BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH LISTING DI PASAR MODAL. A. Persyaratan dan Proses Listing Perseroan Terbatas

BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH LISTING DI PASAR MODAL

A. Persyaratan dan Proses Listing Perseroan Terbatas Pada dasarnya, pasar modal (capital market) merupakan pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk utang ataupun modal sendiri. Bagi perseroan pasar modal merupakan sumber pendanaan yang lebih menguntungkan dibanding dengan meminjam uang kepada bank. Selanjutnya setelah perusahaan melakukan penawaran umum maka perusahaan dapat

mencatatkan

sahamnya

di

Bursa

Efek

untuk

selanjutnya

dapat

memperdagangkan sahamnya di pasar sekunder yaitu Bursa Efek. Listing merupakan pencatatan efek di bursa efek sedangkan listed company adalah perusahaan publik yang mencatatkan sahamnya di suatu bursa efek. Single Listing menunjukan suatu emiten hanya tercatat di satu Bursa Efek, misalnya suatu perusahaan melakukan IPO dan selanjutnya saham-sahamnya hanya tercatat di BEJ (Bursa Efek Jakarta) saja atau di BES (Bursa Efek Surabaya) dan Dual Listing artinya emiten mencatatkan sahamnya di dua bursa misalnya tercatat di BEJ dan sekaligus di BES, contoh lain, Indosat tercatat di BEJ dan juga tercatat di New York Stock Exchange. 35 Pasar sekunder merupakan pasar bagi efek yang telah dicatatkan di bursa. Dengan kata lain pasar sekunder merupakan pasar dimana pemodal dapat melakukan jual beli efek setelah efek tersebut dicatatkan di bursa 36 .

35 36

Tjiptono Darmadji, Op.cit. hal 63-64 Ibid, hal 78

Universitas Sumatera Utara

Ciri-ciri pasar sekunder : 1. Harga saham berfluktuasi sesuai dengan kekuataan supply dan demand. 2. Dibebankan komisi 3. Berlaku untuk pembelian maupun penjualan saham 4. Pemesanan dilakukan melalui Anggota Bursa (Pialang/Broker). 5. Jangka waktu tidak terbatas Untuk dapat listing di pasar modal perseroan harus melakukan berbagai tahap yang telah ditentukan oleh UUPM dan Peraturan Bapepam-Lembaga Keuangan. Namun sebelum sampai ke tahap listing perseroan harus terlebih dahulu membuat persiapan untuk go public. Kata go public juga sering disebut dengan istilah penawaran umum, yakni suatu kegiatan penawaran saham atau efek lainnya yang dilakukan oleh emiten 37 untuk menjual saham atau efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam UUPM serta peraturan pelaksananya. 38 Dalam penawaran umum, perusahaan akan menjual sahamnya di pasar modal. Hal ini sebagaimana telah diatur dalam UUPM Pasal 1 angka 13 yang menyebutkan bahwa pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek, perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Untuk tercapainya

37 38

Emiten adalah Pihak yang melakukan Penawaran Umum, Pasal 1 angka 6 UUPM Sumantoro, Pengantar Pasar Modal di Indonesia, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1990),

hlm.64


penyelenggaraan perdagangan efek tersebut secara teratur, wajar dan efisien maka didirikanlah apa yang dinamakan dengan bursa efek. Adapun

yang

dimaksud

dengan

Bursa

efek

adalah

pihak

yang

menyelenggarakan dan menyediakan sistem atau sarana untuk mempertemukan penawaran jual dan beli efek pihak-pihak lain dengan tujuan memperdagangkan efek diantara mereka. 39 Untuk Penyelenggaraan kegiatan usaha di Bursa efek adalah perseroan yang telah memperoleh izin usaha dari Badan Pengawas Pasar Modal (Selanjutnya disebut Bapepam) sebagaimana telah diatur dalam Pasal 30 angka 1 UUPM yang menyebutkan bahwa yang dapat menjadi pemegang saham bursa efek adalah perusahaan efek yang telah memperoleh izin usaha untuk melakukan kegiatan sebagai perantara pedagang efek, izin tersebut dikeluarkan oleh Bapepam. 1. Syarat-syarat go public Mengenai pelaksanaan go public UUPM menetapkan bahwa hal ini hanya dapat dilakukan oleh emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah dinyatakan efektif. Syarat-syarat bagi perusahaan yang akan melakukan go public adalah: 40 a. Emiten berkedudukan di Indonesia b. Pemegang saham minimal 300 orang c. Modal disetor penuh sekurang-kurangnya 3 Milyar Rupiah

39 40

Pasal 1 angka 4 UUPM Pandji Anoraga dan Piji Pakarti., Op.Cit, hlm. 51


d. Setelah diaudit, selama dua tahun buku terakhir berturut-turut memperoleh laba e. Laporan keuangan telah diperiksa akuntan publik untuk dua tahun terakhir berturut-turut dengan pernyataan wajar tanpa pengecualian untuk tahun terakhir f. Untuk perbankan harus memenuhi kriteria sebagai bank sehat dan memenuhi kecukupan modal sesuai ketentuan Bank Indonesia Sedangkan mengenai persyaratan yuridis bagi suatu perusahaan untuk dapat go public adalah bersumber dari perundang-undangan dari berbagai bidang yaitu dari: a. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas Pada prinsipnya UUPT berlaku bagi setiap perseroan baik itu perseroan tertutup maupun perseroan terbuka. Khusus bagi perseroan terbuka berlaku ketentuan Undang-Undang ini jika tidak diatur lain dalam peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal. 41 b. Perundang-undangan di Bidang Pasar Modal Selain diatur dalam UUPT tersebut, pengaturan tentang syarat-syarat go public bagi suatu perusahaan tentu saja bagian terbesarnya diatur oleh perundangundangan di bidang pasar modal yang antara lain: a) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal b) Peraturan Pemerintah c) Keputusan Menteri Keuangan d) Keputusan Ketua Bapepam e) Peraturan yang dikeluarkan oleh Bursa Efek

41

Pasal 157 angka 1 UUPT


2. Proses go public Bagi suatu perusahaan yang berencana untuk melakukan go public, terdapat hal-hal yang harus dipersiapkan dan diperhatikan. Hal ini penting karena pelaksanaan go public, ini berhubungan dengan kepemilikan, sehingga rencana ini harus dimintakan persetujuan dari para pemegang saham lama dalam Rapat Umum Pemegang Saham (selanjutnya disebit RUPS), apakah mereka menyetujui jika persentase kepemilikan mereka berkurang karena diserahkan kepada investor baru. Dalam hal meminta persetujuan, direksi harus mengadakan pemanggilan terhadap pemegang saham dan mengumumkannya di harian surat kabar. Pada waktu RUPS Notaris sebagai pejabat yang sah menghadiri RUPS tersebut dan membuat berita acara mengenai jalannya RUPS dan membuat aktanya. Dalam RUPS tersebut apabila rencana ini disetujui, maka perusahaan perlu mencari lembaga penunjang dan profesi penunjang yang akan membantu dalam mempersiapkan kelengkapan dokumen yang dibutuhkan oleh emisi. Lembaga penunjang disini meliputi wali amanat, biro administrasi efek, penanggung, dan kustodian. Untuk profesi penunjang yang dibutuhkan adalah akuntan publik, konsultan hukum, penilai (appraisal), Notaris dan profesi lain yang ditetapkan oleh pemerintah. Dalam hal menetapkan profesi penunjang pasar modal, perseroan terbatas tertutup yang akan go public harus memilih profesi penunjang yang telah terdaftar di pasar modal. Di samping itu juga ada penjamin emisi (underwriter) yang akan menjamin dan membantu proses emisi. Dalam proses penawaran umum ini, dengan bantuan lembaga dan profesi penunjang, emiten akan mempersiapkan kelengkapan dokumen


yang dibutuhkan dalam emisi. Setelah semuanya selesai, maka perusahaan dapat melakukan kontrak pendahuluan dengan bursa efek untuk pencatatan saham yang nantinya akan diperdagangkan di pasar sekunder. 42 Untuk memasarkan saham yang akan dilakukan dalam penawaran umum, sebelumnya perusahaan harus terlebih dahulu mengajukan pernyataan pendaftaran go public kepada Bapepam. Kemudian Bapepam akan menanggapai dalam waktu 45 (empat puluh lima) hari. Apabila dalam jangka waktu tersebut tidak ada tanggapan yang disampaikan oleh Bapepam maka pendaftaran dinyatakan efektif. Berkaitan dengan kewajiban menyampaikan pernyataan pendaftaran telah diatur dalam Pasal 70 angka 1 yang menyebutkan bahwa “yang dapat melakukan penawaran umum hanyalah emiten yang telah menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam untuk menawarkan atau menjual efek kepada masyarakat dan pernyataan pendaftaran tersebut telah efektif. Mengenai masa penyampaian pernyataan pendaftaran sampai dinyatakan efektif oleh Bapepam, adalah melalui tiga proses yang dengan adanya proses ini diharapkan dapat memberikan informasi yang cukup dan akurat mengenai fakta materiil perusahaan. 43

42

Pandji Anoraga dan Piji Pakarti, Op.cit., hlm. 50 Najib A. Gisymar, Insider Trading dalam Transaksi Efek, (Bandung: PT.Citra Aditya Bakti, 1999), hlm. 13 43


Proses tersebut antara lain meliputi: 44 a. Tahap Pra-Emisi 1. Perusahaan melakukan kajian mendalam (due diligence) terhadap keadaan keuangan, aset, kewajiban kepada pihak lain dan kewajiban pihak lain terhadap perusahaan dan rencana penghimpunan dana. Dari kajian ini akan terlihat terhadap hal-hal apa saja perusahaan perlu melakukan restrukturisasi misalnya permodalan, keuangan, aser, organisasi atau posisi-posisi tertentu dijajaran eksekutif dan komisaris perusahaan. Dari legal audit bisa diketahui tentang jumlah dan status aset yang dimiliki perusahaan, utang perusahaan kepada pihak lain, piutang pihak lain terhadap perusahaan yang belum terselesaikan. Kajian mendalam (due diligence) akan menghasilkan sejumlah rekomendasi tindakan yang harus dilakukan perusahaan dalam rangka memenuhi persyaratan melakukan penawaran umum. 2. Perusahaan menyusun rencana penawaran umum yang harus mendapatkan persetujuan dari RUPS. Keputusan RUPS itu akan menjadi landasan hukum untuk melakukan penawaran umum. RUPS juga akan memutuskan perubahan Anggaran Dasar (AD) perusahaan. Dari hal ini akan dilihat nantinya apabila terjadi kerugian bagi perusahaan tersebut apakah hal itu menjadi tanggung jawab direksi, dewan komisaris atau perseroan sendiri. 3. Perusahaan menentukan penjamin emisi (underwriter), profesi penunjang, dan lembaga penunjang untuk penawaran umum. Profesi penunjang yang diperlukan adalah: a. Akuntan publik Peran profesi akuntan publik dalam hal ini adalah mengungkapkan informasi keuangan perusahaan dan memberikan pendapat mengenai kewajiban atas data yang disajikan dalam laporan keuangan. Laporan yang disampaikan kepada Bapepam wajib disusun berdasarkan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Dari hasil pemeriksaan keuangan suatu perusahaan akuntan akan memberikan 4 (empat) macam pendapatnya, yaitu :

44

M. Irsan Nasarudin, et.al.,Op.Cit, hlm. 216


a) Pendapat Baik Tanpa Pembatasan atau Wajar Tanpa Pengecualian (Unqualified Opinion) b) Pendapat wajar dengan pengecualian atau pendapat kualifikasi (Qualified Opinion) c) Pendapat tidak wajar ( Adverse Opinion) d) Pernyataan tidak memberikan pendapat (Disclaimer Opinion) b. Konsultan Hukum Konsultan hukum adalah pihak independen yang dipercaya karena keahliannya dan intergritasnya untuk memberikan pendapat hukum (legal opinion) secara independen mengenai emisi dan emiten atau pihak lain yang terkait dengan kegiatan pasar modal. Untuk itu, konsultan hukum harus melakukan pemeriksaan dari segi hukum (legal audit) yang diperlukan penjamin pelaksana emisi terkait. Hal-hal yang perlu mendapat penelitian dan pernyataan dari konsultan hukum antara lain: 45 1) Akta pendirian atau Anggaran Dasar Emiten beserta perubahanperubahannya. Penelitian lebih ditekankan atas keaslian, keabsahan dan kebenaran dokumen atau akta tersebut. 2) Izin usaha emiten menurut ketentuan yang berlaku. Setiap emiten harus mempunyai izin usaha dan beroperasi sesuai dengan izin usahanya. 3) Bukti kepemilikan atau penguasaan harta kekayaan emiten, terutama (aktiva) tetap perlu diketahui status kepemilikannya. Apakah harta tersebut semua milik emiten atau ada yang disewa atas nama pihak lain. Perlu juga diketahui apakah harta emiten itu memiliki pertanggungan asuransi yang memadai. 4) Perikatan emiten dengan pihak. Karena dalam kegiatannya emiten sering mengadakan perikatan dengan pihak ketiga, seperti kerja sama, pinjam meminjam, perdagangan, royalty, dan lain-lain. Maka perikatan itu perlu dipastikan apakah pembuatannya sah atau mengikat secara hukum 5) Penyetoran modal oleh pemegang saham sebelum go public. Konsultan hukum harus meneliti kebenaran atas setoran modal seperti yang telah ditentukan dalam Anggaran Dasar. 6) Perkara baik perdata maupun pidana yang menyangkut emiten atau pengurusnya. Untuk kepentingan go public,masalah perkara ini (baik sebagai tergugat maupun penggugat) harus diungkapkan oleh konsultan hukum. Bila ada, harus dijelaskan dalam perkara mengenai apa. Informasi ini sangat penting bagi calon investor sebagai salah satu unsur yang perlu dipertimbangkan untuk mengambil keputusan.

45

Ibid, hlm. 90-91


Disamping legal opinion yang secara umum dipakai, untuk lebih memperdalam suatu masalah ada dikenal dengan nama memorandum. Memorandum bersifat luas dengan mengemukakan fakta secara jelas. Jadi, tidak sekedar opini dalam legal opinion. Karena itu, memorandum diperlukan jika terdapat kasus yang sangat rumit, sehingga faktanya pun perlu dilukiskan dengan jelas dan gamblang. Memorandum tidak memiliki format atau standar baku penulisan. Secara teknis, memorandum memuat hal-hal yaitu fakta-fakta, Permasalahan, dasar hukum, analisa yuridis, kesimpulan dan rekomendasi. Secara yuridis, konsultan hukum ikut bertanggung jawab atas setiap keterlibatannya dalam pembuatan laporan atau dokumen yuridis yang harus disampaikan emiten kepada Bapepam. Artinya kalau emiten melakukan kesalahan karena dokumen atau laporan yuridis yang disampaikan tidak tepat, benar dan lengkap maka jelas konsultan hukum bisa ikut dimintai pertanggungjawaban oleh Bapepam. 46 Jasa konsultan hukum diperlukan emiten sejak dari tahap persiapan go public sampai pada proses go public dan setelah emiten menjadi perusahaan publik. Jadi bisa dikatakan jasa konsultan hukum merupakan jasa yang penting bagi emiten dan perusahaan terbuka. Untuk hal tersebut konsultan diharapkan dapat melakukan tugasnya sesuai dengan kode etik yang diminta oleh Bapepam. c. Penilai (appraisal) Penilai memberikan jasa profesional dalam menentukan nilai yang wajar dari harta milik perusahaan (aktiva), seperti nilai kekayaan tetap (fixed assets) perusahaan yang berupa tanah, bangunan, mesin-mesin, kendaraan dan lain-lain. Berapa nilai pertambahannya atau nilai penyusutannya dalam jangka waktu tertentu harus 46

Pasal 89 angka 1 UUPM memberikan kewenangan kepada Bapepam untuk membuat ketentuan mengenai bentuk atau format laporan atau dokumen yang wajib disampaikan. Bila Bapepam menemukan kejanggalan atau ketidakbenaran materi laporan atau dokumen yuridis,maka Bapepam bisa memeriksa konsultan hukum. Selain itu, Bapepam juga diberi kewenangan untuk membuat ketentuan yang memberikan pengecualian.


dilakukan secermat mungkin sesuai dengan standar penilaian yang berlaku dan prosedur atau tata cara yang diakui oleh profesi penilai. 47 Hasil penilaian ini diperlukan sebagai bahan informasi bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Dalam kaitannya ini, tanggung jawab penilai akan dituntut pula oleh publik pemegang saham. Secara umum di dalam melakukan penilaian terhadap harta kekayaan suatu perubahan dalam rangka go public harus diperhatikan beberapa faktor, diantaranya: 1. Lokasi harta yang dinilai 2. Kondisi fisik 3. Kenaikan nilai penyusutan 4. Tingkat teknologi yang digunakan 5. Metode penilaian Hasil penilaian tersebut harus disampaikan dalam laporan yang jelas, singkat, padat dan sistematis sesuai dengan standar yang disepakati, penggunaan bahasa yang mudah dipahami dan adanya konsistensi dalam melakukan penilaian sehingga para investor dapat memahami secara gamblang. d. Notaris Untuk tugas notaris di pasar modal dibahas pada bab berikutnya. Sedangkan lembaga penunjang yang diperlukan adalah : a. Wali amanat yang akan bertindak untuk mewakili kepentingan pemegang obligasi sebagai kreditur. b. Biro Administrasi efek (PT.KPEI) c. Lembaga Kustodian (PT. KSEI)

47

M. Irsan Nasarudin, et.al., Op. cit., hlm. 94


4. Perusahaan menyiapkan semua dokumen dan perjanjian yang diperlukan untuk melakukan penawaran umum. 5. Perusahaan membuat kontrak pendahuluan dengan bursa efek. 6. Perusahaan melakukan public expose 7. Perusahaan menyampaikan pernyataan pendaftaran kepada Bapepam 8. Bapepam akan menyampaikan pernyataan efektif pernyataan pendaftaran tersebut dalam waktu 45 hari setelah meneliti kelengkapan dokumen, cakupan dan kejelasan informasi dan keterbukaan menurut aspek hukum, akuntansi, keuangan dan manajemen. b. Tahap Emisi 1. Penawaran oleh sindikasi penjamin emisi dan agen penjual di pasar primer 2. Penjatahan kepada pemodal oleh sindikasi penjamin emisi dan emiten di pasar primer 3. Penyerahan efek kepada pemodal di pasar primer 4. Emiten mencatatkan efeknya di pasar sekunder (di bursa) 5. Perdagangan efek di pasar sekunder (di bursa) c. Tahap setelah Emisi Sesudah proses emisi, emiten berkewajiban untuk menyampaikan informasi yaitu : 1. Laporan berkala, misalnya laporan tahunan dan laporan tengah tahunan (continuous disclosure) 2. Laporan kejadian penting dan relevan, misalnya akuisisi, pergantian direksi (timely disclosure) 48 Dapat dilihat bahwa mulai dari tahap pra emisi, emisi bahkan sampai dengan setelah emisi segala sesuatu diatur oleh Bapepam sampai suatu perusahaan dapat listing di pasar modal. Adapun banyaknya persyaratan yang dibuat untuk suatu perseroan hal ini disebabkan karena melibatkan kepentingan publik. Dimana investor harus dilindungi sehingga mereka merasa aman untuk menanamkan uangnya di pasar modal. Jadi untuk suatu perseroan yang akan melakukan penawaran umum di pasar modal bukanlah suatu hal yang mudah. Dalam hal penawaran umum sebelum bahkan sampai perseroan listing di pasar modal tugas notaris sebagai profesi penunjang pasar 48

Ibid., hlm. 217


modal nampak pada pembuatan akta ataupun perjanjian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada penjelasan selanjutnya. B. Tugas dan Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Listing di Pasar Modal 1. Tugas dan Fungsi Notaris Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, tidak memberikan uraian yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris, dikatakan demikian oleh karena selain untuk membuat akta-akta autentik, Notaris juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensyahkan (waarmerken dan legaliseren) surat-surat/akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan. Notaris sebagaimana menurut Undang-Undang dan Notaris menurut yang sebenarnya dan tugas yang harus dijalankannya yang diletakkan kepadanya oleh undang-undang, sangat berbeda sekali dengan tugas yang dibebankan oleh masyarakat di dalam praktek, sehingga sulit untuk memberikan defenisi yang lengkap mengenai tugas dan pekerjaan Notaris. 49 Dalam hal suatu perusahaan akan melakukan go public maka sebagai pejabat umum dan sekaligus sebagai profesi penunjang pasar modal, Notaris sudah pasti mempunyai tugas dan fungsi yang tidak kalah pentingnya dibandingkan dengan profesi penunjang lainnya, artinya bahwa setiap pihak-pihak yang terlibat di dalam suatu proses go public-nya suatu perusahaan, sudah pasti akan melakukan 49

G.H.S. Lumban Tobing, Op.Cit, hlm. 37


pekerjaannya sesuai dengan bidangnya masing-masing, sehingga oleh karenanya dapat dikatakan bahwa dalam hal ini, maka yang menjadi tugas pokok Notaris yaitu : a. Memberi penerangan atau saran-saran Sebelum membuat akta, Notaris harus terlebih dahulu mengumpulkan data-data, keterangan-keterangan yang selengkap-lengkapnya dan mempelajari akibat hukum yang mungkin terjadi, lalu kemudian memberi saran-saran untuk mencegah timbulnya sengketa diantara para pihak sehubungan dengan akta yang akan dibuatnya. b. Membuat akta-akta otentik otentik, baik : a) Yang perintahkan oleh Undang-Undang, seperti Pendirian Perseroan Terbatas, Berita Acara RUPS b) Atas permintaan pihak yang menghendaki jasa Notaris, misalnya tentang jual beli saham, perjanjian pembelian sisa saham dan lain-lain. Dalam hal pembuatan akta, ada dikenal dua bentuk otentik, yakni : 1) Partij akta (akta dihadapan) artinya akta yang dibuat menurut keteranganketerangan para pihak dan pihak yang bersangkutan harus menandatangani akta tersebut. Misalnya saja dalam rangka perusahaan yang akan listing, notaris akan membuat perjanjian-perjanjian seperti perjanjian penjaminan emisi efek, perjanjian pengadaan barang cetakan, perjanjian pengelolaan administrasi saham, dan perjanjian agen penjualan yang dibuat dengan dibawah tangan dan penandatanganannya dilegalisir oleh Notaris.


2) Relaas Akta (akta pejabat), yakni akta yang dibuat karena kejadian-kejadian yang disaksikan dan didengar oleh Notaris dan penandatanganan tidak diharuskan misalnya berita berita acara RUPS Sedangkan yang termasuk dalam ruang lingkup fungsi notaris adalah : a. Memberi pelayanan atau jasa kepada masyarakat Dalam hal ini, Notaris menjalankan fungsi sosial, jadi salah satu fungsi Notaris adalah untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, dengan mengatur secara tertulis dan otentik hubungan-hubungan hukum antara para pihak dengan sejauh mungkin menghindari terjadinya sengketa di kemudian hari sehingga oleh karenanya harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban diantara para pihak disini harus ada kejujuran dan keikhlasan dari para pihak dan disini pula letak tanggung jawab Notaris yang tidak saja berdasarkan hukum tetapi juga berdasarkan moral. Kewenangan jabatan yang akan diberikan kepada Notaris ditujukan bagi kepentingan umum bukanlah semata-mata untuk kepentingan pribadi. Notaris berkewajiban untuk tidak memihak, merahasiakan dan melindungi masyarakat dengan tidak membedakan kedudukan yang bersangkutan dalam masyarakat. Notaris dalam memperoleh kekuasaannya itu langsung dari kekuasaan eksekutif sehingga dapat dikatakan bahwa Notaris melakukan sebahagian dari tugas eksekutif. Oleh sebab itu Notaris sebelum menjalankan tugasnya harus disumpah terlebih dahulu. 50 Dan untuk menjamin pengamanan terhadap kepentingan umum,

50

Ibid., hlm. 38


Notaris selama menjalankan jabatannya dibawah pengawasan Pengadilan Negeri setempat. b. Membantu meningkatkan kepastian hukum dalam masyarakat Dalam hal menjalankan fungsinya Notaris bisa saja membentuk hukum baru dengan mengikuti perkembangan atau dinamika masyarakat. Sesuai dengan Pasal 1 Peraturan Jabatan Notaris, disebutkan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan umum atau dikehendaki oleh pihak yang berkepentingan agar dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya, memberikan grosse, salinan dan kutipannya, kesemuanya kecuali ditentukan lain oleh peraturan umum kepada pejabat lain. Hal ini juga telah diperkuat dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris (selanjutnya disebut dengan UUJN) Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa Notaris berwenang membuat semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan sepanjang tidak dikecualikan kepada pejabat lain oleh peraturan umum dengan memperhatikan peraturan yang berlaku. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 1338 KUH Perdata disebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Dengan demikian sepanjang perjanjian yang diperbuat secara sah artinya perjanjian itu telah memenuhi syarat sahnya perjanjian, yaitu : a. Syarat

subjektif

yaitu

orang

tersebut

cakap

dan

tercapainya

kesepakatan(persetujuan) diantara para pihak.


b. Syarat Objektif yaitu objeknya harus jelas, baik jenis, jumlah, statusnya (hal tertentu), dan sebab yang halal (isi perjanjiannya tidak bertentangan dengan kesusilaan, ketertiban umum dan Undang-Undang), maka perjanjian tersebut mengikat para pihak dengan memperhatikan aturan yang berlaku yakni ketertiban umum, kesusilaan dan dilakukan dengan itikad baik. 2. Kewajiban Notaris di Pasar Modal Berkaitan dengan kewajiban Notaris dalam pasar modal, UUPM telah menegaskan bahwa adanya suatu keharusan bagi seorang Notaris untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu ke Bapepam sebelum menjalankan pekerjaannya. Pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal ini merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi dengan memenuhi beberapa persyaratan yang telah ditetapkan oleh Bapepam. Bagi Notaris sendiri selaku profesi penunjang pasar modal, telah terdapat suatu keputusan yang dikeluarkan oleh Ketua Bapepam Nomor 37/PM/1996, Peraturan Nomor VIII.D.1, tanggal 17 Januari 1996 tentang Pendaftaran Notaris yang melakukan kegiatan di Pasar Modal, yaitu : a. Notaris yang melakukan kegiatan di bidang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam dan memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan ini. b. Persyaratan Notaris sebagaimana diatur dalam angka 1 peraturan ini adalah sebagai berikut :


a) Telah diangkat sebagai Notaris oleh Menteri Hukum dan HAM yang telah diambil sumpahnya sebagai Notaris dari instansi yang berwenang b) Tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang keuangan c) Memiliki akhlak dan moral yang baik d) Wajib memiliki keahlian di bidang pasar modal dan persyaratan keahlian dapat dipenuhi melalui program pelatihan yang diakui Bapepam e) Sanggup secara terus menerus mengikuti program Pendidikan Profesi Lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal f) Sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris Indonesia dan Kode Etik Profesi, serta senantiasa bersikap indenpenden g) Telah menjadi atau bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia h) Bersedia untuk diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya. c. Permohonan pendaftaran Notaris sebagai profesi penunjang pasar modal diajukan kepada Bapepam dalam rangkap 4 dengan mempergunakan formulir Nomor VIII.D.1-1 d. Permohonan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini disertai dokumen sebagai berikut: a) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)


b) Surat Keputusan pengangkatan selaku notaris dan Menteri Kehakiman dan Berita Acara Sumpah Notaris dari instansi yang berwenang c) Surat pernyataan bahwa Notaris tidak pernah melakukan perbuatan tercela dan atau dihukum karena terbukti melakukan tindak pidana di bidang pasar modal yang diakui Bapepam d) Sertifikat program pelatihan di bidang pasar modal yang diakui Bapepam e) Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup mengikuti secara terus menerus program pendidikan profesi lanjutan (PPL) di bidang kenotariatan dan peraturan perundang-undangan di bidang pasar modal f) Surat pernyataan bahwa Notaris sanggup melakukan pemeriksaan sesuai dengan Peraturan Jabatan Notaris (PJN) dan Kode Etik Notaris serta senantiasa bersikap independen dalam melakukan kegiatannya g) Bukti keanggotaan Ikatan Notaris Indonesia h) Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia menjadi anggota Ikatan Notaris Indonesia setelah memperoleh Surat Tanda Terdaftar dari Bapepam dan akan menyampaikan bukti keanggotaan tersebut kepada Bapepam. i) Surat pernyataan bahwa Notaris bersedia diperiksa oleh Ikatan Notaris Indonesia atas pemenuhan Peraturan Jabatan Notaris dan Kode Etik Profesi dalam rangka melaksanakan kegiatannya e. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angja 3 peraturan ini tidak memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 hari sejak


diterbitkannya permohonan tersebut, Bapepam wajib memberikan surat pemberitahuan kepada pemohon yang menyatakan bahwa : a) Permohonan tidak lengkap dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-2 b) Permohonan ditolak dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-3 f. Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud dalam angka 3 peraturan ini memenuhi syarat, maka selambat-lambatnya dalam jangka waktu 45 hari sejak diterimanya permohonan secara lengkap, Bapepam memberikan Surat Tanda Terdaftar Profesi Penunjang Pasar Modal kepada pemohon dengan menggunakan formulir Nomor VIII.D.1-4 g. Setiap perubahan yang berkenaan dengan data dan informasi dari Notaris wajib dilaporkan kepada Bapepam selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari sejak terjadinya perubahan tersebut. Mengenai pendaftaran Notaris di Bapepam ini, juga telah diatur di dalam UUPM yakni pada Pasal 5 sub B, yang menyebutkan bahwa Bapepam berwenang untuk mewajibkan pendaftaran profesi penunjang pasar modal dan juga diatur dalam Pasal 64 angka 2 yang menyatakan bahwa untuk dapat melakukan kegiatan di bidang pasar modal, profesi penunjang pasar modal wajib terlebih dahulu terdaftar di Bapepam. 51 Dalam hal yang berkenaan dengan kewajiban pendaftaran Notaris pada Bapepam ini, belum ada kesepakatan dari INI dan juga tidak diatur dalam UUJN. Dalam Kongres INI ke XIV di Denpasar Bali pada tahun 1990 dalam Pasal 1 tentang larangan-larangan, tepatnya pada bahagian sub 3 telah disebutkan bahwa Notaris dilarang untuk mengajukan permohonan, baik lisan maupun tertulis kepada instansi-

51

http://www.bapepam.go.id/data/pendaftaran _notaris.htm


instansi, perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga untuk ditetapkan menjadi Notaris dari instansi, perusahaan atau lembaga tersebut baik tanpa apalagi disertai penurunan tarif yang jumlahnya atau besarnya lebih rendah dari tarif yang dibayar oleh instansi tersebut. Mengenai pembahasan dari larangan tersebut kemudian dibicarakan lagi pada saat Rapat Pleno Pengurus Pusat yang kemudian keputusan dari hasil rapat tersebut tertanggal 22-23 juli 1997 di Jakarta juga belum ada kesepakatan. Hal ini dapat dilihat dalam sub III angka 6 yang menyebutkan bahwa dengan tetap menghargai perbedaan yang timbul kajian mengenai berbagai persoalan hukum harus tetap dilakukan untuk meningkatkan kemampuan dan kesatuan sikap organisasi. Adapun hal-hal yang belum sepakat seperti masalah Wajib Daftar Notaris pada Bapepam ditunda untuk ditemukan pemecahannya. Adapun yang menjadi alasan INI tentang pendaftaran tersebut adalah dengan melihat adanya perbedaan antara UUJN dengan UUPM dimana satu sisi UUJN menyatakan bahwa Notaris adalah merupakan pejabat umum yang berwenang untuk membuat semua akta otentik sepanjang oleh suatu peraturan umum tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Sedangkan di sisi lain Bapepam memandang bahwa notaris dalam menjalankan profesinya di bidang pasar modal harus mendaftarkan diri terlebih dahulu kepada Bapepam. Sehingga dapat diartikan bahwa jika seorang Notaris belum mendaftarkan diri kepada Bapepam maka ia tidak berhak membuat akta di bidang pasar modal.


Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan mengenai keotentikan akta yang akan dibuat oleh Notaris dalam bidang pasar modal, karena jika dilihat dari bunyi Pasal 1865 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain menunjuk pada suatu peristiwa diwajibkan membuktikannya dengan hak atau peristiwa tersebut. Begitu juga dalam Pasal 1866 KUH Perdata yang menegaskan bahwa salah satu alat bukti yag dimaksud dalam Pasal 1865 adalah bukti tulisan (alat bukti tertulis). Dari kedua pasal diatas terlihat bahwa tujuan dibuatnya suatu akta adalah sebagai alat pembuktian. Dalam kaitannya dengan pendaftaran diri ini, baik UUJN maupun asosiasi INI menganggap bahwa dengan mendaftarkan dirinya di pasar modal, menimbulkan kesan seolah-olah Notaris mempromosikan dirinya dan ini sudah pasti melanggar naik PJN maupun UUJN. Untuk hal ini berdasarkan hasil penelitian penulis sampai saat ini belum ada juga keputusan yang pasti dari asosiasi INI walaupun dalam praktek yang terjadi Notaris yang berkecimpung di pasar modal harus mendaftarkan diri. Peraturan Pasar Modal tentang pendaftaran diri Notaris bukanlah sesuatu yang pada akhirnya dapat dikatakan pelanggaran terhadap UUJN artinya bahwa seorang Notaris yang mendaftarkan diri, janganlah diartikan sebagai suatu tindakan promosi diri seorang Notaris, karena seperti dilihat dari peraturan yang ada tidaklah mudah bagi seorang Notaris untuk dapat terdaftar di Bapepam, dalam artian terdapat syaratsyarat tertentu yang harus dipenuhi oleh Notaris. Mengenai hal ini walaupun sebagai


pejabat umum yang berwenang, namun Notaris harus juga mengetahui tentang ruang lingkup dari kegiatan yang akan dilakukannya. Dan untuk itu Notaris tersebut harus mengikuti pendidikan dan pelatihan yang diakui oleh Bapepam. Dalam hal melakukan kegiatan di pasar modal, untuk ikut serta melaksanakan kegiatannya bersama dengan profesi penunjang lainnya bagaimana mungkin seorang Notaris dapat melakukan due diligence suatu perusahaan yang akan go public jika ia tidak mengetahui apa yang menjadi syarat-syarat untuk go public-nya, perusahaan dan peraturan-peraturan pasar modal yang berkaitan dengan itu. Maksudnya bahwa untuk dapat melakukan pekerjaan yang berhubungan di pasar modal, sudah tentu seorang Notaris harus benar-benar mengetahui segala ketentuan-ketentuan yang mengaturnya,

guna

mengantisipasi

terjadinya

pelanggaran-pelanggaran

yang

mengakibatkan kerugian bagi para investor. 3. Tanggung Jawab Notaris Sebelum dan Sesudah Listing di pasar modal Keberadaan notaris dalam kegiatan pasar modal sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 64 ayat 1 huruf d UUPM adalah sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dan terdaftar di Bapepam. Kewenangan seorang notaris untuk membuat akta otentik diatur pada Bab III bagian pertama Pasal 15 ayat (1) UUJN secara rinci pasal tersebut secara rinci menyatakan sebagai berikut : “ Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh orang yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam


akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuataan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”. Pasal 1868 KUH Perdata menyebutkan bahwa : “ Suatu akta otentik ialah akta yang didalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau dihadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya. Karena merupakan pejabat yang diakui dan disahkan oleh pemerintah maka maka sebagai profesi penunjang pasar modal, jasa Notaris sangat diperlukan dalam hal pembuatan akta misalnya akta perubahan anggaran dasar. Menurut Rudhi Prasetya dalam seminar yang bertema “Peran Notaris dalam Dunia Bisnis di Masa Depan”, Akta otentik adalah akta yang dibuat di depan pejabat pembuat akta. Keistimewaan akta otentik adalah mempunyai kekuatan bukti. Barang siapa yang memegang akta otentik, maka apa yang tercantum di dalamnya dianggap benar. 52 Disamping sebagai alat bukti bila terjadi sengketa, dari sisi pengusaha akta otentik merupakan pedoman bagi para pihak yang bertransaksi. Diharapkan dengan adanya akta otentik tersebut kerja sama antara pengusaha atau pedagang bisa berjalan dengan baik dan harmonis.

52

Upi Palupi, Peran Notaris dalam Dunia Bisnis, Renvoi, Nomor 12.48.IV (3 Mei 2007),

hlm. 29


Dalam UUJN dikatakan bahwa notaris mempunyai kewajiban untuk memasukkan apa yang termuat di dalam akta notaris sungguh-sungguh dimengerti oleh semua pihak. Untuk itu, notaris seharusnya membacakan dan menerangkan isi dari akta serta menjelaskan tentang konsekuensinya pada para pihak. 53 Sebagai Notaris pasar modal setiap kegiatan yang ditetapkan dalam UUPM harus juga dijalankan dalam membuat akta. Misalnya dalam hal pembuatan akta dalam rangka penawaran umum, Notaris dilarang memberikan keterangan yang secara materil menyesatkan atau tidak benar sehingga mempengaruhi harga efek di bursa efek, apabila hal ini terjadi maka tanggung jawab Notaris dan juga termasuk profesi penunjang pasar modal yang lainnya yaitu terbatas pada pendapat atau keterangan yang diberikannya dalam rangka pernyataan pendaftaran. Untuk bisa menjabat notaris dibutuhkan dua komponen yaitu spiritualitas dan hati nurani dalam menjalankan tugas. Seorang notaris juga harus bisa menghargai martabat orang lain dan harus mengedepankan pelayanan daripada imbalan. 54 Akta-akta otentik yang dibuat notaris sebagai profesi penunjang pasar modal, selain memuat ketentuan-ketentuan hukum secara umum juga memuat ketentuan yang dikehendaki oleh Bapepam sebagai badan yang mengatur (regulator) dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan di pasar modal. Dalam hal ini Bapepam memberikan pedoman agar akta-akta tersebut dapat memenuhi ketentuan yang

53 54

Ibid Ibid


berlaku di pasar modal. Pedoman tersebut tercantum secara rinci dalam beberapa keputusan Bapepam. Pendaftaran notaris di pasar modal perlu dilakukan mengingat kompleksitas aturan yang berlaku di pasar modal sehingga setiap pelaku pasar modal harus selalu menyesuaikan dengan aturan-aturan pasar modal yang berlaku agar tujuan utama para pelaku pasar modal melakukan kegiatan di pasar modal dapat tercapai, kewajiban ini bukan hanya diperuntukkan bagi notaris saja, akan tetapi juga diwajibkan kepada seluruh profesi penunjang pasar modal. Setiap profesi penunjang pasar modal wajib menaati kode etik dan standar profesi yang ditetapkan oleh asosiasi

profesi masing-masing sepanjang tidak

bertentangan dengan undang-undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. 55 Kode etik dan standar profesi merupakan suatu standar pemenuhan kualitas minimal jasa yang diberikan kepada nasabahnya dan merupakan suatu kewajiban bagi setiap orang profesi penunjang pasar modal untuk mentaatinya. Namun, dalam hal kode etik dan standar profesi dimaksud bertentangan dengan Undang-Undang ini dan peraturan pelaksanaannya, profesi penunjang pasar modal harus mengikuti ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang ini dan atau peraturan pelaksanaannya. Hal ini penting untuk melindungi kepentingan para pemodal. 56 Kode etik profesi dipahami oleh banyak orang sebagai perangkat normanorma dasar berisi kaedah-kaedah perilaku yang menjadi pedoman bagi pengemban

55 56

Pasal 66 UUPM Penjelasan Pasal 66 UUPM


profesi ketika menjalankan profesinya. Keberadaan kode etik diharapkan akan dapat menjaga moralitas dan integritas dari pengemban profesi agar tidak keluar dari nilainilai luhur profesi yang telah disepakati bersama. Etika profesi adalah bilamana seorang spesialis harus dapat mengaplikasikan keahliannya dengan penuh tanggung jawab, penuh kerelaan hati menerima dan mencoba hidup atas dasar norma-norma moral, mempunyai disiplin kerja yang tinggi yang muncul dari dalam dirinya sendiri sebagai konsekueansi atas kesadaran dan tanggung jawab tersebut. Untuk menghindari penyelewengan terhadap keahliannya, seorang spesialis ahli perlu menjalankan profesinya dengan mendasari pada nilai moral. Dengan kata lain tindakannya harus didasarkan pada hal-hal atau aturan-aturan dengan tujuan yang baik. Aturan-aturan dan tujuan yang baku yang baik merupakan kaidah moral yang diperlukan di dalam kelompok profesi pada umumnya. 57 Bila etika profesi dilanggar oleh pelaku profesi, maka hanya akan memberi sanksi moral. Secara garis besar, semua profesi pada umumnya memiliki sekurangkurangnya empat prinsip baku, yaitu : 58 1. Prinsip tanggung jawab, merupakan prinsip pokok bagi para spesialis ahli/kaum profesional, karena setiap pelakum profesi itu adala keahlian orang yang berani dan mau bertanggung jawab baik terhadap pelaksanaan pekerjaannya maupun bertanggung jawab terhadap hasilnya. Seorang profesional tidak hanya diharapkan, melainkan dari dalam diri sendiri menuntut bekerja sebaik mungkin dengan hasil yang maksimal, dapat mempertanggungjawabkan tugas pekerjaannya atas dasar tuntutan profesionalitas. Ia harus bertanggung jawab atas dampak profesinya itu terhadap kehidupan dan kepentingan orang lain, khususnya terhadap kepentingan yang dilayani. 57

Dwiyan Suwignya, Saudara Jangan Melakukan Pembohongan, Renvoi, Nomor : 1.49.V (3 Juni 2007), hal. 32 58 C.F.G. Sunaryati Hartono, Op.cit., hlm.45


2. Prinsip keadilan. Pelaku profesi dituntut agar dalam menjalankan profesinya tidak boleh melakukan diskriminasi terhadap siapapun, tidak boleh membeda-bedakan pelayanannya dan juga kualitas pelayanannya. Jangan sampai terjadi bahwa mutu dan intensitas pelayanan profesionalnya dikurangi kepada orang miskin, karena ia tidak dapat membayar dengan biaya tinggi. 3. Prinsip otonomi. Setiap pelaku harus mempunyai kebebasan penuh baik yang bersifat kebebasan sosial ataupun kebebasan eksistensial dalam menjalankan profesinya artinya jangan sampai ada pihak luar ikut campur tangan dalam pelaksanaan profesinya itu. 4. Prinsip integritas/komitmen moral, merupakan tuntutan bagi para pelaku profesi atas dirinya sendiri bahwa dalam menjalankan tugas profesinya, ia tidak akan sampai merusak nama baiknya serta citra dan martabat profesinya. Ia harus bertanggung jawab atas profesinya serta tidak akan melecehkan nilai yang dijunjung tinggi dan diperjuangkan profesinya. Artinya, ia tidak akan mudah kalah akan adanya bujukan-bujukan untuk melakukan tindakan yang melanggar nilai yang dijunjung tinggi profesinya. Aturan yang merupakan kaidah moral yang mengandung sanksi inilah yang disebut dengan kode etik profesi, dan di dalam dunia profesi notaris aturan ini dinamakan koden etik profesi. Kode etik profesi ada di dalam UUJN dan terdapat dalam aturan-aturan yang ditetapkan oleh kongres dan mempunyai tujuan untuk menjaga kehormatan dan keluhuran harkat dan martabat jabatan. Selain hal diatas notaris dalam melakukan kegiatannya sebagai profesi penunjang pasar modal, juga harus dapat menjalankan fungsinya untuk memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan perbuatan akta. Kewenangan notaris ini tercantum dalam Pasal 15 ayat (2) butir f UUJN. Dalam hal ini notaris tidak memberikan penyuluhan hukum sebagaimana halnya seorang pengacara yang berpihak pada kliennya. Akan tetapi notaris hanya memberikan penjelasan seperlunya terhadap maksud dari isi atau apa saja yang tertuang di dalam akta yang akan dibuatnya. Namun demikian notaris harus tetap dapat menjaga etika profesinya untuk bertindak independen dan tidak memihak salah satu pihak. Sehinggaa dalam hal ini notaris cukup menjelaskan secara umum saja.


Dalam Pasal 1 angka 13 UUPM menyebutkan bahwa : Pasar modal adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan

efek,

perusahaan

publik

yang

berkaitan

dengan

efek

yang

diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Dari pasal dimaksud dapat dipahami bahwa kegiatan pasar modal dapat dikelompokkan ke dalam 3 (tiga) bagian, yaitu : 1. Kegiatan penawaran umum dan perdagangan efek 2. Kegiatan perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkan 3. Kegiatan lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek Kegiatan penawaran umum yang dilakukan oleh emiten untuk menjual efek kepada masyarakat berdasarkan tata cara yang diatur dalam undang-undang ini dan peraturan pelaksanaannya. 59 Sebagai profesi penunjang pasar modal, sebelum perseroan listing harus terlebih dahulu mempersiapkan hal-hal yang ditentukan oleh peraturan dan perundang-undangan. Dalam hal ini perseroan harus melakukan RUPS dalam hal meminta persetujuan pemegang saham untuk menambah dana dari luar perseroan. RUPS yang dilakukan ini harus dihadiri oleh Notaris yang telah ditentukan oleh perseroan.yang tugasnya membuat berita acara sesuai dengan jalannya RUPS. Adapun akta-akta yang dibuat oleh notaris sebagai profesi penunjang pasar modal dalam proses go public/penawaran umum saham sebelum perusahaan listing di pasar modal antara lain meliputi : 60 59 60

Pasal 1 angka 15 UUPM Munir Fuady, Pasar Modal Modern (cetakan I), (Bandung : Citra Aditya Bakti, 2001),

hlm. 61


a. Pembuatan akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) persetujuan untuk Initial Public Offering (IPO) b. Membuat perubahan anggaran dasar c. Membuat akta-akta perjanjian berkaitan dengan penawaran umum tersebut d. Perjanjian Pengelolaan Administrasi Saham Isi dari perjanjian ini biasanya antara lain adalah : 1. Penunjukan 2. Tugas dan kewajiban emiten pada pasar perdana 3. Tugas dan kewajiban Biro Administrasi Efek pada pasar perdana 4. Laporan-laporan pada pasar perdana 5. Biaya dan cara pembayaran pada pasar perdana 6. Tugas dan kewajiban BAE pada pasar sekunder 7. Tugas dan kewajiban emiten pada pasar sekunder 8. laporan-laporan pada pasar sekunder 9. Biaya dan pembayaran pada pasar sekunder e. Perjanjian Penjaminan Emisi Efek 61 Isi dari perjanjian ini antara lain meliputi : 1. Tentang penawaran umum 2. Tentang penjaminan emisi 3. Tentang pernyataan pendaftaran menjadi efektif 4. Tentang jadwal waktu 5. Penyebaran prospektus, formulir pemesanan, pembelian saham dan prospektus ringkas 6. Pelaksanaan penawaran umum 7. Penerimaan dan sistem penjatahan 8. Pembayaran 9. Pengembalian uang 10. Imbalan jasa 11. Undertaking dan waransi dari emiten 12. Undertaking dan waransi dari para penjamin emisi 13. Hukum yang berlaku 14. Pengadilan yang berwenang 15. Alamat pemberitahuan f. Perubahan Perjanjian Penjaminan Emisi Efek Perubahan ini dilakukan untuk mengakomodir hal-hal yang belum cukup diatur dalam perjanjian emisi efek. Beberapa contoh perubahan dimaksud antara lain meliputi perubahan mengenai harga saham perdana yang akan dijual, jadwal waktu emisi, pembentukan sindikasi dari para penjamin pelaksana emisi efek. g. Perjanjian Pengadaan Barang Cetakan Perjanjian ini dilakukan emiten dengan pihak BAE sebagai salah satu pelaku dalam kegiatan di pasar modal, dan diatur dalam Pasal 48 UUPM. Biro ini 61

Ibid


1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

menangani pencatatan dan administrasi saham yang telah dicatatkan di bursa, antara lain mengenai pemeliharaan daftar pemegang saham emiten termasuk setiap pencatatan pemindahan hak atas saham. Isi perjanjian ini antara lain : Jenis dan jumlah barang Persyaratan teknis Harga penawaran cara pembayaran Jaminan keamanan denda Pengiriman barang Jaminan/Garansi Disamping itu, jika yang diterbitkan merupakan surat utang kepada

masyarakat berupa penawaran umum obligasi, terdapat juga suatu perjanjian antara pihak perusahaan penerbit obligasi dengan pihak wali amanat yang sering disebut dengan perjanjian perwaliamanatan. Perjanjian perwaliamanatan tersebut pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut: 62 1. Tujuan penerbitan obligasi 2. Hak, kewajiban, tugas dan wewenang wali amanat 3. Imbalan jasa terhadap wali amanat 4. Syarat-syarat obligasi 5. Hak, kewajiban dan wewenang emiten 6. Kuasa pemegang obligasi kepada wali amanat 7. Wanprestasi 8. Rapat Umum Pemegang Obligasi 9. Jaminan-jaminan 10. Indertaking dan waransi dari pihak emiten 11. Alamat-alamat untuk pemberitahuan 12. Hukum yang berlaku 13. Pengadilan yang berwenang 14. Ketentuan-ketentuan lain.

62

Ibid., hal.65


Akta-akta tersebut diatas, hanya sebagian jenis akta yang dibuat notaris dalam menjalankan jabatannya sebagai profesi penunjang pasar modal. Atas semua akta yang dibuatnya, notaris wajib mempertanggungjawabkan dengan cara membuat pernyataan tertulis, yaitu pernyataan profesi penunjang pasar modal bagi notaris, yang berisi hal-hal sebagai berikut: 63 a. Kami bertanggung jawab bahwa segala sesuatu yang telah dilaksanakan dalam rangka penawaran umum adalah tidak bertentangan dengan peraturan jabatan notaris (Notaris Reglement) dan kode etik notaris. b. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas telah bertindak sesuai dengan notaris reglement serta kode etik notaris c. Kami sebagai profesi penunjang pasar modal dalam melaksanakan tugas bersikap indenpenden dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan emiten d. Kami bertanggung jawab atas penelaahan dengan tugas dan jabatan dan telah mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan permintaan informasi kepada emiten dan pihak lain yang dipandang perlu. Pertanyaan dan permintaan informasi tersebut mencakup seluruh informasi yang sesuai dengan notaris reglement, kode etik notaris dan peraturan pasar modal yang berlaku e. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama kami yakin bahwa pernyataan pendaftaran yang disampaikan sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami tidak memuat pernyataan atau informasi yang tidak benar, sesuai dengan akta yang kami buat. f. Setelah dilakukan penelaahan secara cermat dan seksama atas pernyataan pendaftaran sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kamus dan susai dengan notaris reglement dan kode etik notaris, kami yakin bahwa tidak terdapat hal-hal yang dapat menghambat terlaksananya penawaran umum ini. g. Kami bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan jabatan kami dalam rangka penawaran umum ini dan kami juga telah membaca seluruh prospektus dan dokumen pernyataan sepanjang yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami terutama untuk melihat apakah informasi yang dimuat sesuai dengan akta-akta yang telah kami buat atau yang telah diperlihatkan kepada kami

63

Herlina syati Bachtiar, Serial contoh Akta notaries dan Akta di bawah tangan Buku VII mengenai Go Public (Initial Public Offering=IPO), ( Bandung : CV. Mandar Maju, 2003), hal. 133134


h. Dalam hal ditemukan adanya informasi yang tidak benar, menyesatkan atau belum mengungkapkan informasi yang seharusnya diungkapkan yang berhubungan dengan tugas dan jabatan kami,kami berjanji untuk segera menyampaikan informasi tersebut kepada Bapepam baik sebelum maupun sesuda pernyataan pendaftaran menjadi efektif dengan tidak mengurangi ketentuan hukum yang berlaku terhadap profesi kami mengenai rahasia jabatan.

Setelah Bapepam mengeluarkan pernyataan pendaftaran efektif, dan telah listing di pasar modal emiten berdasarkan peraturan Nomor : X.K.4., berkewajiban untuk menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum kepada Bapepam. Laporan tersebut dibuat secara berkala per tiga bulan disampaikan selambat-lambatnya tanggal 15 bulan berikutnya. Jika terjadi perubahan penggunaan dana, emiten harus menyampaikan hal itu kepada Bapepam. Dalam hal penyampaian laporan ke Bapepam menyangkut perubahan dana harus mendapatkan persetujuan dari RUPS untuk ini diperlukan akta perubahan anggaran dasar yang dibuat oleh Notaris. Jadi tugas notaris sesudah listing di pasar modal adalah dalam hal memproses pengesahan dari perbuatan – perbuatan hukum dari perusahaan yang mengakibatkan terjadinya perubahan Anggaran Dasar yang memerlukan persetujuan RUPS dan melegitimasi perjanjian-perjanjian yang melibatkan perusahaan. Perbuatan – perbuatan hukum itu antara lain adalah Corporate Action adalah tindakan atau aksi korporasi emiten (perusahaan Go Public) yang berpengaruh terhadap jumlah saham yang beredar maupun terhadap harga saham perusahaan yang bersangkutan di bursa. Keputusan corporate action perlu mendapat persetujuan terlebih dahulu dalam rapat umum, baik Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ataupun Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB). Persetujuan


pemegang saham adalah mutlak untuk berlakunya suatu coporate action sesuai dengan peraturan pasar modal 64

1.

2.

3.

4.

5.

Jenis – jenis Corporate Action sebagai berikut : 65 Pembagian deviden Deviden merupakan pembagian laba bersih perusahaan yang didistribusikan kepada pemegang saham atas persetujuan RUPS. Deviden dapat berbentuk uang tunai (cash dividend) atau berbentuk saham (stock dividend) Pemberian Saham Bonus Saham bonus merupakan bonus pembagian saham baru untuk para pemegang saham lama sebagai bentuk penghargaan atas keberhasilan perusahaan.Besarnya bonus ditentukan dalam RUPS. Pemecahan Saham (Stock Split) Pemecahan saham adalah pemecahan nilai nominal saham menjadi pecahan yang lebih kecil dengan tujuan untuk menambah jumlah saham yang beredar, dan agar harga saham menjadi lebih murah sehingga perdagangan saham menjadi liquid. Keputusan untuk melakukan pemecahan saham ini didasarkan atas persetujuan pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSBL). Penerbitan Right Issue Right Issue merupakan pengeluaran saham baru dalam rangka penambahan modal perusahaan dimana penawaran tersebut ditawarkan terlebih dahulu kepada pemegang saham lama artinya kepada pemegang saham lama diberi hak (right) untuk membeli saham baru dengan harga yang ditetapkan (exercises prices). Tujuannya bagi emiten biasanya untuk memperoleh dana tambahan dari investor lama ataupun masyarakat umum baik untuk kepentingan ekspansi, ataupun untuk restrukturisasi dan atau tujuannya lainnya. Pembelian kembali saham (Repurchases Stock) Pembelian kembali (buy back) oleh emiten merupakan tindakan pembelian kembali sebagian saham yang telah beredar atau yang berada ditangan pemegang saham publik. Dengan pembelian kembali sebagian saham ini akan cendrung meningkatkan harga saham. Lampiran Ketua Bapepam Nomor : Kep-25.PM.2003 tanggal 17 Juli 2003,

Peraturan Nomor : IX.A.2 tentang tata cara pendaftaran dalam rangka penawaran umum, angka 3 paragraph kedua, menambahkan mengenai tanggung jawab ini, yaitu 64

M. Paulus Situmorang, Pengantar Pasar Modal, (Jakarta : Mitra Wacana Media, 2008),

65

Ibid, hlm 146-156

hlm 145


“ Setiap pihak yang memberikan pendapat atau keterangan tersebut dimuat dalam pernyataan pendapat dan dokumen pendukungnya wajib bertanggung jawab baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atas pendapat atau keterangan yang diberikan” Untuk hal diatas para pihak yang bertanggungjawab dimaksud adalah emiten, Penjamin Pelaksana Emisi (managing underwriter), Lembaga penunjang pasar modal dan Profesi penunjang pasar modal. Menurut Pasal 15 ayat (1) Notaris berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan atau dinyatakan dalam akta otentik menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse salinan dan kutipan, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang. Dalam hal ini tugas notaris sebelum dan sesudah listing adalah dalam hal pembuatan akta otentik yang berkenaan dengan perubahan Anggaran Dasar dan perbuatan yang memerlukan persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham serta meligitimasi perjanjian – perjanjian yang melibatkan perusahaan Ditinjau dari kode etik Notaris, dalam hal pembuatan akta, menurut Pasal 3 dan Pasal 4 yaitu notaris dalam menjalankan jabatannya wajib bertindak jujur,


mandiri, tidak berpihak, penuh rasa tanggung jawab, berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris. 66 Pertanggungjawaban Notaris dilihat, yaitu apabila dia sudah memenuhi UUJN dan PJN, serta kode etik dan memenuhi syarat materil dan formil maka Notaris tidak bertanggung jawab lagi terhadap isi akta tersebut, kecuali akta tersebut dibuat dengan cara yang tidak sehat, misalnya mau menerima keterangan palsu dan mengetahuinya akibat dari keterangan palsu tersebut menyebabkan kerugian bagi pihak pesero atau investor maka Notaris dapat dituntut. 67 Bila dilihat dari ketentuan Ketua Bapepam Nomor : Kep-25.PM.2003 tanggal 17 Juli 2003, Peraturan Nomor : IX.A.2, UUJN dan kode etik Notaris serta menurut hasil wawancara dengan Notaris Syahril Sofyan, maka Notaris dalam hal pembuatan akta wajib bertindak jujur, independen, dan berdasarkan peraturan perundangundangan dan juga harus memperhatikan syarat materil dan formil, apabila semua hal itu sudah dilakukan maka Notaris tidak bertanggung jawab terhadap isi akta namun ia bertanggung jawab penuh atas akta yang dibuatnya mengenai kebenaran semua data dan keterangan. Selain itu Notaris juga harus mempunyai moral yang baik karena benar atau tidaknya pembuatan dan penandatangan akta tersebut diputuskan oleh Notaris yang bersangkutan.

66

http://ucupneptune.blogspot.com/ketentuan-dan-kode-etik-notaris.html diakses November

67

Hasil wawancara dengan Notaris Syahril Sofyan, September 2009 di Medan

2007


BAB II TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS SEBELUM DAN SESUDAH LISTING DI PASAR MODAL. A. Persyaratan dan Proses Listing Perseroan Terbatas

Recommend Documents