BAB III ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN A. Pembahaasan Masalah 1. Alasan Perusahaan dalam Strategi tax planning PPh 21 Lebih Memilih Menggunakan Natura dan kenikmatan. Bagi negara semakin besar jumlah pajak yang diterima akan semakin baik keuangan negara. Namun bagi wajib pajak, pembayaran pajak merupakan beban. Karenanya semakin kecil jumlah pajak yang dibayar akan semakin menguntungkan. Maka ada kecenderungan setiap wajib pajak untuk beusaha meminimalkan jumlah pajak yang dibayar. Dalam rangka meminimalkan jumlah beban pajak yang harus dibayar Perusahaan X lebih memilih menggunakan natura. Hal tersebut dikarenakan
kebijakan-kebijakan
terkait
ketentuan
perpajakan
pemerintah tentang natura dan atau kenikmatan memiliki celah-celah untuk dilakukannya tax planning. Dengan pertimbangan dan kondisi tertentu, pihak pemberi kerja lebih cenderung memilih pemberian penghasilan kepada karyawannya natura dan kenikmatan dalam bentuk tunjangan. Pertimbangan utamanya adalah berkaitan dengan pengakuan biaya secara aturan pajak. Pemberian natura dan kenikmatan dalam bentuk tunjangan kepada para karyawan dapat diakui sebagai pengurang penghasilan bruto untuk menghitung pajak penghasilan.
46
47
Sedangkan jika diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan yang bersifat umum maka pengeluaran tersebut tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto. Beberapa contoh pemberian penghasilan kepada karyawan dalam bentuk tunjangan atau natura dari sisi biaya dan penghasilan dapat dilihat pada tabel 3.2. Natura dan Kenikmatan dalam Bentuk Tunjangan Tabel 3.1 Jenis Bagi Pemberi Bagi Keterangan penghasilan Kerja Pegawai Non Deductible Non Tidak Dipotong PPh Sumbangan Ekpense Taxable Pasal 21 Deductible Taxable Dipotong PPh pasal Tunjangan Ekpense 21 Beras Deductible Taxable Dipotong PPh pasal Tunjangan 21 kesejahteraan Ekpense Deductible Taxable Dipotong PPh pasal Tunjangan Ekpense 21 PPh 21 Non Deductible Non Tidak Dipotong PPh Pengobatan Taxable Pasal 21 Cuma-Cuma Ekpense Deductible Taxable Dipotong PPh pasal Tunjangan Ekpense 21 Kesehatan
Berdasarkan tabel 3.1 Natura yang diberikan dalam bentuk tunjangan jika berpatokan pada pasal 1 nomor 15 dan 16 Peraturan Menteri
Keuangan
Nomor
252/PMK.03/2008
tentang
Petunjuk
Pelaksanaan Pemotongan Pajak atas Penghasilan Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa, dan Kegiatan Orang Pribadi adalah bahwa segala macam tunjangan merupakan penghasilan yang diberikan oleh pemberi kerja kepada pegawai tetap yang bersifat teratur maupun tidak teratur. Jika pemberi kerja memberikan penghasilan berupa tunjangan kepada penerima penghasilan yang merupakan bukan pegawai maka itu tidak
48
dapat dibenarkan. Misalnya, pemberian hadiah berupa uang kepada pegawai tetap yang menikah dapat diberi nama tunjangan misalnya tunjangan kesejahteraan maka sifatnya deductible expense. Jika pemberi kerja memberikan hadiah perkawinan kepada selain pegawai tetap kemudian diberi nama tunjangan maka pemberian tunjangan tersebut merupakan biaya yang tidak diperbolehkan menjadi pengurang penghasilan bruto atau biaya yang non deductible expense karena sifatnya merupakan sumbangan. Pemilihan pemberian natura dan kenikmatan kepada karyawan tidak sekedar mengoptimalkan beban pajak saja melainkan memberikan keuntungan kepada perusahaan. Dengan memberikan natura kepada perusahaan baik berupa uang maupun barang atau dalam bentuk tunjangan dapat memberikan rasa semangat dan motivasi bekerja yang tinggi bagi para karyawan perusahaan X.
2. PPh 21 atas Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dilakukan Perusahaan X Sebelum Melakukan Tax Planning. Peraturan pelaksanaan atas ketentuan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri
Keuangan
Nomor
83/PMK.03/2009
tentang
penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai serta penggantian atau imbalan dalam bentuk natura dan kenikmatan di daerah tertentu dan yang berkaitan dengan pelaksanaan pekerjaan yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja.
49
Berikut ini adalah informasi pemberian natura dan kenikmatan yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan laporan keuangan sebelum melakukan tax planning: 1) Perusahaan
memberikan
tunjangan
makan
dengan
cara
menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara bersama-sama di tempat kerja. 2) Perusahaan memberikana tunjangan kesehatan yang dibayar bersama gaji bulanan, perusahaan juga memberikan biaya pengobatan dan rumah sakit kepada karyawan dan atau keluarga karyawan yang menderita sakit ringan biasa atau melakukan rawat inap dirumah sakit yang besarnya disesuaikan perusahaan Karyawan hanya dapat mengajukan klaim atas biaya pengobatan, apabila minimal telah mempunyai masa kerja 3 bulan dihitung dari tanggal masuk kerja. 3) Biaya
Perjalanan
Dinas
dan
Pendidikan
dalam
bentuk
pengikutsertaan karyawan pada pelatihan-pelatihan dan seminarseminar. 4) Tunjangan Hari Raya (THR) diberikan kepada karyawan dalam setahun sekali. Jumlah yang diberikan biasanya 50% dari gaji pokoknya. 5) Biaya Tamu dan Hiburan, Biaya tamu dan hiburan merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjamu tamu yang datang dan hiburan.
50
3. Pajak penghasilan Badan yang Dibayarkan Sebelum Penerapan Perencanaan Pajak atau Tax planning Rekonsiliasi Fiskal Untuk Periode 31 Desember 2015 Tabel 3.3 (dalam Ribuan Rupiah) Keterangan
Laporan Koreksi komersial Positif 18.074.000 Penjualan Bruto 875.000 Potongan penjualan 17.199.000 Penjualan Neto Harga Pokok Penjualan: 12.050.000 Persediaan Awal 5.875.000 Pembelian 4.210.600 Biaya Angkut Pembelian 10.085.600 Pembelian Neto 22.135.600 Barang sedia dijual 12.075.000 Persediaan Akhir 10.060.600 7.138.400 Laba Kotor Biaya-Biaya yang dikeluarkan Perusahaan: 1.630.000 Biaya Gaji 87.500 Biaya Iklan 78.500 Biaya lain-lain 1.630.000 Biaya Gaji 87.500 Biaya Iklan 78.500 Biaya listrik, air, telp 54.300 Biaya Perlengkapan 55.000 Biaya ATK 142.500 Biaya Sewa 56.000 Biaya Makan dan Minum 825.670 825.670 Biaya Pengobatan 942.500 942.500 Biaya Perjalanan Dinas & Pendidikan 815.000 815.000 THR 738.000 738.000 Biaya Tamu dan Hiburan 5.424.970 Total Biaya 1.713.430 Laba (Rugi ) Bersih Sebelum Pajak Pajak Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Koreksi Negatif
Laporan L/R Fiskal 18.074.000 875.000 17.199.000 12.050.000 5.875.000 4.210.600 10.085.600 22.135.600 12.075.000 10.060.600 7.138.400 1.630.000 87.500 78.500 1.630.000 87.500 78.500 54.300 55.000 142.500 56.000 -
2.103.800 5.034.600 1.091.517 3.943.082
51
Sesuaikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, maka tarif perhitungan PPh Badan adalah tarif tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2015. Dan dikarenakan jumah peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 maka Perusahaan X mendapatkan fasiitas pengurangan.
PKP mendapatkan fasilitas; Rp 4.800.000.000 : Rp 18.074.000.000 X Rp5.034.600.000 = Rp1.337.063.185
PKP tidak mendapatkan fasilitas; Rp5.090.600.000- Rp1.337.063.185=Rp 3.697.536.815
PPh terhutang mendapatkan fasilitas; 50% X 25% X Rp1.337.063.185= Rp 187.132.898
PPh terhutang tidak mendapatkan fasilitas; 25% X Rp 3.697.536.815= Rp 924.384.204
Total PPh terhutang Rp 187.132.898+ Rp 924.384.204= Rp 1.091.517.102 Jadi Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan
X sebelum menerapkan tax planning / Perencanaan pajak sebesar Rp1.091.517.102
52
4. Strategi PPh 21 atas Pemberian Natura dan Kenikmatan yang Dilakukan Perusahaan X dalam Mengoptimalkan Beban Pajak. Berikut ini adalah strategi tax planning terhadap informasi pemberian natura dan kenikmatan yang dimiliki perusahaan yang terkait dengan laporan keuangan setelah dilakukan tax planning: 1) Perusahaan
memberikan
tunjangan
makan
dengan
cara
menyediakan makanan dan minuman bagi seluruh karyawan secara
bersama-sama
diperkenankan
sebagai
di
tempat
pengurang
kerja,
karena
penghasilan
hal
bruto
ini dan
merupakan pengecualian pemberian dalam bentuk natura atau kenikmatan. Hal ini sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan No.466/KMK.04/2000 dan Keputusan Direktur Jendral Pajak no. Kep-213/PJ/2001 Pasal 1 huruf a yang menyatakan bahwa penyediaan makanan dan minuman yang diberikan pemberi kerja bagi seluruh karyawan secara bersama-sama termasuk kepala bagian yang diberikan di tempat kerja dapat dikurangkan dari penghasilan bruto pemberi kerja dan bukan objek PPh Pasal 21 sesuai dengan Pasal 4 ayat (3) huruf d UU PPH No.17 Tahun 2000. Perlakuan pajak atas pemberian kepada pegawai dalam bentuk natura dan kenikmatan yang merupakan keharusan dalam rangka pelaksanaan, keamanan dan keselamatan kerja atau yang berkenaan dengan situasi lingkungan kerja, dapat dikurangkan
53
dari penghasilan bruto pemberi kerja (deductible expense)dan bukan merupakan penghasilan bagi karyawan walaupun bukan di daerah terpencil, dengan menyediakan makan dan minum bagi seluruh karyawan secara bersama-sama di tempat kerja, dari segi moral akan mendorong semangat kebersamaan dan kesetaraan antara pengusaha dan karyawannya, sedangkan dari segi efisiensi karyawan tidak perlu pergi keluar kantor hanya untuk membeli makan siang, sehingga waktu jam kerja pun tidak akan terbuang untuk hal-hal yang kurang bermanfaat. 2) Perusahaan memberikan biaya pengobatan dan biaya rumah sakit kepada karyawannya dengan sistem reimbursement, hal ini dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto Jika perusahaan menggunakan sistem reimbursement atas biaya pengobatan dan rumah sakit, maka dapat memperlakukan biaya tersebut sebagai biaya fiskal. Akan tetapi reimbursement ini merupakan objek PPh pasal 21 karyawan. Sementara biaya pengobatan yang tidak dapat dijadikan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan pengobatan
ditanggung
perusahaan.
Pegawai
yaitu fasilitas tidak
perlu
membayar biaya dokter dan biaya obatnya, tetapi perusahaan membayar langsung dituju.
kepada dokter/ klinik/rumah sakit yang
54
3) Biaya Perjalanan Dinas dan Pendidikan dalam bentuk pennyertaan karyawan pada pelatihan-pelatihan dan seminar-seminar. Biaya yang dikeluarkan untuk pemberian pelatihan-pelatihan atau pengikutsertaan
pada
seminar-seminar
dimasukkan
sebagai
komponen yang menjadi pengurang terhadap penghasilan bruto perusahaan. Biaya perjalanan Dinas dan pendidikan ini harus disertai surat keterangan agar tidak disalahgunakan sebagai perjalanan pribadi. Biaya pembayaran
pajak
ini
penghasilan
tidak membawa pada
pihak
implikasi karyawan.
(deductible-non taxable) 4) Tunjangan hari raya (THR ) merupakan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur yaitu penghasilan pegawai tetap selain penghasilan bersifat teratur yang diterima sekali dalam satu tahun. Berdasarkan Peraturan Direktorat Jendral Pajak nomor PER-31/2012 THR dapat dijadikan pengurang penghasilan dalam perhitungan PPh 21 apabila THR diberikan dalam bentuk uang. Jika THR di berikan kepada karyawan dalam bentuk barang, maka tidak dapat dijadikan sebagai pengurang. 5) Biaya Tamu dan Hiburan, merupakan biaya yang dikeluarkan untuk menjamu tamu yang datang dari pelanggan maupun dari perusahaan lain yang ada ikatan kerja dengan Perusahaan X. Karena tidak adanya bukti pendukung yang berupa surat perintah perjalanan dinas dari perusahaan, maka dianggap sebagai biaya
55
yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi dan tidak boleh dikurangkan dari penghasilan perusahaan. Dalam kaitannya dengan penerapan perencanaan pajak, agar diakui sebagai biaya oleh fiskus, maka setiap tamu yang datang wajib disertai dengan surat perintah perjalanan dinas (SPPD) dari perusahaan terkait. Dengan adanya surat perintah perjalanan dinas, maka dapat diketahui bahwa kedatangan tamu tersebut bukan untuk kepentingan pribadi, tetapi untuk melaksanakan tugas dari perusahaan.
56
5. Pajak Penghasilan yang Dibayarkan Setelah Penerapan Perencanaan Pajak/ Tax Planning Rekonsiliasi Fiskal Untuk Periode 31 Desember 2015 Tabel 3.3 (dalam Ribuan Rupiah) Keterangan
Laporan Koreksi komersial Positif 18.074.000 Penjualan Bruto 875.000 Potongan penjualan 17.199.000 Penjualan Neto Harga Pokok Penjualan: 12.050.000 Persediaan Awal 5.875.000 Pembelian 4.210.600 Biaya Angkut Pembelian 10.085.600 Pembelian Neto 22.135.600 Barang sedia dijual 12.075.000 Persediaan Akhir 10.060.600 7.138.400 Laba Kotor Biaya-Biaya yang dikeluarkan Perusahaan: 1.630.000 Biaya Gaji 87.500 Biaya Iklan 78.500 Biaya lain-lain 1.630.000 Biaya Gaji 87.500 Biaya Iklan 78.500 Biaya listrik, air, telp 54.300 Biaya Perlengkapan 55.000 Biaya ATK 142.500 Biaya Sewa 56.000 Biaya Makan dan Minum 825.670 Biaya Pengobatan 942.500 Biaya Perjalanan Dinas & Pendidikan 815.000 THR 738.000 Biaya Tamu dan Hiburan 5.424.970 Total Biaya 1.713.430 Laba (Rugi ) Bersih Sebelum Pajak Pajak Laba (Rugi) Bersih Setelah Pajak
Koreksi Negatif
Laporan L/R Fiskal 18.074.000 875.000 17.199.000 12.050.000 5.875.000 4.210.600 10.085.600 22.135.600 12.075.000 10.060.600 7.138.400 1.630.000 87.500 78.500 1.630.000 87.500 78.500 54.300 55.000 142.500 56.000 825.670 942.500
815.000 738.000 5.424.970 1.713.430 428.357,5 1.285.072,5
57
Sesuaikan dengan tarif pasal 17 Undang-Undang PPh, maka tarif perhitungan PPh Badan adalah tarif tunggal sebesar 25% dari Penghasilan Kena Pajak pada tahun 2015. Dan dikarenakan jumah peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000 maka Perusahaan X mendapatkan fasiitas pengurangan.
PKP mendapatkan fasilitas; Rp 4.800.000.000 : Rp 18.074.000.000 X Rp1.713.430.000 = Rp455.043.931
PKP tidak mendapatkan fasilitas; Rp1.713.430.000- Rp455.043.931 = Rp 1.258.386.069
PPh terhutang mendapatkan fasilitas; 50% X 25% X Rp455.043.931= Rp 56.880.491
PPh terhutang tidak mendapatkan fasilitas; 25% X Rp 1.258.386.069= Rp 314.596.517
Total PPh terhutang Rp 56.880.491+ Rp 314.596.517= Rp 371.477.009 Jadi Pajak Penghasilan yang harus dibayarkan oleh Perusahaan X
setelah
menerapkan
tax
planning
/
Perencanaan
pajak
sebesar
Rp371.477.009 Berdasarkan tabel 3.3 sebelum perusahaan menerapkan tax planning total beban perusahaan sebesar Rp 2.103.800.000 dengan PPh terhutangnya sebesar Rp 1.091.517.102. Sedangkan berdasarkan tabel 3.4
58
setelah perusahaan menerapkan tax planning total beban yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp 5.424.970.000 dan PPh Terhutang sebesar Rp428.357.500. Dari hasil perhitungan tersebut selisih total beban yang dikeluarkan perusahaan sebesar Rp3.377.170.000 hal tersebut membuktikan penerapan tax planning atas natura dan kenikmatan yang dilakukan perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak sehingga dapat meminimalkan PPh yang terhutang sebesar Rp663.159.602
B. Temuan Masalah Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang telah penulis lakukan di Perusahaan X, penulis menemukan beberapa kelebihan dan kelemahan dari pelaksanaan pemberian natura dan kenikmatan yang telah dilakukan oleh Perusahaan X dalam menoptimalkan beban pajak. 1. Kelebihan Di bawah ini kelebihan yang penulis temukan dari pelaksanaan pemberian natura dan kenikmatan yang telah dilakukan perusahaan X dalam mengoptimalkan beban pajak yaitu sebagai berikut : a. Pemberian natura dan kenikmatan yang dilakukan perusahaan dapat memberikan motivasi dan dorongan semangat bekerja bagi karyawan sehingga dapat menjadikan perusahaan lebih maju
59
b. Strategi Pemberian natura dan kenikmatan yang dilakukan perusahaan dapat mengoptimalkan beban pajak perusahaan. 2. Kelemahan Dalam penelitianini kelemahan
yang penulis temukan dari
pelaksanaan pemberian natura dan kenikmatan yang telah dilakukan perusahaan X dalam mengoptimalkan beban pajak adalah pemberian natura dan kenikmatan pada karyawan yang dilakukan perusahaan kurang memperhatikan dampak perhitungan pajak pada karyawan. Karena ada aspek-aspek tertentu pemberian natura dan kenikmatan justru menambah penghasilan karyawan dan mengakibatkan pajak penghasilan karyawan meningkat
