BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

BAB III ISU – ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

3.1

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi SKPD

Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberi kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan

dan

perundang-undangan

kepentingan yang

masyarakat

berlaku

sesuai

termasuk

dengan

dibidang

peraturan manajemen

kepegawaian. Sebagai tindak lanjut Pemerintah Kabupaten Lamandau telah membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Lamandau dimana salah satunya adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau yang merupakan salah satu lembaga teknis yang membantu Kepala Daerah Kabupaten Lamandau dalam urusan kepegawaian. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau mempunyai tanggung jawab dan peran yang sangat menentukan dalam membentuk sumber daya aparatur peningkatan

sebagai pelayan masyarakat serta

kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan dibidang

manajemen kepegawaian

meliputi perencanaan pengadaan pengembangan

kualitas penempatan promosi penggajian kesejahteraan dan pemberhentian. Manajemen PNS

diarahkan untuk menjamin penyelenggaraan tugas

pemerintahan dan pembangunan secara berdayaguna dan berhasilguna. Oleh karena itu, dibutuhkan PNS yang profesional, bertanggungjawab, jujur dan adil melalui pembinaan yang dilaksanakan berdasarkan sistem prestasi kerja dan sistem karier yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja.

RENSTRA 2013-2018

30


Analisa SWOT Analisa SWOT dilakukan untuk mengkaji kekuatan (Strenght) dan peluang (Opportunity) yang dimiliki Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan kemudian dengan kelemahan (Weakness) dan ancaman (Threats) yang akan dilakukan Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan Visi dan Misi Adapun kelemahan dan kekuatan sebagai berikut : 

Kelemahan (Weakness): a.

Belum optimalnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian yang diberikan kepada pegawai di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamandau;

b.

Lemahnya koordinasi antara bidang yang ada.

c.

Belum adanya sistem pola karier yang jelas untuk dijadikan pedoman bagi pegawai melalui sistem karier berbasis kinerja;

d.

Kurangnya perencanaan, evaluasi/ monitoring terhadap pelaksanaan pembinaan kepegawaian

e.

Belum optimalnya pemenuhan akan kebutuhan pendidikan dan pelatihan pegawai baik struktural, fungsional maupun teknis dengan keterbatasan anggaran;

f.

Belum

optimalnya

pelaksanaan

pembinaan

pegawai

dalam

penerapan perundang-undangan dan peraturan kepegawaian g.

Belum optimalnya pemenuhan kebutuhan kesejahteraan pegawai melalui sistem renumerasi yang adil,layak dan kompetitif;

h.

Terbatasnya sarana dan prasarana penunjang sesuai standard, ruang belajar, alat-alat belajar dan asisten;

i.

Belum

terpenuhinya

proporsionalitas,

kuantitas,

kualitas,

distribusi,dan komposisi SDM aparatur sesuai kebutuhan organisasi dan jumlah Widyaiswara yang professional ; j.

Belum maksimalnya pemanfaatan Sistem Informasi Kepegawaian melalui penerapan Teknologi Informasi (SIMPEG dan data Base) ;

k.

Orientasi pada Jabatan Struktural;

RENSTRA 2013-2018

31


l.

Belum dilakukannya analisis beban kerja dan Analisis Jabatan pada setiap unit kerja sebagai bahan untuk analisis dan menentukan berapa kebutuhan pegawai tiap SKPD.



Kekuatan (Strenght) a.

Memiliki perencanaan strategis sebagai acuan dalam pelaksanaan tupoksinya;

b.

Memiliki struktur organisasi dan tupoksi yang jelas sehingga tidak terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan tugas;

c.

Adanya skala prioritas program kerja;

d.

Kebijakan didasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku; Adanya kejelasan pembagian kewenangan, kedudukan, tugas dan

e.

fungsinya berupa peraturan, pedoman, juklak, juknis pada setiap operasional kegiatan;



f.

Profesionalisme pegawai;

g.

Komitmen pimpinan dalam pengelolaan manajemen kepegawaian;

h.

Ditetapkannya produk-produk hukum dibidang kepegawaian

Peluang (Opportunities) a.

Terbukanya kesempatan untuk pengembangan lembaga pendidikan dan pelatihan pegawai;

b.

Terbukanya kerjasama dengan pihak ketiga untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia aparatur;



c.

Adanya komitmen pimpinan;

d.

Tersedianya peralaan/jaringan SIMPEG;

e.

Peningkatan kesejahteraan pegawai;

f.

Pengembangan karier berdasarkan prestasi kerja.

Tantangan (Treaths) a.

Kebutuhan akan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih baik dan lebih murah sebagai perwujudan good governance dan daya saing;

RENSTRA 2013-2018

32


b.

Kesiapan

aparatur

daerah

dalam

mengantisipasi

proses

demokratisasi agar mampu memberikan pelayanan yang dapat memenuhi aspek transparansi, akuntabilitas dan pelayanan prima dari kinerja organisasi publik; c.

Akuntabilitas dan kualitas prima dari kinerja organisasi public;

d.

Tuntutan Masyarakat terhadap aparatur yang bersih dan bebas dari KKN;

e.

Perkembangan

birokrasi

yang

menghendaki

aparat

semakin

profesional; f.

Perkembangan

Ilmu

pengetahuan

dan

teknologi

informasi

komunikasi; g.

Adanya ego sektoral/unit kerja dilingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah ;

h.

Adanya tuntutan reformasi birokrasi yang menghendaki perbaikan kinerja

pegawai

dan

profesionalisme

pegawai

(kelembagaan,tatalaksana dan SDM aparatur) ; i.

Krisis multidimensi yang berkepanjangan;

j.

Evoria Reformasi yang berlebihan serta interpretasi sempit dalam menyikapi otonomi daerah serta kerjasama yang solid dengan steak holder;

k.

Intervensi berlebihan atau adanya kepentingan pribadi/kelompok dalam bidang kepegawaian yang bertentangan dengan ketentuan yang berlaku.

3.2

Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Bagian ini mengemukakan apa saja tugas dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan visi, misi, serta program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih. Menelaah visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan

RENSTRA 2013-2018

33


kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih dan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi kepala daerah dan wakil kepala daerah tersebut. Visi Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah:

“Terwujudnya Kesejahteraan Masyarakat, Terlaksananya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bebas Dari KKN Yang Dilandasi Keimanan dan Ketaqwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa”

Misi Kabupaten Lamandau tahun 2013-2018 adalah : 1.

Membangun ekonomi kerakyatan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat dan mengurangi penduduk miskin, angka pengangguran sehingga masyarakat sejahtera;

2.

Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia agar generasi muda memiliki pengetahuan, keterampilan dan mampu mandiri;

3.

Mewujudkan pola hidup masyarakat sehat agar angka harapan hidup meningkat, angka kematian ibu dan bayi menurun;

4.

Menciptakan ketentraman, keamanan dan kenyamanan masyarakat secara keseluruhan yang berada di Kabupaten Lamandau;

5.

Membuka keterisolasian daerah pedesaan dan kecamatan agar lancarnya angkutan orang, barang dan jasa;

6.

Meningkatkan martabat masyarakat Kabupaten Lamandau melalui keterlibatan aktif dalam berbagai kegiatan olahraga, adat dan budaya;

7.

Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani;

RENSTRA 2013-2018

34


8.

Menumbuhkan kembangkan kehidupan beragama agar mempunyai keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa.

9.

Menjadikan sektor pariwisata sebagai salah satu kekuatan ekonomi kerakyatan.

10. Mewujudkan kelestarian lingkungan hidup yang berkelanjutan. Telaahan terhadap visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau. Hal ini ditunjukkan melalui Pernyataan misi ke 7 yaitu Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bebas dari KKN agar pemerintahan menjadi kuat, berwibawa, demokratis dan serta melayani. Pada misi ini terlihat jelas peran serta Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau dalam memberikan pelayanan dalam bidang kepegawaian. 3.3

Telaahan Renstra Provinsi

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Kalimantan Tengah telah ditentukan Visi dan Misi Gubernur

dan Wakil

Gubernur Kalimantan Tengah sebagai berikut : “ Meneruskan dan Menuntaskan Pembangunan Kalimantan Tengah agar Rakyat Sejahtera dan Bermartabat Demi Kejayaan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) “ Untuk mewujudkan visi di atas, yang menjadi kontinuitas dari arah pembangunan Kalimantan Tengah dalam lima tahun terakhir, rumusan misi kepemimpinan adalah sebagai berikut : 1. Sinergi Pembangunan Kewilayahan Kalimantan Tengah melalui pemantapan Rencana Penataan Ruang Provinsi (RTRWP) secara berkelanjutan dengan memperhatikan kesejahteraan rakyat dan lingkungan hidup. 2. Menciptakan pendidikan berkualitas dan terakses serta merata. 3. Menjamin kesehatan masyarakat yang merata dan mudah dijangkau. RENSTRA 2013-2018

35


4. Pembangunan dan peningkatan infrastruktur yang menjangkau kantongkantong pemukiman penduduk dan memfasilitasi pembangunan ekonomi rakyat. 5. Pengembangan dan penguatan ekonomi Kerakyatan yang saling bersinergi dan berkelanjutan. 6. Pelembagaan sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan pemerintah. 7. Terciptanya kerukunan dan kedamaian serta sinergitas dan harmonisasi kehidupan bermasyarakat di Kalimantan Tengah. Telaahan terhadap visi, misi dan program Gubernur dan Wakil Gubernur memberikan gambaran peran serta dan keterlibatan langsung Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Lamandau Provinsi Kalimantan Tengah. Hal ini ditunjukkan melalui pernyataan misi ke 6 yakni ”Pelembagaan

sistem penguatan kapasitas SDM masyarakat dan

pemerintah”. Dalam rangka mendukung Visi dan Misi Gubernur serta sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Provinsi Kalimantan Tengah mempunyai Visi dan Misi sebagai berikut : Visi : ”Terwujudnya Manajemen Kepegawaian Yang Handal Dalam Membentuk Sumber Daya Manusia Yang Bertanggung jawab, Disiplin dan Profesional”. Misi : 1.

Mewujudkan profesionalisme aparatur melalui pendidikan dan Pelatihan;

2.

Mewujudkan manajemen kepegawaian yang handal melalui Pembinaan dan Pengembangan Aparatur;

3.

Peningkatan sarana dan prasarana aparatur.

RENSTRA 2013-2018

36


3.4

Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dokumen ini masih dalam proses penyusunan, masih dalam bentuk draft RT/RW.

3.5

Penentuan Isu-isu Strategis

Isu-isu yang selalu menjadi pusat perhatian berkenaan dengan pelaksanaan manajemen kepegawaian dapat diidentifikasi sebagai berikut “ “Belum optimalnya sumber daya manausia aparatur dalam menjalankan pemerintahan yang bersih”. Hal ini berkaitan dengan beberapa permasalahan yang selama ini terjadi dalam pelaksanaan manajemen kepegawaian di daerah antara lain : 1.

Sikap kritis masyarakat, kondisi sosial dan politik yang berkembang telah menimbulkan sikap yang semakin kritis dari masyarakat. Sikap ini ditandai oleh perilaku masyarakat yang selalu berusaha untuk mengkaji dan melibatkan diri dalam setiap penyusunan kebijakan publik maupun kebijakan pemerintah, serta menuntut pelayanan prima dari pemerintah.

2.

Dalam rangka membangun keunggulan daerah, perlu kiranya dipersiapkan sumber daya manusia aparatur pelaksana pembangunan, yang siap menghadapi era globalisasi dan pasar bebas dan dapat mempersatukan kekuatan-kekuatan daerah menjadi kekuatan wilayah yang mempunyai daya saing tinggi. Sejalan dengan itu, pesatnya perkembangan teknologi informasi (IT) telah melahirkan banyak kemudahan dalam mengakses berbagai informasi yang bermanfaat untuk meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM di Daerah.

3.

Promosi PNS ke dalam jabatan struktural belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja PNS.

4.

Pendidikan dan Pelatihan khususnya Diklat PIM menjadi kurang bermakna apabila dikaitkan dengan promosi jabatan, dimana untuk menduduki jabatan bisa duduk dulu baru didik kemudian, sehingga bagi yang sudah dididik tapi belum menduduki jabatan akan mempengaruhi kinerja.

5.

Beban kerja mayoritas PNS belum optimal karena porsi pekerjaan yang diselesaikan oleh PNS masih berada di bawah kapasitas optimal yang seharusnya. Terdapat pengangguran tidak kentara di lingkungan PNS

RENSTRA 2013-2018

37


kabupaten/kota karena beban kerja PNS yang tidak sepadan dengan jumlah pegawai yang ada. 6.

Kinerja dan disiplin PNS dirasakan masih kurang karena tingkat kesejahteraan pegawai yang relatif masih rendah dan pola karier yang tidak jelas

7.

Kurang tersedianya dukungan dana untuk pelaksanaan diklat, baik diklat struktural, diklat kedinasan, diklat teknis fungsional dan diklat kemasyarakatan dalam rangka menunjang pelaksanaan pelayanan publik.

8.

Pengoptimalan sarana dan prasaran yang masih terus diperlukan sebagai penunjang pelayanan, termasuk untuk keperluan penerimaan CPNS yang mana setiap daerah yang mengadakan penerimaan pegawai diharapkan memiliki sarana CAT (Computer Assisted Test).

9.

Mengoptimalkan penanganan kasus-kasus pelanggaran disiplin PNS oleh Tim Komisi Disiplin dalam rangka mewujudkan aparatur yang baik dan berkualitas.

RENSTRA 2013-2018

38


RENSTRA 2013-2018

34


RENSTRA 2013-2018

35


RENSTRA 2013-2018

27


RENSTRA 2013-2018

28


RENSTRA 2013-2018

27


RENSTRA 2013-2018

25


RENSTRA 2013-2018

26

BAB III ISU ISU STRATEGIS BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI

Recommend Documents