BAB III KEDUDUKAN PIALANG DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI INTERNET. A. Pialang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

BAB III KEDUDUKAN PIALANG DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI INTERNET A. Pialang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal Pialang adalah suatu profesi yang lahir akibat adanya globalisasi sektor pelayanan jasa, khususnya bidang keuangan yang berarti pengetahuan dan kesadaran hukum yang berlaku guna memberikan pengetahuan dengan setiap akibat yang timbul dan ketentuan, sebagaimana yang diatur dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. Di dalam melaksanakan kegiatannya sebagai pedagang perantara efek, pialang harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Bapepam (Badan Pengawas Pasar Modal) sebagaimana diatur dalam pasal 30 ayat 1 UUPM Nomor 8 tahun 1995 dan Peraturan Bapepam Nomor V. B. 1 tentang Perijinan Wakil Perusahaan Efek, Kep/25/PM/1996, tangal 17 Januari 1996, sehingga pialang harus tunduk kepada SRO (Self Regulation Organization) yang diberikan Bapepam dan sekaligus kepada semua peraturan Pasar Modal. Keberadaan Pialang di Pasar Modal merupakan ujung tombak operasional Pasar Modal, konsekuensi ini tampak dan fungsinya, yaitu: setiap calon investor, baik investor beli maupun investor jual, baik perorangan maupun badan yang ingin berinvestasi dan atau bertransaksi di pasar modal harus melalui pialang. Artinya, pertama sekali informasi tentang pasar modal diperoleh calon investor dari pialang.

Universitas Sumatera Utara

Informasi dimaksud disini dalam UUPM dikenal dengan istilah fakta materil. Dalam pasal 1 angka 7 UUPM menyatakan bahwa informasi atau fakta materil adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau fakta tersebut. 43 Keterbukaan atas informasi fakta material menjadi fenomena hukum yang cukup dilematis, dimana percepatan maupun keterlambatan informasi akan membawa dampak yang cukup signifikan terhadap harga saham yang akan diperdagangkan di pasar modal 44 . Secara singkat nya Pialang dapat diartikan juga sebagai perusahaan efek yang mana pihak yang melakukan kegiatan usaha sebagai penjamin emisi efek, perantara pedagang efek, dan atau Manajer Investasi atau bisa di sebut juga Broker. Pialang memegang peranan penting dalam pasar modal karena menyangkut masalah prinsip keterbukaan atas fakta material dan tanggung jawab hukum. Pengaturan perundang-undangan mengenai pasar modal tentang pialang belum diatur seara lengkap dan tegas dalam UU No. 8 tahun 1995 tentang pasar modal, melainkan yang diatur hanya perusahaan efeknya saja, sedangkan pengaturan

43

UU No. 8 tahun 1995 pasal 1 angka 7 “informasi atau fakta material adalah informasi atau fakta penting dan relevan mengenai peristiwa, kejadian, atau fakta yang dapat mempengaruhi harga efek pada bursa efek dan atau keputusan pemodal, calon pemodal, atau pihak lain yang berkepentingan atas informasi atau fakta tersebut”.


pialang hanya diatur dengan peraturan-peraturan di bawah undang-undang pokoknya, seperti dimuat dalam berbagai peraturan-peraturan Bapepam. 45 Demikian kalau ditelaah lebih jauh UU No. 8 Tahun 1995 belum mencerminkan pengaturan pialang sebagai perantara pedagang efek di Indonesia secara maksimal, demikian halnya dengan tanggung jawab hukum pialang juga belum diatur secara terperinci di dalam UUPM, sehingga tidak jarang terjadi berbagai praktek curang di Pasar Modal, seperti Insider Trading. Jumlah perusahaan sekuritas di Indonesia relative minim bila dilihat investor pasar modal Indonesia yang berjumlah 350.000 orang sedangkan dengan jumlah perusahaan sekuritas 2000 perusahaan. Seiring bergeraknya waktu dan teknologi, perdagangan saham telah mulai mengarah ke perdagangan saham secara online. Dan dari sekian banyak sekuritas tersebut, hanya terdapat sekitar 20 sekuritas saja yang menggunakan sistem online trading. Contoh nya madiri sekuritas, sarijaya, Batavia, Makindo, Samuel, dan sebagainya. 46 Oleh karena itu, badan sekuritas atau di sebut juga pialang memiliki peranan yang sangat penting dalam pasar modal. Sebagai perantara perdagangan saham ataupun efek pialang berperan untuk memberikan informasi penting yang dapat

45

Putri Sari Purnama, Tanggung Jawab Pialang Dalam Perdagangan Saham di Pasar Modal. (USU Respository,2007) hal. 3 46 http://bisnis.vivanews.com/news/read/61988-pasar_modal_butuh_puluhan_ribu_pialang


mempengaruhi harga saham dalam perdagangan serta menjadi perantara jual beli yang akan dilakukan investor. B. Peran serta kedudukan pialang dalam perdagangan online Perantara Perdagangan Efek (Broker, Pialang) adalah pihak yang melakukan jual beli efek yang listing di bursa efek. Pialang memperoleh balas jasa dari layanan yang ia berikan kepada investor. Layanan tersebut berupa informasi yang dibutuhkan investor untuk mengambil keputusan dalam pengelolaan keuangan (financial management). Badan atau perorangan dapat menjadi perantara perdagangan efek. Badan yang dimaksud dapat berbentuk LKBB, bank, atau badan hukum berbentuk perseroan terbatas yang khusus bergerak di bidang perantara perdagangan efek. Badan atau perorangan yang ingin beroperasi sebagai perantara perdagangan efek harus memenuhi syarat bahwa badan atau perorangan tersebut berada di Indonesia, mempunyai keahlian di bidang perdagangan efek, mempunyai modal disetor minimal Rp25.000.000,00 dan harus memperoleh ijin Menteri Keuangan Republik Indonesia. Perusahaan efek atau pialang diatur dalam peraturan bapepam yaitu Nomor : Kep-550/BEJ/05-2003 tentang peraturan nomor III-A tentang keanggotaan bursa. Dalam peraturan itu diatur bagaimana cara mendirikan perusahaan efek atau pialang.


Serta tata cara mendaftarkan perusahaan menjadi anggota bursa serta pendaftaran pialang yang menyediakan layanan online trading. 47 Seperti yang telah saya paparkan di bab sebelumnya, hal yang paling mendasar dari perdagangan dalam pasar modal adalah kepercayaan. Bisnis kepercayaan yang dibangun dengan waktu dan energi yang besar. Rontok atau hancur karena ulah beberapa oknum pialang atau perusahaan sekuritas. Hal tersebut terbukti seiring pasang surut nya pasar modal Indonesia yang ditinggalkan investor akibat merasa tidak securei akibat penyalagunaan tanggung jawab oleh sekuritas/pialang. Sehingga dalam hal ini pialang memegang peranan terpenting untuk menyampaikan informasi kepada para investor yang memilih badan sekuritas/pialang tersebut sebagai perantara perdagangan. Sehingga pialang berkewajiban untuk memberikan informasi terhadap investor. Serta menjaga kepercayaan investor yang mana seluruh uang yang akan di gunakan untuk investasi akan disetorkan ke rekening sekuritas. Banyak pula terdapat perusahaan sekuritas yang melakukan manipulasi. Dimana perusahaan menggunakan dana nasabah nya yang akan di investasikan ke pasar modal untuk kepentingan pribadi. Kasus tersebut terjadi pada PT. Sarijaya Permana Sekuritas, yang mana Komisaris Utama perusahaan yakni Herman Ramli menggelapkan uang nasabah nya sekitar Rp. 245 Miliar. Bapepam sebagai badan 47

Peraturan Bapepam No. Kep-550/BEJ/05-2003. Peraturan No. III-A tentang Keanggotaan

Bursa.


pengawas langsung mencabut izin sertifikat serta aktivitas perusahaan pialang tersebut. Oleh karena itu, untuk menjaga agar tidak terjadinya penyalah gunaan tersebut. Maka sekuritas/pialang pun memiliki kode etik yang menjadi rambu-rambu bagi pialang dalam menjalankan tugas sebagai perantara perdagangan : 48 1. Pialang wajib memahami segala hak dan kewajibannya dalam berkegiatan di pasar modal, serta memahami segala sanksi yang melekat pada kegiatan tersebut. 2. pialang dilarang bekerja rangkap di perusahaan sekuritas (efek) lainnya. 3. pialang wajib melaksanakan amanat (perintah) investor, mengkonfirmasi amanat tersebut kepada investor, dan memelihara catatan-catatan sehubungan dengan pelaksanaan amanat yang dilakukan. 4. Pialang dilarang menggunakan saham (efek) milik investor untuk kepentingan lain tanpa seizing investor sendiri, seperti melakukan transaksi demi meningkatkan komisi pialang, melakukan kegiatan short selling, atau memindahbukuan efek ke rekening selain milik investor. 5. Pialang dilarang meminta atau memungut biaya di luar ketentuan yang telah ditetapkan perusahaan sekuritas. 48

Sinaga Benni, MM. Op.cit. hal. 10.


6. Pialang wajib menolak amanat investor yang tidak etis atau dapat merusak citra pasar modal, seperti melakukan transaksi semu dengan memanipulasi pergerakan harga pasar (cornering). Pialang atau perusahaan sekuritas yang melanggar poin di atas, akan menerima ganjaran seperti: a. Teguran secara tertulis b. Teguran keras secara tertulis c. Pemberhentian sementara selama tiga sampai dengan enam bulan d. Pencabutan izin pialang atau izin perusahaan sekuritas e. Pemberhentian f. Penjara. C. Perlindungan Hukum terhadap nasabah yang memberi dana tanpa jaminan kepada perusahaan sekuritas Seiring dengan berkembangnya jaman, perusahan sekuritas bukan hanya dijadikan tempat untuk berspekulasi tetapi juga untuk berinvestasi. Perusahaan sekuritas bergerak dalam kegiatan pasar modal yang para nasabahnya memberikan kepercayaan kepada perusahaan sekuritas untuk mengadakan jual beli saham dengan memberikan dana tanpa jaminan. Untuk menjadi nasabah pada perusahaan sekuritas. Nasabah wajib menandatangani Perjanjian nasabah yang berbentuk Perjanjian baku yang isinya lebih melindungi pihak sekuritas dibandingkan dengan pihak nasabah. Pada pasal 14 ayat 1 UUPM No.8 Tahun 1995 hanya mengatur tentang penjaminan penyelesaian transaksi bursa. Mengacu pada UUPM maka jaminan yang diberikan perusahaan sekuritas hanya berupa jaminan transaksi oleh Kliring Penjamin Efek


Indonesia (KPEI) yaitu berupa jaminan bahwa setiap orang yang membeli akan mendapatkan barangnya, dan orang yang menjual akan mendapatkan uangnya. Perusahaan sekuritas mempunyai bentuk perjanjian baku yang dibuat secara sepihak. Para nasabah yang memberikan dananya kepada perusahaan sekuritas harus tunduk dan mematuhi semua peraturan/isi perjanjian yang tercantum di dalam perjanjian nasabah. Jika dilihat dari perjanjian yang dari perjanjian yang dibuat secara sepihak, maka kedudukan nasabah berada dipihak yang kurang menguntungkan. Bukan berarti perjanjian baku hanya dijumpai dalam perjanjian nasabah dengan perusahaan sekuritas, akan tetapi hal ini juga dijumpai pada perjanjian asuransi, perjanjian kredit dan perjanjian lainnya. Menurut Mariam Darus, gejala-gejala perjanjian baku yang terdapat di masyarakat dapat dibedakan atas empat jenis: 49 1. Perjanjian baku sepihak, adalah perjanjian yang isinya di tentukan oleh pihak yang kuat kedudukannya adalah pihak kreditur yang lazimnya mempunyai posisi (ekonomi) kuat dibandingkan dengan debitur. 2. Perjanjian baku timbal balik, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh kedua belah pihak misalnya perjanjian baku yang pihakpihaknya terdiri dari pihak majikan (kreditur) dan pihak lainnya dalam organisasi.

49

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis. Alumni, Bandung, Buku III 1994, hal.

52


3. Perjanjian baku yang ditetapkan oleh pemerintah, adalah perjanjian baku yang isinya ditentukan oleh pemerintah terhadap perbuatan-perbuatan hukum tertentu misalnya perjanjian yang mempunyai objek hak atas tanah. 4. perjanjian baku yang ditentukan di lingkungan notaries atau advokat adalah perjanjian yang konsepnya sejak semula sudah disediakan untuk memenuhi permintaan dari anggota masyarakat yang minta bantuan ke notaris atau advokat yang bersangkutan. 50 Banyak terjadinya kasus-kasus pada perusahaan sekuritas seperti contohnya pada P.T. jasabanda Garta Sekuritas (JG) dan PT.Bepede Jawa Tengah Sekuritas (BJS) yang merugikan para nasabahnya membuktikan perjanjian nasabah (Standard Contract) yang dibuat oleh perusahaan sekuritas tersebut kurang mempunyai kekuatan hukum. Sedangkan dari pihak Bapepam sendiri tidak memberikan ketentuan khusus mengenai standar dari bentuk perjanjian nasabah. Sehingga setiap perusahaan sekuritas mengacu pada Perjanjian Baku (Standard Contract) tersebut yang sudah ada sejak awal. 51 Sedangkan pada kasus PT. Bepede Jawa Tengah Sekuritas (BJS), terjadi kesalahaan akibat tidak diuraikannya secara jelas dalam perjanjian nasabah bahwa Rekening Perusahaan harus terbuat terpisah dengan Rekening Nasabah. Hal tersebut

50

52

Mariam Darus Badrulzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni, Bandung, Buku III. 1994, hal.

51

Suli, Perlindungan Hukum terhadap Nasabah yang memberikan dana Tanpa Jaminan Kepada Perusahaan Sekuritas. (Pasca Sarjana USU, 2005). Hal, 74.


mengakibatkan digunakannya dana nasabah yang mana juga ikut dipertaruhkan dalam melakukan operasional rutin akibat terjadinya kesuliatan keuangan dalam badan sekuritas tersebut. 52 Padahal dalam pasal 37 jo 38 Undang-undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995 telah mengatur hal pemisahaan rekening perusahaan dengan rekening Nasabah. Dimana dalam pasal 37 jelas dikatakan bahwa Perusahaan efek yang menerima Efek dari nasabahnya wajib: 1. menyimpan efek tersebut dalam rekening yang terpisah dari rekening Perusahaan efek. 2. menyelenggarakan pembukuan secara terpisah untuk setiap nasabah dan 3. menyediakan tempat penyimpanan yang aman atas harta nasabahnya sesuai dengan tata cara yang ditetapkan oleh Bapepam. Sedangkan dalam pasal 38 dijelaskan perusahaan efek yang bertindak sebagai Perantara pedagang efek dilarang melakukan transaksi atas efek yang tercatat pada Bursa Efek untuk pihak terafiliasi atau kepentingan sendiri apabila nasabah yang tidak terafiliasi dari perusahaan efek tersebut telah memberi instruksi untuk membeli atau menjual efek yang bersangkutan dan perusahaan efek tersebut belum melaksanakan instruksi tersebut. Jelas bahwa UUPM telah mengatur tentang pemisahan rekening dan pembukuan antara perusahaan sekuritas dengan nasabah, tapi karena perjanjian nasabah sudah merupakan perjanjian baku, maka isi perjanjian nasabah tersebut 52

Ibid, Hal 75.


belum direvisi sampai sekarang. Akan tetapi sangat disayangkan UUPM tidak mengatur lebih lanjut tentang pelanggaran dari Pasal 37 dan pasal 38 UUPM ini. Sebenarnya UUPM berniat ntuk melindungi kedua belah pihak dari pengaturannya melalui kedua pasal ini, akan tetapi tidak diatur cara penyelesaiannya atau akibatnya jika ketentuan ini dilanggar. Namun, sebenarnya kunci utama dalam mencegah terjadinya pelanggaranpelanggaran maupun penyalagunaan wewenang perusahaan sekuritas haruslah berlandaskan prinsip Good Corporate Governance. Setiap perusahaan sekuritas harus lah memegang tanggung jawab utama yakni melaksanakan sistem corporate governance yang baik di dalam perusahaan. Perusahaan harus menyadari bahwa sistem corporate governance yang baik sangat berarti bagi kepentingan-kepentingan pemengang saham, finansirnya (penyandang dana) serta karyawannya. Sistem corporate governance yang baik akan memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, ehingga mereka bisa meyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondunsif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan. Beberapa defenisi tentang corporate governance dari beberapa sumber: 1. James E. Post, Anne T. Lawrence and James Webber


Corporate governance is any structured system of allocating power in a corporation that othermise how and by whom the company is to be governed. 53 2. Imam Sjahputra Tunggal and Amin Widjaja Tunggal Corporate governance adalah sistem yang mengatur, mengelola, dan mengawasi proses pengendalian usaha untuk menaikkan nilai saham. Sekaligus sebagai bentuk perhatian kepada stake holder, karyawan, kreditor, dan masyarakat sekitar. 54 Dari berberapa defenisi dapat disimpulkan good corporate governance adalah pengelolaan perusahaan dengan baik oleh manajemen perusahaan guna memberikan manfaat kepada para investornya (stake holder), share holder, karyawan, kreditor dan masyarakat sekitar dengan mengacu pada prinsip keadilan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Jadi intinya terdapat empat prinsip utama good corporate governance yang dapat dijelaskan sebagai berikut: 55 1. Fairness bagi pemegang saham minoritas, yaitu dalam rangka melindungi kecurangan, atau praktik-praktik insider yang merugikan. 2. Transparency melalui peningkatan disclosure dengan cara penyampaian informasi kinerja perusahaan yang akurat dan tepat waktu. 53

Iman Sjahputra Tunggal dan Amin Widjaja Tunggal, memahami konsep Corporate Governance, Harvarindo, 2002, hal 6. 54 Ibid., hal. 8 55 Tjiptoni Darmadji, Hendy M. Fakbruddin, Pasar Modal di Indonesia, Selemba Empat, Jakarta 2001. hal 75.


3. Accountability

manajemen

melaluin

pengawasan

efektif

yang

mendasarkan pada keseimbangan kekuasaan antara direksi, pemegang saham, komisaris dan auditor. 4. Responsibility (tanggung jawab) perusahaan sebagai bagian dari masyarakat wajib mematuhi hukum dan undang-undang yang berlaku.56 Sistem corporate governance yang baik memberikan perlindungan efektif kepada para pemegang saham dan pihak kreditur, sehingga mereka bisa menyakinkan dirinya akan memperoleh kembali investasinya dengan wajar dan bernilai tinggi. Oleh karena itu, sistem tersebut harus juga membantu menciptakan lingkungan yang kondunsif terhadap pertumbuhan sektor usaha yang efisien dan berkesinambungan.

56

ibid. hal. 75


BAB IV Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui Internet A. Peran dan wewenang BAPEPAM dalam transaksi efek melalui Internet Badan pengawasan pasar modal atau yang lebih populer dikenal dengan sebutan Bapepam adalah sebuah badan pemerintah yang berada dibawah Menteri Keuangan Republik Indonesia. 57 Bapepam merupakan lembaga yang bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan sehari-hari kegiatan pasar modal. 58 Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (disingkat BapepamLK) adalah sebuah lembaga di bawah Departemen Keuagan Republik Indonesia memiliki tugas untuk melakukan pembinaan, pengaturan, dan pengawasan kegiatan pasar modal dengan tujuan mewujudkan terciptanya keadaan Pasar Modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. 59 Serta merumuskan dan melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang lembaga keuangan. Ketua Bapepam-LK saat ini adalah A. Fuad Rahmany. Bapepam-Lk merupakan penggabungan dari Badan Pengawasan Pasar Modal (Bapepam) dan Direktorat Jendral Lembaga Keuangan Departemen Keuangan. 57

Pasal 3 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal Pasal 3 ayat (3) Undang-undang No.8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal. 59 Pasal 4 Undang-undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal. 58


Dengan demikian Bapepam-LK dapat dikatakan sebagai hulu dari semua kegiatan di pasar modal, karena dari sinilah permulaan dari kegiatan di pasar modal. Perusahaan yang bermaksud menawarkan efeknya kepada masyarakat dalam suatu penawaran umum, harus terlebih dahulu memulai prosesnya melalui lembaga ini sebelum dapat menjual efeknya tersebut kepada masyarakat. Bapepam merupakan lembaga yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dan unik. Bapepam tidak hanya bertindak sebagai regulator tetapi juga mempunyai kekuasaan kepolisian serta dapat bertindak dan berwenang menggunakan kekuasaan yang sifatnya “quasijudicial”. 60 Namun dalam hal online trading sampai saat saya menulis skripsi ini. Badan Bapepam sendiri belum mengeluarkan peraturan-peraturan untuk mengatur perdagangan secara online. Wasit pasar modal ini tengah menggodok peraturan yang mencantumkan syarat dan kewajiban yang harus dipenuhi perusahaan efek, bila ingin menyediakan fasilitas online trading. Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam-LK Nurhaida menjelaskan, perusahaan efek yang menyediakan fasilitas online trading harus memiliki organisasi dan infrastruktur yang memadai. Sistem keamanan nasabah juga harus diterapkan, misalnya dengan konsisten menerapkan prinsip know your client (KYC). “Saat ini kami sedang melakukan kajian, dengan membandingkan

60

actor lain

Hamud M. Balfas, 2006. Hukum Pasar Modal Indonesia.( Jakarta: Tata Nusa ). Hal. 5.


yang sudah punya aturan online trading,” ujar Nurhaida kepada KONTAN, kemarin (29/3). Bapepam-LK menargetkan beleid baru tersebut bisa terbit dalam tahun ini. 61 Berikut ini beberapa Peran Bapepam dalam Pasar Modal : 62 a) Penyusunan peraturan di bidang Pasar Modal; b) Pembinaan dan pengawasan terhadap pihak yang memperoleh izin usaha, persetujuan, pendaftaran dari Bapepam dan Pihak lain yang bergerak di Pasar Modal; c) Penetapan prinsip-prinsip keterbukaan perusahaan bagi Emiten dan Perusahaan Publik; d) Penyelesaian keberatan yang diajukan oleh pihak yang dikenakan sanksi oleh Bursa Efek, Lembaga Kliring, dan Penjamin, serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian; e) Penetapan ketentuan akuntansi di bidang Pasar Modal; f) Pengamanan teknais pelaksanaan tugas pokok Bapepam sesuai dengan kebijakan yamg ditetapkan oleh Mentri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

61 62

Harian Kontan tanggal 30 Maret 2010 artikel Bapepam terbitkan Online Trading hal 13. www.Bapepam.go.id


Setelah melihat pemaparan diatas maka dapat disimpulkan peran Bapepam amat lah penting dalam pasar modal. Karena kepercayaan dan Kredibilitas pasar modal merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar

modal

pada

kepentingan

investor

dari

perbuatan-perbuatan

yang

menghancurkan kepercayaan investor. Karena keterbukaan terus-menerus yang harus dilakukan berada dan merupakan wewenang emiten dan para pengurusnya, maka peran otoritas (BapepamLK dan Bursa Efek Indonesia/BEI) hanya dalam hal terjadi kekurangan dan keterlambatan dalam melakukan keterbukaan. Menurut pasal 1 ayat 25 UUPM prinsip keterbukaan adalah pedoman umum yang mensyaratkan emiten, perusahaan public, dan pihal lain yang tunduk pada undang-undang ini untuk menginformasikan kepada masyarakat dalam waktu yang tepat seluruh informasi Material mengenai usahanya atau efeknya yang dapat berpengaruh terhadap keputusan pemodal terhadap efek dimaksud dan atau harga dari efek tersebut. Peran otoritas lebih setelah terjadinya peristiwa keterbukaan sehingga apabila terjadi ketidak merataan dan ketidakadilan dalam penyebaran informasi atau kekurangacukupan pada saat itu, kerugian sebenarnya telah terjadi dan kemungkinan besar melibatkan banyak sekali anggota masyarakat secara financial dirugikan akibatnya.


Dalam hal ini pasal 93 UUPM juga menyebutkan bahwa:

“setiap pihak dilarang, dengan cara apapun , membuat pernyataan atau memberikan keterangan yang secara material tidak benar atau menyesatkan sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek apabila pada saat pernyataan dibuat atau keterangan diberikan:

a. pihak yang bersangkutan mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa pernyataan atau keterangan tersebut secara material tidak benar atau menyesatkan. b. Pihak yang bersangkutan tidak cukup berhati-hati dalam menentukan kebenaran material dari pernyataan atau keterangan tersebut. Kekuasaan Bapepam yang besar ini dapat terlihat diantaranya di dalam pasal 5 Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar Modal yang memberikan kewenangan bagi Bapepam antara lain untuk: a) memberikan izin usaha kepada bursa efek, lembaga kliring dan penjamin, lembaga penyimpan dan penyelesai, reksa dana, perusahaan efek, penasihat investasi, dan biro administrasi efek. Memberi izin orang perseorangan bagi wakil penjamin emisi efek, wakil pearntara pedagang efek, dan wakil manajer investasi. Memberikan persetujuan bagi Bank Kustodian;


b) Mewajibkan dan menerima pendaftaran bagi profesi yang bermaksud melakukan kegiatan di pasar modal; c) Menetapkan persyaratan dan tata cara pencalonan dan memberhentikan untuk sementara waktu komisaris dan atau direktur serta menunjuk manajemen sementara bursa efek, lembaga kliring dan penjaminan, serta lembaga penyimpanan dan penyelesaian sampai dengan dipilihnya komisaris ada atau direktur yang baru; d) Menetapkan persyaratan dan tata cara dilakukannya penawaran umum efek (termasuk disini adalah menyatakan, menunda, atau membatalkan efektifnya pernyataan pendaftaran); e) Melakukan pemerikasaan dan penyidikan atas terjadinya pelanggaran atas UUPM. Sehingga dengan kekuasaannya ini Bapepam merupakan polisi yang menegakkan hukum sebagai Penyidik Pegawai Negarra; 63 f) Menghentikan dan memperbaiki serta mengambil langkah-langkah sehubuangan dengan adanya iklan atau promosi yang berhubungan dengan kegiatan di pasar modal. Juga mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengatasi akibat yang timbul dari iklan atau promosi yang dimaksud; g) Melakukan pemeriksaan terhadap setiap emiten atau perusahaan public yang telah atau diwajibkan menyampaikan pernyataan perndaftaran kepada Bapepam. Memeriksa pihak yang dipersyaratkan memiliki izin 63

Pasal 101 ayat (2) Undang-undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.


usaha, izin orang perseorangan, persetujuan, atau pendaftaran profesi berdasarkan undang-undang ini; h) Menunjuk pihak lain untuk melakukan pemeriksaan tertentu dalam rangka pelaksanaan wewenang Bapepam sebagaimana dimaksud dalam angka 7; i) Mengumumkan hasil pemeriksaan; j) Membekukan atau membatalkan pencatatan efek disuatu bursa atau menghentikan transaksi bursa atas efek tertentu untuk jangka waktu tertentu guna melindungi kepentingan pemodal; k) Menghentikan kegiatan perdagangan bursa efek untuk jangka waktu tertentu dalam hal kegiatan darurat; l) Memeriksa keberatan-keberatan yang diajukan oleh pihak-pihak yang dikenakan sanksi oleh bursa dan lembaga-lembaga terkait dengan bursa seperti Lembaga Kliring dan Penjaminan serta Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian (termasuk membatalkan dan menguatkan pengenaan sanksi tersebut); m) Menetapkan biaya perizinan, persetujuan, pendaftaran, pemeriksaan, penelitian serta biaya lain dalam rangka kegiatan pasar modal; n) Melakukan tindakan yang diperlukan untuk mencegah kerugian masyarakat sebagai akibat pelanggaran atas ketentuan dibidang pasar modal; o) Memberikan penjelasan lebih lanjut yang sifatnya teknis atas UUPM dan peraturan pelaksanaannya;


p) Menetapkan instrument lain sebagai efek selain yang telah ditentukan dalam pasal 1 angka 5 q) Melakukan hal-hal lain yang diberikan berdasarkan undang-undang ini. Kekuasaan ini akan sangat berguna, karena dengan kekuasaan ini BapepamLK akan memberikan kehidupan bagi Undang-Undang No. 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal dalam mengarungi dunia pasar modal yang sangat dinamis. Selain itu Bapepam juga harus menjamin adanya hukum yang melandasi aktivitas ekonomi yang sesuai dengan ekonomi pasar. 64 B. Peran KSEI dan KPEI dalam perdagangan online di pasar modal Pembentukan badan/lembaga penunjang Pasar modal dalam bentuk Kustodian di dukung oleh UUPM. Terlihat dari diaturnya tentang pendirian sampai dengan tugas-tugas dan pelanggaran yakni dari pasal 43 – pasal 47 UUPM. PT. KSEI dan KPEI merupakan Self Regulatory Organization (SRO) dalam pasar modal Indonesia. Fungsi utama KPEI menurut Undang-undang No.8 tahun 1995 adalah lembaga penyelesaian kliring dan penyimpanan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. Sedangkan KSEI memiliki fungsi utama yakni sebagai lembaga penyimpanan efek dan penyelesaian transaksi efek. Istilah gampangnya, KSEI merupakan ‘gudang penyimpanan’ sebagian besar efek yang ditransaksikan di pasar

64

Normin Pakpahan, Tatanan Hukum Ekonomi Pasar; Suatu Pendekatan Pembaharuan Hukum untuk Pengembangan “Rule Base Ekonomi” di dalam Perekonomian Indonesia Menyongsong Abad 21, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1998), hal. 42.


modal Indonesia. Saham yang sekarang ini berbentuk scriptless (tanpa kertas) bukan tersimpan di broker, tetapi tersimpan di KSEI. Setiap investor harus dibuka sub rekening (seperti rekening bank hanya saja berisi efek, saham dan obligasi,dll) oleh broker di KSEI. Investor bisa mengetahui nomor sub rekeningnya melalui broker. Berbicara soal KSEI maka berbicara pula tentang mekanisme KSEI sebagai pemberi perlindungan terhadap investor dalam pasar modal. Yakni, setelah tertunda sekian lama akhirnya Investor Area dapat di-launching juga. Yang merupakan salah satu bentuk perlindungan investor di pasar modal. Hal ini untuk mengantisipasi kecurangan atau kebohongan perusahaan sekuritas dalam melaporkan posisi rekening nasabahnya. Berdasarkan Surat Edaran dari Bapepam-LK nomor S-4882/BL/2009 tanggal 8 Juni 2009 perihal Pemberian Akses Layanan Investor Area Kepada Nasabah, Pemegang Rekening wajib memberikan fasilitas Investor Area ke nasabahnya yang telah memiliki Sub Rekening Efek apabila diminta oleh nasbahnya. Fasilitas ini diharapkan dapat memberikan keterbukaan informasi kepada nasabah sehingga nasabah dapat terlibat langsung dengan memonitor catatan kekayaannya dan secara tidak langsung dapat membantu Pemegang Rekening dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya penyelewengan dan tindakan tidak terpuji oknum-oknum dalam perusahannya. Peran serta nasabah dalam monitoring ini diharapkan dapat


menjadi suatu bagian sistem peringatan dini terhadap pelanggaran yang menyangkut penyalahgunaan asset nasabah sebelum berlarut-larut menjadi masalah yang besar. 65 Bagi investor yang mempunyai rekening di lebih dari 1 broker cukup hanya membuat satu Investor ID saja, karena dalam 1 investor ID ini investor bisa menghubungkan rekening yang dimilikinya di broker lain. Jadi ketika investor log in ke dalam Investor Area, investor bisa mengecek sekaligus semua saldonya dibeberapa broker. Yang paling penting adalah investor tidak perlu mengeluarkan biaya untuk bisa menikmati fasilitas ini. Dengan adanya Investor Area ini, diharapkan tercipta transaksi pasar modal yang transparan dan meningkatkan kredibilitas pasar modal Indonesia. 66 KSEI mengimplementasikan perdagangan tanpa warkat (scriptless trading) dan operasional Kustodian Sentral di pasar modal Indonesia dengan menggunakan sistem teknologi terkini yang berbasis internet yang kemudian populer dengan sebutan The Central Depository and Book-Entry Settlement System (C-BEST). Serta untuk menjaga keamanan Sejak tanggal 13 September 2001, KSEI menyiapkan suatu sistem cadangan bernama Disaster Recovery Center (DRC) yang berfungsi untuk melindungi kelangsungan operasional layanan jasanya. Ditempatkan di lokasi terpisah dengan sistem utama, sistem DRC akan mengamankan penyediaan layanan jasa Kustodian sentral dalam kondisi darurat (bencana) atau gangguan. Sistem

65

Panduan PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Investor Area Panduan Nasabah, yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2009. 66 Harian Analisa tanggal 17 Juni 2009 artikel Investor Area: Perlindungan Bagi Investor Pasar Modal Indonesia. Hal 13.


cadangan ini memiliki kapasitas dan proses kerja yang identik sama dengan sistem utama, di mana keduanya secara otomatis akan saling menggantikan apabila terjadi gangguan pada salah satu sistem. Untuk menjaga agar sistem cadangan ini tetap berfungsi baik, secara berkala, KSEI selalu melakukan pengujian prosedur melalui DRC Live Test dan pelaksanaannya dilakukan 2 (dua) kali setiap tahunnya. Singkatnya dalam transaksi saham scriptless atau tanpa warkat, maka saat transaksi terjadi secara online. maka seperti yang telah diutarakan diatas, saat ini hak kepemilikan saham sudah dikelolah secara elektronik dan tidak lagi dibuktikan melalui warkat atau sertifikat saham. Pada saat anda membeli saham melalui broker, broker saham akan memesankan pesanan anda itu ke bursa saham. Bursa kemudian mengkonfirmasikan kepada Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) agar mencatat kepemilikan anda secara elektronik. Dengan demikian, hak kepemilikan anda akan di pastikan tersimpan baik di lembaga KSEI. 67 Selain terjadi pemindahan warkat/sertifikat/pencatatan kepemilikan secara elektronik, pada waktu transaksi saham terjadi pula perpindahan uang. Penjual berhak menerima uang hasil transaksi. Demikian pula bursa efek sebagai tempat dilakukan transaksi tentu akan mengutip sejumlah bayaran tertentu sebagai fee jual beli. Untuk memastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham menerima hak maka menjadi tugas Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI). Lembaga ini yang akan melakukan transfer antar rekening untuk menyelesaikan keuangan. 68

67 68

Dominic.H.T. Opcit. Hal 27. Ibid hal 27.


KPEI didirikan berdasarkan Undang-Undang Pasar Modal Indonesia tahun 1995 untuk menyediakan jasa kliring dan penjaminan penyelesaian transaksi bursa yang teratur, wajar, dan efisien. KPEI didirikan sebagai perseroan terbatas berdasarkan akte pendirian No. 8 tanggal 5 Agustus 1996 di Jakarta oleh PT. Bursa Efek Jakarta dan PT. Bursa Efek Surabaya dengan kepemilikan masing-masing sebesar 90% dan 10% dari total saham pendiri senailai Rp. 15 miliar. KPEI memperoleh status sebagai badan hukum pada tanggal 24 September 1996 dengan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia. Dua tahu kemudian, tepatnya tanggal 1 juni 1998, Perseroan mendapat ijin usaha sebagai Lembaga Kliring dan Penjaminan berdasarkan Surat Keputusan Bapepam No.Kep.26/PM/1998. sebagai salah satu SRO (Self-Regulatory Organitation) di lingkungan pasar modal, KPEI turut serta mengembangkan misi pemerintah untuk meningkatkan fungsi dan peran serta Pasar Modal Indonesia dalam pembagunan nasional. Sekalipun berbentuk perseroan terbatas. KPEI merupakan suatu organisasi nirlaba dimana hasil usahanya digunakan untuk membiayai operasinya, sedangkan seluruh laba bersihnya (bila ada), seluruhnya ditetapkan sebagai laba ditahan guna kesinambungan misinya. Jadi, dapat dikatakan bahwa Kustodian Sentral Efek Indonesia adalah tempat dicatatnya/didokumentasikannya

hak

kepemilikan

saham,

sedangkan

Kliring

Penjaminan Efek Indonesia adalah lembaga yang bertugas melakukan kliring (penyelesaian keuangan) dari pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi saham.


Dimana KPEI memindahkan uang dari rekening pembeli ke rekening penjual dengan menarik komisi C. Perlindungan Hukum bagi Investor dalam melakukan transaksi dalam pasar modal. Kepercayaan dan kredibilitas pasar modal merupakan hal utama yang harus tercermin dari keberpihakan sistem hukum pasar modal pada kepentingan investor dari perbuatan-perbuatan yang dapat menghancurkan kepercayaan investor. Selain itu, UUPM memberdayakan pemegang saham minoritas untuk tidak diabaikan kepentingannya oleh siapa saja, termasuk pemegang saham mayoritas. Keberpihakkan hukum kepada pemegang saham dan investor dapat dilihat dari penegakan hukum pasar modal oleh otoritas pasar modal, yakni Bapepam-LK di dalam menangani kasus pelanggaran kejahatan. Dengan adanya penegakan hukum maka kepastian hukum akan terjamin. Penegakan hukum tidak semata-mata secara yuridis, tetapi juga mengandung maksud pembinaan. Penegakan hukum yang konsisten terhadap emiten yang melakukan pelanggaran peraturan diharapkan menjadi pendorong bagi emiten untuk selalu mematuhi ketentuan dan mempertimbangkan kehati-hatian dalam melakukan usahanya. Hal ini juga diharapkan akan meningkatkan kredibilitas pasar modal di mata investor sekaligus merupakan tanggung jawab emiten sebagai perusahaan publik. 69

69

Bapepam, Strategi Pengembangan Pelaku Pasar Modal: Cetak Biru Pasar Modal Indonesia 2000- 2004, (Jakarta: Bapepam,2000). Hal. 63


Penegakan hukum tidak boleh terlepas dari kerangka keadilan, karena kalau tidak penegakan hukum malah akan menjadi counter-productive, yang pada gilirannya akan menjadi boomerang bagi perkembangan pasar modal Indonesia. Bagi investor sebaiknya membekali dirinya dengan pemahaman yang mencukupi sebelum mengambil keputusan untuk melakukan transaksi efek. Prospektus dan laporan berkala dapat menjadi pedoman bagi investor untuk melihat dan mempertimbangkan keputusannya. Se;aim itu, Bapepam-LK harus berupaya agar pemegang saham dan investor mengetahui dan mempergunakan hak di dalam melindungi kepentingannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Undang-undang Nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal mendorong pemegang saham dan investor untuk aktif memantau perkembangan

dan

kegiatan

perseroan.

Undang-undang

juga

memberikan

perlindungan kepada pemegang saham minoritas. Pemegang saham berhak meminta pertanggungjawaban direksi secara perdata, jika kebijakan direksi malah merugikan perseroan. Investor dapat mengajukan gugatan: 1. Gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum (pasal 1365 BW) Pasal 111 undang-undang nomor 8 tahun 1995 tentang pasar modal menyatakan bahwa setiap pihak secara sendiri-sendiri atau bersama-sama dengan pihak lain dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada pihak yang bertanggung atas pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. Pasal ini identik dengan KUH perdata pasal 1365 mengenai perbuatan melawan hukum. Dengan adanya pasal 111 Undang undang nomor 8 tahun


1995 tentang pasar modal ini, diharapkan setiap pihak yang mengelola perseroan dan yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal melakukan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab sehingga prinsip kehatihatian tidak diabaikan. 2. Gugatan berdasarkan adanya tindakan wanprestasi atas suatu perjanjian. Gugatan berdasarkan wanprestasi mensyaratkan adanya pelanggaran terhadap pasal-pasal perjanjian yang pernah dibuat oleh para pihak (baik secara lisan maupun tulisan). Adapun yang dimaksud dengan wanprestasi adalah: a) Tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya; b) Melaksanakan apa yang dijanjikan, tapi tidak sebagaimana yang dijanjikan; c) Melakukan apa yang dijanjikan, tapi terlambat; d) Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan; 70 3. Gugatan berdasarkan UUPT untuk direksi dan komisaris perseroan terbatas, Dalam beberapa kasus, pelanggaran dapat aja dilakukan oleh pengelola perseroan, yaitu direksi dan komisaris. UUPT menganut sistem pertanggung jawaban pada perseroan karena PT merupakan badan hukum, tetapi kalau kerugian tersebut disebabkan oleh pengurus perseroan, maka pertanggung jawaban tidak dapat dialihkan

kepada

perseroan,

sehingga

direksi

dan

komisaris

harus

bertanggungjawab. Bapepam-LK menjatuhkan sanksi kepada direksi dan komisaris dalam hal terbukti bertanggung jawab atas pelanggaran peraturan 70

Subekti, Hukum Perjanjian, (Jakarta: Internusa, 1987), hal. 45.


perundang-undangan di bidang pasar modal. Dengan sanksi tersebut, diharapkan control pemegang saham atas pengurus perseroan di dalam menjalankan tugasnya akan berjalan. Pemegang saham minoritas berhak mendapatkan harga saham yang sesuai dengan harga pasar jika ia tidak setuju dengan kebijakan perseroan, atau pemegang saham independent berhak untuk ikut menentukan kebijakan perseroan melalui RUPS. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal dan peraturan pelaksananya memotifasi pemegang saham untuk aktif dalam memantau dan memeutuskan kebijakan perseroan. Pelanggaran keterlambatan dan kelalaian meminta persetujuan pemengang saham diancam hukuman administrative dan denda yang cukup besar. Bapepam-LK selalu berusaha untuk menyempurnakan dan mengikuti saham, namun begitu, pada akhirnya sumber daya manusialah yang menjadi faktor penentu tegak atau tidaknya peraturan-peraturan yang ada.


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Penulisan skripsi dengan judul “Perlindungan Hukum terhadap Investor dalam Transaksi Efek melalui Internet di Pasar Modal Indonesia “ telah memberikan gambaran jelas tentang seluk-beluk pasar modal terutama tentang perlindungan hukum terhadap para investor dalam kegiatan transaksi melalui pasar modal Indonesia yakni melalui sarana Internet. 1. perdagangan efek melalui internet sekarang ini sedang sangat ngetren. Hanya bermodalkan layanan internet seorang investor telah dapat melakukan transaksi efek dengan cepat. Perkembangan teknologi yang sedemikian cepatnya merupakan suatu daya tarik bagi investor untuk mau menanamkan uangnya kedalam Pasar Modal. Sehingga sangat dibutuhkan kerja sama antar lembaga yang baik dan terorganisasi agar tidak terjadi kecurangan-kecurangan ataupun keteledoran yang tidak diinginkan. Karena saat ini warkat/saham tidak lagi dengan kertas atau sertifikat bentuk fisik, namun telah berubah menjadi Scriptless trading yakni perdagangan tanpa warkat. Sebagai gambarannya penyelesaian transaksi yang biasanya harus menuggu H+3 baru dapat terselesaikan sekarang ini hanya dalam waktu beberapa menit sesuai kecepatan layanan internet anda. Dimana setiap lembaga menjalankan tugas dengan seksama yakni


KSEI yang melakukan pemindahbukuan sampai dengan KPEI yang menyelesaikan masalah kliring dengan cepat. 2. Kedudukan pialang dalam pasar modal memegang peranan yang begitu penting dimana pasar modal merupakan bisnis kepercayaan oleh karena itu pialang sebagai ujung tombak pasar modal harus dapat memberikan rasa aman, nyaman, dan efisien bagi setiap nasabah nya. Karena Bisnis kepercayaan yang dibangun dengan waktu dan energi yang besar. Rontok atau hancur karena ulah beberapa oknum pialang atau perusahaan sekuritas. Hal tersebut terbukti seiring pasang surut nya pasar modal Indonesia yang ditinggalkan investor akibat merasa tidak securei akibat penyalagunaan tanggung jawab oleh sekuritas/pialang. Oleh karena itu agar pasar modal Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara sehat. Maka perusahaan sekuritas harus dapat menjalankan fungsi, tugas, serta kewajibannya dengan baik. 3. Perlindungan investor merupakan hal yang sangat penting, dimana perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman dan kepastian hukum kepada investor sehingga investor dalam melakukan kegiatan transaksi di dalam pasar modal tidak dibayangin oleh ketakutan berlebihan akan kerugian yang mungkin menimpanya sehingga dapat terselenggarahnya pasar modal yang wajar, teratur, dan efisien. Agar dapat terciptanya pasar modal seperti itu maka semua lembaga-lembaga yang berkepentingan dalam pasar modal untuk dapat bekerja secara baik seperti Bapepam-LK


yang merupakan badan pengawas dalam pasar modal hendak nya dapat menjalankan tugas dan kewajibannya dalam pasar modal untuk mengawasi jalannya pasar modal agar tercipta pasar modal yang wajar, teratur dan efisien. Serta KSEI maupun KPEI sebagai badan self-regulator dapat menjalankan kewajibanya berupa pemindahbukuan warkat/saham. Serta KPEI adalah menjalankan penyelesaian kliring dengan cepat sehingga memberikan perasaan aman bagi para investor untuk melakukan transaksi dan menanamkan uang mereka kedalam pasar modal. Dan yang terpenting adalah kepastian hukum yang dimiliki Negara kita untuk mengawal serta menjaga apabila terjadi penyimpangan-penyimpangan sehingga membuat para investor yakin untuk mau menanamkan uang nya ke dalam pasar modal. B. Saran A. Kepada Pemerintah 1. Perlindungan hukum terhadap investor perlu diberikan secara mutlak, sehingga pasar modal dapat tetap menjadi sarana investasi yang menarik dan tentunya dapat semakin berkembang. Untuk itu Bapepam-LK dituntut untuk lebih aktif dalam meningkatkan kinerjanya sebagai badan pengawasan dan pembinaan kegiatan di pasar modal, sehingga dapat memberikan rasa aman bagi investor. 2.

Dalam hal penegakan hukum perlu diarahkan kepada pemberi sanksi yang berat dan dapat memberi efek jera. Mengingat


kegiatan perdagangan efek melibatkan begitu banyak pemodal dan jumlah uang yang sangat besar. Terlebih lagi harusnya pemerintah dapat menerbitkan peraturan perundang-undangan yang lebih kuat untuk memjaga berlangsung nya kegiatan perdagangan tersebut. Karena apabila dilihat Undang-undang yang berlaku sekarang belumlah lengkap untuk dapat menjaga keberlangsungan kegiatan perdagangan. 3. Perlu peningkatan kualitas sumber daya manusia misalnya dengan mengirimkan pegawai-pegawai dibidang pasar modal ke lembagalembaga training di luar negri agar dapat mengembangkan teknologi di bidang paasr modal sehingga tercapainya perdagangan efek yang wajar, teratur, dan efisien. 4.

Meningkatkan pemanfaatan teknologi yang canggih, sehingga dapat mendeteksi, dan bahkan meminilisir pelanggaran dan kejahatan di pasar modal yang juga menggunakan modus dan sarana teknologi tingkat tinggi.

B. Kepada Masyarakat 1. Perdagangan efek dalam pasar modal sebenarnya memiliki perbedaan yang tipis antara investasi dan perjudian. Sehingga sering disebut bahwa perdagangan saham sama dengan perjudian yang di sahkan. Hal tersebut merupakan kesalahan pandangan karena dalam yang namanya investasi merupakan penanaman uang


investor pada suatu bidang dalam jangka waktu tertentu. Apabila para investor melakukan investasi sebagai spekulator maka antara judi dan berinvestasi beda tipis. 2. Investor yang melakukan kegiatan di pasar modal harus memperhatikan

prinsip

kehati-hatian

dalam

pengambilan

keputusan agar risiko erugian dapat diminimalisir sedemikian rupa. Namun hal tersebut dapat dilakukan apabila investor memiliki pendidikan atau pengetahuan dasar tentang pasar modal. Oleh karena itu calon investor haruslah memiliki pengetahuan secara mendasar terlebih dahulu. 3. Masyarakat harus meingkatkan pemahaman mengenai peraturan hukum yang berlaku di pasar modal supaya hak-hak mereka tidak terabaikan, sehingga pasar modal dapat menjadi tempat yang nyaman bagi mereka untuk berinvestasi.


BAB III KEDUDUKAN PIALANG DALAM TRANSAKSI EFEK MELALUI INTERNET. A. Pialang sebagai Profesi Penunjang Pasar Modal

Recommend Documents