BAB III MUHAMMAD HATTA; TOKOH DAN PEMIKIR EKONOMI
Muhammad
Hatta
Memberikan
barometer
sikap
nasionalisme
kebangsaan dalam Fifty Years Of The National Movement, Pikiran Rakyat, 19 Mei 19581 Dengan mengatakan: Kalau kita sungguh-sungguh mencintai Indonesia yang merdeka, yang bersatu, tidak terpecah belah, adil dan makmur, marilah bercermin sebentar, kembali kepada cita-cita dulu yang begitu suci, dan mengembalikan pemimpin yang jujur berpadu dengan semangat yang siap melakukan pengorbanan. Rakyat kita masih tetap miskin dari pada sebelumnya, ditengah-tengah kekayaan yang melimpah ruah. Paling baik kita merenungkan keadaan rakyat kita sekarang, yang sungguh-sungguh berhak untuk mendapatkan nasib yang lebih baik, nasib yang sesuai dengan tujuan kita semula Cetusan keprihatinan Muhammad Hatta pada tahun 1958 ini masih sangat relevan diacu disini karena kondisi ekonomi-politik bangsa Indonesia dewasa ini banyak persamaannya dengan kondisi ekonomi-politik bangsa pada waktu itu, dimana ketimpangan ekonomi jawa dan luar jawa membesar, dan keinginan bagi peningkatan otonomi daerah juga besar. Bedanya adalah bahwa jika pada tahun 1958 pemerintah pusat nampak “enggan” memperluas otonomi daerah, maka sebaliknya justru pemerintah pusatlah dewasa ini hampir menunjukkan ketidaksabaran untuk segera memperluas otonomi daerah, bahkan sampai daerah tingkat II.
1
Pidato (dipadatkan) pada Annual Memorial Lecture Bung Hatta, Acara Tahunan keIV, diselenggarakan oleh Yayasan Genta Budaya, Padang, 21 Agustus 1991.
45
46 Tulisan Muhammad Hatta yang “Keras” memang cukup kuat dasarnya karena sudah meletakkan jabatan sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia pada tanggal 1 Desember 1956. Muhammad Hatta menggunakan sebagian besar tahun 1957 untuk berkeliling Sumatra, dan menemukan bahwa kebijakankebijakan ekonomi pemerintah pusat memang banyak merugikan wilayah-wilayah luar jawa yang notabene-nya sangat kaya akan sumber daya alam, dan berarti memberikan sumbangan besar bagi perolehan devisa negara. tahun-tahun berikutnya adalah tahun-tahun ujian bagi negara kesatuan Indonesia, dan ternyata Indonesia berhasil ”Lulus”
dari aneka ujian dan cobaan tersebut, meskipun
dengan banyak “Luka” dalam bidang politik. Pada tahun 1959 ( 5 Juli ), setelah 14 tahun “Mencoba” sistem demokrasi parlementer, Indonesia kembali ke UUD 1945,meskipun tanpa wakil presiden sampai pemerintahan Orde Baru 1968.2 Dimata Muhammad Hatta ilmu ekonomi termasuk ilmu moral (dan kemanusiaan). Dan di Indonesia ia terkait erat pada Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, sila pertama pancasila. Pada sistem itu ekonomi Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam pasal 33 UUD 1945 bukanlah sistem ekonomi liberal ala political economy (economic) mazhab klasik yang masih mempercayai negara sebagai kontrol ekonomi dan neo klasik. yang menghendaki campur tangan sekecil mungkin negara atas sistem ekonomi pasar. Di dalam ekonomi terpimpin, pemerintah mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan cita-cita UUD 1945,
2
Mubyarto, Ekonomi Kerakyatan Program IDT dan Demokrasi Indonesia, Ed. II, Cet. I, Yogyakarta: Aditya Media, 1997, hlm.16
47 dan tidak berdasarkan pada mekanisme pasar bebas “tak terkendali” seperti pada sistem ekonomi liberal.3 Sikap (dan sifat) anti liberalisme dan anti kapitalisme dari sistem ekonomi Indonesia bersemi serta berkembang pada diri para pemimpin pergerakan kebangsaan, karena liberalisme yang dipraktekkan pemerintah kolonial Belanda tidak membawa kemerdekaan, persamaan dan persaudaraan, sebagai yang dislogankan di Eropa Barat. Sebaliknya yang dirasakan di Indonesia adalah
pemerasan
kaum
buruh,
perampasan
tanah
rakyat,
penindasan
kemerdekaan dan perkosaan dasar-dasar perikemanusiaan.4 Dalam praktek perekonomian selama 46 tahun Indonesia merdeka, apa yang
“dicita-citakan”
para
pemimpin
Indonesia
tersebut
tidak
mudah
perwujudannya. Ini pun sudah diantisipasi oleh Muhammad Hatta yang membedakan tujuan pembangunan jangka panjang dengan politik kemakmuran jangka pendek. Pandangan praktis Muhammad Hatta bahwa ada perbedaan yang harus diterima antara politik perekonomian jangka panjang dan politik kemakmuran jangka pendek, yang membolehkan siapapun “yang sanggup melaksanakannya”, bisa diintepretasikan sebagai pemberian kesempatan pada perusahaan-perusahaan swasta kuat (cina maupun pribumi) yang berorientasi keuntungan. Muhammad Hatta sebagai seorang ekonom, yang merumuskan pasal 33 UUD 1945 sebagai manifestasi cita-cita proklamasi 17 Agustus 1945, tidak pernah merasa enggan “berterus terang” mengkritik politik perekonomian yang 3
Muhammad Hatta, Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata, Cet. III, Jakarta: Yayasan Idayu, 1976, hlm.2 4 Ibid, hlm. 234
48 dilaksanakan pada teknokrat pemerintahan orde baru, dan tidak jarang diucapkan langsung dihadapan mereka dalam forum-forum ISEI. Politik perekonomian pemerintah orde baru tidaklah bisa disamakan dengan politik perekonomian liberal periode 1950-1959, lebih-lebih dari masa penjajahan 1930-1942. Dalam pemerintahan orde baru pemerintah Indonesia justru sangat aktif berperan, baik dalam perencanaan (sentral) kebijaksanaan pembangunan (repelita), maupun dalam bentuk pemilikan dan penguasaan perusahaan-perusahaan negara (BUMN), termasuk lembaga-lembaga non-Departemental dan non-BUMN seperti Bulog. A. Biografi Muhammad Hatta Muhammad Hatta lahir di Bukit Tinggi, Sumatra Barat, tanggal 12 Agustus 1902. Ayahnya bernama Haji Mohammad Djamil dan ibunya bernama Siti Saleha. Ayahnya meninggal dalam usia 30 tahun, pada waktu Muhammad Hatta masih berusia 8 (delapan) bulan. Mohammad Djamil berasal dari Batu Hampar, putera Syeikh Abdurrahman pimpinan surau Batu Hampar
yang
merupakan
pusat
organisasi
tarekat
Naqsabandiyah.
Aktifitasnya selain di kegiatan keagamaan, juga aktif dalam usaha perdagangan.5 Sedangkan ibunya berasal dari keluarga pedagang. Sepeninggal Mohammad Djamil, ibunya kemudian menikah lagi dengan Haji Ning, seorang pedagang yang berasal dari Palembang. Hal ini menyebabkan kedekatan Muhammad Hatta dengan ayah tirinya. Bahkan Muhammad Hatta menyangka bahwa Haji Ning adalah ayah kandungnya. Dia baru sadar, bahwa 5
Masduki, Pemikiran Muhammad Hatta tentang Demokrasi, Skripsi Sarjana Syari’ah, Semarang: Perpustakaan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo, 2004.
49 Haji Ning bukan ayah kandungnya tetapi ayah tirinya setelah berumur 10 tahun. Namun demikian, ini tidak hubungan mereka menjadi renggang.6 Seluruh usianya disumbangkan untuk mencapai kemerdekaan tanah air, sebagai penganjur cita-cita dan sebagai pemimpin pergerakan rakyat, dengan mengalami penderitaan dalam bui dan pembuangan bertahun-tahun lamanya, dan akhirnya menjadi pemimpin negara. Sebagai pemimpin ia berpedoman kepada prinsip, bahwa tugas seorang pemimpin demokrat ialah mencarikan gantinya sekelas-kelasnya. Makin cepat ia digantikan makin baik. Itu suatu tanda bahwa demokrasi hidup. Hidup seorang terbatas, tetapi hidup negara atau pergerakan terus menerus. Jangan nasib negara tergantung pada seorang pemimpin. Pada waktu usia 50 tahun, beberapa orang kawannya memperingati saat itu dengan menerbitkan kembali karangan-karangannya yang tersebar dalam berbagai majalah dan surat kabar atau yang telah diterbitkan sebagai brosur.7 Kalau benar, bahwa turunan berpengaruh atas tabiat dan karakter seseorang, pada Muhammad Hatta dapat dilihat kesannya itu. Dari pihak bapaknya beliau turunan ulama’, sedangkan dari pihak ibunya turunan saudagar. Dari dua cabang turunan itu, ulama’ dan saudagar, lahirlah Muhammad Hatta dengan menggabungkan dua bakat pada dirinya. Taatnya kepada agama dan cintanya kepada kebenaran, juga keteguhan iman dan kuat kepercayaannya, sebagai turunan alim ulama’. Pengaruh keturunan dari pihak ibunya kelihatan minatnya pada ekonomi, akan tetapi bukan dagang condong 6
Ibid. Muhammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, Ed.II, Cet. I, Jakarta: Inti Idayu, 1907, hlm. 277. 7
50 hatinya, melainkan kepada ilmu ekonomi, terutama kepada ekonomi teoretika.8 Hidup Muhammad Hatta waktu mudanya hampir sejalan dengan timbulnya pergerakan kebangsaan di Indonesia. Inilah yang menjadi dorongan apa sebab dia dalam usia yang muda sekali, selagi duduk di bangku sekolah menengah, telah tertarik kepada pergerakan. Sebagai biasa bermula dari pergerakan pemuda, pergerakan kebangsaan yang dipelopori oleh Budi Utomo dalam tahun 1908 dan berkobar sejak tahun 1913,membuka hati pemuda Indonesia untuk menginsyafi kewajiban mereka terhadap tanah air. Berturutturut dari tahun 1916 lahirlah perkumpulan-perkumpulan pemuda, seperti Jong Java, Jong Sumatranen Bond, Jong Minahasa dan Jong Ambon. Dengan sendirinya Muhammad Hatta yang bersifat pengabdi kepada cita-cita akhirnya terseret ke dalam perkumpulan Jong Sumatranen Bond. Sejak berumur 16 tahun Muhammad Hatta sudah aktif dalam perkumpulan, pelajaran yang dituntutnya pada PHS-sekolah dagang menengah di Jakarta, memberikan pengertian dan alat kepadanya tentang membereskan organisasi dan administrasi. Di masa mudanya, ketika Muhammad Hatta masih kanak-kanak, dia sudah belajar kenal dengan soal-soal politik yang hangat dan hebat yang dipersoalkan dalam pers dan rapat-rapat umum.9 Tahun 1921 Muhammad Hatta meneruskan sekolah di Handels Hogeschool (Nederlandsche Economi Che Hogeschool yang berkembang menjadi Rijksuniversiteit Rotterdam). Dengan sendirinya dia tertarik ke dalam perkumpulan mahasiswa Indonesia 8 9
Ibid, hlm. 279 Ibid, hlm. 281
51 yang waktu itu masih bernama Indische Vereniging. Pemuda Indonesia di Nederland waktu itu berada dalam masa perpisahan. Setelah kelihatan, bahwa politik kerjasama tidak membawa hasil, hati mulai condong kepada politik Non-Cooperation dan nama Indische Vereniging diganti dengan Indonesische Vereniging (tahun 1922), kemudian tahun 1925 nama tersebut diganti lagi dengan nama Perhimpunan Indonesia. Mulai tahun 1924 Muhammad Hatta terus-menerus menjadi bendahara dalam pengurus yang berganti-ganti dari tahun 1922-1925. Dialah yang mengusahakan agar perkumpulan mempunyai majalah sendiri yang terbitnya teratur. Tahun pertama (1923) meneruskan penerbitan Hindia Poetra, yang dulunya diterbitkan bersama-sama dalam hubungan Indonesische Verbond. Tahun 1923 Muhammad Hatta lulus dalam ujian Handels Economie, mula-mula dia bermaksud akan menempuh ujian doktoral ilmu ekonomi pada penghabisan 1925. pada penghabisan 1926 atau permulaan 1927 dia merencanakan akan menempuh ujian doktoral, tetapi perubahan dalam pelajaran itu menjadi sebab, bahwa dia jauh lebih lama di Eropa dari yang dimaksudkannya. Karena tidak terdesak lagi untuk mengadakan examen pada akhir 1925, maka dia terpaksa menyerah untuk menerima jabatan sebagai ketua perhimpunan Indonesia untuk tahun 1926 dia menerima tugas untuk memimpin yang muda-muda dalam perkumpulan jadi pengurus. Penerimaan jadi ketua untuk tahun 1926 itu fatal bagi dia sendiri, sebab setiap tahun setelah itu sampai tahun 1930 Muhammad Hatta terus dipilih menjadi ketua kembali. Pada kongres liga menentang penjajahan di Brussel (1927) dia
52 mendapat kontak dengan Jawaharlal Nehru, dan dari kontak tersebut terjadilah persahabatan yang erat antara keduanya. Berhubung dengan aktivitas Perhimpunan Indonesia yang luar biasa itu, yang besar pengaruhnya dalam Pergerakan rakyat di Indonesia, maka pemerintah Nederland, atas Advis yang salah dari penasehat kolonialnya, telah mengambil tindakan terhadapnya, Muhammad Hatta bersama-sama tiga orang pengurusnya ditangkap dan ditahan dalam penjara selama 5 tahun 6 bulan lamanya. Akan tetapi mahkamah di Den Haag membebaskan mereka dari segala tuntutan pada bulan maret 1928. Muhammad Hatta menamatkan studinya di Rotterdam tahun 1932, tidak lama setelah itu Muhammad Hatta kembali ke Indonesia, setelah 11 tahun beliau meninggalkan tanah airnya. Sekembalinya di Indonesia Muhammad Hatta hanya dapat bergerak ditengahtengah rakyat kira-kira satu setengah tahun lamanya. Dimasa satu setengah tahun itu aktivitas politiknya besar sekali, seperti juga ternyata dari karangankarangannya dalam daulat rakyat, dan dari sikap yang diperlihatkan oleh partainya, pendidikan nasional Indonesia. Atas dirinya dilakukan oleh pemerintah Hindia Belanda Exorbitante Rechten, setelah itu satu tahun ditahan di dalam bui, Muhammad Hatta dibuang di Boven Digul di Nieuw-Guineq (Irian Jaya) dan disana dia tinggal satu tahun. Dari situ tempat internirannya bersama dengan Sjahrir dipindahkan ke Banda Neira, dan disana dia tinggal 6 tahun lamanya. Waktu tentara Jepang mendarat di Ambon, cepat-cepat Muhammad Hatta dan Sjahrir dipindahkan ke tempat interniran baru di Suka Bumi, pada
53 bulan februari 1942 dia merdeka kembali waktu pemerintahan Hindia Belanda menyerah kepada Jepang, yaitu tanggal 9 maret 1942. persis sama tanggal bulannya ketika dia dibebaskan dari tahanan bui oleh hakim Den Haag (tahun 1928). Waktu selama dalam bui dan pembuangan digunakan untuk studi dan karang-mengarang. Dalam bui Glodok tahun 1934 lahir krisis ekonomi dan kapitalisme. Dari tempat pertapaan di Boven Digoel lahir konsep dari pada alam pikiran Yunani, di tempat pembuangannya di Banda Neira lahir perjanjian Volken Bond, mencari Volken Bond dari abad ke abad, konsionalisasi, petunjuk bagi rakyat dalam hal ekonomi, teori dan praktek dan banyak lagi karangan-karangannya dalam majalah yang sebagian besar telah dikumpulkan menjadi beberapa fasal ekonomi jilid I dan II. Beberapa karangan itu terdapat kembali dalam kumpulan karangan yang terbit dalam tahun 1952 dan seterusnya.10 Zaman pendudukan Jepang tahun 1942-1945 bagi Muhammad Hatta yang sangat prinsipil, adalah menjadi cobaan besar, yang hanya dapat diatasinya karena imannya yang teguh dan kepercayaannya yang besar akan tercapainya cita-cita Indonesia merdeka. Jepang didesak oleh Muhammad Hatta untuk mengakui kemerdekaan bangsa Indonesia dan akhirnya pada bulan september 1944 baru diakui bahwa Indonesia sudah merdeka atas penjajahan pemerintah Hindia Belanda. Sejak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 agustus 1945 Muhammad Hatta aktif memimpin bangsa Indonesia sebagai
10
Ibid, hlm. 286.
54 Wakil Presiden, dan di dalam waktu yang sangat sulit dia merangkap sebagai perdana menteri (tahun 1948-1949). Politik yang dibimbingnya akhirnya mencapai pengakuan Indonesia sebagai satu negara yang merdeka dan berdaulat oleh kerajaan Nederland. Waktu Indonesia Serikat berdiri dialah yang menjadi perdana menteri yang pertama dan juga yang terakhir. Setelah negara kesatuan Republik Indonesia terbentuk kembali menurut cita-cita proklamasi 17 agustus 1945, pada perayaan 5 tahun proklamasi itu, Muhammad Hatta dipilih kembali oleh parlemen sementara untuk jadi Wakil Presiden. Muhammad Hatta sebagai Wakil Presiden negara kesatuan Republik Indonesia yang kedua sudah berlainan kedudukannya dari pada Wakil Presiden pada Republik Indonesia yang diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945. Dalam Republik Indonesia yang pertama Presiden dan Wakil Presiden mempunyai kedudukan benar-benar sebagai Dwi Tunggal. Tahun 1951 Muhammad Hatta berkunjung ke Universitas Gajah Mada di Yogyakarta yang pada waktu itu masih bernama “Universitet Gadjah Mada”, Muhammad Hatta didesak oleh Prof. Sardjito untuk membantu perkembangan Gajah mada dengan memberikan pelajaran dalam ilmu pengetahuan politik perekonomian. Muhammad Hatta bersedia menerima ajakan tersebut tetapi beliau minta waktu satu sampai dua tahun untuk mendalami lagi mata kuliah yang akan diajarkannya. Muhammad Hatta mulai mengajar di Universitas Gajah Mada tahun 1954, beliau membantu mengajar di Universitas Gajah Mada sampai pada pertengahan tahun 1961.11
11
Amrin Imron, Muhammad Hatta Pejuang Proklamator, Pemimpin Manusia Biasa,
55 Sebelum Muhammad Hatta mengajar pada Universitas Gajah Mada, dia sudah diminta oleh kepala Staf Angkatan Darat untuk memberikan pelajaran dalam hal Pancasila dan Tata Negara pada SSKAD yang didirikan pada tahun 1951. Dia mengajar di SSKAD dari tahun 1951 sampai dengan tahun 1959. Tahun 1955 Muhammad Hatta mengumumkan apabila parlemen dan konstituante pilihan rakyat sudah terbentuk, dia akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden. Setelah berita tentang Muhammad Hatta akan mengundurkan diri sebagai Wakil Presiden, terburu-buru menteri PPK (Sarino) mendesak kepada Muhammad Hatta supaya dia menerima pengangkatan kehormatan menjadi Doctor Honoris Causa dalam ilmu hukum oleh Universitas Gajah Mada sebagai balas jasa atas apa yang telah dia kerjakan selama itu untuk bangsa, tanah air dan negara. Pada
dasawarsa
Universitas
Hasanudin
di
Ujung
Pandang,
Muhammad Hatta diminta suatu pidato Dies, oleh karena dialah dulu sebagai Wakil Presiden yang menjadikan Universitas itu menjadi Universitas negara. Pidato Diesnya sekaligus dianggap sebagai pidato yang mengukuhkannya sebagai Guru Besar pada perguruan tinggi tersebut. Pada 17 Juni 1967 sebagai pengukuhan jabatan itu diucapkannya pidato ilmiah yang berjudul Teori Ekonomi, Politik Ekonomi, dan Orde Ekonomi. Tahun 1963 Muhammad Hatta jatuh sakit dan perlu berobat ke-luar negeri (ke Swedia), pekerjaan yang telah dilakukannya jadi terbengkalai. Kemudian waktu itu dia mendapatkan kesempatan untuk menyelidiki suatu
Jakarta : Mutiara, hlm. 37
56 masalah Indonesia di East West Center di Honolulu, dicobanya menimbulkan kembali ingatan yang mengenai masalah kemerdekaan kita. Sekembalinya dari Honolulu ditulisnya buku kecil sekitar proklamasi 17 Agustus 1945, sebagai jilid I. rencananya uraian itu akan menjadi empat jilid, akan meliputi masa perjuangan Republik Indonesia dari memproklamasikan kemerdekaan sampai penyerahan kedaulatan. Jilid II, sudah dimulainya tetapi pekerjaan itu terhalangi lagi, karena presiden meminta beliau menjadi penasehat kepada Presiden dan kepada Komisi IV, untuk meninjau masalah korupsi. Pekerjaan itu kira-kira memakan waktu lima bulan.12 Sejak tahun 1976 kesehatan Muhammad Hatta mulai menurun, dalam minggu pertama bulan Maret 1976 dia sering merasa pusing. Karena itu dia memeriksakan kesehatannya ke Rumah Sakit Umum Pusat Cipto Mangun Kusumo. Menurut dokter, dibelakang otaknya terjadi pengapuran. Selain itu dia juga menderita penyakit wasir, dokter meminta supaya Muhammad Hatta bersedia
dirawat
di
rumah
sakit,
karena
kondisinya
yang
cukup
menghawatirkan. Akhirnya dia dirawat di rumah sakit untuk dioperasi penyakit wasirnya pada tanggal 25 Maret 1976 dan berjalan dengan lancar. Tetapi
beberapa
hari
kemudian
Muhammad
Hatta
jatuh
pingsan.
Kesehatannya memburuk secara tiba-tiba, seluruh anggota keluarganya dipanggil ke rumah sakit, Muhammad Hatta terbaring tak sadarkan diri. Beberapa jam kemudian dia sadar dan dapat berbicara, sementara itu usianya semakin lanjut. Daya tubuhnya pun semakin berkurang. Tanggal 3 Maret 1980 12
Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato III, Cet. II, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 210
57 Muhammad Hatta kembali dirawat di rumah sakit, tanggal 11 Maret 1980 dia susah tidur, semalaman itu ia gelisah. Keesokan harinya sudah enggan untuk diajak berbicara. Dokter berusaha untuk memulihkan kembali kesehatan proklamator itu tetapi keadaannya tambah memburuk. Muhammad Hatta sudah sangat letih, dia sudah tidak dapat makan dan minum. Kemudian pada sore hari tanggal 14 Maret 1980 tepat pukul 18.45 Dr. Muhammad Hatta, proklamator dan mantan Wakil Presiden Republik Indonesia menutup mata untuk selamanya dalam usia menjelang 78 tahun. Sesuai dengan amanatnya, Jenasah Muhammad Hatta diberangkatkan dari kediamannya untuk dimakamkan di pemakaman umum Tanah Kusir Jakarta pada tanggal 15 Maret 1980.13 B. Muhammad Hatta Sebagai Pemikir Ekonomi Muhammad Hatta sebagai pelopor atau peletak dasar pemikir ekonomi yang berbasis kerakyatan, konsep yang dia bangun adalah merupakan tonggak pertama dalam membangun perekonomian di Indonesia. Bangunan konsep ini dikembangkan berdasarkan kondisi riil masyarakat Indonesia. Berikut ini penulis akan memaparkan beberapa konsep ekonomi yang diturunkan oleh Muhammad Hatta. Pemikiran ekonomi tersebut sebagai wujud bahwa Muhammad Hatta adalah seorang pemikir ekonomi. Pada waktu pemerintahan Indonesia dalam tahun 1945 mulai melaksanakan fungsinya, peraturan pasal 27 ayat 2 itu tepat dilaksanakan. Upah minimum sehari ditentukan sama dengan harga 5 kg beras. Apabila 13
I Wangsa Widjaya, Mengenang Bung Hatta, Cet. II, Jakarta : PT. Toko Gunung Agung, 2002, hlm. 293
58 dasar ini dipegang sekarang, upah minimum sehari tentunya tak kurang dari Rp.200 (upah minimum), bukan upah pekerja yang mempunyai kualitas, seperti tukang berbagai rupa. Tentang gaji pegawai negeri pernah dibuat peraturan, yang menyatakan bahwa perbedaan gaji pegawai yang terendah dengan gaji pegawai yang tertinggi, dari pegawai yang paling bawah sampai dengan Gubernur, tidak boleh lebih dari 20 kali. Ini adalah langkah pertama yang digunakan menuju arah kemakmuran yang merata. Dalam
pasal
33
terkandung
pokok-pokok
dari
pelaksanaan
kesejahteraan sosial, dalam pasal ini ditentukan tiga macam bidang ekonomi. Kepada rakyat jelata dianjurkan membangun perusahaannya dengan bentuk koperasi. Dengan koperasi yang bersendikan kerjasama dan oto-aktivitas diharapkan perekonomian orang kecil maju dan berkembang selangkah demi selangkah. Kemajuan yang dicapai dalam 7 tahun pertama sesudah tahun 1950 memberi suatu kenyataan bahwa harapan itu mempunyai alasan yang benar. Pemerintah ditentukan tugasnya untuk membangun perusahaan besar, yang menguasai hajat hidup orang banyak. Diantara dua bidang itu masih luas medan ekonomi yang dapat digarap oleh swasta. Swasta warga negara Indonesia sendiri atau swasta Indonesia dengan kerjasama dengan swasta asing. Semua itu tentu dengan pengawasan pemerintah Indonesia untuk melindungi warga negara sendiri dan alam negara sendiri. Perusahaan pemerintah tidak berarti bahwa pemerintah sendiri menjadi usahawan dengan segala birokrasi yang melekat padanya. Apabila dalam kalangan rakyat Indonesia tidak ada orang yang bisa memimpin, pimpinan diserahkan kepada
59 tenaga ahli luar negeri dengan perjanjian bahwa pimpinan orang asing itu dalam sekian waktu mendidik penggantinya orang Indonesia. Seperti diketahui sistem semacam itu sudah pernah dijalankan dengan pada pabrik semen Gresik. Dan percobaan itu berhasil dengan baik. Apabila contoh yang berhasil itu
diperbanyak
menguntungkan.
pemerintah Dengan
hasil
mempunyai itu,
dapat
sumber dibiayai
keuangan
yang
berbagai
tugas
pemerintahan. Pemimpin-pemimpin perusahaan bertambah banyak yang terdidik dalam teori dan praktek yang akan menjadi tiang dalam pembangunan seterusnya.14 Sejak bangsa ini merdeka, pemerintah dengan bantuan panitia pemikiran siasat, telah memikirkan kemakmuran yang merata dengan jalan mengkoordinasikan transmigrasi dan industri. Transmigrasi sudah lama dijalankan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pemerintah Indonesia merdeka hendaknya meneruskan tugas yang penting itu dengan menyebarkan pula industri yang akan dibangun sampai ke tanah seberang. Melihat luasnya daerah Indonesia, yang panjangnya kira-kira sepersembilan lingkaran bumi pada katulistiwa, industri tidak dapat dikonsentrasikan pada pulau jawa saja. Apabila industri berkumpul di pulau jawa, bagi daerah seberang lebih murah mendatangkan barang-barang industri dari luar negeri dari pada dari pulau jawa. Sebab itu industri harus terpencar ke seluruh Indonesia. Dengan adanya industri yang terpencar itu, lebih mudah pula menyebarkan penduduk yang berlebih di pulau jawa ke tanah seberang. 14
Muhammad Hatta, Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata, Cet. I, Jakarta : Yayasan Idayu, 1976, hlm. 11
60 Rakyat yang ditransmigrasikan itu hendaklah terdiri dari orang-orang muda, dalam masa usia yang banyak melahirkan anak. Dengan cara begitu, tambahan penduduk di pulau Jawa dapat pula ditekan selain dari pada mengadakan keluarga berencana. Yang muda-muda yang dipindahkan itu hendaklah terdiri dari keluarga tani, keluarga tukang berbagai rupa, mereka yang kerjanya terutama membuat rumah, mereka yang spesialisasi-nya membuat meja, kursi, dan perabotan rumah, dari kayu, rotan dan lain-lain. Dalam daerah transmigrasi itu sekaligus dapat diadakan pembagian pekerjaan antara mereka yang datang. Bersama dengan mereka dipindahkan pula guruguru yang akan mengajar anak-anak para transmigran dalam perbandingan yang tepat.15 Apabila politik transmigrasi dan industri dijalankan secara teratur, akibatnya terutama bagi pulau jawa adalah : kesengsaraan hidup berkurang, kemakmuran bertambah berangsur-angsur, sebab lebih banyak tanah yang tersedia bagi keluarga yang tinggal. Selain dari pada itu industri-industri baru dapat diadakan secara berangsur-angsur, pertanian yang lebih intensif dapat dijalankan dengan koperasi yang lebih baik organisasinya. Tenaga pembeli rakyat bertambah besar. Di daerah seberang pintu kemakmuran baru terbuka karena politik transmigrasi dan organisasi yang teratur tadi. Banyak bagianbagian tanah hutan berganti dengan tanah usaha. Kota-kota baru timbul, yang dengan sendirinya mendorong timbulnya industri-industri atau kerajinan baru yang lambat laun disusul pula oleh pembangunan tenaga listrik, dengan itu
15
Ibid, hlm. 13
61 timbul pula jabatan baru timbul. Apabila kota-kota baru sudah mulai ada, jalan-jalan baru mendesak pula supaya diadakan. Beserta dengan itu, timbul pula alat-alat perhubungan baru, yang menuntut pula adanya pengemudipengemudinya, bengkel-bengkel tempat memperbaiki kendaraan yang rusak. Mungkin jalan kereta api lambat laun timbul juga. Sekalipun pada masa sekarang ini masalah ini masih dihadapi oleh perbedaan pendapat. Dengan sendirinya, kalau ada manusia yang terpencar tempat tinggalnya, berbagai macam akan timbul. Kelanjutan dari semua itu timbul lagi permintaan rakyat akan irigasi dan pengairan dan lain-lainnya. Permintaan akan perbaikan pelabuhan lama supaya sesuai dengan kemajuan zaman dan kehendak akan pelabuhan baru yang akan melancarkan perhubungan dengan sendirinya akan datang.16 Pada waktu bangsa Indonesia baru merdeka dipertimbangkan, berdasarkan keadaan dimasa itu, kira-kira 20 juta penduduk Jawa akan dipindahkan ke tanah seberang. Disebar berangsur-angsur ke 150 jurusan di Indonesia. Tetapi karena dimasa yang lampau transmigrasi dijalankan dengan program yang tidak teratur, tugas dalam hal ini banyak ketinggalan. Malahan kita mengalami yang sebaliknya. Kurang lebih 12 tahun terakhir lebih banyak rakyat dari tanah seberang yang datang ke pulau Jawa. Sebabnya adalah lebih banyak kemungkinan memperoleh pekerjaan di pulau Jawa dari pada di tanah asal. Di pulau Jawa jumlah penduduknya sudah sangat padat, lebih banyak mata pencaharian dari pada di tanah seberang, keadaan seperti ini sangat
16
Muhammad Hatta, op. cit, hlm. 218
62 membahayakan. Apabila pemerintah tidak lekas mengambil tindakan yang serius. Transmigrasi ke tanah seberang diatur sedemikian rupa, sehingga tiaptiap tahun lebih banyak orang-orang yang ditransmigrasikan. Berdasarkan jumlah penduduk di pulau jawa sekarang, sekurang-kurangnya 30 juta harus ditransmigrasikan. Sanggupkah kita melaksanakan hal itu dalam waktu 30 tahun?. Tentu dengan bantuan alat-alat besar, kapal pengangkut, alat-alat penggaruk tanah, penggergajian dan lain-lainnya. Dan dengan sendirinya pembangunan industri di tanah seberang dipikirkan secara teratur dan mendalam. Pada langkah pertama corak industri yang akan dibangun hendaklah sesuai dengan kekayaan alam yang didapat disana. Selain dari pemerintah, golongan swasta hendaklah memikirkan masalah penyebaran tempat kedudukan industri daerah seberang berhubung dengan itu timbul juga masalah pengangkutan. Pengangkutan di darat dan di laut. Ekonomi dan pengangkutan adalah dua sejoli yang tidak dapat dipisahkan. Setiap kali negara kita mengalami masalah yang sulit, setiap kali itu pula terbentur dengan masalah ongkos yang diperlukan. Sebagian dapat kita biayai dengan pinjaman luar negeri dengan jangka pembayaran kembali dalam waktu yang lama. Dalam pada itu BAPENAS harus menghitungkan secara ekonomi yang rasional, bagaimana meletakkan pinjaman itu supaya pinjaman itu membawa multipler-nya, perlipatan pendapat dari pada tiap-tiap kapital baru yang diletakkan, yang berupa injeksi kemakmuran. Sebagian kecil dapat kita biaya dengan pinjaman dalam negeri, berhubung dalam hal ini terasa sekali, bahwa kemiskinan rakyat menjadi halangan besar untuk menggerakkan hatinya untuk
63 melakukan perekonomian yang rasional, sebab itu pendapatan rakyat harus dinaikkan, perlu ada peraturan yang menentukan upah minimum bagi tenaga buruh, upah terendah bagi seorang buruh yang tidak bersekolah. Upah bagi seorang buruh yang bersekolah dan mempunyai keahlian khusus harus memperoleh penghasilan yang lebih tinggi, upah yang memberikan sedikit cahaya hidup kepada kaum buruh. Seorang buruh yang memiliki tenaga beli dapat pula membeli barang-barang hasil industri nasional yang diperlukannya dan dapat pula mereka menyimpan untuk keperluan hari tua yang sementara dapat dipinjamkan untuk pembangunan.17 Seperti pernah diperhitungkan dahulu, kekayaan alam kita, jika dipelihara dengan baik dapat dipergunakan untuk biaya pembangunan. Hutan, minyak, serta hasil tambang yang lainnya serta kekayaan laut kita tidak sedikit jumlahnya untuk dipakai guna membiayai berbagai macam pengeluaran negara. Kemakmuran yang merata ke segala lapisan dan jurusan tidak dapat dicapai dalam waktu setahun dua tahun. Tujuan itu baru akan tercapai setelah berpuluh tahun. Banyak tergantung kepada usaha kita semuanya, terutama kepada pemerintah yang diberi tugas untuk melaksanakannya menurut rencana yang teratur. Yang terpenting adalah adanya niat untuk mencapainya, dan ada ketekunan dalam usaha untuk melaksanakannya.
17
op. cit, hlm. 14
64 C. Karya-Karya Muhammad Hatta Kehidupan Muhammad Hatta sebagai seorang pemimpin tidak menghilangkan geliat pemikirannya. Sebuah fakta sejarah, Muhammad Hatta tetap menjadi pemikir yang produktif. Beliau telah menghasilkan banyak pokok pikiran. Kebanyakan dari pemikirannya telah dibukukan dan tidak sedikit karya tersebut menjadi pokok pikiran dalam pembangunan konsep ekonomi Indonesia. Berikut ini, penulis akan menjabarkan beberapa karya Muhammad Hatta:
a. Beberapa pasal ekonomi I18 Buku ini ditulis sendiri oleh Muhammad Hatta yang diterbitkan pada tahun 1954. dalam buku ini berisi tentang ekonomi dan kemakmuran, faktor-faktor produksi, perekonomian kota dan desa, koperasi, industri dan transmigrasi Dalam buku ini Muhammad Hatta lebih banyak menghasilkan tentang perekonomian yang merata di segala bidang, misalnya saja ia menganjurkan rakyat indonesia untuk bertransmigrasi supaya penyebaran penduduknya merata dan dapat menekan pertumbuhan penduduk yang ada di pulau Jawa. Apabila penyebaran penduduknya sudah merata maka perekonomiannya pun akan ikut berkembang b. Beberapa Pasal Ekonomi II19
18
Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ekonomi dan Kooperasi, Djakarta: Perpustakaan, Perguruan Kementerian P.P. dan K., Cet. V, 1954. 19 Mohammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi, Djalan Ekonomi dan Bank, Djakarta: Dinas Penerbitan Balai Pustaka, 1958.
65 Muhammad Hatta melanjutkan tulisannya kembali, tetapi yang ini berbeda berbeda karena didalamnya lebih mendalam mengulas tentang renten dalam pandangan islam. Buku ini dicetak pada tahun 1958 c. Kumpulan Pidato III20 Dalam buku kumpulan pidato III berisi tentang pidato-pidato Muhammad Hatta semasa hidupnya, misalnya saja pidato Muhammad Hatta pada khutbah hari raya. Disitu Muhammad Hatta berbicara panjang lebar mengenai hari raya idhul fitri puasa ramadhan serta mengenai penjajahan belanda dan jepang yang sudah merusak moral dan mental bangsa indonesia. Dicetak pada tahun 2002 d. Pikiran-Pikiran
Dalam
Bidang
Ekonomi
Untuk
Mencapai
Kemakmuran Yang Merata21 Pada tahun 1978 Muhammad Hatta menerbitkan buku ini, buku ini berisi tentang pikiran-pikiran perilaku tentang ekonomi yang berguna untuk mencapai kemakmuran yang merata. Dia berbicara panjang lebar tentang
anjuran
untuk
berkoperasi
dan
bertransmigrasi
supaya
perekonomian indonesia tidak hanya berpusat di pulau jawa tetapi merata di seluruh pulau yang ada di indonesia. Buku ini dicetak pada tahun 1976 e. Ekonomi Terpimpin22 Dalam buku ini hanya mengulas dua bab yang pertama ekonomi terpimpin kedua ekonomi terpimpin bagi bangsa indonesia. Buku ini
20
Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato III, op. cit. Mohammad Hatta, Pikiran-Pikiran Dalam Bidang Ekonomi Untuk Mencapai Kemakmuran Yang Merata, op. cit. 22 Mohammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, Djakarta: Fasco, Cet. II, 1960. 21
66 diterbitkan pada tahun 1960 yang mengisahkan tentang pemerintah mengambil keputusan ekonomi sesuai dengan cita-cita rakyat banyak, sesuai dengan cita-cita undang-undang 1945 dan tidak berdasarkan pada mekanisme pasar bebas f. Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun23 Buku ini lebih banyak bercerita tentang pidato-pidato Muhammad Hatta di berbagai tempat sewaktu hidupnya. Mengenai koperasi didalamnya kurang lebih mengulas tentang cara pendirian koperasi yang baik dan cara pengelolaannya. Buku ini dicetak 1987 D. Pemikiran Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta Dalam uraian mengenai “misi” pasal 33 UUD 1945, selalu ditekankan bahwa pasal ini berisi politik perekonomian untuk mencapai kemakmuran rakyat. Yang dimaksud dengan kemakmuran tidak lain adalah kemampuan pemenuhan kebutuhan material dan kebutuhan dasar. Tetapi, upaya peningkatan kemakmuran rakyat sebesar-besarnya, sangat ditekankan peningkatan kemakmuran masyarakat (banyak), bukan kemakmuran seorang. Perekonomian berdasar atas demokrasi ekonomi, bagi kemakmuran bagi semua orang. Bumi dan air dan kekayaan alam yang lainnya adalah pokokpokok kemakmuran rakyat. Kemakmuran lebih urgen dari pada ekonomi atau kemakmuran, terbukti dari terbentuknya kementerian kemakmuran yang menguasai masalah-masalah ekonomi pada awal kemerdekaan dan bukan kementerian 23
Muhammad Hatta, Membangun Koperasi dan Koperasi Membangun, op. cit.
67 ekonomi. Pasal 33 dan penjelasannya yang berjudul kesejahteraan sosial menyebutkan kemakmuran rakyat yang tingkatnya memang sangat rendah pada awal kemerdekaan, dan perekonomian disusun untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pasal 34 yang termasuk yang termasuk dalam bab kesejahteraan sosial menegaskan, bahwa apabila melalui upaya – upaya politik perekonomian dan politik kemakmuran, ada sebagian anggota masyarakat yang miskin dan terlantar, maka negara berkewajiban untuk memeliharanya. Inilah “kewajiban sosial” negara yang jika ditambah ketentuan pasal 27 ayat 2 menjadi semacam ukuran berhasil tidaknya negara atau pemerintah menyelenggarakan kesejahteraan sosial seluruh rakyat. Kesejahteraan sosial menyangkut pemenuhan kebutuhan materiil yang harus diatur dalam organisasi dan sistem ekonomi yang berdasarkan kekeluargaan.24 Secara
singkat
dapatlah
disimpulkan
bahwa
negara
menyelenggarakan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat melalui empat cara, yaitu : 1. Penguasaan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak. 2. Penguasaan bumi dan air dan kekayaan alam yang ada didalamnya 3. Pemeliharaan fakir miskin dan anak terlantar 4. Penyediaan lapangan kerja Masalah
yang
selalu
dipertanyakan
adalah
bagaimana
menyelenggarakan kesejahteraan tersebut. Telah banyak ditulis perlunya 24
Mubyarto, op. cit., hlm. 20
68 dibedakan antara menguasai dan memiliki. Pemilikan faktor-faktor produksi tetap diakui dan ada pada masyarakat, hanya saja pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan umum. Inilah prinsip dasar dalam ekonomi. Soal peningkatan tenaga beli dan pembukaan lapangan kerja baru seluas mungkin, telah digariskan oleh panitia pemikir siasat ekonomi yang dibentuk tahun 1974 dan diakui oleh Muhammad Hatta sendiri.25
“Pembangunan harus dilaksanakan sedemikian rupa, sehingga pada penutup rencana lima tahun pertama yang didasarkan ide ini pendapatan nasional naik merata dengan lima belas persen. Merata, sebab pendapatan seluruhnya, yaitu tenaga belinya, harus bertambah lima belas persen.”26 Dari
kutipan
di
atas
jelas
bahwa
politik
ekonomi
perlu
memprioritaskan upaya peningkatan daya beli rakyat, merupakan salah satu jaminan bagi politik kemakmuran yang bersifat kerakyatan. Apabila cara melaksanakan
politik
kemakmuran
yang
demikian
itu
dilaksanakan
konsekuen, maka “pertumbuhan ekonomi” merupakan kebijakan ekonomi yang tidak bisa diterima Muhammad Hatta, karena: “Pendapatan nasional keseluruhannya bisa bertambah, sedangkan pendapatan rakyat masing-masing ditekan serendah-rendahnya. Ini tidak sesuai dengan cita-cita kemakmuran rakyat, yang tertanam dalam UUD 1945.27 Sesudah kelahiran Budi Utomo (1908), pemimpin-pemimpin pergerakan Indonesia bersemangat besar untuk meningkatkan peranan rakyat 25
Sri Edi Swasono, Demokrasi Ekonomi, Komitmen dan Pembangunan Indonesia, Pidato Pengukuhan Guru Besar, UI, 13 Juli 1988, hlm. 6 26 Muhammad Hatta, Ekonomi Terpimpin, op. cit., hlm. 55. 27 Ibid, hlm, 56.
69 dalam perekonomian, misalnya melalui pendirian Sarekat Dagang Indonesia dan Sarekat Islam di Solo, termasuk pendirinya, AJB. Bumi Putra 1912 Magelang. Pejuang ekonomi rakyat ini selanjutnya selalu merupakan bagian dari perjuangan politik kaum pergerakan nasional sampai tercapainya kemerdekaan. Sesudah kemerdekaan, Muhammad Hatta berusaha keras untuk membangun ekonomi rakyat terutama melalui usaha-usaha koperasi di segala bidang, semuanya diusahakan sebagai usaha realisasi perekonomian berasas kekeluargaan sebagaimana diamanatkan oleh pasal 33 UUD 1945. Koperasi inilah pengejawantahan perekonomian rakyat yang dipercaya oleh Muhammad Hatta sebagai soko guru perekonomian nasional atau sebagai tiang penyangga utama ketahanan ekonomi bangsa yang merdeka. Koperasi adalah “wadah” kegiatan ekonomi rakyat yang mengarah pada nilai pemberdayaan dan kesejahteraan. Muhammad Hatta mengatakan bahwa gerakan koperasi sebagai basis ekonomi kerakyatan adalah gerakan demokrasi dan sukarela dan tidak dapat dipaksakan. Sistem suka rela itulah, beserta menanam rasa cinta kepada masyarakat yang ditanam dalam jiwa anggota-anggota koperasi, yang mendorong perkembangan koperasi di mana-mana.28 Menurut Muhammad Hatta untuk menghidupkan koperasi dengan baik, harus memenuhi beberapa syarat, antara lain:29 1. Rasa solidaritas, rasa setia kawan; 28 29
Muhammad Hatta, Kumpulan Pidato III, op. cit., hlm. 219. Ibid. Lihat juga I Wangsa Widjaya, op. cit., hlm. 124.
70 2. Individualisme, tahu harga diri; 3. Kemauan dan kepercayaan pada diri sendiri dalam persekutuan untuk melaksanakan self-help – tolong diri sendiri dan oto-aktivitas, guna kepentingan bersama; 4. Cinta kepada masyarakat, yang kepentingannya harus didahulukan dari kepentingan diri sendiri atau golongan sendiri; 5. Rasa tanggung jawab moril dan sosial. Program Ekonomi Kerakyatan Muhammad Hatta sebagaimana dikutip oleh Sirtua Arief dalam bukunya
“Ekonomi
Kerakyatan
Indonesia
Mengenang
Bung
Hatta”
mengemukakan bahwa ekonomi kerakyatan memiliki beberapa program di antaranya:30 1. Melaksanakan Etika Produksi Etika produksi dimaksudkan sebagai struktur produksi nasional di mana komposisi produksi nasional berbeda dari yang ada sekarang. Hasil produksi nasional dalam struktur produksi nasional dengan etika produksi baru sebagian besar terdiri dari barang-barang kebutuhan pokok rakyat dan pertumbuhan barang-barang ini mendominasi pertumbuhan produksi nasional. Hasil produksi umumnya merupakan hasil proses pada karya, yaitu mengandung pelibatan tenaga kerja yang banyak dengan imbalan
30
Sirtua Arief, Ekonomi Kerakyatan Indonesia Mengenang Bung Hatta, Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2002, hlm. 192-197.
71 yang layak secara kemanusiaan. Yakni imbalan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan pokok dan ada sisa untuk tabungan.31 2. Melaksanakan Demokrasi Ekonomi Sistem ekonomi yang akan dijalankan ialah sistem ekonomi yang termaktub dalam UUD 1945, yaitu suatu sistem ekonomi yang sudah cukup dipikirkan oleh para pendiri negara Republik Indonesia. Sistem itu dapat disebut sebagai sistem kapitalisme rakyat berdasarkan koperasi dengan peranan negara di bidang-bidang yang menyangkut hajat hidup rakyat. Kendatipun negara berperanan besar, tetapi proses ekonomi sebagian besar diselenggarakan oleh rakyat atas dasar setiap usaha mempunyai fungsi sosial yang tercermin dalam distribusi yang adil dari hasil-hasil usaha dan juga tercermin dalam organisasi unit-unit usaha sedang dan besar yang berbentuk koperasi. Prinsip utama yang diutamakan oleh demokrasi ekonomi adalah “kemakmuran masyarakat bukan kemakmuran orang seorang”.32 3. Strategi Industrialisasi Untuk melaksanakan etika produksi baru seperti yang diuraikan dalam poin (1), maka industri berbagai macam barang, terutama barangbarang konsumsi rakyat banyak (wage goods) industri dan berskala kecil dan menengah serta menyebar di seluruh daerah. 4. Pembangunan Koperasi
31 32
hlm. 132.
Ibid. hlm. 192. Revrisond Baswir, Agenda Ekonomi Kerakyatan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997,
72 Sebagaimana dikemukakan di muka bahwa koperasi merupakan soko guru perekonomian Indonesia, maka dalam rancangan program ekonomi kerakyatan, pembangunan koperasi harus ditumbuh-kembangkan sebagai usaha bersama mewujudkan cita-cita perekonomian masyarakat.33 Dari keempat program di atas, Muhammad Hatta lebih memfokuskan pada pembangunan koperasi sebagai agenda ekonomi kerakyatan. Usahausaha rakyat yang berbagai macam diusahakan melalui koperasi, dan berhasil mencapai kemajuan. Para anggota koperasi rakyat ini pun lambat laun dapat menaikkan kemakmuran hidupnya. Hal tersebut perlu dilakukan karena menurutnya masalah ekonomi yang selalu dihadapi masyarakat adalah:34 Pertama, manusia mempunyai keperluan hidup yang minta dipuaskan terus-menerus
dan
sewaktu-waktu.
Dengan
bertambahnya
kemajuan
masyarakat dan kecerdasan, keperluan hidup itu semakin besar pula dan boleh dikatakan tidak berhingga. Sebagaimana yang dikatakan Charles Gide, bahwa keperluan manusia terbatas dalam besarnya, tetapi tidak terbatas dalam jumlahnya. Kedua, alat memuaskan keperluan itu tidak mencukupi untuk memuaskan segala keperluan yang terasa. Oleh karena itu manusia merasa kekurangan kemakmuran. Ketiga, oleh karena keperluan hidup tidak berhingga banyaknya dan alat pemuasnya terbatas, manusia memilih setiap waktu, mana di antara 33 34
Sirtua Arief, op. cit., hlm. 195. Muhammad Hatta, Beberapa Fasal Ekonomi I, op. cit., hlm. 31-33.
73 keperluan yang sebanyak itu dapat dipuaskan dengan alat yang ada padanya. Sebab itu tindakan ekonomi ialah tindakan memilih. Keempat, oleh karena memuaskan keperluan itu dicapai semuanya dengan alat yang sama (kerja manusia, uang, bahan-bahan pemberian alam dan lain-lain), maka terdapatlah persamaan dasar penghasilan. Faktor-faktor produksi dapat dikerahkan pemakaiannya dari cabang produksi yang satu ke cabang produksi yang lain. Kelima, penghidupan ekonomi berlaku di dalam masyarakat majemuk. Lingkungan orang bergaul, keadaan masyarakat, kebudayaan bangsa tempat kita dilahirkan dan hidup sebagai anggota masyarakat, undangundang negeri, organisasi yuridis dan sosial, cita-cita kemasyarakatan dan agama, kekuatan moril dan moral bangsa, semuanya itu berpengaruh atas tujuan kemakmuran.
