BAB III ORGANISASI POLDA JAWA TENGAH

33 BAB III ORGANISASI POLDA JAWA TENGAH

3.1

Organisasi Polda Jawa Tengah Sesuai dengan keputusan Kapolri No. Kep/54/X/2002 tanggal 17 Oktober

2002 tentang Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia pada Organisasi tingkat Polisi Daerah (Polda). Kepolisian Negara Republik Indonesia Polda Jawa Tengah disingkat Polda Jateng adalah badan pelaksana utama kewilayahan Polda Jateng yang berkedudukan dibawah Kapolda. Tugas pokoknya adalah melaksanakan pemeliharaan keamanan dan ketertibana masyarakat, penegakkan hukum dan pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat serta tugas-tugas lain dalam wilayah hukumnya sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan serta kebijaksanaan yang berlaku dalam organisasi Polri. Pelaksanaan tugas tersebut dilaksanakan sesuai dengan fungsi kepolisian yang diembannya yaitu fungsi preventif dan represif di wilayah hukum Polda Jawa Tengah. Sesuai dengan ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-undang No. 2 tahun 2002 bahwa pelaksanaan peran dan fungsi Kepolisian wilayah negara Repubik Indonesia dibagi dalam daerah hukum menurut kepentingan pelaksanaan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pengaturan tersebut ditetapkan berdasarkan peraturan pemerintah yang mempertimbangkan tentang kepastian hukum dan penyesuaian dengan kepentingan pelaksanaan tugas kepolisian yang terkait. Peraturan pemerintah tersebut adalah Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2007 tentang Daerah Hukum Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana pembagian wilayah ditetapkan dalam rangka melaksanakan fungsi dan peran kepolisian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Wilayah Polda Jawa Tengah terletak disebelah utara laut Jawa, sebelah selatan Polda DIY, sebelah barat Polda Jawa Barat, dan sebelah timur Polda Jawa Timur. Polda Jawa Tengah mempunyai 1 (satu) Polwiltabes, 1(satu) Poltabes, 5

33

UNIVERSITAS INDONESIA

Fungsi bidang pembinaan......, Veronica Ari Herawati, Program Pascasarjana, 2008

34 (lima) Polwil dan 35 (tiga puluh lima) Polres. Jumlah personil Polri sekitar 30.000 lebih, dengan jumlah anggota PNS sebanyak 2.200 orang Bagan Struktur Organisasi Polda Jawa Tengah (Lampiran)

3.2

Struktur Organisasi Bidang Pembinaan Hukum Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. Pol : Kep /54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tingkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang kemudian ada perubahan atas keputusan tersebut dengan surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, yang menempatkan Bidang Pembinaan Hukum sebagai unsur pembantu pimpinan dan pelaksana staf yang dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan bantuan dan nasehat hukum, serta penerapan dan penyuluhan hukum dan HAM, pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkenaan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas Polri, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota dan keluarganya dan pengemban fungsi kepolisian lainnya. Guna mewujudkan tuntutan masyarakat terhadap peran Polri Polda Jawa Tengah, maka pengembangan dan pembinaan kekuatan Polri ditujukan kepada upaya

peningkatan

kemampuan

anggota

Polri

dalam

memelihara

dan

meningkatkan perlindungan, pelayanan, dan pengayoman masyarakat untuk mewujudkan masyarakat yang hidup tentram dan damai. Berkaitan dengan tugas dan fungsi

Polri, pemerintah memberikan kewenangan untuk merampas

sementara hak asasi manusia yang berhubungan dengan kepentingan masyarakat. Disamping itu undang-undang juga telah memberikan peluang kepada masyarakat untuk melakukan perbaikan dengan memberikan koreksi mengenai tugas dan tanggungjawab Polri yang tidak dilaksanakan dengan baik terutama anggota Polri yang dilapangan. Dengan adanya peluang yang dimiliki oleh masyarakat tersebut Polri dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya masih banyak yang melakukan pelanggaran dan tidak sesuai dengan peraturan perundang-udangan

UNIVERSITAS INDONESIA Fungsi bidang pembinaan......, Veronica Ari Herawati, Program Pascasarjana, 2008

35 yang berlaku maupun Peraturan Kapolri yang telah ditetapkan. Hal tersebut terjadi karena adanya faktor yang mempengaruhi baik dalam diri anggota yang bertugas maupun faktor dari luar dirinya. Bidang Pembinaan Hukum sebagai pembina hukum yang mempunyai salah satu tugas

menyelenggarakan bantuan dan nasehat hukum, memegang

peranan penting bagi anggota yang sedang menghadapi masalah hukum dalam menjalankan tugas di lapangan baik sebagai terlapor atau tersangka karena perbuatannya termasuk dalam tindak pidana, pelanggaran disiplin maupun pelanggaran kode etik Polri. Disinilah peranan Bidang Pembinaan Hukum sangat dibutuhkan sebagai wujud dari pelayanan, perlindungan dan pengayoman terhadap anggotanya dengan memberikan bantuan advokasi terhadap kesatuan, anggota Polri maupun keluarga besar Polri. Tugas Pokok Bidang Pembinaan Hukum dirumuskan dalam Keputusan Kapolri nomor : 07/I/2005 sebagai berikut : a.

Membina dan menyelenggarakan fungsi pembinaan hukum dan HAM yang meliputi bantuan dan nasehat hukum, penerapan dan penyuluhan

hukum

dan

turut

serta

dalam

pembinaan

hukum/peraturan daerah. b.

Menyelenggarakan fungsi : a)

Pembinaan fungsi Binkum dalam lingkup Polda

b)

Penyelenggaraan bantuan dan nasehat hukum serta penerapan dan penyuluhan hukum HAM

c)

Pemberian nasehat dan pertimbangan hukum berkenaan dengan masalah-masalah hukum dalam pelaksanaan tugas polri, termasuk pemberian nasehat dan bantuan hukum terhadap anggota

dan

keluarganya

termasuk

pengemban

fungsi

Kepolisian lainnya. Bidang Pembinaan Hukum Polda Jawa Tengah dipimpin oleh seorang Kepala Bidang Pembinaan Hukum yang berpangkat Komisaris Besar Polisi (KOMBES) yang memiliki personil berjumlah 24 orang yang masuk dalam Sub bidang penerapan dan Penyuluhan Hukum berjumlah 6 orang terdiri dari 1 (satu)


36 orang berpangkat AKBP, 1 (satu) orang berpangkat AKP, 4 (empat) orang anggota PNS Gol. III , sedangkan yang masuk dalam sub bidang bantuan dan nasehat hukum berjumlah 10 orang terdiri dari 5 (lima) orang berpangkat AKBP, 3 (tiga) orang berpangkat Kompol, 1 (satu) orang berpangkat AKP, 1 (satu) orang PNS Gol III. Jumlah 7 (tujuh) orang personil lainnya bertugas dalam bidang administrasi dan keuangan. Untuk memudahkan dalam memahami pelaksanaan tugas Bidbinkum perlu mengetahui struktur organisasi Bidkum sebagai berikut : Lihat lampiran II

3.3

Struktur Organisasi Provos Berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia

No. Pol : Kep /54/X/2002 tanggal 17 Oktober 2002 tentang Organisasi dan Tata Kerja Satuan-satuan Organisasi pada Tigkat Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah (Polda) yang kemudian ada perubahan atas keputusan tersebut dengan surat Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia No. Pol. : Kep/07/I/2005 tanggal 31 Januari 2005, Provos merupakan bagian dari Bidang Profesi dan Pengamanan (Bidpropam) sebagai unsur pelaksana staf khusus Polda yang berada dibawah Kapolda yang dalam melaksanakan tugasnya membina dan menyelenggarakan fungsi pertanggungjawaban profesi, pengamanan internal, penegakkan disiplin, dan ketertiban di lingkungan Polda, termasuk pelayanan pengaduan masyarakat tentang adanya penyimpangan tindakan anggota Polri/PNS termasuk pemberian rehabilitasi sesuai ketentuan yang berlaku. Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut Bidpropam sesuai dengan Kep/54/IX/2004 menyelenggarakan fungsi : a.

Penyiapan/ perumusan kebijakan Kapolda dalam bidang pembinaan fungsi pengawasan umum, pembinaan profesi, pengamanan internal dan pembinaan disiplin dalam lingkungan Polda.

b.

Penyelenggaraan pembinaan profesi, yang meliputi penilaian akreditasi profesi dan pembinaan/penegakkan etika profesi, termasuk pengauditan dari segi etika profesi terhadap proses investigasi kasus (ekternal/internal) yang dilaksanakan oleh unit-unit organisasi Polri


37 yang diadakan atau mendapat sorotan publik, serta audit investigasi serta penyelenggaraan sekretariat Komisi Kode Etik Kepolisian dalam lingkungan Polda. c.

Pembinaan/penyelenggaraaan pengamanan internal yang meliputi personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan.

d.

Pembinaan/penyelenggaraan pembinaan dan penegakkan disiplin dan tata tertib.

e.

Pemberian pelayanan dalam penerimaan laporan/pengaduan warga masyarakat tentang sikap dan tindakan anggota Polri/PNS.

f.

Pengendalian dan monitoring terhadap penanganan laporan / pengaduan warga masyarakat oleh satuan-satuan dalam lingkungan Polda dan pelaksanaan rehabilitasi terhadap anggota Polri/PNS, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bidpropam terdiri dari : a.

Urusan Administrasi dan Ketatausahaan disingkat Urmintu. a)

Urmintu dipimpin oleh Kepala Urusan Administrasi dan ketatausahaan disingkat Kaurmintu yang bertanggungjawab kepada Kabidpropam

b)

Urmintu bertugas menyelenggarakan urusan administrasi, urusan ketatausahaan dan urusan dalam, termasuk pelayanan keuangan, dilingkungan Rowaspropam.

c}

Urmintu adalah unsur pelayanan pada Bidpropam yang berada dibawah Kabidpropam

b.

Seksi Pelayanan Pengaduan disingkat Siyanduan yang bertugas menerima

laporan/pengaduan

masyarakat

dan

memonitoring

penanganannya. c.

Seksi Rehabilitasi disingkat SieRehab yang bertugas melaksanakan registrasi/penelitian

terhadap

proses

penanganan

kasus

dan

menyiapkan proses/keputusan rehabilitasi bagi anggota/PNS Polri yang tidak terbukti melakukan pelanggaran atau pengampunan / pengurangan

hukuman

bagi

personel

yang

sedang/telah


38 melaksanakan hukuman (disiplin/administratif ) dengan baik serta memantau proses pelaksanaan hukuman dan menyiapkan keputusan pengakhiran hukuman bagi personil yang telah melaksanakan hukuman (pidana). d.

Subbid

Pembinaan

Subbidprofesi

bertugas

Pertanggungjawaban menyelenggarakan

Profesi fungsi

disingkat pembinaan

pertanggungjawaban profesi, yang meliputi penilaian akreditasi, pembinaan dan penegakkan etika profesi termasuk audit investigasi serta penyelenggaraan kesekretariatan Komisi Kode Etik Polri. e.

Sub Bidang Pengamanan Internal : bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi pengamanan internal, yang meliputi pengamanan personil, materiil, kegiatan dan bahan keterangan dalam lingkungan Polda.

f.

Subbid Provos

bertugas menyelenggarakan dan membina fungsi

provos yang meliputi pembinaan disiplin, penegakkan hukum dan penyelesaian perkara pelanggaran disiplin. Dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya Subbid Provos dibantu oleh Kepala Sub Bagian Pembinaan Disiplin disingkat Kasubbagbinplin, yang dibantu oleh kanit 1 dan kanit 2, sedangkan Kepala sub bagian Penegakkan Hukum disingkat Kasubbaggakkum dibantu kanit 1, kanit 2, dan kanit 3 Tugas dari Kasubbagbinplin adalah membina dan menyelenggarakan penegakkan disiplin anggota Polri dan PNS Polda, sedangkan tugas dari Kasubbaggakkum adalah membina dan menyelenggarakan penegakkan hukum bagi anggota yang melakukan pelanggaran disiplin maupun tindak pidana yang selanjutnya diserahkan kepada Reskrim untuk dilakukan penyidikan dan penyelidikan. Wewenang Provos sebagaimana tercantum dalam pasal 22 Peraturan Pemerintah No.2 tahun 2003 adalah (a) melakukan pemanggilan dan pemeriksaan; (b) membantu pimpinan menyelenggarakan pembinaan dan penegakkan disiplin, serta memelihara tata tertib kehidupan anggota Kepolisian Negara Republik


39 Indonesia; (c) menyelenggarakan sidang disiplin atas perintah Ankum; (d) melaksanakan putusan Ankum. Provos Polda Jawa Tengah beranggotakan 89 orang yang terbagi dalam 2 (dua) sub bidang yaitu Bidang Pembinaan Disiplin dan Bidang Penegakkan Hukum. Bagi anggota penegakkan hukum, mereka kebanyakan telah mengikuti pendidikan mengenai penyidikan dan pernah bertugas di Reskrim sebelumnya, sehingga sangat menunjang dalam pelaksanaan tugas sebagai penegak hukum. Bagan Struktur Organisasi Provos (Lampiran)

3.4

Data kasus KDRT Data kasus baik disiplin, pidana maupun KDRT, yang masuk pada Bidang

Pembinaan Hukum setiap tahunnya kurang lebih 320 kasus yang harus ditangani oleh Bidang Pembinaan Hukum dalam pemberian saran pendapat hukum, disamping itu untuk kasus yang memerlukan advokasi yaitu pendampingan di peradilan setiap tahunnya sebanyak 162 kasus. Kasus-kasus tersebut merupakan laporan / pengaduan dari korban dan masyarakat serta temuan dari anggota Polri sendiri. Karakteristik dari kasus penelantaran keluarga yang terjadi di Polda Jawa Tengah dapat dibagi menjadi tiga (3) bagian yaitu : Penelantaran ringan, Penelantaran sedang, dan Penelantaran berat. Penelantaran ringan yaitu pelaku meninggalkan keluarganya dalam waktu kurang lebih satu bulan karena meninggalkan tugas akibat hutang, malu dengan rekannya sehingga tidak melaksanakan tugas. Penelantaran sedang meliputi penelantaran satu (1) tahun sampai dengan dua (2) tahun, sedangkan penelantaran berat terjadi bila pelaku meninggalkan keluarganya lebih dari dua (2) tahun sampai dengan sepuluh (10) tahun yang disebabkan karena sikap isteri yang kasar, perbedaan sikap dan perilaku yang berbeda dan berpegang pada prinsip masing-masing, mempunyai wanita idaman lain, mempunyai wanita simpanan (nikah siri) mempunyai anak dari hasil hubungan tidak sah, dan ketergantungan ekonomi karena dibantu oleh perempuan simpanannya.


40 Dari hasil penelitian tentang penelantaran keluarga tenyata tengat waktu penelantaran meliputi satu (1) bulan s/d empat (4) bulan, satu (1) tahun s/d dua (2) tahun, empat (4) tahun s/d sepuluh (10) tahun. Berdasarkan penelitian, untuk kasus kekerasan dalam rumah tangga dalam hal ini kekerasan dalam menelantarkan keluarga, menjadi ciri khas dari anggota Polri yang dilakukan terhadap anak dan isterinya. Hal tersebut merupakan kasus yang banyak masuk ke Bidang Pembinaan Hukum untuk dimintakan saran pendapat hukum sebagai landasan pimpinan dalam mengambil keputusan. Kasus penelantaran keluarga yang masuk ke Bidang Pembinaan Hukum relatif sedikit dibandingkan dengan kasus-kasus lain yang masuk ke Bidang Pembinaan Hukum. Kasus yang masuk kategori kekerasan dalam rumah tangga yang diberikan saran dan pendapat hukum oleh Bidang Pembinaan Hukum dari tahun 2005 sampai dengan tahun 2007 dapat dilihat dalam tabel dibawah ini : Data yang masuk Ke Bidbinkum Polda Jateng No Jenis Kejahatan KDRT

Tahun 2005

Tahun 2006

Tahun 2007

Keterangan

1.

Kekerasan Fisik

2

1

1

Disiplin, PN 1 Kasasi

2.

Kekerasan Seksual

-

-

-

-

3.

Kekerasan Psikis

-

-

-

-

4.

Penelantaran Keluarga

4

17

20

Disiplin

6

18

21

Jumlah

Sumber dari Bidbinkum Polda Jawa Tengah

Dari tabel diatas menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan dalam rumah tangga dilaporkan pada tahun 2005 adalah 6 kasus, tahun 2006 adalah 18 kasus, dan tahun 2007 adalah 21 kasus.

Data ini menunjukkan adanya

kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh isteri anggota Polri, sehingga bagi peneliti merupakan hal yang perlu mendapatkan perhatian karena data tersebut menunjukkan adanya kenaikan kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan ke Pelayanan dan Pengaduan (Yanduan). Meningkatnya


41 laporan mengenai kekerasan dalam rumah tangga sangat terkait dengan adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga yang menunjukkan bahwa undang-undang tersebut telah diketahui oleh para ibu dalam hal ini isteri dari anggota Polri. Akibat dari kekerasan yang terjadi dapat menimbulkan penderitaan fisik dan penderitaan batin. Dengan demikian perlu adanya peran Bidbinkum dan Provos dalam penerapan pasal diperlukan keberanian untuk dimasukkan dalam pelanggaran tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga yaitu Undang-undang No.23 tahun 2004 karena didalam undang-undang tersebut telah diuraikan dengan jelas bagaimana kekerasan yang dapat dijerat dengan undang-undang tersebut.


BAB III ORGANISASI POLDA JAWA TENGAH

Recommend Documents