AKUNTANSI ASET. KEBiJAKAN AKUNTANSi NO. 09 PE ATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN NOMOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

LAM PI RAN : 10

PE ATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN

NOMOR TENTANG

KEBIJAKAN AKUNTANSI

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

KEBiJAKAN AKUNTANSi NO. 09

AKUNTANSI ASET

* DAFTAR ISI

Paragraf

jIPAHULUAN .

1-3

Tujuan

1

Suang Lingkup

2-3

iflNISI

jiSlFIKASI

5-7

fNGAKUAN ASET SETlANCAR-

8

7

r.

,--.

9-6P

Kas dan Setara Kas

11 -13

Pengukuran Kas

14

Investasi Jangka Pendek Penqakuan Investasi Jangka Pendek

Pengakuan Hasil Investasi Jangka Pendek Pengukuran Investasi Jangka Pendek Penilaian Investasi Jangka Pendek

Pelepaân dan Pemindahan Investasi

Pengungkapan Investasi

Piutang Tongakuan Piutang

Pengukuran Piutang

15-29 17- 18 19

20-23 24

25-28 29

30-44 32-39 40-44

Piutang Lain-Lain

45-49

Persediaan

50-68

Pengakuan Persediaan

60-61

Pengukuran Persediaan

62 - 67

Pengungkapan Persediaan

^T NON LANCAR lnvestasi Jangka Panjang

68

69 - 209 69-89

Pengakuan Investasi Jangka Panjang

71 -72

Pengukuran Investasi Jangka Panjang

73-74

Penilaian Investasi Jangka Panjang

75-77

Pelepasan dan Pemindahan Investasi

78-81

Ipvestasi Non Permanen

82-85 84-85

Pengukuran Investasi Non Permanen

86-89

Investasi Permanen Pengukuran Investasi Permanen

88

Pengakuan Hasil Investasi

89

j^setTetap

90 -174

Aset Tetap Bernilai Kecil pengakuan Aset Tetap Pengukuran Aset Tetap Penilaian Awal Aset Tetap

92-93 94-97 98-101 102-105

Perolehan Secara Gabungan Pertukaran Aset (Exchange ofAssets)

106-107 108- 110

Aset Donasi

-- 111-114

Pengeiuaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) Kapitalisasi Aset

115-119 -

120-121

Pengukuran Berikutnya (Subsequent Measurement) terhadap

Pengakuan Awal Penyusutan

122 123-127

Penilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation)

128- 129

Penghentian dan Pelepasan Aset Tetap (Retirement and

Dispose!) Pengungkapan Aset Tetap Tanah

Pengakuan Tanah Pengukuran Tanah Pengungkapan Tanah

I

130-132 133-174 •

••

136-140

138 - 13S 14°

Peralatan dan Mesin

141 - 143

Pengukuran Peralatan dan Mesin Pengungkapan Peralatan dan Mesin Gcdung dan Bangunan • Pengukuran Gedung dan Bangunan Pengungkapan Gedung dan Bangunan Jalan, Jaringan, dan Instalasi Pengukuran Jalan, Jaringan, dan Instalasi Pengungkapan Jalan, Jaringan, dan Instalasi

142 143 144 - 146 145 146 147- 149 148 149

Aset Tetap Lainnya

150-152

Pengukuran Aset Tetap Lainnya Pengungkapan Aset Tetap Lainnya Konstruksi Dalam Pengerjaan

•

_

151 152 153 ~174

Kontrak Konstruksi

15fi -

157

Penyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi Pengakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan Pengungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

158 - 160 161 - 163 164 - 172 173 - 174

I0D

175-177

nanaCadangan

J

178-199

êt Lainnya

1RO — 181

Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Penilaian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran

rc^>ar, Tunt&tan Ganti Kerugiar. Daerai-,

181

-...-.

Penilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

<••—•

?

^

184~ i85

Kemitraan Dengan Pihak Ketiga ..-

186- 197

Bangun, Kelola, Serah (BKS)

188- 190 190

Pengukuran BKS

Bangun, Serah, Kelola (BSK)

191 --193

'

193

Pengukuran BSK

194 -197

Kerja Sama Operasional

197

Pengukuran Kerja Sama Operasionai a no

200--201

Aset Lain-Lain

202--209

Aset Bersejarah (Heritay- Assets)

AsetlnfrastrukturO'nfrasfrucfureAssefs) Aset Militer (Military Assets)

-139

I SO "

AsetTidak Berwujud

•_••••

210-212 213

Akuhtansi Aset

KEBIJAKAN AKUNTANSI NO. 09

AKUNTANSI ASET

tgraf-paragraf yang ditulis dengan huruf tebal dan miring adalah lagraf kebijakan, yang harus dibaca dalam konteks paragraf-paragraf kjelasan yang ditulis dengan huruf biasa dan Kerangka Konseptual hjjakan Akuntansi Pemerintah Daerah. Indahuluan pjuan

Tujuan kebijakan akuntansi aset adalah untuk mengatur perlakuan

akumansi untuk aset dan pengungkapan informasi penting lainnya yang harus disajikan dalam laporan keuangan. ûang Lingkup

Kebijakan ini diterapkan dalam penyajian seluruh aset dalam laporan keuangan untuk tujuan umum yang disusun dan disajikan dengan basis akrual untuk pengakuan pos-pos aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Kebijakan ini diterapkan untuk entitas akuntansi/entitas peiaporan

pemerintah daerah termasuk BLUD, tidak termasuk perusahaan daerah. Laporan Keuangan BLUD dalam hal ini adalah laporan keuangan dalam

rangka penggabungan untuk menyusun laporan keuangan pemermtan daerah.

3. Kebijakan ini mengatur perlakuan akuntansi aset pemerintah daerah yang meliputi definisi, pengakuan, pengukuran dan pengungkapan aset. DEFINISI 4.

Berikut adalah istilah-istilah yang digunakan daia.n kebijakan ini dengan pengertian :

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh

pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh

oleh pemerintah daerah, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi kaw, a, , •kinnq 1

Pebijakan Akuntansi No. 09-1


Akuntansi Aset

^syarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan |arah dan budaya.

jiaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

jng dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah Lrah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau

|serahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. investasi adalah seluruh biaya yang dikeluarkan oleh entitas investor

jPam perolehan suatu investasi misalnya komisi broker, jasa bank, biaya egal dan pungutan lainnya dari pasar modal.

Inyestas] adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat Loîk seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga [dapat meningkatkan kerr.umpuan - p-.rnerintafc.- teerah dalam _rangka_ Ipelayanan kepada masyarakat. 1investasi ianqka pendek adalah investasi yang dapat segcra dicairkan dan

dimaksudkan untuk dimiliki seiama 12 (duabelas) bulan atau kurang. invites! ianaka panjang adaiah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki iebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk djmiliki secara berkelanjutan.

investasi nonpermanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen, dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkeianjutan.

Manfaat sosial yang dimaksuri dalam kebijakan ini adala.i manfaat yang

tidak dapat diukur langsung dengan satuan uang namun berpengaruh pada peningkatan pelayanan pemerintah daerah pada masyarakat luas maupun golongan masyarakat tertentu.

Metode biaya adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi berdasarkan harga perolehan.

Metode ekuitas adalah suatu metode akuntansi yang mencatat nilai investasi awai berdasarkan harga perolehan. Nilai investasi tersebut kemudian disesuaikan dengan perubahan bagian investor atas kekayaan

bersih/ekuitas dari badan usaha penerima investasi (investee) yang terjadi sesudah perolehan awal investasi.

iakan Akuntansi No. 09- 2


Akuntansi Aset

Nilai historis adalah jumlah kas atau ekuivalen kas yang dibayarkan/dikeluarkan atau nilai wajar berdasarkan pertimbangan tertentu untuk mendapatkan suatu aset investasi pada saat perolehannya.

Nilai nominal adalah nilai yang tertera dalam surat berharga seperti nilai yang tertera dalam lembar saham dan obligasi.

Nilai pasar adalah jumlah yang dapat diperoleh dari penjualan suatu investasi dalam pasar yang aktif antara pihak-pihak yang independen. Nilai wajar adalah nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar. Perusahaan

asosiasi

adalah suatu

perusahaan

yang investornya

mempunyai pengaruh signifikan dan bukan merupakan anak perusahaan mav.puh joint venture dari investornya.

Perusahaan daerah adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian modalnya dimiliki oleh pemerintah daerah.

Aset teiap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada saat perolehan atau konstruksi sampai dengan aset iersebut dalam kondisi dan tempat yang siap untuk dipergunakan. Masa manfaat adalah :

(a) Per-iode suatu aset diharapkan digunakan untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik; atau

(b) Jumlah produksi atau unit serupa yang diharapkan diperoleh dari aset untuk aktivitas pemerintahan dan/atau pelayanan publik.

Nilai sisa adalah jumlah neto yang diharapkan dapat diperoleh pada akhir masa manfaat suatu aset setelah dikurangi taksiran biaya pelepasan. Konstruksi dalam pengerjaan adalah aset-aset yang sedang dalam proses pembangunan.

Kontrak konstruksi adalah perikatan yang dilakukan secara khusus untuk konstruksi suatu aset atau suatu kombinasi yang berhubungan erat satu

sama lain atau saling tergantung dalam hal rancangan, teknologi, dan fungsi atau tujuan atau penggunaan utama. flakan Akuntansi No. 09-3


Akuntansi Aset

fontraktor adalah suatu entitas yang mengadakan kontrak untuk êmbangun aset atau memberikan jasa konstruksi untuk kepentingan entitas 0in sesuai dengan spesifikasi yang ditetapkan dalam kontrak konstruksi. ilang muka keria adalah jumlah yang diterima oleh kontraktor sebelum

pekerjaan dilakukan dalam rangka kontrak konstruksi. «laim adalah jumlah jumlah yang diminta kontraktor kepada pemberi kerja sebagai penggantian biaya-biaya yang tidak termasuk dalam nilai kontrak.

jPemberi kerja adalah entitas yang mengadakan kontrak konstruksi dengan pihak ketiga untuk membangun atau memberikan jasa konstruksi. Retensi adalah jumlah termin (progress billing) yang belum dibayar hingga

pemenuhan kondisi yang ditentukan dalam kontrak untuk pembayaran jumlah terseb-'.H.

Termin (propress billing) adalah jumlah yang ditagih untuk pekerjaan yang dilakukan dalam suatu kontrak baik yang telah dibayar ataupun yang belum dibayar oleh pemberi kerja. ASIFIKASI

Aset diklasifikasikan ke dalam :

(a)

Aset Lancar;

(b) *Aset Non Lancar Suatu asei diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapka , segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dua betas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset nonlancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang, dan persediaan. Sedangkan acet nonlancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang, dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah daerah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset nonlancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan, dan aset lainnya.

tan Akuntansi No. 09 - 4


m

Akuntansi Aset

jjGAKUAN ASET frset diakui:

a) pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

b) pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

0LANCAR Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera

untuk dapat direalisasikan atau dimiliki untuk dipakai atau dijual dalam waktu 12 (dup belas) buhn sejak tengaalpelaporan. Aset Lancar terdiri dari:

a) Kas dan setara kas;

b) Investasi Jangka Pendek; c) Piutang;

d) Piutang Lain-lain; dan e) Persediaan.

fesdan Setara Kas

11. Kas dan setc^. kas adalah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang

setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah daerah/investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas serta bebas dari risiko perubahan nilai yang signifikan. Kas

juga meliputi seluruh Uang Yang Harus Dipertanggungjawabkan, Saldo simpanan di bank yang setiap saat dapat ditarik atau digunakan untuk melakukan pembayaran. Dalam pengertian kas ini juga termasuk setara kas yaitu investasi jangka pendek yang sangat likuid yang siap dicairkan menjadi kas yang mempunyai masajatuh tempo yang pendek, yaitu 3 (tiga) bulan atau kurang dari tanggal perolehannya. l2- Kas terdiri dari: a) Kas di Kas Daerah;

J Hijakan Hi Akuntansi No. 09 -5


Akuntansi Aset

jj Kas di Bendahara Penerimaan; dan ej Kas di Bendahara Pengeiuaran letara kas terdiri dari:

a) Simpanan di bank dalam bentuk deposito kurang dari 3 (tiga) bulan;

b) Investasi jangka pendek lainnya yang sangat likuid atau kurang dari 3 (tiga) bulan.

Ukuran Kas

iKas diukur dan dicatat sebesar nilai nominal. Nilai nominal artinya ]di$?jik-an-sebe*ar-ni'ai rupiahnya.Apabila terdapat kas dalam bentuk valuta asing, dikonversi menjadi rupiah menggunakan kurs tengah bank sentral puda tanggal r.eraca. estasi Jangka Pendek

Investasi Jangka Pendek adalah investasi yang dapat segera

diperjualbelikan/dicairkan, ditujukan dalam rangka manajemen kas dan beresiko rendah serta dimiliki selama kurang dari 12 (dua belas) bulan. : investasi jangka pendek terdiri dari:

a) Deposito lebihdari 3(tiga) bulan, kurang dari 12 (dua belas) bulan; b) Surat Utang Negara (SUN);

~cJSertifikat Bank Indonesia (SB!); dan d) Surat Perbendaharaan Negara (SPN).

l^noakMgp Investasi Jangka Pendek Suatu pengeiuaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi jangka pendek apabila memenuhi salah satu kriteria :

(1) kemungkinan manfaat ekonomik dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

(2) nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Hair, al .

-m no ft

"wan Akuntansi No. 09 - 6


Akuntansi Aset

pengeiuaran untuk perolehan investasi jangka pendek merupakan reklasifikasi aset lancar dan tidak dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran.

,ngakuan Hasil Investasi Jangka Pendek ; Hasil investasi yang diperoleh dari investasi jangka pendek, antara lain berupa bunga deposito, bunga obligasi dan dividen tunai (cash dividend) dicatat sebagai pendapatan.

jngukuran Investasi Jangka Pendek Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar

dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

;i. Investasi jangka pendek dalam bentuk surat berharga, misalnya saham dan obligasi jangka pendek, dicaiat sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan investasi meliputi harga iransaksi investasi itu sendiri ditamjsah komisi perantara jual be//', jasa bank dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut.

22. Apabila investasi dalam bentuk *'rat berharga diperoleh tanpa biaya perolehan, maka investasi dinilai berdasarkan nilai wajar investasi pada tanggal perolehannya yaitu sebesar harga pasar. Apabila tidak ada nilai wajar, maka investasi dinilai sebesar setara kas yang diserahkan atau nilai wajar aset lain yang diserahkan untuk memperoleh investasi tersebut.

*3. Investasi jangka pendek dalam bentuk non saham, misalnya dalam bentuk deposito jangka pendek dicatat sebesar nilai nominal deposito tersebut.

Sakan Akuntansi No. 09-7


Akuntansi Aset

Ljlaian Investasi Jangka Pendek

I penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan metode biaya. ' Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya

perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait.

Lpasan dan Pemindahan Investasi Jangka Pendek |5 Pelepasan investasi pemerintah daerah dapat terjadi karena penjualan, ' dan pelepasan hak karena peraturan pemerintah daerah dan lain sebagainya.

26 Penerimaan dari penjualan investasi jangka pendek diakui sebagai penerimaan kas pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan dalam laporan realisasi anggaran.

27. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata. Nilai rata-rata

diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saharft yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

28. Pemindahan oos investasi dapat berupa reklasif.kasi investasi permanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset Iain-Iain dan sebaliknya. Pengungkapan Investasi

29. Hal-hal lain yang harus diungkapkan dalam laporan keuangan

pemerintah daerah berkaitan dengan investasi pemerintah daerah, antara lain:

(1) jenis-jenis investasi, investasi permanen dan nonpermanen;

(2) perubahan harga pasar baik investasi jangka pendek maupun investasi jangka panjang;

(3) penurunan nilai investasi yang signifikan dan penyebab penurunan tersebut;

(4) investasi yang dinilai dengan nilai wajar dan alasan penerapannya; dan

,L

„ nn Q

Kebijakan Akuntansi No. 09- o

I


Akuntansi Aset

(5) perubahan pos investasi. ptang

piutang adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat dinilai dengan uang

sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan

perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah. Piutang antara lain terdiri dari: a) Piutang Pajak;

b) Piutang Retribusi;

c) Piutang Dana Bagi Hasil; d) Piutang Dana Alokasi Umum; e) Piutang Dana Alokasi Khusus. pengakuan Piutang

32. •Secara garis besar, pengakuan piutang terjadi pada akhirperiode ketika akan disusun Neraca dan diakui sebesar Surat Ketetapan tentang

Piutang yang belum dilunasi, atau pada saat terjadinya pengakuan hak untuk* menagih piutang pada saat terbitnya Surat Ketetapan tentang Piutang.

33. Piutang pajak diakui jika hingga tanggal laporan keuangan cJa tagihan pajak sebagaimana tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD).

•34. Piutang Retribusi diakui apabila SKPD telah memberikan pelayanan sesuai

dengan tugas dan fungsinya, namun hingga tanggal laporan keuangan belum diterima pembayarannya.

35. Piutang Dana Bagi Hasil dihitung berdasarkan hasil realisasi pajak dan hasil sumber daya alam yang menjadi bagian daerah yang belum ditransfer.

36. Piutang Dana Alokasi Umum dapat dicatat apabila pada akhir tahun anggaran masih ada jumlah yang belum ditransfer, yaitu sebesar selisih

Kebijakan Akuntansi No. 09-9


Akuntansi Aset

"5j ,ara Peraturan Presiden tentang alokasi DAU dengan relisasi pembayaran Lu dalam satu tahun anggaran.

Llam hal pemerintah daerah telah mengirim klaim pembayaran dan J uaj jadwalnya pemerintah pusat belum melakukan transfer, maka pada f at jtu dapat diakui telah timbul piutang kepada pemerintah pusat. j

i Untuk periode berikutnya, perlakuan untuk piutang pajak/retribusi bisa

'melalui mekanisme pembiayaan atau mekanisme pengakuan pendapatan tunggakan.

i perlakuan untuk piutang dari pemberian pinjaman kepada pemerintah ' daerah/institusi lain diakui pada saat terjadinya, un.uk periodJ berikutnya melalui mekanisme pembiayaan. i

i

ngukuran Piutang

Piutang dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

1 Piutang pajak dan piutang retribusi disajikan sebesar nilai yang belum

J diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang j ditetapkan berdasarkan Surat Ketetapan Pajak Daerah (SKPD)/Surat K9te;~nan Retribusi Daerah (SKRD) yang tertunggak.

•I Piutang Dana Bagi Hasil disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

,43. Piutang Dana A'okasi Umum disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.

44. Piutang Dana Alokasi Khusus disajikan sebesar nilai yang belum diterima sampai dengan tanggal pelaporan dari setiap tagihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan transfer yang berlaku.


PEMERINTAH KOTA PAGARALAM

Akuntansi Aset

l^g Lain-lain pada dasarnya tidak terdapat perbedaan definisi antara piutang dengan piutang lain-lain, hanya klasifikasinya saja yang berbeda. piutang lain-lain terdiri dari :

a) Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran; b) Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah;

c) Piutang Hasil Penjualan Barang Milik Daerah; d) Piutang Dividen;

e) Piutang Bagi Hasil Laba Usaha Perusahaan Daerah; f) Piutang Fasilitas Sosial dan Fasilitas Umum

• Piutang Bagian Lancar Penjualan Angsuran merupakan piutang dari transaksi seperti penjualan aset. Tagihan .penjualan angsuran yanq akan

jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelapo.an akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar sebagai Bagian c

Lancar Penjualan Angsuran.

i Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah merupakan piutang dari transaksi sepertf bendahara atau pegawai negeri yang karena perbuatannya melanggar hukum atau meialaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya yang secara langsung merugikan keuangan atau kekayaan daerah. sehingga bendahara atau pegawai negeri yang bersangkutan

wajib mengganti

kerugian tersebut. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi Kekayaan Daerah (TP/TGR). TP/TGR biasanya ditetapkan dengan Surat Ketetapan Tanggung Jawab Mutlak atau Surat Keputusan Pembebanan dari pejabat yang berwenang. TP/TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan akan direklasifikasi dan disajikan tersendiri dalam aset lancar Piutang Ganti Rugi atas Kekayaan Daerah.

;3. Piutang Dividen Kas merupakan piutang dari transaksi yang terkait dengan investasi pada saham. Piutang dividen kas diakui pada saat penyusunan laporan keuangan.

i

iakan Akuntansi No. 09-11


Akuntansi Aset

,diaan

Msediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan

Mng dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah

jaerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. persediaan merupakan aset yang berwujud:

Iia) barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah;

(b) bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;

(c) barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;

(d) barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintah daerah. Persediaan mencakup barang atau perlengkapan yang dibeli dan disimpan untuk digunakan, misalnya barang habis pakai seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas-'pakai seperti komponen bekas.

3 Dalam hal pemerintah daerah memproduksi sendiri, persediaan juga meliputi barang yang digunakan JJam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian.

;4. Barang hasil proses produksi yang belum selesai dicatat sebagai persediaan, contohnya alat-alat pertanian setengah jadi.

& Dalam hal pemerintah daerah menyimpan barang untuk tujuan cadangan strategis seperti cadangan energi (misalnya minyak) atau untuk tujuan berjaga-jaga seperti cadangan pangan (misalnya beras), barang-barang dimaksud diakui sebagai persediaan.

56. Hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat antara

lain berupa sapi, kuda, ikan, benih padi, dan bibit tanaman. îjakan Akuntansi No. 09-12


*•* Akuntansi Aset

persediaan dengan kondisi rusak atau usang tidak dilaporkan dalam neraca, ptapi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Ipersediaan bahan baku dan perlengkapan yang dimiliki proyek swakelola jan dibebankan ke suatu perkiraan aset untuk konstruksi dalam pengerjaan,

!tidak dimasukkan sebagai persediaan.

| persediaan antara lain terdiri dari : , a) Persediaan alat tulis kantor; b) Persediaan alat listrik; c) Persediaan material/bahan; d) Persediaan benda pos; e) Persediaan bahan bakar; dan f)

Persediaan bahan makanan pokok.

g) Barang dalam proses/setengah jadi h) Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat • i)

Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat.

j)

Ba'ang sitaan/barang rampasan

k)

Barang-barang donasi untuk diserahkan kepada masyarakat

igakuan Persediaan

Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah daerah dan mempunyai nilai atau biaya yang

dapat diukur dengan andal.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil

inventarisasi fisik (stock opname). *iguk^r?n Persediaan

|^ Persediaan disajikan sebesar: (1)

biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian;

(2)

biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;

(3)

nilai wajar apabila diperoleh dengan

cara

lainnya sepeiii

donasi/rampasan.

*an Akuntansi No. 09 -13


Akuntansi Aset

Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Potongan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

•I Nilai pembelian yang digunakan adalah biaya perolehan persediaan yang terakhir diperoleh.

5 Barang persediaan yang memiliki nilai nominal yang dimaksudkan untuk dijual, seperti karcis peron, dinilai dengan biaya perolehan terakhir. o. Biaya standar persediaan meliputi biaya langsung yang terkait dengan poroediauii yang dipioduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis berdasarkan ukuran-ukuran yang digunakan pada saat penyusunan rencana kerja dan anggaran.

;'. Persediaan hewan dan tanaman yang dikembangbiakkan dinilai dengan menggunakan nilai wajar. Harga/nilai wajar persediaan meliputi nilai tukar aset atau penyelesaian kewajiban antarpihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar. ^ngungkapan Persediaan

3. Hal-hal yang periu diungkapkan dalam iapo^n keuangan berkaitan dengan persediaan adalah sebagai berikut:

(1) kebijakan

akuntansi

yang

digunakan

dalam

pengukuran

persediaan;

(2) penjelasan lebih lanjut persediaan seperti barang atau perlengkapan yang digunakan dalam pelayanan masyarakat,

barang atau perlengkapan yang digunakan dalam proses produksi, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, dan barang yang masih dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat; dan (3)

kondisi persediaan.

*an Akuntansi No. 09 -14


Akuntansi Aset

fNON LANCAR UTASI JANGKA PANJANG

[investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki

jselama lebih dari 12 (dua belas) bulan. i

j investasi jangka panjang terdiri dari:

]a) b)

Investasi Non Permanen; dan Investasi Permanen

^gakuan Investasi Jangka Panjang , Suatu pengeiuaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria :

(1)" kemungktnan manfaat ekonomik dan manfaat social atau jasa poter.sial di masa yang akan datang atas suatu investasi tersebut dapat diperoleh pemerintah daerah;

I (2) nilai perolehan atau nilai wajar investssi dapat diukur secara memadai (reliable).

Pengeiuaran untuk memperoleh investasi jangka panjang diakui sebagai pengeiuaran pembiayaan.

Jngukuran Investasi Jangka Panjang

i. Untuk beberapa jenis investasi, terdapat pasar aktif yang dapat membentuk nilai pasar, dalam hal investasi yang demikian nilai pasar dipergunakan sebagai dasar penerapan nilai wajar. Sedangkan untuk investasi yang tidak memiliki pasar yang aktif dapat dipergunakan nilai nominal, nilai tercatat, atau nilai wajar lainnya.

?*. Apabila investasi jangka panjang diperohh dari pertukaran aset pemerintah daerah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah daerah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Nakan Akuntansi No. 09 -15


V

Akuntansi Aset

1•^jlaian

Investasi Jangka Panjang

I penilaian investasi pemerintah daerah dilakukan dengan tiga metode, I yaitu: a) Metode Biaya

Dengan menggunakan metode biaya, investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Penghasilan atas investasi tersebut diakui sebesar bagian hasil yang diterima dan tidak mempengaruhi besarnya investasi pada badan usaha/badan hukum yang terkait. b) Metode Ekuitas

Dengan menggunakan metode ekuitas pemerintah daerah mencatat investasi awal sebesar biaya perolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau ugi pemzrhâh daerah setelah izngga! perolehan. Bagian laba kecuali dividen dalam bentuk saham yang diterima pemerintah daerah akan mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dilaporkan sebagai pendapaten, Penyesuaian terhadap nilai investasi juga diperluKan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi pemerintah daerah, misalnya adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

c) Metode Nilai Bersih yang dapat Direalisasikan Metode nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan ierutama untuk kepemilikan yang akan dilepas/dijual dalam jangka wal:. ; dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut: 1) kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya; 2) kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh yang signifikan menggunakan metode ekuitas;

3) kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; 4) kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang direalisasikan.

i Akuntansi No. 09-16


Akuntansi Aset

Lglam kondisi tertentu, kriteria besarnya prosentase kepemilikan saham

Itjukan merupakan faktor yang menentukan dalam pemilihan metode [penilaian investasi, tetapi yang lebih menentukan adalah tingkat pengaruh me degree of influence) atau pengendalian terhadap perusahaan investee. Ciri-ciri adanya pengaruh atau pengendalian pada perusahaan investee, antara lain:

(a) kemampuan mempengaruhi komposisi dewan komisaris; (b) kemampuan untuk menunjuk atau menggantikan direksi; (c) kemampuan untuk menetapkan dan mengganti dewan direksi perusahaan investee;

(d) kemampuan

untuk

mengendalikan

mayoritas

suara

dalam

rapat/pertemuan dewan direksi.

.lepasan dan Pemindahan investasi

Pelepasan investasi pem°n^>tah daerah dapat terjadi karena penjualan, dan pelepasan hak karena peraiuran pemerintah daerah dan lain sebagainya.

Is. Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan.

Pelepasan sebagi'.n dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah daerah dinilai dengan menggunakan niiai rata-rata. Nilai rata-rata diperoleh dengan cara membagi total nilai investasi terhadap jumlah saham yang dimiliki oleh pemerintah daerah.

81. Pemindahan pos investasi dapat berupa reklasifikasi investasi permanen

menjadi investasi jangka pendek, aset tetap, aset lain-lain dan sebaliknya.

|'ivestasi Non Permanen 82. Investasi Non Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. 83. investasi non permanen terdiri dari:

a)

Pembelian Surat Utang Negara;

i^bijakan Akuntansi No. 09-17


1

Akuntansi Aset

b)

Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada fihak ketiga;

c)

Investasi non permanen lainnya.

„gukuran Investasi Non Permanen Investasi non permanen misalnya dalam bentuk pembelian obligasi jangka panjang dan investasi yang dimaksudkan tidak untuk dimiliki

berkelanjutan, dinilai sebesar nilai perolehannya. Sedangkan investasi

dalam bentuk dana talangan untuk penyehatan perbankan yang akan segera dicairkan dinilai sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan.

Investasi non permanen dalam bentuk penanaman modal di proyekproyek pembangunan pemerintah (seperti Proyek PIR) dinilai sebesar

biaya pembangunan termasuk biaya yang dikeluarkan dalam rangka penyelesaian proyek sampai proyek tersebut diserahkan ke pihak ketiga.

vestasi Permanen

I Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untukjdimiliki secara berkelanjutan.

: Investasi permanen terdiri dari: a) Penyertaan

Modal

Pemerintah

Daerah

pada

perusahaan

Negara/perusahaan daerah, lembaga keuangan Negara, badan hukum

milik Negara, badan internasional dan badan hukum lainnya bukan milik Negara;

b) Investasi permanen lainnya. eigukuran Investasi Permanen

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah daerah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi

harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

an Akuntansi No. 09-18


* Akuntansi Aset

gjkuan Hasil Investasi

%asil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan 0odal pemerintah daerah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh

pemerintah daerah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah daerah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah daerah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

kTETAP

- -•

-

_

-

-• -

j Aset Tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih

I dari 12 (dua betas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah i daerah atau dimarfaatkan oleh masyarakat umum Aset Tetap terdiri dari: a. Tanah;

b. Peralatan dan Mesin;

c. Gedung dan Bangunan;

d. Jalan, Irigasi, dan Jaringan e. Aset Tetap Lainnya;

f.

Konstruksi Dalam Pengerjaan;

g. Akumulasi Penyusutan.

het Tetap Bernilai Kecil

la. Salah satu kriteria untuk dapat dikategorikan sebagai aset tetap adalah nilainya yang besar. Aset tetap yang nilai per unitnya kecil dapat langsung dibebankan sebagai belanja pada saat perolehan.

|*. Pemerintah daerah periu menetapkan batas untuk pengeiuaran yang harus dikapitalisasi sebagai aset tetap dan pengeiuaran yang harus dibebankan sebagai belanja.

L.,

.kl „ 1Q

|%kan Akuntansi No. 09-19


Akuntansi Aset

|akuan Aset Tetap Untuk dapat diakui sebagai aset tetap, suatu aset harus berwujud dan ifiemenuhi kriteria :

\1) Mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan;

(2) Biayaperolehan aset dapat diukur secara andal;

jft) Tidak dimaksudkan untuk dijual dalam operasi normal entitas; | (4) Diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan; dan (5) Memenuhi batasan minimal nilai rupiah kapitalisasi aset tetap. Tujuan utama dari perolehan aset tetap adalah untuk digunakan oleh

: pemerintah daerah dalam mendukung kegiatan operasionalnya dan bukan I

Iwnaksudkanuntuk dijual. i

j Pengakuan aset tetap akan sangat andal bila aset tetap telah diterima atau

diserahkan

hak

kepemilikannya

dan

atau

pada

sart

I penguasaannya berpindah. «

Saat pengakuan aset akan lebih dapat diandalkan apabila terdapat bukti

bahwa telah terjadi perpindahan hak kepemilikan dan/atau penguasaan secara hukum, misalnya sertifikat tanah dan bukti kepemilikan kendaraan

bermotor. Apabila perolehan aset tetap belum didukung dengan bukti secara hukum

dikarenakan

masih

adanya

suatu

proses

administrasi

yang

diharuskan, seperti pembelian tanah yang masih harus diselesaikan proses

jual beli (akta) dan sertifikat kepemilikannya di instansi berwenang, maka aset tetap tersebut harus diakui pada saat terdapat bukti bahwa penguasaan

atas aset tetap tersebut telah berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran

dan penguasaan atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.

ûkuran Aset Tetap Aset tetap dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian aset tetap

dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai ssef tetap didasarkan pada nilai wajar pada saat perofehan.

Biaya perolehan adalah jumlah kas atau setara kas yang dibayarkan atau nilai wajar imbalan lain yang diberikan untuk memperoleh suatu aset pada l Akuntansi No. 09 - 20


Akuntansi Aset

L perolehan atau konstruksi sampai dengan aset tersebut dalam kondisi Ln tempat yang siap untuk dipergunakan.

\ma perolehan suatu aset tetap terdiri dari harga belinya atau

\0nstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat ilatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

, Contoh biaya yang dapat diatribusikan secara iangsung adalah : (a) biaya persiapan tempat;

(b) biaya pengiriman awal (initial delivery) dan biaya simpan dan bongkar muat (handling cost);

(c) biaya pemasangan (installation cost);

(d) biaya profesional seperti arsitek dan insinyur; dan (e)

biaya konstruksi.

;nilaian Awal Aset Tetap

IBarang berwujud yang memenuhi kualifikasi untuk diakui sebagai suatu aset dan dikelompokkan sebagai aset tetap, pada awalnya harus diukur berdasarkan biaya perolehan.

IBila aset tetap diperoleh dengan tanpa nilai, biaya aset terscl.ut adalah sebesar nilai wajar pada saat aset tersebut diperoleh.

34.Suatu aset tetap mungkin diterima pemerintah daerah sebagai hadiah atau

donasi. Sebagai contoh, tanah mungkin dihadiahkan ke pemerintah daerah oleh pengembang (developer) dengan tanpa nilai yang memungkinkan

pemerintah daerah untuk membangun tempat parkir, jatan, ataupun untuk tempat pejalan kaki. Suatu aset juga mungkin diperoleh tanpa nilai melalui pengimplementasian wewenang yang dimiliki pemerintah daerah. Sebagai contoh, dikarenakan wewenang dan peraturan yang ada, pemerintah daerah melakukan penyitaan atas sebidang tanah dan bangunan yang kemudian

akan digunakan sebagai tempat operasi pemerintahan. Untuk kedua hal di

\U- ,

„ ,

KunQ 21

L^bijakan Akuntansi No. 09 l i


Akuntansi Aset

atas aset tetap yang diperoleh harus dinilai berdasarkan nilai wajar pada saat diperoleh.

LUntuk keperluan penyusunan neraca awal suatu entitas, biaya perolehan aset tetap yang digunakan adalah nilai wajar pada saat neraca awal tersebut disusun. Untuk periode selanjutnya setelah tanggal neraca awal, atas

perolehan aset tetap baru, suatu entitas menggunakan biaya perolehan atau harga wajar bila biaya perolehan tidak ada.

Ifolehan Secara Gabungan o.Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara

gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

IBiaya perolehan dari masing-masing asei tetap yang diperoleh secara

gabungan (penganggarannya dalam satu doku'men pelaksanaan anggaran

j kegiatan/rincian kegiatan) tidak akan dipisahkan harga perolehannya ke masing-masing aset tetap jika harga perolehan salah satu aset tetap tertentu

yang diperoleh secara gabungan nilainya mencapai 80% (delapan puluh persen) dari keseluruhan nilai aset tetap yang diperoleh secara gabungan

dan penc.akuan aset tetap tersebut akan diperlakukan sebagai aset tetap

yang nilainya mencapai 80% dari keseluruhan nilai perolehan gabungan. ttukaran Aset (Exchange of Assets)

I Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atau pertukaran

sebagian aset tetap yang tidak serupa atau aset lainnya. Biaya dari pos semacam itu diukur berdasarkan nilai wajar aset yang diperoleh, yaitu

nilai ekuivalen atas nilai tercatat aset yang dilepas setelah disesuaikan

dengan jumlah setiap kas atau setara kas yang ditransfer/diserahkan.

P Suatu aset tetap dapat diperoleh melalui pertukaran atas suatu aset yang serupa yang memiliki manfaat yang serupa dan memiliki nilai wajar yang serupa. Suatu aset tetap juga dapat dilepas dalam pertukaran dengan kepemilikan aset yang serupa. Dalam keadaan

fen Akuntansi No. 09 - 22


Akuntansi Aset

tersebut tidak ada keuntungan dan kerugian yang diakui dalam transaksi ini. Biaya aset yang baru diperoleh dicatat sebesar nilai tercatat (carrying amount) atas aset yang dilepas.

i. Nilai wajar atas aset yang diterima tersebut dapat memberikan bukti adanya suatu pengurangan (impairment) nilai atas aset yang dilepas. Dalam kondisi

sepert. ini. aset yang dilepas harus diturun-nilai-bukukan (written down) dan nilai setelah diturun-nilai-bukukan (written down) tersebut merupakan nilai aset yang diterima. Contoh dari pertukaran atas aset yang serupa termasuk pertukaran bangunan, mesin, peralatan khusus, dan kapal terbang. Apabila terdapat aset lainnya dalam pertukaran, misalnya kas, maka hal ini mengmdikasikan. bahwa pos-yang dipertu.karkan tidak mempunyai r.ilai yang sama

iset Donasi

.Aset tetap yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

2-Sumbangan aset tetap didefinisikan sebagai transfer tanpa persyaratan suatu aset>tap ke suatu entitas, misalnya perusahaan nonpemerintah memberikan bangunan yang dimilikinya untuk digunakan oleh satu unit

pemerintah daerah tanpa persyaratan apapun. Penyerahan aset tetap tersebut akan sangat andal bila didukung dengan bukti perpindahan i kepemilikannya secara hukum, seperti adanya akta hibah

|_

^•Tidak termasuk aset donasi, apabila penyerahan aset tetap tersebut dihubungkan dengan kewajiban entitas lain kePada pemerintah daerah.

Sebagai contoh, satu perusahaan swasta membangun aset te^p untuk Pemerintah daerah dengan persyaratan kewajibannya kepada pemerintah daerah telah dianggap selesai. Perolehan aset tetap tersebut harus diperlakukan seperti perolehan aset tetap dengan pertukaran.

1Apabila perolehan aset tetap memenuhi kriteria perolehan aset donasi, maka Perolehan tersebut dapat diakui sebagai pendapatan pemerintah daerah dan Jumlah yang sama juga diakui sebagai belanja modal dalam laporan realisasi *an Akuntansi No. 09 - 23


Akuntansi Aset

anggaran; atau disajikan di Neraca sesuai dengan aset donasi yang diterima dengan penjelasan pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Leluaran Setelah Perolehan (Subsequent Expenditures) ^Pengeiuaran setelah perolehan awal suatu aset tetap

yang

memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi

manfaat ekonomik di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan

pada nilai tercatat aset yang bersangkutan. j.Setelah

perolehan,

masih terdapat biaya-biaya yang

penggunaan

aset tetap.

penambahan

(additions),

Misalnya

biaya

penggantian

pemeliharaan

(replacement)

muncul

selama

(maintenance),

a\au

perbaikan

(repairs).

7. Pada

dasarnya,

pengeluaran-pengeluaran

untuk

aset

tetap

setelah

perolehan, dapat dikategorikan menjadi belanja modai (capital expenditures) dan pengeiuaran pendapatan (revenue expenditures).

3. Belanja modal adalah pengeluaran-pengeluaran yang harus dicatat sebagai aset (dikapitalisasi). Pengeluaran-pengeluaran yang akan mendatangkan manfaat lebih dari satu periode akuntansi termasuk dalam kategori ini, misalnya penambahan satu unit AC dalam sebuah mobil atau penambahan teras pada gedung yang telah dimiliki, merupakan belanja modal.

!9.Demikian juga halnya dengan

pengeluaran-pengeluaran yang

akan

| menambah efisiensi, memperpanjang umur aset atau meningkatkan ^ kapasitas atau mutu produksi. Contoh mengenai pengeluaran-pengeluaran

j

yung akan memperpanjang umur aset atau meningkatkan kapasitas produksi

I

adalah pengeiuaran untuk perbaikan besar-besaran.

j^pitalisasi Aset 20. Kapitalisasi aset tetap ditetapkan dalam kebijakan akuntansi ini berupa suatu batasan jumlah biaya (capitalization thresholds) tertentu untuk dapat

digunakan dalam penentuan apakah suatu pengeiuaran harus dikapitalisasi atau tidak.

h ijakan Akuntansi No. 09- 24


T

Akuntansi Aset

gatasan jumlah pengeiuaran yang dapat dikapitalisasi sebagai aset adalah ; sebagai berikut: i

i (1) Pengeiuaran untuk per satuan peralatan dan mesin, dan alat olah naga yang sama dengan atau lebih dari Rp. 500.000,00 (limaratusribu rupiah).

(2) Pengeiuaran untuk gedung dan bangunan yang sama dengan atau lebih dari Rp. 5.000.000,00 (limajuta rupiah).

(3) Untuk aset tanah, jalan/irigasi/jaringan dan barang milik daerah lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian dikecualikan dari nilai kapitalisasi butir (1) dan (2).

c„9uk«ran Berikutnya (Subsequent fvieasurement) Terhadap Pengakuan ;wal

12.Aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap tersebut dikurangi akumulasi penyusutan Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka aset tetap akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

I pan»»i ie i if o r-»

123. Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan

kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap dapat disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

124. Penyusutan ini bukan untuk alokasi biaya sebagaimana penyusutan di sektor komersial, tetapi untuk menyesuaikan nilai sehingga dapat disajikan secara

wajar. Pengertian ini berdampak pada pencatatan yang harus dibuat pada saat mengakui penyusutan, dimana tidak ada pengakuan beban penyusutan melainkan hanya penurunan nilai aset. Nilai penyusutan untuk masing-

masing periode dicatat dengan cara mengurangi nilai aset tetap dan akun Diinvestasikan dalam Aset Tetap.

kebijakan Akuntansi No^bj) £25J

PEMERINTAH KOTA PAGAR AlAM

Akuntansi Aset

ipenyesuaian nilai aset tetap dilakukan dengan berbagai metode yang ; sistematis sesuai dengan masa manfaat. Metode penyusutan yang digunakan

harus

dapat

menggambarkan

manfaat

ekonomik

atau

kemungkinan jasa (service potential) yang akan mengalir ke pemerintah daerah.

P.Masa manfaat aset tetap yang dapat disusutkan harus ditinjau secara

periodik dan jika terdapat perbedaan besar dari estimasi sebelumnya, penyusutan periode sekarang dan yang akan datang harus dilakukan penyesuaian.

•/.Metode penyusutan yang dapat dipergunakan antara lain :

(1) Metode garis lurus (straight line method); atau (2) Metode saldo menurun berganda (double declining balance method); atau

(3) Metode unit produksi (unit of production method).

;nilaian Kembali Aset Tetap (Revaluation) :8. Penilaian kembali atau revaluasi aset tetap pada umumnya tidak diperkenankan

karena

kebijakan

akuntansi

pemerintah

daerah

menganut penilaian aset berdasarkan biaya perolehan atau harga pertukaran. Penyimpangan dari ketentuan

berdasarkan ketentuan pemerintah

daerah

ini n"ngkin dilakukan

yang

berlaku scjara

nasional.

29. Dalam hal ini laporan keuangan harus menjelaskan mengenai penyimpangan dari konsep biaya perolehan di dalam penyajian aset tetap serta pengaruh penyimpangan tersebut terhadap gambaran keuangan suatu entitas. Selisih antara nilai revaluasi dengan nilai tercatat aset tetap dibukukan dalam ekuitas dana.

*bii'iakan Akuntansi No. 03 - 26


•- p*-i^*^ri*w->.v.

Akuntansi Aset

Lghentian dan Pelepasan Aset Tetap {Retirement and Disposal) j O. Suatu aset tetap dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila aset secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat

ekonomik di masa yang akan datang.

}\.Aset tetap yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

}2.Aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah

tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya. Pengungkapan Aset Tetap

•?3. Laporan keuangan harus mengungkapkan untuk masing-masing jenis aset tetap sebagai berikut:

(1)

Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount);

(2) Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: a)

penambahan;

b)

pelepasan;

c)

akumulasi penyusutan dan perubahan nilai, jika ada;

d) mutasfaset tetap lainnya. (3) Informasi penyusutan, meliputi: a)

nilai penyusutan;

b)

metode penyusutan yang digunakan;

c)

masa manfaatatau tarif penyusutan yang digunakan;

d) nilai tercatat bruto dan akumulasi penyusutan pada awal dan akhir periode.

|j34. Laporan keuangan juga harus mengungkapkan : (1) Eksistensi dan batasan hak milik atas aset tetap; (2) Kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi yang berkaitan dengan aset tetap;

[.•%kan Akuntansi No. 09 -27


Akuntansi Aset

(3) Jumlah pengeiuaran pada pos aset tetap dalam konstruksi; dan (4) Jumlah komitmen untuk akuisisiaset tetap.

^jika aset tetap dicatat pada jumlah yang dinilai kembali, hal-hal berikut harus diungkapkan :

(1) Dasar peraturan untuk menilai kembali aset tetap; (2) Tanggal efektif penilaian kembali; (3) Jika ada, nama penilai independen;

(4) Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; dan

(5) Nilai tercatat setiap jenis aset tetap. jnah

36. Tanah yang dikelompokan dalam aset tetap adalah tanah yang dimiliki atau diperoleh dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan

operasional pemerintah daerah dan dalam kondisi siap digunakan. Dalam akun tana-h termasuk tanah yang digunakan untuk banpunan, jalan, irigasi, dan jaringan.

37.Tidak seperti institusi nonpemerintah, pemerintah daerah tidak dibatasi satu periode tertentu untuk kepemilikan dan/atau penguasaan tanah yang dapat dibentuk hak pakai, hak pengelolaan. dan hak atas tanah lainnya yang

dimungkinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, setelah perolehan awal .tanah, pemerintah daerah tidak

memerlukan biaya untuk mempertahankan hak atas tanah tersebut. Tanah memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsipprinsip yang ada pada kebijakan ini.

Pengakuan Tanah 138. Tanah yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah daerah tidak diperlakukan secara khusus, dan pada prinsipnya mengikuti ketentuan

seperti yang diatur pada kebijakan tentang akuntansi aset tetap.

^bijakan Akuntansi No. 09-28


f Akuntansi Aset

pgukuran Tanah •a Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan

mencakup harga perolehan atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang

dibeli

tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk

dimusnahkan.

jngungkapan Tanah

jO. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan tanah yang tercancum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi tanah bila ada. eralatan dan Mesin

41. Peialatan dan mesin mencakup antara lain : alat berat; alat angkutan; alat

bengkei dan alat ukur; alat pertanian; alat kantor dan rumah tangga; alat studio, komunikasi, dan pemancar; alat kedokteran dan kesehatan; alat

laboratorium; alat persenjataan; komputer; alat eksplorasi; alat pemboran; alat produksi, pengolahan, dan pemurnian; alat bantu eksplorasi; alat

keselamatan kerja, alat peraga; dan unit peralatan proses produksi yang masa manfaatnya lebih dari 12 (dua belas) bulan dan daiam kondisi siap digunakan,

:engukuran Peralatan dan Mesin

42. Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeiuaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut

sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan,

biaya instalasi, serta

biaya langsung

lainnya untuk

memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

P6ngungkapan Peralatan dan Mesin 43. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan peralatan dan îakan Akuntansi No. 09-29


Akuntansi Aset

mesin yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi . peralatan dan mesin apabila ada. wjung dan Bangunan

,1 Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang dibeli atau dibangun dengan maksud untuk digunakan dalam kegiatan operasional

pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Gedung dan bangunan di neraca meliputi antara lain bangunan gedung; monumen; bangunan menara; dan rambu-rambu.

engukuran Gedung dan Bangunan

45. Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan 1MB, notaris, dan pajak. 'engungkapan Gedung dan Bangunan

j46. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan gedung dan

banguiian yang tercantum dalam neraca, serta jumlah kcmitmen untuk akuisisi gedung dan bangunan apabila ada. Jalan, Irigasi dan Jaringan

•47. Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang

dibangun oleh pemerintah daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh

pemerintah daerah dan dalam kondisi yang siap digunakan. Jalan, irigasi,

dan jaringan di neraca antara lain meliputi jalan dan jembatan: bangunan air; instalasi; dan jaringan. Akun ini tidak mencakup tanah yang diperoleh untuk

pembangunan jalan, irigasi, dan jaringan. Tanah yang diperoleh untuk keperluan dimaksud dimasukkan dalam akun tanah.

pengukuran Jalan, Irigasi, dan Jaringan ^8. Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-

J

^bijakan Akuntansi No. 09-30


Akuntansi Aset

I biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi, dan jaringan tersebut siap pakai.

*igungkapan Jalan, Irigasi, dan Jaringan A Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan dasar penilaian yang

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan jalan, irigasi, dan

jaringan yang tercantum dalam neraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi jalan, irigasi, dan jaringan apabila ada. set Tetap Lainnya

50. Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke -dalam keiompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap digunakan. Aset

tetap lainnya di neraca ?ntara lain meliputi koleksi perpustakaan/buku dan barang bercorak seni/budaya/olah raga. 'engukuran Aset Tetap Lainnya

51. Biaya perolehan aset tetap lainnya menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh aset tersebut sampai siap pakai.

'engungkapan Aset Tetap Lainnya 52. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diunc';apkan dasar peniiaian yang

digunakan, informasi penting lainnya sehubungan dengan aset tetap lainnya

yang tercantum dalam naraca, serta jumlah komitmen untuk akuisisi aset tetap lainnya apabila ada. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Ifta. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup aset tetap yang sedang dalam proses pembangunan, yang pada tanggal neraca belum selesai dibangun seluruhnya. Konstruksi dalam pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya

yang

proses

perolehannya

dan/atau

pembangunannya

membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai. Perolehan

melalui kontrak konstruksi pada umumnya memerlukan suatu periode waktu

J

Kebijakan Akuntansi No. 09 -31


Akuntansi Aset

jtertentu. Periode waktu perolehan tersebut bisa kurang atau lebih dari saw periode akuntansi. .perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi. ; Konstruksi dalam pengerjaan ini apabila telah selesai dibangun dan sudah diserahterimakan akan direklasifikasi menjadi aset tetap sesuai dengan

kelompok asetnya.

(ntrak Konstruksi o. Kontrak konstruksi dapat berkaitan dengan perolehan sejumlah aset yang berhubungan erat atau saling tergantung

satu sama

lain

dalam

hal

rancangan, teknologi, fungsi atau tujuan, dan penggunaan utama. :7. Kcntrak konstruksi dapat meliputi: •

kontrak untuk perolehan jasa yang berhubungan iangsung dengan perencanaan konstruksi aset, seperti jasa arsitektur;

•

kontrak untuk perolehan atau konstruksi aset;

•

korrfrak untuk perolehan jasa yang berhubungan langsung pengawasan konstruksi

aset

yang

meiiputi

manajemen

konstruksi

dan

value

engineering;

•

kontrak

untuk

membongkar -atau

merestorasi

aset

dan

restorasi

lingkungan.

fDenyatuan dan Segmentasi Kontrak Konstruksi |158. Ketentuan-ketentuan dalam kebijakan ini diterapkan secara terpisah untuk setiap kontrak konstruksi. Namun, dalam keadaan tertentu, adalah periu untuk menerapkan kebijakan ini pada suatu komponen kontrak konstruksi

tunggal yang dapat diidentifikasi secara terpisah atau suatu kelompok kontrak konstruksi secara bersama agar mencerminkan hakikat suatu kontrak konstruksi atau kelompok kontrak konstruksi.


J:


Akuntansi Aset

i Jika suatu kontrak konstruksi mencakup sejumlah aset, konstruksi dari

;setiap aset diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi yang terpisah apabila semua syarat di bawah ini terpenuhi: » proposal terpisah telah diajukan untuk setiap aset;

. setiap aset telah dinegosiasikan secara terpisah dan kontraktor serta

pemberi kerja dapat menerima atau menolak bagian kontrak yang berhubungan dengan masing-masing aset tersebut; » biaya masing-masing aset dapat diidentifikasikan.

ti). Suatu kontrak dapat berisi klausul yang memungkinkan konstruksi aset tambahan atas permintaan pemberi kerja atau dapat diubah sehingga kohsi.uksi aseitu.,.bzhan dapat dimasukkanke rlaic.n kontrak tersebut:

Konstruksi tambahan diperlakukan sebagai suatu kontrak konstruksi terpisah jika :

(!) asei

tambahan

tersebut berbeda

seccra

signifikan dalam

rancangan, teknologi, atau fungsi dengan aset yang tercakup dalam kontrak semula; atau

I (2) harga aset tambahan tersebut ditetapkan ianpa memperhatikan harga kontrak semula.

3engakuan Konstruksi Dalam Pengerjaan

51. Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi -*->lam Pengerjaan jika:

(1)

Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;

(2)

Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal; dan

(3) Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan. 162. Konstruksi

Dalam

Pengerjaan

biasanya

merupakan

aset

yang

dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah daerah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap. 163. Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang

bersangkutanjika kriteria berikut terpenuhi: kebijakan Akuntansi No. 09-33


Akuntansi Aset

I (1) Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan; dan

! (2) Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan. |,gukuran Konstruksi Dalam Pengerjaan ll, Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan. a Nilai konstruksi yang dikerjakan secara swakelola antara lain :

(1)

Biaya yang berhubungan langsung dengan kegiatan konstruksi;

(2)

Biaya yang dapat diatribusikan pada kegiatan pada umumnya dan dapat dialokasikan ke konstruksi tersebut; dan

(3)

Biaya lain yang secara khusus dibayarkan sehubungan konstruksi yang bersangkutan.

t Nilai konstruksi yang dikerjakan oleh kontraktor melalui kontrak konstruksi meliputi:

(1)

Termin yang telah dibayarkan kepada kontraktor sehubungan dengan tingkat penyelesaian pekerjaan;

(2) Kewajiban

yang

masih

harus

dibayar

kepada

kontraktor

berhubung dengan pekerjaan yang telah diterima tetapi belum dibayar pada tanggal pelaporan;

(3)

Pembayaran

Maim

kepada

konirakior

aiau

pihak

ketiga

sehubunran dengan pelaksanan kontrak konstruksi. 57. Jika konstruksi dibiayai dan pinjaman maka biaya pinjaman yang timbul selama masa konstruksi dikapitalisasi dan menambah biaya

konstruksi, sepanjang biaya tersebut dapat diidentifikasikan dan ditetapkan secara andal.

'68. Biaya pinjaman mencakup biaya bunga dan biaya lainnya yang tinitui sehubungan dengan pinjaman yang digunakan untuk membiayai konstruksi

'69. Jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi tidak boleh melebihijumlah biaya bunga yang dibayarkan pada periode yang bersangkutan.

Mîjakan Akuntansi No. 09 -34


Akuntansi Aset

Apabila pinjaman digunakan untuk membiayai beberapa jenis aset yang iiperoleh dalam suatu periode tertentu, biaya pinjaman periode yang bersangkutan dialokasikan ke masing-masing konstruksi dengan metode rata-rata tertimbang atas total pengeiuaran biaya konstruksi.

fipabila kegiatan pembangunan konstruksi dihentikan sementara tidak disebabkan oleh hal-hal yang bersifat force majeur maka biaya

pinjaman yang dibayarkan selama masa pemberhentian sementara pembangunan konstruksi dikapitalisasi. .Kontrak konstruksi yang mencakup beberapa jenis pekerjaan yang

penyelesaiannya jatuh pada waktu yang berbeda-beda, maka jenis pekerjaan yang sudah selesai tidak diperhitungkan oiaya plnjccn. Biaya pinjaman hanya dikapitalisasi untuk jenis pekerjaan yang masih dalam proses pengerjaan.

-igungkapan Konstruksi Dalam Pengerjaan

i Suatu entitas harus mengungkapkan informasi mengenai Konstruksi Dalam Pengerjaan pada akhir periode akuntansi :

(1) fiincian kontrak konstruksi dalam pengerjaan berikut tingkat penyelesaian dan jangka waktu penyelesaiannya; (2) Nilai kontrak konstruksi dan sumber pembiayaannya; (3) Jumlah biaya yang telah dikeluarkan; (4) Uang muka kerja yang diberikan; dan (5)

Retensi

•4. Dalam Catatan atas Laporan Keuangan, diungkapkan untuk masing-masing konstruksi dalam pengerjaan yang tercantum di neraca antara lain dasar

: penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (carrying amount), kebijakan akuntansi untuk kapitalisasi, dan jumlah pengeiuaran pada setiap pos aset tetap dalam konstruksi.

w.

. M„nq «

*i|akan Akuntansi No. 09 - -"


Akuntansi Aset

jlA CADANGAN

fDana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk menampung kebutuhan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran. Dana cadangan merupakan dana yang disisihkan beberapa tahun anggaran untuk kebutuhan belanja pada masa datang.

rPembentukan maupun peruntukan dana cadangan harus diatur dengan

peraturan daerah, sehingga dana cadangan tidak dapat digunakan untuk peruntukan yang lain. Peruntukan dana cadangan biasanya digunakan untuk pembangunan aset, misalnya rumah sakit, pasar induk, atau gedung olahraga.

\ Dana cadangan dapat dibentuk untuk lebih dari satu peruntukan. Apabila terdapat lebih dari satu. peruntukan,..maka dana cadangan dirinci menurut tujuan pembentukannya.

SET LAINNYA

I Aset lainnya adalah aset pemerintah daerah yang tidak dapat diklasifikasikan sebagai aset lancar, investasi jangka panjang, aset tetap, dan dana cadangan.

"9. Aset Lainnya terdiri dari :

a)

Tagihan Piutang Penjualan Angsuiaii;

b)

Tagihan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah;

c)

Kemitraan dengan Pihak Ketiga;

d)

Aset Tidak Berwujud;

e)

Aset Lain-lain.

'agihan Piutang Penjualan Angsuran

'80. Tagihan penjualan angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah daerah secara angsuran kepada pegawa' pemerintah daerah. Contoh tagihan penjualan angsuran antara lain adalap penjualan rumah dinas dan penjualan kendaraan dinas.

Njakan Akuntansi No. 09-36

PEMERINTAH KOTA PAGAR ALA"1

1**f' Akuntansi Aset

jpian Tagihan Piutang Penjualan Angsuran Tagihan penjualan angsuran dinilai sebesar nilai nominal dan kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran

yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas umum daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

.pan Tuntutan Ganti Kerugian Daerah •Tuntutan Perbendaharaan (TP) merupakan suatu proses yang dilakukan

' terhadap bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah daerah sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan melanggar hukum yang •dilakukan oleh bendahsra tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas kewajibannya.

=3. Tuntutan Ganti Rugi (TGR) merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut

penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh pemerintah aaerah sebaqai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu oerbuatan

! melanggar hukum yang dilakukan oleh pegawai tersebut atau kelalaian :' dalarn*pelaksanaan tugas kewajibannya. i

3enilaian Tuntutan Ganti Kerugian Daerah

'84. Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat

•Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah d.lakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas umum daerah.

185. Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan

Tanggungjawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas umum daerah. Kemitraan dengan Pihak Ketiga

136. Kemitraan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Kebijakan Akuntansi No. 09 -37


1jBentuk kemitraan tersebut antara lain dapat berupa

Akuntansi Aset

a. Bangun, Kelola, Serah (BKS) b. Bangun, Serah, Kelola (BSK) c. Kerja Sama Operasional (KSO)

j^gun, Kelola, Serah (BKS)

Bangun, Kelola, Serah (BKS) adalah suatu bentuk kerjasama berupa

'" pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara

: pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lam berikut fasilitasnya serta mendayagunakannya dalam jangka waktu tertentu, untuk kemudian menyerahkannya kembali bangunan dan atau sarana lain berikut fasilitasnya kepada pemerintah daerah setelah berakhirnya jangka

| waktu yang disepakati (masa konsesi). Dalam perjanjian ini pencatatannya ! dilakukan terpisah oleh masing-masing pihak..

fl Pada akhir masa konsesi in;, penyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah sebagai pemilik aset, biasanya tidak disertai dengan pembayaran oleh pemerintah daerah. Kalaupun disertai pembayaran

oleh pemerintah daerah, pembayaran tersebut dalam jumlah yang sangat rendak Penyerahan dan pembayaran aset BKS ini harus diatur dalam perjanjian/kontrak kerjasama. 3engukuran BKS

190 Bangun, Kelola, Serah (BKS) dicatat sebesar nilai aset yang diserahkan oleh pemerintah daerah kepada pihak ketiga/investor untuk membangun aset BKS tersebut. Aset yang berada dalam BKS ini disajikan terpisah dari Aset Tetap. Bangun, Serah, Kelola (BSK)

191 Bangun, Serah, Kelola (BSK) adalah pemanfaatan aset pemerintah daerah oleh pihak ketiga/investor, dengan cara pihak ketiga/investor tersebut mendirikan bangunan dan/atau sarana lain berikut fasilitasnya kemudian

menyerahkan aset yang dibangun tersebut kepada pemerintah daerah untuk dikelola sesuai dengan tujuan pembangunan aset tersebut.

„, nQ oo

kebijakan Akuntansi No. 09 -J°

I


mm Akuntansi Aset

jpenyerahan aset oleh pihak ketiga/investor kepada pemerintah daerah ijjsertai dengan kewajiban pemerintah daerah untuk melakukan pembayaran Kepada pihak ketiga/investor. Pembayaran oleh pemerintah daerah ini dapat ^ga dilakukan secara bagi hasil. jDkuran BSK Bangun, Serah, Kelola (BSK) dicatat sebesar nilai perolehan aset yang

dibangun, yaitu sebesar nilai aset yang diserahkan pemerintah ditambah !dengan jumlah aset yang dikeluarkan oleh pihak ketiga/investor untuk membangun aset tersebut.

Sanm Operational

Kerja sama operasional adalah pemanfaatan aset milik pemerintah daerah yang kemudian pemerintah daerah mendirikan bangunan dan/atau sarana lainnya untuk kemudian diserahkan untuk dikelola kepada pihak ketiga. ;Penyerahan dan pengelolaan aset tersebut disertai dengan adanya kewajiban pada pihak ketiga untuk membagi keuntungan sesuai perjanjian yang dibuat.

i Contoh dari kerja sama operasional adalah hotel milik pemerintah daerah yang p« ngelolaannya diserahkan pada pihak swasta. sngukuran Kerja Sama Operasional

:7. Kerja sama operasional dicatat sebesar nilai perolehan aset yang meliputi nilai perolehan aset sebelum dibangun ditambah biaya pembangunan yang dikeluarkan pemerintah daerah. setTidak Berwujud

AAset tidak berwujud adalah aset tetap yang secara fisik tidak dapat

dinyatakan atau tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Contoh aset tidak berwujud adalah

hak paten, hak cipta, hak merek, serta biaya riset dan pengembangan. Aset %kan Akuntansi No. 09-39


Akuntansi Aset

tidak berwujud dapat diperoleh melalui pembelian atau dapat dikembangkan sendiri oleh pemerintah daerah. .Aset tidak berwujud meliputi :

!(1) Software komputer yang dipergunakan dalam jangka waktu le i satu tahun.

(2)

Lisensi dan franchise

Lisensi adalah izin yang diberikan oleh pemegang paten kepada pi lain berdasarkan perjanjian pemberian hak untuk menikmati man aa ekonomi dari suatu paten yang diberi perlindungan dalam jangka wa dan syarat tertentu.

(3) Hak cipta (copyright), paten, dan hak lainnya

Hak cipta adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak. untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberi untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menuru peraturan perundang-undangan.

Paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada mven or

(penemu) atas hasil invensi (temuan) di bidang teknoiogi, yang u selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya terse u a au *

memberikan

persetujuannya

,

kepada

..

w

pihak

loin

untuk

melaksanakannya.

(4) Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka panjang Hasil kajian/penelitian yang memberikan manfaat jangka p^nja adalah suatu kajian atau penelitian yang memberikan ma ekonomis dan/atau sosial di masa yang akan datang yang apa

diidentifikasi sebagai aset. Apabila hasil kajian tidak dapat diidentifikasi dan tidak memberikan manfaat ekonomis dan/atau sosial ma a dapat dikapitalisasi sebagai aset tidak berwujud. *tLain-Lain

I Pos Aset Lain-lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tida

apa

dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

akan Akuntansi No. 09-40


Akuntansi Aset

.Contoh dari aset lain-lain adalah aset tetap yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah daerah.

Bersejarah (Heritage Assets)

.Kebijakan ini tidak mengharuskan pemerintah daerah untuk menyajikan aset bersejarah (heritage assets) di neraca namun aset tersebut harus

diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan. Beberapa aset tetap dijelaskan sebagai aset bersejarah dikarenakan

kepentingan budaya, lingkungan, dan sejarah. Contoh dari aset bersejarah adalah

bangunan

bersejarah,

monumen,

(archaeological sites) seperti candi,. ân

tempat-tempat

karya

purbakala

seni (works, of art).

Karakteristik-karakteristik di bawah ini sering dianggap sebagai cin khas dari suatu aset bersejarah.

(a)

Nilai kultural, lingkungan, pendidikan, dan sejarahnya tidak mungkin

secara penuh dilambangkan dengan nilai keuangan berdasarkan harga pasar.

(b)

Peraturan dan hukum yang berlaku melarang atau membatasi secara ketat pelepasannya untuk dijual.

(c)

Tidak mudah untuk diganti dan nilainya akan terus meningkat selama waktu berjalan walaupun kondisi.fisiknya semakin menurun.

(d)

Sulit untuk mengestimasik^n masa manfaatnya. Untuk beberapa kasus dapat mencapai ratusan tahun.

: Aset bersejarah biasanya diharapkan untuk dipertahankan dalam waktu yang tak terbatas. Aset bersejarah

biasanya dibuktikan

dengan

peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

i Pemerintah daerah mungkin mempunyai banyak aset bersejarah yang

diperoleh selama bertahun-tahun dan dengan cara perolehan beragam termasuk pembelian, donasi, warisan, rampasan, ataupun sitaan. Aset ini

jarang dikuasai dikarenakan alasan kemampuannya untuk menghasilkan aliran kas masuk, dan akan mempunyai masalah sosial dan hukum bila memanfaatkannya untuk tujuan tersebut.

jakan Akuntansi No. 09- 41


t

Akuntansi Aset

I 3

}]5. Aset bersejarah harus disajikan dalam bentuk unit, misalnya jumiah unit koleksi yang dimiliki atau jumlah unit monumen, dalam Catatan atas Laporan Keuangan dengan tanpa nilai. )7. Biaya

untuk

perolehan,

konstruksi,

peningkatan,

rekonstruksi

harus

dibebankan sebagai belanja tahun terjadinya pengeiuaran tersebut. Biaya tersebut termasuk seluruh biaya yang berlangsung untuk menjadikan aset bersejarah tersebut dalam kondisi dan lokasi yang ada pada periode berjalan.

08. Beberapa aset bersejarah juga memberikan potensi manfaat lainnya

kepada pemerintah daerah selain nilai sejarahnya, sebagai contoh bangunan bersejarah digunakan untuk ruang perkantoran. Untuk kasus

tersebut, aset ini akan diterapkan prinsip-prinsip yang sama seperti aset tetap lainnya.

;)9. Untuk

aset

bersejarah

lainnya,

potensi

manfaatnya

terbatas

pada

karakteristik sejarahnya, sebagai contoh monumen dan reruntuhan (ruins).

sat Infrasjruktur {Infrastructure Assets)

10. Beberapa aset biasanya dianggap sebagai aset infrastruktur Walaupun tidak ada definisi yang universal yang digunakan, aset ini biasanya mempunyai karakteristik sebagai berikut: (a) merupakan bagian dari satu sistem atau jaringan;

(b) sifatnya khusus dan tidak ada altematif lain penggunaannya; (c) tidak dapat dipindah-pindahkan; dan

(d) terdapat batasan-batasan untuk pelepasannya.

211. Walaupun kepemilikan dari aset infrastruktur tidak hanya oleh

I

pemerintah daerah, aset infrastruktur secara signifikan sering dijumpai

I

sebagai aset pemerintah daerah. Aset infrastruktur memenuhi definisi

aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

I^jakan Akuntansi No. 09-42


Akuntansi Aset

iContoh dari aset infrastruktur adalah jaringan, jalan dan jembatan, sistem

pembuungan, dan jaringan komunikasi. j Militer (Military Assets)

,Peralatan militer, baik yang umum maupun khusus, memenuhi definisi aset tetap dan harus diperlakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang ada pada kebijakan ini.

ijakan Akuntansi No. 09 -43


AKUNTANSI ASET. KEBiJAKAN AKUNTANSi NO. 09 PE ATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM TAHUN NOMOR TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH KOTA PAGAR ALAM

Recommend Documents