BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MASALAH YANG TIMBUL TERKAIT PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SABH

BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MASALAH YANG TIMBUL TERKAIT PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SABH A. Perbedaan Pengesahan Badan Hukum menurut SISMINBAKUM dan SABH 1.

Sejarah Dan Transformasi SISMINBAKUM Menuju SABH Sisminbakum adalah situs resmi Departemen Kehakiman dan Hak Asasi

Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) yang bekerjasama dengan Perseroan Terbatas PT Sarana Rekatama Dinamika sebagai pihak swasta penyelenggara situs atau lebih dikenal dengan istilah provider.132 Pemberlakuan Sisminbakum (sekarang disebut SABH) dimulai pada tanggal 4 Oktober 2000 berdasarkan keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia (sekarang Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia) nomor M-01.HT.01.01 tahun 2000 tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum di Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum dan Direktorat Jendral Administrasi Hukum Umum Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Rpublik Indonesia.133 Sisminbakum diadakan berdasarkan kebutuhan Masyarakat dan dunia usaha yang semakin berkembang sehingga membutuhkan pelayanan terutama dalam pengesahan badan hukum yang cepat dan akurat,yang mana sebelum di berlakukan Sisminbakum ini proses pengesahan badan hukum dilakukan secara manual

132

Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Op. Cit, hal. 164. Sylvi Yeriza , (2005). Aspek Hukum Penyelesaian Badan Hukum Perseroan Terbatas (PT) Melalui SISMINBAKUM (Pengesahan, Persetujuan, Pelaporan, Pemberitahuan Anggaran Dasar PT. Tesis Magister Kenotariatan pada Universitas Sumatera Utara: tidak diterbitkan , hal 47 133

72

Universitas Sumatera Utara

73

berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman No.M-01-PR.08.01 tahun 1996 tentang tatacara pengajuan permohonan pengesahan akta Perseoan Terbatas.134 Efisiensi dan penghematan ruang dan waktu dalam sistem ini dibuat berdasarkan kebutuhan dan tuntutan yang berkembang dalam masyarakat dan kalangan pebisnis di Indonesia. Dengan sistem manual kendala waktu masih menjadi hal yang sangat memberatkan, karena seluruh prosedur dilakukan secara manual dan pengesahan terhadap suatu permohonan Perseroan Terbatas dapat memakan waktu berbulan-bulan lamanya dan bahkan sampai satu tahun.135 Menurut Pasal 2 Keputusan Menteri Kehakiman Dan Hak AsasiManusia Republik Indonesia nomor M-01.HT.01.01 TAHUN 2000 Tentang Pemberlakuan Sistem Administrasi Badan Hukum Di Direktorat Jenderal Hukum Umum Departemen

Kehakiman

Dan

Hak

Asasi

Manusia

Republik

Indonesia,

SISMINBAKUM diberlakukan pada: 1. Pengesahan akta pendirian atau persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas 2. Permohonan lain yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Administrasi Hukum Umum. Sistem manual (sistem lama) dalam pelayanan jasa hukum khususnya dalam proses pengesahan pendirian PT dinilai sudah tidak mendukung kecepatan,

134

Sylvi Yeriza , Op., Cit, hal.48 Anny Diharti , (2008). Tinjauan YuridisTerhadap Perseroan Terbatas sebagai Badan Hukum melalui Sisminakum (Sistem Administrasi Badan Hukum ) . Tesis Magister Ilmu Hukum pada Universitas Diponegoro : tidak diterbitkan , hal 112 135


74

kepastian dan peningkatan kepercayaan pengguna jasa hukum, sehingga perlu diganti dengan baru (sistem komputerisasi dan sistem online).136 Tingkat keakurasian dan pencermatan dalam proses manual tersebut tentulah mempunyai tingkatan yang sangat rendah, oleh karena itu SISMINBAKUM mencoba memberikan tingkat kecermatan yang tinggi karena dalam pekerjaannya dibantu oleh sistem komputerisasi dengan beberapa sistem pengkoreksian data secara otomatis yang disesuaikan dengan peraturan yang berlaku, sehingga menjamin Surat Keputusan tentang akta-akta Notaris dikeluarkan sesuai peraturan yang berlaku. Selain daripada itu SISMINBAKUM juga menciptakan sistem yang transparan, karena dalam website SISMINBAKUM dilengkapi dengan fasilitas atau fitur monitoring untuk memantau sudah sampai dimana proses pengesahan akta Perseroan Terbatas tersebut.137 Dengan adanya sistem online melalui melalui Sisminbakum, pengurusan administrasi PT diharapkan dapat lebih cepat, lebih mudah,lebih murah dan lebih terbuka (bebas KKN).138 Keuntungan dibentuknya SISMINBAKUM itu sendiri adalah: 139 1. Peningkatan layanan jasa hukum (pengesahan badan hukum) dari maksimal 60 (enam puluh) hari atau lebih menjadi paling lama 1 (satu) minggu dan paling cepat 3 (tiga) hari. 2. Dengan online sistem dapat dihindari frekuensi tatap muka antara penyedia jasa dan pemakai jasa, dan dapat ditekan seminimal mungkin terjadinya kolusi, dan nepotisme yang berakhir dengan suap dapat dihilangkan 136

Iswi Hariyani, R.Serfianto Dibyo Purnomo dan Cita Yustisia Serfiyani., Op., Cit, hal. 164. Anny Diharti , (2008). , Op., Cit, hal.112 138 Ibid , hal 52 139 Ibid 137


75

3.

4.

5.

6.

Kualitas Sumber Daya Manusia di lingkungan Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia khususnya dilingkungan Direktorat Perdata semakin meningkat Penggunaan teknologi tinggi dalam pelayanan jasa hukum memerlukan investasi yang cukup mahal sehingga sangatlah wajar jika peningkatan pelayanan jasa hukum tersebut diikuti dengan perubahan kenaikan tarif pelayanan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dengan peningkatan pemasukan keuangan Negara tersebut maka diharapkan dapat meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan pegawai di lingkungan Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan Dengan online sistem maka fungsi kontrol dan kendali dapatdilaksanakan tanpa memerlukan banyak tenaga melainkan cukup dengan sistem yang terkendali baik oleh Kasubdit, Direktur dan Dirjen dengan bantuan Notaris Dengan online sistem yang memungkinkan akses publik baik di dalam negeri mapun di luar negeri ke dalam Home page Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan, maka Direktorat Jendral Hukum dan Perundang-undangan memasuki era tranparansi dalam dunia usaha yang dapat memberikan keuntungan timbal balik antara Notaris dengan Departemen Hukum dan Perundang-undangan.

Alur pengesahan badan hukum Melalui SISMINBAKUM:140 a. Langkah Pendirian Perseroan: 1. Cek Nama Baru; 2. Pemesanan Nama Perseroan; 3. Mengisi Bukti Pembayaran PNBP; 4. Pengajuan Nama Persero (pengisian Tanggal Tanda Bukti PNBP; 5. Prasyarat FIAN 1 (Pengisian Dokumen Pendukung FIAN 1) ; Dokumen Pendukung : a. Salinan Akta Perseroan Terbatas; b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) atas nama perseroan; c. Bukti Pembayaran uang muka pengumuman akta peseroan terbatas dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesiadari Perusahaan Umum Percetakan Negara Republik Indonesia; d. Bukti Pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP); e. Bukti Setor Modal dari Bank. 6. Prasyarat Pengisian FIAN 1. (Pengisian Data Pokok 1-4) 7. Pengiriman dokumen fisik (lihat lampiran 17)

140

Ibid.


76

Tarif biaya pengaksesan (access fee) tersebut akan dikenakan PPN sebesar 10 % dari biaya pengaksesan (access fee) disetor / dibayar ke PT.Sarana Rekatama Dinamika dengan nomor rekening 0004192274 Bank Danamon Cabang Sudirman Wisma GKBI, Jakarta Jika tidak dibayar atau terlambat membayar maka Notaris yang melakukan transaksi Sisminbakum tersebut tidak dapat memasuki jaringan internet Sisminbakum sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran.141 Setelah Notaris melakukan pengaksesan maka paling lambat

tanggal 10

(sepuluh) pada bulan berikutnya setelah Notaris melakukan pengaksesan tersebut, maka Notaris harus membayar access fee atau biaya pengaksesan sebesar sebagai berikut:142 a. Untuk pemesanan nama perseroan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah); b. Untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya pengaksesan untuk pendirian perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Pada tahapan praFIAN 1, maka kita terlebih dahulu harus mengisi kolom pembayaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang tertera pada saat kita “mengklik“ nama perseroan yang telah disetujui. Dan olehkarena itulah sebelum kita 141 142

Sylvi Yeriza , Op., Cit, hal. 54. Anny Diharti, Op., Cit, hal 96.


77

memproses nama yang telah disetujui tersebut,sebaiknya membayar biaya PNBP sebesar Rp. 200.000,- (duaratus riburupiah) ke Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia. 143 Apabila data perseroan yang diakses tersebut telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, hal ini ditandai dengan adanya pengisian tanggal pada pemeriksaan “Tidak Keberatan Menteri”, maka akan terdapat instruksi dari Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut untuk memasukkan data fisik kedalam loket data fisik di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia tersebut. Pengiriman dokumen data fisik ini harus dilengkapi dengan: 144 a. Salinan akta pendirian perseroan; b. Bukti pembayaran PNBP untuk pengesahan (lembar yang berwarna merah; c. Bukti pembayaran PNBP untuk pemakaian nama; d. Fotokopi bukti setor modal dalam rekening perusahaan yang telah di stempel sesuai aslinya oleh Notaris; e. Bukti pembayaran Berita

Negara Republik Indonesia (lembar rangkap

ketiga) f. Surat keterangan alamat lengkap perseroan Selanjutnya apabila dokumen atau data fisik tersebut telah terpenuhi, maka Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia atau Pejabat yang ditunjuk paling singkat 3 (tiga) hari atau paling lambat 7 (tujuh) hari sejak tanggal pernyataan “tidak keberatan Menteri” menerbitkan surat keputusan tentang

143 144

Ibid , Ibid , hal 99


78

pengesahan akta pendirian Perseroan Terbatas yang ditandatangani secara elektronik. Surat pengesahan akan dikirimkan ke Notaris berkedudukan. Dalam praktek hal ini dapat memakan waktu sekitar satu minggu hingga surat pengesahan perseroan sampai ke kantor Notaris. 145 Dengan diterbitkannya Surat Keputusan Menteri mengenai pengesahannya sebagai Badan Hukum, maka status Perseroan Terbatas menjadi sebagai badan hukum. Setelah berstatus badan hukum Menteri “wajib” untuk mengumumkan dalam Tambahan Berita Negara Republik Indonesia dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Keputusan Menteri tentang pengesahan Badan Hukum. Yang diumumkan dalam Berita Negara hanyalah berita tentang telah didirikannya Perseroan Terbatas disertai beberapa identitas penting. 146 Kinerja Sisminbakum sendiri sempat mengalami permasalahan ketika masa peralihan Sistem Administrasi Badan Hukum yang dulunya dikelola swasta lalu diambil alih oleh Kementerian Hukum dan HAM, sempat mengganggu kerja Notaris yang sedang melakukan pengurusan pendirian PT.Hal ini terjadi karena akses Sistem Administrasi Badan Hukum terpending 1-2 bulan dan sempat jebol. Sistem sempat jebol karena pihak Kementerian Hukum dan

HAM

belum

memiliki hardware yang memenuhi. Departemen Hukum dan HAM RI sudah mengambil langkah untuk tetap menjalankan sistem pengadministrasian badan hukum dengan mengubah wajah dari Sisminbakum yang telah biasa digunakan

145 146

Ibid , hal 100 Ibid ,


79

selama ini dengan nama Pengadministrasian Pendaftaran Badan Hukum yang disingkat “PPBH”.147 Dengan menggunakanalamat www.sisminbakum.go.id,

secara

resmi

pengadministrasian badan hukum sudah mulai bisa di akses per hari ini, Rabu tanggal 14 Januari 2009. Depkumham membuat terobosan baru dengan “mengganti” atau lebih tepatnya memperbaharui era lama. Sisminbakum yang sudah lewat. Walaupun akses tersebut kadang masih sering tidak dapat digunakan (under construction), tapi jika anda beruntung, anda sudah mulai bisa mengecek nama PT dan melakukan proses administrasi PT seperti biasa.148 Secara proses tetap sama dengan yang lama. Notaris juga tidak perlu merubah password yang sudah diperoleh sebelumnya. Demikian pula istilah-istilah yang digunakan. Hal ini mungkin bertujuan untuk mempermudah para Notaris dan karyawannya untuk tetap melaksanakan pendaftaran pendirian dan perubahan PT dengan cara lama yang sudah nyaman digunakan. Hanya saja sekarang sudah dilengkapi dengan Directory Notaris, listing perusahaan, Daftar Organisasi Profesi, Daftar Organisasi Sosial dsb, yang merupakan komitmen Depkumham untuk memberikan informasi yang luas kepada masyarakat sesuai dengan “semangat” dari UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Hal ini dimungkinkan karena untuk mengakses daftar tersebut tidak diperlukan password tertentu. Artinya,

147

Irma Devita , Selamat Datang PPBH–Era Baru Sisminbakum, http://irmadevita.com/2009/selamat-datang-ppbh-%E2%80%93-era-baru-sisminbakum/, Diakses Tanggal 2 Agustus 2015. 148 Ibid


80

masyarakat yang bukan Notaris pun sekarang sudah mulai bisa memanfaatkan Daftar tersebut untuk kepentingan informasinya.149 Sejak tanggal 19 Januari 2009 tersebut, PPBH yang semula akan dijadikan sebagai pengganti dari SISMINBAKUM, serentak dimatikan. Hal ini disebabkan karena adanya somasi dari Kuasa hukum PT. Sarana Rekatama Dinamika (SRD), yang rupanya sudah mendaftarkan SISMINBAKUM tersebut pada Direktorat Jendral Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI). Sehingga, jika yang digunakan masih berupa SISMINBAKUM, walaupun sekarang dengan nama PPBH, namun alamat akses masih tetap di “www.sisminbakum.go.id” dengan menggunakan istilah-istilah yang sama, yaitu FIAN 1, FIAN 2, FIAN 3 serta proses yang sama, maka hal tersebut telah melanggar hak cipta dari PT. SRD tersebut. Oleh karena itu, karena khawatir pihak Depkumham sejak tanggal 19 Januari 2009 tersebut bahkan juga mencabut saluransaluran untuk line SISMINBAKUM yang biasa digunakan PT. SRD.150 Sejak disomasi tanggal 19 Januari 2009 kemarin, istilah “PPBH” pun diganti menjadi SABH (Sistem Administrasi Badan Hukum), dengan penggantian istilah “FIAN” menjadi “DIAN” (Daftar Isian Akta Notaris).151 SABH adalah Sistem Administrasi Badan Hukum yang merupakan sebuah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan secara elektronik dengan sistem

komputerisasi

pendirian

dan

pengesahan

badan

hukum

yang

149

Irma Devita, Selamat Datang PPBH – Era Baru Sisminbakum, http://irmadevita.com/2009/selamat-datang-ppbh-%E2%80%93-era-baru-sisminbakum/, Diakses Tanggal 2 Agustus 2015. 150 Irma Devita, Lagi (-Lagi) SISMINBAKUM, http://irmadevita.com/2009/lagi-lagisisminbakum/, Diakses Tanggal 2 Agustus 2015. 151 Ibid.


81

diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Administrasi

Hukum Umum dan

diterapkan di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia. Kehadiran SABH ini akan mempercepat dan mempersingkat proses pendirian dan pengesahan badan hukum. Pada Sistem Administrasi Badan Hukum yang lama dimana seluruh proses dilakukan secara manual, sering timbul masalah keterlambatan, hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan dan data fisik yang masuk, sedangkan

jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari

kapasitas petugas yang ada. Resiko terjadinya human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan banyak.152 Sistem

Administrasi

kepada dokumen

yang

cukup

Badan Hukum yang dilakukan secara online

menjadi solusi terhadap permasalahan dari sistem lama tersebut. Seluruh proses pembuatan dilakukan secara online melalui jaringan internet yang dapat diakses oleh setiap Notaris yang mengikuti Pelatihan Sistem Administrasi Badan Hukum dari seluruh wilayah Indonesia. Masing-masing Notaris yang terdaftar pada Sistem Administrasi Badan Hukum akan diberikan User ID dan Password untuk menjaga keamanan selama pemrosesan.153 Saat ini Departemen Hukum Dan Hak Azasi Manusia dengan produk Sistem Administrasi Badan Hukum adalah satu satunya instansi atau departemen yang memberikan sample untuk tidak terjadinya korupsi dan kolusi adalah Departemen

152 153

Lihat lampiran 16. Wawancara Dengan Notaris Franky Malau,melalui media telepon,tanggal 12 juni 2015


82

Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dahulu seseorang bermohon untuk pembuatan perusahaan masih bersifat manual dimana pada sistem yang bersifat manual mengharuskan pemohon untuk bertemu langsung dengan oknum pegawai Ditjen AHU.154 Hal ini memungkinkan dapat terjadi “deal-deal “ untuk mempercepat pengurusan pengesahan badan hukum baik itu pengecekan nama perseroan atau pun proses pengesahan badan hukum itu sendiri. Dengan adanya sistem online, tanpa mengharuskan untuk bertatap muka tentulah ini korupsi dan kolusi dapat di hindari. Pembayarannya

pun

dilakukan

melalui

Bank

yang

ditunjuk

sehingga

meminimalisir terjadinya pungutan liar. Hal tersebut sangatlah membantu Notaris dalam kemudahan proses pengurusan tersebut,dan Ditjen AHU telah banyak melakukan peningkatan pada SABH dibanding sistem sebelumnya. 155 Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 yang mengatur Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) adalah tata cara terbaru untuk meningkatkan pelayanan dan dan mempercepat proses pengesahan Badan Hukum, persetujuan perubahan anggaran dasar, penyampaian pemberitahuan

perubahan

anggaran

dasar, dan

perubahan data Perseroan Terbatas melalui media elektronik. 2.

Perbedaan SISMINBAKUM Dengan SABH Berdasarkan penelitian

tesis ini terdapat beberapa perbedaan

antara

SISMINBAKUM dengan SABH yakni antara lain:

154 155

Lihat lampiran 16 Wawancara Dengan Notaris Suprayitno, 26 Mei, 2015.


83

a.

Berkaitan Dengan Proses Dan Jangka Waktu Di Terimanya Sk Pengesahan Badan Hukum Oleh Pemohon. Pada Sisminbakum prosesnya panjang dan lebih lama. Mulai dari pembayaran

pemesanan nama, proses pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta pendirian, pembayaran biaya pengesahan perusahaan, pengisian data FIAN, pengecekan data FIAN 1, Pernyataan Tidak Keberatan Menteri, kemudian pengiriman dokumen fisik, cek kelengkapan dan pengoreksian oleh korektor, penerbitan dan pencetakan SK pengesahan kemudian barulah mengirimkannya ke pemohon melalui jasa pengiriman. Hal tersebut memakan waktu bisa lebih dari sebulan,itupun jika tdak ada hambatan pada sistem jaringan dan sewaktu

proses pengiriman melalui jasa angkutan

pengiriman paket (TIKI). Sedangkan pada SABH waktu diterima nya SK Pengesahan jauh lebih singkat dan prosesnya sangat singkat, yakni mulai dari pembayaran voucher pemesanan nama, proses pemesanan nama perusahaan, pembuatan akta pendirian, pembayaran biaya PNBP pengesahan perusahan dan Tambahan Berita Negara, pengisian data perusahaan, kemudian begitu keluar Pernyataan Tidak Keberatan Menteri dan menerbitkan SK pengesahan badan hukum di situs SABH, maka SK pengesahan badan hukum dapat di cetak sendiri oleh pemohon. b. Berkaitan dengan Istilah Pengisian Data Perseoan Sejak awal terbentuknya Sisminbakum, istilah yang digunakan untuk proses pengisian data di sebut Formulir Isian Akta Notaris (FIAN). Yakni terdiri dari :


84

1. FIAN 1 untuk Pendirian dan Pengesahan Badan Hukum 2. FIAN 2 untuk Perubahan Anggaran Dasar 3. FIAN 3 untuk Pelaporan 4. FIAN 4 untuk Pemberitahuan dan Pembubaran Pada awal SABH yakni sejak 19 Januari 2009 istilah yang digunakan untuk proses pengisian data adalah Daftar Isian Akta Notaris (DIAN). Yakni terdiri dari : 1. DIAN 1 Pengesahan Badan Hukum 2. DIAN 2 Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar 3. DIAN 3 untuk: a.

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar;

b.

Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan;

c.

Pemberitahuan Pembubaran Perseroan;

d.

Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan;

SABH pada saat sekarang ini tidak ada menggunakan istilah-istilah lagi dalam proses tersebut. Mengenai Pengesahan Badan Hukum, Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar ataupun mengenai Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar dan Data Perseroan sudah sedemikian jelas dan teratur secara sistematis pada situs Ditjen AHU tersebut. Karena bila ada data yang tidak lengkap sewaktu di proses pengisian maka sistem akan langsung memberitahukan dan proses tidak bisa dilanjutkan. c.

Berkaitan pada pemeriksaan kelengkapan dan koreksi data perusahaan


85

Pada Siminbakum pemeriksaan kelengkapan dan koreksi kebenaran data ada pada pihak korektor Ditjen AHU. Apabila ada yang tidak di penuhi atau tidak lengkap sesuai aturan yang berlaku, pihak Ditjen AHU langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik dan pernyataan tidak keberatan yang sebelumnya keluar setelah proses FIAN

maka menjadi batal dan dicabut

kembali.156 Sedangkan pada SABH kelengkapan dan koreksi akan kebenaran data ada di tangan pemohon sendiri. Sewaktu proses pengisian data jika data yang dimasukan tidak lengkap ataau tidak tepat maka proses tidak bisa dilanjutkan karena akan ditolak oleh sistem itu sendiri. Pemohon harus membuat Surat Pernyataan Elektronik akan kelengkapan dan kebenaran data yang di masukkan.157 d. Berkaitan dengan biaya Pemesanan Nama dan Pengesahan Perusahaan Pada Sisminbakum mengenai pembayaran berkaitan dengan Pengesahan badan hukum adalah dengan membayar biaya pengaksesan (access fee) di tambah PPN 10 % sebelum melakukan proses Pengisian di website Sisminbakum. Jika tidak dibayar atau terlambat membayar maka Notaris yang melakukan transaksi Sisminbakum tersebut tidak dapat memasuki jaringan internet Sisminbakum sebelum menyelesaikan kewajiban pembayaran. Perincian nya adalah sebagai berikut:

156 157

Sylvi Yeriza , Op., Cit, hal. 76 Lihat lampiran 10


86

1. Dalam hal Pemesanan Nama Perusahaan sebesar Rp. 350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) ditambah biaya pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 385.000,- (tiga ratus delapan puluh lima ribu rupiah). Apabila nama tersebut telah di setujui sebelum masuk pada tahapan pra FIAN 1 untuk memproses nama yang telah disetujui tersebut, maka kita terlebih dahulu sebaiknya telah membayar biaya PNBP pemesanan nama sebesar Rp. 200.000,- (duaratus ribu rupiah). 2. Kemudian

untuk proses pengisian FIAN Notaris dikenakan biaya

pengaksesan untuk pendirian perusahaan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) ditambah pajak Negara sebesar 10% (sepuluh persen) sehingga seluruhnya berjumlah Rp. 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah). Biaya pemesanan nama

dan pengesahan Perusahaan pada Sisiminbakum

lebih mahal dari pada SABH. Pada SABH sistem pembayaran menggunakan sistem pembayaran voucher dengan

PNBP

nama SIMPADHU.158

Tidak ada tambahan untuk biaya pengaksesan (access fee) . Perincian biaya yang dikenakan untuk Pemesanan Nama dan Pengesahan Perusahaan adalah sebesar : 1.

Untuk PNBP Pemesanan Nama Perusahaan adalah sebesar Rp 200.000,(dua ratus ribu rupiah).159 (batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher

158 159

Lihat lampiran 15 Lihat lampiran 2


87

tidak dapat digunakan). 2.

Biaya yang dikenakan untuk PNBP untuk pengesahan PT adalah sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah).160 ( batas pembayaran hanya 2 hari dari tanggal pemesanan voucher, apabila telah lewat dari 2 hari, maka nomor voucher tidak dapat digunakan).

e.

Berkaitan Dengan Penerbitan SK Pengesahan Badan Hukum Pada SISMINBAKUM

setelah adanya Pernyataan Tidak Keberatan oleh

Menteri maka Dokumen Fisik di kirim dan di periksa oleh korektor bila sudah sesuai maka akan SK akan dicetak kemudian di kirimkan ke alamat pemohon. Sedangkan pada SABH adalah bila pemohon sudah memasukkan data yang di butuhkan dengan tepat dan menyatakan kebenaran data yang masukkan sewaktu proses pengesahan dengan surat pernyataan elektronik maka kemudian Menteri akan mengeluarkan pernyataan Tidak Keberatan akan sah nya perusahaan menjadi berbadan hukum.161 Maka dalam waktu paling lama 14 (empat belas ) hari dari pernyataan tersebut, SK pengesahan badan hukum tersebut akan di terbitkan oleh Menteri. Pemohon kemudian dapat mendownload dan mencetak sendiri

SK

Pengesahan badan hukum tersebut . f.

Berkaitan dengan pengiriman Dokumen Fisik Pada Sisminbakum, setelah proses pengisian FIAN 1

dengan pernyataan

Tidak Keberatan Menteri maka Dokumen fisik yang berupa dokumen pendukung

160 161

Lihat lampiran 7 Lihat lampiran 12


88

mengenai data pendirian perusahaan di kirimkan sebagai syarat untuk proses terbitnya Surat Keputusan pengesahan badan hukum tersebut paling lama 30 hari sejak tanggal pernyataan Tidak Keberatan Menteri. Setelah Dokumen pendukung diterima maka akan dilakukan pengecekan dan di koreksi oleh korektor dari pihak Dirjen AHU, Apabila ada yang tidak di penuhi atau tidak lengkap sesuai aturan yang berlaku ,Pihak Dirjen AHU langsung memberitahukan kepada Notaris yang bersangkutan secara elektronik (email) dan pernyataan tidak keberatan oleh Menteri yang sebelumnya keluar setelah proses FIAN maka menjadi Batal dan dicabut kembali. Pada SABH berdasarkan Permenkumham nomor 4 tahun 2014 Dokumen pendukung disampaikan secara elektronik yakni Surat Pernyataan Elektronik162 di situs SABH oleh Pemohon tentang kelengkapan dan kebenaran Dokumen untuk Pendirian Perusahaan.Dimana dokumen Pendirian Perusahaan tidak perlu di kirimkan tetapi di simpan sendiri oleh Pemohon atau Notaris. Dapat dilihat pada Pasal 13: (1) Pengisian Format Pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) juga harus dilengkapi dengan dokumen pendukung yang disampaikan secara elektronik. (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa surat pernyataan secara elektronik dari pemohon tentang dokumen untuk pendirian Perseroan yang telah lengkap. (3) Dokumen untuk pendirian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan Notaris, yang meliputi: a. minuta akta pendirian Perseroan atau minuta akta perubahan pendirian Perseroan;

162

Lihat lampiran 10


89

b. c.

d.

e.

minuta akta peleburan dalam hal pendirian Perseroan dilakukan dalam rangka peleburan; bukti setor modal Perseroan, berupa: 1. fotokopi slip setoran atau fotokopi surat keterangan bank atas nama Perseroan atau rekening bersama atas nama para pendiri atau asli surat pernyataan telah menyetor modal Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris Perseroan, jika setoran modal dalam bentuk uang; 2. asli surat keterangan penilaian dari ahli yang tidak terafiliasi atau bukti pembelian barang jika setoran modal dalam bentuk lain selain uang yang disertai bukti pengumuman dalam surat kabar jika setoran dalam bentuk benda tidak bergerak; 3. fotokopi Peraturan Pemerintah dan/atau Keputusan Menteri Keuangan bagi Perseroan Persero atau Peraturan Daerah dalam hal pendiri adalah Perusahaan Daerah atau Pemerintah Daerah Provinsi/ Kabupaten/Kota; atau 4. fotokopi neraca dari Perseroan yang meleburkan diri atau neraca dari perusahaan bukan badan hukum yang dimasukkan sebagai setoran modal. surat pernyataan kesanggupan dari pendiri untuk memperoleh keputusan, persetujuan, atau rekomendasi dari instansi teknis untuk Perseroan bidang usaha tertentu atau fotokopi keputusan, persetujuan, dan rekomendasi dari instansi teknis terkait untuk Perseroan bidang usaha tertentu; dan fotokopi surat keterangan mengenai alamat lengkap Perseroan dari pengelola gedung atau instansi yang berwenang atau asli surat pernyataan mengenai alamat lengkap Perseroan yang ditandatangani oleh semua anggota direksi bersama-sama semua pendiri serta semua anggota dewan komisaris perseroan.

B. Permasalahan Yang Timbul Dalam Proses Pengesahan PT melalui SABH 1.

Terkait Teknis Pengesahan SABH merupakan sebuah pelayanan jasa teknologi informasi Perseroan

secara elektronik dengan sistem komputerisasi untuk

mempercepat dan

mempersingkat proses pendirian dan pengesahan Badan Hukum.


90

Bila di bandingkan dengan sistem yang lama dimana hambatan teknis pada proses pengesahan dan perubahan perseroan sering timbul. Hal ini disebabkan dimana seluruh proses dilakukan secara manual dan masalah keterlambatan sering sekali terjadi. Hal ini dikarenakan para petugas harus memeriksa satu persatu permohonan yang masuk, sedangkan jumlah permohonan yang masuk jauh lebih banyak dari kapasitas petugas yang ada , resiko human error cukup besar dikarenakan setiap data harus dicocokkan kepada dokumen yang cukup banyak.163 Sistem dipandang

Administrasi semata-mata

komputer

sebagai

sebenarnya

sistem

alat

pengolah

adalah

suatu

Badan

hanya

perangkat informasi

informasi, rangkaian

Hukum

sebagai keras

identik

suatu

perangkat

sistem

elektronik

tidaklah

karena

(SABH)

dan

dengan saja.

dengan

sistem

tidak

keberadaan

Secara

konsep,

komputer

sebagai

informasi

prosedur

dapat

sesungguhnya

pengolahan

informasi

dari semua unit kerja yang ada, sesuai dengan fungsi-fungsi organisasi manajemen dan

level

manajemen

tanpa

komputer.

untuk

menjelmakan

yang

Keberadaan sistem

mungkin

komputer

tersebut

agar

saja

hanya menjadi

dapat

merupakan lebih

dilakukan suatu

konkret,

alat efisien

dan efektif.164 Oleh Hukum

karena

(SABH)

itu,

peranan

di sumber

dalam daya

Sistem

Administrasi

manusia

juga

sangat

Badan penting

163

Wawancara dengan Notaris Edy Natasari Sembiring, tanggal 4 Agustus 2015 Edmon Makarim, Tanggung Jawab Hukum Penyelenggara Sistem Elektronik, (Jakart: Rajagrafindo, 2010), hal.128. 164


91

dalam

proses

pengaplikasian

Sistem

Administrasi

Badan

Hukum

(SABH). Kelemahan yang dapat terjadi ada pada sumber daya manusia paling ada di internal Notaris itu sendiri, maksudnya kemampuan dalam hal fasilitas perangkat dan juga

penggunaan teknology komputer dan internet

yang menyangkut proses

pelaksanaan SABH tersebut.Walaupun dalam pengerjaan administrasi SABH itu, Notaris di bantu oleh staf dan karyawannya.165 Kemudian hambatan secara teknis, masih terdapat permasalahan dalam penggunaaan Sistem Administrasi Badan Hukum. Antara lain bagi Notaris yang berada di daerah tertentu, misalnya saja Timika-Papua, walaupun sudah memiliki jaringan

internet

ternyata

masih mengalami

kesulitan

dalam mengakses

internet. Hal ini dikarenakan akses internet di Timika-Papua tidak sebaik jaringan internet di Ibukota. Akibatnya pengaksesan SABH pun mengalami hambatan.166 Walaupun demikian dalam Permenkumham Nomor 4 tahun 2014 tersebut masih dimungkinkan dilakukan permohonan pengesahan perusahaan secara non elektronik. Sebagaimana yang di sebutkan dalam Pasal 31: (1) Dalam hal permohonan pengesahan Badan Hukum, permohonan perubahan anggaran dasar, atau permohonan perubahan data Perseroan Terbatas tidak dapat diajukan secara elektronik karena disebabkan oleh: a. Notaris yang tempat kedudukannya belum tersedia jaringan internet; atau

165 166

Wawancara Dengan Notaris Suprayitno, 26 Mei, 2015. wawancara Dengan Notaris Franky Malau,melalui media telepon,tanggal 12 juni 2015


92

b.

SABH tidak berfungsi sebagaimana mestinya berdasarkan pengumuman resmi oleh Menteri, Pemohon dapat mengajukan permohonan secara manual. (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis dengan melampirkan: a. dokumen pendukung; dan / atau b. surat keterangan dari Kepala Kantor Telekomunikasi setempat yang menyatakan bahwa tempat kedudukan Notaris yang bersangkutan belum terjangkau oleh fasilitas internet. Kemudian mengenai hambatan teknis yang mungkin timbul berkaitan dengan teknologi internet, dimana untuk mengakses situs SABH memerlukan komputer dan jaringan internet. Database online yang ada di Ditjen AHU rawan terjadi pembobolan data, khusus nya oleh para hacker yang merupakan pelaku kejahatan Cyber.167 Walaupun dalam penelitian tesis ini sampai sekarang belum ditemukan adanya kasus pembobolan situs Ditjen AHU oleh hacker khususnya terhadap database perseroan,namun demikian diharapkan mengenai pengamanannya agar dijaga dan ditingkatkan bagaimana agar hacker tidak bisa masuk. Karena apabila situs tersebut sampai bisa dimasuki dengan “paksa“ oleh hacker, dan data yang ada di database digunakan, dirubah atau dihilangkan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab tentulah mengakibatkan kerugian bagi pihak yang berkepentingan. 168 2.

Terkait Administratif Pengesahan Berkenaan dengan data yang diperlukan untuk pendirian perusahaan

terbatas, sering kali menjadi keterlambatan dalam proses pengesahan melalui

167 168

wawancara Dengan Notaris Franky Malau,melalui media telepon,tanggal 12 juni 2015 wawancara Dengan Notaris Franky Malau,melalui media telepon,tanggal 12 juni 2015


93

SABH, karena pendiri tidak menyerahkan data-data secara lengkap. Dalam hal ini Notaris harus mengatasinya dengan melengkapi seluruh data-data yang diperlukan untuk pendirian Perseroan Terbatas sebelum membuat akta pendirian Perusahaan dan sebelum mengakses SABH sehingga pada saat mengakses SABH tidak mengalami hambatan. 169 Notaris harus sudah mengetahui data-data apa saja yang harus disediakan oleh pendiri beserta syarat-syarat lain untuk pendirian Perseroan Terbatas. Dengan demikian Notaris harus membekali diri dengan informasi akan SABH beserta seluruh prosesnya, sehingga dapat bekerja dengan cepat dan akurat. 170 Kurangnya saran dan arahan langsung kepada pendiri juga mempengaruhi terhadap proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan badan hukum, dengan memberikan informasi informasi yang di perlukan penghadap yang berkaitan kelengkapan waktu, batas waktu agar tidak terjadi pembatalan akta karena keterlambatan

ataupun agar voucher yang telah dibeli tidak expired, dan lain

sebagainya. Dengan langkah inilah Notaris dapat mengarahkan kepada pendiri perseroan agar melengkapi persyaratan adaministratif tersebut. 171 Notaris harus cermat dan teliti dalam memasukkan data-data yang berkaitan dengan perusahaan sewaktu mengakses situs SABH, walaupun sebelum mendapat persetujuan pengesahan oleh Menteri dengan menyatakan tidak keberatan dan

169

Wawancara dengan Notaris Bangun K.L.T Sibarani tanggal 3 Agustus 2015 Wawancara dengan Notaris Suprayitno, 26 Mei, 2015. 171 Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015 170


94

penerbitan SK Pengesahan Menteri,172 masih terdapat fase “Pratinjau Perusahaan” bagi Notaris untuk mengkoreksi data data yang telah dimasukkan. 173 Tetapi bila kesalahan yang terjadi disebabkan adanya ketidaksesuaian data oleh Notaris dan terlanjur telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, maka terhadap kesalahan tersebut tidak serta merta dapat dilakukan koreksi oleh Notaris yang bersangkutan melalui proses SABH di website Ditjen AHU, tetapi hal prosedur yang harus dijalani adalah secara manual, dimana Notaris yang bersangkutan harus mengajukan surat permohonan perbaikan data yang ditujukan kepada Direktur Perdata Jenderal Hukum Umum Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesi. 174 Berdasarkan penelitan tesis ini, maka yang harus dilakukan pemohon untuk prosedur perbaikan data, pemohon diharapkan mengirimkan Permohonan Perbaikan Data kepada Direktur Perdata Ditjen AHU dan juga Salinan Akta ke Tata Usaha Ditjen AHU atau Pusat Layanan Terpadu Ditjen AHU. Kemudian pemohon mengirimkan softcopy dari foto permohonan dan juga akta ke Email : [email protected] untuk mempercepat proses perbaikan data bersama informasi data apa saja yang akan diperbaiki. Apabila setelah pengecekan terhadap akta dan data yang akan diperbaiki adalah sesuai, maka proses perbaikan akan dilakukan. 175

172

Lihat lampiran 12 dan 13 Lihat lampiran 11 174 Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015 175 FAQ Perseroan Terbatas , http://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas, akses tanggal 30 mei 2015. 173

di


95

3.

Terkait Pihak Klien Setiap orang yang datang pada Notaris untuk meminta jasa Notaris tersebut

atau yang dalam hal ini sering disebut klien, maka Notaris sebagai pejabat umum dalam menjalankan jabatannya, wajib memberikan jasanya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Jabatan Notaris nomor 2 tahun 2014, kecuali ada alasan untuk menolaknya (Pasal 16 ayat (1) sub e). Alasan untuk menolak adalah alasan yang mengakibatkan Notaris tidak berpihak, seperti adanya hubungan darah atau semenda dengan Notaris sendiri atau dengan suami / istrinya, salah satu pihak tidak mempunyai kemampuan bertindak untuk melakukan perbuatan, atau hal lain yang tidak diperbolehkan undangundang.Hambatan yang sering datang dari klien antara lain adalah dalam hal klien atau pendiri yang suka menunda-nunda dalam melengkapi syarat syarat yang harus dilengkapi dalam proses pengesahan badan hukum tersebut ,dimana hal tersebut dapat berakibat batalnya nama perusahaan yang telah dipesan dan disetujui Menteri.176 Kemudian hambatan yang lain adalah dalam hal salah satu penghadap tidak dapat hadir dan juga tidak melengkapi surat kuasa dari penghadap yang berhalangan hadir tersebut, namun penghadap yang hadir memaksakan agar proses pendirian dan pengesahan perusahaan tetap dijalankan. Notaris harus lebih waspada

terhadap

maksud-maksud

terselubung

pendiri

perusahaan

yang

memaksakan Notaris untuk mendobrak aturan-aturan yang ada. Bukan tidak mungkin jika nantinya terjadi permasalahan terhadap perusahaan tersebut Notaris 176

Wawancara dengan Notaris Bangun K.L.T Sibarani tanggal 3 Agustus 2015


96

dapat ikut terseret ke pengadilan dan mendapat sanksi sesuai aturan yang berlaku.177 4.

Terkait Biaya Yang Di Timbulkan. Dalam proses pendirian perusahan dan pengesahan badan hukum terkadang

terjadi kendala

yang mengakibatkan keterlambatan , dimana hambatan dan

keterlambatan tersebut mungkin datang dari pihak pendiri ataupun dari Notaris itu sendiri. Biaya yang timbul akibat kesalahan para pendiri akibat keterlambatatan dan kesalahan para pihak atau pendiri , tentulah menjadi tanggung jawab pendiri perusahan tersebut.Hal tersebut dapat terjadi misalnya saja mengenai voucher pemesanan nama senilai Rp 200.000 (dua ratus ribu rupiah) yang telah di beli di BNI, dimana sebelum masa berlaku voucher berakhir yakni 60 (enam puluh ) hari , pendiri juga belum memastikan nama perusahaan yang akan digunakan pada proses pemesanan nama, maka nomor voucher tersebut dapat

expired dan tidak dapat

digunakan lagi .178 Dan juga mengenai nama perusahan yang telah dipesan dan telah mendapat persetujuan Menteri namun tidak di lanjutkan pada proses pembuatan akta pendirian dan

pengesahan badan hukum, maka dalam waktu 60 (enam puluh) hari nama

perusahan dapat expired dan tidak dapat di gunakan,karena akan ditolak dan oleh sistem sewaktu proses SABH di website Ditjen AHU tersebut.

177 178

Wawancara dengan Notaris Suprayitno, 26 Mei, 2015. Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015


97

Perpanjangan nama PT dapat dilakukan 7 (tujuh) hari sebelum expired dengan cara mengecek nama yang sudah dipesan dan mengisikan nomor voucher kembali.179 Kalau perpanjangan tidak dilakukan oleh pemohon, apabila nantinya ada pihak lain yang menginginkan nama yang telah di pesan tersebut melalui proses pemesanan nama sesuai dengan yang ada di SABH maka nama PT tersebut dapat beralih ke pihak lain tersebut. Sewaktu pembuatan akta pendirian seharusnya data-data dan dokumen yang di perlukan berkaitan dengan proses pengisian data

perseroan pada SABH, antara

lain adalah data para pendiri lainnya, surat keterangan domisili, surat pernyataan besaran jumlah modal dan lain sebagainya harus sudah dilengkapi oleh pendiri. Setelah itu barulah Notaris dapat melakukan proses untuk pengesahan badan hukum.180 Apabila akta pendirian perusahaan dibatalkan karena keterlambatan dalam proses pengesahan, dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta di terbitkan belum mendapatkan pengesahan oleh Menteri, maka hal tersebut tentulah karena kesalahan Notaris. Dan biaya yang timbul akibat keterlambatan tersebut menjadi tanggung jawab Notaris . Adapun biaya biaya tersebut meliputi biaya pembuatan Akta pendirian yang telah dibuat dan juga termasuk biaya voucher PNBP, mulai dari biaya pemesanan nama dan biaya pengesahan badan hukum yang telah di setor ke kas negara menjadi hangus dan tidak dapat di pergunakan lagi, sesuai

179

FAQ Perseroan Terbatas , http://portal.ahu.go.id/page/faq/faq-perseroan-terbatas, akses tanggal 30 july 2015. 180 Wawancara Dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015

di


98

dengan syarat dan ketentuan yang berlaku menurut SABH yang ada di website Ditjen AHU.181 Hal tersebut merupakan ketegasan Menteri agar Notaris dan pendiri bersungguh-sungguh dalam memproses pengesahan tersebut dengan memperhatikan aturan-aturan khususnya mengenai batasan waktu yang berlaku dalam sistem yang ditetapkan oleh Ditjen AHU. Untuk itu mengenai teknis berkaitan akta pendirian perusahaan dan, proses pengesahan badan hukum, waktu dan tahap yang diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut dan juga biaya-biaya yang ditimbulkan sebaiknya dijelaskan Notaris dari awal kepada pendiri persero sewaktu Notaris menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan Badan Hukum, agar hambatan dan keterlambatan yang mungkin terjadi dapat di hindari.182 C. Tanggung Jawab Notaris Dalam Pengesahan Badan Hukum Perseroan Terbatas melalui Sistem Administrasi Badan Hukum. Tanggung jawab Notaris terhadap pendirian Perseroan Terbatas dimulai dari adanya ketentuan Perseroan Terbatas dibuat dengan akta Notaris. Pasal 7 ayat (1) UUPT nomor 40 tahun 2007 menetapkan bahwa perseroan terdiri oleh 2 (dua) orang atau lebih dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia. Dalam Pasal 1868 ditentukan sebagai berikut: “Akta otentik adalah akta yang dibuat dan diresmikan dalam bentuk menurut

hukum, oleh

atau

dihadapan

pejabat-pejabat umum,yang berwenang berbuat demikian, dimana akta itu dibuat” 181 182

Wawancara Dengan Notaris Franky Malau,melalui media telepon,tanggal 12 juni 2015 Wawancara Dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015


99

Tentang kekuatan pembuktian sebagai akte otentik ditentukan dalam Pasal 1870 KUHPerdata: “Suatu akta otentik memberikan diantara para pihak beserta ahli warisnya atau orang-orang yang mendapatkan hak dari pada mereka, suatu alat bukti yang sempurna tentang apa yang dimuat didalamnya”. Untuk mengetahui kaitan pejabat umum dan akta otentik tersebut dapat dilihat dalam Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2014 Tentang Perubahan atas undang-undang nomor 30 tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris mengenai siapa yang dimaksud dengan Notaris, sebagai berikut: “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.” Tanggung jawab Notaris dalam hal pembuktian akta apabila terjadi kekhilafan atau kesalahan sehingga akta yang dibuatnya kehilangan otentitasnya, dapat dilihat bahwa kemaknaan tanggung jawab mempunyai dua dimensi, yaitu tanggung jawab dalam perspektif moral dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab dalam perspektif moral, Notaris seharusnya melaksanakan tugas dan kewajiban sebaik-baiknya agar tujuan pembuatan akta ini tercapai dan berlaku sebagai akta yang otentik.183 Lumban Tobing menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas akta yang

183

Soegianto, Tanggung Jawab Pendiri dan Notaris dalam Kaitannya Dengan Penyetoran Modal Untuk Pembuatan Akta Pendirian Perseroan, (Tesis: Universitas Diponegoro Semarang Terbatas, 2003), hal. 51.


100

dibuatnya, apabila terdapat alasan sebagai berikut:184 1.

Di dalam hal-hal yang secara tegas ditentukan oleh Peraturan Jabatan Notaris (sekarang Undang undang Jabatan Notaris)

2.

Jika suatu akta karena tidak memenuhi syarat-syarat mengenai bentuknya dibatalkan dimuka pengadilan atau dianggap hanya berlaku sebagai akta yang dibuat di bawahtangan,

3.

Dengan segala hal, dimana menurut ketentuan-ketentuan dalam Pasal 1365 s/d Pasal 1367 KUHPerdata terdapat kewajiban untuk membayar ganti kerugian, artinya semua hal-hal tersebut harus dilalui pembuktian seimbang. Notaris juga

bertanggung

jawab pada saat dimulai pembuatan akta

pendirian Perseroan Terbatas dihadapan Notaris yang memuat diantaranya tentang perumusan maksud dan tujuan perseroan, karena Notaris dituntut untuk seteliti mungkin mengenai hal-hal yang termuat dalam Akta Pendirian tersebut. Perumusan maksud dan tujuan Perseroan Terbatas adalah sejalan dengan apa yang ditentukan dalam Pasal 2 UUPT, yaitu kegiatan perseroan harus sesuai dengan maksud dan tujuannya serta tidak bertentangan dengan perundangundangan dan melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi bahwa dalam Anggaran Dasar harus secara tegas ditentukan apa kegiatan Perseroan Terbatas yang baru didrikan tersebut. Tanggung jawab Notaris dalam hal pengesahan pendirian Perseroan

184

GHS. Lumban Tobing, Peraturan Jabatan Notaris, (Jakarta: PT. Erlangga, 1996), cet. 3,

hal. 324.


101

Terbatas tidak lepas dari peranan Notaris dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas tersebut. Tanggung jawab Notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta Perseroan Terbatas, apabila terjadi kesalahan dalam pendirian Perseroan Terbatas, dapat dilihat dari pembuatan akta pendirian

dan

dua segi, yaitu kesalahan dalam

kesalahan

dalam

melakukan

prosedur

pengesahan pendirian Perseroan Terbatas. Dalam hal ini maka tanggung jawab tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1.

Tanggung jawab Notaris pada akta yang dibuatnya;

2.

Tanggung jawab Notaris dalam hal terjadinya kesalahan dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, dimana dalam hal kesalahan tersebut, dibagi menjadi kesalahan karena adanya ketidaksesuaian dengan peraturan perundang-undangan dan kesalahan dalam hal kesesuaian data; Berdasarkan hasil wawancara dengan Notaris , seringkali kewajiban yang

diberikan kepada Notaris tersebut tidak sepenuhnya menghasilkan sesuatu yang baik, karena rupanya hal tersebut seringkali dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang beritikad buruk untuk kepentingan mereka sendiri dan merugikan pihak-pihak lain. Notaris tidak sepenuhnya dapat melihat apakah klien yang datang kepadanya memiliki itikad baik atau malah sebaliknya, sehingga seringkali Notaris terjebak dalam situasi dimana klien yang bersangkutan ternyata memiliki itikad buruk. Demikian halnya dalam proses pengesahan pendirian Perseroan Terbatas, kondisi yang seringkali terjadi, bahwa para klien yang beritikad buruk tersebut memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris yang bersangkutan, selain itu


102

adanya perbuatan hukum yang dilakukan oleh para pendiri yang berkaitan penyertaan modal serta susunan saham perseroan sebelum perseroan didirikan yang ternyata melanggar hukum. Hambatan tersebut menyangkut pada tanggung jawab Notaris tetapi bukan merupakan hambatan yang berhubungan dengan kinerja SABH dalam proses pengesahan Perseroan Terbatas.185 Dapat dilihat bahwa pembatasan mengenai tanggung jawab antara Notaris dan Menteri sebenarnya sudah dikonsepkan dalam Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Azasi Manusia Nomor 4 Tahun 2014 dimana Pemohon dalam hal ini Notaris wajib mengisi “Surat Pernyataan Secara Elektronik”186 yang menyatakan Format Pendirian Perseroan dan keterangan mengenai dokumen pendukung telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta Pemohon bertanggung jawab penuh terhadap Format Pendirian Perseroan dan keterangan tersebut.187 Hal ini berarti

Permohonan tersebut sudah memenuhi syarat dan tidak

melanggar berdasarkan aturan perundang-undangan yang berlaku dan juga Notaris siap menerima segala bentuk sanksi berupa sanksi pidana , sanksi perdata dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan yang berlaku. Ini artinya Notaris bertanggung jawab penuh atas kebenaran terhadap materi yang menyangkut data perusahaan, dimana nantinya segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh perseroan tentunya mempunyai akibat hukum. Namun, terhadap

pertanggungjawaban

itu

sendiri

Undang-undang

185

Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015 Lihat lampiran 10 187 Pasal 14 ayat 1 Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 186


103

Perusahaan Terbatas Nomor 40 tahun 2007 atau pun Permenkumham Nomor 4 Tahun 2014 tidak mengatur konsekuensi yang mengikutinya. Tetapi aturan KUHPerdata dan KUHpidana tentunya dapat dikenakan sebagai sanksi yang dapat memberatkan Notaris. Untuk mengetahui sampai sejauh mana tanggung jawab Notaris, apabila terjadi kecurangan yang dilakukan oleh pendiri perseroan yang beritikad buruk, maka jika dilihat dari aspek undang-undang yang dijadikan sebagai landasan, UUPT hanya menetapkan bahwa pendirian perseroan dengan akta Notaris yang dibuat dalam bahasa Indonesia Pasal 7 ayat (1) dan Pasal 12 ayat (1) UUPT) ditetapkan bahwa semua perbuatan hukum yang berkaitan dengan susunan dan penyertaan modal serta susunan saham perseroan yang dilakukan oleh pendiri sebelum perseroan didirikan harus dicantumkan dalam Akta Pendirian. Apabila perbuatan hukum pendiri tidak dicantumkan di dalam akta, maka perbuatan hukum tersebut tidak menimbulkan hak dan kewajiban bagi perseroan (Pasal 12 ayat (4) UUPT). Berdasarkan ketentuan di atas, maka secara yuridis perbuatan pendiri perseroan yang tidak dinyatakan dalam akta Notaris, bukan menjadi tanggung jawab Notaris yang bersangkutan. Notaris sebagai pejabat negara tidak mempunyai kewenangan

untuk

mempertanggungjawabkan

perbuatan pendiri

Perseroan

Terbatas yang melanggar hukum, keterbatasan Notaris sebagai Pejabat Negara hanya sebagai Pejabat Negara sebagai pembuat akta otentik. Tanggung jawab pendiri perseroan dan Notaris dalam mendirikan Perseroan


104

Terbatas didasarkan pada ketentuan UUPT, yang dapat dilihat dari bunyi akta pendirian, ketentuan mengenai standar akta juga memberikan batas kewenangan Notaris sebagai pejabat negara untuk membuat akta otentik, sehingga tanggung jawab Notaris dalam pendirian Perseroan Terbatas dalam pembuatan akta otentik, sedangkan tanggung jawab pendiri perseroan adalah menyetorkan modal perseroan dan melakukan perbuatan hukum sebagaimana dalam akta. Perbuatan hukum pendiri yang tidak jelas disebutkan dalam akta menjadi tanggung jawab pribadi, begitu juga bagi pendiri Perseroan Terbatas perbuatan hukum yang dilakukan

oleh

perseroan

atau

pendiri

perseroan

dimaksudkan

dalam

akta/anggaran dasar perseroan.188 Berkaitan dengan “Surat Pernyataan Elektronik” oleh Notaris pada SABH, memungkinkan Notaris dapat terjerat dari masalah hukum , dimana kemungkinan klien atau pendiri yang beritikad buruk memalsukan data-data yang dibawa kepada Notaris . Sementara dengan menyetujui pernyataan tersebut Notaris berarti menjamin kebenaran informasi data yang dimasukkaan pada proses tersebut.189 Untuk terhindar dari masalah tersebut maka yang harus di lakukan Notaris untuk mengetahui dan memastikan keaslian data yang di berikan kepadanya adalah sewaktu pembuatan akta pendirian perusahaan , maka data-data yang di perlukan harus dilengkapi dan bila di perlukan dokumen aslinya harus di perlihatkan kepada Notaris. Kemudian dalam klausula akta pendirian tersebut di tegaskan bahwa syaratsyarat yang telah dilengkapi tersebut adalah benar adanya dan sesuai dengan aslinya, 188 189

Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015 Lihat lampiran 10


105

dan apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan akibat tidak benarnya data yang di berikan pendiri tersebut maka segala sanksi yang berlaku menjadi tanggung jawab pendiri tersebut.190 Notaris tidak bertanggung jawab atas perbuatan-perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri perseroan, sebab semua perbuatan hukum dari pendiri perseroan sudah termasuk di dalam akta / Anggaran Dasar perseroan, sehingga perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh pendiri akan berisiko secara pribadi pada pendiri perseroan, sepanjang perbuatan-perbuatan hukum yang dilakukan tidak tercantum dengan jelas di dalam akta pendirian/Anggaran Dasar perseroan. Dengan demikian dapat dilihat bahwa Notaris sebagai pejabat umum titik beratnya adalah tanggung jawab untuk memberikan dan menjamin adanya kepastian hukum. Notaris bisa mendapat gugatan oleh pihak yang merasa dirugikan dalam pembuatan sesuatu akta, sehingga oleh karenanya Notaris selalu berusaha dalam koridor asas kehatian-hatian dalam pembuatan suatu akta. Apakah kelak akta yang telah

dibuatnya

berpotensi

menimbulkan

masalah

diantara

para

pihak sehingga berujung salah satu pihak yang merasa dirugikan membuat pengaduan ke pihak Kepolisian, Kejaksaan maupun sampai ke Pengadilan.191 Untuk itu dapat dalam pelaksanaan proses pengesahan

pendirian

Perseroan Terbatas, sebaiknya para pihak yang terlibat selalu memperhatikan

190 191

Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015 Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015


106

ketentuan perundangan-undangan yang berlaku dan diiringi dengan adanya itikad baik, sehingga sistem yang berjalan dapat menjadi solusi bagi permasalahan yang ada.192 Permasalahan hukum yang paling penting yang harus diperhatikan oleh Notaris sebagai satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta pendirian Perseroan Terbatas dan Menteri Hukum dan HAM RI sebagai pejabat negara yang berwenang untuk mengeluarkan surat keputusan pemberian status badan hukum bagi Perseroan Terbatas, adalah ketentuan Pasal 10 ayat (1) jo ayat (2) UUPT yang pada prinsipnya telah memberikan batasan waktu permohonan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas dalam jangka waktu 60 (enam puluh hari) sejak ditandatanganinya akta pendirian dengan ancaman batal demi hukum terhadap akta tersebut apabila ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak terpenuhi. Apabila akta pendirian perusahaan di batalkan karena keterlambatan, dimana dalam waktu 60 (enam puluh) hari sejak tanggal akta pendirian di buat oleh Notaris belum mendapatkan pengesahan oleh Menteri, maka hal tersebut tentulah karena kesalahan Notaris. Notaris telah lalai untuk memenuhi kewajiban Pasal 10 ayat (1) tersebut. Karena sewaktu dalam pembuatan akta pendirian seharusnya data-data dan dokumen yang di perlukan berkaitan dengan proses pengisian data untuk pengesahan perseroan menjadi badan hukum oleh Menteri pada SABH, antara lain adalah data para pendiri lainnya, surat keterangan domisili, surat pernyataan besaran jumlah modal dan lain sebagainya harus sudah dilengkapi oleh pendiri perseroan . Setelah itu 192

Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015


107

barulah Notaris dapat melakukan proses untuk pengesahan badan hukum pada SABH. Akibat kesalahan Notaris tersebut maka

biaya-biaya yang timbul akibat

keterlambatan tersebut, mulai dari biaya pemesanan nama, pembuatan akta pendirian dan biaya PNBP untuk pengesahan badan hukum bahkan apabila diharuskan pembuatan ulang proses tersebut akan menjadi tanggung jawab Notaris. Hal itu dapat terjadi karena jika Notaris telah menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan badan hukum berarti Notaris sudah menyanggupi dalam menyelesaikan proses tersebut.193 Namun ada juga permasalahan dimana keterlambatan tersebut akibat klien atau pendiri persero yang menunda-nunda dalam melengkapi berkas atau ketidakhadiran salah satu pendiri ,dan juga tidak dilengkapi surat kuasa untuk diwakili oleh orang lain sebagai syarat dalam proses pembuatan akta pendirian dan pengesahan Badan Hukum. Keterlambatan tersebut hanya mengakibatkan daluarsa nya jangka waktu pemakaian nama yang telah di pesan yakni 60 (enam hari.Karena

puluh)

Notaris seharusnya tidak melanjutkan ke proses pembuatan akta

pendirian dan pengesahan badan hukum apabila semua syarat yang di perlukan tidak lengkap. Notaris harus tegas dalam hal tersebut jika tidak maka

keterlambatan

tersebut tentunya menjadi tanggungjawab Notaris.194 Dalam hal terjadinya gangguan terhadap Sistem Administrasi Badan Hukum (SABH) yang berakibat terjadinya keterlambatan dalam mengajukan permohonan

193 194

Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015 Wawancara dengan Notaris Rahmat Nauli Siregar tanggal 5 Agustus 2015


108

pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas sehingga ketentuan Pasal 10 ayat (1) tidak tidak terpenuhi, maka hal tersebut tidaklah menjadi tanggungjawab dari Notaris yang membuat akta pendirian tersebut, oleh karena hal tersebut terjadi diluar jangkauan kemampuan si Notaris. Menteri Hukum dan HAM RI yang harusnya bertanggungjawab secara penuh sebagai instansi pemerintah yang menyelenggarakan SABH. Notaris dalam kondisi ini harus dibebaskan dari segala bentuk pertanggungjawaban. Notaris hanya dapat diminta pertanggungjawabannya jika Notaris dalam menjalankan jabatannya merugikan hak-hak dari para pihak yang berkepentingan. Apabila hal tersebut terjadi maka Notaris dapat dikenakan sanksi. Dari permasalahan-permasalahan tersebut diatas, ternyata proses pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH tidak selalu bermasalah pada sistem tersebut. Permasalahan juga bisa terjadi pada pihak Notaris maupun pada pihak klien sebagai pendiri Perseroan Terbatas. Antara ketiganya saling terkait erat, apabila ada permasalahan

disalah

satu

pihak

maka

akan

berdampak

pada

proses

pengesahan Perseroan Terbatas melalui SABH secara keseluruhan. Mengenai teknis berkaitan akta pendirian perusahaan dan, proses pengesahan badan hukum, waktu dan tahap yang diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut dan juga biaya-biaya yang ditimbulkan sebaiknya dijelaskan Notaris dari awal kepada pendiri persero sewaktu Notaris menerima kuasa untuk pendirian dan pengesahan Badan Hukum, agar hambatan dan keterlambatan yang mungkin terjadi dapat di hindari.195

195

Wawancara dengan Notaris Wahdini Syafrina tanggal 2 juni 2015


109

Oleh karena itu Notaris harus menjamin bahwa akta yang dibuat tersebut telah sesuai menurut aturan hukum yang sudah ditentukan, sehingga kepentingan yang bersangkutan terlindungi dengan akta tersebut.


BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan Dari uraian bab-bab di atas dapat disimpulkan sebagai berikut : 1.

Secara umum, pada pendirian PT melalui mekanisme SABH dimulai dengan dilakukannya permohonan pemesanan nama perseroan dan ditindaklanjuti dengan pembuatan akta pendirian PT. Berdasarkan kuasa yang diberikan oleh para pendiri kepada Notaris sebagai pemohon, pemohon melakukan pembayaran PNBP pengesahan dan BN/TBN. Selanjutnya, dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari terhitung dari tanggal pembuatan akta, Notaris melakukan pengisian data PT dan menyampaikan kepada Kementerian Hukum dan HAM sesuai dengan format SABH secara elektronik. Apabila pengisian data PT dilakukan dengan lengkap dan benar, maka seketika itu juga akan dikeluarkan Surat Pernyataan Elektronik tentang Kebenaran Data Perseroan Terbatas. Setelah itu, akan dikeluarkan Pernyataan Tidak Keberatan oleh Menteri secara online dan dilanjutkan penerbitan SK pengesahan badan hukum oleh Menteri untuk selanjutnya dicetak sendiri oleh pemohon.

2.

Notaris tidak selalu dapat dimintakan pertanggungjawaban apabila timbul masalah-masalah pada proses pendirian PT dan pengesahan PT melalui SABH. Apabila para pendiri tidak melengkapi berkas pendukung setelah permohonan nama PT disetujui sehingga mengakibatkan kegagalan pendirian PT oleh karena jangka waktu pengunaan nama PT itu expired, maka Notaris tidak dapat

110


111

dimintakan pertanggungjawaban. Namun, apabila Notaris gagal melakukan pemrosesan pendirian dan pengesahan PT melalui SABH setelah para pendiri telah melengkapi semua berkas pendukung yang dibutuhkan untuk pembuatan akta dan proses pengesahan PT, maka Notaris bertanggung jawab secara penuh atas masalah-masalah yang timbul daripadanya, kecuali masalah-masalah tersebut timbul akibat gangguan jaringan atau sistem SABH itu sendiri. B. Saran 1.

Diharapkan Kementerian Hukum dan Hak Azasi Manusia khususnya Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (AHU) melakukan peningkatan dalam pelayanan SABH. Menyederhanakan prosedur dan persyaratan pengesahan badan hukum Perseroan Terbatas. Dan lebih di mudahkan dalam pengajuan pengkoreksian data perseroan yang telah terlanjur di sahkan Menteri Hukum dan Hak Azasi Manusia. Dan juga dalam hal peningkatan penyebaran jaringan internet merata di semua daerah di Indonesia dimana hal tersebut membantu Notaris yang ada untuk memudahkan dalam proses pelaksanaan SABH. Kemudian mengenai pengamanan SABH yang menggunakan jaringan internet agar dijaga dan ditingkatkan bagaimana agar hacker tidak bisa masuk. Kepada para Notaris diharapkan agar lebih murah dalam memberikan biaya pembuatan Perusahaan kepada para pihak yang ingin mendirikan Perusahaan, dikarenakan biaya pada SABH lebih murah dari pada sistem yang sebelumnya.


112

Dengan adanya inovasi dan kemudahan terhadap proses pengesahan badan hukum perseroan, persetujuan dan pemberitahuan perubahan anggaran dasar perseroan diharapkan dapat meningkatkan iklim berusaha dan pembangunan ekonomi di Indonesia. 2.

Kepada Notaris agar lebih teliti dan hati-hati sebelum membuat Akta Perseroan Terbatas, Notaris harus dapat mengetahui dan melihat keaslian data data-data Perseroan dalam dalam klausula Akta Pendirian tersebut di tegaskan bahwa syarat-syarat yang telah dilengkapi pendiri benar adanya dan sesuai dengan aslinya dan siap menerima sanksi apabila di kemudian hari ditemukan permasalahan berkaitan hal tersebut. Dalam proses pembuatan akta pendirian perusahaan dan proses pengesahan badan hukum, hal-hal mengenai Teknis berkaitan mengenai waktu, tahap dan biaya-biaya yang diperlukan dalam penyelesaian proses tersebut sebaiknya dijelaskan Notaris dari awal kepada pendiri persero sewaktu Notaris

menerima kuasa untuk pendirian

dan

pengesahan badan hukum, agar hambatan dan keterlambatan yang mungkin terjadi dapat di hindari. Bila ada pihak yang dirugikan pada akibat dari perbuatan hukum Perseroan Terbatas tersebut bukan tidak mungkin Notaris dapat di minta pertanggung jawaban secara Administrasi, Perdata dan bahkan Pidana.


BAB III TANGGUNG JAWAB NOTARIS TERHADAP MASALAH YANG TIMBUL TERKAIT PENGESAHAN PERSEROAN TERBATAS MELALUI SABH

Recommend Documents