BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN
A. Pembahasan Masalah 1. Cara penetapan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar Cara penetapan besarnya pajak restoran adalah tarif dikalikan omzet. Tarif yang berlaku didaerah Karanganyar adalah 10% dikalikan jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima restoran. Restoran yang dimaksud ini37 adalah untuk semua jenis restoran semacam rumah makan dan restoran. Tarif x Omzet
Cara untuk menentukan omzet per bulan wajib pajak adalah sebagai berikut: DPP / Omzet
Rata-rata pembeli X menu yang dipesan
Omzet per hari
Omzet/jam X lama buka
Omzet per bulan
Omzet per hari X 30
Berikut ini merupakan contoh perhitungan Pajak Restoran kategori rumah makan dan restoran. Tabel 3.1 Perhitungan Pajak Restoran Kategori Rumah Makan dan Restoran 37 Di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Hasil Observasi Tahun 2015
Nama Restoran
Omzet
Tarif
Pajak
R1
7.804.500
10%
780.450
R2
1.000.000
10%
100.000
R3
1.500.000
10%
150.000
R4
1.500.000
10%
150.000
R5
3.000.000
10%
300.000
R6
1.500.000
10%
150.000
R7
1.000.000
10%
100.000
R8
2.000.000
10%
200.000
R9
2.000.000
10%
200.000
Sumber : DPPKAD Kabupaten Karanganyar Menurut tabel 3.1 di atas dapat diketahui bahwa pajak restoran yang dikenakan cenderung sedikit jika dilihat dari ramainya pengunjung setiap harinya. Untuk nama restoran, penulis sengaja menggunakan kode agar tidak menjatuhkan pihak restoran tersebut.
Penulis melakukan observasi dan wawancara guna
mengetahui omzet yang sebenernya pada beberapa restoran dan rumah makan di Kabupaten Karanganyar dan berikut ini adalah perhitungan dengan rumus menentukan omzet per bulan.
Tabel 3.2 Perhitungan Pajak Restoran Kategori Rumah Makan dan Restoran Di Kabupaten Karanganyar Berdasarkan Hasil Observasi dan Wawancara Tahun 2015
Nama Restoran
Rata-rata
Harga
pembeli/jam
R1
Makanan
Lama
Omzet per
Omzet per
(Rp)
buka(jam)
hari
bulan
12
9,500
12
1,368,000
41,040,000
4,104,000
R2
8
15,000
12
1,440,000
43,200,000
4,320,000
R3
4
7,500
10
300,000
9,000,000
900,000
Dari tabel 3.2 dapat dijelaskan bahwa penulis melakukan uji sampel kepada 3 restoran yang ada di Kabupaten Karanganyar. Penulis melakukan perhitungan ulang omzet dari Restoran pertama dengan inisial R1, restoran kedua dengan inisial R2 dan restoran ketiga dengan inisial R3. Omzet dari R1 per bulannya adalah Rp 41,040,000 , sehingga pajak yang harus disetorkan adalah 10% dari Rp 41,040,00 yaitu Rp 4,104,000 . Omzet R2 per bulannya adalah Rp 43,200,000 sehingga pajak yang harus disetorkan adalah Rp 4,320,000. Omzet R3 per bulannya adalah Rp 9,000,000, maka pajak yang harus disetorkan setiap bulannya adalah Rp 900,000. Kenyataanya, restoran-restoran tersebut tidak membayarkan pajak sesuai dengan perhitungan diatas dengan alasan omzet yang didapat tidak sesuai target atau berbeda setiap harinya, sehingga restoran-restoran tersebut cenderung membayar besarnya pajak yang sama setiap bulannya tanpa melihat ramai-tidaknya restoran tersebut. Dapat disimpulkan bahwa jika wajib pajak menghitung omzetnya secara benar, maka pajak yang didapat oleh Dinas
pajak
Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Karanganyar akan terus meningkat. Menurut hasil wawancara dari beberapa wajib pajak restoran yang penulis lakukan , maka terdapat jawaban sebagai berikut : “ Saya membuka usaha di Karanganyar sejak tahun 2015 dan sudah terdaftar menjadi wajib pajak. Untuk harga makanan disini yang paling sering dipesan adalah Paket A dengan harga Rp 9,500. Sedangkan jumlah pengunjung per hari kira-kira 100-150 orang. Omzet per bulan naik turun tergantung ramai pengunjung. Sebenarnya
saya
sedikit
keberatan
untuk
tarif
pajak
di
Karanganyar, karena di wilayah lain tarifnya tidak sebesar ini untuk omzet dibawah Rp 10.000.000 per bulannya.”(R1) Penulis juga menemukan rumah makan serta restoran yang belum terdaftar sebagai wajib pajak di Kabupaten Karanganyar; “Rumah Makan ini buka dari Pukul 11.00 – 17.00, Makanan yang sering dipesan adalah Mie ayam dan Bakso, harga per porsi Rp 7.000 dan Rp 10.000, untuk omzet sekitar Rp 1.000.000 per bulan.Untuk masalah pajak,maaf saya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.” (R10) “Saya belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak karena Rumah Makan ini tergolong baru, jadi saya harus menentukan omzet dulu untuk mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Untuk
jam buka rumah makan ini Pukul 13.00 – 21.00, sedangkan rate harga mulai dari Rp 3.000 – Rp 15.000.” (R11) Dari yang sudah dijabarkan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa masih adanya potensi wajib pajak baru untuk meningkatkan pendapatan daerah khususnya pajak restoran.
2. Perkembangan jumlah wajib pajak restoran dan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013-2015 Berikut ini penulis sajikan tabel tentang jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Karanganyar pada Tahun Anggaran 2013 sampai dengan 2015. Tabel 3.3 Jumlah Wajib Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2015 Keterangan Jumlah Wajib Pajak
Tahun 2013 281
Kenaikan 2014 7% 302
Kenaikan 2015 55% 470
Sumber: Data primer diolah Grafik perkembangan jumlah wajib pajak restoran di Kabupaten Karanganyar.
500 470
450 400
Jumlah
350 300
302
281
250 200 150
wajib pajak
100 50 0 2013
2014
2015
Tahun Gambar 3.1 Perkembangan Jumlah Wajib Pajak Restoran
Berdasarkan tabel 3.3 dan grafik 3.1 diatas dapat disimpulkan bahwa wajib pajak restoran di Kabupaten Karanganyar dari tahun 2013 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan. Pada tahun 2013 jumlah wajib pajak restoran sebanyak 281 wajib pajak, kemudian meningkat menjadi 302 atau terjadi peningkatan 6% wajib pajak pada tahun 2014. Pada tahun 2015 terjadi peningkatan yang tinggi yaitu terjadi penambahan wajib pajak sebanyak 168 wajib pajak sehingga total restoran pada tahun 2015 adalah 470 wajib pajak restoran atau terjadi peningkatan 55% dari tahun 2014. Berdasarkan peningkatan wajib pajak selama tahun 2013-2015 menyebabkan peningkatan realisasi
penerimaaan
pajak
restoran
pada
tahun
2013-2015.
Peningkatan realisasi penerimaan selalu diatas target yang telah ditetapkan oleh DPPKAD.
Berikut ini merupakan penulis sajikan target dan realisasi pajak restoran di Kabupaten Karanganyar beserta kontribusinya tahun 2013-2015. Tabel 3.4 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kabupaten Karanganyar Tahun 2013 – 2015 Tahun
Jumlah
Realisasi
Restoran
Pajak
PAD
Kontribusi
Restoran 2013
281
1,347,874,606
161,715,929,349
0,83%
2014
302
2,088,017,272
215,298,860,199
0,96%
2015
470
2,721,636,994
255,442,882,500
1,06%
Total
1,053
6,157,528,872
632,457,672,048
2,85%
Sumber : Data primer diolah
Kontribusi : Realisasi Pajak Restoran x 100% PAD
Berdasarkan tabel 3.4 diatas dapat disimpulkan bahwa setiap tahunnya pajak restoran selalu mengalami kenaikan. Tahun 2013-2014 kenaikan pajak restoran sebesar Rp 740,142,666, tahun 2014-2015 kenaikan pajak restoran sebesar Rp 633,619,722. Kenaikan pajak restoran ini dikarenakan semakin banyaknya restoran serta rumah makan baru yang muncul dan mendaftarkan diri sebagai wajib pajak, dari tahun 2013-2014 kenaikan restoran sebanyak 21 restoran terdaftar, dan di tahun 2014-2015 kenaikan restoran sebanyak 168 restoran terdaftar. Mengenai kontribusi pajak restoran terjadi kenaikan dari tahun ke tahun, hal ini dikarenakan pengaruh pajak-pajak lainnya seperti pajak hotel,pajak reklame,atau pajak hiburan yang juga mengalami kenaikan. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa pajak restoran berpotensi untuk digali demi meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditahun-tahun berikutnya. Dengan mengetahui prosedur pelaksanaan pemungutan pajak restoran yang benar, diharapkan mampu memberikan efek positif untuk peningkatan tersebut karena wajib pajak terdaftar maupun yang belum terdaftar akan lebih memahami tahap-tahap pembayaran Pajak Restoran, sehingga mempermudah dalam melaksanakan pembayaran.
3. Permasalahan yang dihadapi oleh DPPKAD dalam proses pemungutan pajak restoran di Kabupaten Karanganyar yang belum optimal Dari observasi dan wawancara yang dilakukan oleh penulis, permasalahan yang dihadapi oleh pihak DPPKAD Kabupaten Karanganyar adalah sebagai berikut : a. Kurangnya pengetahuan dan informasi oleh wajib pajak baru dalam melakukan pendaftaran serta pembayaran. b. Masih adanya wajib pajak yang menutupi omzet dan mengisi SPTD tidak benar atau tidak sesuai dengan kenyataan. c. Pengusaha restoran tidak melakukan pembukuan sehingga petugas
pengecekan terkait omzet sebenarnya.
d. Petugas penagihan pajak yang tidak seimbang dengan banyaknya
restoran yang ada di Karanganyar menjadi salah
satu penghambat
pengoptimalan pajak restoran.
e. Adanya tarif flat, yaitu tarif pajak yang dikehendaki oleh wajib pajak restoran untuk membayar pajaknya yang sama setiap bulannya,dengan tersebut,
mengesampingkan rugi/untung di
bulan
yang juga diperbolehkan oleh pihak DPPKAD
meskipun hal itu
tidak sesuai dengan teori perundangan.
4. Permasalahan yang dihadapi wajib pajak dalam pembayaran pajak restoran
Dari hasil wawancara dengan beberapa wajib pajak yang dilakukan oleh penulis, permasalahan yang dihadapi oleh wajib pajak adalah sebagai berikut: a. Wajib pajak kesulitan dalam menentukan omzet yang menjadi dasar untuk perhitungan pajaknya. b. Tarif 10% untuk pajak restoran dianggap terlalu besar oleh sebagian wajib pajak. c. Pengusaha restoran yang baru mendaftar menjadi wajib pajak masih belum memahami prosedur pembayaran yang benar.
5. Langkah-langkah DPPKAD dalam menghadapi permasalahan terkait pajak restoran Menurut hasil wawancara oleh penulis, pihak DPPKAD Karanganyar mempunyai langkah-langkah sebagai berikut : a. Melakukan sosialisasi dengan wajib pajak dan melakukan penyuluhan tentang pentingnya pajak terhadap masyarakat. b. Melakukan pendataan ulang secara berkala terkait restoran yang ada di Kabupaten Karanganyar guna mengetahui adanya restoran yang bertambah ataupun yang tutup. c. Mencari dan mendata restoran-restoran baru yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. d. Menambah petugas pemungut pajak agar pemungutan pajak lebih optimal.
e. Dalam waktu dekat,pihak DPPKAD akan melakukan penagihan penunggakan pembayaran oleh wajib pajak yang tidak tertib dengan mendatangi restoran tersebut secara diam-diam guna meminimalisir wajib pajak yang mengelak bahkan menghindar. f. Menambah divisi, dalam hal ini adalah divisi potensi pajak yang bertugas untuk menggali potensi pajak termasuk pajak restoran yang ada di Kabupaten Karanganyar. B. Temuan Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis, proses pengelolaan pajak restoran mempunyai landasan hukum yang jelas berupa Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dan Peraturan Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2010. Pajak restoran di Kabupaten Karanganyar merupakan pajak daerah yang berpotensi besar dalam meningkatkan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal seperti ini bisa dilihat dari perkembangan wajib pajak yang meningkat dari tahun ke tahun, akan tetapi di Kabupaten Karanganyar masih ditemui restoran yang belum mendaftarkan diri sebagai wajib pajak. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, masih banyak ditemukan wajib pajak yang belum melakukan pembukuan secara rinci dan tidak adanya petugas pemeriksa pembukuan wajib pajak, sehingga memberikan celah wajib pajak dalam menyembunyikan omzetnya.
