BAB III Kebijakan Pro Pasar Pemerintah Bangladesh

ADLN Perpustakaan Universitas Airlangga

Tesis Magister (S2) Pengaruh Peningkatan Ekspor Readymade Garment (RMG) Terhadap Kualitas Hidup Buruh Perempuan di Bangladesh Tahun 2005 – 2010 Ni Wayan Rainy Priadarsini S. (071045004)

2012

BAB III Kebijakan Pro Pasar Pemerintah Bangladesh

Kesulitan saat ini terkait dengan persaingan ekonomi global, dapat memberi efek negatif bagi majunya perekonomian negara manapun. Kita tidak dapat menyangkal

bahwa

negara-negara

pembukaaan pasar serta tingkat

maju

mendapatkan

fleksibilitas

kesuksesan

melalui

yang tinggi dalam kegiatan

perekonomian dengan globalisasi sebagai media mencapai kesejahteraan masyarakat. Mereka memiliki tingkat pertumbuhan perkapita yang tinggi, tenaga kerja yang memiliki keterampilan dan pendidikan tinggi, pasar tenaga kerja yang fleksibel, pajak yang moderat, dan aturan atau kebijakan ekonomi yang ramah terhadap kegiatan bisnis. Yang terjadi saat ini adalah negara-negara berkembang mengikuti mode pengembangan ekonomi yang dilakukan oleh negara-negara maju guna mencapai kemajuan ekonomi dengan harapan hasilnya akan sama. Pengembangan ekonomi Bangladesh yang berorientasi ekspor didukung oleh beberapa faktor yaitu, pertama pengembangan lapangan kerja padat karya dengan tingkat upah yang kompetitif. Yang kedua adalah otoritas nasional Bangladesh mulai mengembangkan kebijakan pendukung yang berani mengendalikan hambatanhambatan kegiatan ekonomi contohnya adalah pengaturan standar upah. Yang ketiga adalah semakin terintegrasinya negara dengan pasar, membuka kesempatan produk RMG Bangladesh serta ketersediannya lapangan kerja untuk bersaing di pasar global. Liberalisasi menyarankan pengaturan yang menghalangi kompetisi pasar bebas serta pembatasan terhadap perdagangan global harus dihindari. Yang keempat adalah Pemerintah Bangladesh melakukan reformasi kebijakan yang berguna untuk meningkatkan kompetisi serta prospek pertumbuhan ekonomi jangka panjang.

lxxxi Tesis

PENGARUH PENINGKATAN EKSPOR ....

NI WAYAN RAINY PRIADARSINI S.



2012

Bangladesh diuntungkan dari penerapan MFA karena saat negara-negara pengekspor terbesar seperti Cina dikenakan kuota ekspor yang besar dari negaranegara-negara maju, yang membuat investor mencari wilayah yang tidak terkena kuota untuk merelokasikan tempat produksi mereka. 129 Perkembangan industri RMG sangat tergantung ketahanannya dalam persaingan global serta tinggi rendahnya permintaan pasar. Pencapaian dramatis Di Bangladesh dalam industri RMG berorientasi ekspor terjadi pada tahun 1977 sampai 1991. 130 Dalam masa-masa sulit, reformasi kebijakan penting dilakukan oleh negara baik itu negara berkembang maupun negara maju untuk mengantisipasi kejatuhan ekonomi dan membatasi efek negatif dari pasar tenaga kerja. Selama bertahun-tahun pembicaraan mengenai reformasi struktural, yaitu ekonomi yang semakin terbuka dan meningkatkan kesempatan berkompetisi menjadi wacana utama pembuat kebijakan termasuk dari Bangladesh.

Krisis

menawarkan

Bangladesh

kesempatan

dan

kewajiban

mengimplementasikan kebijakan yang tepat untuk semakin membuka ekonomi terhadap pasar III.1 Kebijakan Sebelum Penghapusan Multi Fiber Agreement (MFA) Salah satu rezim perdagangan internasional yang mempengaruhi ekspor Bangladesh adalah MFA. Kuota ini membatasi kompetisi di pasar global namun sekaligus menyediakan kuota pasar yang besar bagi sejumlah negara-negara berkembang seperti Bangladesh, yang mana saat itu belum mengalami kemajuan pesat di bidang ekspor tekstil dan pakaian jadi. Liberalisasi perdagangan juga dilihat sebagai peluang memperluas ekonomi dengan memperbesar ukuran pasar dan meningkatkan dampak

spill

over pengetahuan.

Secara

khusus

liberalisasi

perdagangan Bangladesh membuat realokasi sumber daya lebih negaranya efisien. Setelah kemerdekaan pada tahun 1971, Bangladesh mengikuti strategi rezim 129

Saurabh Pant, “The Effect of the Multi-Fibre Agreement on Bangladeshi Garment Labour,” The Cambridge Undergraduate Journal of Development Economics. Vol.1 Issue.1 (2008). 130 Fauzia Erfan Ahmed, “The Rise of The Bangladesh Garment Industry: Globalisation, Women Workers and Voice,” NSSA Journal Vol.1 No.2. (John Hopkins University Press, 200): 34.

70 lxxxii Tesis





2012

perdagangan yang sangat terbatas. Ditandai oleh hambatan tarif131 dan non tarif132 dalam perdagangan, sistem nilai tukar yang terlalu tinggi dan didukung oleh strategi industrialisasi substitusi impor dari pemerintah. Rezim perdagangan ini mengalami perubahan besar dalam pertengahan 1980-an, ketika kebijakan liberalisasi moderat dilakukan. Kemudian pada awal 1990-an, skala besar liberalisasi perdagangan diperluas. 133 Hal ini terjadi karena pemerintah melihat kegiatan ekonomi yang didasari atas ekspor RMG menguntungkan. Sehingga mengubah kebijakan substitusi impornya menjadi

berorientasi pada ekspor. Akhirnya kebijakan pemerintah ini

membantu ekspor Bangladesh tumbuh pada tingkat yang luar biasa selama dua dekade terakhir. Meskipun terjadi pertumbuhan yang luar biasa di sektor ekspor, konsentrasi ekspor Bangladesh hanya ada pada RMG saja. Penting untuk diperhatikan bahwa ketergantungan yang berlebihan pada ekspor tunggal membuat perekonomian rentan terhadap lingkungan eksternal yang tidak menguntungkan. Sehingga isu diversifikasi ekspor134 menjadi pertimbangan Bangladesh dari waktu ke waktu. 131

Hambatan tarif adalah Hambatan tarif (tariff barrier) adalah suatu kebijakan proteksionis terhadap barang – barang produksi dalam negeri dari ancaman membanjirnya barang – barang sejenis yang diimpor dari luar negeri, dengan cara menarik / mengenakan pungutan bea masuk kepada setiap barang impor yang masuk untuk dipakai /dikomsumsi habis di dalam negeri. 132 Hambatan non tarif adalah suatu hambatan dalam perdagangan yang tidak berupa tarif . Aturanaturan mengenai hambatan non tarif diatur dalam Annex 1A GATT. Yang termasuk hambatan non tariff adalah sebagai berikut: pembatasan spesifik (yaitu dengan pembatasan impor (quota system), peraturan kebudayaan, perizinan impor, peraturan kesehatan, embargo, hambatan pemasaran, peraturan bea cukai, subsidi dan insentif impor, tes standar kualitas, countervailing duties, supplemtary duties, import charges, dll) 133 Giddon Rabinwotz, “Export Competitiveness and Poverty Reduction: Complementary or Competing Objectives? Evidence from the Clothing Sector in Bangladesh, Cambodia, and Sri Lanka” (CUTS International, 2006). 134 Diversifikasi ekspor dapat berwujud diversifikasi ekspor secara horizontal (memperbanyak jenis sektor atau produk ekspor), vertikal (mendiversifikasi ekspor produk hilir), dan negara tujuan ekspor (memperbanyak negara tujuan ekspor). Diversifikasi ekspor memiliki manfaat seperti menstabilkan ekspor, peningkatan nilai tambah, mendorong pertumbuhan ekonomi, dan menambah daya saing perekonomian suatu negara. Diversifikasi ekspor juga bermanfaat untuk memperluas cakrawala pengembangan teknologi dan penguatan keterkaitan ke belakang dan ke depan antarsektor ekonomi (forward and backward linkages). (Wayan R. Susila, “Trade Economist-ITAP USAID, Diversifikasi Versus Spesialisasi Ekspor.” Uni Sosial Demokrat. 2001 dalam

lxxxiii 71 Tesis





2012

Awal reformasi perdagangan terjadi pada tahun 1976. Pada saat itu pemerintah yang baru mengajukan sistem ekonomi berbasis pasar. Pada 1980-an, Bangladesh mulai menerapkan Structural Adjustment Policy/Program Penyesuaian Struktural (SAP)135 di bawah arahan IMF dan Bank Dunia. Reformasi kebijakan yang paling signifikan dalam sektor industri diperkenalkan melalui The New Industrial Policy (NIP136) pada bulan juni 1982 dengan tujuan untuk menstimulasi perkembangan industri melalui sektor privat 137 dan pada akhirnya hal ini membuat perubahan yang fundamental dalam lingkungan kebijakan industri dan instrumen promosi. NIP direvisi tahun 1986, dan The Revised Industrial Policy (RIP)138 lebih

http://www.unisosdem.org/article_detail.php?aid=11261&coid=2&caid=30&gid=3 (diakses pada 12 agustus 2012). 135 Program penyesuaian struktural merupakan paket standar seperti liberalisasi sektor keuangan, menghilangkan hambatan dan penurunan tarif, reformasi perpajakan, penghilangan subsidi, disiplin fiskal, memulihkan neraca pembayaran, dan privatisasi perusahaan negara. SAP menjadi instrument untuk memperdalam, memperluas, serta memungkinkan penetrasi yang lebih efektif oleh negara lembaga donor dalam menentukan arah pembangunan negara-negara berkembang karena reformasi hukum dan peradilan merupakan salah satu agenda utama SAP yang cenderung menjamin kepastian hukum bagi investor dibandingkan dengan kesejahteraan warga negara melalui perjanjian, reformasi kebijakan dan penyelesaian sengketa. 136 Tujuan NIP adalah menyediakan ruang bagi sektor privat untuk memimpin proses industrialisasi, namun perannya masih ditanggung oleh sektor publik. Ketentuan NIP terpenting adalah denasionalisasi perusahaan publik, pengurangan intervensi pemerintah, fiskal dan reformasi keuangan termasuk reformasi nilai tukar. Perusahaan industri dibagi menjadi tiga kategori yakni, kategori reserved, kategori concurrent, dan kategori bebas. Kategori reserved ada di bawah kontrol publik. Kategori concurrent termasuk industri tiga belas di mana kepemilikan privat diizinkan samping kepemilikan publik, sisanya terdiri dari industri kategori bebas.(Nazneen Ahmed, et.al., “Size Structure of Manufacturing Industry and Implications for Growth and Poverty,”. Bangladesh Country Paper. (Dhaka, 2011). 137 Salah satu alasan utama privatisasi sektor-sektor publik di Bangladesh adalah mengurangi beban fiskal yang kerugian dan subsidinya ditanggung oleh pemerintah. Kerugian yang dialami perusahaanperusahaan publik sangatlah penting. Pada tahun 1996-1997, jumlah kerugian perusahaan manufaktur/produksi publik mencapai 8,231 juta taka dan total kerugian dari perusahaan publik adalah 14,117 juta taka Pada tahun 1997-1998, jumlah kerugian perusahaan manufaktur publik adalah 5,489 juta taka dan jumlah kerugian dari perusahaan publik adalah 7,549 juta taka. Privatisasi perusahaan publik terlihat sebagi manajemen kerugian yang lebih baik. (M Monjour Morsed, “Study on Labor Rights” 138 RIP memberikan partisipasi sektor swasta yang lebih besar. Sedangkan kategori reserved industri masih dipertahankan, kategori concurrent dibenahi. Sebaliknya kategori baru diperkenalkan terdiri dari dua belas industri yang dianggap sebagai 'tidak berkembang baik' atas dasar kapasitas lebih atau lingkungan fisik. (Mohammad A. Hossain dan Mohammad Alauddin, “Trade Liberalisation in

lxxxiv 72 Tesis





2012

menguatkan proses dari liberalisasi yang digerakkan oleh NIP. Kebijakan industrialisasi tahun 1991 menegaskan kembali tujuan dari NIP dan RIP dalam mencapai peluasan yang cepat dari sektor privat dan mentransformasi perekonomian kedalam pasar ekonomi yang kompetitif. Untuk unit tertentu yang bergerak cepat seperti RMG, ide sistem pembayaran pajak diadopsi pada 1982-1983. Di bawah sistem ini eksportir dibebaskan dari membayar bea dan pajak impor yang digunakan dalam produksi ekspor. 139 Bangladesh secara serius mengimplementasikan reformasi perdagangan untuk membuat ekonominya berorientasi keluar. Berbagai macam program liberalisasi juga dilaksanakan dengan tujuan mendorong penyederhanaan yang luar biasa dalam rezim impor. Menurunkan pembatasan kuantitatif, pengurangan dan rasionalisasi tarif impor, dan rezim pembebasan kurs mata uang asing dengan sistem yang mengambang. Fitur penting dari reformasi kebijakan Bangladesh telah menjadi ketentuan untuk skema promosi ekspor yang murah. Dukungan untuk liberalisasi perdagangan dan ekspor telah memberi kontribusi dalam membuka perekonomian secara keseluruhan dan mengurangi bias yang disebabkan kebijakan anti-ekspor. Reformasi rezim nilai tukar merupakan pusat setiap kebijakan liberalisasi perdagangan. Di Bangladesh pada masa lalu kebijakan floating managed system diterapkan ketika taka dipatok terhadap mata uang mitra utama perdagangannya. Namun kemudian taka dibuat mengambang bebas (foreign exchange rate) pada tahun 2003. Liberalisasi rezim tarif bisa menjadi cara untuk mengurangi bias anti-ekspor, yang merupakan pendekatan agar berhati-hati untuk liberalisasi masa depan. Semakin

Bangladesh: Trade Process and Its Impact on Macro Variables Particularly Export Expansion”. The Journal Developing Areas. Vol.39. No.1 2005. Hal.4. 139 Ali Mohammad Rashid, “Rise of Ready-Made Garment Industri in Bangladesh: Enterpreneurial Ingenuity or Public Policy.” Tulisan ini dipresentasikan pada Workshop dalam Governance and Development dirancang oleh Bank Dunia dan BIDS. (Dhaka, 2006).

lxxxv 73 Tesis





2012

meningkatnya diskriminasi terhadap supplementary duty140 dan pajak perdagangan yang netral mencerminkan kekhawatiran pemerintah terhadap pendapatan negaranya. Program liberalisasi di Bangladesh berfokus hanya pada instrumen yang terkait dengan perdagangan seperti pemotongan tarif dan pembatasan kuantitatif produk impor yang mengancam RMG ekspor. Namun tidak banyak perhatian yang diberikan pemerintah Bangladesh kepada reformasi institusi. Karena efek peningkatan pertumbuhan yang signifikan memerlukan reformasi di wilayah kelembagaan. Elemen penting lainnya dari reformasi kebijakan adalah pengenalan ukuran promosi yang mendukung ekspor. Sehingga kegiatan impor dan liberalisasi nilai tukar dimaksudkan untuk memperbaiki struktur insentif domestik dalam bentuk penurunan tingkat proteksi untuk sektor substitusi impor. Skema insentif yang penting bagi ekspor di Bangladesh disediakan oleh pemerintah termasuk, tax holiday141, fasilitas rabat dalam pajak penghasilan, rabat pada pengangkutan, bondage warehouse/fasilitas kawasan berikat 142, penyediaan impor di bawah back-to-back 140

Pengenaan dan pelunasan supplementary duty dilakukan pada impor, penyediaan barang yang diproduksi dan servis dengan bea cukai di Bangladesh (“Supplementary Duty”, dalam http://www.nbr-bd.org/act_s/vat_acts_chap_wise/VATchap09.pdf (diakses pada 12 agustus 2012)). 141 tax holiday adalah pengurangan sementara atau penghapusan pajak. Programnya dapat disebut sebagai tax abatements, subsidi pajak, tax holiday, atau program pengurangan pajak. Pemerintah biasanya membuat tax holiday sebagai insentif bagi investasi bisnis. Tax holiday telah diberikan oleh pemerintah pada tingkat nasional, sub-nasional, dan lokal, dan telah termasuk pendapatan, penjualan properti, PPN, dan pajak lainnya. Beberapa tax holiday adalah konsesi perijinan ekstra, di mana badan pemerintah memberikan pengurangan pajak belum tentu berwenang dalam hukum. Di negara berkembang, pemerintah terkadang mengurangi atau menghilangkan pajak perusahaan untuk tujuan menarik PMA atau merangsang pertumbuhan industri yang terpilih. (“Tax Holiday” dalam http://en.wikipedia.org/wiki/Tax_holiday (diakses pada 12 Agustus 2012)) 142 Status gudang berikat memungkinkan perusahaan untuk membawa barang-barang impor ke dalam gudang mereka tanpa membayar bea masuk, menggunakan barang-barang tersebut di dalam produksi mereka, dan ekspor hasilnya. Mereka biasanya dapat juga mengimpor suku cadang mesin, bebas bea suplai lainnya, membeli dari pemasok dalam negeri tanpa dikenai cukai domestik, dan pajak lainnya. Pabrik-pabrik ini beroperasi di bawah pengawasan pihak pabean, yang memeriksa kontainer impor dan ekspor yang masuk atau keluar pabrik berikat, atau, dalam beberapa kasus, bergantung pada tempat pemeriksaan yang ada di pabrik inventori. Pemerintah memperkenalkan sistem bondage warehouse/gudang berikat pada awal tahun 1980. Fasilitas kawasan berikat merupakan kebijakan bisnis yang signifikan yang mendukung instrumen yang menghilangkan pembayaran pajak, kemudahan fiskal dan kepabeyanan dan mengurangi kesulitan substansial akibat birokrasi, pengaturan khusus di bidang ketenagakerjaan, pelayanan yang efisien, dan ketertiban

lxxxvi 74 Tesis





2012

letter of credit143, pinjaman dengan pemotongan tarif, skema penjaminan kredit ekspor, fasilitas subsidi untuk bunga pinjaman bank, bea bebas impor untuk mesin dan intermediate inputs144, subsidi tunai, duty drawbacks145, pembebasan dari value added (nilai tambah) barang dan jasa dan pajak lainnya. Saat ini perekonomian Bangladesh lebih terbuka daripada sebelumnya. Penurunan dalam tarif impor dan penghapusan Quantity Restrictions (QRs) membuat kebijakannya bergerak menuju liberalisasi. Program liberalisasi memberikan kesan membantu menguatkan ekspor secara keseluruhan namun tetap saja pertumbuhan ekspor Bangladesh didominasi oleh dinamisasi sektor RMG saja. Sektor RMG mendapat keuntungan terbesar dari insentif ekspor karena kebijakan reformasi ini

kawasan. (World Trade Organization (WTO), “Export Competitiveness and Bonded Manufacturing” dalam http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:20540516~pagePK:148 956~piPK:216618~theSitePK:239071,00.html (diakses pada 12 agustus 2012)) 143 Pada hakikatnya back to back L/C merupakan dua L/C yang identik, kecuali harganya dan tanggal pengapalan serta tanggal berlakunya L/C. L/C ini umum digunakan dalam kondisi berikut: (1) eksportir bukanlah supplier barang-barang ekspor, (2) eksportir tidak mempunyai dana untuk membayar supplier (3)eksportir tidak ingin supplier mengetahui nama importir asli dan harga barang sesuangguhnya. Oleh karena itu haruslah dibuat dua L/C , yang pertama atau L/C induk (master L/C) dibuka oleh importir di luar negeri kepada eksportir melalui bank di negara eksportir. Bank eksportir ini dapat bertindak sebagai advising bank atau conforming bank. Berdasarkan pada L/C yang pertama disebut eksportir dapat meminta bank eksportir untuk membuka L/C untuk keuntungan supplier. Dalam hal ini maka eksportir menjadi si pembeli (account party) dan supplier menjadi beneficiary. (“Bab 2 Prosedur Letter of Credit”. dalam http://elearning.gunadarma.ac.id/docmodul/lc_form_pdf/Bab2-3%20LC.pdf (diakses pada 12 Agustus 2012) ) 144 Barang dan jasa yang digunakan dalam proses produksi dari barang dan jasa lainnya dan dan tidak dijual di end-market. Misalnya gula sebagai intermediate input pada pabrik roti tidak dijual namun digunakan nuntuk mebuat roti yang nantinya kan dijual pada konsumen di pasaran. (http://www.bea.gov/glossary/glossary_i.htm (diakses pada 12 Agustus 2012)). 145 Skema duty drawback digunakan dalam ekonomi yang sangat dilindungi sebagai sarana untuk menyediakan eksportir barang-barang manufaktur dengan input yang diimpor menurut harga global dan dengan demikian meningkatkan profitabilitas mereka, sambil mempertahankan perlindungan bagi industri dalam negeri yang bersaing dengan impor. Pajak awalnya dibayarkan saat barang mendarat. Pengembalian pembayaran diberikan pada saat pengiriman barang ekspor, yang meliputi komponen yg kena bea cukai. (World Trade Organization (WTO), “Export Competitiveness and Duty Drawback,” dalam http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:20540524~pagePK:148 956~piPK:216618~theSitePK:239071,00.html (diakses pada 12 Agustus 2012))

lxxxvii 75 Tesis





2012

tidak berpengaruh besar pada sektor lainnya. Sejumlah skema insentif langsung ekspor dilaksanakan sementara investasi asing langsung didorong melalui pembentukan Zona Proses Ekspor/Export Processing Zones (EPZ)146 di luar Dhaka dan Chittagong. Sejak 1990-an, pemerintah semakin mendukung pengembangan sektor swasta melalui manajemen ekonomi makro yang baik dengan membuka ekonominya pada kegiatan pasar. Pendaftaran langsung diberikan kepada proyek yang dibiayai dari sumber non-pemerintah, dan sejak tahun 1991 tidak ada sanksi pemerintah untuk investasi privat di area sektor 'bebas' atau free zone, asalkan industri didirikan dengan sendiri oleh pengusaha sendiri. Reformasi ini membuat investor baru lebih mudah untuk memasuki industri RMG.

146

Saat ini zona pemrosesan ekspor telah berevolusi dari definisi asli mereka sebagai "industrial estate, yang dahulu biasanya berpagar- berada di daerah antara 10-300 hektar, yang mengkhususkan diri dalam kegiatan manufaktur untuk ekspor." Banyak perusahaan yang disebut perusahaan pengolahan barang-barang ekspor sekarang mendapat manfaat dari insentif yang ditawarkan di zona ini. EPZ adalah untuk menyediakan area khusus di mana investor potensial akan menemukan iklim investasi yang menyenangkan serta bebas dari prosedur yang 'rumit'. Ekspor zona pemrosesan memiliki tiga tujuan utama: (1) memberi devisa bagi negara dengan mempromosikan ekspor nontradisional, (2) menciptakan lapangan kerja dan menghasilkan pendapatan; (3) menarik investasi asing langsung, transfer teknologi, pengetahuan spillover dan backward linkages. Zona ini terbagi beberapa fitur-fitur umum, yaitu (1) memungkinkan bebas bea impor untuk input bahan mentah, barang setengah jadi dan barang modal untuk produksi ekspor, (2) Pemerintah, memungkinkan "onestop shopping" untuk izin, aplikasi investasi, dan sejenisnya. Selain itu, undang-undang perburuhan lebih fleksibel dibandingkan yang berlaku pada perusahaan-perusahaan domestik. (3) Perusahaan di dalam zona ini diberikan konsesi pajak jangka panjang (4) Layanan komunikasi dan infra-struktur yang lebih maju daripada perusahaan-perusahaan domestik (5) subsidi untuk penggunaan dan sewa tempat. (5) Perusahaan dalam zona ini bisa dimiliki oleh pengusaha domestik, asing, atau melalui jount venture. (6) Investasi asing langsung memainkan peran penting di tempat ini. Dua fitur utama membedakan zona pemrosesan ekspor: Pertama, zona bisa dimiliki dan dikelola oleh publik atau swasta. Selama 10-15 tahun terakhir jumlah zona pribadi yang dimiliki atau dikelola oleh swastatelah tumbuh dengan pesat. Kedua, zona ini bisa "high-end" atau "low-end," tergantung pada kualitas manajemen, fasilitas, dan layanan yang disediakan untuk perusahaan. (World Trade Organization (WTO), “Export Competitiveness and Export Processing Zones“ dalam http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/TRADE/0,,contentMDK:20540534~pagePK:148 956~piPK:216618~theSitePK:239071,00.html (dikases pada 12 Agustus 2012))

lxxxviii 76 Tesis





2012

Tabel III.1 Skema Insentif Pemerintah Bangladesh Untuk Ekspor Skema Export Performance Benefit (XPB)

Operasi Operasi ini dijalankan dari pertengahan1970 sampai 1992. Ini memungkinkan eksportir barang-barang non tradisional menguangkan proporsi tertentu dari pendapatan mereka (dikenal sebagai hak) pada kurs yang lebih tinggi di Wage Earners' Scheme (WES)/ skema pendapatan. Pada tahun 1992 dengan penyatuan sistem nilai tukar, skema XPB dihentikan penggunaannya. Bonded warehouse/fasilitas kawasan eksportir barang-barang manufaktur bisa berikat mengimpor bahan baku dan input tanpa pembayaran bea dan pajak. Bahan baku dan input disimpan di gudang berikat. Pada penyerahan bukti produksi untuk ekspor, jumlah input yang diperlukan dirilis dari gudang. Fasilitas ini diberikan kepada eksportir RMG, tekstil khusus seperti handuk dan kaus kaki, kulit, keramik, dll yang harus mengekspor 70 persen dari produk mereka Duty drawback eksportir produk manufaktur diberikan pengembalian bea masuk dan pajak penjualan juga dibayarkan pada bahan baku impor yang digunakan dalam produksi barang ekspor. Eksportir juga dapat memperoleh drawbacks pada pajak pertambahan nilai pada input lokal yang masuk ke produksi Bebas bea impor untuk mesin-mesin impor mesin tanpa pembayaran bea apapun untuk produksi di sektor ekspor Back to back Letter of Credits (L/C) memungkinkan para eksportir untuk membuka L/Cs untuk impor bahan baku yang diperlukan terhadap L/Cs ekspor mereka di sektor-sektor seperti barang RMG dan kulit. Sistem ini dianggap sebagai salah satu dari skema insentif yang paling penting untuk ekspor RMG

lxxxix 77 Tesis





2012

Subsidi tunai

skema ini diperkenalkan pada tahun 1986. Fasilitas ini tersedia terutama untuk eksportir tekstil dan pakaian yang memilih untuk tidak menggunakan gudang berikat atau fasilitas bebas bea suplai lainnya kelemahan. Saat ini subsidi tunai adalah 25 persen dari nilai Free on Board (FOB)147. Interest rate subsidy memungkinkan eksportir untuk meminjam dari bank suku bunga yang lebih rendah dari dari 8-10 persen terhadap suku bunga normal yang mencapai 14-16 persen Tax holiday pertama kali diperkenalkan di bawah kebijakan industri 1991-1993, insentif memungkinkan tax holiday bagi eksportir untuk 5-12 tahun tergantung pada berbagai kondisi Income Tax Rebate eksportir diberikan potongan pajak penghasilan. Baru-baru ini manfaat yang diberikan ditingkatkan. Pendapatan pajak untuk eksportir telah dikurangi dari 0,50 persen dari penerimaan ekspor menjadi 0,25 persen Menyimpan pendapatan dalam mata eksportir sekarang diizinkan untuk uang asing menyimpan porsi pendapatan ekspor mereka dalam mata uang asing. Hak yang dimiliki bervariasi sesuai dengan penambahan nilai lokal dieksporkan. Batas maksimumnya adalah 40 persen dari total pendapatan meskipun untuk nilai tambah produk yang rendah seperti RMG nilai tertingginya saat ini hanya sebesar 7,5 persen jaminan skema kredit ekspor diperkenalkan pada tahun 1978 untuk memastikan pinjaman atas porsi pembiayaan ekspor, memberikan skema 147

Biaya yang dikeluarkan atas suatu barang mencakup biaya transportasi dan asuransi dari pabrik hingga ke pelabuhan. Selama ini informasi tentang FOB value tercantum dalam Certificate of Origin (CO). Pencantuman FOB dimaksudkan agar receiving authorities dapat memverifikasi nilai barang yang masuk serta untuk tujuan statistik.

xc 78 Tesis





2012

jaminan pra-pengiriman dan pascapengiriman (dan kedua) Special Facilities for Export Processing untuk mempromosikan ekspor, saat ini Zones (EPZs) sejumlah EPZ beroperasi di Bangladesh. Unit ekspor berlokasi di EPZ menikmati berbagai insentif seperti tax holiday selama 10 tahun, bebas pajak suku cadang, pembebasan pajak pertambahan nilai dan bea lainnya. 148 Source: Bayers et. al. (1995) and Hossain et. al149 (1997), Bakht (2000) Terlepas dari sejumlah skema insentif, pemerintah juga menyediakan institusi yang ramah bagi eksportir. Berbagai institusi seperti Duty Exemption and Drawback Offices (DEDO) dan Export Promotion Bureau menyediakan bantuan promosi, pengarahan, dan pemasaran dan terutama aktivitas yang selanjutnya berguna untuk: memberikan masukan terhadap kebijakan perdagangan bagi pemerintah, memberi bantuan pada DEDO, menyebarkan informasi perdagangan, menjalankan program pelatihan kegiatan ekspor, mengorganisas maupun ikut serta dalam pekan raya perdagangan, dan mengatur alokasi kuota untuk unit RMG. III.2 Reformasi Kebijakan Pemerintah Bangladesh Setelah Penghapusan Multi Fiber Agreement (MFA) Saat dihapuskannya MFA pada tahun 2005, negara-negara lain yang memiliki ongkos produksi rendah dapat mengancam posisi Bangladesh dalam persaingan ekspor RMG di tingkat global. Tentunya dukungan dari kebijakan dan pengaturan perdagangan eksternal seperti MFA dan GSP tidak cukup membantu kemajuan ekspor RMG Bangladesh. Sehingga pemerintah berinisiatif mereformasi kebijakan ekonominya dengan tetap memprioritaskan RMG sebagai fokus utama mereka.

148

Hussain Bayes, I. A. And M. Rahman, “Trends in the External Sector: Trade and Aid”, Chapter 8 dalam Sobhan, R. (ed.) Experiences with Economic Reforms: A Review of Bangladesh’s Development (Dhaka: Centre for Policy Dialogue and University Press Limited, 1995),243-297. 149 I. Hossain, A. Rahman, and M Rahman “Current External Sector Performance and Emerging Issues”, Chapter 6 dalam Sobhan, R. (ed.) Growth or Stagnation? A Review of Bangladesh’s Development 1996, (Dhaka: Centre for Policy Dialogue and University Press Limited, 1997):161-219.

xci 79 Tesis





2012

Sektor RMG mendapat keuntungan terbesar dari reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh. Terlepas dari dukungan terhadap ekspor RMG Bangladesh, secara perlahan sektor non tradisional dengan potensi ekspor yang tinggi juga diidentifikasi sebagai aktivitas yang diistimewakan, yang akan diberikan fasilitas istimewa melalui kebijakan ekspor.150 Pada Export Policy tahun 2003-2006, sektor RMG dengan tingkat produksi masal diidentifikasikan sebagai thrust sector. Beberapa insentif seperti ketentuan pinjaman proyek dengan bunga yang rendah menjadi prioritas utama, selain itu terdapat pula income tax rebate, bantuan tunai dan fasilitas finansial lainnya, subsidi terhadap kredit ekspor pada tingkat suku bunga, kelonggaran pada pengiriman melalui udara, dukungan terhadap pemasaran dan sebagainya. Sedangkan

untuk

Industrial

Policy/Kebijakan

Industri

menekankan

pentingnya sektor privat dalam pembangunan industri, kebijakan ini menjelaskan tujuannya adalah untuk menggeser peran pemerintah dari regulatory authority menjadi promotional entity. Kebijakan industri tahun 1999 menekankan pada dukungan untuk investasi asing dan domestik di seluruh bidang industri. Kebijakan industri juga menekankan pentingnya meningkatkan industri yang berorientasi ekspor, menciptakan backward dan forward linkages dan memperluas industri substitusi impor yang efisien dalam perekonomian dengan perkecualian pada sektorsektor yang dilindungi seperti persenjataan, amunisi, nuklir, dan produk kehutanan. Selain hal-hal diatas semua sektor dibuka untuk investasi privat. Kebijakan industri juga mengijinkan FDI seratus persen, juga kegiatan joint venture baik dengan partner privat lokal ataupun sektor publik di Bangladesh. Kebijakan industri yang baru di Bangladesh adalah kebijakan industri tahun 2005151 dengan tujuan:

150

Z. Bakht, “Trade liberalisation, Exports and Growth of Manufacturing Industries in Bangladesh”, chapter 5 dalam Mozammel Huq and Jim Love (eds.) Strategies for Industrialisation: The Case for Bangladesh, (Dhaka: University Press Limited, 2000). 151 Selim Raihan dan Mansur Ahmed. Supply –Side Capacity and Export Response in Leather and Home Textile Sector in Bangladesh. (London, 2009)

xcii 80 Tesis





2012

•

Mengatur industri yang terencana dengan menimbang permintaan domestik riil, prospek ekspor barang ke luar negeri, dan menutup industri yang tak terencana

•

Meningkatkan peran sektor privat untuk memimpin pembangunan ekonomi sambil menegakkan peran pemerintah sebagai fasilitator dalam menciptakan atmosfir yang mendukung investasi

•

Memprivatisasi State Owner Enterprise (SOEs)/BUMN dan dengan demikian mempercepat memprivatisasi sektor lainnya

•

industrialisasi melalui inisiatif pemerintah yang menyertakan kepentingan nasional serta saat inisiatif swasta tidak mencukupi

•

Meningkatkan kualitas serta level diversifikasi produk

•

Meningkatkan nilai tambah di sektor industri

•

Meningkatkan produktivitas melalui penggunaan teknologi yang sesuai, berkelanjutan dan terbaru.

•

Mendukung pengembangan yang cepat dari Small Medium Enterprise (SME) serta cottage industry

•

Mendukung pengusaha perempuan di berbagai sektor dengan bantuan yang memadai

•

Mengembangkan pasar lokal dan membangun backward linkage untuk mempercepat ekspor dari produk-produk yang memiliki nilai tambah

•

Mengembangkan sektor industri melalui penggunaan sumber daya negara secara maksimal Sejumlah pendapatan dan insentif fiskal juga dijelaskan di Kebijakan Industri

tahun 2005152 seperti: •

Untuk industri yang sama tidak ada diskriminasi dalam hal custom duty153 atau pajak di sektor public dan swasta

152

Selim Raihan and Mansur Ahmed. “Supply-Side Capacity”: 14 Pajak dikenakan pada impor (dan, kadang-kadang, pada ekspor) oleh otoritas pabean suatu negara untuk meningkatkan pendapatan negara, dan / atau untuk melindungi industri dalam negeri dari pesaing yang lebih efisien atau predator dari luar negeri. (“Duty Costum” dalam http://www.businessdictionary.com/definition/customs-duty.html (diakses pada 12 Agustus 2012)) 153

xciii 81 Tesis





2012

•

Fasilitas tax holiday (5-7 tahun, 10 tahun di area Export Processing Zones/EPZ)

•

Mendukung fasilitas depresiasi154, jika tax holiday tidak tersedia (ketentuan berlaku)

•

Pengurangan tingkat perpajakan jika tax holiday tidak tersedia

•

Kelonggaran bea masuk untuk mesin-mesin impor

•

Peningkatan yang berkelanjutan dari struktur pajak

•

Insentif khusus untuk penduduk non Bangladesh

•

Fasilitas penerimaan khusus untuk thrust sector, Small Medium Enterprises/Usaha Menengah Kecil (SMEs) dan cottage industries155 Kebijakan industri tahun 2005 juga mendorong investasi privat di bawah

modalitas Building-Operate-Own (BOO)/Building Operate Transfer (BOT) di sektor, seperti (i) pelabuhan (ii) energi, (iii) transportasi, dan (iv) komunikasi, dan sumber perkembangan daya manusia. Kebijakan industri ini juga mengidentifikasi beberapa sektor sebagai thrust sector bagi perekonomian. Thrust sector didefinisikan sebagai sub sektor yang memiliki kontribusi penting untuk industrialisasi negara dan pengurangan kemiskinan melalui GDP yang positif, pembukaan lapangan kerja dan pendapatan ekspor. Komitmen pemerintah Bangladesh dalam menyediakan dukungan bagi rezim perdagangan ekspor selanjutnya dijelaskan melalui kebijakan eskpor tebaru Bangladesh (The Export Policy 2006-2009). Kebijakan ekspor ini diformulasikan 154

Depresiasi atau penyusutan dalam akuntansi adalah alokasi sistematis jumlah yang dapat disusutkan dari suatu aset selama umur manfaatnya. Penerapan depresiasi akan mempengaruhi laporan keuangan, termasuk penghasilan kena pajak suatu perusahaan. (http://id.wikipedia.org/wiki/Depresiasi (diakses pada 12 Agustus 2012)). 155 Sebuah industri di mana penciptaan produk dan jasa yang berbasis rumah, ketimbang pabrikbased. Sementara produk dan jasa yang dibuat oleh industri rumahan seringkali unik dan khas mengingat fakta bahwa mereka biasanya tidak diproduksi secara massal, produsen di sektor ini sering menghadapi berbagai kerugian ketika mencoba untuk bersaing dengan perusahaan-perusahaan berbasis pabrik jauh lebih besar. (“Cottage Industries” dalam http://www.investorwords.com/1163/cottage_industry.html#ixzz24eXAwA69 (diakses pada 12 Agustus 2012))

xciv 82 Tesis





2012

untuk menyediakan lingkungan yang dapat diprediksi dan aman untuk eksportir.156 Ini menentukan tujuan, desain strategi, dan menyusun target ekspor yang ingin dicapai. Sesuai dengan ketentuan umum, kebijakan ekspor Bagladesh tahun 20062009 menspesifikasi insentif khusus untuk sektor yang menjadi prioritas tertinggi dengan pengembangan khusus, antara lain: (1) pinjaman proyek pada tingkat bunga yang lebih rendah (2) rabat pajak penghasilan (3) pemberian kas pendukung (4) kredit ekspor dengan persyaratan mudah dan penurunan suku bunga (5) pengurangan biaya untuk kargo udara (6) duty drawback (7) dukungan terhadap pembangunan infrastruktur (8) perluasan fasilitas kelembagaan dan teknis untuk menjamin kualitas produk (9) memberikan dukungan untuk pemasaran produk (10) mendukung kegiatan pencarian pasar di luar negeri dan (11) membantu menarik investasi asing (12) memuat rezim ekspor yang lebih liberal dan up to date serta konsisten dengan kebutuhan globalisasi dan perjanjian dalam WTO dan (13) Mendukung kegiatan ekspor padat karya (utamanya yang menggunakan tenaga kerja perempuan). Langkah-langkah dukungan ini melibatkan berbagai lembaga dan yang dapat membuat keseluruhan kebijakan ini berpengaruh baik pada ekspor adalah pelaksanaannya harus efisien. Sementara Bangladesh telah mengembangkan mekanisme untuk menyediakan insentif (1) - (6) dari yang disebutkan di atas,maka untuk mewujudkan insentif (7) – (13) yang efisien masih sulit karena terbentur berbagai kepentingan serta konflik. Di Bangladesh ada 7 persen pabrik RMG yang berada di Area EPZ yang terletak di Dhaka dan Chittagong namun kebanyakan pabrik-pabrik yang berjumlah sekitar 3600 pabrik terletak di Bondage Manufacturing Warehouse System/sistem produksi kawasan berikat yang lokasinya dapat didirikan dimanapun di Bangladesh dan diberikan pembebasan pajak dan bebas bea impor untuk peralatan dan bahan dasar untuk produksi yang berorientasi ekspor.157

156

J. N. Bhagawati. Export Promoting Trade Strategy: Issue and Evidence. World Bank Observer. 3(1). (1988):27-58. 157 Raihan, Selim and Ahmed, Mansur, “Supply-Side Capacity”: 15-16

xcv 83 Tesis





2012

Bias anti ekspor dalam perekonomian telah berkurang secara bertahap dari waktu ke waktu. Dari perspektif analisis kebijakan yang diterapkan, bias anti ekspor dapat didefinisikan sebagai rasio realitas efektif nilai tukar untuk ekspor ke realitas efektif nilai tukar impornya. Ide dasarnya adalah bahwa semakin tinggi nilai tukar impor terhadap ekspor, semakin besar insentif untuk investasi di sektor domestik yang bersaing dengan impor. Sebuah rezim kebijakan Bangladesh memastikan rasio tersebut

menjadi rezim yang netral. Hal ini dapat dijelaskan dengan tetap

diperhatikannnya perkembangan sektor domestik oleh pemerintah namun dilain sisi juga memberikan penurunan tarif impor untuk alat-alat produksi dan bahan mentah yang akan digunakan untuk kegiatan ekspor. Terlepas dari tarif dan pajak, subsidi dan insentif keuangan lainnya juga mempengaruhi struktur insentif. Misalnya, memberikan subsidi kepada eksportir akan cenderung meningkatkan rasio nilai tukar riil efektif untuk ekspor. Negara-negara berkembang memulai pada program liberalisasi dari situasi ekonomi yang sangat tertutup dapat mengurangi bias anti ekspor cukup dengan mengurangi tarif impor mereka. Pengukuran liberalisasi yang dilakukan Bangladesh cenderung memiliki perdagangan dengan bias kebijakan yang terus menurun. Liberalisasi dan rasionalisasi struktur tarif telah menyebabkan bea masuk underweight (CD) angka menurun dari 57,2 persen pada tahun 1991-1992 menjadi hanya 16,5 persen pada tahun 2002-2003. Liberalisasi perdagangan disatu sisi menguntungkan sektor ekspor namun menyebabkan proteksi terhadap industri domestik menjadi lemah terutama karena banyak sektor ekonomi yang dikuasai oleh swasta. Dengan rezim liberalisasi impor, Bangladesh menyediakan berbagai insentif untuk eksportir. Dalam hal ini berbagai insentif yang diberikan pada eksportir cenderung bertujuan untuk meningkatkan insentif harga. Rezim perdagangan internasional dalam tekstil dan pakaian jadi mempengaruhi kesuksesan RMG Bangladesh. Mensejajarkan rezim kebijakan dengan performa ekspor, maka program tersebut telah mensukseskan pertumbuhan ekspor,

xcvi 84 Tesis





2012

terlebih lagi rezim kebijakan ini memberi pengaruh besar pada dinamisasi sektor RMG. Dengan kebijakan yang ramah terhadap kegiatan ekspor, lebih dari tiga perempat total pendapatan Bangladesh didapat dari sektor RMG berorientasi ekspor. Sektor RMG menerima keuntungan yang paling besar dari reformasi kebijakan ini, namun dampaknya adalah sektor ekspor lain menjadi lemah. Buktinya adalah sektor ekspor lain selain RMG berkembangannya sangat lambat dan pertumbuhannya hanya berada dibawah 5 persen. 158 Pemerintah Bangladesh memainkan peran yang penting dalam

mendesain

kebijakan

untuk

mendukung

sektor

RMG

termasuk

mengoperasikan kompensasi tunai melalui supplier domestik agar RMG yang berorientasi ekspor menerima pembayaran cash yang setara dengan 5 persen dari nilai Free on Board/FOB untuk ekspor garmen. Pada tahun 2004-2005 sekitar 92 persen subsidi tunai Bangladesh dialokasikan sebagian besar untuk sektor RMG. Pada tahun anggaran 2004, pemerintah juga menurunkan tingkat pajak penghasilan korporasi untuk RMG dari 30 persen menjadi 10 persen hingga periode 30 Juni 2006. Pada tahun 2005 tarif diturunkan menjadi hanya 25 persen dari sebelumnya 350 persen pada tahun 1990-1991. Menghadapi persaingan dalam masa penghentian kuota ekspor, pemerintah Bangladesh memberikan kebebasan pajak untuk impor mesin yang berhubungan dengan kegiatan ekspor. Hal ini menguntungkan kegiatan produksi para pengusaha pabrik. Selain itu pengusaha pabrik di Bangladesh berinisiatif melakukan langkahlangkah antisipasi untuk menghadapi goncangan pasa penghapusan kuota ekspor, dintaranya adalah meningkatkan kemampuan teknologi pabriknya. Hal yang spesifik adalah adanya kemudahan impor mesin dari pemerintah Bangladesh adalah pada tahun 2005, stok mesin terus meningkat dari tahun-tahun sebelumnya, pada area

158

R, Grynberg and M.A. Razzaque. The Trade Perfomance of Small States, Economic Paper59. Commonwealth Secretariat. (London, 2004)

xcvii 85 Tesis





2012

Export Processing Zone (EPZ) pada tahun 2005 stok mesin meningkat 15.5 persen dari tahun 2004, sedangkan pada area bukan EPZ pada tahun 2005 mesin meningkat 9.4 persen dari tahun sebelumnya. Perubahan yang paling besar terjadi pada mesinmesin di pabrik-pabrik knit jika dbandingkan dengan pabrik woven yang dimana komposisi perubahan total produk yang dikeluarkan produksi RMG knit menyebar lebih cepat jika dibandingkan dengan woven. . Pemerintah Bangladesh melarang terbentuknya serikat buruh di Export Processing Zones (EPZ). Aturan utama bagi buruh yang bekerja di EPZ adalah tidak boleh membentuk serikat buruh dan perundingan bersama. Hal ini dikarenakan para pengusaha asing menganggap bahwa dengan adanya serikat buruh kondisi kerja yang kondusif di area ini akan terganggu. Dihadapkan dengan ancaman kehilangan preferensi perdagangan untuk ekspor ke pasar AS dan Kanada melalui pelaksanaan code of conduct, pemerintah Bangladesh pernah memungkinkan serikat buruh masuk ke dalam zona ekspor bebas ini sejak 1 Januari 2004. Namun kemudian menyerah pada tekanan dari perusahaan Korea Selatan dan Jepang yang berbasis di EPZ, menunda keputusannya untuk mengijinkan serikat pekerja di area tersebut sampai menemukan solusi kompromi dengan para pengusaha di EPZ: keputusan bahwa serikat pekerja diizinkan di EPZ setelah 1 November 2008. Pengusaha di EPZ anti serikat buruh, mengklaim bahwa banyak perusahaan akan hancur dan pekerjaan akan hilang jika mereka mengijinkan serikat buruh. Pekerja garmen di luar zona proses ekspor tidak lebih baik, mereka juga berjuang keras. Hak untuk kebebasan berserikat dan perundingan di tempat kerja tidak dihormati di sektor garmen. Serikat buruh yang terdaftar hanya 127 di antara 4000 pabrik dan kurang dari selusin pengusaha sebenarnya bernegosiasi dengan mereka. Pengenaan State of Emergency Order di Bangladesh oleh pemerintah sejak 11 Januari 2007 secara eksplisit melarang 'kegiatan serikat buruh' namun sebaliknya pemerintah tidak memaksakan pembatasan yang serupa pada kegiatan asosiasi dan kelompok

xcviii 86 Tesis





2012

pengusaha. Pemerintah cenderung melindungi asosiasi pengusaha. Emergency Order dilengkapi dengan Emergency Power Ordinance 2007 (EPO) dan Emergency Power Rules 2007 (EPR) yang efektif menggantikan implementasi dari Bangladesh Labor Act (BLA) tahun 2006. EPO secara eksplisit menyatakan bahwa tidak ada perintah di bawah peraturan ini yang bisa ditentang di pengadilan. Kekuatan-kekuatan tersebut secara efektif memberikan keleluasaan untuk mengabaikan surat perintah penangkapan dan memberikan aparat hak untuk melakukan penangkapan sewenang-wenang dan penahanan terhadap pemimpin serikat buruh ataupun pekerja yangtergabung dalam serikat buruh yang dicurigai melakukan provokasi sehingga terjadi pemogokan. Bagian 3 dari EPR dengan tegas melarang segala bentuk perkumpulan dan demonstrasi, atau unjuk rasa tanpa izin dari pihak berwenang dengan hukuman penjara ditetapkan pada 2 sampai 5 tahun bagi pelanggarnya. Bagian lain dari EPR tentang penggunaan kewenangan untuk melaksanakan setiap perintah yang dibuat berdasarkan EPO. Perserikatan Buruh Internasional menemukan bahwa pada tahun 2007, pemerintah menolak untuk mendaftarkan serikat buruh baru. 159 Pemimpin dari dua atau tiga federasi nasional buruh bulan November 2007 ini mengangkat isu pembatasan ini dan mengungkapkan bahwa

pihak

berwenang

bisa

mengklasifikasikan

setiap

tindakan

yang

menggabungkan diri, meyebarkan informasi tentang kondisi perburuhan Bangladesh sebagai kegiatan terlarang dari 'serikat buruh'. Bangladesh lebih memberikan kemudahan untuk masuknya produk-produk impor disamping juga mendukung peningkatan produk ekspor. Sekilas kebijakankebijakan ini terlihat baik. Tetapi sebenarnya, berbagai macam kebijakan liberalisasi perekonomian yang diterapkan pemerintah Bangladesh tersebut pada akhirnya malah 159

US State Department, Bureau of Human Rights, Democracy and Labor. Country Reports on Human Rights Practices 2007. Washington D.C. 2008. dan International Trade Union Confederation. 2008 Annual Survey of Violation of Trade Union Rights. Bangladesh. Brussel, Belgium.Publication in Last Quarter of 2008.

xcix 87 Tesis





2012

mendatangkan berbagai dampak negatif bagi kondisi domestik negaranya. Berbagai liberalisasi perdagangan yang dilakukan pemerintah Bangladesh menyebabkan produk-produk impor dapat dengan mudah memasuki pasar domestik negara-negara tersebur. Hal ini memang memberikan manfaat positif bagi konsumer,akan tetapi sayangnya liberalisasi perdagangan yang terjadi tidak disertai dengan peningkatan daya saing dari industri domestik. Akibatnya, banyak industri domestik terpaksa gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk-produk impor yang masuk. Liberalisasi perdagangan pada akhirnya malah menghasilkan sebuah kemunduran bagi perkembangan industri domestik. alah satu kebijakan liberalisasi ekonomi adalah privatisasi, atau penyerahan suatu sektor usaha kepada pihak swasta. Dari segi positif, privatisasi menghasilkan sebuah efisiensi yang pada akhirnya dapat berdampak pada penurunan harga jual produk di pasaran. Akan tetapi, privatisasi ternyata

juga

mampu

menimbulkan

fenomena

quasi-monopolies di

mana

monopolisasi yang terjadi dapat membahayakan masyarakat jika monopoli terjadi di sektorpublik seperti misalnya sektor listrik dan air. Privatisasi yang terjadi pada sektor publik akibat kebijakan yang pro-liberalisme pada akhirnya membatasi akses masyarakat (terutama masyarakat miskin) pada sektor publik. Masyarakat miskin menjadi tidak dapat memenuhi kebutuhan sehari-harinya .Masalah yang juga timbul akibat privatisasi adalah pembatasan lahan kerja yang terjadi atas alasan efisiensi. Sebagai pihak yang cenderung mencari keuntungan, pihak swasta memang cenderung melakukan substantial downsizing of labour untuk alasan efisiensi. Hal ini pada akhirnya akan memperbesar jumlah pengangguran di masyarakat, dan semakin menambah penurunan kualitas hidup masyarakat Bangladesh. Selain mengakibatkan masalah ketidakmampuan bersaing bagi industri domestik danmasalah monopolisasi sektor publik akibat privatisasi yang dijalankan, liberalisasi perdagangan juga menimbulkan masalah baru, yaitu berkurangnya pemasukan negara dari sisi tarif impor. Bangladesh umumnya bergantung pada tarif

c 88 Tesis





2012

impor dari sisi pemasukannya sehingga pemotongan tarif impor tentunya akan mengurangi pemasukan negara. Berkurangnya pemasukan negara ini tidak diikuti dengan pertambahan pemasukan negara dari sektor lain, sehingga pemerintah Bangladesh pun terpaksa memotong dana investasi yang ditujukan untuk pembangunan manusia, seperti misalnya dana pendidikan, kesehatan, dan sebagainya. Masalah underinvestment in human development yang terjadi di Bangladesh pada akhirnya semakin meningkatkan jumlah kasus kemiskinan di wilayah tersebut. Kebijakan

pemerintah

Bangladesh

yang

pro

terhadap

liberalisasi

perekonomian pada akhirnya tidak berhasil menghasilkan trickle-down effect seperti yang diilustrasikan oleh para ekonom neoklasik. Liberalisasi perekonomian yang terjadi pada akhirnya malah semakin memperparah kondisi masyarakat. Terlebih lagi sebagian besar masyarakat Bangladesh adalah masyarakat miskin. Pemilihan prioritas yang kurang tepat, yaitu lebih memilih kebijakan yang pro-ekonomi daripada prokemiskinan justru memperparah buruknya kualitas hidup di wilayah tersebut. Kurangya peraturan dan hukum yang pro terhadap rakyat adalah kuasi-monopoli yang timbul akibat privatisasi sektor publik seharusnya dapat dicegah melalui pengadaan dan penguatan aturan-aturan hukum yang pro-rakyat bukan justru hanya bersifat menguntungkan bagi para pemain bisnis dan pengusaha asing. Ini adalah kesalahan pemerintah Bangladesh yang terlalu pro pada liberalisasi pasar. Masalah transparansi dan akuntabilitas merupakan masalah yang sangat serius dalam pemerintahan negara-negara Bangladesh. Prinsip good governance tampaknya masih belum benar-benar terwujud dinegara ini. Tidak adanya transparansi dan akuntabilitaspada akhirnya menyebabkan sentralisasi pada proses pembuatan kebijakan di tangan para stakeholders. Kurangnya transparansi dan akuntabilitas menyebabkan angka korupsi diwilayah ini cenderung tinggi. APBN yang seharusnya bisa lebih difokuskan untuk pengurangan angka kemiskinan pun menjadi sering diselewengkan oleh para birokratnya. Dalam pemerintahan Bangladesh, kedudukan

ci 89 Tesis





2012

para stakeholders mayoritas dikuasai oleh orang-orang dari partai politik yang berkuasa dan oleh para pengusaha yang juga terjun dalam dunia politik. Hal ini pada akhirnya mengakibatkan kebijakan yang dihasilkan seringkali tidak representatif dan hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Pemerintah yang tidak menjadi representasi kepentingan rakyat, merupakan faktor yang krusial kepentingan rakyat menjadi terabaikan. Maka kebijakan pro pasar Bangladesh menjadi bumerang bagi pasar dalam negerinya yang masih lemah. Peran pemerintah merupakan hal yang krusial untuk memberikan akses sektor-sektor publik pada masyarakat, seperti misalnya sektor pendidikan, kesehatan, air bersih, pangan, dan sebagainya. Sektor-sektor publik yang sensitif bagi kehidupan rakyat ini seharusnya tetap dikelola pemerintah, bukan justru diserahkan pada sektor swasta melalui privatisasi. Maka intervensi pemerintah dalam memastikan terciptanya kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang penting dan harus ada di perekonomian negara berkembang. Sebaliknya, Bangladesh yang masih merupakan negara berkembang, dalam kebijakan ekonomi negaranya cenderung mengurangi atau bahkan menghilangkan intervensi pemerintah dalam perekonomian. Hal ini dikarenakan pemerintah Bangladesh masih menjadikan pertumbuhan ekonomi sebagai target kebijakannya, padahal bagi negara berkembang seperti Bangladesh, pembangunanlah yang seharusnya menjadi target utama kebijakan pemerintah. Dari bab ini dapat disimpulkan bahwa pemerintah sangat mendukung kegiatan ekonomi yang dipimpin oleh sektor privat, hal ini terbukti dengan banyaknya kemudahan yang diberikan oleh pemerintah untuk mendukung terciptanya suasana yang kondusif bagi pengembangan sektor privat. RMG sebagai salah satu pendapatan terbesar dari ekspor Bangladesh. mendapatkan kontribusi terbesar dari reformasi kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah Bangladesh, kegiatan impor mesin yang bebas bea, serta akses yang sangat mudah untuk perusahaan atau pabrik yang didirikan di Export Processing Zones (EPZ), diantaranya tax holiday, pembebasan

cii 90 Tesis





2012

value added tax dan pelarangan pembentukan serikat buruh. Namun di sisi lain, kebijakan yang pro pasar justru dapat menjadi bumerang bagi perekonomian Bangladesh yang belum kuat. Dengan tindakan pemerintah yang bergeser dari regulator menjadi fasilitator di satu sisi membuat bebasnya pihak swasta untuk men-mengurangi pengeluaran anggaran pemerintah yang berlebihan seperti halnya dengan sistem ekonomi yang dijalankan dengan sektor publik sebelumnya. Namun sektor swasta sebagai pengelola sektor perekonomian tidak memiliki tanggung menjalankan kebijakan ekonomi seperti halnya yang dilakukan oleh pemerintah. Padahal kebijakan ekonomi tidak hanya memikirkan keuntungan dan peluang, tetapi berimplikasi terhadap banyak hal termasuk kesejahteraan, inflasi, pengangguran, lapangan kerja, ekspor, impor dan lainnya. Akhirnya, kegiatan ekonomi yang terlalu dibuka untuk pasar akan mengancam kesejahteraan masyarakat Bangladesh sendiri. Inilah yang menyebabkan bahwa liberalisasi pasar dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, namun tidak semua pertumbuhan ekonomi berimplikasi positif terhadap pembangunan sebuah negara. Pertumbuhan ekspor pakaian jadi melonjak tajam, pertumbuhan ekonomi meningkat, namun kondisi masyarakatnya yang sebagian besar miskin tidak mengalami kualitas hidup.

ciii 91 Tesis



BAB III Kebijakan Pro Pasar Pemerintah Bangladesh

Recommend Documents