BAB III KEBIJAKAN AKUNTANSI TRANSFER A. UMUM 1. Definisi a. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil. b. Transfer masuk adalah penerimaan uang dari entitas pelaporan lain, misalnya penerimaan dana perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. c. Transfer keluar adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan. 2. Klasifikasi Transfer dikategorikan berdasarkan sumbernya kejadiaannya dan diklasifikasikan antara lain: a. Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan. b. Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya. c. Transfer Pemerintah Provinsi. d. Transfer/Bagi hasil ke Desa. e. Transfer/Bantuan Keuangan.
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
20
Dalam bagan akun standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran( LRA)
Uraian Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi hasil Sumber daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendaptan Bagi Hasil Lainnya Beban Transfer Beban Transfer Bagi hasil Pajak Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan Ke desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota atau Ke Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya Bantuan Keuangan Lainnya
Laporan Operasional (LO)
xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
B. PENGAKUAN 1. Transfer masuk diakui pada saat diterimanya PMK/Peraturan Menteri Keuangan/Peraturan Presiden maka timbul adanya hak daerah terhadap transfer masuk. 2. Transfer keluar diakui pada saat diterbitkannya surat keputusan kepala
daerah/peraturan
kepala
daerah
maka
timbul
adanya
kewajiban pemerintah daerah kepada pihak lain. C. PENGUKURAN 1. Transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah uang yang diterima di Rekening Kas Umum Daerah.
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
21
2. Transfer keluar diukur dan dicatat berdasarkan pengeluaran kas yang keluar dari Rekening Kas Umum Daerah. D. PENILAIAN Trasnfer masuk dinilai sebagai berikut: 1. Transfer masuk dinilai berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan
penerimaan
bruto,
dan
tidak
mencatat
jumlah
netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). 2. Transfer masuk dalam bentuk Hibah dalam mata uang asing diukur dan dicatat pada tanggal transaksi menggunakan kurs tengah Bank Indonesia. Transfer keluar dinilai sebesar akumulasi transfer keluar yang terjadi selama satu periode pelaporan dan disajikan pada laporan operasional sesuai dengan klasifikasi ekonomi (line item). E. PENYAJIAN PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
No
URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang Sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 21 Jumlah Pendapatan Transfer 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah 25 Pendapatan Lainnya 26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 27 JUMLAH PENDAPATAN 28 29 BEBAN 30 BEBAN OPERASI 31 Beban Pegawai 32 Beban Barang Jasa 33 Beban Bunga 34 Beban Subsisdi 35 Beban Hibah 36 Beban Bantuan Sosial 37 Beban Penyusutan 38 Beban Lain-lain 39 Jumlah Beban Operasi
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
(Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%)
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
22
F. PENGUNGKAPAN 1. Hal hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer masuk adalah: a. penerimaan transfer masuk tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; b. penjelasan mengenai transfer masuk yang pada tahun pelaporan yang bersangkutan terjadi hal-hal yang bersifat khusus; c. penjelasan
sebab-sebab
tidak
tercapainya
target
penerimaan
transfer masuk daerah; d. informasi lainnya yang dianggap perlu. 2. Hal-hal yang harus diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan terkait dengan transfer keluar adalah: a. transfer keluar harus dirinci; b. penjelasan atas unsur-unsur transfer keluar yang disajikan dalam laporan keuangan lembar muka; c. penjelasan sebab-sebab tidak terserapnya target realisasi transfer keluar; d. informasi lainnya yang dianggap perlu.
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
23
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) Anggaran 20X1
Realisasi 20X1
(%)
Realisasi 20X0
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonom i Khus us Dana Penyes uaian Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Has il Pajak Pendapatan Bagi Has il Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Total Pendapatan Transfer
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mes in Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigas i dan Jaringan Belanja As et Tetap Lainnya Belanja As et Lainnya Jumlah Belanja Modal
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xx xx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribus i Daerah Pendapatan Has il Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Has il Pajak Dana Bagi Has il Sum ber Daya Alam Dana Alokas i Um um Dana Alokas i Khus us Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subs idi Hibah Bantuan Sos ial Jumlah Belanja Operasi
TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Has il Pajak Bagi Has il Retribus i Bagi Has il Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN Bantuan Keuangan ke Pem erintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan Jumlah Transfer JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT
xxx
xxx
xxx
xxx
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Has il Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Pus at Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Daerah Lainnya Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bank Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bukan Bank Pinjam an Dalam Negeri - Obligas i Pinjam an Dalam Negeri - Lainnya Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Perus ahaan Negara Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Perus ahaan Daerah Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Pem erintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pem bentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pem erintah Daerah Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Pus at Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Daerah Lainnya Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bank Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bukan Bank Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Obligas i Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lainnya Pem berian Pinjam an kepada Perus ahaan Negara Pem berian Pinjam an kepada Perus ahaan Daerah Pem berian Pinjam an kepada Pem erintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
xxx
xxx
xxx
xxx
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
24
3. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan transfer, antara lain: a. penerimaan dan pengeluaran transfer tahun berkenaan setelah tanggal berakhirnya tahun anggaran; b. penjelasan sebab-sebab tidak terealisasinya target transfer masuk dan transfer keluar; c. informasi lainnya yang diangggap perlu.
Modul 2- Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah
25
