamin kelancaran kegiatan operasional seharihari.
b.
Mengelola dan mengkoordinasikan perisapan pembuatan anggaran di kantor cabang dan menyajikan laporan keuangan dari kantor cabang.
c.
Memberikan petunjuk kepada bawahannya dalam membuat anggaran tahunan dan revisi anggaran berdasarkan petunjuk dari kantor wilayah atau kantor pusat ataupun pimpinan cabang
7. Supervisior Devisa a.
Menjamin kelancaran pelayanan transaksi-transaksi ekspor dan impor di kantor cabang.
b.
Menjamin terselenggaranya pelayanan invisible dan jasa bank.
c.
Membuat rencana kerja dan anggaran.
13
8. Supervisor Pelayanan Intern a.
Menjamin pemenuhan seluruh kebutuhan
pelayanan intern di kantor
cabang dan pengelolaan dan kebutuhan logistik kantor cabang Bank Rakyat Indonesia unit. b.
Menjamin semua surat yang masuk dan keluar di proses dengan cepat dan tepat waktu.
c.
Menjamin penyediaan kebutuhan operasional di kantor cabang dan Bank Rakyat Indonesia Unit.
d.
Menangani harta dan asset perolehan, disposisi dan penyimpanan arsip kepegawaian Bank Rakyat Indonesia dengan kebijakan dari Bank Rakyat Indonesia pusat.
e.
Menjamin dan memelihara kas kecil (petty cash).
f.
Membuat permohonan pengembalian kas dari brankas pada pagi hari dan selama hari berjalan.
g.
Menyiapkan kelebihan kas selama hari berjalan dan
mengumpulkan
penerimaan kas selama akhir hari. h.
Memberikan persetujuan surat-surat penolakan pada nasabah.
i.
Memeriksa bahwa seluruh kas teller telah di hitung pada akhir hari.
j.
Secara efektif memonitor pelayanan terhadap nasabah.
7. AMBM (Asisten Manajer Bisnis Mikro) a.
Tugasnya mengelola, merencanakan, mengorganisir dan mengawasi aktivitas Kantor Cabang Bank Rakyat Indonesia Unit (termasuk kredit,
14
penyerahan dana dan produk/jasa bank lainnya), serta kualitas portofolio kredit untuk memaksimumkan pendapatan Bank Rakyat Indonesia Unit. b.
Memberikan perhatian atas hasil hasil-hasil audit, membina secara efektif dan professional serta dengan nasabah dan instansi-instansi pemerintah.
8. Kepala Bank Rakyat Indonesia Unit a.
Mengelola seluruh aktivitas kantor Bank Rakyat Indonesia di wilayahnya, bekerja dengan pegawai Bank Rakyat Indonesia Unit mengembangkan tujuan yang ingin dicatat oleh kantor Bank Rakyat Indonesia Unit.
b.
Memberikan perencanaan pengembangan bisnis unit,memonitor dan memecahkan masalah yang timbul di kantor Bank Rakyat Indonesia Unit.
c.
Mewakili direksi Bank Rakyat Indonesia dengan urusan nasabah dan pemerintah setempat.
D. Visi dan Misi Perusahaan Visi “Menjadi bank komersial terkemuka yang selalu mengutamakan kepuasan nasabah”. Misi 1. Melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada usaha mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat.
15
2. Memberikan pelayanan prima kepada nasabah melalui jaringan kerja yang tersebar luas dan didukung oleh sumber daya manusia yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen risiko serta praktek Good Corporate Governance (GCG) yang sangat baik. 3. Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan (stakeholders).
