KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
LAMPIRAN B.VIII:
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 20 TAHUN 2014 TANGGAL : 30 MEI 2014
KEBIJAKAN AKUNTANSI NOMOR 8 AKUNTANSI TRANSFER
A.
UMUM 1.
Tujuan a.
Tujuan kebijakan akuntansi transfer adalah untuk mengatur
perlakuan
informasi
lainnya
akuntansi
dalam
rangka
atas
transfer
memenuhi
dan
tujuan
akuntabilitas sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. b.
Perlakuan
akuntansi
transfer
mencakup
definisi,
pengakuan, dan pengungkapannya.
2.
Definisi a.
Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang oleh suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
b.
Transfer masuk (LRA) adalah penerimaan uang dari entitas
pelaporan
lain,
misalnya
penerimaan
dana
perimbangan dari pemerintah pusat dan dana bagi hasil dari pemerintah provinsi. c.
Transfer keluar (LRA) adalah pengeluaran uang dari entitas pelaporan ke entitas pelaporan lain seperti pengeluaran dana perimbangan oleh pemerintah pusat dan dana bagi hasil oleh pemerintah daerah serta Bantuan Keuangan.
d.
Pendapatan Transfer (LO) adalah pendapatan berupa penerimaan uang atau hak untuk menerima uang oleh entitas pelaporan dari suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
e.
Beban Transfer (LO) adalah beban berupa pengeluaran uang atau kewajiban untuk mengeluarkan uang dari
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
1
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
entitas pelaporan kepada suatu entitas pelaporan lain yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan.
3.
Klasifikasi a.
Transfer dikategorikan berdasarkan sumber transfer dan entitas penerimanya, yaitu mengelompokkan transfer berdasarkan sumber transfer untuk pendapatan transfer dan berdasarkan entitas penerima untuk transfer/beban transfer sesuai Bagan Akun Standar (BAS).
b.
Klasifikasi transfer menurut sumber diklasifikasikan antara lain: 1)
Transfer Pemerintah Pusat – Dana Perimbangan.
2)
Transfer Pemerintah Pusat – Lainnya.
3)
Transfer Pemerintah Provinsi.
4)
Transfer/Bagi hasil ke Desa.
5)
Transfer/Bantuan Keuangan.
dan dalam Bagan Akun Standar Transfer diklasifikasikan sebagai berikut:
Uraian Pendapatan Transfer Transfer Pemerintah Pusat-Dana Perimbangan Dana Bagi Hasil Pajak Dana Bagi hasil Sumber daya Alam Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Khusus Transfer Pemerintah Pusat Lainnya Dana Otonomi Khusus Dana Penyesuaian Transfer Pemerintah Provinsi Pendapatan Bagi Hasil Pajak Pendaptan Bagi Hasil Lainnya Beban Transfer Beban Transfer Bagi hasil Pajak Beban Transfer Bagi hasil Pendapatan Lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah lainnya Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa Beban Transfer Keuangan Lainnya Transfer/Bagi Hasil ke Kab/Kota
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
Laporan Operasional (LO)
xxx
xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
2
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
atau ke Desa Bagi Hasil Pajak Bagi Hasil Retribusi Bagi Hasil Pendapatan Lainnya Transfer Bantuan Keuangan Bantuan Keuangan Ke Pemerintah lainnya Bantuan Keuangan Lainnya
B.
xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PENGAKUAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 4.
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi
Anggaran,
pengakuan
atas
transfer
masuk
dilakukan pada saat transfer masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
5.
Untuk kepentingan penyajian pendapatan transfer pada dalam Laporan Operasional, pengakuan masing-masing jenis pendapatan transfer dilakukan pada saat: a. Timbulnya hak atas pendapatan (earned) atau b. Pendapatan direalisasi yaitu aliran masuk sumber daya ekonomi (realized)
6.
Pengakuan pendapatan transfer dilakukan bersamaan dengan penerimaan kas selama periode berjalan. Sedangkan pada saat penyusunan laporan keuangan, pendapatan transfer dapat diakui sebelum penerimaan kas apabila terdapat penetapan hak pendapatan daerah berdasarkan dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Transfer Keluar dan Beban Transfer 7.
Untuk kepentingan penyajian transfer keluar pada Laporan Realisasi Anggaran, pengakuan atas transfer keluar dilakukan pada saat terbitnya SP2D atas beban anggaran transfer keluar.
8.
Untuk
kepentingan
penyajian
beban
transfer
pada
penyusunan Laporan Operasional, pengakuan beban transfer
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
3
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
pada
periode
berjalan
dilakukan
bersamaan
dengan
pengeluaran kas yaitu pada saat diterbitkannya SP2D. Sedangkan pengakuan beban transfer pada saat penyusunan laporan
keuangan
dilakukan
penyesuaian
berdasarkan
dokumen yang menyatakan kewajiban transfer pemerintah daerah
yang
bersangkutan
kepada
pemerintah
daerah
lainnya/desa.
C.
PENGUKURAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer 9.
Untuk kepentingan penyajian transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran, transfer masuk diukur dan dicatat berdasarkan jumlah transfer yang masuk ke Rekening Kas Umum Daerah.
10. Untuk
kepentingan
penyusunan
penyajian
pendapatan
transfer pada Laporan Operasional, pendapatan transfer diukur dan dicatat berdasarkan hak atas pendapatan transfer bagi pemerintah daerah. Transfer Keluar dan Beban Transfer 11. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Realisasi Anggaran, transfer keluar diukur dan dicatat sebesar nilai SP2D yang diterbitkan atas beban anggaran transfer keluar.
12. Untuk kepentingan penyusunan Laporan Operasional, beban transfer diukur dan dicatat sebesar kewajiban transfer pemerintah daerah yang bersangkutan kepada pemerintah daerah lainnya/desa berdasarkan dokumen yang sah sesuai ketentuan yang berlaku.
D.
PENILAIAN Transfer Masuk dan Pendapatan Transfer Transfer masuk dinilai berdasarkan asas bruto, yaitu dengan
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
4
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). a.
Dalam
hal
terdapat
pemotongan
Dana
Transfer
dari
Pemerintah Pusat sebagai akibat pemerintah daerah yang bersangkutan tidak memenuhi kewajiban financial seperti pembayaran pinjaman pemerintah daerah yang tertunggak dan
dikompensasikan
sebagai
pembayaran
hutang
pemerintah daerah, maka dalam laporan realisasi anggaran tetap disajikan sebagai
transfer
DAU
dan
pengeluaran
pembiayaan pembayaran pinjaman pemerintah daerah. Hal ini juga berlaku untuk penyajian dalam Laporan Operasional. b.
Namun jika pemotongan Dana Transfer misalnya DAU merupakan bentuk hukuman yang diberikan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tanpa disertai dengan kompensasi
pengurangan
kewajiban
pemerintah
daerah
kepada pemerintah pusat maka atas pemotongan DAU tersebut diperlakukan sebagai koreksi pengurangan hak pemerintah daerah atas pendapatan transfer DAU tahun anggaran berjalan. c.
Dalam hal terdapat pemotongan Dana Transfer karena adanya kelebihan penyaluran Dana Transfer pada tahun anggaran sebelumnya, maka pemotongan dana transfer diperlakukan sebagai pengurangan hak pemerintah daerah pada tahun anggaran berjalan untuk jenis transfer yang sama.
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
5
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
E.
PENYAJIAN
PEMERINTAH PROVINSI LAPORAN OPERASIONAL UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0
No
URAIAN KEGIATAN OPERASIONAL 1 PENDAPATAN 2 PENDAPATAN ASLI DAERAH 3 Pendapatan Pajak Daerah 4 Pendapatan Retribusi Daerah 5 Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan 6 Lain-lain PAD yang Sah 7 Jumlah Pendapatan Asli Daerah 8 9 PENDAPATAN TRANSFER 10 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN 11 Dana Bagi Hasil Pajak 12 Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam 13 Dana Alokasi Umum 14 Dana Alokasi Khusus 15 Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan 16 17 TRANSFER PEMERINTAH PUSAT LAINNYA 18 Dana Otonomi Khusus 19 Dana Penyesuaian 20 Jumlah Pendapatan Transfer Lainnya 21 Jumlah Pendapatan Transfer 22 23 LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH 24 Pendapatan Hibah 25 Pendapatan Lainnya 26 Jumlah Lain-lain Pendapatan Yang Sah 27 JUMLAH PENDAPATAN
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
(Dalam rupiah) Kenaikan/ Penurunan (%)
20X1
20X0
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
6
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
PEMERINTAH KABUPATEN/ KOTA LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 20X1 dan 20X0 (Dalam Rupiah) Anggaran 20X1
Realisasi 20X1
(%)
Realisasi 20X0
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - LAINNYA Dana Otonom i Khus us Dana Penyes uaian Jumlah Pendapatan Transfer Pusat - Lainnya
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
TRANSFER PEMERINTAH PROVINSI Pendapatan Bagi Has il Pajak Pendapatan Bagi Has il Lainnya Jumlah Transfer Pemerintah Provinsi Total Pendapatan Transfer
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
BELANJA MODAL Belanja Tanah Belanja Peralatan dan Mes in Belanja Gedung dan Bangunan Belanja Jalan, Irigas i dan Jaringan Belanja As et Tetap Lainnya Belanja As et Lainnya Jumlah Belanja Modal
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
BELANJA TAK TERDUGA Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja Tak Terduga Jumlah Belanja
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
xx xx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx
NO. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107
F.
URAIAN PENDAPATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribus i Daerah Pendapatan Has il Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan Lain-lain PAD yang Sah Jumlah Pendapatan Asli Daerah PENDAPATAN TRANSFER TRANSFER PEMERINTAH PUSAT - DANA PERIMBANGAN Dana Bagi Has il Pajak Dana Bagi Has il Sum ber Daya Alam Dana Alokas i Um um Dana Alokas i Khus us Jumlah Pendapatan Transfer Dana Perimbangan
LAIN-LAIN PENDAPATAN YANG SAH Pendapatan Hibah Pendapatan Dana Darurat Pendapatan Lainnya Jumlah Pendapatan Lain-lain yang Sah JUMLAH PENDAPATAN BELANJA BELANJA OPERASI Belanja Pegawai Belanja Barang Bunga Subs idi Hibah Bantuan Sos ial Jumlah Belanja Operasi
TRANSFER TRANSFER/BAGI HASIL KE DESA Bagi Has il Pajak Bagi Has il Retribus i Bagi Has il Pendapatan Lainnya Jumlah Transfer Bagi Hasil Ke Desa TRANSFER/ BANTUAN KEUANGAN Bantuan Keuangan ke Pem erintah Daerah Lainnya Bantuan Keuangan Lainnya Jumlah Transfer/Bantuan Keuangan Jumlah Transfer JUMLAH BELANJA DAN TRANSFER SURPLUS/DEFISIT
xxx
xxx
xxx
xxx
PEMBIAYAAN PENERIMAAN PEMBIAYAAN Penggunaan SiLPA Pencairan Dana Cadangan Has il Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipis ahkan Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Pus at Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Daerah Lainnya Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bank Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bukan Bank Pinjam an Dalam Negeri - Obligas i Pinjam an Dalam Negeri - Lainnya Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Perus ahaan Negara Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Perus ahaan Daerah Penerim aan Kem bali Pinjam an kepada Pem erintah Daerah Lainnya Jumlah Penerimaan
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
PENGELUARAN PEMBIAYAAN Pem bentukan Dana Cadangan Penyertaan Modal Pem erintah Daerah Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Pus at Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Pem erintah Daerah Lainnya Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bank Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lem baga Keuangan Bukan Bank Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Obligas i Pem bayaran Pokok Pinjam an Dalam Negeri - Lainnya Pem berian Pinjam an kepada Perus ahaan Negara Pem berian Pinjam an kepada Perus ahaan Daerah Pem berian Pinjam an kepada Pem erintah Daerah Lainnya Jumlah Pengeluaran PEMBIAYAAN NETO
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx xxx
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
xxx
xxx
xxx
xxx
PENGUNGKAPAN 13. Pengungkapan atas transfer masuk dan pendapatan transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut:
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
7
KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 8: Akuntansi Transfer
a.
Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer masuk pada Laporan Realisasi Anggaran dan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional beserta perbandingannya
dengan
realisasi
tahun
anggaran
sebelumnya b.
Penjelasan
atas
penyebab
terjadinya
selisih
antara
anggaran transfer masuk dengan realisasinya. c.
Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer masuk dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi pendapatan transfer pada Laporan Operasional.
d.
Informasi lainnya yang dianggap perlu.
14. Pengungkapan atas transfer keluar dan beban transfer dalam Catatan atas Laporan Keuangan adalah sebagai berikut: a.
Penjelasan rincian atas anggaran dan realisasi transfer keluar
pada
Laporan
Realisasi
realisasi
beban
transfer
beserta
perbandingannya
pada
Anggaran,
Laporan
dengan
rincian
Operasional
tahun
anggaran
sebelumnya. b.
Penjelasan
atas
penyebab
terjadinya
selisih
antara
anggaran transfer keluar dengan realisasinya. c.
Penjelasan atas perbedaan nilai realisasi transfer keluar dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan realisasi beban transfer pada Laporan Operasional.
d.
Informasi lainnya yang dianggap perlu.
GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, ttd AGUSTIN TERAS NARANG
KebijakanAkuntansiPemerintahProvinsi Kalimantan Tengah
8