BAB III
ANALISIS LINGKUNGAN STRATEGIS DAN KEBIJAKAN
Secara jelas telah diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa misi terpenting dalam pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, peningkatan pelayanan umum dan peningkatan daya saing daerah Sehubungan dengan itu dalam konteks pembangunan daerah program-program pembangunan daerah termasuk implementasi CSR juga tetap mengacu pada program pembangunan nasional maupun daerah Hal yang perlu diingat dalam penyusunan program kegiatan CSR adalah program kegiatan tersebut harus tidak terlepas dari Program pembangunan nasional dan daerah. Secara umum program pembangunan Provinsi Jambi telah dituangkan Rencna Pembangunan Jangka Menengah Daerah yaitu; 1. Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Pelayanan Umum; 2. Pendidikan dan Kesehatan serta Sosial Budaya 3. Pengembangan Ekonomi Rakyat, Investasi & Kepariwisataan; 4. Ketahanan Pangan dan Sumberdaya Alam serta Lingkungan Hidup; Penataan Tata Pemerintahan yang baik. 3.2
Analisis Lingkungan Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran pengembangan program
CSR yang telah ditetapkan, perlu dilakukan suatu analisis yang menyeluruh 44
dan terpadu terhadap faktor lingkungan yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran tersebut. Analisis lingkungan strategis yang dilakukan merupakan suatu proses dalam pengambilan suatu kebijakan sebagai pedoman dalam pelaksanaan program dan kegiatan pemanfaatan dana CSR di Provinsi Jambi. Analisis terhadap lingkungan strategis dilakukan dengan pendekatan SWOT yang berbasis pada perspektif ekonomi yang mengidentifikasi semua faktor yang dapat bersifat mendukung dan menghambat pengembangan program CSR baik dari sisi internal maupun eksternal.
3.2.1 Analisis Lingkungan Internal
Analisis lingkungan internal dilakukan untuk
mengetahui faktor-
faktor yang memacu dan menghambat pelaksanaan pengembangan program CSR dari sudut faktor internal. Dari sudut factor internal ini dilakukan
analisis
terhadap aspek kekuatan
Jambi dalam kaitan dengan pelaksanaan
dan
kelemahan
Provinsi
program CSR yang dapat
diuraikan sebagai berikut. 3.2.1.1 Faktor Kekuatan
a) Provinsi Jambi memiliki jumlah penduduk yang
cukup besar,
dimana sampai tahun 2012 mencapai angka 3,5 juta jiwa dengan 45
angka pertumbuhan berkisar 1,8 % per tahun. Perkembangan tersebut terlihat mempunyai kecenderungan yang tetap pesat. Pertumbuhan penduduk yang tinggi ini memberikan indikasi bahwa Provinsi Jambi memiliki ketersediaan tenaga kerja yang cukup besar untuk perusahaan yang akan berinvestasi di Provinsi Jambi. . b) Letak geografis Provinsi Jambi yang strategis. Provinsi Jambi terletak pada titik pertumbuhan segitiga kawasan pembangunan yaitu, pertumbuhan regional
IMT-GT (Indonesia, Malaysia dan
Thailand- Growth Triangle) dan IMS-GT (Indonesia, Malaysia dan Singapura – Growth Triangle). Dengan demikian posisi Provinsi Jambi mempunyai keunggulan komperatif jika dibandingkan dengan Provinsi Lain. Keadaan ini akan menjadikan daerah Provinsi Jambi menjadi tempat yang menraik untuk investasi. Banyaknya investasi di Provinsi Jambi akan bermura pada meningkatnya jumlah perusahaan yang beroperasi sekaligus akan meningkatkan jumlah dana CSR di Provinsi Jambi. c) Ketersediaan sumber daya alam yang potensial, berupa hutan, lahan pertanian, pangan dan holtikultura, perkebunan dan peternakan, bahan tambang. Sumber daya alam ini akan menjadi modal dasar untuk menjalin suatu kerjasama yang saling 46
melengkapi banyaknya
dan menguntungkan dengan investor. investasi,
meningkatnya
jumlah
sangat
erat
keterkaitannya
perusahaan.
perusahaan yang beroperasi
Meningkatnya
Cukup dengan jumlah
sekaligus akan meningkatkan
jumlah dana CSR untuk dimplementasikan. d) Cukup besarnya jumlah perusahaan yang beroperasi di Jambi yang dapat dimanfaatkan dana CSRnya untuk pemberdayaan measyarakat. Cukup banyaknya perusahaan di Provinsi Jambi akan berpengaruh pada akumulasi dana CSR. e) Cukup Banyaknya kelompok Masyarakat (LSM) dan perguruan tinggi di Provinsi Jambi yang dapat dijadikan mitra dalam implementasi
CSR,
serta
kepedulian
mereka
terhadap
pembangunan.
3.2.1.2 Faktor Kelemahan
a) Kurangnya sumber dana pembangunan. Salah satu konsekuensi dari penerapan otonomi daerah adalah daerah harus mampu membiayai jalannya roda pembangunan. Tidak jarang berbagai program kerjasama pembangunan yang telah disepakati tidak dapat berjalan atau terealisasikan secara simultan dan terpadu karena keterbatasan anggaran pembangunan (APBD). 47
b) Keterbatasan jumlah sumber daya manusia yang terampil dan mempunyai tingkat produktivitas tinggi. Harus diakui bahwa sumber daya manusia yang ada di Provinsi Jambi masih relatif rendah terutama sumber daya pelaku kerjasama itu sendiri. Kondisi ini sering menjadikan para pelaku ekonomi daerah maupun investor asing terpaksa mendatangkan tenaga-tenaga terampil dari daerah lain, bahkan dari luar negeri untuk dapat mengisi kebutuhan dan kekosongan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal ini sering memicu kerawanan social mengingat kehadiran suatu industri yang mengekploitasi sumber-sumber daya alam setempat tetapi manfaat ekonomisnya
tidak dapat
dirasakan oleh masyarakat setempat. c) Kurangnya daya dukung sarana dan prasarana transportasi. Hal ini dapat dilihat dari sebagian besar jalan darat, baik jalan Kota atau Kabupaten, jalan Provinsi maupun Jalan Nasional yang ada di Provinsi Jambi dalam keadaan kurang mendukung kelancaran arus transportasi dari dan keluar Jambi. Kondisi ini sering menjadi penghambat dalam upaya menarik
dana investor. Enggannya
investor ke Provinsi Jambi juga akan berpengaruh pada jumlah dana
CSR
yang
akan
digunakan
dalam
pemberdayaan
masyarakat. 48
d) Kurangnya daya dukung perangkat hukum yang ada di Provinsi Jambi. Sampai saat ini Provinsi Jambi masih belum mempunyai perangkat hukum yang jelas berupa Pergub atau keputusan Gubernur sebagai landasan operaisonal dalam pelaksanaan pemanfaatan dana CSR. Tidak adanya
aturan yang mengatur
tentang kewenangan dalam pelaksanaan pemanfaatan dana CSR akan menghambat ruang gerak untuk lebih proaktif dalam pelaksanaan program dan kegiatan. e) Masih tingginya program atau kegiatan yang bersifat charity dibanding dengan empowerment (pemberdayaan) masyarakat dalam implementasi CSR. 3.2.2 Analisis Lingkungan Ekternal Analisis lingkungan
eksternal dibutuhkan untuk melihat
faktor – faktor yang merupakan peluang dalam memacu pengembangan
CSR dan mengetahui faktor – faktor yang menjadi penghambatnya. Dari analisis yang dilakukan
maka dapat diuraikan beberapa faktor yang
dianggap sebagai peluang dan ancaman sebagai berikut ; 3.2.2.1 Faktor Peluang a) Adanya otonomi daerah. Pemberian kewenangan otonomi daerah yang di amanatkan dalam Undang – undang nomor 32 tahun 2004 dan Undang – undang nomor 33 tahun 2004 merupakan 49
suatu keleluasaan bagi daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
Dengan adanya undang – undang
tersbut, daerah dapat secara langsung merumuskan prioritas pembangunan diwilayahnya berdasarkan aspirasi masyarakat. Disisi lain bahwa pemberlakuan undang – undang tersebut memberikan peluang yang cukup besar kepada daerah dalam menjalin hubungan dan melakukan kemitraan yang saling menguntungkan
termasuk
dalam
implementasi
CSR
bagi
perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Jambi. b) Adanya hubungan kerjasama bisnis dengan negara-negara Asia Timur dan Tenggara serta negara-negara lainnya dengan pelaku – pelaku bisnis daerah Jambi (private to private/people to
people). Kegiatan ini mempunyai dampak akan memberikan peluang untuk meningkatkan hubungan kerjasama pembangunan pada level yang lebih tinggi terutama antara pemerintah (Government to Government) dan Government to Private. c) Perkembangan Teknologi komunikasi dan informasi. Kemajuan teknologi dibidang informasi dan komunikasi yang semakin pesat dan cepat dewasa ini telah menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam kehidupan perseorangan, bisnis maupun penyelenggaraan pemerintahan. Perkembangan ini dapat dimanfaatkan oleh daerah 50
sebagai sarana untuk mempromosikan segala potensi dimiliki daerah
ke berbagai penjuru dunia.
bermuara
banyak
pada
investor
yang
yang
Kondisi ini akan
akan
menanamkan
modalnya di Provinsi Jambi. 3.2.2.2 Faktor Ancaman a) Terbukanya pusat pertumbuhan baru dan blok perdagangan baru. Pusat-pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini akan menuntut semakin ketatnya persaingan atau revalery
antar
daerah dalam memanfaatkan peluang pasar dan mengundang investor. Pusat pertumbuhan dan blok perdagangan baru ini merupakan dimensi baru yang dapat merentangkan polarisasi antara daerah kaya dan miskin daerah yang
sangat aktif,
metropolitan dan berwawasan internasional dengan daerah yang pasif dan tertinggal serta antara daerah yang bergolak dan daerah yang tenang dan relatif stabil. b) Ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi politik dan ekonomi Indonesia
saat
ini
berada
dalam
kondisi
yang
kurang
menguntungkan. Ketidakstabilan ini akan berpengaruh pada kondisi keamanan yang pada gilrannya akan mempengaruhi minat pelaku
kerjasama
untuk
menjalin
hubungan
kerjasama
pembangunan. Banyak kerjasama yang telah terjalin tidak 51
berjalan sebagaimana mestinya karena pengaruh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kondisi keamanan yang relatif tidak stabil tentunya akan mengalami banyak kesulitan didalam upaya menarik dana investasi asing. c) Kebijakan antar daerah yang kadangkala sering bertolak belakang satu sama lainnya sebagai akibat kebutuhan pembangunan dan prioritas masing – msing daerah. Kondisi ini sering mengganggu keharmonisan jalinan kerjasama dan bahkan dapat mengancam kontinuitas dari kerjasama pembangunan. d) Perkembangan
teknologi
komunikasi
Perkembangan ini dapat menjadi
dan
informasi.
peluang bagi daerah, akan
tetapi karena keterbatasan dana dan sumber daya manusianya, akhirnya
perkembangan
teknologi
ini
menjadikan
daerah
termarjinalisasi dan tidak dapat bersaing dengan daerah lain yang mempunyai kemampuan penguasaan informasi secara cepat. 3.4 Kebijakan Dari hasil analisis lingkungan strategis yang dilakukan dan dikaitkan dengan Prioritas Pembangunan Provinsi Jambi, dapatlah dirumuskan Rencana Aksi Daerah Pengembangan CSR di Provinsi Jambi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan. Rencana Aksi Daerah Pengembangan
52
CSR tersebut pada dasarnya meliputi perumusan kebijakan, program dan kegiatan. Rencana Aksi Daerah Pengembangan CSR di Provinsi Jambi merupakan landasan dalam pelaksanaan program dan kegiatan yang secara garis besarnya diarahkan kepada tiga
aspek
yaitu
(1) Peningkatan
Ekonomi masyarakat, (2) Pengembangan kualitas sumber daya manusia, (3). Pengembangan infrastruktur.
53
