BAB III OBYEK PENELITIAN
III.1
Sejarah Perusahaan Awal pendirian Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI)
dimulai sebelum tahun 1972, dimana Direksi Bank Indonesia dalam upaya memberikan kesejahteraan bagi karyawan Bank Indonesia baik selama aktif maupun pasca kerja melalui program pensiun dan jaminan hari tua yang dikelola Bagian Kesejahteraan Sosial - Urusan Personalia Bank Indonesia. Sehubungan
makin
meningkatnya
jumlah
karyawan
sejalan
dengan
berkembangnya organisasi Bank Indonesia, maka pengelolaan program pensiun dan Tunjangan Hari Tua karyawan Bank Indonesia dipandang perlu dibuatkan wadah tersendiri. Pada tanggal 25 Februari 1972, Direksi Bank Indonesia memutuskan untuk mendirikan suatu yayasan dan dengan akta notaris Abdul Latief No 19 tanggal 8 Maret 1972 dengan nama Yayasan Dana Pensiunan dan Tunjangan Hari Tua (YDPTHT). Dengan berlakunya UU No. 11 tahun 1992 tanggal 20 April 1992 tentang Dana Pensiun yang antara lain mengatur bahwa suatu dana pensiun hanya bertugas membayar manfaat pensiun, maka keberadaan YDPTHT menjadi tidak sesuai. Sehubungan dengan hal tersebut dilakukan pemecahan YDPTHT menjadi Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) dan DAPENBI. YKKBI bertugas melakukan pengelolaan dana untuk tujuan pemberian Tunjangan Hari Tua sedangkan DAPENBI bertugas di bidang pembayaran manfaat pensiun.
44
Pendirian YKKBI tertuang dalam akta nomor 13 tanggal 15 Desember 1994 Notaris Lindasari Bachroem di Jakarta.
III.1.1 Arti Motto dan Lambang YKK-BI Dengan motto “KARYA - CIPTA - MANUNGGAL KARSA”
yang
mengandung
arti
bahwa
dalam
melaksanakan tugas sesuai dengan yang diamanahkan para Pendiri, disertai upaya pengembangan cara mencapainya, dengan satu tujuan memberikan kesejahteraan yang baik bagi peserta program secara berkesinambungan. Yayasan Kesejahteraan Karyawan Bank Indonesia (YKKBI) memiliki logo berbentuk lingkaran dengan nuansa warna biru terang yang didalamnya terkandung inisial YKKBI. Bentuk lingkaran
mempunyai arti bahwa lembaga ini didirikan
dengan waktu yang tidak ditentukan lamanya (going concern) yang diharapkan terus menerus bergulir tanpa ada batas henti dalam mencapai maksud dan tujuan pendiriannya. Warna biru mengandung arti bahwa dalam kegiatannya YKKBI berusaha untuk memberikan ketentraman kepada Peserta Program baik pegawai aktif maupun para pensiunan Bank Indonesia berupa pemberian bantuan kesejahteraan.. Tiga buah juring dalam lingkaran yang mengarah pada pusat lingkaran disertai tonggak berupa garis putih vertikal mencerminkan 3 jenjang organ Yayasan mempunyai satu tujuan yaitu memberikan kesejahteraan para peserta program secara berkesinambungan. 45
Garis vertikal menjulang ke atas berwarna putih adalah cerminan bahwa dalam melaksakan tugasnya YKKBI menjunjung tinggi integritas dengan selalu mengingat kepada Sang Maha Pencipta.
III.1.2 Maksud dan Tujuan YKKBI Dengan berlakunya Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan, maka telah dilakukan perubahan Anggaran Dasar YKKBI yang tertuang dalam akta Notaris Imas Fatimah, SH No. 52 tanggal 16 Mei 2003 yang menetapkan bahwa: “ Maksud dan tujuan YKKBI adalah bergerak di bidang Sosial dan Kemanusiaan untuk meningkatkan kesejahteraan peserta program yang memenuhi persyaratan”. Program Tunjangan Hari Tua yang yang dilaksanakan YKKBI meliputi: 1. Bantuan Pemilikan Rumah (BAPERUM) bagi Pegawai dan Anggota Direksi / Dewan Gubernur Bank Indonesia. 2. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan, Bantuan Uang Duka, Bantuan Pendidikan, dan Bantuan Lainnya untuk Pensiunan Pegawai dan Mantan Anggota Direksi / Dewan Gubernur Bank Indonesia yang memenuhi persyaratan. Perubahan yang prinsipil dengan berlakunya UU No 16/2001 adalah : 1. Yayasan bukan milik siapapun, melainkan milik dari maksud dan tujuan yayasan tersebut. 2. Yayasan tidak memiliki anggota, sehingga tidak ada iuran dan tidak ada kewajiban bagi YKKBI memberikan santunan kepada peserta program. Dengan demikian yang dilakukan YKKBI bersifat kegiatan sosial kemanusiaan berupa
46
penyaluran bantuan kepada peserta program yang memenuhi persyaratan disesuaikan dengan kemampuan keuangan yayasan. 3. Apabila yayasan bubar, sisa hasil likuidasi harus diserahkan kepada yayasan sejenis atau kepada negara.
III.1.3 Misi dan Visi YKKBI Sebagai suatu organisasi, yang mempunyai tugas yang tidak ringan, YKKBI mempunyai Misi dan Visi dalam melaksanakan tugasnya. Misi YKKBI yaitu ”memelihara
dan
memberikan
pelayanan
kepada
peserta
program
secara
berkesinambungan” sedangkan Visi YKKBI yaitu ”menjadi Yayasan yang tangguh dan terpercaya paling lambat tahun 2008”. Dalam rangka mewujudkan misi dan visi yang telah ditetapkan, YKKBI dituntut untuk senantiasa berupaya meningkatkan pelayanannya kepada peserta program, yang dilakukan secara profesional melalui kebijakan-kebijakan dan strategi operasional dalam berbagai bidang. Upaya tersebut antara lain menerapkan pengaturan organisasi secara dinamis, meningkatkan kualitas sumber daya manusia, meningkatkan mutu dan cakupan pelayanan kesejahteraan kepada peserta program secara efektif dan efisien, disertai upaya pengembangan dana untuk menunjang kegiatan dimaksud melalui intensifikasi penanaman dana dan pengendalian biaya.
III.2
Struktur Organisasi Sesuai dengan Anggaran Dasar, organ Yayasan adalah:
47
1. Pembina adalah seluruh anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia, dengan tugas pokok antara lain mengangkat dan memberhentikan Pengawas dan Pengurus, mengesahkan Anggaran Dasar, memberikan arah kebijakan umum operasional Yayasan. 2. Pengawas Yayasan adalah perwakilan dari DSDM, DKI, DPI, IPEBI dan PPBI, dengan tugas pokok antara lain memberikan saran dan pendapat serta mengawasi pelaksanaan operasional Yayasan. 3. Pengurus Yayasan adalah Ketua, Sekretaris dan Bendahara, dengan tugas pokok antara lain menetapkan kebijakan operasional Yayasan berdasarkan arah kebijakan umum Pembina. Hubungan antara Pembina, Pengawas, dan Pengurus dapat digambarkan sebagai berikut:
Struktur organisasi YKKBI bersifat dinamis, yang pada saat ini terdiri dari sembilan Divisi yaitu: a. Divisi Pengawasan Intern. b. Divisi Kesejahteraan Pensiunan. c. Divisi Sumber Daya dan Baperum. d. Divisi Keuangan Intern. e. Desk Penelitian, Pengembangan, Hukum dan Informasi. f. Divisi Pelayanan Kesehatan. 48
g. Divisi Investasi dan Pengolahan Dana. h. Divisi Pasar Uang dan Pasar Modal. i. Desk Teknologi Informasi. Dalam rangka mendukung kegiatan operasional, saat ini Yayasan memiliki satuan kerja non struktural yaitu Komite Investasi. Dalam menunjang kelancaran pelaksanaan tugas, telah dilakukan pembidangan tugas pengurus sekalipun pengelolaan Yayasan bersifat kolegial. Berikut ini akan ditampilkan bagan struktur organisasi dari YKKBI :
KOMITE INVESTASI
DIVISI
DIVISI
DESK
DIVISI
DIVISI
PENGAWASAN
SUMBER DAYA
INTERN
INVESTASI DAN PENDANAAN
& BAPERUM
LITBANG, HUKUM DAN INFORMASI
PASAR UANG DAN PASAR MODAL
DIVISI
DIVISI
KESEJAHTERA AN PENSIUN
KEUANGAN INTERN
DESK TEKNOLOGI INFORMASI
DIVISI PELAYANAN KESEHATAN
Gambar III.2 Struktur Organisasi
49
III.3
Program Kegiatan Kesejahteraan YKKBI
III.3.1 Jenis Bantuan Kesejahteraan yang disalurkan Dalam rangka memberikan kesejahteraan kepada peserta program, YKKBI memberikan bantuan kesejahteraan berupa: 1. Bantuan Pemilikan Rumah (Baperum) diberikan kepada Anggota Dewan Gubernur dan Pegawai Bank Indonesia agar pada saat pensiun sudah memiliki rumah tinggal milik sendiri. 2. Bantuan Pemeliharaan Kesehatan, Bantuan Uang Duka, dan Bantuan lainnya kepada mantan anggota Direksi/Dewan Gubernur, Pensiunan pegawai Bank Indonesia berikut keluarganya. Peserta program dari pensiunan Bank Indonesia beserta keluargannya yang memenuhi persyaratan memperloleh fasilitas Bantuan Kesehatan untuk Rawat Inap, Rawat Jalan dan obat-obatan, fasilitas bantuan uang duka untuk keperluan biaya pengurusan jenasah dan pemakaman bagi pensiunan atau anggota keluarganya yang meninggal dunia, serta fasilitas bantuan lainnya seperti beasiswa bagi anak pensiunan, biaya anak cacat dan bantuan bagi pensiunan yang mengalami musibah bencana alam.
III.3.2 Kegiatan Pengembangan Dana Dalam rangka membiayai kegiatan memelihara dan memberikan kesejahteraan kepada peserta program secara berkesinambungan, dibutuhkan kecukupan Dana agar dapat mendukung terlaksananya program-program dimaksud. Oleh karena itu, Pengurus YKKBI melakukan intensifikasi pengelolaan dana yang dialokasikan pada bidang usaha 50
yang prospektif dan aman dengan cara melakukan kegiatan investasi, kerjasama operasi, pengembangan dana di pasar uang dan modal yang diharapkan dapat memberikan penghasilan guna membiayai program-programnya. Pada saat ini YKKBI telah menanamkan dana investasi pada beberapa anak perusahaan antara lain: 1. Pabrik Gula Kebon Agung, Jawa Timur 2. Hotel Bidakara Savoy Homan, Bandung 3. Rumah Sakit Puri Cinere, Jakarta 4. Gedung Perkantoran Bidakara 5. Dsb.
III.3.3 Perkembangan Kekayaan Yayasan Sejak pemisahan YDPTHT menjadi YKKBI dan DAPENBI, yaitu periode tahun 1993 sampai dengan akhir November 2006 mengalami perkembangan yang cukup signifikan. Hal ini dapat dilihat dari data perkembangan keuangan yayasan menunjukkan bahwa: 1. Perkembangan Total Aktiva dan Aktiva Bersih sebagai berikut: a. Total aktiva mengalami peningkatan yang cukup tajam mencapai 1021,6% diakhir November 2006. b. Perkembangan aktiva bersih sejalan dengan total aktiva, yang meningkat sebesar 959,2%. 2. Perkembangan Iuran dan Beban Program Baperum
51
a. Iuran THT pemberi kerja mengalami peningkatan sejalan dengan jumlah Pegawai Bank Indonesia. b. Pembayaran THT/Baperum berfluktuatif yang dipengaruhi antara lain oleh besarnya laba yang diperoleh YKKBI serta frekuensi pembayarannya. c. Pembayaran Baperum kepada Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia lebih besar dibandingkan Iuran THT pemberi kerja. Dengan demikian sebagian pembayaran Baperum berasal dari hasil usaha YKKBI yang selama 14 tahun mencapai Rp. 352,9Milyar. 3. Perkembangan Beban Kesejahteraan Pensiunan a. Pemeliharaan kesejahteraan peserta program disamping Baperum untuk Pegawai dan Anggota Dewan Gubernur Bank Indonesia yang telah dijelaskan adalah kesejahteraan kepada pensiunan dan keluarganya. b. Selama 14 tahun beban kesejahteraan pensiunan mengalami peningkatan yang cukup berarti yaitu sebesar 767,8 miliar atau meningkat 8100%. c. Beban kesejahteraan pensiunan yang terbesar adalah bantuan pemeliharaan kesehatan yang berkisar antara 89,2% dari total beban kesejahteraan pensiunan. Hal ini dapat dimaklumi karena jumlah pensiunan yang semakin meningkat sejalan dengan usia harapan hidup yang bertambah dengan pemeliharaan kesehatan yang baik, tarif biaya rumah sakit, dokter, dan harga obat yang makin meningkat terutama sejak krisis moneter 1998.
52
III.4
Sistem Perpajakan Perusahaan Seperti halnya perusahaan lain, YKK-BI juga melakukan pembukuan untuk
mencatat transaksi-transaksi usaha yang dilakukan oleh perusahaan. Perusahaan juga memiliki kebijakan dalam perpajakan yang sesuai dengan Pajak Penghasilan Pasal 21 dari UU PPh No 17. Tahun 2000, maka perusahaan diwajibkan memotong pajak penghasilan atas gaji yang dibayarkan perusahaan kepada karyawannya. Kebijakan perpajakan yang ditetapkan oleh YKK-BI untuk dapat melaksanakan penghitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21 meliputi : 1. Penghasilan pegawai yang merupakan PPh Pasal 21 yang terhutang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. 2. Atas iuran premi asuransi kecelakaan kerja dan asuransi kematian dibayar oleh perusahaan masing-masing sebesar 0.3% dan 0.5% melalui program kerja JAMSOSTEK. 3. Pegawai menanggung iuran pensiun dengan besar 3.5% dari gaji pokok. 4. Pegawai mendapatkan tunjangan lainnya berupa tunjangan perumahan, tunjangan transport, tunjangan kesehatan dan uang lembur dengan perhitungan tertentu dari perusahaan. 5. Setiap tahun sekali semua pegawai akan mendapat bonus/THR yang akan menambah penghasilan bruto pegawai. 6. Setiap pegawai yang bekerja di YKK-BI harus menyerahkan bukti-bukti mengenai statusnya (kawin/tidak kawin) berupa surat pernyataan dan menyerahkan fotocopy kartu keluarga sebagai bukti keberadaan anggota keluarga yang menjadi tanggungan pegawai tersebut. 53
7. Dalam menghitung PPh Pasal 21 atas pegawai yang bekerja di YKK-BI dalam setahun penuh dengan yang tidak setahun ada dua kemungkinan, yaitu: a. Untuk yang bekerja setahun penuh, untuk perhitungan gaji adalah jumlah gaji yang diterima setiap bulan mulai saat bekerja sampai akhir tahun. a. Sedangkan yang berhenti pada pertengahan tahun maka jumlah gaji setahun adalah mulai dari awal tahun sampai dengan pegawai tersebut berhenti. 4. Dalam melakukan perhitungan, pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh Pasal 21, YKK-BI menetapkan kebijakan tepat waktu sesuai UU PPh No. 17 Tahun 2000 yang telah dirubah terakhir dengan UU No. 36 Tahun 2008 dan senantiasa mengikuti perkembangan perpajakan apabila terdapat peraturanperaturan yang terbaru (update). 5. Walaupun PPh Pasal 21 dihitung, dipotong, disetor dan dilaporkan perbulan, namun pada akhir tahun pajak harus dihitung kembali untuk mengetahui jumlah PPh Pasal 21 dalam setahun. Apabila terjadi PPh Pasal 21 kurang bayar, maka perusahaan harus membayar sisa kekurangan tersebut. Perusahaan selalu berusaha menghitung setepat mungkin agar tidak terjadi lebih bayar.
Pada umumnya YKK-BI dalam menangani dan menerapkan kebijakan perpajakannya, telah mengikuti tata cara perundang-undangan yang berlaku saat ini, dimana masalah perpajakan serta perkembangannya diikuti secara terus-menerus dengan mempelajari surat edaran dari Direktorat Jenderal Pajak, surat keputusan dari Menteri Keuangan, Peraturan Pemerintah dan melakukan konsultasi dengan pihak yang berkompeten di bidang perpajakan. 54
III.5
Proses Pengumpulan Data Untuk mendapatkan data-data yang akurat, maka dalam proses pengumpulan
data, penulis menetapkan metode studi lapangan (field research) yaitu dengan mengunjungi langsung perusahaan yang dijadikan objek penelitian untuk mengetahui secara jelas cara perusahaan menghitung pajak terutang, hal tersebut dilakukan dengan cara : 1. Wawancara Dengan melakukan tanya-jawab kepada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan permasalahan guna memperoleh data yang diperlukan untuk mendukung penelitian. 2. Observasi Dengan melakukan pengamatan terhadap dokumen yang berkaitan dengan pajak penghasilan pegawai. 3. Dokumentasi Dokumentasi merupakan proses penelusuran bukti-bukti baik bukti ekstern maupun bukti intern atas transaksi atau kegiatan yang diteliti. Penulis mengemukakan dokumen apa yang diteliti, isi informasi yang dikandungnya, dan kegunaannya. Selain itu, penulis harus pula menguraikan hasil dari proses dokumentasi tersebut. 4. Reperformance (Pengujian Perhitungan) Reperformance merupakan proses pengujian perhitungan atas suatu perhitungan yang telah dilakukan oleh pegawai perpajakan perusahaan. Penulis menguraikan data apa yang dihitung ulang, cara perhitungan yang dilakukannya, serta hasil dari perhitungan tersebut. 55
Dalam melakukan penelitian diperlukan data yang akurat dan relevan, oleh karena itu data amat menentukan kualitas suatu penelitian. Dalam pengumpulan data yang dibutuhkan, penulis meminta dokumen-dokumen yang dibutuhkan yang berhubungan dengan penyusunan skripsi ini. Dokumen-dokumen tersebut antara lain Surat Setoran Pajak (SSP), SPT Tahunan PPh Pasal 21 (Form 1721), Laporan Keuangan Perusahaan, Surat Kontrak, Surat Pengangkatan Karyawan, Kartu Keluarga, KTP, Daftar nama karyawan beserta status, jabatan, alamat dan penghasilan yang diterima karyawan selama tahun pajak. Pada penelitian ini, penulis mengolah data yang diperoleh mengenai penghasilan karyawan beserta tunjangan-tunjangan agar dapat dilakukan perbandingan antara perhitungan perusahaan dengan hasil perhitungan berdasarkan peraturan perpajakan.
56
