BAB III PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Sejarah Berdirinya PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) PT. Askrindo atau PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang bergerak dalam asuransi/penjaminan, tidak dapat dipisahkan dari pembangunan ekonomi Bangsa dan Negara Republik Indonesia. Sejak pemerintah menyusun dan menetapkan REPELITA I tahun 1969, yang salah satu sasaran pokok rencana tersebut adalah meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam bidang kesempatan berusaha. Dalam rangka mencapai sasaran ini pemerintah mengambil langkah konkrit antara lain dengan mengembangkan usaha kecil dan menengah dengan cara mengatasi salah satu aspek usaha yang penting yaitu aspek pembiayaan. Berdiri tanggal 6 April 1971 berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1/1971 tanggal 11 Januari 1971, untuk mengemban misi dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) guna menunjang pertumbuhan perekonomian Indonesia. Peran PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
dalam
pemberdayaan UMKM adalah sebagai lembaga penjamin atas kredit yang disalurkan oleh perbankan kepada UMKM. Sesuai dengan Visi dan Misinya, PT. Askrindo (Persero) senantiasa menjalankan peran dan fungsinya sebagai Collateral
24
Subtitution Institution, yaitu lembaga penjamin yang menjembatani kesenjangan antara UMKM yang layak namun tidak memiliki agunan cukup untuk memperoleh kredit dengan lembaga keuangan, baik perbankan maupun lembaga non bank (feasible tetapi tidak bankable) yang dimana mempunyai usaha yang produktif dan layak namun belum memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh bank. Sejalan dengan berubahnya waktu, saat ini PT. Askrindo (Persero) memiliki lima lini usaha yaitu Asuransi Kredit Bank, Asuransi Kredit Perdagangan, Surety Bond, Customs Bond dan Asuransi Umum. PT. Askrindo (Persero) sejak tahun 2007 melaksanakan program pemerintah dalam rangka Inpres 6/2007 atau yang lebih dikenal sebagai penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR). Dalam pelaksanaannya Bank bersama dengan Askrindo memberikan penjaminan atas kredit yang disalurkan oleh tiga Bank pelaksana yaitu : Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri. Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Indonesia merupakan tulang punggung kekuatan ekonomi yang mampu memberikan
kontribusi
yang
sangat
signifikan.
Menguatnya
permodalan UMKM akan memberikan multiplier effects berupa tumbuhnya kegiatan usaha yang diikuti dengan terbukanya lapangan kerja serta meningkatkan nilai usaha. Terciptanya UMKM yang tangguh pada tahap berikutnya mampu memberikan kontribusi dalam menekan angka pengangguran dan kemiskinan di Indonesia.
25
Askrindo senantiasa mengembangkan sayap usahanya untuk memberikan layanan yang prima, dengan didukung oleh Kantor Cabang berjumlah 60 Kantor yang tersebar di 34 Provinsi seluruh Indonesia.
2. Visi dan Misi Tahun 2013, merupakan akhir dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan
(RJPP)
periode
2009-2013.
Namun
dengan
memperhatikan tuntutan perkembangan bisnis dan aspirasi internal perusahaan yang berkembang serta kesesuaian lingkup kegiatan perusahaan, maka Direksi didukung oleh Dewan Komisaris kembali menyusun
RJPP
2013-2017
dan
kemudian
telah
mendapat
pengesahan dari Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) selaku Pemegang Saham PT. Askrindo (Persero), melalui Surat Keputusan nomor : S-566/ MBU/2013 tentang Pengesahan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) PT Askrindo (Persero) tahun 200132017. Dengan demikian tahun 2013 juga merupakan awal RJPP Perusahaan yang baru. Selaras dengan upaya tersebut, Perusahaan juga telah melakukan perubahan visi dan misinya sehingga aktivitas bisnis Perusahaan menjadi lebih fokus dan terarah. Visi dan Misi baru Perusahaan adalah sebagai berikut: a. Visi Perusahaan Menjadi Perusahaan Penanggung Risiko yang unggul dengan layanan global guna mendukung perekonomian nasional.
26
b. Misi Perusahaan 1) Menjalankan
kegiatan
usaha
penanggungan
risiko
yang
mendukung pembangunan ekonomi nasional terutama program Pemerintah
dalam
pengembangan
UMKMK
dan
usaha
korporasi lainnya. 2) Menjalankan kegiatan usaha penanggungan risiko dengan layanan global. 3) Memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, Sistem Pengendalian Intern (SPI) dan Manajemen Risiko.
3. Budaya Perusahaan a. Integritas Menjunjung tinggi kejujuran dan kebenaran, mematuhi ketentuan yang berlaku, konsisten memelihara etika, dan terbuka terhadap kritik yang membangun. b. Profesional Bekerja dengan tanggung jawab, komitmen untuk memberikan hasil
yang
terbaik,
meningkatkan pandangan
atau
kemempuan
yang
luas,
melebihi dan
serta
harapan,
senantiasa
pengetahuan,
mempunyai
mengedepankan
kepentingan
korporasi diatas kepentingan lainnya.
27
c. Kerjasama Semangat
mengutamakan
kebersamaan,
bersikap
saling
membantu dan mencapai kinerja korporasi yang efektif dan efisien. d. Inovasi Menganisiasi gagasan serta melakukan perubahan terus menerus untuk perbaikan dan penegembangan korporasi. e. Unggul Dorongan untuk selalu menjadi terbaik di bidangnya, yang dihasilkan dari upaya yang terbaik.
4. Logo Perusahaan
Gambar 3.1 Logo PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)
28
a.
Makna bentuk 1) Berasal dari huruf alpha dalam abjad Yunani yang berarti yang pertama menyimbolkan PT. Askrindo (Persero) sebagai asuransi kredit nomor satu di Indonesia. Dan huruf k dari kata kappa yang berarti keseluruhan, menyimbolkan layanan Askrindo yang menyeluruh. 2) Memperlihatkan
sebuah
bentuk
ikatan
erat
yang
melambangkan kemitraan yang solid untuk tumbuh dan mencapai tujuan bersama. 3) Penggalan huruf k berwarna oranye melambangkan sikap progresif untuk mengembangkan dan membuka diri di kancah global. b. Makna warna 1) Biru : menyimbolkan kedalaman visi-misi dan juga pengetahuan serta pengalaman. 2) Oranye : menyimbolkan energi, semangat dan juga inovasi kreatif.
5. Daftar kantor cabang PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) : a. Kelas 1 : Jakarta Kemayoran, Jakarta Cikini, Surabaya, Semarang, Bandung. b. Kelas 2 : Medan, Palembang, Bandar Lampung, Denpasar, Makassar, Pontianak, Banjarmasin.
29
c. Kelas 3 : Banda Aceh, Pekanbaru, Padang, Bengkulu, Jambi, Serang-Banten, Yogyakarta,
Tasikmalaya, Jember,
Cirebon,
Madiun,
Kediri,
Surakarta, Manado,
Balikpapan, Samarinda, Palangkaraya, Palu, Jayapura. d. Kelas 4 : Kisaran, Padang Sidempuan, Batam, Pangkalpinang, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Jakarta Utara, Jakarta Timur,
Tanggerang,
Sukabumi,
Purwokerto,
Bekasi,
Bogor,
Magelang,
Pati,
Karawang, Malang,
Madura, Kediri, Tarakan, Pangkalan Bun, Mataram, Gorontalo, Kendari, Kupang, Ternate, Mamuju, Sorong.
6. Jenis-jenis produk PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta : a.
Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Merupakan kredit/Pembiayaan Modal Kerja dan Investasi kepada UMKMK untuk bidang usaha usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafon kredit/pembiayaan sampai dengan Rp 500.000.000 yang dijamin oleh perusahaan penjaminan. Penyaluran KUR diharapkan dapat membantu mengembangkan pengusaha menjadi lebih produktif. Jenis - jenis Produk Penjaminan KUR : 1)
KUR Mikro
2) KUR Ritel
:
> Rp 25.000.000
:
Rp 25.000.000 s.d Rp 500.000.000
30
b.
Asuransi Kredit Merupakan
produk
jasa
Askrindo
untuk
memberikan
penjaminan kepada perbankan maupun non perbankan atas kredit yang diberikan hanya untuk konsumtif. Fungsi Askrindo dalam hal ini adalah memberikan jaminan/ganti rugi atas kemacetan yang disalurkan perbankan maupun non perbankan kepada debitur. Jenis Asuransi Kredit Bank.
c.
1)
Penjaminan Kredit Menengah
2)
Penjaminan Kredit Kecil
Suretyship Lini usaha PT. Askrindo (Persero) yang memberikan jaminan atas kemampuan Principal yaitu melaksanakan kewajiban sesuai perjanjian pokok dengan Obligee yaitu pihak pemberi pekerjaan yang mengadakan perjanjian/kontrak. Diantara bagian dari suretyship ini adalah : 1) Surety Bond Produk ini digunakan untuk memberikan jaminan kepada Pemilik Proyek/obligee/ bouwheer terhadap kerugian yang timbul akibat tidak dipenuhinya kewajiban Pelaksana Proyek/Principal
atas
suatu
proyek
(konstruksi/non
konstruksi) dalam batas waktu yang telah ditentukan.
31
2) Kontra Bank Garansi Kontra Bank Garansi (Konstruksi/Non Konstruksi) adalah jaminan yang
diberikan oleh PT. Asuransi Kredit
Indonesia (Persero) kepada Bank untuk kepentingan nasabah
(debitur/principal), apabila nasabah mengalami
wanprestasi. 3) Customs Bond Customs Bond adalah jaminan yang diberikan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero)
kepada
Direktorat Jenderal
(Ditjen) Bea dan Cukai atas risiko tidak diselesaikan kewajiban oleh Eksportir/Importir atas fasilitas kepabeanan, fasilitas penangguhan/ pembebasan bea masuk barang impor dan pungutan negara lainnya d.
Asuransi Kredit Perdagangan Asuransi Kredit Perdagangan adalah produk PT Askrindo (Persero) yang memberikan proteksi kepada Pabrikan atau Distributor atau Seller sebagai Tertanggung atas risiko tidak terbayarnya Piutang Kredit Perdagangan dari Distributornya atau Buyer-nya. Melalui layanan produk ini, pihak Tertanggung akan mendapatkan Jasa Manajemen Kredit yang sangat bermanfaat, baik untuk Tertanggung maupun untuk Buyer, yaitu meliputi
Credit
Advice, Credit
Control
dan
Insurance
Protection.
32
Pengguna Asuransi Kredit Perdagangan : 1) Produsen/supplier dari barang-barang industri. 2) Produsen/supplier dari jenis barang yang habis dalam jangka pendek. e.
Asuransi Umum 1) ASURANSI KECELAKAAN DIRI Asuransi Kecelakaan Diri (Personal Accident Insurance) adalah asuransi yang menjamin/ memberikan santunan atas risiko kematian, catat tetap, catat sementara, biaya perawatan dan atau pengobatan yang secara langsung disebabkan suatu kecelakaan yaitu suatu kejadian atau peristiwa yang mengandung unsur kekerasan baik yang bersifat fisik maupun kimia, yang datangnya secara tiba-tiba, tidak dikehendaki atau direncanakan, dari luar, terlihat dan langsung yang seketika itu mengakibatkan luka badan yang sifat dan tempatnya dapat ditentukan oleh ilmu kedokteran. Yang dapat memanfaatkan produk asuransi kecelakaan diri adalah siapa saja yang mempunyai risiko misalnya karyawan perusahaan, anggota keluarga, tamu hotel, nasabah bank, pengunjung tempat wisata, dan lain-lain. 2) ASURANSI KEBAKARAN (FIRE INSURANCE) Asuransi Kebakaran (Fire Insurance) adalah asuransi yang menjamin kerugian atau kerusakan pada harta benda dan atau kepentingan yang dipertanggungkan yang disebabkan secara
33
langsung oleh kebakaran, petir, ledakan, kejatuhan pesawat terbang, asap. Harta benda dan atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan dapat berupa rumah, bangunan kantor, gudang, pabrik, konten/isi rumah, perlengkapan kantor dan lain-lain. 3) ASURANSI KONTRAKTOR Asuransi kontraktor (Contractor All Risks Insurance) adalah asuransi yang menjamin atas kerusakan atau kerugian objek yang
dipertanggungkan
pada
saat
pelaksanaan
pembangunan/pemasangan konstruksi dan selama masa pemeliharaan 4) ASURANSI TANGGUNG GUGAT Asuransi tanggung gugat (Liability Insurance) adalah asuransi yang menjamin kerugian material akibat tanggung jawab hukum kepada pihak lain untuk membayarkan kompensasi untuk cidera tubuh atau kerusakaan pada properti pihak lain karena atau akibat kelalaian tertanggung atau karyawan tertanggung termasuk biaya yang dikeluarkan untuk melakukan pembelaan, selain dari hal-hal yang dikecualikan. 5) ASURANSI PENGANGKUTAN Asuransi pengangkutan (Marine Cargo Insurance) adalah asuransi yang menjaminkerugian,kerusakan dan tanggung jawab
terhadap
barang
dan
atau
kepentingan
yang
34
dipertanggungkan,
kecuali
terhadap
risiko-risiko
yang
dikecualikan. Harta benda dan atau kepentingan yang dapat dipertanggungkan dapat berupa rumah, bangunan kantor, gudang, pabrik, konten/isi rumah, perlengkapan kantor termasuk gangguan usaha. f.
Reasuransi Reasuransi PT Asuransi Kredit Indoneisa (Persero) juga menerima reciprocal business dari perusahaan reasuransi luar negeri maupun perusahaan asuransi dan reasuransi dalam negeri.
7. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan Jumlah Sumber Daya Manusia pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta adalah 17 orang, dengan komposisi pegawai organik sebanyak 10 orang dan 7 orang pegawai PKWT (Pekerja paruh waktu), sedangkan Askrindo Mitra Utama yaitu anak perusahaan dari PT. Askrindo berjumlah sebanyak 3 orang yang ada di dalam kantor PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta.
35
STRUKTUR ORGANISASI PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) CABANG SURAKARTA
SUMARNO (Area Managing Director)
Novianti Ary Astiti
Eko Purwanto
Mita Rike Novilia
Budi Handoko
(Deputy Area Managing Director) Keuangan
(Deputy Area Managing Director) Pertanggungan/ Analis Kredit
(Deputy Area Managing Director) Pemasaran
(Deputy Area Managing Director) Klaim dan Subrogasi
1. Nofriadel 2. Sindy Laga
1. Aldehita Purnasanti
(Staff Keuangan)
Dwi Cahyo R (PKWT Keuangan)
Nurdiansyah
Ageng Kurniawan
(Staff Pemasaran)
(Staff Klaim dan Subrogasi)
(Staff Pertanggungan / Analis Kredit)
1.
Aditya Kurniawan
2. Benny Fatmawati
Rety Apriliani
Fauzan Syahrul H.
(PKWT Pemasaran)
(PKWT Klaim dan Subrogasi)
(PKWT Pertanggungan / Analis Kredit)
1. Yulis Kuswandari 2. Amir Sarifudin (Bagian Umum)
Gambar 3.2 a
36
ASKRINDO MITRA UTAMA
Anindita Dwi Utami
Bambang
Surya Satrio Waspodo
(Subrogasi dan Pemasaran)
(Subrogasi dan Pemasaran)
(Subrogasi dan Pemasaran)
Gambar 3.2 b Struktur Organisasi PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta
Deskripsi Jabatan Uraian Singkat Kegiatan/Unit Kerja PT. Asrindo Cabang Surakarta
1.
Area Managing Director : a. Bertanggung jawab atas semua yang ada di dalam perusahaan. b. Meningkatkan efektifitas dasn efisiensi perusahaan. c.
Menguasai dan bertanggung jawab penuh memelihara dan mengurus kekayaan perusahaan.
d. Membawahi deputy area managaging director, staff, pkwt dan umum. e.
Area Managing Director menyampaikan laporan mengenai kinerja penerapan dan pencapaian Standar Pelayanan Minimal Nasabah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) kepada Kantor Pusat (Divisi Pemasaran).
f.
Melakukan penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan standar minimal nasabah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) yang
37
dilaksanakan oleh pegawai PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) cabang Surakarta.
1.
Deputy Area Managing Director Keuangan : a.
Bertanggung jawab atas penyelesaian laporan keuangan, pekerjaan staff keuangan , dan PKWT keuangan.
b. Bertanggung jawab atas pengaturan SDM. c.
Bertanggung jawab atas berkas berkas kearsipan keuangan, mengefektifkan cash management.
d.
Membuat rencana anggaran.
e.
Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah kepala cabang.
f.
Melaksanakan administrasi produksi, bonus, komisi, dll.
g.
Melakukan pencatatan kas dan bank.
h.
Memposting ke buku besar.
i.
Buat laporan keuangan.
j.
Memenuhi kewajiban perpajakan baik kewajiban administrasi maupun kewajiban pembayaran pajak.
k.
Melakukan sosialisasi peraturan/ ketentuan perpajakan.
l.
Melakukan penempatan deposito untuk mendukung bisnis perusahaan.
3.
Deputy Area Managing Director Pertanggungan, Analis Kredit : a. Bertanggung jawab atas pekerjaan staff pertanggungan dan Analis Kredit, dan PKWT pertanggungan dan Analis Kredit. b. Menerbitkan polis dan Perjanjian Kerjasama.
38
c. Melaksanakan
penutupan
pertanggungan
(asuransi)
dan
atau
Penjaminan Kredit atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari Debitur/Terjamin terhadap Kredit/Pembiayaan yang diberikan oleh bank-bank/Penerima Jaminan atau lembaga pembiyaan lainnya. d. Menyusun rencana dan kegiatan pertanggungan kredit kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan umum dan khusus
yang telah
diarahkan/ditetapkan oleh kepala kantor cabang/kantor pusat. e. Menyelenggarakan analisa dan evaluasi serta membuat rekomendasi kepada Kepala Kantor Cabang untuk mendapatkan keputusan penutupan pertanggungan yang wewenang penutupannya masih berada dalam wewenang kepala kantor cabang. f. Menyelenggarakan administrasi penutupan pertanggungan dan dapat mempermudah pengawasan interen (internal control) oleh kepala kantor cabang maupun oleh kantor pusat. g. Membantu kegiatan tata usaha menyiapkan rencana anggaran pendapatan dan biaya kantor cabang. h. Menyelesaikan analisa dan evaluasi proyek massal dan lain-lain sebagainya. i. Menyusun laporan periodik/sewaktu-waktu kepada Kantor Pusat.
39
4.
Deputy Area Managing Director Pemasaran : a. Bertanggung jawab atas pekerjaan staff pemasaran dan PKWT pemasaran. b. Memasarkan produk, melakukan promosi dan pameran produk dan kegiatan perusahaan agar perusahaan lebih dikenal masyarakat luas terutama yang menyangkut visi dan misi perusahaan. c. Melakukan presentasi kepada Perbankan, Obligee, Asosiasi, Agen, Broker, Pabrikan, Distributor, Principal. d. Memelihara hubungan yang baik kepada Perbankan , Obligee, Asosiasi, Agen, Broker, Pabrikan, Distributor, Principal. e. Mengadakan sosialisasi. f. Menjual produk perusahaan, memberikan pelayanan dalm hal penyerahan produk perusahaan, menerima pembayaran premi nasabah. g. Turut serta mendukung kegiatan pemasaran melalui sponsorship. h. Menyediakan media cetak seperti brosur. i. Melakukan penawaran dan negosiasi dengan Perbankan untuk membuat Perjanjian Kerjasama.
5.
Deputy Area Managing Director Klaim dan Subrogasi : a. Bertanggung jawab atas pekerjaan staff klaim dan subrogasi dan PKWT klaim dan Subrogasi. b. Bertanggung jawab atas penyelesaian klaim. c. Bertanggung jawab atas penagihan hak yang sudah dibayar sebagai recoveries
tersebut,
memeriksa
data
kecocokan
pengembalian
angsuran.
40
d. Bertanggung jawab memeriksa kelengkapan data atas pengajuan klaim. e. Menyelenggarakan penyelesaian atas tuntutan ganti rugi dari tertanggung dan menyelenggarakan pengawasan pertanggungan dan subrogasi. f. Menyusun rencana dan program kegiatan penyelesaian klaim, subrogasi dan recovery kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang/pusat. g. Menyelenggarakan analisa dan penilaian serta membuat konsep rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari kepala kantor cabang untuk penyelesaian atau pembayaran atau tuntutan ganti rugi yang dalam wewenang kantor cabang. h. Menyelenggarakan/menyiapkan analisa dan penilaian serta membuat konsep rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan kantor pusat atas tuntutan ganti rugi yang wewenang keputusannya berada di atas wewenang kepala kantor cabang.
6.
Staff Keuangan dan PKWT Keuangan : a. Mengekfektifkan cash management. b. Membuat rencana anggaran. c. Melaksanakan tugas-tugas lain atas perintah kepala cabang. d. Melaksanakan administrasi produksi, bonus, komisi, dll. e. Melakukan pencatatan kas dan bank. f. Membuat laporan keuangan. g. Memposting ke buku besar. 41
h. Memenuhi kewajiban perpajakan baik kewajiban administrasi maupun kewajiban pembayaran pajak. i. Melakukan sosialisasi peraturan/ ketentuan perpajakan. j. Melakukan penempatan deposito untuk mendukung bisnis perusahaan.
7.
Staff Pertanggungan , Analis Kredit dan PKWT Pertanggungan : a. Melaksanakan
penutupan
pertanggungan
(asuransi)
dan
atau
Penjaminan Kredit atas risiko tidak diterimanya pelunasan kredit dari Debitur/ Terjamin terhadap Kredit/ Pembiyaan yang diberikan oleh bank-bank / Penerima Jaminan atau lembaga pembiyaan lainnya. b. Menerbitkan polis dan Perjanjian Kerjasama. c. Menyusun rencana dan kegiatan pertanggungan kredit kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan umum dan khusus
yang telah
diarahkan/ditetapkan oleh kepala kantor cabang/kantor pusat. d. Menyelenggarakan analisa dan evaluasi serta membuat rekomendasi kepada Kepala Kantor Cabang untuk mendapatkan keputusan penutupan pertanggungan yang wewenang penutupannya masih berada dalam wewenang kepala kantor cabang. e. Menyelenggarakan administrasi penutupan pertanggungan dan dapat mempermudah pengawasan interen (internal control) oleh kepala kantor cabang maupun oleh kantor pusat. f. Menyelesaikan analisa dan evaluasi proyek massal dan lain-lain sebagainya. g. Menyusun laporan periodik/sewaktu-waktu kepada Kantor Pusat.
42
8.
Staff Pemasaran dan PKWT Pemasaran : a. Memasarkan produk, melakukan promosi dan pameran produk dan kegiatan perusahaan agar perusahaan lebih dikenal masyarakat luas terutama yang menyangkut visi dan misi perusahaan. b. Memelihara hubungan yang baik kepada nasabah. c. Menjual produk perusahaan, memberikan pelayanan dalm hal penyerahan
produk perusahaan, menerima pembayaran premi
nasabah. d. Melakukan presentasi kepada Perbankan , Obligee, Asosiasi, Agen, Broker, Pabrikan, Distributor, Principal. e. Memelihara hubungan yang baik kepada Perbankan, Obligee, Asosiasi, Agen, Broker, Pabrikan, Distributor, Principal. f. Mengadakan sosialisasi. g. Turut serta mendukung kegiatan pemasaran melalui sponsorship. h. Menyediakan media cetak seperti brosur. i. Melakukan penawaran dan negosiasi dengan Perbankan untuk membuat Perjanjian Kerjasama.
9.
Staff Klaim dan Subrogasi dan PKWT Klaim dan Subrogasi : a. Bertanggung jawab atas penyelesaian klaim . b. Bertanggung jawab memeriksa kelengkapan data atas pengajuan klaim. c. Bertanggung jawab atas penagihan hak yang sudah dibayar sebagai recoveries, memeriksa data kecocokan pengembalian angsuran.
43
d. Menyusun rencana dan program kegiatan penyelesaian klaim, subrogasi dan recovery kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang/pusat. e. Menyelenggarakan/menyiapkan analisa dan penilaian serta membuat konsep rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan kantor pusat atas tuntutan ganti rugi yang wewenang keputusannya berada di atas wewenang kepala kantor cabang.
10.
Bagian Umum : a. Melaksanakan kegiatan kebersihan di kantor. b. Menyiapkan kebutuhan di dalam perusahaaan. c. Mengurus kebutuhan yang ada di kantor.
11.
Askrindo Mitra Utama Staff Subrogasi dan Pemasaran : a. Memback up pekerjaan PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero). b. Bertanggung jawab atas penagihan hak yang sudah dibayar untuk pengembalian hak tersebut. c. Melakukan penyelesaian atas tuntutan ganti rugi dari tertanggung dan menyelenggarakan pengawasan pertanggungan dan subrogasi. d. Menyusun rencana dan program kegiatan subrogasi dan recovery kantor cabang sesuai dengan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh kantor cabang/pusat. e. Menyelenggarakan analisa dan penilaian serta membuat konsep rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan dari kepala kantor
44
cabang untuk penyelesaian atau pembayaran atau tuntutan ganti rugi yang dalam wewenang kantor cabang. f. Menyelenggarakan/menyiapkan analisa dan penilaian serta membuat konsep rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan kantor pusat atas tuntutan ganti rugi yang wewenang keputusannya berada di atas wewenang kepala kantor cabang. g. Memasarkan produk, melakukan promosi dan pameran produk dan kegiatan perusahaan agar perusahaan lebih dikenal masyarakat luas terutama yang menyangkut visi dan misi perusahaan. h. Memelihara hubungan yang baik kepada nasabah. i. Menjual produk perusahaan, memberikan pelayanan dalm hal penyerahan produk perusahaan, menerima pembayaran premi nasabah. j. Turut serta mendukung kegiatan pemasaran melalui sponsorship. k. Melakukan penawaran dan negosiasi dengan Perbankan untuk membuat Perjanjian Kerjasama.
45
Tabel 3.1 Komposisi Tenaga Kerja PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Komposisi pendidikan SD,SMP A SMA B D3 C D B S1,S2,S3 Komposisi usia eA <30 Tahun 30-39 Tahun B r 40-49 Tahun C ≥ 50 Tahun dD Komposisi masa kerja < 5 Tahun aA 5 - 9 Tahun B 10 - 19 Tahun C 20 -29 Tahun D B Tingkat jabatan A B rC
e
dD E
1 0 0 19 12 2 0 6 15 5 0 0
Umum Pekerja Paruh Waktu Staff Deputy Area Managing Director Area Managing Director
2 5 8 4 1
Berdasarkan tabel 3.1 diatas komposisi pendidikan karyawan PT. Asuransi
Kredit
Indonesia
(Persero)
Cabang
Surakarta
yang
berpendidikan SMP sejumlah 1 orang, dan yang S1 sejumlah 19 orang. Komposisi usia karyawan yang di bawah 30 tahun sejumlah 12 orang, usia 30 sampai dengan 39 sejumlah 2 orang. Komposisi masa kerja karyawan yang di bawah 5 tahun sejumlah 15 orang, masa kerja 5 sampai dengan 9 tahun sejumlah 5 orang. Selanjutnya untuk tingkat jabatan umum sejumlah 2 orang, Pekerja paruh waktu sejumlah 5 orang, Staff
46
sejumlah 8 orang, Deputy Area Managing Director 4 orang, dan Area Managing Director sejumlah 1 0rang.
Tabel 3.2 Jam Kerja Karyawan Hari
Jam Kerja karyawan
Senin
07.30 - 17.00 WIB
Selasa
08.00 - 17.00 WIB
Rabu
08.00 - 17.00 WIB
Kamis
08.00 -17.00 WIB
Jumat
08.00 - 17.00 WIB
Tabel 3.2 diatas menjelaskan jam kerja kerja karyawan pada hari Senin masuk kerja pukul 07.30 WIB pulang pukul 17.00 WIB, dan Selasa sampai dengan Jumat masuk kerja pukul 08.00 WIB pulang kerja pukul 17.00 WIB. Tabel 3.3 Daftar biaya pemasaran Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Bulan Januari 2016 - Februari 2016 PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Sponsor
Rp 11.400.000
Jamuan Makan dan Minum
Rp 19.154.039
Fasilitas dan Hadiah
Rp 6.482.000
Olah Raga
Rp
Hubungan Relasi
Rp 61.335.000
Total
Rp 99.127.039
756.000
47
Berdasarkan tabel 3.3 diatas daftar biaya pemasaran bulan Januari 2016 hingga Februari 2016 biaya Sponsor sebesar Rp 11.400.000, jamuan makan minum sebesar Rp 19.154.039, fasilitas dan hadiah sebesar Rp 6.482.000, Olah Raga sebesar Rp 756.000 dan Hubungan Relasi sebesar Rp 61.335.000.
B. Laporan Magang Kerja 1. Pengertian Magang Kerja Laporan magang kerja merupakan suatu sarana wajib bagi mahasiswa Diploma III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas
Maret
mengaplikasikan
untuk ilmu
menambah yang
telah
ilmu
pengetahuan
diperoleh
dengan
dan cara
menerapkannya secara langsung ke dunia kerja di perusahaan atau instansi. Bagi siswa magang kerja wajib dilaksanakan oleh mahasiswanya, agar lulusan yang dihasilkan nantinya mempunyai kualitas yang tinggi, sehingga mampu menerapkan ilmu ke dalam dunia kerja. Selain itu, pada waktu magang kerja mahasiswa juga melakukan penelitian untuk menyusun Tugas Akhir.
2. Tujuan Magang Kerja a. Mengembangkan ilmu pengetahuan yang diperoleh dibangku kuliah dan menerapkannya dalam dunia kerja. b. Melatih mahasiswa menjadi manusia yang disiplin, bertanggung jawab dan berpikir maju.
48
c. Mempersiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal. d. Meningkatkan kemampuan untuk menerapkan pengetahuan dan keterampilan yang dimiliki. e. Meningkatkan pengetahuan dalam kerja baik dalam hal keilmuan maupun pengalaman kerja. f. Meningkatkan kemampuan berkomunikasi dan bersosialisasi dengan kalangan masyarakat di perusahaan. g. Memecahkan masalah yang ada di perusahaan. h. Sebagai gambaran dunia kerja yang nantinya akan dijalani.
3. Pelaksanaan Magang Kerja a. Tempat Pelaksanaan Magang 1) Tempat pelaksanaan magang kerja adalah PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta yang beralamat Jl. Dr. Radjiman 376 B Penumping, Laweyan, Surakarta 57141 Telp (0271)738772, Fax (0271) 733037. 2) Waktu magang kerja dilaksanakan tanggal 29 Februari - 24 Maret 2016. 3) Magang Kerja dimulai Senin-Jumat
:
Pukul 07.30 -16.00 WIB
Istirahat
:
Pukul 12.00 -13.00 WIB
4) Mahasiswa wajib memakai seragam sopan dan rapi, selain itu mahasiswa wajib mematuhi peraturan yang berlaku pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta.
49
b. Kegiatan magang kerja Selama kegiatan magang kerja di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Penulis didampigi oleh Staf perusahaan yang membantu meperkenalkan dunia kerja. Dalam kegiatan magang kerja Penulis
ditempatkan pada
Bagian
Keuangan. Dibagian Keuangan kegiatan yang dilakukan adalah melakukan realisasi anggaran perusahaan ke dalam sistem akuntansi, mencetak cash management system yang sistemnya online kemudian data pelanggan disimpan menggunakan aplikasi khusus PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta, menginput pendapatan saldo ke dalam buku besar. Kekurangan yang ada dalam perusahaan selama magang adalah tidak rutin dalam mengecek hak piutang KUR di PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta yang dapat menimbulkan kerugian pada perusahaan.
C. Pembahasan 1. Kebijakan Tarif Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Merupakan kredit/pembiayaan Modal Kerja dan Investasi kepada UMKMK untuk bidang usaha yang produktif dan layak, namun belum bankable dengan plafon/kredit pembiayaan sampai dengan Rp 500.000.000 yang dijamin oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta. Dalam penerapan kebijakan tarif tersebut terdapat kebijakan atas pelaksanaan penutupan pertanggungan dan
50
penjaminan, klaim dan subrogasi yang dilaksanakan oleh PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta sebagai berikut : a. Pelaksanaan Penutupan Pertanggungan dan Penjaminan KUR Dalam pertanggungan dan penjaminan yaitu dengan metode penetapan harga berbasis biaya Cost plus percentage of cost pricing, yaitu perusahaan menambahkan persentase tertentu terhadap biaya produksi. Tidak dijelaskan secara rinci dikarenakan rahasia perusahaan. Dalam menetapkan Pertanggungan dan Penjaminan pada PT. Asrkrindo. Pelaksanaan penutupan pertanggungan dan penjaminan tersebut melalui proses online system Conditional Automatic Cover (CAC), Conditional Automatic Cover (CAC) adalah pertanggungan atas kredit yang diberikan oleh penanggung kepada tertanggung (bank) sehubungan dengan pemberian kredit, tanpa terlebih dahulu dilakukan evaluasi kelayakan oleh penanggung. Penutupan pertanggungan dan penjaminan sebesar 70% untuk sektor lainnya, dan 80% untuk sektor kelautan, perikanan, pertanian dari plafon kredit usaha rakyat yang akan diberikan pada kreditur setelah proses CAC diproses oleh pihak PT. Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO) Cabang Surakarta.
51
Tabel 3.4 Plafon Kredit Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) PT. Asuransi Kredit Surakarta (Persero) Cabang Surakarta Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Ritel
> Rp 25.000.000 s.d Rp 500.000.000
Kredit Modal Kerja
3 Tahun
Kredit Investasi
5 Tahun
< Rp 25.000.000
Setiap plafon plafon kredit penjaminan kredit usaha rakyat mikro yaitu paling tinggi Rp 25.000.000, sedangkan untuk penjaminan kredit usaha rakyat ritel yaitu paling besar Rp 500.000.000. Untuk Kredit Modal Kerja jangka waktu kredit selama 3 tahun, sedangkan Kredit Investasi jangka waktu selama 5 tahun. Selanjutnya pemberian komisi atas penutupan pertanggungan dan penjaminan Kredit Usaha Rakyat atau disebut dengan Imbal Jasa Penjaminan
mempertimbangkan
berbagai
kebijakan.
Dasar
penerapan tarif imbal jasa penjaminan pada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta untuk UMKMK adalah Peraturan
Menteri
105/PMK.05/2015
Keuangan Tentang
Republik
Cara
Indonesia
Pelaksaanaan
Nomor
Imbal
Jasa
Penjaminan KUR, Pasal 1 yaitu Imbal Jasa Penjaminan KUR Mikro, Kecil dan Menengah yang disingkat IJP-KUR Mikro, Kecil dan Menengah adalah sejumlah uang yang diterima oleh Perusahaan Penjamin dari Pemerintah dalam rangka kegiatan usaha penjaminan KUR Mikro, Kecil dan Menengah kemudian Pasal 2 IJP-KUR
52
Mikro,
Kecil
dan
Menengah
bertujuan
untuk
mendukung
pelaksanaan program KUR dalam bentuk subsidi pemerintah kepada Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
Perhitungan Imbal Jasa Penjaminan sebagai berikut :
Plafon Kredit Usaha Rakyat (KUR) x Rate Penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC) = Imbal Jasa Penjaminan
Perhitungan imbal jasa tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut : Plafon Kredit ialah jumlah kredit yang akan dijamin dan ditanggung oleh PT. Askrindo kemudian dikalikan dengan Rate penjaminan Conditional Automatic Cover (CAC). Atas perhitungan tersebut perjanjian kerjasama terbentuk sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak antara bank dan PT. Askrindo tergantung berapa bulan lamanya akan dijaminkan dan PT. Askrindo menerbitkan sertifikat penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) sebagai bentuk bukti atas pelaksanaan penutupan pertanggungan.
53
Table 3.5 Daftar Tarif Rate Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Conditional Automatic Cover (CAC)/Rate penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) produktif PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta : Jangka waktu
Rate / Premi
(Bulan)
(%)
0 s.d 12
1,35
>12 s.d 24
1,95
>24 s.d 36
2,55
>36 s.d 48
3,15
>48 s.d 60
3,75
>60 s.d 72
4,35
>72 s.d 84
4,95
>84 s.d 96
5,55
>96 s.d 100
6,15
>108 s.d 120
6,75
Tabel 3.5 diatas adalah daftar rate penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang menggunakan online system Conditional Automatic Cover (CAC). Semakin plafon kredit yang ditanggung semakin besar rate penjaminan kredit usaha rakyat yang ditanggung dan dijamin maka imbal jasa penjaminan akan semakin besar, tergantung dari Perjanjian Kerja Sama antara PT. Askrindo dengan Kreditur dimana jangka waktu pertanggungan dan penjaminan 0 bulan sampai dengan 12 bulan adalah 1,35 %, 12 bulan sampai
54
dengan 24 bulan naik menjadi 1,95%, 24 bulan sampai dengan 36 bulan naik menjadi 2,55%, 48 bulan
sampai dengan 60 naik
menjadi 3,75%, 60 bulan sampai dengan 72 bulan naik menjadi 4,35%, 72 bulan sampai dengan 84 naik mnejadi 4,95%, 84 bulan sampai dengan 96 naik menjadi 5,55%, 84 bulan sampai dengan 94 bulan naik menjadi 5,55%, 96 bulan sampai dengan 100 bulan naik menjadi 6,15%, 108 bulan sampai dengan 120 bulan naik menjadi 6,75%.
Tabel 3.6 Rate Kredit Usaha Rakyat Linkage Pola Excecuting End User untuk produktif : Jangka waktu
Rate / Premi
(Bulan)
(%)
0 s.d 12
0,60
>12 s.d 24
1,20
>24 s.d 36
1,80
>36 s.d 48
2,40
>48 s.d 60
3,00
Tabel 3.6 diatas adalah daftar rate penjaminan Kredit Usaha Rakyat yang menggunakan Conditional Automatic Cover pada Linkage Pola Excecuting End User untuk End User. Semakin besar plafon kredit yang ditanggung semakin besar rate penjaminan kredit usaha rakyat yang tanggung dan dijamin maka imbal jasa penjaminan semakin besar
55
tergantung dari Perjanjian Kerja Sama antara PT. Askrindo dengan Kreditur dimana jangka waktu pertanggungan dan penjaminan 0 sampai dengan 12 bulan adalah 0,60%, 12 bulan sampai dengan 24 bulan naik menjadi 1,20%, 24 bulan sampai dengan 36 bulan adalah 1,80 bulan, 36 bulan sampai 48 bulan naik menjadi 2,40%, dan 48 bulan sampai dengan 60 bulan naik menjadi 3,00%. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada Debitur, yaitu Koperasi Sekunder, Koperasi Primer, Bank Perkreditan Rakyat/Syariah (BPR/BPRS), perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, LKBB lainnya, dan kelompok usaha. Lembaga Linkage adalah lembaga berbadan hukum yang dapat meneruspinjamkan KUR dari Bank Pelaksana kepada Debitur, yaitu Koperasi Primer, Koperasi Primer, perusahaan pembiayaan, perusahaan modal ventura, Lembaga Keuangan Mikro pola konvensional atau syariah, LKBB lainnya, dan kelompok usaha. Linkage Pola Executing adalah KUR yang diberikan oleh Bank Pelaksana kepada Lembaga Linkage (Koperasi) untuk diteruspinjamkan kepada masyarakat mempunyai usaha produktif mikro, kecil dan menengah. Kewajiban pengembalian KUR menjadi tanggung jawab dari Lembaga Linkage selaku penerima KUR.
56
Tabel 3.7 Data produksi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Januari 2016 – Februari 2016 PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Bank BRI, BNI, Mandiri No
Bulan
Debitur
Plafon kredit
1
Januari
6.372
Rp 176.565.898.000
2
Februari
7.335
Rp 226.372.750.000
13.707
Rp 402.938.648.000
Total
Rp 16.420.806.000
Imbal Jasa Penjaminan
Berdasarkan tabel 3.7 diatas pada bulan Januari 2016 debitur PT. Askrindo sejumlah 6372 debitur yang mencakup semua dari Bank BRI, Bank
BNI,
Bank
Mandiri
dengan
plafon
kredit
sebesar
Rp
176.565.898.000, kemudian mengalami peningkatan di bulan Februari 2016 debitur PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta sejumlah 7335 debitur yang mencakup semua dari Bank BRI, Bank BNI, dan
Bank
Mandiri
dengan
plafon
kredit
menjadi
sebesar
Rp
226.372.750.000. Total semua dari bulan Januari 2016 sampai Februari 2016 adalah debitur berjumlah 13.707 dengan total plafon yang ditanggung dan dijamin sebesar Rp 402.938.648.000 serta Imbal Jasa Penjaminan bulan Januari sampai dengan Februari 2016 sebesar Rp 16.420.806.000.
57
Gambar 3.3 Perolehan debitur Penjaminan KUR bulan Januari 2016 – Februari 2016
Berdasarkan gambar 3.3 di atas perolehan debitur PT. Asuransi Kredit Indonesia Cabang Surakarta bulan Januari 2016 sebesar 6372 meningkat sebanyak 963, di bulan Februari 2016 menjadi 7335 debitur.
b. Pelaksanaan Penuntutan Klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Berdasarkan
Peraturan
Menteri
Koordinator
Bidang
Perekomnomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kecil dan Menengah sebagai berikut :
58
1)
Syarat Klaim Klaim dapat diajukan kepada Perusahaan Penjamin setelah : a) Perjanjian kredit/pembiayaan jatuh tempo dan Debitur KUR Mikro, Kecil dan Menengah tidak
melunasi kewajiban
pengembalian pinjaman. b) KUR Mikro, Kecil dan Menengah yang bersangkutan dalam kolektibilitas kredit/pembiayaan 4 (empat) diragukan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan atau c) Keadaan insolvent : (1) Debitur dinyatakan pailit oleh Pengadilan yang berwenang. (2) Debitur
dikenakan
likuidasi
berdasarkan
keputusan
Pengadilan yang berwenang dan untuk itu telah ditunjuk likuidator. (3) Debitur diletakkan di bawah pengampuan. Besarnya Klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) : a) Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil: 80% (delapan puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh perseratus). b) Untuk Klaim penjaminan yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga + denda) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
59
Dalam pelaksanaan penuntutan klaim KUR oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta, PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta melaksanakan penuntutan klaim sebagaimana yang tertera pada penjelasan berikut ini : 2) Timbulnya hak klaim penjaminan KUR: Debitur tertanggung tidak dapat melunasi pembayaran kredit pada saat jatuh tempo atau kredit dikategorikan kolektibiltas tertentu sebagaimana dinyatakan dalam perjanjian kerja sama (PKS) antara penanggung dengan tertanggung. Tata cara pencairan klaim Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi pada PT. Askrindo sebagai berikut : Tertanggung mengajukan klaim kepada penanggung dengan melampirkan dokumen/data sebagai berikut : a) Surat permohonan pencairan klaim. b) Copy polis/sertifikat penjaminan KUR beserta lampiran dan perubahannya (jika ada). c) Legalisir kredit dan perubahannya (jika ada). d) Copy rekening Koran debitur tertanggung tiga bulan terakhir sebelum timbulnya hak klaim sampai dengan klaim diajukan. e) Sistem Informasi Debitur BI (SID BI checking) pada saat permohonan kredit diajukan dan pada saat klaim diajukan. f)
Copy surat peringatan dan tagihan dari tertanggung.
g) Berita acara klaim (memuat jumlah tunggakan debitur tertanggung yang ditandatangani oleh tertanggung).
60
h) Copy bukti pembayaran penjaminan. i)
Surat Pengakuan Hutang Debitur tertanggung kepada tertanggung.
j)
Surat keterangan dari yang berwajib atau berwenang bilamana debitur tertanggung melarikan diri, meninggal atau PHK.
k) Surat permohonan kredit debitur tertanggung kepada tertanggung. l)
Jaminan berupa surat keputusan pengangkatan pegawai.
m) Surat keputusan untuk memotong gaji/uang tabungan/ uang pensiun debitur tertanggung. n) Surat persetujuan kredit dari tertanggung kepada debitur tertanggung. o) Bukti pencairan kredit. p) Copy KTP/identitas debitur tertanggung. Persyaratan kelengakapan dokumen klaim tersebut diatas dapat ditetapkan lain mengacu pada Perjanjian Kerjasama yang sudah di sepakati. a) Tertanggung dalam mengajukan permohonan pencairan klaim diberikan batas waktu sampai dengan 3 bulan setelah kredit jatuh tempo atau kredit dikategorikan kolektibilitas tertentu sebagimana dinyatakan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). b) Penanggung akan melakukan analisa/verifikasi kelengkapan dokumen pengajuan pencairan/klaim yang diajukan oleh tertanggung dalam waktu l5 (lima belas) hari kerja setelah
61
diterimanya
surat
permohonan
pencairan/klaim
dari
tertanggung. c) Tertanggung wajib melengkapi dokumen dimaksud dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak diterimanya surat konfirmasi kelengkapan dokumen dari penanggung. d) Dalam hal tertanggung memenuhi kelengkapan dokumen dengan lengkap dan benar dalam waktu sebagaimana angka 4 diatas, maka penanggung wajib memproses permohonan pencairan klaim dari tertanggung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja. Besarnya pencairan klaim Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) : Sesuai dengan yang telah disepakati dalam Perjanjian Kerjasama (PKS) antara Penanggung dengan Tertanggung, penutupan klaim yang dilaksanakan oleh PT. Askrindo (Persero) Cabang Surakarta yaitu : a) Untuk sektor pertanian, kelautan dan perikanan, serta industri kecil : 80% (delapan puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga) dengan setinggi-tingginya sebesar 80% (delapan puluh perseratus). b) Untuk sektor lainnya, Klaim penjaminan KUR yang dapat diajukan oleh Bank Pelaksana sebesar 70% (tujuh puluh perseratus) x (sisa pokok + bunga) dengan setinggi-tingginya sebesar 70% (tujuh puluh perseratus).
62
3)
Batalnya Hak Klaim Penjaminan KUR : a) Peyaluran kredit tidak sesuai dengan ketentuan kredit yang berlaku pada tertanggung. b) Tertanggung tidak melaksanakan/melaksanakan tetapi tidak sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam perjanjian yang disepakati oleh penanggung dari tertanggung. c) Objek pertanggungan kredit yang dijamin dari kriteria debitur tertanggung tidak sesuai dengan ketentuan ketentuan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). d) Kredit yang diberikan tertanggung tidak sesuai dengan yang dinyatakan tertanggung dalam Deklarasi pertanggungan. e) Tertanggung tidak melengakapi dokumen pendukung klaim dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya surat konfirmasi kelengkapan dokumen dari penanggung. f)
Bukti dan keterangan yang disampaikan dalam permohonan pencairan/klaim oleh tertanggung kepada penanggung tidak sesuai dengan objek jaminan yang diperjanjikan.
g) Tertanggung tidak menyampaikan perubahan perjanjian kredit kepada penanggung, sehingga sertifikat penjaminan tidak sesuai perjanjian kredit. h) Kriteria debitur tertanggung tidak sesuai dengan dengan yang disepakati dalam Perjanjian Kerjasasama.
63
c.
Pelaksanaan Subrogasi Penjaminan Kredit Usaha Rakyat (KUR) Subrogasi adalah suatu prinsip yang mengatur dalam hal seorang Penanggung telah menyelesaikan pembayaran ganti-rugi yang diderita oleh Tertanggung, maka secara otomatis hak yang dimiliki Tertanggung untuk menuntut pihak ketiga yang menimbulkan kerugian dan atau kerusakan tersebut beralih ke Penanggung. Berdasarkan pada Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku
Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi
Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat Mikro, Kecil dan Menengah adalah sebagai berikut: 1) Subrogasi Dalam hal Perusahaan Penjamin telah membayar klaim kepada Bank Pelaksana maka hak tagih dan hasil penjualan agunan beralih menjadi hak subrogasi yang dibagi secara proporsional antara Perusahaan Penjamin dan Bank Pelaksana. Dalam melakukan penagihan dan penjualan agunan menjadi tugas bersama antara Bank Pelaksana dan Perusahaan Penjamin. PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) dalam menerapkan kebijakan besarnya hak subrogasi yang diberikan oleh tertanggung kepada PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) adalah sebanyak 70% untuk sektor lainnya, dan 80% untuk sektor pertanian, kelautan, perikanan dan industri lainnya pengembalian dari
64
angsuran debitur tertanggung tersebut, maka 30% nya milik bank pelaksana (tertanggung).
Tabel 3.8 Piutang Penjaminan KUR PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Bulan Januari 2016-Februari 2016 PIUTANG PENJAMINAN KUR PT. ASURANSI KREDIT INDONESIA (PERSERO) CABANG SURAKARTA JANUARI-FEBRUARI 2016 Januari 2016
Rp 176.565.898.000
Februari 2016
Rp 226.372.750.000
Total Piutang
Rp 402.938.648.000
Berdasarkan tabel 3.8 piutang PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta atau pengembalian bulan Januari 2016 sebesar Rp 176.565.898.000, dan bulan Februari 2016 sebesar
Rp
226.372.750.000. Jumlah total piutang bulan Januari 2016 dan Februari 2016 adalah Rp 402.938.648.000.
65
Gambar 3.4 Piutang PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) Cabang Surakarta Bulan Januari 2016 – Februari 2016
Berdasarkan gambar 3.4 di atas jumlah piutang PT. Asuransi Kredit Indonesia (Persero) mengalami peningkatan. Bulan Januari 2016 jumlah piutang Rp 176.565.898.000, bulan Februari 2016 jumlah piutang meningkat Rp 49.806.852.000 menjadi Rp 226.372.750.000.
66
